Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Pengarusutamaan Gender BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT www.pu.go.id
Peningkatan Integritas,Pencegahan Bahaya Narkoba, dan
Pengarusutamaan Gender
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Tujuan InstruksionalKhusus
Setelah mengikuti mata diklatini, peserta diharapkan :
• Memahami konsep integritas
• Mampu mencegah bahayanarkoba
• Mampu menerapkanpengarusutamaan gender
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
• Peningkatan Integritas
• Pencegahan Bahaya Narkoba
• Pengarusutamaan Gender
Pembahasan
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
PeningkatanIntegritas
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
INTEGRITAS
• Keselarasan antara
Pikiran, Perkataan,
Perbuatan dengan Nilai-
Nilai/ Hukum/ Norma/
Aturan yang berlaku
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
MENJAWAB TANTANGAN DENGAN
I N T E G R I T A S & K R E D I B I L I T A S
JATI DIRI
INSAN PUPR
iProVe
INTEGRITAS Insan Kementerian PUPR melaksanakan tugas
dengan jujur, bersikap dan berperilaku sesuai
antara perbuatan dan ucapan, konsisten, disiplin,
berani dan tegas dalam mengambil keputusan, tidak
menyalahgunakan wewenang serta pro aktif dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,
kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela
Orientasi Misi Insan Kementerian PUPR senantiasa berpijak pada
visi dari Kementerian PUPR yang merupakan acuan
dalam melaksanakan tugas melalui organisasi unit
kerjanya sebagai arah dalam mencapai sasaran dan
kesuksesan dalam mencapai misi pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi tersebut
Profesional Insan Kementerian PUPR melaksanakan tugas
perumusan kebijakan, perencanaan dan program
kegiatan, pengalokasian anggaran dan
pelaksanaan, serta pengawasan berdasarkan
kompetensi yang dimiliki, sesuai dan patuh dengan
prosedur, bersungguh-sungguh, mandiri serta
memiliki komitmen terhadap pencapaian hasil
pekerjaan yang optimal dan menghindari
pertentangan kepentingan
VisionerInsan Kementerian PUPR melaksanakan tugas untuk
mencapai tujuan yang lebih besar, melihat jauh ke
depan, berbuat untuk kemajuan masyarakat, bangsa
dan negara, serta memberikan makna dalam setiap
kegiatan
Etika Akhlakul Karimah Insan Kementerian PUPR memiliki budi pekerti, akhlak dan tingkah laku (tabiat) yang terpuji, baik dan yang
mulia sesuai dengan ajaran agama yang harus dimiliki oleh semua manusia yang hidup di dunia. Dengan
demikian keberadaan setiap karyawan Kementerian PUPR dapat bermanfaat dan memberikan kenyamanan bagi
lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
• Jujur• Peduli• Mandiri• Disiplin• Tanggungjawab• Kerjakeras• Sederhana• Berani• Adil
tidak menyalahgunakan wewenang serta
pro aktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela
Mengapa kitaperlu memiliki
integritas
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) / UU no. 7 Tahun 2006
DAMPAK KORUPSI
MERUSAK PASAR, HARGA, & PERSAINGAN
USAHA YANG SEHAT
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
MERUSAK PROSES DEMOKRASI
MERUNTUHKAN HUKUM
MENURUNKAN KUALITAS HIDUP / PEMBANGUNAN BERKELANJUTANMENYEBABKAN KEJAHATAN LAIN
BERKEMBANG
Pahami Bedanya Contoh:
Pengusaha memberi
hadiah voucher
belanja kepada PNS
karena merasa
terbantu dalam
pengurusan perizinan
Contoh:
Pengusaha menyuap
pejabat pemerintah
untuk mendapatkan
proyek
Contoh:
Pejabat memaksa calon
peserta tender untuk
memberikan sejumlah uang
dengan ancaman akan
menggugurkan calon peserta
tersebut
BERGERAK CEPAT
BK
Resp
on
sif
Efek
tivitas
Efisien
si
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Nilai
Budaya
Kerja
PU
Pencegahan BahayaNarkoba
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Narkotik
Definisi : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Psikotoprika
Definisi : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan
Zat Adiktif lainnya
Bahan adiktif : Orientasi otak
Tidak “terkontrol dan serba nekat”
Contoh : Alkohol
Selain alkohol ada bahan adiktif lainnya sekitar kita danmudah menguap
Contoh : lem aica aibon, thiner, bensin, spirtus
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
ANGKA PREVALENSI PENYALAHGUNAAN
NARKOBA
• Prevalensi Penyalahgunaan Narkobatahun 2017 sebesar 1,77%, atausetara dengan 3.376.115 orang dandiproyeksikan menurun sampaitahun 2022.
• Angka kematian akibatpenyalahgunaan Narkoba per tahunsebesar 11.071 atau 30 orang per hari
17
Sumber : BNN, 2019
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Estimasi Jumlah Penyalahguna Narkoba
18
No Jenis Pengguna Jumlah Penyalah Guna
1 Coba Pakai 1.908.319
2 Teratur Pakai 920.100
3 Pecandu Non Suntik 489.197
4 Pecandu Suntik 58.498
Jumlah Penyalah Guna(Usia 10 – 59 Tahun)
3.376.115
Sumber : BNN, 2019
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
PELAJAR 24%
PEKERJA 59%
POPULASI UMUM 17%
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Tantangan vs Hambatan
• Tantangan
• Kondisi geografis Indonesia yang
terbuka menjadi “surga” bagi para
sindikat narkoba dalam
menyelundupan narkoba, terutama
melalui jalur Selat Malaka.
• Perkembangan narkoba jenis baru
yang dikemas dalam berbagai
bentuk seperti permen, makanan
ringan, suplemen, obat kuat, dll yang
semakin sulit diidentifikasi.
• Hambatan
• Masih rendahnya komitmen seluruhkomponen Bangsa(Kementerian/Lembaga/ Pemda, masyarakat dan dunia usaha) untuk turutberpatisipasi melaksanakan PencegahanPemberantasan Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba (P4GN).
• Pendidikan Anti Narkoba di seluruh strata pendidikan belum dapat dilaksanakandengan baik, secara massif dankomprehensif.
20BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Keterlibatan penegak hukum dan politisi menjadi perusak sistem pemberantasan Narkoba
September 20124 Petugas Bea Cukai Jadi Tersangka Kasus
Dugaan Suap Penyelundupan
Narkoba
Oktober 2017
Oknum Polisi Terlibat
Kasus Narkoba 5 Kg
Sabu di Parepare
April 201520 Jaksa Dipecat
karena Terlibat Narkoba
Juli 2017
Diduga Terlibat
Jaringan Narkoba,
Oknum Hakim
Pengadilan Negeri
Liwa Ditangkap
Juni 2017Terlibat Peredaran Narkotika, 2 Sipir Lapas Ditangkap
Polisi
Juli 2016Oknum TNI
Ditangkap Bawa10 Kilo Sabu di Sumatera Utara
November 2017Jadi Bandar
Narkoba, WakilKetua DPRD Bali
Ditangkap
Bea Cukai Polisi Jaksa Hakim Sipir LP Tentara Politisi
KETERLIBATAN APARATUR
PengarusutamaanGender
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Pengarusutamaan Gender (PUG)
• (Inpres No.9 Tahun 2000)
23
Suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender
(KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan
dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di
berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Konsep Gender
Jenis Kelamin
Tidak bisa berubah
Tidak bisa dipertukarkan
Berlaku sepanjang masa
Berlaku dimana saja
Berlaku bagi siapa saja
Ditetapkan oleh Tuhan
Kodrat
Gender
Dapat berubah
Dapat dipertukarkan
Tergantung budaya masing-masing
Berbeda antara kelompok masyarakat dan antar
satu kelas dengan kelas lainnya
Ditentukan oleh manusia (masyarakat)
Non - kodrat.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
VISI PUG PUPR
‘’ Terwujudnya kebijakan PUG dalampenyelenggaraan infrastruktur PUPR yang
responsif Gender untuk mendukungpencapaian Visi Kementerian PUPR tahun
2025.’’
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Tujuan dan Sasaran (PUG) Kementerian PUPR
Tujuan :Memastikan bahwa penyelenggaraan infrastruktur PUPR telah mengintegrasikan perspektifGender, dengan mempertimbangkan kebutuhan, kesulitan, aspirasi perempuan, laki2,anak2, penyandang disabilitas dan kelompok rentanmasyarakat memerlukan layanansecara adil
Sasaran :
1. Terintegrasinya Perspektif Gender dalam budaya internal Kementerian PUPR danpenyelenggaraan infrastruktur oleh seluruh pelaku pembangunan, baik para pemangkukepentingan maupun masyarakat.
2. Pemanfaatan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan sosial gender.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Gender Infrastruktur
Seluruh Kebijakan/Program/Kegiatanbidang Infrastruktur PUPR yang memperhatikan PERBEDAANkebutuhan, hambatan/kesulitan, aspirasi kelompok laki-laki danperempuan termasuk lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan lainnya
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Infrastructure for all
Universal Utilization Dapat dimanfaatkan oleh perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khususlainnya (Lansia, Disable, Anak-anak) sesuai dengan kebutuhannya (supaya mandiri)
Safety , Security, Convinience Memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna (misalnya: penerangan jalan, bebas banjir, desain bangunan yang aman, desain trotoar yang bebas halangan)
Gender Equity for Basic Needs Memberikan kesetaraan aksesbilitas terhadap layanan dasar laki & perempuan, Lansia, Disable, Anak-anak, safety, security, health (human needs)
Environmental Friendly Dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya.
sumber: Riset Gender Impact Assessment, Puslitbang Sosekling, 2013
Aktor-aktor /Kelompok masyarakat yang responsif gender
Masyarakat lokal (indigenous people)
Wanita
Anak kecil dan Pemuda
Komunitas lokal
Masyarakat dalam kondisi rentan
Lansia
Pendatang (migrants)
Person withdisabilities
Source: New Urban Agenda, Article 34
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat pembangunan infrastruktur
• Pejalan kaki• Petani
• Nelayan• Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
• Pemuda• Pengangguran
• Pekerja informal• Daerah remote
• Masyarakat di Kawasan perbatasan• TNI/Polri, Mahasiswa, ASN, Santri
• Warga Binaan Lapas
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Kata Kunci Succes Story PUG-PUPR adalah Komitmen :
- Terbentuknya kelembagaan
- Pengembangan dan penerapan Kebijakan/Peraturan
- Sumber Daya Manusia ( Pembinaan Internal danEksternal )
- Integrasi gender dalam Program/Kegiatan di masing-masing Unor.
- Inovasi Gender Infrastruktur
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
MENTERIPekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
PENGARAH
PELAKSANA SEKRETARIAT
POKJA I• Badan
PengembanganInfrastrukturWilayah dan
• Biro PerencanaanAnggaranaKerjasama LuarNegeri
POKJA II• Direktorat
Jenderal SDA• Pusat Bendungan• Pusat Air Tanah
dan Air Baku
POKJA VIDirektorat Jenderal
PembiayaanPerumahan
POKJA III• Direktorat Jenderal
Bina Marga• Badan Pengatur
Jalan Tol
POKJA VIIDirektorat
Jenderal BinaKonstruksi
POKJA IV• Direktorat
Jenderal CiptaKarya
• BPPSPAM
POKJA VDirektoratJenderalPenyediaanPerumahan
LAMPIRAN I
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Nomor : 473/KPTS/M/2015
Tentang : PembentukanTim PengarusuttamaanGender
Kementerian PUPR
STRUKTUR ORGANISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
POKJA VIIIBadan Penelitian
danPengembangan
POKJA IXBadan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
POKJA XInspektorat
Jenderal
K
E
L
E
M
B
A
G
A
A
N
Tujuan pembangunan yang ramahGender
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Beberapa hal penting dalam Analisa Gender
• Cek apakah informasi tentang gender sudah tersedia (komposisi lakiperempuan, usia)
• Review apakah aspek-aspek dalam gender sudah dipertimbangkan dalammenilai kondisi social dan lingkungan,
• Sediakan tenaga ahli gender pada tim perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
• Tim perencana maupun pelaksana hendaknya mempunya pengetahuantentang gender dan mengenal isues-isues yang dihadapi gender.
• Cek apakah kelompok perempuan dan kelompok laki-laki sudah di ajak bicarapada saat awal perencanaan kegiatan
• Cek apakah pembangunan yang akan dilaksanakan dengan pendekatan gender tidak akan menambah beban kepada kelompok perempuan atau apakahpendekatan yang akan diterapkan akan membagi peran yang adil bagi kelompokperempuan maupun kelompok laki-laki.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Indikator output kegiatan ramahgender
• Meningkatnya jumlah wanita terpilih yang akan terlibat dalamproses pembangunan.
• Meningkatnya rasio perempuan dengan laki-laki yang mendapatkan akses ke infrastruktur
• Meningkatnya rasio antara perempuan dengan laki-laki yang mendapatkan kerja dan income tambahan
• Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham tentangHIV/AIDS, mendapatkan akses ke layanan kesehatan, mendapatkan pengobatan maupun konseling.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Indikator dampak pembangunan yang ramah gender
• Mengurangi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan laki-laki maupun perempuan untukmembawa barang-barang ke pasar
• Meningkatnya pendapatan laki-laki maupun perempuan
• Meningkatnya jumlah laki-laki dan perempuan yang melakukan usaha di sisi jalan
• Berkurangnya kecelakaan di jalan
• Meningkatnya keamanan di masyarakat
• Meningkatnya jumlah anak yang masuk sekolah dasar dan sekolah menengah
• Peningkatan partisipasi perempuan dan keahliannya untuk pengambilan keputusan dalampengelolaan infrastruktur di tempat tinggalnya.
• Meningkatnya kesehatan anak dan ibu hamil
• Berkurangnya kejadian HIV/AIDS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Penerapan Aspek Gender padaInfrastruktur Bidang PUPRBidang Jalan /Bina Marga
• Pendekatan : seminimal mungkin adanya tangga; sebanyak mungkin adanya ruang terbuka publik
• Jalan Raya
Tersedia tempat peristirahatan untuk public dengan fasilitas toilet nya
Tersedia tempat penyeberangan yang dapat diakses oleh semua kelompok gender
• Jalan Lingkungan
Tersedia tempat penyeberangan yang dapat di akses oleh kelompok gender
Tersedia penerangan jalan yang cukup untuk pejalan kaki di malam hari
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATwww.pu.go.id
Jembatanpenyeberangan
Zebra cross ramahgender di Semarang
Sumber Daya Air Sanitasi dan Air minum
Terima kasih…