Penilaian Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian

PowerPoint Presentation

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Biro organisasi dan Kepegawaian

SEKRETARIAT JENDEAL

Kementerian Pertanian

PERMENTANNOMOR: 60/Permentan/KP.340/12/2016

1

DASAR HUKUM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian; Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/KP.340/12/2016 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian..

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi di mana pegawai tersebut bekerjaKinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai. Kreativitas adalah kemampuan Pegawai untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi, atau negara.

PENGERTIAN UMUM

4Dimaksudkan sebagai acuan untuk Pegawai, Pejabat Penilai dan Tim Penilai Kinerja Pegawai dalam melakukan penilaian Kinerja Pegawai,

dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier Pegawai serta pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja.MAKSUD DAN TUJUAN

51.Setiap Pegawai wajib menyusun SKP untuk menentukan rencana kerja dan target yang akan dicapai.2.SKP memiliki karakteristik:kejelasan; dapat diukur;relevan;dapat dicapai; danmemiliki target waktu. 3.SKP memuat kegiatan tugas Jabatan dan tugas tambahan dengan target kerja yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian (tahunan dan bulanan).

SASARAN KERJA PEGAWAI

6Target kerja

1.Aspek kuantitas merupakan target dari jumlah hasil kerja yang diperoleh dari perjanjian kerja/program kegiatan/uraian tugas pekerjaan; ditetapkan secara hierarki mengacu pada target kerja Pimpinan Unit Kerja; dan satuan yang digunakan tergantung pada hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan. Untuk pejabat fungsional selain mengacu pada target kerja Pimpinan Unit Kerja harus disesuaikan dengan target pencapaian angka kredit minimal dalam 1 (satu) tahun.2.Aspek kualitas merupakan target mutu dari hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan dari program/kegiatan/sub kegiatan. Mutu dari hasil kerja dapat diukur dari kualitas barang/dokumen, tingkat ketepatan waktu/sasaran, atau kualitas proses pekerjaan. Satuan yang digunakan dalam target kualitas berupa persentase (%) dengan besaran berdasarkan kualitas hasil kerja atau aktivitas kerja.

7Target kerja3.Aspek waktu merupakan target waktu penyelesaian suatu pekerjaan selesai secara tuntas; dan satuan yang digunakan dalam target waktu berupa bulanan.4.Aspek biaya merupakan target dari anggaran pengeluaran atau penerimaan yang menjadi beban atau target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan sesuai dengan jumlah anggaran belanja atau target penerimaan yang ada dalam APBN.

8Target kerja dapat diubah disebabkan:Perubahan/mutasi Jabatan;perubahan tugas dan fungsi Jabatan;perubahan anggaran;Pegawai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, cuti hamil, cuti besar, dan cuti sakit; dan/ataukeadaan kahar yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

9Penilaian Kinerja Pegawai terdiri atas unsur capaian SKP dan perilaku.Capaian SKP meliputi capaian target kerja atas tugas Jabatan, tugas tambahan, dan/atau Kreativitas.Capaian SKP untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas Jabatan diukur dengan 4 (empat) aspek meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya.Penilaian capaian SKP dilakukan setiap bulan sebagai bahan evaluasi Kinerja Pegawai.Penilaian SKP setiap bulan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kerja selama 1 (satu) bulan dengan target kerja yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) bulan.Penilaian Kinerja Pegawai dalam 1 (satu) tahun dihitung dengan mengakumulasi tingkat capaian SKP setiap bulan dan perilaku.PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

10Tugas tambahan merupakan tugas yang diberikan pimpinan dengan bobot:penugasan Menteri sebesar 30% (tiga puluh per seratus);penugasan Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);penugasan Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebesar 20% (dua puluh per seratus);penugasan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebesar 15% (lima belas per seratus); dan/ataupenugasan oleh atasan langsung selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d sebesar 15% (lima belas per seratus).

11 Penilaian Kreativitas

Penilaian kreativitas terhitung mulai tanggal pengakuan kemanfaatan hasil kreativitas oleh Presiden, Menteri, atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Penilaian Kreativitas berdasarkan pada kemanfaatan untuk:

Negara dan/atau masyarakat Indonesia ditetapkan oleh Presiden, memperoleh nilai sebesar 12;Kementerian Pertanian ditetapkan oleh Menteri, memperoleh nilai 6; Unit Kerja ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I, memperoleh nilai 3.

12 Penilaian perilaku

Penilaian perilaku diukur dalam 1 (satu) tahun meliputi aspek:orientasi pelayanan;integritas;komitmen;disiplin;kerjasama; dankepemimpinan.

13 Nilai capaian Kinerja Pegawai dinyatakan dengan angka dan sebutan:91 ke atas :Sangat Baik;76 90 :Baik;61 75 :Cukup;51 60 :Kurang; dan50 ke bawah:Buruk.Nilai capaian SKP bulanan untuk kegiatan tugas Jabatan dan/atau tugas tambahan dinyatakan dalam angka dan/atau indikator warna:> 90 ke atas:Hijau;> 60 90 :Kuning; dan0 60:Merah.

14Pegawai yang mendapatkan nilai capaian kinerja Sangat Baik pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya dipertimbangkan untuk memperoleh penambahan tunjangan kinerja.Penambahan tunjangan kinerja pada tahun berikutnya paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari selisih antara tunjangan kinerja kelas Jabatan 1 (satu) tingkat di atasnya dengan tunjangan kinerja kelas Jabatan yang diduduki.

15Penyusunan SKP dan penilaian Kinerja Pegawai menggunakan aplikasi elektronik berbasis website/ekinerja

Target kerja tahunan dan bulanan tahun berjalan diinput oleh Pegawai, paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Unit kerja yang belum menggunakan aplikasi elektronik berbasis website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyusunan SKP dan penilaian Kinerja Pegawai secara manual.

Penyusunan SKP dan penilaian Kinerja Pegawai secara manual sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai.

16Capaian Kinerja Pegawai bulanan diinput paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Capaian Kinerja Pegawai divalidasi oleh atasan langsung paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diinput untuk selanjutnya diverifikasi.

Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kementerian Pertanian/Tim Penilai Kinerja Pegawai.

Tim Verfikasi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

STRATEGI PELAKSANAANBirokrasi yang bersih dan akuntabelBirokrasi yang efektif dan efisienBirokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitasOpini BPKTingkat Kapabilitas APIPTingkat Implementasi SPIPIndeks AkuntabilitasIndeks e-GovernmentIndeks Reformasi BirokrasiIndeks Profesionalitas ASNIndeks E-procurementSKMIndeks Integritas Nasional% Kepatuhan UU YanlikSASARAN RBINDIKATOR HASIL8 AREA PERUBAHAN Kampanye gerakan revolusi mentalPenghematan kegiatan operasional dan penggunaan sarpras, dan pemanfaatan produk dalam negeriPenguatan Sistem Manajemen ASNPenetapan organisasi kementerian kabinet kerja Penuntasan rekrutmen ASNEvaluasi akuntabilitas kinerja, evaluasi zona integritas, penerbitan kebijakan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerjaPercepatan operasionalisasi KASN Penilaian pengelolaan pengaduan pelayanan publikKompetisi inovasi pelayanan publik nasionalREVOLUSI MENTAL APARATURPENERAPAN TIK DALAM BIROKRASIPENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASNPRIORITASQUICK WINS RBPROGRAM TINGKAT MAKRO, MESO, DAN MIKRO

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKNMeningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasiTerwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakatSASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019Birokrasi yang bersih dan akuntabelBirokrasi yang efektif dan efisienBirokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitasROAD MAP REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 2015-2019

UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASINASIONAL

8 (DELAPAN) AREA RENCANA AKSI PERUBAHAN NASIONAL TAHUN 2015-20191

REVOLUSI MENTAL APARATUR2

PENGUATAN PENGAWASAN3PENGUATAN AKUNTABILITAS

4PENGUATAN KELEMBAGAAN

5PENGUATAN TATALAKSANA

6PENGUATAN SDM ASN

7PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8PELAYANAN PUBLIK

AREA PERUBAHAN

KILAS BALIK HASIL CAPAIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTAN TAHUN 2010-2014Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian dengan Indeks Reformasi Birokrasi 71,88 dengan kategori BB dengan rincian :

21NOKOMPONEN PENILAIANNILAI MAKSIMALNILAI CAPAIAN% CAPAIANAPENGUNGKIT1Manajemen Perubahan5,003,2464,85%2Penataan Peraturan Perundang-undangan5,004,3887,50%3Penataan dan Penguatan Organisasi6,004,5175,17%4Penataan Tatalaksana5,003,4769,35%5Penataan Sistem Manajemen SDM15,0011,0673,74%6Penguatan Akuntabilitas6,002,7245,40%7Penguatan Pengawasa12,008,4370,24%8Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik6,004,5074,92%Sub Total Komponen Pengungkit60,0042,3070,51%

KILAS BALIK HASIL CAPAIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTAN TAHUN 2010-201422NOKOMPONEN PENILAIANNILAI MAKSIMALNILAI CAPAIAN% CAPAIANBHASIL1Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi20,0013,8369,13%2Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN10,007,4477,43%3

Kualitas Pelayanan Publik10,008,0180,00%Sub Total Komponen Hasil40,0029,5873,95%Indeks Reformasi Birokrasi

100,0071,8871,88%

22

Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan PetaniVisiMewujudkan Ketahanan Pangan dan giziMeningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanianMewujudkan kesejahteraan petaniMewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.Misi

VISI DAN MISI KEMTAN 2014-2019

23

TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERTANIANTUJUANSASARAN STRATEGIS1. Terwujudnya swasembada padi,jagung,kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula.2. Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pangan2. Terjaminnya Distribusi Pangan.3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi.3. Bergesernya budaya konsumsi pangan4. Meningkatnya konsumsi pangan lokal4. Meningkatnya stabilitas produksi dalam rangka stabilisasi harga5. Stabilitas cabe dan bawang merah.5. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi.6. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing6. Mendorong majunya agrobioindustri7. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi

7. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani.8. Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani.9. Meningkatnya pendapatan keluarga petani8. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian10. Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian.11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.

24

24

Pelaksanaan program percepatan (quick wins) RB, bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan upaya mendukung program reformasi birokrasi serta kebijakan strategis kedaulatan pangan Kementerian PertanianReviu Agen Perubahan (agent of change), bertujuan agar agen perubahan secara aktif dan efektif mampu menerapkan tugas dan fungsinya dalam perubahan pola pikir dan pola budaya kerja (maind set and culture set). Analisis dan evaluasi organisasi (analysis and evalution of organization) secara menyeluruh dan simultan, bertujuan untuk menghasilkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right function and right sizing) , dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB & ABK) organisasi, sehingga mampu memberikan informasi tentang kebutuhan pegawai yang ideal, berkaitan dengan formasi dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur.Penyempurnaan bisnis proses dan SOP, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen di lingkungan Internal Kemeterian Pertanian.Pengembangan implementasi e-goverment, kegiatan ini dilaksanakan bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dan percepatan dalam pelaksanaan pelayanan, utamanya pelayanan publik.Penyempurnaan dan penajaman pelaksanaan ANJAB & ABK diseluruh unit kerja, bertujuan antara lain untuk mendukung pengembangan standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, standar penilaian kinerja individu pegawai, pengembangan sistem perencanaan pegawai, penilaian dan pengalihan jabatan, dan pengembangan sistem pola karir pegawai dan pengembangan sistem penilaian kapasitas pegawai dan calon pemangku jabatan.Pengembangan WBK WBBM untuk membangun budaya kondusif dan meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian, bertujuan meningkatkan mutu pelayanan publik.AGENDA PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019Program MikroIsu Permasalahan Strategis(Hasil Evaluasi Tim RB)Kegiatan Tahun 2015-2019Manajemen PerubahanPeran pimpinan belum optimal dalam implementasi reformasi birokrasi mulai dari eselon I, II, III, IV dan termasuk pegawai.Pembentukan tim RB di setiap Unit kerja.Implementasi program reformasi birokrasi dalam rapat pimpinan, kertas kerja, instruksi, edaran, media.Belum secara berkala monitoring dan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan reformasi birokrasi.Monitoring dan evaluasi secara berkala.Pembentukan agen perubahan belum menunjukkan peran secara aktif dalam menerapkan tugas dan tanggung jawab secara menyeluruh dalam melaksanakan program reformasi birokrasi.Menggerakan aktifitas agen perubahan melalui pimpinan/ unit kerja dan Tim RB.Penyusunan laporan tugas hasil dan rencana tindak perubahan.Diklat agen perubahan.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agen perubahan.Pengembangan instrumen Integritas belum meningkat.Penegakkan kode etik, kode prilaku, LHKPN, LHKASN, penanganan konflik ke pentingan, disiplin, gratifikasi dll.Monitoring dan evaluasi

Implementasi kegiatan revolusi mental.Gerakan penegakkan integritas, etos kerja dan gotong royong dan KKPID.2. Monitoring dan evaluasi.

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 (lanjutan...)Program MikroIsu Permasalahan Strategis(Hasil Evaluasi Tim RB)Kegiatan Tahun 2015-2019Penguatan PengawasanPenetapan Unit Kerja Kementerian Pertanian yang memperoleh WBK/WBBM.Penetapan unit kerja memperoleh WBK dan WBBM dan melakukan monitoring dan evaluasi.Sistem pengendalian gratifikasi belum di monitoring dan evaluasi secara berkalaPenegakkan pengendalian gratifikasi, monitoring dan evaluasi gratifikasi secara berkala.Whistleblowing system belum optimal di lakukan di seluruh unit organisasi.Penegakkan whistleblowing system secara optimal.Benturan Kepentingan belum di evaluasi dan di monitoring secara berkalaPenegakkan benturan kepentingan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan.SPIP telah di informasikan belum menyeluruhPelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruhPenanganan Pengaduan masyarakat belum di evaluasi dan di monitoring secara berkala.Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat secara berkala.Penguatan Akuntabilitas KinerjaPeranan Pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, PK dan pemantauan capaian kinerja belum optimal.Meningkatkan peran pimpinan dalam Penyusunan renstra, RKP dan RKA-KL, sosialisasi dan monev.Pengembangan Teknologi informasi dalam menajemen kinerja belum secara menyeluruhPenyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem pelaporan terbuka.Pemantauan evaluasi kinerja belum optimal.Penyempurnaan Indikator kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja dan anggaran.

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 (lanjutan...)Program MikroIsu Permasalahan Strategis(Hasil Evaluasi Tim RB)Kegiatan Tahun 2015-2019Penguatan KelembagaanAnalisis duplikasi fungsi organisasi belum menyeluruh dilakukan.Analisis duplikasi fungsi organisasi secara menyeluruhSosialisasiMonitoring dan Evaluasi

Evaluasi organisasi belum menyeluruh dilakukan hanya sebagian kecil unit eselon I dan UPT Teknis.Penataan Struktur tugas dan fungsiSosialisasiMonitoring dan evaluasi

Penguatan TatalaksanaPeta proses bisnis telah dimiliki tetap perlu dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh.Penyusunan penyempurnaan peta proses bisnis dan sosialisasi serta Monev.Evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional untuk di sesuasikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas organisasi.Penyempurnaan peta proses bisnis dan SOP unit kerja baru akibat perampingan organisasi dan sosialisasi serta Monev.Implementasi perkembang an e-goverment belum terintegrasi. 1. Integrasi sistem aflikasi e-gover ment. 2. Implementasi e-goverment pada setiap unit kerja.3. Sosialisasi dan monev.Pengembangan Inovasi Sistem pelayanan kepegawaian.1. Implementasi e-mutasi, e-arsip.2. Sosialisasi dan monev.

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 (lanjutan...)Program MikroIsu Permasalahan Strategis(Hasil Evaluasi Tim RB)Kegiatan Tahun 2015-2019Penguatan Sistem Manajemen SDM AparaturPerhitungan formasi jabatan menunjang kinerja organisasi belum optimal sesuai kondisi organisasiPenyusunan kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan (Formasi).Sosialisasi.Monitoring dan evaluasi.Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja tetapi belum seluruhnyaPenyusunan ukuran sasaran kinerja pegawai seluruh unit Kementerian PertanianMonitoring dan Evaluasi penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN untuk disempurnakanValidasi data SIM ASN. Pengendalian jumlah ASN.Sosialisasi.Monitoring dan evaluasi.Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi hanya sebagian kecil.Penyusunan dan penyempurnaan standar kompetensi pegawai.Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu belum menjadikan dasar pembayaran tukin dan karir pegawai.Penyusunan pedoman pembayaran tunjangan kinerja, monitoring dan evaluasi pemangku jabatan dan kelas secara terus menerus.Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan aturan/disiplin/kode etik/ kode prilaku instansi belum optimal di lakukan secara berkala. Penegakkan aturan/disiplin /kode etik/prilaku dan sosalisasi, monitoring dan evaluasi.Membangun Sistem Sanksi dan Imbalan Kepada seluruh PNS dilingkungan Kemente rian PertanianPenegakkan sistem sanksi / imbalan dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi.Sistem Pengkaderan, karir Pegawai ASN, belum optimal di laksanakan. 1. Penyusunan penyempurnaan Pola Karir ASN.2. Implementasi.

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 (lanjutan...)Program MikroIsu Permasalahan Strategis(Hasil Evaluasi Tim RB)Kegiatan Tahun 2015-2019Penguatan Sistem Manajemen SDM AparaturSistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN belum Optimal.1. Penyempurnaan kebijakan sistem diklat teknis dan non teknis ASN.2. Implementasi diklat ASN.Pelaksanaan e-seleksi dalam rangka promosi sudah terbuka tetapi belum dilakukan berbasis talent poolPenetapan kebijakan sistem promosi terbuka dengan indikator talent pool dan integrasi data calon pejabat.Penguatan Peraturan Perundang-undanganPeraturan perundang-undangan yang tidak harmonis belum menyeluruh di evaluasi.Evaluasi peraturan yang tidak harmonis.Tersusunnya peta peraturan yang tidak harmonis.Monitoring dan evaluasi.Peraturan Perundang-undang an yang tidak relevan, tumpang tindih belum optimal diidentifikasi dan direvisi secara menye luruh.Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan.Monitoring dan EvaluasiMelaksanakan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang menghambat manajemen organisasi. (belum secara menyeluruh dideregulasi).Penyusunan deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat untuk di pangkas.Implementasi prolegtan.Monitoring dan evaluasi.

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 (lanjutan...)Program MikroIsu Permasalahan Strategis(Hasil Evaluasi Tim RB)Kegiatan Tahun 2015-2019Peningkatan kualitas Pelayanan PublikKualitas Pelayanan Publik belum Optimal.Pengembangan teknologi InformasiPengembangan Sistem PelayananPelaksanaan implementasi SOPevaluasi penanganan keluhan secara berkala.Survey Kepuasan MasyarakatPengembangan inovasi sistem teknologi informasi.

32

NOKEGIATANKELUARANHASILSIFAT KEGIATAN123451Pembentukan Tim Reforma si BirokrasiTerbentuknya Tim Manajemen Perubahan dan Tim Reformasi BirokrasiTerbangunnya peningkatan kesamaan persepsi, komitmen pimpinan tingkat tinggi eselon I, II, III, IV dan seluruh Pegawai secara konsisten serta keterlibatan dalam program dan kegiatan reformasi birokrasi.Kegiatan menindaklanjuti2Implementasi program refor masi birokrasi dalam rapat pimpinan, kertas kerja, instruksi, edaran, mediaTersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasiKegiatan menindaklanjuti3Menggerakan aktifitas agen perubahan melalui pimpin an unit kerja dan Tim RBTerbentuknya agen perubahan dan terlaksananya implementasi rencana kerja agen perubahan.Kegiatan Menindaklanjuti4Penegakkan kode etik, kode perilaku, LHKPN, LHKASN, penanganan komplik ke pentingan, disiplin, gratifikasi, dllTerselenggaranya pengembangan Instru men Integritas, Kode Etik, Kode Prilaku, LHKPN, Penanganan Komplik Kepentingan, Penegakkan Disiplin, Wisblowing System, Etos Kerja, Gratifikasi dll.Prioritas5Gerakan penegakkan integritas, etos kerja dan gotong royong dan KKPIDTerselenggaranya sosialisasi implementasi budaya kerjaKegiatan baru

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN 2015 2019

PROGRAM : MANAJEMEN PERUBAHAN

33

NOKEGIATANKELUARANHASILSIFAT KEGIATAN123451Penetapan Unit Kerja untuk memperoleh WBK/WBBMPenetapan Unit kerja yang memperoleh WBK/WBBM.Tercapainya tujuan institusi dengan :Meningkatkan Kapasitas APIPMeningkatkan Sinergi Pelaksanaan Terhadap Perundang-UndanganMempertahankan OPINI WTPMeningkatkan Pengendalian InternalMeningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKNMenurunnya Tingkat Penyimpangan oleh AparaturMeningkatnya efisiensi penyelenggaaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKNPrioritas2Penegakkan pengendalian gratifikasi, monitoring dan evaluasi gratifikasi secara berkalaTersedianya dokumen pengendalian gratifikasiPrioritas3Penegakan Wishtleblowing System secara optimalTersedianya dokumen laporan pelaksanaan Whisblowing SystemPrioritas4Penegakkan benturan kepen tingan, pelaksanaan moni toring dan evaluasi benturan kepentingan.Tersedianya dokumen laporan pe mantauan benturan kepentinganPrioritas5Pengembangan Sistem Pengaduan Terintegrasi Terjadinya peningkatan sistem pengaduan terintegrasiPrioritas6Penanganan Pengaduan MasyarakatTerselenggaranya penanganan pengaduan masyarakatPrioritas7Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruhTerselenggaranya pembangunan SPIPPrioritas

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN 2015 2019

PROGRAM : PENGUATAN PENGAWASAN

33

34NOKEGIATANKELUARANHASIL SIFAT KEGIATAN123451Meningkatkan peran pimpinan dalam Penyusunan Renstra, RKP dan RKA-KL, sosialisasi dan monevTerlaksananya penyusunan Renstra, RKP dan RKA-KL sesuai dengan kebijakan Kementerian Pertanian dan Sistem Penganggaran.Terselenggaranya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintah semakin baik dan tinggi antara lain :Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Sistem PelaporanMeningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan.Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi Meningkatnya kualitas penerapan system pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan professionalMeningkatnya penerapan system manajemen kinerja nasionalMeningkatnya akuntabilitas aparatur Kegiatan menindaklanjuti2Pemantauan Capaian Laporan Kinerja Secara BerkalaTersusunnya Laporan Keuangan secara berkalaKegiatan Penyempurnaan3Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem pelaporan terbuka.Terbangunnya sistem Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputer.Kegiatan Baru4Penyempurnaan SAKIPTersusunnya penyempurnaan Kebijakan SAKIP5Sistem Pelaporan Terbu kaTerselenggaranya Pelaporan On lineKegiatan PenyempurnaanKegiatan Baru6Impelementasi SAKIPTerselenggaranya Pelaksanaan SAKIPKegiatan Baru7Penyempurnaan Indikator kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja dan anggaran.Terjadinya peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas KinerjaKegiatan Baru

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN 2015 2019

PROGRAM : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

34

35NOKEGIATANKELUARANHASILSIFAT KEGIATAN123451Melakukan analisis duplikasi fungsi organisasi secara menyeluruhTersusunnya Desain Organisasi dan Proyeksi Struktur Organisasi Ideal Kementerian PertanianMeningkatnya efisien dan efektif semua unit kerja Eselon I dan UPT.Tidak ada lagi duplikasi tugas antar unit kerjaTidak ada lagi kekosongan dalam pelaksanaan tugasTidak ada lagi unit kerja yang kelebihan beban kerjaTidak ada lagi unit kerja yang miskin fungsiIntitusi ramping kaya fungsi dan sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan jumlah pegawai. Restukturisasi Organisasi dan tata kerja (rightsizing) Kegiatan Menindaklanjuti2Penataan struktur tugas dan fungsiTersusunnya Penataan Kelembagaan dengan Perubahan Organiasi sesuai dengan analisis unit kerja secara menyeluruhKegiatan Menindaklanjuti (masuk dalam Pengarusutamaan RB)3Penguatan Kelambagaan Unit Pelaksana Teknis Kementerian PertanianTerjadinya peningkatan Penguatan Kelembagaan UPT.Meningkatkannya Kinerja OrganisasiMeningkatknya Kualitas PelayananMeningkatnya Sinergi Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Unit Eselon I dan UPT dan Kaitannya dengan Dinas/DaerahKegiatan Menindaklanjuti

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN 2015 2019

PROGRAM : PENGUATAN KELEMBAGAAN

35

36NOKEGIATANKELUARANHASILSIFAT KEGIATAN123451Penyusunan penyempurnaan Peta Proses Bisnis dan sosialisasi serta monevTersusunnya Penyederhanaan dan Penyempurnaan Peta Proses Bisnis serta tersedianya dokumen Peta Proses BisnisTerwujudnya Peta Proses Bisnis birokrasi yang sederhana dan terintegrasi, serta Pelayanan Institusi sesuai dengan standar operasional prosedur. Tidak ada lagi tumpang tindih kewenanganKegiatan Menindaklanjuti (termasuk Pengarusutamaan RB)2Penyempurnaan Proses Bisnis dan SOPTesusunnya Penyempurnaan dan tersedianya dokumen SOPKegiatan Menindaklanjuti3Monev Penerapan Peta Proses Bisnis Internal dan monev Penerapan SOPTerselenggaranya Monev Penerapan Peta Proses Bisnis ddan SOPKegiatan Menindaklanjuti4Integrasi sistem aplikasi e-gover mentTersedianya sistem pengembangan aplikasi E-Goverment berbasis teknologi informasi dan komputer, dan terintegrasi.Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik ditandai dengan :Pelayanan Publik berbasis ITKepuasan Pelanggan meningkatTidak ada komplain terhadap pelayanan publik Tidak ada korupsiKegiatan Menindaklanjuti (termasuk Pengarusutamaan RB)5Penyusunan dan Penerapan e-Arsip yang handalTersedianya Sistem Kearsipan Kementan yang handal berbasis elektronik.Meningkatnya Penerapan Sistem Kearsipan yang Handal dan Manajemen Kearsipan Berbasis E-GovKegiatan Baru (termasuk Pengarusutamaan RB)6Implementasi Undang-undang Administrasi PemerintahanTerselenggaranya Implementasi Undang-undang Administrasi PemerintahanMeningkatnya penetapan kebijakan, dan kewenangan pengambilan keputusan yang tepat dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi.Kegiatan Baru

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN 2015 2019

PROGRAM : PENGUATAN TATALAKSANA

36

37NOKEGIATANKELUARANHASILSIFAT KEGIATAN123451Penyusunan Kualifikasi Jabatan dan jumlah kebutuhan formasi berdasarkan beban kerja, menurut eselon I dan UPT.Tersusunnya dokumen Proyeksi Struktur PNS Ideal Kebutuhan formasi 5 (lima) Tahun.Tertatanya Sistem Pengelolaan SDM Aparatur melalui Kebutuhan formasi berbasis Jabatan , sesuai dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Organisasi Kementerian PertanianMeningkatkan Profesional SDM Aparatur Kementerian PertanianSetiap ASN memiliki kejelasan tugasSetiap ASN memiliki KompetensiSetiap ASN Memahami ruang lingkuip tugas dalam jabatannyaSetiap ASN memiliki kejelasan KarirSetiap ASN Memiliki Penilaian KinerjaDisiplin dan Kinerja Pegawai menigkatMeningkatnya Sistem Rekruitmen berbasis komputer (CAT) yang dilakukan secara transparan, kompetitif dan berbasis TIK.Kegiatan Menyempurnakan 2Penyusunan ukuran sasaran kinerja Pegawai seluruh PNS Kementerian PertanianTersedianya Sasaran Kinerja Indivindu yang terukurKegiatan Menyempurnakan3Evaluasi penilaian kinerja yang terkait dengan organisasiTersedianya data penilaian kinerja yang terukur dan terkait dengan organisasiKegiatan Baru4Penegakkan aturan/disiplin/kode etik/perilaku serta sosalisasi, monitoring dan evaluasiTersedianya dokumen Penegakkan DisiplinKegiatan Baru5Penyusunan dan penyempurnaan Standar Kompetensi pegawaiTersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan.Kegiatan menindaklanjuti6Penyusunan Pengembangan Sistem Pola Karir berdasarkan penilaian kinerja PegawaiTersedianya Pedoman Pola Karir Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja PegawaiKegiatan baru Prioritas7Penetapan Sistem Rekruitmen dan seleksi secara terbuka dan berbasis KompetensiTerselenggaranya sistem Rekruitmen dan seleksi terbukaKegiatan menindaklanjuti (termasuk pengarusutamaan RB)8Penetapan kebijakan sistem promosi terbuka dengan indikator talent pool dan integrasi data calon pejabatTerselenggaranya Sistem Promosi TerbukaMeningkatnya Penguatan Sistem promosi terbuka dan penempatan dalam jabatan berbasis kompetensi. Dipertahankan Prioritas9Penetapan Kebijakan Assesment CenterTerselenggaranya Assesment Center secara internalMeningkatnya kebijakan dalam pemilihan pimpinan organisasi terbuka, transparanDipertahankan Prioritas10Pengembangan Sistem Informasi ASNTerbangunnya Sistem Informasi ASN secara terintegrasiMeningkatnya Sistem Informasi Pegawai terintegrasi dalam satu sistem dan tidak terjadi tumpang tindih dalam sistem yang lainKegiatan baru Prioritas11Penetapan Kebijakan dan Pengembangan Database Profil Kompetensi calon dan Pejabat Tinggi ASNTersedianya Peta Profil Kompetensi calon Pejabat Tinggi ASNMeningkatnya Pengembangan Database Pejabat Tinggi lebih mudah dan cepat dalam pengelolaan dan terjadinya regenerasi dalam menentukan Pemangku Jabatan yang duduk dalam jabatanKegiatan baru Prioritas12Penyusunan dan penyempurnaan Sistem Pola Karir ASN.Tersedianya dokumen Pegawai untuk Pengembangan Pola Karir ASNMeningkanya Profesionalisme dalam Pola Karir pegawai berbasis Merit SystemKegiatan Penyempurnaan Prioritas13Penyusunan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja PegawaiTersedianya pedoman pembayaran tunjangan kinerja pegawaiMeningkatnya kinerja pegawai dan organisasiKegiatan menindaklanjuti

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN 2015 2019

PROGRAM : PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

37

38NOKEGIATANKELUARANHASILSIFAT KEGIATAN123451Evaluasi peraturan yang tidak harmonis dan yang harmonisTersedianya Peta Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis dan yang harmonisMeningkatnya Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Tidak ada pembatalanTidak ada revisi atau perubahanTerinformasikannya peraturan perundan-undanganPeraturan yang ditetapkan dilaksanakan dengan benar.Kegiatan menindaklanjuti2Penyempurnaan Peraturan perundang-undangan yang tidak relevan/disharmonisasi.Deregulasi/Pemangkasan Peraturan yang menghambatTerlaksananya Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Teknis dan Non teknis Peraturan perundang-undangan Konsisten sesuai dengan perkembangan Meningkatnya Sinergi dalam Proses Harmonisasi peraturan Perundang-Undangan.Meningkatnya Peran Serta Publik dalam perumusan Peraturan Perundang-UndanganKegiatan Baru3Pelaksanaan evaluasi berkala perarutan perundang undangan yang sedang diberlakukanTerlaksananya Laporan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan teknis dan non teknisKegiatan Baru4Penyelenggaraan Pendidikan Legal DraftingTerselenggaranya Jumlah Kegiatan Diklat Pendidikan HukumMeningkatnya Pengetahuan penyusun peraturan perundang-undangan melalui SDM Profesional ditandai dengan tidak ada revisi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan.Kegiatan Menindaklanjuti5Penyelenggaraan prolegtanPenyelenggaran ProlegtanProlegtan berjalan hormanis dengan tuntutan pembangunan pertanianKegiatan Baru

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN 2015 2019

PROGRAM : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

38

39NOKEGIATANKELUARANHASILSIFAT KEGIATAN123451Pengembangan TIK pelayanan Publik di masing-masing Unit Kerja Pelayanan di Kementerian PertanianTerbangunnya teknologi informasi dan komputer dalam Pelayanan1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berkualitas yang ditandai dengan :Hasil survey masyarakatJumlah inovasiHasil Evaluasi Kinerja Pelayanan PublikIndeks Integritas Pelayanan PublikPenerapan Kebijakan PelayananPenanganan pengaduan MasyarakatPelayanan Publik Berbasis TIK

2. Meningkatnya Kemudahan, Kepastian dan Kecepatan proses Pelayanan yang diberikan.3. Meningkatnya Teknologi Informasi dalam pemberian Pelayanan4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publikPrioritas2Pengembangan Sistem PelayananTersedianya Standar Pelayanan Waktu, Biaya, Mutu, Sarpras, dll.Prioritas3Penerapan PelayananTerbentuknya Sistem Penerapan Pelayanan melalui Maklumat PelayananPrioritas4Pelaksanaan implementasi SOPTersedianya Dokumen Keputusan SOP seluruh jenis PelayananPrioritas5Evaluasi penanganan keluhan secara berkalaTerselenggaranya Kebijakan Penanganan Pengaduan masyarakat terhadap pelayananEvaluasi Penanganan Pengaduan MasyarakatKegiatan Penyempurnaan Prioritas6Identifikasi sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikanTermonitornya Penerapan Sistem Sanksi dan reward dalam pelaksanaan PelayananMenindaklanjuti7Survey Kepuasan MasyarakatTersusunnya dokumen dan kuisioner hasil survey MasyarakatKegiatan Menindaklanjuti8Pengembangan inovasi sistem teknologi informasi.Terbangunnya Sistem Inovasi pelayanan Publik (Sinovik) dalam penyelenggaraan pelayananKegiatan Baru Prioritas

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN 2015 2019

PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

39

40NOKEGIATANKELUARANHASILSIFAT KEGIATAN123451Pelaksanaan Program Gerakan Permak Revolusi MentalKebijakan Kementerian PertanianPerubahan Reformasi Birokrasi dari segi pelayanan publik di Kementerian Pertanian menjadi dampak positif bagi unit kerja lainnya di Kementerian Pertanian dan unit kerja secara Nasional.Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mempertahankan swasembada pangan menuju kedaulatan pangan Kementerian Pertanian.Menindaklanjuti2Pelaksanaan Penilaian Unit Kerja BerprestasiKebijakan Kementerian PertanianMenindaklanjuti3Pelaksanaan Program Nasional Kabinet kerja.Harmonisasi Peraturan Perundang-undanganPerluasan Satu Juta Hektar SawahPerbaikan Irigasi1000 Desa pertanian OrganikDan Lain-LainKebijakan NasionalKegiatan baru4Penetapan Quick Wins Pelayanan Unit Kerja Berinovasi Kementerian PertanianKebijakan Kementerian PertanianMenindaklanjuti5Kampaye Gerakan Revolusi Mental Kementerian PertanianKebijakan NasionalKegiatan baru6Kompetensi Pelayanan Publik Kementerian Pertanian BerprestasiKebijakan Kementerian PertanianKegiatan baru7Penetapan UPT Teknis Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian : Pelayanan Administratif, Pelayanan Jasa, Pelayanan Barang.Kebijakan Kementerian PertanianMenindaklanjuti8Penataan Lembaga Perbenihan dan pembibitanKebijakan Kementerian Pertanian9Penyusunan Kerjasama dengan Intansi terkait Pembangunan infrastruktur Kebijakan Kementerian PertanianKegiatan baruKegiatan baru10Penyusunan peningkatan kualitas dan kuantitas Gabunagan Kelompok Tani (Gapoktan)Kebijakan Kementerian PertanianKegiatan baru11Memperkuat Modal Usaha kelompok dan gabungan Kelompok tani dengan pemberian Modal dan Perkuatan jaringanKebijakan Kementerian PertanianKegiatan baru12Memfasilitasi Pembiayaan bagi petani dan GapoktanKebijakan Kementerian Pertanian13Penyusunan peningkatan cakupan penelitian mulai dari input produksi, efektivitas lahan, teknik budidaya tehnik pasca panen, pengemasan dan pemasaran.Kebijakan Kementerian PertanianKegiatan baru14Pencanangan kegiatan peningkatan produksi Tebu di 12 ProvinsiKebijakan Kementerian PertanianKegiatan baru15Pilot Projek Operasional Pelayanan Umum Badan Karantina Pertanian, Ditjen PKH, Litbang, BPSDMP dan Sekretariat JenderalKebijakan Kementerian PertanianKegiatan baru

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN 2015 2019

PROGRAM : (PERCEPATAN) QUICK WINS

40

41NOKEGIATANKELUARANHASILKET.123451MonitoringTersedianya Laporan MonitoringPelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Agenda Road Map Kementerian PertanianKegiatan menindaklanjuti2Evaluasi TriwulanTesedianya Laporan Triwulan3Evaluasi MenyeluruhTersedianya Laporan Menyeluruh

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN 2015 2019

PROGRAM : MONITORING DAN EVALUASI

41

TERIMA KASIH42BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWIANSEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

GEDUNG A LANTAI 6TERIMA KASIH ATAS PERAN AKTIF