PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN INTERIM, PELAPORAN EMITEN BEPROSES IPO, LAPORAN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK IPO DAN RIGHT ISSUES A. Pendahuluan Dengan semakin dinamisnya perubahaan keadaan ekonomi dan bisnis, para pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya para pelaku di pasar modal memerlukan informasi keuangan yang semutakhir mungkin. Sehubungan dengan itu disamping dengan laporan keuangan tahunan, entitas diminta dan untuk entitas yang terdaftar di bursa efek diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan interim. B. Laporan Keuangan Interim 1. Pengertian Laporan Keuangan Interim Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disajikan untuk satu periode interim. Yang dimaksud dengan periode interim adalah suatu periode keuangan yang lebih pendek daripada periode satu tahun buku penuh. 2. PSAK yang mengatur Laporan Keuangan Interim PSAK 3 mengatur mengenai standar penyusunan laporan keuangan interim untuk entitas yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya pasar modal dan bursa efek. Sedangkan untuk jenis usaha tertentu, seringkali diatur 1 | Page
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN INTERIM,
PELAPORAN EMITEN BEPROSES IPO,
LAPORAN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK IPO DAN RIGHT ISSUES
A. Pendahuluan
Dengan semakin dinamisnya perubahaan keadaan ekonomi dan bisnis, para pemangku
kepentingan (stakeholder), khususnya para pelaku di pasar modal memerlukan informasi
keuangan yang semutakhir mungkin. Sehubungan dengan itu disamping dengan laporan
keuangan tahunan, entitas diminta dan untuk entitas yang terdaftar di bursa efek diwajibkan
untuk menyusun laporan keuangan interim.
B. Laporan Keuangan Interim
1. Pengertian Laporan Keuangan Interim
Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disajikan untuk satu periode
interim. Yang dimaksud dengan periode interim adalah suatu periode keuangan yang lebih
pendek daripada periode satu tahun buku penuh.
2. PSAK yang mengatur Laporan Keuangan Interim
PSAK 3 mengatur mengenai standar penyusunan laporan keuangan interim untuk entitas
yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya pasar
modal dan bursa efek. Sedangkan untuk jenis usaha tertentu, seringkali diatur cara penyusunan
dan pelaporan laporan interim tersendiri oleh regulator dibidang usaha tertentu, misalnya
perbankan yang harus tunduk pada peraturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia selaku bank
sentral di Indonesia.
3. Konsep Laporan Keuangan Interim
Konsep laporan keuangan interim yaitu bagian integral atau tak terpisahkan dari laporan
tahunan, berarti prinsip, metode pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan
keuangan interim haruslah sesuai dan berkisnambungan dengan laporan keungan tahunan.
1 | P a g e
Dalam PSAK 3 laporan interim menerapkan dua prinsip dasar
1. Prinsip “kebijakan akuntansi yang sama”, dimana suatu perusahan diwajibkan untuk
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interimnya
sebagaimana diterapkan untuk laporan keuangan tahunannya.
2. Prinsip “year to date” (Laporan interim harus mencakup periode awal sejak awal tahun
buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilporkan) dimana frekuensi pelaporan
yang dilakukan suatu perusahaan tidak boleh mempengaruhi pengukuran hasil tahunan.
Dalam menerapkan prinsip ini entitas perlu memperhatikan ketentuan ISAK 17 mengenai
pelaporan keuangan interim dan penurunan nilai
Suatu perusahaan harus menerapkan ISAK 17 untuk goodwill secara prospektif dari tanggal
ketika perusahaan tersebut pertama kali menerapkan PSAK 48 (Penurunan Nilai Aset).
Perusahaan harus menerapkan ISAK 17 untuk investasi dalam instrument ekuitas atau dalam
asset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan secara prospektif dari tanggal ketika
perusahaan tersebut pertama kali menerapkan kriteria pengukuran PSAK 55 (istrumen keuangan:
pengakuan dan pengukuran).
ISAK 17 Juga mengatur tentang dapat tidaknya suatu perusahaan membalikkan kerugian
penurunan nilai pada goodwill dan investasi dalam instrument ekuitas dan asset keuangan yang
dicatat pada biaya perolehan yang diakui dalam suatu periode interim.
Namun ada tiga kondisi dimana tidaklah mungkin untuk menerapkan prinsip kebijakan
“akuntansi yang sama” maupun prinsip “year to date”. Jika prinsip kebijakan “akuntansi yang
sama diterapkan”, maka prinsip “year to date” tidak akan diterapkan begitu sebalikanya.
Tiga kondisi atau keadaan yang membuat kedua prinsip akuntansi yang sama dan year to date
bertentangan
1. Kerugian penurunan nilai pada goodwill dan pemulihannya berdasarkan PSAK 48
PSAK 48 mensyaratkan agar kerugian penurunan nilai pada goodwill dibebankan ke
laporan laba rugi komprehensif, tetapi tidak boleh membalikkan kerugian penurunan
nilai.
2 | P a g e
Contoh
Tahun 2012, PT. XYZ (Yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember) mengakuisisi
100 % PT. ABC (Perusahaan dalam bisnis supermarket) dengan harga beli sebesar 10
Miliar. Pada tanggal akuisisi, nilai wajar asset neto PT. ABC adalah 8 miliar. (Goodwill
pada konsolidasi karenanya adalah 2 miliar)
Pada awal tahun 2013 akibat pengalihan jalur lalu lintas, bisnis supermarket PT. ABC
terkena dampak buruk. Pada tanggal 31 Maret 2013, jumlah yang dipulihkan PT. ABC
diestimasi sebesar 8,5 miliar
Diakhir tahun 2013 pemerintah membangun jalan tersendiri yang menghubungkan
supermarket PT. ABC dengan area pemukiman utama, dan bisnis supermarket PT. ABC
mulai pulih. Pada 31 Desember 2013, jumlah yang dapat dipulihkan PT. ABC diestimasi
lebih dari 10 miliar.
Dalam contoh ini, jika PT. XYZ membuat laporan triwulan, PT. XYZ harus mencatat
kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 1,5 miliar (dalam laporan triwulan awalnya
dan laporan keuangan terakhirnya). Jika PT. XYZ tidak membuat laporan triwulanan,
maka tidak ada kerugian penurunan nilai goodwill dalam laporan keuangan terakhirnya.
Hal ini sejalan dengan prinsip “kebijakan akuntansi yang sama” tetapi tidak sejalan
dengan prinsip “year to date” PSAK 3
Supaya sejalan dengan prinsip “year to date”, PT. XYZ (dengan menganggap
perusahaan ini membuat laporan triwulan) harus membalikkan kerugian penurunan nilai
goodwill dalam laporan triwulan keempatnya. Namun hal ini tidak sejalan dengan
kebijakan akuntansi yang sama dari PSAK 3.
Dalam contoh ini tidaklah mungkin untuk menerapkan prinsip kebijakan akuntansi yang
sama dan prinsip “year to date” PSAK 3. ISAK 17 menetapkan bahwa prinsip kebijakan
akuntansi yang sama diterapkan dalam kasus seperti ini.
2. Kerugian penurunan nilai pada investasi dalam asset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan dan pemulihannya berdasarkan PSAK 55. Pada investasi dalam asset keuangan
yang dicatat pada biaya perolehan, PSAK 55 mewajibkan kerugian penurunan nilai
dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif, tetapi tidak boleh mebalikkan kerugian
penurunan nilai.
3 | P a g e
Contoh: pada tahun 2012, PT A (yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember)
mengakuisisi saham PT. B dengan harga beli Rp. 100.000.000. PT. A berpendapat
bahwa nilai wajar dari investasi dalam PT. B tidak bisa diukur secara andal dan
karenanya dicatat investasi pada biaya perolehan. Pada Maret 2013, hampir 50 % asset
PT. B yang mencakup pabrik dan fasilitas produksi habis terbakar tanpa asuransi. Di
akhir tahun 2013 api diketahui berasal dari perbuatan orang yang tidak bertanggung
jawab, dan PT. B berhasil menutup kerugian kebakaran tersebut.
Dalam contoh ini jika PT. A membuat laporan triwulan, perusahaan tersbut harus
menetapkan kerugian penurunan nilai dalam investasinya sebesar Rp. 50.000.000 (dalam
laporan triwulan pertamanya dan laporan keungan terakhirnya).
Jika PT. A tidak membuat laporan triwulanan, maka tidak ada kerugian penurunan nilai
dalam laporan keuangan terakhirnya. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan akuntansi
yang sama, namun tidak sesuai dengan prinsip year to date PSAK 3.
Supaya sejalan dengan prinsip year to date, PT. A (dengan menganggap bahwa PT. A
membuat laporan triwulan keempatnya) harus membalikkan kerugian penurunan nilai
dalam laporan triwulan keempatnya. Namun, hal ini tidak sejalan dengan prinsip
“kebijakan akuntansi yang sama” PSAK 3.
Dalam kasus ini tidaklah mungkin untuk menerapkan prinsip kebijakan akuntansi yang
sama dan prinsip “year to date” PSAK 3. ISAK 17 menetapkan bahwa prinsip kebijakan
akuntansi yang sama diterapkan dalam kasus seperti ini.
3. Kerugian penurunan nilai pada investasi ekuitas “tersedia untuk dijual” dan
pemuliahannya berdasarkan PSAK 55. Untuk investasi dalam sekuritas ekuitas yang
diklasifikasikan sebagai “tersedia untuk dijual” PSAK 55 mensyaratkan pembalikan
kerugian penurunan nilai dibawa ke ekuitas
Pada januari 2012 PT. ABC (dengan tahun buku yang berakhir 31 Desember)
mengakuisisi 100.000 saham biasa PT. LMN dengan harga beli Rp. 180.000.000. Saham
tersebut diakuisi sebagai investasi jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai investasi
“tersedia untuk dijual”. Pada bulan Februari 2012 pabrik dan fasilitas produksi PT. LMN
habis terbakar dan tidak diasuransikan, dan pada 31 Maret, saham biasa PT. LMN
memiliki kuotasi harga sebesar Rp. 800 per saham.
4 | P a g e
Pada desember 2012, diketahui kebakaran tersebut disebabkan oleh orang yang tidak
bertanggung jawab dan PT. LMN mampu menutupi kerugian kebakaran dari pihak yang
tidak bertanggung jawab tersebut. Sehingga harga saham PT.LMN pun membaik dan
ditutup pada harga Rp. 1500 per saham pada 31 Desember 2012.
Dalam contoh ini jika PT. ABC membuat laporan triwulan, maka laba rugi
komprehensifnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 akan membebankan
kerugian kerugian penurunan nilai sebesar Rp. 100.000.000 {Rp. 180.000.000 –( Rp.800
x 100.000 lbr)}, sedangkan laporan perubahan ekuitasnya akan dikreditkan dengan
keuntungan nilai pasar (mark-to-mark) sebesar Rp. 70.000.000 { (Rp. 1500 – Rp 800) x
100.000 lbr}. Namun jika PT. ABC tidak membuat laporan triwulan, maka tidak ada
kerugian penurunan nilai yang dibebankan ke laporan lana rugi komprehensif untuk
tahun yang berakhir Desember 2012, sedangkan laporan perubahan dalam ekuitas akan
didebitkan dengan kerugian nilai pasar sebesar Rp. 30.000.000 (Rp. 100.000.000 – Rp.
Rp. 70.000.000). Hal ini sejalan dengan prinsip “kebjakan akuntansi yang sama” tetapi
tidak sejalan dengan prinsip “year to date” PSAK 3
Supaya sejalan dengan prinsip year to date, PT. ABC (dengan menganggap perusahaan
membuat laporan triwulan) harus membalikkan kerugian penurunan nilai dalam laporan
keuangan komprehensif triwulan keempat. Namun hal ini tidak sejalan dengan prinsip
“kebijakan akuntansi yang sama” PSAK 3.
Dalam kasus ini tidaklah mungkin untuk menerapkan prinsip kebijakan akuntansi yang
sama dan prinsip “year to date” PSAK 3. ISAK 17 menetapkan bahwa prinsip kebijakan
akuntansi yang sama diterapkan dalam kasus seperti ini.
Untuk mengatasi permasalahan pertentangan antara prinsip “kebijakan akuntansi yang
sama” dan prinsip “year to date” dalam tiga kondisi diatas maka ISAK 17 menetapkan bahwa
dalam ketiga kondisi atau keadaan diatas prinsip yang harus diterapkan adalah “kebijakan
akuntansi yang sama” (dan tidak menerapkan prinsip “year to date”)
4. Yang Menyusun Laporan Keuangan Interim
PSAK 3 tidak mengatur entitas mana yang harus menyusun laporan keuangan interim.
Jika suatu entitas memilih untuk menyampaikan laporan keuangan interim sesuai dengan SAK,
5 | P a g e
maka manajemen entitas tersebut harus tunduk pada pengaturan mengenai penyampaian laporan
keuangan interim dalam PSAK 3.
Namun Bapepam dan LK sebagai regulator pasar modal, melalui peraturan Bapepam dan
LK No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik,
menetapkan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan
Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) atau Laporan Keuangan Interim ke Bapepam.
5. Format dan Isi Laporan Keuangan Interim
Terdapat dua pilihan bagi entitas dalam menyajikan laporan keuangan interim yaitu
1. Laporan Keuangan Interim Lengkap
Jika entitas menerbitkan laporan keuangan interim lengkap, maka format dan isi laporan
keuangan interim harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 1. Peraturan
Bapepam dan LK X.K.2 menetapkan bahwa dalam menyajikan LKTT emiten wajib
menyajikan laporan keuangan interim secara lengkap. Dengan demikian format dan isi
laporan keuangan interim tersebut harus sesuai dengan pengaturan dalam dalam PSAK 1,
kecuali terkait dengan periode perbandingan mengikuti pengaturan dalam PSAK 3.
2. Laporan keuangan interim ringkas
Jika entitas memilih menerbitkan laporan keuangan interim ringkas, maka PSAK 3
mengatur komponen minimum laporan keuangan interim sebagai berikut
a. Laporan posisi keuangan (neraca) ringkas
b. Laporan laba rugi komprehensif ringkas
c. Laporan perubahan ekuitas ringkas
d. Laporan arus kas ringkas
e. Catatan atas laporan keuangan pilihan atau tertentu
6. Periode Laporan Keuangan Interim Yang Harus Disajikan
Agar laporan laba rugi komprehensif lebih informatif dan lebih berdaya guna untuk
evaluasi dan prediksi, perlu diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Perbandingan dengan
periode mana akan memberikan makna informasi yang berbeda.
6 | P a g e
PSAK 3 mengatur periode perbandingan untuk laporan keuangan interim
Laporan Keuangan Periode Berjalan Periode Komparatif
Laporan Posisi Keuangan Pada akhir periode interim
berjalan
Per akhir tahun buku
sebelumnya
Laporan Laba Rugi
Komprehensif
Periode interim berjalan dan
kumulatif untuk tahun buku
berjalan sampai tanggal interim
Periode interim yang sama
untuk tahun buku
sebelumnya dan kumulatif
sampai tanggal interim
untuk tahun buku
sebelumnya
Laporan perubahan
Ekuitas
Kumulatif untuk tahun buku
berjalan sampai tanggal interim
Kumulatif sampai tanggal
interim untuk tahun buku
sebelumnya
Laporan Arus Kas Kumulatif untuk tahun buku
berjalan sampai tanggal interim
Kumulatif sampai tanggal
interim untuk tahun buku
sebelumnya
Contoh: jika entitas menyajikan laporan keuangan interim kuartal pertama tahun 2012 (Jan-
Maret 2012), maka periode yang disajikan adalah
Laporan Keuangan Periode Berjalan Periode Komparatif
Laporan Posisi Keuangan 31 Maret 2012 31 Desember 2011
Laporan Laba Rugi
Komprehensif
Untuk periode 3 bulan
berakhir 31 Maret 2012
Untuk periode 3 bulan
berakhir 31 Maret 2011
Laporan Perubahan
Ekuitas
Untuk periode 3 bulan
berakhir 31 Maret 2012
Untuk periode 3 bulan
berakhir 31 Maret 2011
7 | P a g e
Laporan Arus Kas Untuk periode 3 bulan
berakhir 31 Maret 2012
Untuk periode 3 bulan
berakhir 31 Maret 2011
Sedangkan jika entitas menyajikan laporan interim untuk kuartal kedua 2012 (April-Juni 2012),
maka periode yang disajikan adalah
Laporan Keuangan Periode Berjalan Periode Komparatif
Laporan Posisi Keuangan 30 Juni 2012 31 Desember 2011
Laporan Laba Rugi
Komprehensif
Untuk periode 3 bulan yang
berakhir 30 Juni 2012
Untuk periode 6 bulan
berakhir 30 Juni 2012
Untuk periode 3 bulan yang
berakhir 30 Juni 2011
Untuk periode 6 bulan
berakhir 30 Juni 2011
Laporan Perubahan
Ekuitas
Untuk periode 6 bulan
berakhir 30 Juni 2012
Untuk periode 6 bulan
berakhir 30 Juni 2011
Laporan Arus Kas Untuk periode 6 bulan
berakhir 30 Juni 2012
Untuk periode 6 bulan
berakhir 30 Juni 2011
Untuk laporan keuangan interim ringkas terdapat catatan atas laporan keuangan pilihan atau
tertentu, catatan atas laporan keuangan pilihan atau tertentu, atas dasar periode awal tahun buku
sampai periode interim terakhir yang dilaporkan, yang disajikan disajikan dalam laporan
keuangan interim, dimana dalam catatan atas laporan keuangan pilihan atau tertentu harus
mencakup hal-hal dibawah ini:
a. Suatu pernyataan bahwa kebijakan akuntansi dan metode perhitungan yang sama
digunakan dalam laporan keuangan interim sebagaimana laporan keuangan tahunan
terkini atau, jika kebijakan atau metode tersebut telah diubah, suatu penjelasan tentang
sifat dan dampak dari perubahan tersebut, dinyatakan disini.
b. Keterangan penjelasan dan sifat musiman atau siklus operasi interim
c. Sifat dan jumlah pos-pos yang memengaruhi asset liabilitas, ekuitas, laba bersih, atau
arus kas yang tidak biasa yang disebabkan oleh sifat, ukuran atau kejadiannya.
8 | P a g e
d. Sifat dan jumlah perubahan estimasi jumlah yang dilaporkan dalam periode-periode
interim sebelum tahun buku berjalan atau perubahan estimasi jumlah yang dilaporkan
pada tahun buku sebelumnya, jika perubahan tersebut memiliki dampak material dalam
periode interim berjalan.
e. Penerbitan, pembelian kembali, dan pembayaran kembali efek utang dan efek ekuitas.
f. Deviden yang dibayarkan (agregat per saham) secara terpisah untuk saham biasa dan
saham lainnya
g. Pendapatan segmen dan hasil segmen untuk segmen usaha atau segmen geografis, yang
dilaporkan sebagai segmen primer berdasarkan PSAK 5; segmen operasi.
h. Peristiwa material setelah akhir periode interim yang belum tercemin dalam laporan
keuangan untuk periode interim tersebut
i. Dampak perubahan komposisi perusahaan selama periode interim
j. Perubahan liabilitias kontijensi atau asset kontijensi sejak akhir periode pelaporan
tahunan terakhir.
k. Peristiwa atau transaksi lainnya yang apabila tidak disertakan akan membingungkan
periode interim berjalan.
Laporan keuangan interim terakhir, misalnya laporan keuangan interim triwulan keempat,
tidak perlu disusun karena pada dasarnya laoran keuangan tersebut dapat digantikan dengan
laporan keungan tahunan. Dalam hal laporan keuangan interim triwlan keempat jika tetap ingin
diterbitkan, maka penerbitannya dilakukan bersamaan dengan penerbitan laporan keuagan
tahunan. Disamping itu, isi dari laporan keuangan interim triwulan keempat harus merupakan
selisih dari laporan keuangan tahunan dengan laporan keuangan sebelumnya pada tahun yang
bersangkutan
Entitas menyajikan laba per saham dalam laporan keuangan yang menyajikan komponen laba
rugi untuk periode interim. Bila entitas menyajikan laporan laba rugi terpisah dengan pendapatan
komprehensif lainnya, maka laba per saham disajikan dalam laporan laporan laba rugi.
7. Pengakuan dan Pengukuran
9 | P a g e
PSAK 3 mensyaratkan suatu perusahaan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama
dalam laporan keuangan interimnya sebagaimana kebijakan yang diterapkan dalam laporan
keuangan tahunannya. Namun, untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah
tanggal laporan keuangan terkini yang akan tercemin dalam laporan keuangan tahunan
berikutnya, maka kebijakan akuntansi yang baru tersebut harus diterapkan untuk laporan interim
di tahun berjalan. Hal ini demi untuk menjaga konsistensi antara laporan keuangan interim tahun
berjalan dengan laporan keuangan tahun berikutnya.
PSAK 3 mensyaratkan bahwa pengukuran untuk tujuan laporan keuangan interim harus
dilakukan dengan dasar periode awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang
dilaporkan, karena laporan keuangan interim adalah bagian dari laporan keuangan tahunannya
yang lebih luas dan juga agar frekuensi pelaporan interim suatu perusahaan (semesteran atau
triwulanan) tidak memengaruhi pengukuran hasil tahunannya.
Selanjutnya menetapkan bahwa pendapatan yang diterima secara musiman, berulang, atau
berkala dalam satu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim jika
antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku perusahaan tersebut,
sedangkan beban yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku harus diantisipasi atau
ditangguhkan untuk tujuan pelaporan interim, jika hanya jika, hal tersebut adalah tepat untuk
mengantisipasi atau menangguhkan jenis beban tersebut pada akhir tahun buku.
Dalam laporan interim harus mengakui perubahan estimasi year to date dan bisa saja
estimasi itu berbeda dengan laporan keuangan interim sebelumnya tahun tersebut. Namun prinsip
pengakuan asset, liabilities, pendapatan, beban harus sesuai dengan laporan keuangan tahunan.
Contoh: PT. A dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember, menyusun laporan
keuangan interim triwulanan. Kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan mendapatkan gaji
ke13, dan bonus tambahan diskresioner yang bergantung pada laba perusahaan untuk tahun
tertentu. Dalam contoh ini, perusahaan harus mengakui (accured) jumlah proposional gaji ke-13,
tetapi tidak bonus diskresionernya dalam setiap laporan keuangan triwulan.
PSAK 3 menyarankan berkenaan dengan valuasi persediaan dan biaya litbang agar
pengukuran periode interim dilakukan seolah-olah setiap periode interim berdiri sendiri sebagai
periode pelaporan independen.
10 | P a g e
Contoh: PT. B dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, menyajikan
laporan keuangan interim triwulanan. Pada tanggal 30 September 2012, perusahaan
mengestimasi bahwa nilai realisasi neto dari sejumlah persediaan adalah lebih rendah dari harga
perolehannya. Dalam contoh ini, bahkan jika perusahaan tersebut mengestimasi realisasi neto
persediaaan diatas biaya perolehan pada akhir tahun, perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan
penurunan nilai persediaan tersebut ke nilai realisasi bersihnya dan mengakui kerugian pada
laporan interim triwulan ke tiganya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa perlakuan diatas
tidak sejalan dengan teori integral. Diasumsikan bahwa persediaan itu masih dimiliki sampai 31
Desember 2012, dan hingga pada tanggal tersebut, nilai realisasi neto persediaan diestimasi lebih
tinggi dari biaya perolehannya. Dalam contoh ini, kerugian yang dihapus bukukan dalam laporan
keuangan interim triwulan ketiga harus dibalikkan dan persediaan tersebut disajikan pada harga
aslinya dalam laporan keuangan tahunan ditahun 2012.
PSAK 3 menetapkan bahwa prosedur pengukuran yang digunakan dalan laporan
keuangan interim harus dibuat untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah andal
serta pengungkapan yang sesuai untuk informasi keuangan material yang relevan untuk
memahami posisi atau kinerja keuangan perusahaan diungkapkan secara memadai.
Contoh: guna menyusun laporan keuangan interim, tidaklah perlu untuk melakuakan perhitungan
fisik perseediaan secara keseluruhan, jika nilai persediaan dapat diestimasikan secara andal
dengan menggunakan teknik (metode) estimasi.
PSAK 3 juga menetapkan bahwa jika estimasi jumlah yang dilaporkan dalam satu
periode interim diubah secara signifikan selama periode interim terakhir, sifat dan jumlah
perubahan tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahunan untuk tahun
buku tersebut.
PSAK 3 menetapkan perubahan dalam kebijakan akuntansi harus dijelaskan dengan
menyatakan kembali laporan keuangan periode interim sebelumnya dari tahun buku berjalan dan
periode interim komparatif dari tahun buku sebelumnya. Hal ini untuk menjamin bahwa
kebijakan akuntansi tertentu diterapkan pada kelompok transaksi tertentu untuk keseluruh tahun
buku yang bersangkutan. Dalam permasalahan materialitas PSAK 3 menetapkan bahwa dalam
memutuskan bagaimana cara mengakui, mengukur, mengklasifikasi, atau mengungkapkan unsur
11 | P a g e
untuk tujuan pelaporan keuangan interim, maka materialitas harus dinilai terkait dengan data
keuangan periode interim.
C. Pelaporan Emitem Beproses IPO dan Laporan yang Harus Disiapkan Untuk IPO
1. Pengertian Initial Public Offering (IPO)
Penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) merupakan salah satu
tahapan terpenting dalam proses perusahaan untuk menuju pasar modal atau go public. IPO
merupakan Pasar Perdana bagi suatu perusahaan untuk menawarkan efeknya (saham, obligasi,
dan surat-surat berharga lainnya) kepada publik. Bagi suatu perusahaan (Eminten) IPO secara
financial merupakan saran untuk memproleh modal untuk pengembangan bisnis perusahaan dan
sarana lainnya sebagai parameter bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan keterbukaan
dalam pengelolaan perusahaan perusahaan yang dampaknya dapat memperoleh citra perusahaan.
Pengaturan IPO sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 mengenai Penanaman
Modal yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2007 (Sebagai pengganti Undang-Undang No. 8
tahun 1985 tentang Pasar Modal) dan Keputusan Menteri Keuangan serta peraturan-peraturan
yang di keluarkan oleh BAPEPAM dan Bursa Efek.
2. Proses IPO (Penawaran Umum Perdana)
Dalam proses IPO (Proses Emisi), Emiten harus menempuj serangkaian tahap yang
cukup panjang. Secara garis bedar peruses IPO dapat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: sebelum
emisi, selama emisi dan sesudah emisi
1) Sebelum Emisi
a. Persiapan emisi efek
Sebelum emisi, rencana manajemen perusahaan mencari dana melalui go public mesti
dibawa ke rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat umum pemegang saham luar biasa
(RUPS-LB) untuk dimintakan persetujuan. Setelah persetujuan diperoleh, emiten kemudian
harus mencari dan menunjuk pihak-pihak tertentu untuk menjamin emisi dan membantu
menyiapkan kelengkapan dokumen emisi.
12 | P a g e
Pihak-pihak yang terlibat tersebut meliputi perusahaan efek, profesi penunjang dan
lembaga penunjang. Perusahaan efek dapat pula berfungsi sebagai penjamin pelaksana emisi,
penjamin emisi, sekaligus agen penjual.
Profesi penunjang yang diperlukan mencakup
Akuntan publik (Auditor Independen) untuk melakukan audit atas laporan keuangan 2
tahun terakhir
Notaris untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar, membuat akta-akta perjanjian
dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat
Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum
Lembaga-lembaga penunjang yang berperan antara lain
Wali amanat sebagai wali dari kepentingan investor (untuk emisi obligasi)
Penanggung (Guarator)
Biro Administrasi efek
Kustodian untuk tempat penitipan harta.
Persiapan dokumen emisi sendiri teridiri dari surat pengantar pernyataan terdaftar;
prospektus lengkap, iklan, brosur, edaran; dokumen lain yang diwajibkan; rencana jadwal emisi;
konsep surat efek; laporan keuangan; rencana penggunaan dana yang dirinci per tahun; proyeksi
jika dicantumkan dalam prospektus; legal audit; legal opinion; riwayat hidup komisaris dan