-
DOKUMEN SELEKSI UMUM/ RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT)
NOMOR DOKUMEN : 104 / LL / KCJ / III /2011
Tanggal, 23 Maret 2011
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANA RENOVASI KANTOR
PT. KCJ DI STASIUN JUANDA
PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 1
Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120
Telepon : (021) 345 3535 / Fax: (021) 348 34084
www.krl.co.id
-
Kata Pengantar dan Daftar Isi
KATA PENGANTAR
PT. KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) adalah anak perusahaan PT.
Kereta Api (Persero) yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan
angkutan Kereta Rel Listrik (KRL) untuk daerah Jabodetabek (Jakarta
Bogor Depok Tangerang Bekasi).
Untuk menunjang kebutuhan yang mendesak atas kelancaran
operasional dan kenyamanan layanan jasa Kereta Rel Listrik serta
tangung jawab atas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), KCJ
melaksanakan Pengadaan ini kepada perusahaan-perusahaan yang
mempunyai kemampuan dan pengalaman dibidangnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Kepada calon peserta Pengadaan diharapkan untuk mempelajari
terlebih dahulu Dokumen Seleksi/ RKS ini dengan cermat agar tidak
terdapat kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan ini.
Kesalahan pada pengajuan penawaran dapat menggugurkan atau tidak
lulus evaluasi, untuk itu calon peserta diharuskan melaksanakan
ketentuan dalam pengadaan ini dengan lengkap dan benar.
Dokumen yang sudah diserahkan kepada panitia menjadi hak panitia
dan tidak akan dikembalikan kecuali Jaminan Penawaran untuk peserta
yang tidak menang/gugur. Hasil evaluasi Pengadaan ini akan
diumumkan oleh panitia kepada seluruh peserta. Apabila masih
terdapat hal hal yang belum jelas, peserta dapat meminta keterangan
/ penjelasan kepada panitia.
Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya untuk
berpatisipasi dalam Pengadaan ini diucapkan terima kasih.
Panitia Pengadaan
Ketua
-
Kata Pengantar dan Daftar Isi
DOKUMEN SELEKSI/ RKS
RENCANA KERJA DAN SYARAT
PENGADAAN
JASA KONSULTANSI PERENCANA RENOVASI KANTOR PT. KCJ DI STASIUN
JUANDA
Daftar Isi
1. Kata Pengantar
2. Daftar isi
3. BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG I. 1
4. BAB II DATA DOKUMEN SELEKSI II.1
5. BAB III BENTUK SURAT PENAWARAN, SURAT KUASA, SURAT PERJANJIAN
III.1
6. BAB IV SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK IV.1
7. BAB V SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK V.1
8. BAB VI KERANGKA ACUAN KERJA VI.1
9. BAB VII DAFTAR KUANTITAS, ANALISA HARGA SATUAN DAN MEODE
PELAKSANAAN VII.1
10. PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN VIII.1
-
BAB I - Instruksi Kepada Peserta Lelang I. 1
BAB I
INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG
A. UMUM
1. LINGKUP PEKERJAAN 1.1 Pengguna Jasa sesuai ketentuan dalam
Data Dokumen Seleksi, mengumumkan/mengundang Penyedia jasa untuk
melaksanakan pekerjaan yang ditentukan dalam Data Dokumen
Seleksi.
1.2 Pemenang Lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan dalam Data Dokumen Seleksi dan syarat-syarat
khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya
sesuai kontrak.
2. SUMBER DANA 2.1 Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai
ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi.
3. PERSYARATAN PESERTA LELANG
3.1 Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa
Konsultansi yang memenuhi persyaratan pelelangan umum dengan pasca
kualifikasi atau yang telah lulus prakualifikasi.
3.2 Peserta lelang mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan
jasa produksi dalam negeri.
3.3 Peserta lelang yang harus menyerahkan dokumen penawaran
sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran
dan lampiran.
3.4 Penyedia jasa yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk
melaksanakan layanan jasa konsultansi dalam perencanaan atau yang
akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau yang berafiliasi dengan
peserta lelang tidak diperkenankan menjadi peserta lelang.
4. KUALIFIKASI PESERTA LELANG
4.1 Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi,
dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen
penawaran.
4.2 Dalam hal pelelangan dilakukan dengan prakualifikasi,
dokumen kualifikasi disampaikan dan dinilai sebelum penyampaian
dokumen penawaran.
4.3 Persyaratan kualifikasi peserta lelang tercantum dalam
dokumen kualifikasi.
5. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA LELANG
5.1 Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota
kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket
pelelangan pekerjaan.
5.2 Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran
untuk setiap pelelangan pekerjaan selain penawaran alternative
(bila diminta) akan digugurkan.
5.3 Jumlah dokumen penawaran yang harus disampaikan oleh peserta
lelang sesuai dengan pasal 19.1.
6. BIAYA PENAWARAN 6.1 Semua biaya yang dikeluarkan oleh
Penyedia jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban Penyedia
jasa dan tidak mendapat penggantian dari Pengguna jasa.
7. PENJELASAN DOKUMEN LELANG
7.1 Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai Dokumen
Seleksi pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Data Dokumen
Seleksi.
7.2 Dalam acara penjelasan lelang, dijelaskan mengenai : a.
Metode penyelenggaraan pelelangan; b. Cara penyampaian penawaran
(satu sampul atau dua sampul atau dua tahap); c. Dokumen yang harus
dilampirkan dalam dokumen penawaran; d. Acara pembukaan dokumen
penawaran; e. Metode evaluasi; f. Hal-hal yang menggugurkan
penawaran; g. Jenis kontrak yang akan digunakan; h. Ketentuan dan
cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan
produksi dalam negeri; i. Ketentuan dan cara subkontrak sebagian
pekerjaan kepada usaha kecil termasuk
koperasi kecil; j. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat
mengeluarkan jaminan penawaran.
7.3 Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia
pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dituangkan dalam
Berita Acara Penjelasan (BAP). BAP ditandatangani oleh panitian
pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir.
7.4 Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau
perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan
harus menuangkan ke dalam addendum Dokumen Seleksi yang menjadi
bagian tak terpisahkan dari Dokumen Seleksi dan harus
disampaikan
-
BAB I - Instruksi Kepada Peserta Lelang I. 2
dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang secara
tertulis setelah disampaikan oleh Pengguna jasa.
7.5 Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan Dokumen
Seleksi tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan
penawarannya.
8. PENINJAUAN LAPANGAN
8.1 Bila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan
penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan.
8.2 Peserta lelang dengan resiko dan biaya sendiri dianjurkan
untuk meninjau lapangan pekerjaan dengan seksama untuk memperoleh
data dan informasi yang diperlukan guna menyiapkan penawaran.
B. DOKUMEN SELEKSI
9. ISI DOKUMEN SELEKSI 9.1 Dokumen Seleksi terdiri dari :
Bab I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG;
Bab II. DATA DOKUMEN SELEKSI;
Bab III. BENTUK SURAT;
Bab IV. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK;
Bab V. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK;
Bab VI. KERANGKA ACUAN KERJA;
Bab VII. DAFTAR KUANTITAS, ANALISA HARGA SATUAN DAN METODE
PELAKSANAAN;
Adendum (bila ada)
10. KLARIFIKASI DOKUMEN SELEKSI
10.1 Calon Peserta Lelang yang memerlukan klarifikasi atas isi
Dokumen Seleksi dapat memberitahukan kepada panitia pengadaan
secara tertulis dan diterima oleh panitia pengadaan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir
pemasukan penawaran sesuai Pasal 21.1.
10.2 Panitia pengadaan wajib menanggapi setiap klarifikasi
secara tertulis, sebelum addendum Dokumen Seleksi diterbitkan.
11. ADDENDUM DOKUMEN SELEKSI
11.1 Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir,
Pengguna jasa dapat mengubah ketentuan Dokumen Seleksi dengan
menerbitkan addendum.
11.2 Setiap Addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Dokumen Seleksi dan harus disampaikan secara
tertulis dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang.
11.3 Apabila addendum diterbitkan oleh Pengguna jasa kurang dari
7 (tujuh) hari kerja dari batas akhir pemasukan penawaran, maka
untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam
penyiapan penawaran, Pengguna jasa wajib mengundurkan batas akhir
pemasukan penawaran sesuai pasal 21.2.
C. PENYIAPAN PENAWARAN
12. BAHASA PENAWARAN 12.1 Semua dokumen penawaran harus
menggunakan Bahasa Indonesia.
13. DOKUMEN PENAWARAN
13.1 Dokumen penawaran terdiri dari :
(a) Surat penawaran; harus bermaterai cukup, bertanggal, ditanda
tangani oleh yang berhak dan dicap.
(b) Lampiran surat penawaran; terdiri dari: 1. Surat Penawaran
2. Daftar kuantitas dan harga; 3. Surat kuasa (bila diperlukan); 4.
Metode Pelaksanaan; 5. Jadwal Waktu Pelaksanaan; 6. Daftar
Peralatan Utama;
-
BAB I - Instruksi Kepada Peserta Lelang I. 3
7. Daftar Personil Inti; 8. Analisa harga satuan pekerjaan; 9.
Daftar harga satuan dasar upah, bahan dan alat; 10. Lampiran lain
yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi;
13.2 Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi,
data kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen
penawaran.
13.3 Dalam hal pelelangan dilakukan dengan prakualifikasi, data
kualifikasi disampaikan sebelum dokumen penawaran.
14. HARGA PENAWARAN 14.1 Harga penawaran adalah harga yang
tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam
daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan seperti
diuraikan dalam pasal 1.1.
14.2 Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan
huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan
adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa
diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran
ditulis TIDAK JELAS, dalam evaluasi penawaran tidak boleh
digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran
terkoreksi.
14.3 Peserta lelang harus mengisi harga satuan dan jumlah harga
untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga.
Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata
pembayaran tertentu, maka maka dianggap sudah termasuk dalam harga
satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus
dilaksanakan.
14.4 Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata
pembayaran kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan non
fisik.
14.5 Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia
jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah
termasuk dalam harga penawaran.
14.6 Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga adalah tetap.
15. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
15.1 Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga
penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.
15.2 Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam Data
Dokumen Seleksi.
16. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN
16.1 Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam
Data Dokumen Seleksi.
16.2 Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya
penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta lelang
secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran
tersebut dalam jangka waktu tertentu.
Peserta lelang dapat:
a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran,
tetapi meminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran
untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pertanyaan
perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan
penawaran kepada panitia pengadaan;
b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan
penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sangsi.
17. JAMINAN PENAWARAN 17.1 Peserta Lelang harus menyediakan
jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal sebesar
antara 1% (satu persen) sampai 3% (tiga persen) dari nilai harga
perkiraan sendiri (HPS). Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan
dalam data lelang.
17.2 Jaminan Penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak
termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahan asuransi yang
mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai
dukungan reasuransi sebagai mana yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
17.3 Bentuk jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan
dalam bentuk jaminan.
17.4 Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai
ketentuan dinyatakan gugur.
17.5 Jaminan penawaran dari kerjasama operasi (KSO) harus
ditulis atas nama semua anggota KSO.
17.6 Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang
dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang.
17.7 Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera
setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan.
17.8 Jaminan Penawaran akan disita apabila:
(a) Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya
penawaran; atau
-
BAB I - Instruksi Kepada Peserta Lelang I. 4
(b) Peserta lelang menolak koreksi aritmatik atas harga
penawarannya sesuai dengan Pasal 29.2; atau
(c) Pemenang lelang mengundurkan diri; atau
(d) Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal:
1). Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau 2). Menandatangani
surat perjanjian.
18. PENAWARAN ALTERNATIF OLEH PERSERTA LELANG
18.1 Peserta lelang harus menyampaikan penawaran sesuai dengan
ketentuan Dokumen Seleksi. Penawaran alternatif tidak akan
dipertimbangkan, kecuali bila penawaran alternatif diperbolehkan
sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi.
19. BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN
19.1 Peserta Lelang harus menyiapkan 1 (satu) dokumen penawaran
asli yang dijilid sesuai Pasal 13.1. dan diberi tanda ASLI dan 2
(dua) dokumen penawaran rekaman yang dijilid masing-masing diberi
tanda REKAMAN. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran
asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.
19.2 Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani
oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai
dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan
perubahannya atau perjanjian KSO.
19.3 Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan
atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat
peserta lelang dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang
menandatangani penawaran.
D. PENYAMPAIAN PENAWARAN
20. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN
20.1 Peserta menyiapkan Sampul Penawaran:
a. Sampul I : Dokumen Administrasi dan Teknis
b. Sampul II : Dokumen Penawaran Harga
c. Sampul Luar: Untuk memasukkan dokumen Sampul I dan Sampul
II
20.2 Peserta lelang harus memasukan dokumen Administrasi dan
Teknis serta 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukan ke
dalam sampul I, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan
dan diberi tanda DOKUMEN ADMINISTRASI dan TEKNIS
Dokumen Administrasi adalah: a. Surat penawaran asli
Administrasi dan Teknis tanpa menyebutkan besaran harga
yang ditawarkan, bermaterai cukup (Rp. 6.000), bertanggal, dicap
serta mencantumkan masa berlakunya penawaran. Ditandatangani oleh
pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur
utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan atau
kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau
pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak
mewakilinya.
b. Fotocopy Akte Perusahaan c. Fotocopy SIUP atau SBU dan SIUJK
Jasa Konsultansi (khusus pekerjaan
konstruksi) d. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusahaa Kena Pajak
(PKP) dan NPWP. e. Fotocopy Surat Keterangan Domisili f. dokumen
terkait lainnya yang dijabarkan pada daftar simak
Dokumen Teknis terdiri dari: a). Pendahuluan
Uraian singkat latar belakang penyedia jasa, meliputi organisasi
dan pengalaman. b). Pengalaman perusahaan
Penyedia jasa harus menjelaskan pengalaman perusahaan selama
kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir yang sesuai dengan pekerjaan
yang akan dilaksanakan dilampiri bukti Referensi Pengguna atau
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Kontrak.
c). Pemahaman terhadap KAK Uraian tentang pengertian penyedia
jasa atas lingkup proyek, sasaran, kebutuhan
jenis dan jumlah tenaga ahli, jenis dan substansi laporan yang
dihasilkan berdasar dokumen seleksi.
d). Tanggapan atas KAK Berdasar pemahaman penyedia jasa,
penyedia jasa dapat menyampaikan
tanggapan terhadap KAK dalam rangka pencapaian sasaran KAK. e).
Apresiasi inovasi Dalam hal penyedia jasa berpendapat KAK perlu
disempurnakan, maka penyedia
jasa dapat mengusulkan inovasi yang secara konsisten dituangkan
dalam
-
BAB I - Instruksi Kepada Peserta Lelang I. 5
penawaran teknis maupun penawaran biaya. f). Pendekatan dan
metodologi
(1). Konsistensi antara pemahaman KAK, lingkup pekerjaan dan
tujuan serta layanan, apresiasi terhadap inovasi KAK, tanggapan
terhadap KAK, rencana kerja, jadual penugasan dan jumlah orang
bulan untuk tenaga ahli, organisasi dan fasilitas penunjang.
(2). Hasil kerja/deliverable dan laporan-laporan. (3). Fasilitas
pendukung dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa dapat
memberikan tanggapan terhadap data barang dan fasilitas yang
disediakan oleh pengguna jasa.
(4). Jadual pelaksanaan pekerjaan dan jadual penugasan personil.
(5). Kebutuhan staf penunjang.
g). Rencana kerja Uraian mengenai pelaksanaan pekerjaan meliputi
pola kerja, sistematika
pengumpulan data, analisis permasalahan, pemecahan masalah,
kontribusi masing-masing tenaga ahli dalam setiap kegiatan dan
laporan.
h). Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan. (1). Daftar tenaga
ahli dilengkapi dengan nama, posisi jabatan yang diusulkan,
lama waktu penugasan dan jadual penugasan. (2). Penjelasan tugas
dan kontribusi masing-masing tenaga ahli. (3). Kualifikasi tenaga
ahli yang diusulkan disampaikan dalam bentuk daftar
riwayat hidup dan surat pernyataan kesediaan untuk
ditugaskan
20.3 Kemudian Peserta lelang memasukkan dokumen Penawaran Harga
(SPH) asli dan 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukkan
kedalam sampul II, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan
dan diberi tanda DOKUMEN PENAWARAN HARGA.
Surat Penawaran Harga (SPH) terdiri dari: a). Biaya langsung
personil minimum 60% dari nilai total penawaran biaya. Besarnya
biaya langsung personil diperhitungkan berdasar lama waktu
penugasan dikalikan imbalan jasa (gaji dasar per satuan waktu).
b). Biaya langsung non personil maksimum 40% dari nilai total
penawaran biaya, antara lain: (1). Biaya untuk Pengadaan
Jasa/Barang dan fasilitas yang tidak disediakan
pengguna jasa. (2). Pengeluaran kantor meliputi biaya
pengeluaran penyedia jasa untuk
menyediakan sarana kantor komunikasi, penyusunan laporan. (3).
Biaya pengadaan/sewa kendaraan termasuk biaya operasi dan
pemeliharaannya. (4). Pengeluaran lain dalam pelaksanaan
pekerjaan.
c). Penawaran Harga yang diajukan harus sudah memperhitungkan
besarnya keuntungan dan pajak. Surat Penawaran Harga bermaterai
cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak, dan dicap.
20.4 Pada sampul dalam harus ditulis:
(a) Alamat Pengguna jasa, sesuai dengan ketentuan dalam Data
Dokumen Seleksi, pada bagian tengah;
(b) Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam
pemasukan, sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi, pada sudut
kiri atas; dan
(c) JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PEMBUKAAN PENAWARAN, pada sudut
kanan atas.
20.5 Sebagai tambahan identifikasi yang diperlukan dalam Pasal
20.2, sampul dalam harus ditulis nama alamat peserta lelang untuk
pengembalian penawaran tanpa dibuka dalam hal penawaran dinyatakan
terlambat, sesuai dengan Pasal 22.
20.6 Bila sampul luar tidak direkat dan sampul dalam tidak
direkat dan sampul dalam tidak ditandai seperti Pasal 20.2, 20.3,
dan 20.4, panitia pengadaan tidak bertanggung jawab atas resiko
yang mungkin timbul terhadap dokumen penawaran.
21. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
21.1 Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
a. Langsung
1). Peserta lelang secara langsung menyampaikan dokumen
penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang
telah disediakan oleh panitia pengadaan.
2). Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran
ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai
dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi yaitu sebelum batas waktu
penutupan pemasukan dokumen penawaran.
-
BAB I - Instruksi Kepada Peserta Lelang I. 6
3). Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir,
panitia pengadaan menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup,
menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan
dokumen penawaran.
b. Peserta dapat mengirim dokumen penawaran melalui pos atau
layanan hantaran/expedisi, akan tetapi bila bisa dihindari tidak
mengirimnya dengan cara ini..
1). Dokumen penawaran yang dikirim melalui pos/layanan
hantaran/expedisi menggunakan sampul dalam dan sampul luar seperti
tersebut Pasal 20.1, 20.2, 20.3. Panitia pengadaan langsung memberi
catatan tanggal dan jam penerimaan pada sampul luar.
2) Batas waktu paling lambat untuk penerimaan dokumen penawaran
harus sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi, yaitu sebelum
batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.
3). Panitia pengadaan membuat Berita Acara Penerimaan dokumen
penawaran yang sampul luarnya masih dalam keadaan tertutup,
kemudian dokumen penawaran tersebut dimasukkan ke dalam
kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran.
4). Panitia pengadaan menolak dokumen penawaran yang terlambat.
Dokumen penawaran yang terlambat sampul luarnya dibuka untuk
mengetahui alamat penawar dan dokumen penawaran tersebut oleh
panitia pengadaan dikembalikan kepada penawar setelah pada sampul
luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Nama, alamat
penawar, serta sampul luar disimpan oleh panitia pengadaan.
22. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN
22.1 Dokumen Administrasi & Teknis dan dokumen Penawaran
harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada
tempat dan waktu sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi.
22.2 Untuk Dokumen Administrasi & Teknis, bila masih ada
dokumen yang bersifat administratif dan/atau tidak substantif
terhadap pengadaannya, maka dapat disusulkan segera
selambat-lambatnya 5 (lima jam) sesudah waktu pembukaan dokumen
Administrasi & Teknis.
22.3 Panitia pangadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu
penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum Dokumen
Seleksi.
23. PENAWARAN TERLAMBAT
23.1 Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pangadaan
setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran pada Pasal 22.1.
akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang dalam keadaan
tertutup (sampul dalam tidak dibuka).
24. PERUBAHAN DAN PENARIKAN PENAWARAN
24.1 Peserta Lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan
menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan
memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu
penyampaian penawaran pada Pasal 22.1 dan Pasal 22.2.
24.2 Pemberitahuan penarikan, pengubahan, penggantian atau
penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan
dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan
sesuai dengan Pasal 20 dengan menambahkan tanda PENARIKAN /
PENGUBAHAN / PENGGANTIAN atau PENAMBAHAN pada sampul luar.
24.3 Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau
ditambah setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran sesuai
Pasal 22.1 dan Pasal 22.2.
24.4 Penarikan Penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir
penyampaian penawaran sesuai Pasal 22.1. dan Pasal 22.2. dan akhir
masa berlakunya penawaran sesuai Pasal 16.1., dikenakan sanksi
penyitaan jaminan penawaran sesuai Pasal 17.8.a.
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
25. PEMBUKAAN PENAWARAN
25.1 Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup, perubahan atau
susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis
atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat
diterima.
Para penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan
identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk
menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar
hadir sebagai bukti kehadirannya. Panitia pengadaan meminta
kesediaan 2 (dua) orang wakil dari penawar yang hadir sebagai
saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir pada saat
pembukaan, panitia
-
BAB I - Instruksi Kepada Peserta Lelang I. 7
menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran
sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia pengadaan
sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.
25.2 Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang
hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2
(dua) saksi yang bukan anggota panitia pengadaan, yang ditunjuk
secara tertulis oleh panitia pengadaan.
25.3 Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan
dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk
(tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang
masuk kurang dari 3 (tiga), pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan
harus diulang.
25.4 Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar
penawaran, termasuk dokumen penarikan/pengubahan/ penggantian/
penambahan (bila ada), di hadapan para penawar atau para wakil
penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana
telah ditentukan oleh panitia pengadaan.
25.5 Sampul bertanda PENARIKAN / PENGUBAHAN / PENGGANTIAN atau
PENAMBAHAN harus dibuka dan dibaca terlebih dahuli. Dokumen
penawaran yang ada pemberitahuan PENARIKAN tidak dibuka.
25.6 PEMBUKAAN SAMPUL I: Administrasi dan Teknis
25.6.1. Sampul II tidak boleh dibuka dan dimasukan dalam sampul
luar yang ditanda tangani oleh panitia pengadaan serta wakil
peserta dari perusahaan yang berbeda, sebelum disimpan oleh panitia
pengadaan.
25.6.2. Nama peserta lelang, harga penawaran, nilai penawaran
alternatif (bila ditentukan), rabat, penarikan, pengubahan,
penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya
jaminan penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen
Seleksi, dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua
peserta pada saat pembukaan penawaran.
25.6.3 Setelah pembukaan sampul I panitia pengadaan membuat
Berita Acara Pembukaan sampul I, yang sekurang-kurangnya memuat
:
a). Jumlah dokumen penawaran yang masuk;
b). Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
c). Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran;
d). Keberatan/sanggahan dari peserta;
e). Keterangan lain yang dianggap perlu;
f). Tanda tangan anggota panitia pengadaan dan wakil peserta
yang hadir; Berita acara pembukaan sampul I dilampiri dokumen
penawaran sampul I.
25.7 PEMBUKAAN SAMPUL II: PENAWARAN BIAYA
Panitia pengadaan hanya mengundang peserta yang lulus evaluasi
teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai
berikut:
a). Panitia pengadaan menyebutkan peserta yang lulus evaluasi
teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis;
b). Panitia pengadaan menyebutkan ketentuan pembobotan nilai
evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran biaya
sebagaimana tercantum dalam dokumen seleksi;
c). Panitia pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta
yang lulus evaluasi teknis;
d). Panitia pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran
dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis;
e). Panitia pengadaan melakukan evaluasi gabungan teknis dan
biaya sebagai berikut:
(1). Melakukan koreksi aritmatik;
(2). Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis
dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai
berikut:
Nilai Akhir = {Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot Penawaran
Teknis} + {Nilai (score) Penawaran Biaya x Bobot Penawaran
Biaya}
Catatan:
Pembobotan nilai (score) teknis dan biaya sesuai dengan bobot
yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi. Pada saat penyusunan
dokumen seleksi, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai
dengan rentang sebagai berikut:
-
BAB I - Instruksi Kepada Peserta Lelang I. 8
Penawaran biaya terkoreksi terendah diberikan nilai (score)
penawaran biaya tertinggi.
(3). Hasil dari peringkat gabungan tersebut akan dijadikan dasar
untuk penetapan peringkat pemenang.
f). Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran
biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya
terkoreksi, nilai (score) penawaran teknis, nilai (score) penawaran
biaya, dan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya.
Berita acara ditandatangani oleh panitia pengadaan dan wakil
peserta.
26. KERAHASIAAN PROSES 26.1 Proses evaluasi dokumen penawaran
bersifat rahasia dan dilakukan oleh panitia pengadaan secara
independen.
26.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi,
klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak
boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang
tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
26.3 Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses
evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan
mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
27. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN
27.1 Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran,
panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus
memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh
mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan
atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
27.2 Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat
melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi
terkait.
28. PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT
28.1 Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua
dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap
penawaran:
(a) Berasal dari peserta lelang yang memasukan penawaran;
(b) Telah dibubuhi meterai, tanggal, ditandatangani oleh yang
berhak dan dicap;
(c) Memenuhi ketentuan Dokumen Seleksi.
28.2 Penawaran yang memenuhi syarat adalah Penawaran yang sesuai
ketentuan Dokumen Seleksi, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan
penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat
adalah:
(a) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang
sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan
hasil/kinerja/performance pekerjaan;
(b) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan Dokumen
Seleksi;
(c) Persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Seleksi yang
akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di
antara peserta lelang yang memenuhi syarat.
28.3 Apabila Penawaran tidak memenuhi ketentuan Dokumen Seleksi,
akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki
(post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat, hanya dokumen
administrasi seperti surat perijinan atau bukti setor pajak yang
sifatnya tinggal difotocopy yang dapat dilengkapi pada saat
pembukaan dokumen.
29. KOREKSI ARITMATIK 29.1 Koreksi aritmatik dapat dilakukan
sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut:
(a) Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum
dalam Dokumen Seleksi.
(b) Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan
terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta
penjumlahannya, sebagai berikut:
1). Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
tidak boleh dikoreksi;
2). Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas
dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan
yang mengikat adalah hasil koreksi;
3). Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap
sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan
harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap diberikan
kosong;
-
BAB I - Instruksi Kepada Peserta Lelang I. 9
4). Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga
tersebut harus diberikan kepada penawar dalam waktu secepatnya.
(c) Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada daftar
kuantitas dan harga, dengan harga satuan pada analisa harga satuan
yang bersangkutan, maka yang mengikat adalah harga satuan pada
daftar kuantitas dan harga.
29.2 Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran hasil
koreksi aritmatik, maka penawarannya ditolak dan jaminan
penawarannya disita sesuai Pasal 17.8.b.
30. MATA UANG UNTUK EVALUASI
30.1 Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang Rupiah
sesuai Pasal 15.1.
31. EVALUASI PENAWARAN 31.1 Evaluasi penawaran dilakukan sesuai
dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa/Barang/Jasa KCJ.
31.2 Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang
memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 28.
31.3 Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan
dalam Data Dokumen Seleksi.
31.4 Evaluasi penawaran dilakukan terhadap mulai dari penawaran
terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik.
Metoda evaluasi yang digunakan disebutkan dalam BAB II: Data
Dokumen Seleksi
Urutan evaluasi penawaran adalah:
a. Evaluasi administrasi, meliputi: 1). Surat penawaran; 2).
Surat kuasa (bila ada); 3). Kerjasama operasi bila ada; 4). Dokumen
Administrasi yang ditentukan dalam Daftar Simak Dokumen
Seleksi.
b. Evaluasi teknis, meliputi: 1). Metode pelaksanaan; 2). Jadwal
waktu pelaksanaan; 3). Spesifikasi teknis / Metode Pelaksanaan; 4).
Personil inti; 5). Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam
Dokumen Seleksi.
c. Evaluasi kewajaran harga, meliputi: 1). Total harga
penawaran; Daftar kuantitas dan harga; 2). Unsur-unsur yang
mempengaruhi substansi/ lingkup / kuantitas pekerjaan; 3). Harga
satuan timpang & Kewajaran harga. 4). Bila harga penwaran yang
memenuhi sayrat Administrasi dan Teknis lebih
besar dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/OE (Owner Estimate)
maka akan dilakukan Negosiasi
31.5 Dampak yang diperkirakan dari ketentuan penyesuaian harga
yang diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan, tidak
diperhitungkan dalam evaluasi penawaran.
F. PEMENANG LELANG
32. KRITERIA PEMENANG 32.1 Pengguna jasa akan menetapkan
pemenang lelang dari peserta lelang yang memenuhi syarat sesuai
ketentuan Evaluasi Penawaran pada Bab II, Data Dokumen Seleksi.
33. PENILAIAN KUALIFIKASI 33.1 Penilaian kualifikasi dilakukan
sesuai dengan Juklak Pengadaan Jasa/Barang/Jasa PT KAI Commuter
Jabodetabek dan Dokumen Seleksi Pengadaan ini.
33.3 Terhadap Penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang
dilakukan pembuktian kualifikasi.
34. HAK PENGGUNA JASA UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN
34.1 Pengguna jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak
salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang
setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari
peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan
alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh
penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi
pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap
Dokumen Seleksi.
35. PENUNJUKAN PENYEDIA JASA
35.1 Sebelum Pengguna jasa menunjuk Penyedia jasa, panitia
pengadaan mengumumkan pemenang lelang.
-
BAB I - Instruksi Kepada Peserta Lelang I. 10
35.2 Sanggahan, Peserta lelang yang berkeberatan atas pengumuman
pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan
selambar-lambatnya 4 (empat) hari setelah Pengumuman
dikeluarkan.
35.2 Sebelum akhir masa berlakunya penawaran yang ditetapkan
Pengguna jasa pada Pasal 16., Pengguna jasa mengeluarkan surat
penunjukan Rekanan (SPR) yang menjadi bagian dokumen kontrak.
36. JAMINAN PELAKSANAAN 36.1 Dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPJ Penyedia jasa
harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna jasa dengan
nilai sesuai ketentuan dalam data lelang.
36.2 Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus
dikeluarkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat).
36.3 Apabila Penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang
gagal memenuhi Pasal 36.1., maka dinyatakan batal sebagai pemenang
lelang disita jaminan pelaksanaannya dan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku.Jaminan Pelaksanaan ditiadakan untuk
pengadaan ini
37. PENANDA-TANGANAN KONTRAK
37.1 Penandatangan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPJ dan setelah
Penyedia jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai Pasal 36.
38. UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA
38.1 Pengguna jasa akan membayar uang muka sesuai ketentuan
dalam syarat-syarat khusus kontrak setelah penyedia jasa
menyerahkan jaminan uang muka dari bank terkemuka dengan nilai
sekurang-kurangnya 100 (seratus) persen dari besarnya uang muka.
Adanya uang muka ditentukan oleh pengguna jasa sepanjang hal ini
memungkinkan.
39. JURU PENENGAH 39.1 Pengguna jasa mengusulkan nama orang
sebagi juru penengah (mediator/konsiliator) sesuai ketentuan dalam
Data Dokumen Seleksi yang akan ditunjuk sebagai
mediator/konsiliator untuk pelaksanaan kontrak :
a. Apabila penyedia jasa tidak setuju terhadap usulan tersebut,
penyedia jasa harus mengusulkan nama orang sebagai
mediator/konsiliator dalam dokumen penawaran;
b. Apabila dalam SPR, pengguna jasa tidak menyetujui usulan
mediator/konsiliator penyedia jasa, maka mediator/konsiliator harus
ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
c. Apabila mediator/konsiliator tidak ada atau tidak disepakati
kedua belah pihak, maka nama mediator/konsiliator dapat diminta
dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
40. LARANGAN PERSEKONGKOLAN
40.1 Pengguna jasa, panitia pengadaan dan Penyedia jasa atau
antara Penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk
mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
40.2 Pengguna jasa, panitia pengadaan dan Penyedia jasa dilarang
melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark
up).
40.3 Pengguna jasa, panitia pengadaan dan Penyedia jasa yang
melakukan persekongkolan sesuai Pasal 40.1 dan Pasal 40.2,
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu Undang-undang Jasa Konstruksi jo Undang-Undang
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.
41. PAKTA INTEGRITAS 41.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme
(KKN).
41.2 Pengguna jasa dan panitia pengadaan harus menandatangani
pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan yaitu
sebelum pengumuman pelelangan.
41.3 Penyedia jasa harus menandatangani pakta integritas pada
saat menyampaikan penawaran.
41.4 Pakta integritas harus ditandatangani oleh
pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari
direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang
diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik,
atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak
mewakili perusahaan yang bekerjasama.
41.5 Bentuk pakta integritas dibuat oleh Pengguna jasa.
-
BAB II - Data Dokumen Seleksi II. 1
BAB II
A. DATA DOKUMEN SELEKSI
1. LINGKUP PEKERJAAN 1.1 Nama Pengguna Barang : PT. KAI Commuter
Jabodetabek
Nama pekerjaan : JASA KONSULTANSI PERENCANA RENOVASI KANTOR PT.
KCJ DI STASIUN JUANDA
1.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 60(enam puluh) hari
kalender
2. SUMBER DANA 2.1 Pengguna Barang merencanakan untuk
menggunakan dana RKAP 2011, PT. KAI Commuter Jabodetabek.
3. PENJELASAN 3.1 Penjelasan Dokumen Seleksi akan dilaksanakan
pada: Hari/ Tanggal : Kamis, 31 Maret 2011 Pukul : 10:00 WIB Tempat
: Stasiun Juanda Lt. 1 Jl. Ir. H. Juanda I Jakarta Pusat 10120
4. MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN
4.1 Mata uang penawaran adalah Rupiah
4.2 Pembayaran dilakukan berdasarkan Termijn (kemajuan
pekerjaan) setelah pekerjaan diselesaikan dan diterima dalam
keadaan baik dan lengkap berdasarkan persentasi kemajuan pekerjaan
yang disetujui dalam kontrak.
5. MASA BERLAKU PENAWARAN
5.1 Masa laku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender
sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
6. JAMINAN PENAWARAN 6.1 Jaminan penawaran untuk pengadaan ini
ditiadakan.
7. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN
7.1 Pada sampul penawaran dicantumkan identitas sbb:
a. Alamat pengguna jasa : Panitia Pengadaan PT. KAI Commuter
Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 1 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat
10120
b. Nama pekerjaan : PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANA
RENOVASI KANTOR PT. KCJ DI STASIUN JUANDA
8. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN & PEMBUKAAN
PENAWARAN
8.1 Batas akhir waktu penyampaian Penawaran & Pembukaan
Penawaran pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 11 April 2011 Jam : 10.00 WIB Tempat :
Stasiun Juanda lt. 1 Jl. Ir. H. Juanda I Jakarta Pusat 10120
9. EVALUASI PENAWARAN
9.1 Metoda evaluasi yang digunakan untuk penilaian dokumen
penawaran adalah : Metode Evaluasi Kualitas Teknis dan Biaya
- Bobot penawaran Teknis 70 % - Bobot penawaran Biaya 30 %
9.2 EVALUASI ADMINISTRASI
Penilaian terhadap dokumen administrasi dilakukan terhadap data
yang diminta pada Dokumen Seleksi.
1). Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan
administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi tidak dipenuhi atau
tidak memenuhi syarat, yaitu :
a). Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau
penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum
dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang
perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang
menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang
berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan konsultan
utama/lead firm);
b). Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau
mencantumkan kurun waktu kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen
seleksi;
c). Tidak menyampaikan dokumen legal, Akte Pendirian dan
Perubahannya bila ada, NPWP, PKP, Sk Domisili, TDP dan dokumen
lainnya yang ditentukan dalam daftar simak;
-
BAB II - Data Dokumen Seleksi II. 2
2). Untuk dokumentasi panitia pengadaan, dokumen asli yang
mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan oleh panitia
pengadaan.
3). Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan
evaluasi teknis.
4). Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran
yang dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh
peserta yang bersangkutan.
9.3 EVALUASI TEKNIS
Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan
nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan
bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai.
1). Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah : pengalaman penyedia
jasa, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli yang
diuraikan dalam proposal teknis dan bila perlu diadakan presentasi.
Pembobotan masing-masing unsur dengan rentang sebagai berikut :
Unsur Bobot (%)
a). Pengalaman Perusahaan 10
b). Pendekatan dan Metodologi 40
c). Kualifikasi Tenaga Ahli 50
Total 100
a). Pengalaman Perusahaan:
(1). Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan yang diakui
dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dalam melaksanakan
pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Pengalaman tersebut harus diuraikan secara jelas dengan
mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang telah dilaksanakan
secara singkat, lokasi, pengguna jasa, nilai, dan waktu
pelaksanaan. Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan
yang sedang dilaksanakan oleh penyedia jasa, disamping untuk
mengukur pengalaman juga dipergunakan untuk mengukur kemampuan/
kapasitas penyedia jasa yang bersangkutan dalam melaksanakan
tugasnya.
(2). Pengalaman perusahaan harus dilengkapi dengan referensi
pengguna jasa/ Konrak, yang menunjukkan kinerja penyedia jasa.
(3). Subunsur yang dinilai, antara lain :
(a). Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis;
(b). Pengalaman menajerial dan fasilitas utama ;
(c). Kapasitas perusahaan dengan memperlihatkan jumlah tenaga
ahli tetap.
b). Pendekatan dan Metodologi :
Untuk menilai pemahaman penyedia jasa atas lingkup
pekerjaan/jasa ssslayanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas
sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, subunsur yang
dinilai adalah:
(1). Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK,
penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan pekerjaan
yang akan dilaksanakan, lingkup serta jasa konsultansi yang
diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan
pengenalan lapangan ;
(2). Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan
menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan
tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi
dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan
terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan
(man-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan
laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah
tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadual pekerjaan,
jadual penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan
kebutuhan fasilitas penunjang;
(3). Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi: analisis,
gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan
laporan-laporan;
(4). Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang
diminta dalam KAK.
-
BAB II - Data Dokumen Seleksi II. 3
Penyedia jasa yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan
kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai
lebih.
c). Kualifikasi Tenaga Ahli.
Penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan untuk
melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian,
persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam
KAK.
Sub unsur yang dinilai adalah:
(1). Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau
yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang
telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah ;
(2). Pengalaman kerja profesional, seperti yang disyaratkan
dalam KAK,. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/ wakil
pemimpin pelaksana pekerjaan (Team Leader/Co Team Leader) dinilai
pula pengalaman sebagai pemimpin/ wakil pemimpin tim. Keahlian
tersebut dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh
asosiasi profesi dan diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi;
Kualifikasi tenaga ahli yang melebihi kualifikasi dari
persyaratan KAK tidak memperoleh tambahan nilai.
Pembobotan dan penilaian untuk masing-masing unsur dan sub unsur
ditetapkan oleh panitia pengadaan.
2). Ambang lulus (passing grade)
Nilai ambang lulus 70, Bagi penyedia jasa yang nilainya di bawah
nilai ambang lulus, dinyatakan gugur. Bagi penyedia jasa yang
nilainya sama atau di atas nilai ambang lulus, dimasukkan dalam
peringkat teknis.
9.4. PENETAPAN PERINGKAT TEKNIS
Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, panitia pengadaan
menyusun peringkat teknis penyedia jasa yang dituangkan dalam
berita acara evaluasi penawaran teknis dan dilaporkan kepada
pengguna jasa untuk ditetapkan.
9.5. PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS
Peringkat teknis yang ditetapkan oleh pengguna jasa diumumkan
oleh panitia pengadaan melalui pemberitahuan pengumuman resmi untuk
penerangan umum dan/atau internet dan disampaikan undangan kepada
seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri
pembukaan Penawaran Sampul II
10. Jaminan Pelaksanaan 10.1 Jaminan Pelaksanaan untuk Pengadaan
ini ditiadakan.
-
BAB II - Data Dokumen Seleksi II. 4
B. DAFTAR SIMAK
DOKUMEN SELEKSI YANG HARUS DIMASUKKAN
1. Dokumen Administrasi dan Teknis (Dimasukan dalam Sampul
I)
No. Uraian Ada Tidak
1. Surat Penawaran yang Bermaterai dan Ditanda tangani
2. Surat Kuasa
3. Copy Akte Notaris & Perubahan (jika ada)
4. Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Copy Surat Keterangan Domisili
6. Copy NPWP & Surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP) dan bukti
setor pajak 3 bulan
7. Copy IUJK Jasa Konsultan Bidang Arsitektur, Sub Bidang 11001,
11003, 11004, Bidang Mekanikal 13001 dan Bidang Elektrikal
14001
8. Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan
9. Organisasi Pelaksana Jasa Konsultansi
10. Curriculum Vitae Team Leader dan Tenaga Ahli
11. Copy Kontrak/SPK Pengalaman Sejenis
12. Pakta Integritas atau dinyatakan dalam Surat Penawaran
13. Mengisi formulir kualifikasi melalui website e-Procurement
KCJ, http://eproc.krl.co.id
2. Dokumen Penawaran Harga (Dimasukan dalam Sampul II)
No. Uraian Ada Tidak
1. Surat Penawaran Harga
2. Daftar Kuantitas dan Harga serta Rekapitulasinya
-
BAB III - Bentuk Surat III. 1
BAB III
BENTUK SURAT
A. BENTUK SURAT PENAWARAN
A.1. Surat Penawaran Administrasi & Teknis
Nomor : .., .200 Lampiran :
Kepada Yth.:
Panitia Pengadaan Jasa/Barang/Jasa PT. KAI Commuter
Jabodetabek
Di Jakarta
Perihal : PENAWARAN ADMINISTRASI & TEKNIS
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANA RENOVASI KANTOR PT. KCJ DI
STASIUN JUANDA
Sehubungan dengan Pengumuman Pengadaan dimaksud nomor:
....................... Tanggal ................... , dan setelah
kami mempelajari dengan saksama Dokumen Seleksi termasuk berita
acara penjelasan dan addendumnya, dengan ini kami mengajukan
penawaran Administrasi dan Teknis.
Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak
pembukaan penawaran Sampul I dan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
Sesuai dengan masa pelaksanaan kegiatan.
Bersama ini juga menyatakan :
1. Berminat dan tunduk pada proses pengadaan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan PT. KAI Commuter
Jabodetabek;
2. Tidak akan melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada
pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN
di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas
secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan
mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk
memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran,
pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam
PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi
administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menjaga Kerahasiaan Dokumen.
Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan 1 (satu)
asli dan 2 (dua) fotocopy dokumen sesuai dengan : BAB II DATA
LELANG, B. Daftar Simak, Dokumen Administrasi dan Teknik (Sampul I)
Demikian Penawaran, Pernyataan dan Data Perusahaan di website
e-Procurement ini kami buat dengan benar dan penuh tanggung jawab.
PT/CV/Koperasi
.
Direktur Utama /
Berdasarkan Surat Kuasa
KOP PERUSAHAAN
Materai, Tanggal,
Tanda tangan dan
-
BAB III - Bentuk Surat III. 2
A.2. Surat Penawaran Harga
Nomor : .., .200 Lampiran :
Kepada Yth.:
Panitia Pengadaan Jasa/Barang/Jasa PT. KAI Commuter
Jabodetabek
Di Jakarta
Perihal : PENAWARAN HARGA PENGADAAN
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANA RENOVASI KANTOR PT. KCJ DI
STASIUN JUANDA
Sehubungan dengan undangan Pengadaan.......... nomor:
....................... Tanggal ................... , dan setelah
kami mempelajari dengan saksama Dokumen Seleksi termasuk berita
acara penjelasan dan addendumnya, dengan ini kami mengajukan
penawaran sebesar Rp. .........
(...............................).
Dalam penawaran ini sudah termasuk semua kewajiban pajak,
pengeluaran terkait lainnya dan keuntungan. Penawaran ini berlaku
selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembukaan penawaran dan
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Sesuai dengan masa pelaksanaan
kegiatan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara
Klarifikasi, Konfirmasi dan Negosiasi Teknis yang sudah disepakati
dengan benar dan bertanggung jawab.
Kami akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam
Dokumen Seleksi dan mematuhi dan mentaati keputusan dan segala
ketentuan Pengadaan Jasa/Barang/Jasa di PT. KAI Commuter
Jabodetabek.
Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan 1 (satu)
asli dan 2 (dua) fotocopy dokumen sesuai dengan : BAB II DATA
LELANG, B. Daftar Simak, Dokumen Penawaran Harga (Sampul II)
PT/CV/Koperasi
.
Direktur Utama /
Berdasarkan Surat Kuasa
KOP PERUSAHAAN
Materai, Tanggal,
Tanda tangan dan
-
BAB III - Bentuk Surat III. 3
B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO)
SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN
KERJASAMA OPERASI (KSO)
MENIMBANG :
BAHWA,
Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan
.................................. yang pembukaan penawaran akan
dilakukan di ....................... pada tanggal
................., maka
....................................................................................................................
(nama penyedia jasa 1)
dan
....................................................................................................................
(nama penyedia jasa 2)
dan
....................................................................................................................
(nama penyedia jasa 3)
bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak
secara bersama-samadalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).
MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN :
BAHWA,
1. Secara bersama-sama :
a. Menunjuk
.........................................................................................
(nama penyedia jasa 1) sebagai perusahaan utama (leading firm)
untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO dan
menandatangani semua dokumen termasuk dokumen penawaran dan dokumen
kontrak.
b.
....................................................................................................................
(nama penyedia jasa 1)
dan
....................................................................................................................
(nama penyedia jasa 2)
dan
....................................................................................................................
(nama penyedia jasa 3)
menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung
jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua
kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO
adalah :
Penyedia jasa 1 ................... %
(..........................................................................
persen)
Penyedia jasa 2 ................... %
(..........................................................................
persen)
Penyedia jasa 3 ................... %
(..........................................................................
persen)
3. Masing-masing penyedia jasa KSO, akan mengambil bagian sesuai
sharing tersebut pada butir 2, dalam hal pengeluaran, keuntungan,
dan kerugian dari KSO. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan
diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak,
kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pengguna
jasa dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing
anggota KSO. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas,
masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap
semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk
memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar
peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat menyurat,
teleks dan lain-lain.
4. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan
kepada .......................... (nama wakil penyedia jasa yang
diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur
pelaksana ..................................... (nama penyedia jasa
1) berdasarkan persetujuan tertulis dari
.............................. (nama penyedia jasa 2) dan
.................................(nama penyedia jasa 3) sehubungan
dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan
ditandatangani.
5. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak
berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan
KSO.
-
BAB III - Bentuk Surat III. 4
7. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap
.................(...........................) bermaterai cukup
yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
DENGAN KESAKSIAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan
dan cap perusahaan di ......................... pada hari
.................... tanggal ....................bulan
.................. tahun ....................
Penyedia jasa 1 Penyedia jasa 2 Penyedia jasa 3
(.......................................)
(.......................................)
(.......................................)
(materai, tanda tangan dan cap tiap wakil yang diberi kuasa)
Disahkan oleh NOTARIS
(...........................................)
(tanda tangan dan cap)
-
BAB III - Bentuk Surat III. 5
C. BENTUK SURAT KUASA
SURAT KUASA
Nomor : ..............................
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ..
Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan
berdasarkan Akta Notaris. di No . Tanggal beserta perubahannya yang
berkedudukan di ...(alamat perusahaan)
yang selanjutnya disebut sebagai Pemebri Kuasa.
Memberi kuasa kepada :
Nama :
.......................................................................................
.
Jabatan :
.......................................................................................
.
Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris di No Tanggal beserta
perubahannya yang berkedudukan di . (alamat perusahaan).
Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk
menandatangani surat penawaran pekerjaan beserta lampirannya.
Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang
lain.
.., .200.
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa
. ..
(nama dan jabatan) (nama dan jabatan)
Materai
Rp. 6.000,- Bertanggal,
Tandatangan, Cap perusahaan.
KOP PERUSAHAAN
-
BAB III - Bentuk Surat III. 6
D. BENTUK SURAT PERJANJIAN
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor : ............
Tanggal : .....................
ANTARA
PT KAI Commuter Jabodetabek
.
DAN
.
(nama perusahaan)
UNTUK
.........................................................................
Surat Perjanjian ini dibuat di pada hari tanggal bulan .. tahun
(tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat
Perjanjian)
ANTARA
Nama : Jabatan : Alamat :
D a n Nama : Jabatan : Alamat :
Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal .200
MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan
yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:
1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini
mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam
syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.
2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan/menyelesaikan dan memperbaiki
pekerjaan yaitu ...............(nama pekerjaan) sesuai dengan surat
perjanjian ini dan lampirannya (kontrak).
Waktu penyelesaian pekerjaan terhitung ......
(.......................) hari kalender sejak tanggal s/d ..
3. Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu:
a. Surat Perjanjian; b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa; c. Surat
Penawaran; d. Adendum Dokumen Seleksi (bila ada); e. Syarat-Syarat
Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi
Teknis; h. Gambar-gambar; i. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen
lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
4. Ketentuan dan Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua
Balah Pihak, kecuali jika secara jelas dimodifikasi atau diubah
dalam Kontrak ini atas kesepakatan bersama.
5. Sesuai dengan ketentuan kontrak :
a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki
pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau
dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan
yang dirinci dalam kontrak.
-
BAB III - Bentuk Surat III. 7
b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki
seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, sampai diterima
dengan baik oleh PIHAK KESATU.
6. Sesuai dengan ketentuan kontrak :
a. PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan.
b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas
pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan berdasarkan
hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga.
7. Harga kontrak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan
pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah
Rp........................
(................................................).
8. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak
sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Mulai Kerja
diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.
9. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan prestasi
pekerjaan yang diajukan oleh PIHAK KESATU melalui Bank
............................ Cabang ................... Nomor
Rekening ................................. Atas nama
...........................
10. Uang Muka dapat diberikan sebesar ........ (............)
persen dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak), dilakukan setelah
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai
dengan rincian dan kebutuhan uang muka serta menyerahkan jaminan
uang muka.
11. Sanksi dan Denda.
a. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Surat Perjanjian
(Kontrak) atau tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka
waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dapat dikenai sanksi
pemutusan kontrak secara sepihak oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK
KESATU menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada
PIHAK KEDUA.
b. Khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan, maka PIHAK
KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil)
dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak) untuk setiap hari
keterlambatan.
c. Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) secara sepihak oleh
PIHAK KESATU dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK
KESATU kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU kemudian berhak melanjutkan
pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaannya menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA.
12. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Balah Pihak, alamat
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah:
(1) PIHAK KESATU
Nama : PT. KAI Commuter Jabodetabek Alamat : Stasiun Juanda Lt.
1 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120
Telepon : 021 - 345 3535 Fax / E-Mail : 021 348 34084
(2) PIHAK KEDUA
Nama : Alamat : Telepon : Fax / E-Mail :
13. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 9. Syarat-Syarat
Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa perjanjian ini memilih
tempat kediaman yang tetap di Kantor Panitera Pangadilan Negeri
di
(Pengadilan Negeri lokasi Kantor/Satuan Kerja/Proyek/Bagian
Proyek).
DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk
menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di
atas.
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
(nama, jabatan, nama perusahaan) Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat KCJ JAKARTA-
() (.)
(nama jelas) (nama jelas)
MateraiRp. 6.000,- Bertanggal,
Tandatangan, Cap perusahaan.
Materai Rp. 6.000,- Bertanggal,
Tandatangan, Cap perusahaan.
-
BAB IV Syarat-syarat Umum IV. 1
BAB IV
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. DEFINISI 1.1 Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata
dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan
atau didefinisikan disini.
a. Jasa Pemborongan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan
Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan
Pengguna Jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna
Jasa.
b. Pengguna Jasa adalah Pejabat berwenang sebagai pemilik
pekerjaan yang bertanggung jawab atas pengadaan jasa lingkungan
KCJ. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Jasa tercantum dalam
syarat-sarat khusus kontrak;
c. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasa;
d. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Jasa
untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Jasa;
e. Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Jasa dengan
Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pengadaan jasa;
f. Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan jasa
pelaksanaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap
satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang
kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara,
sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama
atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia
jasa.
g. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari:
1). Surat perjanjian; 2). Surat penunjukan Penyedia Jasa; 3).
Surat penawaran; 4). Adendum Dokumen Seleksi (bila ada); 5).
Syarat-syarat khusus kontrak; 6). Syarat-syarat umum kontrak; 7).
Spesifikasi teknis; 8). Gambar-gambar 9). Daftar kuantitas dan
harga; 10). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
h. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat
penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut
ketentuan kontrak;
i. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;
j. Direksi pekerjaan adalah pejabat atau orang yang ditentukan
dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi
kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya direksi pekerjaan
dijabat oleh pengguna jasa, namun dapat dijabat oleh orang lain
yang ditunjuk oleh pengguna jasa.
k. Direksi teknis adalah tim yang ditunjuk oleh direksi
pekerjaan yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan.
l. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah
diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran;
m. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran pokok dan
penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh
persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata
pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan dalam
Dokumen Seleksi.
n. Pekerjaan harian adalah pekerjaan yang pembayarannya
berdasarkan penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan.
o. Pekerjaan sementara adalah pekerjaan penunjang yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan permanen.
p. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh
direksi pekerjaan kepada penyedia jasa untuk melakukan perubahan
pekerjaan.
q. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia Jasa
yang dinyatakan pada Surat Perjanjian/Kontrak ataupun SPR yang
dikeluarkan oleh pengguna jasa.
-
BAB IV Syarat-syarat Umum IV. 2
r. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan
pekerjaan yang diterbitkan oleh pengguna jasa.
s. Masa penyerahan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan
dalam syarat-syarat khusus kontrak, dituangkan sejak tanggal
penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir
pekerjaan.
t. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna
jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada
kesempatan pertama.
u. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan
pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan
pada kesempatan kedua.
v. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna
jasa dan penyedia jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau
ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai
sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui
arbitrase.
w. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah
diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi
tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau
tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari
segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau
keselamatan umum (khusus untuk pekerjaan konstruksi).
2. PENERAPAN 2.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum
kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang
ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2.2 Dokumen kontrak harus diinterprestasikan dalam urutan
kekuatan hukum sebagai berikut: a. Surat Perjanjian; b. Surat
Penunjukan Rekanan (SPR); c. Berita Acara Klarifikasi, Konfirmasi
dan Negosiasi (bila ada); d. Surat Penawaran; e. Dokumen Lelang,
KAK berserta lampirannya.
3. ASAL PENYEDIA
3.1 Jasa Konstruksi Pemborongan atau Jasa Non Konstruksi untuk
pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari penyedia jasa
nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
3.2 Bagi penyedia jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berkerja sama
dengan perusahaan lokal.
4. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI
4.1 Penyedia Jasa tidak diperkenankan mengunakan dokumen kontrak
dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan
dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu
mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna Jasa.
5. HAK PATEN 5.1 Apabila Penyedia Jasa menggunakan hak paten,
hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi
tanggung jawab Penyedia Jasa sepenuhnya dan Pengguna Jasa
dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas
pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.
6. KESELAMATAN KERJA & ASURANSI
6.1 Penyedia Jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja di
lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus
kontrak.
Penyedia Jasa harus menyediakan atas nama Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan
pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan, yaitu:
a. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko
tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan untuk pelaksanaan
pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan,
kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;
c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan (khusus jasa
konstruksi).
d. Besarnya asuransi ditentukan dalam syarat-syarat kuhusus
kontrak.
7. PEMBAYARAN
7.1. Cara pembayaran
a. Penyedia jasa harus mengajukan perhitungan tagihan pembayaran
secara angsuran (terminj) selama jangka waktu pelaksanaan kontrak.
Selang waktu angsuran sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat
khusus kontrak;
b. Perhitungan tagihan untuk setiap angsuran terdiri dari biaya
langsung personil dan biaya langsung non personil.
-
BAB IV Syarat-syarat Umum IV. 3
c. Tagihan untuk biaya langsung personil diperhitungkan
berdasarkan jumlah orang bulan nyata yang telah dilaksanakan,
disertai dengan tanda bukti daftar hadir yang telah diperiksa dan
disahkan oleh pengguna jasa.
d. Tagihan untuk biaya langsung non personil diperhitungkan
berdasarkan semua pengeluaran nyata yang telah dilaksanakan,
disertai dengan tanda bukti penerimaan barang/pekerjaan, kuitansi,
dan dokumen asli lainnya, yang telah diperiksa dan disahkan oleh
pengguna jasa;
e. Pembayaran tagihan angsuran harus dilaksanakan dalam waktu
sebagaimana ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak;
f. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran,
tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna jasa
dapat meminta penyedia jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk
dibayar maksimal sebesar sesuai ketentuan dalam syarat-syarat
khusus kontrak;
g. Setiap pembayaran oleh pengguna jasa yang melebihi biaya
sebenarnya, harus diperhitungkan pada angsuran berikutnya;
h. Pembayaran angsuran terakhir hanya dilakukan setelah
penyerahan dan persetujuan laporan akhir.
8. HARGA DAN SUMBER DANA
8.2. Pengguna jasa membayar kepada penyedia jasa atas
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak.
8.3. Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana yang
ditetapkan PT KCJ
8.4. Rincian harga kontrak sesuai dengan hasil negosiasi
biaya.
9. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK
9.2. Pengguna jasa bersama penyedia jasa melakukan persiapan
pelaksanaan kontrak mencakup penyusunan organisasi, mobilisasi,
rencana pengadaan peralatan, bahan, waktu dan tata cara pelaksanaan
pekerjaan serta pelaporan kemajuan pekerjaan.
9.3. Persiapan pelaksanaan kontrak tersebut harus dibahas pada
rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Penunjukan Rekanan (SPR)
atau Surat Perjanjian/Kontrak.
10. PEMERIKSAAN PERSONIL DAN PERALATAN
10.1. Pemeriksaan personil dan peralatan dilaksanakan setelah
personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan dan dibuat berita
acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan
penyedia jasa.
10.2. Bila hasil pemeriksaan personil dan peralatan belum
memenuhi persyaratan namun tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan
pekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan
syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi persyaratan harus
segera diganti sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.
11. AMANDEMEN KONTRAK
11.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan
kontrak.
Perubahan kontrak dapat terjadi apabila :
a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup
pekerjaan dalam kontrak;
b. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan; c. Perubahan harga kontrak akibat adanya
perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan
pekerjaan. d. Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para
pihak yang membuat kontrak tersebut.
11.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut:
a. Pengguna jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia
jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa
mengusulkan perubahan kontrak;
b. Penyedia jasa memberikan tanggapan atas perintah perubahan
dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga;
c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat
berita acara hasil negosiasi; d. Berdasarkan berita acara hasil
negosiasi dibuat amandemen kontrak.
12. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
12.1. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa a. Mengawasi dan memeriksa
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa. b. Meminta
laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan
yang
dilakukan oleh penyedia jasa. c. Membayar pekerjaan sesuai
dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada
penyedia jasa. d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran 2 (barang dan fasilitas yang disediakan oleh
pengguna jasa).
-
BAB IV Syarat-syarat Umum IV. 4
e. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa
terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan
yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak
yang dilakukan oleh pengguna jasa.
12.2. Hak dan kewajiban penyedia jasa
a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari pengguna jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 (barang dan fasilitas yang
disediakan oleh pengguna jasa).
c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
pengguna jasa. d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadual pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. e. Memberikan
keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan
yang dilakukan pengguna jasa. f. Menyerahkan hasil pekerjaan
sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak.
13. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
13.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak
tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan
harus selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
13.2. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya
dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan Surat Penunjukan
Rekanan (SPR) atau Surat Perjanjian/Kontrak, yaitu mendatangkan
tenaga ahli dan menyiapkan peralatan pendukung dan dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
13.4. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah
menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan disetujui oleh pengguna
jasa.
13.5. Apabila penyedia jasa berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual karena keadaan di luar
pengendaliannya dan penyedia jasa telah melaporkan kejadian
tersebut kepada pengguna jasa, maka pengguna jasa melakukan
penjadualan kembali pelaksanaan tugas penyedia jasa dengan adendum
kontrak.
14. PENGAWASAN
14.1. Apabila diperlukan, pengguna jasa dapat memerintahkan tim
teknis untuk melakukan penilaian atas laporan-laporan yang
disampaikan oleh penyedia jasa dan melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sedang atau telah
dilaksanakan oleh penyedia jasa.
15. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
15.1. Bila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan, maka
dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah pengguna jasa
memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.
15.2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian
keterlambatan dan keharusan penyedia jasa untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat
pemberitahuan penangguhan pembayaran tersebut.
15.3. Bila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan
disebabkan oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa melakukan
addendum kontrak untuk perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan.
15.4. Bila keterlambatan terjadi karena keadaan kahar, maka
pasal 15.1 tidak diberlakukan.
16. KEADAAN KAHAR
16.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
16.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan; b.
Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana alam : banjir, gempa bumi,
badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah
penyakit, dan angin topan; e. Pemogokan; f. Kebakaran; g.
Gangguan industri lainnya.
16.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan
yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
16.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh
karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
16.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan
kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar,
ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
16.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka penyedia jasa
memberitahukan kepada pengguna jasa
-
BAB IV Syarat-syarat Umum IV. 5
selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah
terjadinya keadaan kahar.
16.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin
penyedia jasa memberitahukan kepada pengguna jasa bahwa keadaan
telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan
ketentuan:
a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap
mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama
dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat
keadaan kahar;
b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan
kahar, penyedia jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana
ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar
sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk
melaksanakan tindakan yang disepakati;
c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak
dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60
(enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak
dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan
setelah itu penyedia jasa berhak atas sejumlah uang yang harus
dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 18.8.
17. ITIKAD BAIK
17.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam
kontrak.
17.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan
jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila
selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan
tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
18. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah
selesai.
18.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal
diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para
pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam
kontrak.
Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna jasa wajib membayar
kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
yang telah dicapai.
18.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera
janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya
sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan
sanksi sesuai Pasal 19.5.
18.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti
melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses
seleksi penyedia jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini
:
a. Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :
1). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa;
2). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
b. Pengguna jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai
Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
18.5. Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa
Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengguna jasa
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara
tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini,
pengguna jasa dapat memutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah :
a. Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan
kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan Pasal 13.;
b. Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan
pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan
penangguhan pembayaran sesuai dengan Pasal 15.2.;
c. Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau
bangkrut;
d. Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhirpenyelesaian
perselisihan;
e. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidakbenar kepada
pengguna jasa dan pernyataan tersebutberpengaruh besar pada hak,
kewajiban, ataukepentingan pengguna jasa;
f. Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak
dapatmelaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 16.7.c.
Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karenaterjadinya salah
satu kejadian sebagaimana dirinci dalamhuruf a. sampai f. diatas,
Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak
diberlakukan.Ataspemutusan kontrak yang timbul karena salah satu
kejadian yang diuraikan
-
BAB IV Syarat-syarat Umum IV. 6
dalam huruf a. sampai e. penyedia jasadimasukkan dalam daftar
hitam.
18.6. Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa
Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia jasa
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara
tertulis kepada pengguna jasa untukkejadian tersebut di bawah ini,
penyedia jasa dapatmemutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah :
a. Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidakdapat
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 16.7.c.;
b. Pengguna jasa gagal mematuhi keputusan akhirpenyelesaian
perselisihan.
18.7. Prosedur pemutusan kontrak
Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerimapemberitahuan
pemutusan kontrak, sebelum tanggalberlakunya pemutusan tersebut
penyedia jasa harus:
a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yangditetapkan
dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;
b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua laporan,desain,
spesifikasi, dan perhitungan, baik yang sudahselesai atau selesai
sebagian. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan
dengan cara danpada waktu yang ditentukan oleh pengguna jasa;
c. Menyerahkan semua fasilitas yang disediakan olehpengguna
jasa.
18.8. Dalam hal t