PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI UD ... Awal VLK/Pengumuman... · lampiran surat no : 646/eq.s/x/2016, tanggal 15 oktober 2016 pengumuman hasil verifikasi legalitas

Lampiran Surat No : 646/EQ.S/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI UD MANDAU KAPUAS KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai

berikut :

I. Identitas LV-LK :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

II. Identitas Auditee :

Nama Pemegang

IUIPHHK

: UD MANDAU KAPUAS

Nomor IUIPHHK : 570/07/PTSP.I/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015

Jenis Industri : Penggergajian Kayu

Kapasitas : 2.500 M3/th

Alamat Perusahaan : Jl. Klamono KM. 29 Kelurahan Mariat Gunung,

Distrik Aimas Kab. Sorong Prov. Papua Barat

III. Waktu Pelaksanaan : 14 s.d. 17 September 2016

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA UD MANDAU KAPUAS

KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS

KAYU (S-LK) NOMOR : 185/EQC-VLK/X/2016.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 15 Oktober 2016

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 230/EQI-KEP.Cert/X/2016

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK

UD MANDAU KAPUAS DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

SK IUIPHHK NOMOR : 570/07/PTSP.1/VI/2015 TANGGAL 01 JUNI 2015

KAPASITAS PRODUKSI 2.500 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada UD

MANDAU KAPUAS Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 086/EQI-F090 tanggal 05

Oktober 2016;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 086/EQI-F037 tanggal 05 Oktober 2016 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 227/EQI-F039 tanggal 08 Oktober 2016

dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-

F077) Nomor Urut 227 tanggal 08 Oktober 2016 menunjukkan UD MANDAU KAPUAS

telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, UD MANDAU KAPUAS telah memenuhi

syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

Halaman 2 dari 4



10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015

tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23

Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor

melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober

2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15

April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi

tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5

Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

Halaman 3 dari 4



24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31

Agustus 2016;

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 152.1/EQI-F065/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK UD MANDAU

KAPUAS DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT SK IUIPHHK NOMOR :

570/07/PTSP.1/VI/2015 TANGGAL 01 JUNI 2015 KAPASITAS PRODUKSI 2.500 M³/TAHUN.

PERTAMA : UD MANDAU KAPUAS dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 185/EQC-VLK/X/2016.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan

tanggal 07 Oktober 2022 selama UD MANDAU KAPUAS (Pemegang

Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

Halaman 4 dari 4



KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KELIMA;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 08 Oktober 2016

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama UD MANDAU KAPUAS, di Sorong;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten

Bogor - 16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]; [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Permenlhk No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang

Izin/Hak Pengelolaan

: UD MANDAU KAPUAS

b. Nomor & Tanggal SK : 570/07/PTSP-1/VI2015, tanggal 1 Juli 2015

c. Jenis Usaha & Izin

Kapasitas

: 2.500 M3 /Tahun – Penggergajian -

d. Luas dan Lokasi : 150 M2 - Kabupaten Sorong

e. Alamat kantor : JL Klamono KM 29 Kelurahan Mariat Distrik Aimas

Kabupaten Sorong – Papua Barat

f. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

-

-

g. Pengurus

Pemilik

:

:

Suparno Riyanto

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU




3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi

Publik (bila

dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 15 September

2016 di ruang kantor

UD Mandau Kapuas –

Kabupaten Sorong

Papua Barat.

Pertemuan dilaksanakan di Ruang Kantor UD

Mandau Kapuas – Kabupaten Sorong Perkenalan

anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan

ruang lingkup verifikasi, menyampaikan

jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan

metodologi dan prosedur verifikasi,

menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi,

serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan

peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP.

Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

Tanggal 15 - 16

September 2016.

Kantor UD Mandau

Kapuas – Kabupaten

Sorong Papua Barat

Observasi di Pabrik

Pengolahan

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen dengan menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Direktur

Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/3/2016 jo

P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016 Untuk menguji

kebenaran data, tim Audit melakukan

pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan

kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6

Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/3/2016 jo

P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016.

Pertemuan

Penutupan

Tanggal 17 Oktober

2015 di ruang kantor

UD Mandau Kapuas –

Kabupaten Sorong

Papua Barat.

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada UD

Mandau Kapuas – Kabupaten Sorong atas

kerjasamanya selama kegiatan verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK

Pertemuan penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 8 – Oktober

2016 di Ruang

Meeting PT EQUALITY

Indonesia

Rapat pengambilan keputusan meninjau

dokumen verifikasi yang diajukan untuk

menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara

efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT

EQUALITY Indonesia.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verif ier

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/Not

Applicable

Ringkasan Justif ikasi

P.1. Pemegang iz in usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan memilik i iz in yang sah, dan

Eksportir produk olahan memilik i iz inyang sah

Indikator 1.1.1Unit usaha adalah produsen yang memilik i iz in yang sah

Verif ier 1 .1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan penanggung jawab mempunyai

Bukti Kependudukan KTP bernama Suparno

Riyanto bertempat tinggal di Jln PetroChina RT 009

RW 007 Kelurahan Malawele Kecamatan Aimas

Kabupaten Sorong, dengan nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP) : 920107181176001 dimana

informasi yang teracntum dalam Kartu Tanda

Penduduk sesuai dengan informasi yang teracntum

dalam Akta mendirikan Usaha Dagang. Akta

mendirikan Usaha Dagang telah didaftarkan ke

Paniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan

nomor : 1030-u2/360/HK01/IX/2014, tanggal 26

September 2014.

Verif ier 1 .1.1.b

SuratIzin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Industri

MEMENUHI

Auditee memiliki SIUP yang sah dengan nomor :

50/26-04/PK/III/2015, tanggal 16 Maret 2015,

yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

Sorong dalam hal ini Dinas Perindustrian dan

Perdagangan. Dokumen SIUP yang dimiliki Auditee

masih berlaku serta sesuai dengan jenis

usahannya.

Verif ier 1 .1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukan

dokumen Surat Izin Tempat Usaha Berdasarkan

keputusan Bupati Kabupaten Sorong Nomor :

504/III/ITU/BSRG/2015, tanggal 16 Maret 2015.

Berlaku sampai 31 Desember 2016. Kabupaten

Sorong Surat Izin Tempat Usaha merupakan atau

sekaligus adalah izin Gangguan (HO) bagi pelaku

Industri atau Badan Usaha yang memiliki tempat

usaha.

Verif ier 1 .1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan

kelengkapan dokumen TDP dengan nomor :

260.450.2000.34 yang diterbitkan oleh

Departemen Perdagangan Republik Indonesia dalm

hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Sorong selaku Kepala Kantor

Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sorong pada

tanggal 16 Maret 2015 berlaku sampai dengan

tanggal 16 Maret 2020.

Verifier 1.1.1.e

NPWP Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap Dokumen NPWP

Auditee telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dan SKT kedua dokumen mencantumkan

alamat yang sama di Jl PetroChina Malawele Kab

Sorong, dan dterbitkan oleh Kantor pelayanan Pajak

Pratama Sorong dengan tanggal terbit dan terdaftar

yang sama 14 April 2008. Dalam dokumen NPWP



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


dan SKT ada kesesuaian dengan dokumen izin sah

lainnya seperti ,SIUP serta HO khususnya no NPWP

dan alamat.

Verif ier.f

Dokumen lingkungan hidup

AMDAL/Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL)–Upaya

Pemantauan Lingkungan

(UPL)/ Surat Pernyataan

Pengelolaan Lingkungan

(SPPL)/Dokumen Pengelolaan

Lingkungan Hidup (DPLH)

/SuratIzin Lingkungan (SIL)/

Dokumen Evaluasi Lingkungan

Hidup (DELH).

MEMENUHI


kepemilikan dokumen pengelolaan lingkungan

berupa laporan pemeriksaan kondisi lingkungan

dalam hal ini Laporan Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL).

Dokumen UKL –UPL ini telah mendapat izin atau

pengesahan dari Bupati Sorong melalui surat

keputusan nomor : 660.1/KEP.188-

DIS.PERTAMBANGAN LH/IV/TAHUN 2015, tanggal

20 April 2015, tentang Izin Lingkungan atas

kegiatan Industri Saw Mill UD Kapuas Mandiri.

Verif ier g.

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

MEMENUHI


kelengkapan dokumen IUIPHHK dengan nomor :

570/07/PTSP-1/VI/2015 yang diterbitkan pada

tanggal 1 Juni 2015 oleh Pemerintah Provinsi

Papua Barat, melalui Surat Keputusan Kepala

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

TerpaduProvinsi Papua Barat.

Keputusan tersebut berkenaan dengan pemberian

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu an UD

Mandau Kapuas. Dengan kapasitas produksi yang

dizinkan sebesar 2.500 M3/tahun.

Verif ier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

MEMENUHI Auditee telah melakukan penyusunan Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun

2015. Berdasarkan IUIPHHK yang dimiliki Auditee

dengan nomor : 570/07/PTSP-1/VI/2015 yang

diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2015, Auditee

memiliki izin kapasitas produksi adalah 2.500

M3/tahun. Sesuai dengan peraturan permenhut

No P.9/Menhut-II/2012, tentang RPBBI

Auditee telah melakukan penyusunan Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun

2016 yang merupakan perubahan ke I. Dengan

nomor ID : 0000311062 tanggal 16 Agustus 2016.

Serta memiliki kontrak suplai bahan baku dari

pemasok yang sudah bersertifikat S-LK.

Indikator.1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.2.1

Dokumen identitas importir. Not Applicable

Indikator 1 .2.2. Importir memilik i sistem uji tuntas (duediligence )

Verifier 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(duediligence) importir

Not Applicable

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Verifier 1.3.1.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Not Applicable

Verifier 1.3.1.

Internal audit anggota

kelompok Not Applicable

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu

dari asalnya

K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

o lahannya

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

MEMENUHI

Auditee Auditee telah memiliki dokumen perjanjian

kontrak suplai dengan 2 unit usaha

1. CV Klalin Indah Furniture dengan nomor kontrak :

01/KS-KO/KIF-MK/VIII/2016, tanggal 22 Agustus

2016.

2. CV Maridjo dengan nomor : 02/PKS/MRJ-

MANKAP/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016

Penerimaan bahan baku kayu yang diterima oleh

Auditee telah sah dengan bukti pembayaran tunai

berupa kwitansi sebagai sahnya jual beli bahan

baku.

Verifier 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB).

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan bahwa bahan baku kayu bulat

yang diterima Auditee terdapat DPKB yang telah

dicetak dan ditandatangani oleh pejabat P3KB Sdr

Agustinus Setiawan dengan nomor Register :

00289-18/PKB-R/XXXIII/2015.

seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara

yang dibeli dari pemasok telah yang telah dicetak

dan ditandatangani oleh yang berwenang dan

sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah (SKSHHK) serta mencantumkan Label ID

Barcode pada kayu bulat yang diterima Auditee.

Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah.

Not Applicable

Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan

dan keabsahan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah meliputi keabsahan asal usul kayu bulat

tanda tangan penerbit dokumen angkutan. Seluruh

penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu

olahan telah didukung dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah berupa SKSHHK yang

diterbitkan melalui sistem on line dimana dokumen

SKSHHK yang diterima sudah terdapat tanda V

Legal yang menyatakan bahwa bahan baku dari

pemasok sudah memiliki S-LK dan ditandatangani

oleh pejabat penerbit kompetensi dibidangnya



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu Ganis.

Verifier 2.1.1.e

Nota dan dokumen

keterangan (berita acara dari

petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

aparat Desa /Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok (DKP)

Not Applicable

Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

Not Applicable

Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/SPHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari Pemasok

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen

legalitas pemasok bahwa seluruh bahan baku yang

dibeli oleh Auditee merupakan bahan baku jenis

kayu merbau berupa jenis kayu bulat atau Log dan

jenis kayu gergajian (Square Log). Dari data seluruh

dokumen legalitas bahan baku yang diperiksa

pemasok atau penjual merupakan perusahaan

Pengolahan Kayu yang sudah bersertifikat Legalitas

Kayu atau memiliki S-LK.

Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

MEMENUHI

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen

pendukung RPBBI dokumen pendukung RPBBI

berjalan yang telah dilaporkan kepada Dinas

Kehutanan Provinsi Papua Barat secara on line

dengan nomor : 0000311062, tanggal 15 Agustus

2016 telah didukung dengan sumber bahan baku

sesuai peraturan Menteri Kehutanan No :

P.9/Menhut-II/2014 tentang RPBBI.

Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

Not Applicable

Verifier.2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable

Verifier.2.1.2.c.

Packing List (P/L) Not Applicable

Verifier.2.1.2.d..

Invoice Not Applicable

Verifier 2.1.2.e

Deklarasi impor Not Applicable

Verifier.2.1.2.f

Rekomendasi impor Not Applicable

Verifier.2.1.2.g Not Applicable



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

Verifier.2.1.2.h

Dokumen lain yangrelevan

(diantaranya: CITES) untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya

Not Applicable

Verifier 2.1.2.i

Bukti penggunaan kayu impor Not Applicable

Indikator.2.1.3 : Unit Usaha menerapkan sistem penulusuran kayu

Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh

komponen operasional produksi menunjukan

bahwa tally penggunaan bahan baku dan hasil

produksi masih bersifat sementara seperti diketahui

Industri Auditee adalah baru berdiri pada bulan

Juni 2015 tetapi untuk penerimaan dan catatan

pemakaian serta hasil produksi Auditee telah

mempersipakan dengan catatan manual.

Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

MEMENUHI

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil

produksi dalam periode tiga bulan terakhir yang

merupakan perhitungan dari pemakaian bahan

baku dan proses produksi seperti dijelaskan dalam

penjelasan di bawah ini :

Pemakaian :9.549 btg, 301,3684 M3

Hasil produksi : 8.663 btg : 256,1631 M3

Total rendemen sebear : 84 %. Terdapat kesesuaian

hasil produksi dengan LMHHOK dalam periode

yang sama, bahan baku yang diterima dan yang

diproses saat ini adalah Log Squrae (balok Kaleng)

Dengan demikian terjadi hubungan yang logis

antara Out put Input dan sesuai dengan laporan

LMHHOK dalam periode yang sama. Hasil

rendemen lebih tinggi karena fisik kayu yang

diproses hanya cuci (gesek panel) 4 sisi saja

sehingga volume tidak banyak terbuang.

Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

MEMENUHI

Hasil varifikasi terhadap realisasi produksi Realisasi

produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu

Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai IUIPHHK

Auditee dengan Nomor : 570/07/PTSP-1/VI/2015

yang diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2015 adalah

Kayu Gergajian sebesar : 2 .500 M3 /Tahun.

Realisasi produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir

yaitu bulan Juni - Agustus 2016 adalah sebesar

8 .663 btg : 256,1631 M3.

Dengan demikin Realisasi produksi yang dihasilkan

Auditee sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha

(IUIPHHK) tidak melebihi kapasitas izin auditee

yang diizinkan. Jenis produk yang tercantum dalam

dokumen IUIPHHK sesuai dengan izin usaha

industri auditee.

Verifier.2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Verifier 2.1.3.e.

Dokumen LMKB/LMKBK

dan LMHHOK

MEMENUHI

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Auditee telah

membuat dan dapat memperlihatkan laporan

Mutasi bahan baku dan hasil produksi serta

penjualan, yang dirangkum dalam LMKB ( Laporan

Mutasi Kayu Bulat) dan LMHHOK ( Laporan Mutasi

Hasil Hutan Olahan Kayu), dan informasi yang

disampaikan dalam laporan Mutasi bahan baku

dan hasil produksi dapat memberikan informasi

yang jelas.

Indikator.2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /

industri rumah tangga)

Verifier 2.1.4.a

Dokumen S - LK atau DKP

Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industri

pengolahan kayu.

Not Applicable

Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan

pihak penyedia jasa (pihak

lain)

Not Applicable

Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

Not Applicable

Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

jasa.

Not Applicable

Verifier.2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor, apabila

ekspor dilakukan melalui

industri jasa

Not Applicable

P.3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtangnan hasil produksi

K3.1 : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan

SKSHHK periode Juli – Agustus 2016 seluruh

perdagangan atau pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan

bahan baku yang dikirim atau dijual oleh Auditee

kepada pihak lain pada bulan Agustus dan

September 2016 dapat dijelaskan bahwa belum

bersertifikat S-LK. Dokumen SKSHHK

ditandatangani oleh pejabat peneribit kayu olahan

berkompetensi sebagai contoh penerbit Suparno no

reg : 00198-18/PKG-R/XXXIII/2014 masa berlaku

sampai 18 Januari 2017.



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3 .2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

Not Applicable

Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).

Not Applicable

Verifier 3.2.1.c

Packinglist.(P/L) Not Applicable

Verifier 3.2.1.d

Invoice. Not Applicable

Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L.) Not Applicable

Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan dokumen V - Legal.

Not Applicable

Verif ier 3 .2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis.

Not Applicable

Verif ier 3 .2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar. Not Applicable

Verif ier 3 .2.1.i

Dokumenlain yang relevan

(diantaranya: CITES)untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya.

MEMENUHI

Hasil verifikasi terhadap bahan baku yang

digunakan Auditee untuk menghasilkan produk

mebel berasal dari jenis kayu Merbau. Jenis kayu

yang telah disebutkan di atas tidak termasuk

didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES

Appendic I, II , III. Permenhut No 57/Menhut-

II/2008 tentang Arahan strategis konservasi

spesies nasional.

Indikator3.3.1. : Implementasi Tanda V - Legal

Verif ier 3 .3.1.

Tanda V – Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable

P4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

K4.1 : Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1 : Prosedurdan implementasi K3.

Verif ier 4 .1.1.a

Pedoman/prosedurK3

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan dan telah memiliki

prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan

operasional di lapangan, serta dalam

operasionalnya program K3. Auditee telah memiliki



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


personil penanggung jawab operasional K.3 yaitun

Bpk Hidayat berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Nomor : 011/09/2015 tanggal 1 Agustus 2015

tentang Surat Keputusan Pengangkatan personil

penanggung jawab implementasi program K3.

Verif ier 4 .1.1.b

Implementasi K3

MEMENUHI

Berdasarkan Pemeriksaan telah terdapat peralatan

Keselamatan Kerja. Auditee telah memiliki

pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR

sebanyak 2 unit, setiap pegawai umumnya telah

diberikan Alat pelindung seperti masker.

Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila

suatu saat terjadi bencana, serta peralatan

penunjang K3 lainnya seperti kotak P3k yang berisi

obat obatan baik obat luar dan dalam yang

diperlukan untuk tindakan awal bila terjadi kasus

kecelakaan atau pegawai merasa tidak enak badan.

Verif ier 4 .1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan

membuat catatan kecelakaan kerja untuk periode

Juni – Agustus 2016 dan dalam rentang waktu

tersebut tidak terdapat kasus kecelakaan kerja,

K4.2 : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4 .2.1 : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verif ier

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat

Pekerja Auditee belum membentuk serikat pekerja

tetapi Auditee Pimpinan Perusahaan telah

membuat Surat Pernyataan tentang kebebasan

berserikat bagi karyawan yang dikeluarkan pada

tanggal 28 Agustus 2015 dengan nomor :

10/09/2015, yang ditandatangani oleh Direktur,

dimana prinsipnya menyatakan bahwa karyawan

diperbolehkan untuk terlibat dalam organisasi

pekerja.

Indikator 4.2.2 : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)yang mengatur

Hak -hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang

Verif ier

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

Not Applicable

4.2.3 : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verif ier :

Pekerja yang masih di bawah

umur

MEMENUHI

Auditee telah memiliki daftar pegawai dimana

Auditee memperkerjakan 9 orang pegawai dan

dalam operasionalnya auditee tidak

mempekerjakan karyawan dibawah umur/di bawah

18 tahun, dan usia termuda yang bekerja di industri

auditee adalah 24 tahun.

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI UD ... Awal VLK/Pengumuman... · lampiran surat no : 646/eq.s/x/2016, tanggal 15 oktober 2016 pengumuman hasil verifikasi legalitas

Documents