LASER-312-00 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PADA IUPHHK-HA PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL): Nama LPPHPL : PT LAMBODJA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor Telepon : 0251-8576940 Email : [email protected]Website : www.lambodjasertifikasi.com Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan I Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA: Nama : PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA No dan Tanggal Izin : SK.509/Menhut-II/2012, Tanggal 13 September 2012 Lokasi Izin : Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Luas Izin : ± 237.750 Ha Alamat Kantor - Pusat : Tamansari Parama Boutique Office Lt. 8 Unit B, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 84-88, RT.015/RW.06 Kel. Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2020 bahwa IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya ditetapkan “LULUS” dengan predikat “BAIK” Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat DILANJUTKAN. Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung. Bogor, 07 Agustus 2020 PT LAMBODJA SERTIFIKASI Ir. Isbat, M.Si Direktur Utama
26
Embed
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN I PENILAIAN … · 2020. 8. 10. · PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI ... Lambodja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LASER-312-00
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN I
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PADA IUPHHK-HA PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA
Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):
Nama LPPHPL : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
f. Tim Audit : 1. Mashari, S.Hut (Lead Auditor / Auditor Prasyarat)
2. Sepyandi, S.Hut (Auditor Produksi)
3. Dasep Hidayat, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Noro Soesetyo Doro, S.P (Auditor Sosial)
5. Yudi Wahyudin, S.Hut (Auditor VLK)
g. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin/ Hak
Pengelolaan
: PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA (PT TBMAK)
b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.509/Menhut-II/2012
tanggal 13 September 2012
c. Luas dan Lokasi : 237.750 Ha
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana, Provinsi
Papua Barat.
d. Alamat Kantor
Alamat Kantor Pusat : Tamansari Parama Boutique Office Lt. 8 Unit B, Jl. KH.
Wahid Hasyim No. 84-88, RT.015/RW.06 Kel. Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor Cabang : Jl. Merdeka No. 6A Manokwari. Provinsi Papua Barat
e. Pengurus : 1. Direktur : Ir. Setyo Nuswantoro
2. Direktur Produksi : Ir. Pakat Ginting
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 2
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Sosialisasi dan Uji Coba Jaringan Internet dalam
Rangka Audit Jarak Jauh
06 Juli 2020, Kantor Lambodja Sertifikasi di
Bogor, Kantor PT TBMAK Pusat Jakarta, Cabang di Manokwari, Basecamp Aroba dan Basecamp Warga Nusa di
Teluk Bintuni.
Sosialisasi dan Uji Coba Jaringan Internet dalam Rangka Audit Jarak Jauh dilakukan menggunakan
aplikasi zoom meeting, seluruh auditor di Bogor, Bandung dan Cianjur, sedangkan pihak Auditee PT TBMAK berada di Kantor Pusat Jakarta, Kantor cabang Manokwari, Kantor Basecamp di Distrik Aroba,
Kabupaten Teluk Bintuni. 1. Melakukan Uji coba Jaringan Internet dalam rangka
Audit Jarak Jauh yang dilakukan dengan melibatkan
seluruh auditor dan direksi PT Lambodja Sertifikasi di Bogor, Direksi PT TBMAK dan staf di Kantor Pusat Jakarta, Kepala Cabang PT TBMAK di
Manokwari, Manager Camp dan tim teknis lapangan PT TBMAK di Basecamp Aroba dan Basecamp Warga Nusa, di Distrik Aroba dan Distrik Kaitaro
Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Sosialisasi dengan teknis Audit Jarak Jauh dalam
rangka Penilikan I Kinerja PHPL dan VLK PT TBMAK
sesuai dengan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/ 5/2020 tanggal 28 Mei 2020.
3. Kegiatan ini dilakukan menggunakan aplikasi zoom meeting.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
14 Juli 2020, Kantor Lambodja Sertifikasi di Bogor,
Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kantor BPHP Wilayah XVI
Manokwari, di Manokwari
Koordinasi/konsultasi dilakukan menggunakan aplikasi zoom meeting, seluruh auditor di Bogor, Bandung dan Cianjur, sedangkan pihak Dishut Papua Barat dan
BPHP Wilayah XVI berada di Manokwari. Berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP XVI Manokwari,
diketahui terdapat beberapa hal perlu dicermati di lapangan, yaitu : 1. PT TBMAK tergolong perusahaan pemegang izin
yang aktif di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. 2. PT TBMAK rutin melaporkan kegiatan operasional
TPTI ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. 3. Permasalahan sosial/adat masyarakat setempat,
terkait dengan adanya kompensasi hak ulayat atas produksi perusahaan.
4. Adanya penebangan dengan izin IPHHK oleh
masyarakat di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK.
Pertemuan Pembukaan 14 Juli 2020, Kantor Lambodja Sertifikasi di
Bogor, Kantor PT TBMAK Pusat Jakarta, Cabang di Manokwari, Basecamp Aroba dan Basecamp Warga Nusa di
Teluk Bintuni.
Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh seluruh Auditor, Direktur Produksi PT TBMAK, Kepala Cabang, Camp
Manager, seluruh Kepala Bagian dan staf PT TBMAK. Pertemuan Pembukaan dilakukan menggunakan aplikasi zoom meeting, seluruh auditor di Bogor, Bandung dan Cianjur, sedangkan pihak Auditee PT
TBMAK berada di Kantor Pusat Jakarta, Kantor cabang Manokwari, Kantor Basecamp di Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni.
Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Pengantar tentang perusahaan PT TBMAK,
disampaikan oleh Direktur Produksi PT TBMAK 2. Pemaparan tentang situasi terkini pengelolaan
hutan alam PT TBMAK dan progres pemenuhan
rekomendasi tahun 2019, disampaikan oleh bagian Perencanaan PT TBMAK.
3. Diskusi singkat terkait situasi pengelolaan hutan
alam PT TBMAK.
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
4. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan kegiatan Penilikan I Kinerja PHPL dan VLK PT TBMAK, disampaikan oleh ketua tim auditor.
5. Pemaparan mengenai mekanisme dan sistem yang
digunakan dalam Penilikan I Kinerja PHPL dan VLK, disampaikan oleh ketua tim dan masing-masing auditor.
6. Tim Auditor dan Tim Manajemen PT TBMAK membuat agenda dan jadwal mobilisasi kegiatan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Hasil Rekaman
Foto/Video Observasi Lapangan
15 sd 19 Juli 2020, Kantor Lambodja Sertifikasi di
Bogor, Kantor PT TBMAK Pusat Jakarta, Cabang di Manokwari, Basecamp Aroba
dan Basecamp Warga Nusa di Teluk Bintuni.
Verifikasi Dokumen dan Hasil Rekaman Foto/Video Observasi Lapangan dilakukan menggunakan aplikasi
zoom meeting, seluruh auditor di Bogor, Bandung dan Cianjur, sedangkan pihak Auditee PT TBMAK berada di Kantor Pusat Jakarta, Kantor cabang Manokwari,
Kantor Basecamp di Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan verifikasi dokumen dan hasil rekaman
foto/video observasi lapangan dilakukan dengan cara diskusi antara auditor kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK dengan PIC masing-masing
kriteria.
Pertemuan Penutupan 20 Juli 2020,
Kantor Lambodja Sertifikasi di Bogor, Kantor PT TBMAK Pusat Jakarta, Cabang di
Manokwari, Basecamp Aroba dan Basecamp Warga Nusa di Teluk Bintuni.
Pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh Auditor,
Direktur Produksi PT TBMAK, Kepala Cabang, Camp Manager, seluruh Kepala Bagian dan staf PT TBMAK. Pertemuan penutupan dilakukan menggunakan aplikasi
zoom meeting, seluruh auditor berada di Bogor, Bandung dan Cianjur, sedangkan pihak Auditee PT TBMAK berada di Kantor Pusat Jakarta, Kantor cabang
Manokwari, Kantor Basecamp di Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam pertemuan penutupan ini hal-hal yang telah
dilakukan sebagai berikut: 1. Pemaparan hasil audit Penilikan I Kinerja PHPL dan
VLK yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.
2. Tim Auditor mengajukan klarifikasi akhir atas temuan-temuan dalam penilaian ini.
3. Tanya jawab terhadap hasil Penilikan I Kinerja
PHPL dan VLK, antara tim Auditor dengan tim Manajemen PT TBMAK.
4. Pihak Manajemen PT TBMAK memahami hasil Penilikan I Kinerja PHPL dan VLK yang disampaikan
oleh masing-masing Auditor.
Rapat Pengambilan Keputusan
03 Agustus 2020, Tim Auditor : Bogor, Bandung, Cianjur.
Pengambil Keputusan : Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.
Rapat Pengambilan Keputusan dihadiri oleh seluruh Auditor dan Pengambil Keputusan PT Lambodja Sertifikasi.
Rapat Pengambilan Keputusan dilakukan menggunakan aplikasi zoom meeting, seluruh auditor berada di Bogor, Bandung dan Cianjur, sedangkan Pengambil
Keputusan berada di Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor. Dalam Rapat Pengambilan Keputusan ini hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut:
1. Pemaparan hasil audit Penilikan I Kinerja PHPL dan VLK yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.
2. Tanya jawab / diskusi terhadap hasil Penilikan I
Kinerja PHPL dan VLK, antara tim Auditor dengan Pengambil Keputusan.
3. Apabila terdapat koreksi terhadap hasil Penilikan I
Kinerja PHPL dan VLK, maka masing-masing auditor akan melakukan perbaikan laporan hasil Penilikan I Kinerja PHPL.
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 4
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai akhir Penilikan I Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT TBMAK adalah “LULUS” dengan predikat “BAIK”. Maka
Sertifikat PHPL PT TBMAK dapat DILANJUTKAN.
4. RESUME HASIL PENILAIAN
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. Kriteria Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas
(PP / SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)
Baik Dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT TBMAK tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi
pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari dokumen legal administrasi dan perizinan perusahaan, dokumen legalitas operasional pengelolaan hutan dan dokumen administrasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT
TBMAK.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)
Sedang Realisasi tata batas di areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK sampai dengan saat ini telah mencapai 100% atau sepanjang ± 441.47 km dari ± 441.47 km panjang seluruhnya, dimana
yang dikerjakan oleh PT TBMAK adalah sepanjang ± 361,21 km yang tersebar di Blok I, Blok II dan Blok III pada batas persekutuan dengan IUPHHK lain, batas sendiri dengan Areal
Pengunaan Lain (APL) dan Sungai Kaitero, Hutan Lindung Saimuni, dan Hutan Lindung. Sedangkan pada batas Cagar Alam Wagura Kote dan batas Hutan Lindung Teluk Arguni sepanjang ± 80,26 km dikerjakan oleh Badan Planologi
Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, dan sampai dengan tahun 2020 ini belum dilakukan rekonstruksi batas kawasan hutan
oleh PT TBMAK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/ Menhut-II/2013.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)
Baik Keberadaan PT TBMAK telah mendapat pengakuan dari para pihak baik oleh pemerintah, perusahaan pemegang IUPHHK disekitarnya maupun masyarakat adat setempat,
sebagaimana dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen legal dari para pihak. Berdasarkan informasi dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI
Manokwari, dari pihak masyarakat dan dari pihak perusahaan, diketahui selama satu tahun terakhir tidak terdapat sengketa yang dapat berpotensi konflik dengan
masyarakat maupun pihak lainnya.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (Apabila tidak ada perubahan
fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable)
Baik Berdasarkan hasil overlay antara Peta Areal IUPHHK-HA PT
TBMAK (Lampiran SK IUPHHK-HA PT TBMAK) dengan Peta
Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat
(Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.783/Menhut-II/2014
tanggal 22 September 2014), diketahui terdapat perubahan
pada fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
(HPK) menjadi fungsi hutan produksi tetap (HP) seluas
165.886 Ha dan menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas
5.352 Ha di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK.
Menyikapi hal tersebut maka PT TBMAK telah mengajukan
permohonan perubahan/revisi dokumen perencanaan
RKUPHHK-HA dan telah mendapat pengesahan berdasarkan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.76959/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2018 tanggal 25
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 5
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Oktober 2018 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 an. PT TBMAK
Provinsi Papua Barat. Selanjutnya berdasarkan hasil overlay
antara peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode
Tahun 2013-2022 an. PT TBMAK yang mengacu pada Peta
Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat
(Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.783/Menhut-II/2014)
dengan peta lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.8119/MENLHK-PKT/KUH/PLA.2/11/
2018, diketahui tidak terdapat perubahan terhadap fungsi
kawasan hutan di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila
tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini
menjadi Not Aplicable)
Baik Penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan yang ada berupa pembangunan jalan Pemda Kabupaten Teluk
Bintuni yang menghubungkan SP 6 dengan Desa Furwata dan Desa-desa lain di dalam areal kerja TBMAK. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pembangunan jalan
trans Papua Barat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk
pembangunan jalan trans Papua Barat an. Gubernur Papua Barat seluas 5.702,99 ha pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambraw, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana dan
Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan lainnya adalah berupa perladangan dan pemukiman masyarakat di dalam
areal PT TBMAK. Terkait dengan itu, diketahui tedapat bukti upaya PT TBMAK untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada
instansi yang berwenang (Kepala Dinas Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan terdapat
upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin, dalam rangka mencegah dampak yang ditimbulkan dengan terbukanya akses jalan trans Papua Barat
dan dampak pada masa pandemi covid 19 tahun ini dengan melakukan penyuluhan pertanian menetap dan pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
Baik PT TBMAK telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi PT TBMAK 04/SK/Dir-TBMAK/IV/ 2006 tanggal 10 April 2006
dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
Baik Selama satu tahun terakhir 2019 sd 2020, PT TBMAK telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada
karyawan di Basecamp Aroba, Basecamp Warga Nusa dan Basecamp Kensi serta kepada masyarakat setempat di Distrik Kaitaro (Kampung Warga Nusa 1, dan Kampung Warga Nusa
2), Distrik Fafurwar (Kampung Taniba), Distrik Teluk Arguni Bawah (Kampung Warmen), dan Distrik Teluk Arguni Atas (Kampung Ergara dan Kampung Tiwara) sesuai dengan bukti
pelaksanaan sosialisasi (berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan).
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 6
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan
implementasi PHL
Sedang Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh
PT TBMAK belum seluruhnya terrealisasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya adalah terkait dengan kepastian kawasan (penataan batas areal kerja IUPHHK-HA
PT TBMAK) yang belum mendapat pengesahan dari Direktorat Pengukuhan dan Penatgunaan Kawasan Hutan, realisasi produksi belum mencapai target yang ditetapkan,
kegiatan pembinaan hutan belum seluruhnya direalisasikan sesuai rencana, kegiatan pengelolaan lingkungan, pengelolaan kawasan lindung belum terrealisasi secara
keseluruhan dan kegiatan kelola sosial sebagian besar telah sesuai dengan rencana.
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis
menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan
sesuai ketentuan yang berlaku
Sedang Tenaga teknis PHPL PT TBMAK telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah Ganis PHPL
yang tersedia pada saat ini terdapat 20 orang Ganis PHPL dari 34 orang Ganis PHPL yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut. Berdasarkan kajian terhadap kecukupan
Ganis PHPL dalam pengelolaan hutan alam pada IUPHHK-HA PT TBMAK seluas 237.750 Ha masih dibutuhkan
penambahan Ganis PHPL bidang Perencanaan Hutan sebanyak 4 orang, bidang Pemanenan Hutan sebanyak 4
orang, bidang Pembinaan Hutan sebanyak 5 orang dan bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba sebanyak 1 orang.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM Baik Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT TBMAK melalui pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan baik di luar
perusahaan (external trainning) maupun di dalam perusahaan sendiri (inhouse trainning) pada tahun 2019 dan 2020 (sd bulan Juni 2020) telah terealisasi 100% atau 204 orang dari 204 orang yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen
ketenagakerjaan
Baik PT TBMAK telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan
telah diimplementasikan oleh manajemen, meliputi peraturan perusahaan, dokumen hubungan ketenagakerjaan, dokumen jaminan sosial tenaga kerja, dokumen keselamatan dan
kesehatan kerja (K3), dokumen pengupahan tenaga kerja, laporan ketenagakerjaan, dan dokumen peningkatan kompetensi tenaga kerja.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka
PHPL
Baik PT TBMAK telah memiliki struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direksi berdasarkan
Surat Keputusan Direksi Nomor 07/SK-DIR/TBMAK/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari yang meliputi bidang
perencanaan, produksi, pembinaan hutan, bina lingkungan, kelola sosial/PMDH dan bidang umum dan keuangan. Pada masing-masing posisi dalam struktural operasional di
lapangan, diketahui tidak terdapat perangkapan jabatan.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana
Baik Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT TBMAK dan tenaga pelaksananya telah tersedia. PT TBMAK telah menerapkan SIM dan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) On Line, Sistem Informasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak Secara Online (SIPNBP) dan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) dalam pengelolaan hutan alam yang didukung dengan perangkat SIM dan perangkat
komunikasi serta tenaga pelaksananya yang cukup memadai di Kantor Pusat Jakarta, Kantor Perwakilan Manokwari,
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 7
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Basecamp Aroba, Basecamp Warga Nusa, di Kabupaten Teluk
Bintuni, Basecamp Kaimana, di Kabupaten Kaimana. Selain itu PT TBMAK juga telah membuat SOP untuk tahapan kegiatan bidang perencanaan, produksi, ekologi dan
pembinaan hutan, kelola sosial, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta SIM dan SIPUHH Online.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
Sedang
PT TBMAK telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal yang bertugas melakukan kontrol dan pengendalian seluruh kegiatan pengusahaan hutan di lapangan melalui
pengawasan internal yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun yang meliputi Kelengkapan Legalitas Perusahaan dan Dokumen Pokok, Prosedur Kerja (SOP) setiap Kegiatan dan
Implementasinya, Struktur Organisasi, SDM dan Ketenagakerjaan, Sarana dan Prasarana Pengusahaan Hutan, Rencana dan Realisasi Kegiatan dan Biaya TPTI dan Non TPTI
tahun 2019, dan Pemenuhan Kewajiban terhadap Negara dan Masyarakat, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Berdasarkan Laporan
Pengawasan Internal PT TBMAK periode Januari sd Desember 2019, diketahui hasil analisa Tim SPI bidang teknis baru menyampaikan kuantitas dan biaya realisasi Kegiatan TPTI &
Non TPTI serta Kegiatan Bina Lingkungan dan Kelola Sosial, sedangkan kualitas teknis kegiatan yang telah dikerjakan oleh manajemen operasional lapangan belum disampaikan secara detail oleh tim SPI.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi
dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Sedang
Rencana perbaikan/ tindak lanjut (action plan) dari
rekomendasi hasil pengawasan SPI periode Januari sd Desember 2018 dan periode Januari sd Desember 2019 sudah dibuat oleh manajemen operasional PT TBMAK, tetapi
keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru sebagian yang terpenuhi dimana rekomendasi yang disampaikan oleh tim
SPI belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh manajemen operasional PT TBMAK.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
1.5.1. Persetujuan rencana
penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan
proses dan diseminasi isi kandungannya
Baik Rencana penebangan telah dituangkan dalam dokumen Revisi
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT TBMAK Periode Tahun 2013 sd 2022 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pada tahun 2019 dan 2020 dituangkan dalam
dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan secara mandiri (self approval) oleh Direktur PT TBMAK dan mendapat persetujuan JPT dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
Kegiatan RKT PT TBMAK yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang
memadai melalui kegiatan sosialisasi dan kesepakatan bersama antara Masyarakat Adat/Marga Kampung setempat dengan PT TBMAK, serta telah direalisasikan pemenuhan
terhadap kesepakatan bersama yang telah dibuat.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata
batas
Sedang Perkembangan kegiatan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT
TBMAK dalam waktu satu tahun terakhir diketahui telah
dilakukan kegiatan penataan batas di lapangan pada bulan
Juni 2018, dibuktikan dengan adanya berita acara
pelaksanaan tata batas yang disetujui dan ditandatangani
pihak-pihak terkait. Laporan Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-
HA an. PT TBMAK sudah dibuat dan disetujui oleh Kapal
BPKH Wilayah XVII Manokwari, tetapi belum mendapat
persetujuan dari Direktur Pengukuhan dan Penatgunaan
Kawasan Hutan, Direktotat Jenderal Planologi Kehutanan dan
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 8
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Sehingga persetujuan dalam proses tata batas
areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK baru mendapat
persetujuan dari sebagian para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
Baik Proses dan pelaksanaan CSR/CD atau kelola sosial/PMDH di
PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari para pihak,
dimana rencana program CSR/CD atau kelola sosial/PMDH
tersebut dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB PT TBMAK Periode Tahun 2013 sd 2022 yang
disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan
pada tahun 2019 dan 2020 dituangkan dalam dokumen
RKTUPHHK-HA yang disahkan secara mandiri (self approval) oleh Direktur PT TBMAK dan mendapat persetujuan dari
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Selain itu
rencana kegiatan PMDH juga telah dilakukan sosialisasi
kepada masyarakat adat setempat dan dibuat kesepakatan
bersama antara PT TBMAK dengan masyarakat adat
setempat, serta telah direalisasikan pemenuhan terhadap
kesepakatan bersama yang telah dibuat.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
Baik Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT TBMAK
telah mendapat persetujuan dari para pihak, dimana rencana
penetapan kawasan lindung tersebut dituangkan dalam
dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun
2013-2022 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, setiap tahunnya rencana penataan
kawasan lindung dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA
yang disahkan secara mandiri (self approval) oleh Direktur PT
TBMAK dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Papua Barat. Selain itu juga telah
disosialisasikan kepada masyarakat adat setempat dan
karyawan PT TBMAK baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan pemasangan papan informasi dan
himbauan pengamanan dan perlindungan hutan dan kawasan
lindung.
2. Kriteria Produksi
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang
(management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
Baik PT TBMAK telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2013-2022 lengkap dengan lampiran-lampirannya dan
sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal (Dr. Hilman Nugroho,/ NIP 19590615 198603 1 004) dengan SK
Nomor: SK.7695/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2018, tanggal 25 Oktober 2018 dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak pernah dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA
2.1.2. Kesesuaian implementasi
penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
Baik PT TBMAK telah melakukan penataan areal kerja di lapangan
(Blok RKT dan Petak RKT) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKTUPHHK-HA) yang telah mendapatkan pengesahan dan mengacu kepada dokumen rencana jangka panjang
(RKUPHHK-HA) dengan tingkat kesesuaian mencapai 99,3%. Lokasi blok tebangan RKTUPHHK-HA TBMAK tahun 2019 dan 2020 telah sesuai dengan Blok RKUPHHK Berbasis IHMB PT TBMAK Periode 2013 – 2022 yang direncanakan dan di
lapangan terdapat penandaan batas blok maupun petak tebangan sesuai dengan peta kerja.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja
Baik Penandaan batas blok dan petak yang ada diareal kerja PT TBMAK sampai pada penilikan ke-1 ini semakin meningkat,
dimana tanda batas blok maupun petak terlihat jelas
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 9
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilapangan dan masih terpelihara dengan baik. Begitu juga
dengan kondisi pal patok, tanda rintis blok dan petak masih terlihat dengan jelas dan sesuai dengan SOP PAK.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosis-tem yang ada
Baik PT TBMAK telah memiliki data potensi tegakan untuk tipe ekosistem hutan hujan dataran rendah dari hasil IHMB tahun
2013 dan dari Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 3 tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020) yang diperoleh melalui hasil kegiatan survey di dalam areal
kerjanya lengkap dengan pendukungnya seperti peta sebaran pohon dan lainnya.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan
Baik PT TBMAK telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem hutan hujan dataran rendah dan hasil pengukuran tersebut sudah dituangkan dalam bentuk Laporan
Risalah Seri PUP Pengukuran V Tahun 2019 dan Laporan Risalah Seri PUP Pengukuran I Tahun 2020. Lokasi PUP berada di areal bekas tebangan Petak 45 AL Blok RKT 2015
seluas 25 Ha dengan koordinat 02° 49’ 39‟ dan E 133° 39’ 17” dan Petak 52AC bekas tabangan blok RKT tahun 2020 dengan koordinat -2° 45’ 58,392‟ dan E 133° 34’ 39,882”
yang masih terpelihara dengan baik.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal
/ self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan
pertumbuhan tegakan
Sedang PT TBMAK telah melakukan analisis data potensi berdasarkan
hasil pengukuran riap PUP dan dituangkan dalam buku Laporan Risalah Seri PUP, akan tetapi laporan tersebut belum disampaikan ke Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Kehutanan. Adapun penentuan JTT masih berdasarkan pada hasil ITSP yang dilakukan dan belum memperhitungkan pertumbuhan riap
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem
silvikultur
Baik PT TBMAK telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia dengan lengkap untuk seluruh kegiatan
Silvikultur sesuai tahapan TPTI diantaranya Penataan Areal Kerja (PAK), Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pemanenan, Pembebasan (Pemeliharaan Lanjutan), Penanaman,
Pengayaan, dan Pemeliharaan Tahun berjalan, Pengadaan Bibit, Pembebasan Pohon Binaan, serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Sebagian SOP telah dilakukan revisi dan
diterbitkan kembali pada tahun 2018 dan isinya sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis di lapangan.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem
silvikultur
Baik PT TBMAK telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan silvikultur berdasarkan SOP tahapan Sistem
Silvikultur TPTI baik pada kegiatan TPTI maupun non TPTI dengan melakukan penandaan dalam setiap kegiatan pengelolaannya
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi
tegakan sebelum masak tebang
Baik Terdapat jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak
ditebang) dari jenis-jenis komersial di areal kerja PT TBMAK mencapai rata-rata 80,59 pohon/hektar atau lebih dari 25 batang/ha, terdiri dari 64,59 batang/ hektar pohon inti yang
berdiameter (20-29) cm; dan 16 batang/hektar pohon inti yang berdiameter (30-39) cm. Jika pertumbuhan riap tegakan diasumsikan sebesar 0,69 cm/tahun (mengacu Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor SE.10/VI-
BUHA/2011), maka pada rotasi ke-2 akan terdapat penambahan diameter rata-rata sebesar 20,7 cm sehingga pohon inti yang berdiameter 30cm akan menjadi 50,7 cm (≥
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 10
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
25 batang/Ha). Dengan demikian, tingkat kecukupan potensi
tegakan sebelum masak tebang di areal kerja PT TBMAK mampu menjamin kelestarian hasil pada rotasi kedua.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan
Baik Tingkat kecukupan potensi permudaan didalam areal kerja PT TBMAK untuk tingkat tiang dan/atau pancang berdiameter (10-<20 cm) mencapai rata-rata 253,92 batang/hektar dari
jenis-jenis komersial yang mampu menjamin terjadinya kelestarian hasil pada rotasi ke-3 (tiang > 100 batang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/Ha)
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu
Baik PT TBMAK memiliki SOP Pemanfataan Hutan Ramah Lingkungan/ Reduced Impact Logging (RIL) untuk seluruh
kegiatan pengelolaan hutannya dengan nomor dokumen : Prod-05/TBMAK/SOP/2012 Tanggal Terbit : 8 Desember 2012 dengan revisi Ke-4 tanggal Revisi: 14 september 2015 dimana
isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. Adapun tahapan dalam SOP RIL antara lain Perencanaan, Penyusunan Peta Rencana Pemanenan, Penandaan di
lapangan, Pembuatan jalan sarad dan TPn, Kegiatan Penebangan/Pemanenan Kayu, Kegiatan Pasca Pemanenan, Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan
Pencemaran Lingkungan
2.4.2. Penerapan teknologi ramah
lingkungan
Baik PT TBMAK secara umum telah menerapkan teknologi ramah
lingkungan mulai dari tahapan perencanaan pemanenan, kegiatan pemanenan kayu, penerapan aspek K3 dan penanganan pasca panen sesuai dengan SOP RIL
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan
keterbukaan wilayah
Baik PT TBMAK telah melakukan analisa kerusakan tegakan tinggal pada blok tebangan RKT 2020 di Petak 53 AD yang
dituangkan dalam Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kerusakan Tegakan Tinggal Tahun 2020 dengan melakukan Uji petik sebanyak 2 sampel Plot.
Berdasarkan Laporan Hasil Pengamatan Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal menunjukan bahwa besarnya tingkat kerusakan tinggal tinggal rata-rata keterbukaan wilayah
sebesar 8,31 %
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan
minimal
Baik PT TBMAK memiliki Laporan Faktor Eksploitasi untuk
mengetahui tingkat efisiensi pemanfaatan kayu log nya (fe). Perhitungan dilakukan dengan cara membanding-kan Laporan Hasil Penebangan (LHP) dengan Laporan Hasil Cruising (LHC)
dan menunjukan bahwa nilai faktor eksploitasi di PT TBMAK adalah 0,77 (≥ 0,70).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT)
yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai
peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)
Baik PT TBMAK telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 yang mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA
tahun 2013 – 2022 dan telah disahkan secara mandiri (self approval) sesuai peraturan yang berlaku.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka
panjang
Baik PT TBMAK telah memiliki peta kerja RKT/RKU yang menggambarkan areal yang boleh ditebang berupa blok dan petak tebang, areal yang diperlihara berupa PUP, Tegakan
Benih dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa KPPN, Sempadan Sungai dan Buffer zone hutan lindung. Peta kerja rencana jangka pendek (RKT) tahun 2019
dan 2020 telah sesuai dengan peta kerja rencana Jangka panjang (RKUPHHK-HA) dan tidak terjadi perubahan blok
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 11
dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi /
buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana
dan, penelitian dan pengembangan)
Baik PT TBMAK telah mengimplementasikan peta kerja di lapangan
berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/
dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetap-
kan sebagai kawasan lindung yang berada di blok RKT 2019
dan 2020.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen
rencana jangka pendek
Sedang Realisasi volume tebangan total dari blok RKT 2019 adalah sebesar 67,73 % (<70%), sedangkan realisasi produksi per kelompok jenis (Kelompok Meranti, Rimba Campuran, dan
Kayu Indah) rata-rata mencapai 54,42% (<70%) dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan dan tidak melebihi luas yang direncanakan
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan,
serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial Sedang Kesehatan Finansial PT TBMAK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 menunjukan Likuiditas antara 100-150 % (122,77%), Solvabilitas antara 100-150 % (141,57%), Rentabilitas positif (5,44%), dan Catatan Opini Kantor
Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan terhadap Laporan Keuangan PT TBMAK tahun buku terakhir adalah Wajar Dengan Pengecualian.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang
cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan
Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Baik Realisasi alokasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan
hutan PT TBMAK tahun 2018 berdasarkan Laporan keuangan yang telah diakuntan pubik adalah 94,85% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang
proporsional
Sedang Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kelola
hutan untuk kegiatan TPTI maupun Non TPTI PT TBMAK Tahun 2019 kurang proporsional karena terdapat perbedaan sebesar 45,51% (20%-50%).
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar
Sedang Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT TBMAK tahun 2019 berjalan lancar namun masih terdapat
kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu seperti pada kegiatan pembinaan hutan dimana dari rencana biayanya yang terlalu besar jika dibandingkan dengan realiasinya.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
Sedang Berdasarkan data realisasi RKT 2019 selama satu tahun dan Laporan TPTI pelaksanaan RKT 2019 realisasi modal yang
ditanamkan kembali ke hutan berupa kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong mencapai 65,57%.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik
penanaman / pembinaan hutan
Sedang PT TBMAK telah merealisasikan pelaksanaan fisik kegiatan
penanaman / pembinaan hutan untuk RKT tahun 2019 dengan luas areal yang telah terrealisasi sekitar 70,77 % (60 – 80)% dari yang direncanakan dan kualitas fisik pertumbuhan tanaman mencapai 61,84%.
3. Kriteria Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 12
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi Baik PT TBMAK telah mengalokasikan sebagian arealnya
peruntukan Kawasan dilindungi seperti sempadan sungai, KPPN, Bufferzone Hutan Lindung dan kawasan Konservasi Insitu Mangrove sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB PT TBMAK Periode Tahun 2013 sd 2022 dan Surat Keputusan Direktur PT TBMAK Nomor 12/SK-DIR/TBMAK/XI/2018 tanggal 01 November 2018 tentang
Penetapan Kawasan Lindung. Penetapan ini sudah sesuai dengan kondisi biofisik dan tipe ekosistemnya sesuai ketentuan yang peraturan yang berlaku.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah
ditandai, tanda batas dikenali)
Sedang Terdapat progres penambahan realisasi penandaan batas pada kawasan lindung Buffer Zone Wagura Kote sepanjang
4,79 Km, sedangkan pada tahun 2020 hingga pada saat penilikan pada Juli 2020 tidak terdapat progres penambahan kegiatan penandaan batas pada kawasan dilindungi, hanya
terdapat kegiatan pemeliharaan penandaan batas terhadap kawasan lindung sebelumnya. Realisasi penandaan batas hingga bulan juni 2020 adalah sepanjang 603,96 Km
(62,35%) dari total panjang yang direncanakan 968,69 Km. Kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas terdapat tanda-tanda dilapangan yang dapat dikenali seperti
papan nama, patok batas, patok pengamatan dan tanda rintis
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi
Baik Tutupan Lahan kawasan dilindungi di areal kerja PT TBMAK yang masih berhutan berupa hutan lahan kering primer dan sekunder dan mangrove sekunder seluas 27.703 Ha atau
seluas 92,33% dari total luas kawasan dilindungi 31.704 Ha yang di kurangi tubuh air 1.853 Ha menjadi 29.851 Ha.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
Baik PT TBMAK telah memiliki bukti pengakuan terhadap kawasan lindung dari semua pihak, dari pemerintah pusat yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa
pengesahan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2013 sampai dengan 2022 melalui melalui SK MenLHK terkait pengesahan dokumen revisi RKUPHHK-HA
melalui nomor SK.7695/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, Pemerintah Provinsi dengan pengesahan dokumen RKTUPHHK-HA hingga RKT Tahun
2020, kepada masyarakat yang dibuktikan dengan BAP kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung di 18 Kampung/Desa dan karyawan PT TBMAK hingga mencapai 100%
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal
/ land scaping sesuai RKL / RPL dan / atau tata ruang yang ada di dalam RKU
Baik Kegiatan pengelolaan kawasan lindung di muat dalam beberapa bentuk laporan salah satunya Berita Acara (BA) dan
laporan lainnya seperti laporan pelaksanaan RKL/RPL dan tabulasi realisasi komulatif penanadaan batas terhadap kawasan dilindungi dan sesuai dengan tata ruang yang ada
di dalam dokumen revisi RKUPHHK-HA Tahun 2018 dan SK Direktur tentang penetapan kawasan lindung Nomor 12/SK-DIR/ TBMAK/XI/2018.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai
dengan jenis-jenis gangguan yang ada
Baik Prosedur yang dimiliki oleh pihak PT TBMAK terkait perlindungan dan Pengamanan Hutan dimana isinya telah
memuat penanganan gangguan sesuai dokumen perencanaan (revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2013-2022), tahun 2018, yaitu Peladang berpindah, Pencurian Hasil Hutan (illegal Logging), Kebakaran Hutan, Hama dan penyakit
tanaman dan penanganan Gangguan Flora Fauna dilindungi. Selain itu juga di buat prosedur secara terpisah mengenai SOP Kebakaran Hutan dan Lahan, Illegal Logging dan
Perambahan Hutan. SOP Kebakaran hutan dan lahan sudah
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 13
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
Sedang PT TBMAK telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan untuk kegiatan SATPAM PH dan sarana dan prasarana DALKARHUTLA berfungsi dengan baik, akan tetapi
dari jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang ada baru mencapai 53,70% dari yang seharusnya sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengen-dalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
3.2.3. SDM perlindungan hutan Sedang PT TBMAK telah mempunyai tenaga perlindungan dan Pengamanan hutan untuk mengamankan areal ijinnya terdiri dari Petugas SATPAM PH 8 Orang yang di bantu oleh unsur
kepolisian dan Tentara berjumlah 10 orang serta petugas regu inti DAKARHUTLA sebanyak 2 regu dimana masing-masing regu terdiri dari 14 orang, atau hanya tersedia
55,84% dari yang seharusnya. Sedangkan menurut kualifikasi personil untuk tenaga perlindungan dan pengamanan hutan hanya sebagian sesuai aturan.
3.2.4. Implementasi perlindungan
gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)
Sedang Implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan
secara preemtif, preventif maupun represif telah dilakukan dengan mempertimbangkan gangguan yang ada sesuai dokumen RKUPHHK-HA PT TBMAK, namun masih terdapat gangguan terhadap hutan seperti berburu untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani, sedangkan pencari gaharu intensitasnya dari waktu kewaktu berkurang yang dilakukan masyarakat dari luar. PT TBMAK sudah
mendirikan beberapa portal untuk mempersempit ruang gerak akatifitas gangguan hutan di areal kerjanya.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
Baik PT TBMAK telah menyusun prosedur terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berdasarkan dokumen RKL/RPL dan RKUPHHK-HA terkait
kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air. Dengan demikian PT TBMAK telah memiliki prosedur terkait seluruh kegiatan
pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air berdasarkan dokumen rencana pengelolaan lingkungan.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
Sedang Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki yang sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan AMDAL tahun
1999 dan revisi RKUPHHK-HA Tahun 2018, sarana prasarana tersebut diimplementasikan dan berfungsi dengan baik namun jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan, sarana
prasarana tersebut yang dimiliki oleh PT TBMAK baru mencapai 73.95%.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
Sedang PT TBMAK telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan rencana yang dimiliki, namun berdasarkan kualifikasi personil
dalam kompetensi keteknisan Ketersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT TBMAK khususnya untuk Tenaga Teknis Pembinaan Hutan belum seluruhnya
terpenuhi, baru terdapat 5 orang atau baru mencapai 50% dari ketentuan sebanyak 10 orang berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak
Sedang Kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air baru mecapai 65,50% dari
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 14
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
terhadap tanah dan air
(teknis sipil dan vegetatif)
yang direncanakan, kegiatan yang belum dilaksanakan,
terasering, penguat tebing, dan yang belum optimal dikerjakan dalam implementasi kegiatan pembuatan parit/drainase jalan baru di sebagian tempat yang seharusnya
ada.
3.3.5. Rencana dan implementasi
pemantauan dampak terhadap tanah dan air
Sedang Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah
dan air baru mencapai 60% dari yang direncanakan, yaitu kegiatan pemantauan erosi, debit air sungai dan pengukuran curah hujan serta pemantauan suhu, sedangkan yang belum
dilaksanakan adalah pemantauan terhadap kualitas air dan sedimentasi terlarut dalam air (kualitas fisik kimia tanah dan air)
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air
Sedang Terdapat dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air, dampak yang ditimbulkan tidak
berdampak meluas hanya disekitar areal terkena pembukaan penutupan tajuk hutan yaitu kegiatan PWH, TPk dan TPn, akan tetapi terdapat upaya kegiatan pengelolaan dalam
bentuk Teknis Sipil (pengerasan jalan, pembuatan draenase, guludan dan trap erosi) walaupun belum disemua titik diakukan. Kegiatan system vegetatif merupakan kegiatan
penanaman yang dilakukan setiap tahunnya oleh bagian pembinaan hutan seperti penanaman rehabilitasi, pengayaan, kiri kanan jalan dan tanah kosong.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
3.4.1. Ketersediaan prosedur
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku
Baik PT TBMAK sudah memiliki Prosedur identifikasi flora dan
fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, dan mengacu peraturan yang berlau saat ini yaitu ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan
Kehutanan Nomor P.106/ Menlhk/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan hidup dan
Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi yang mulai di undangkan pada tanggal 21 Januari 2019.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi
Sedang Kegiatan identifikasi flora dan fauna sudah diimplementasikan disebagian areal IUPHHK-HA PT TBMAK yaitu dikawasan
dilindungi KPPN, Sempadan Sungai dan disekitar basecamp Aroba, Warganusa dan Nusaindah dengan mengikuti kegiatan RKT, dari hasil analisa dokumen terdapat 1 jenis flora
dilindungi yaitu kantung semar (Nephentes papuana) dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik baru mencakup 83,91% dikarenakan belum diketahui secara menyeluruh atau mencakup seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT TBMAK.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.
3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku
Baik Prosedur yang dimiliki oleh PT TBMAK mengenai pengelolaan flora sudah mengalami revisi yang ke-5 mengikuti peraturan terbaru terkait tumbuhan dan satwa liar dilindungi. Peraturan
tersebut yaitu Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang merupakan perubahan
kedua atas peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/SETJEN/KUM.1/6/2018. Tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi dan terdapat
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 15
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
prosedur turunan yang berbetuk instruksi kerja (IK) terkait
tumbuhan dalam kategori dilindungi berdasarkan kearifan lokal 8 prosedur dan 1 prosedur berdasarkan P.106/tahun 2018 mengaenai kantung semar (Nephentes papuana).
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai
dengan yang direncanakan
Sedang PT TBMAK sudah mengimplementasikan sebagian kegiatannya dari pengelolaan flora dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemik sesuai rencana dan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/SETJEN/KUM.1/12/2018
tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang tumbuh-
an dan satwa dilindungi.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi
dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Sedang PT TBMAK sudah berupaya dan mengimplementasikan
kegiatan pengelolaan flora agar kondisinya tidak terganggu, namun dalam cakupan kegiatan yang terbatas dan hanya disebagian areal, maka dampak atau gangguannya terhadap
flora belum diketahui secara keseluruhan pengelolaan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
3.6. Pengelolaan fauna untuk:
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan
endemik.
3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang
dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup
kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)
Baik Prosedur yang dimiliki oleh PT TBMAK telah mengikuti perkembangan aturan terbaru dan umum disesuaikan dengan
kebutuhan, terutama prosedur pengelolaan Fauna sudah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/ Menlhk/SETJEN/KUM.1/
12/2018 tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/SETJEN/KUM.1/6/2018
tentang tumbuhan dan satwa dilindungi dan perkembangan status terkini berdasarkan IUCN serta CITES yang dikeluarkan Tahun 2019.
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna
sesuai dengan yang direncanakan
Sedang Disebutkan bahwa tujuan pengelolaan fauna yang diusulkan adalah pemeliharaan dan pengembangan populasi yang
mampu bertahan hidup bagi seluruh species yang terancam, terbatas penyebarannya dan dilindungi yang diduga terdapat diareal konsesi. Sedangkan program pengelolaan fauna yang
direkomendasikan pembinaan habitat melalui langkah-langkah Silvikultural, Visi dan Misi perusahaan mengenai perlindungan fauna menerapkan sistem reduce impact logging (RIL) salah satunya menandai pohon dilindungi baik
diareal lindung maupun di areal produksi. realisasi implementasi dari rencana dalam kegiatan pengelolaan fauna yang dilakukan oleh PT TBMAK cakupan kegiatannya baru
mencapai 60% dari rencana.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah
dan endemik
Sedang Implementasi untuk menjaga kondisi fauna oleh PT TBMAK melalui sarana prasana yang tersedia seperti terdapat prosedur pengelolaan perjenis fauna yang dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemik, pembinaan habitat, perlindungan dan pengamanan hutan, sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan karyawan dan pemasangan papan-papan himbauan, larangan ajakan serta
juga terdapat surat keputusan Direktur tentang perlindungan flora dan fauna. Namun implementasinya kegiatannya sebagian dilkasnakan dan belum menyeluruh disemua areal
ijin IUPHHK-HA PT TBMAK.
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 16
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4. Kriteria Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat
4.1.1. Ketersediaan dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH
oleh pemegang izin
Baik PT TBMAK memiliki dokumen : 1) ANDAL, Tahun 1999, 2) SK Penetapan Kawasan Lindung, 3) Revisi RKUPHHK-HA, Berbasis IHMB Periode 2013 s/d 2022, Tahun 2018, 4)
Laporan Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat, dan 5) Laporan RKL dan RPL Semester II, Tahun 2019. Pada dokumen tersebut terdapat informasi lengkap tentang pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat kampung pada dan di sekitar areal PT TBMAK, hasil identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana
pemanfaaatan SDA/SDH untuk masyarakat.
4.1.2. Tersedia mekanisme
pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan
penyelesaian konflik batas kawasan
Baik PT TBMAK memiliki dokumen SOP Penataan Batas Partisipatif
No. Kesos-03/TBMAK/ SOP/ 2012, Revisi Ke-4 Tanggal 20 Juli 2015 yang menguraikan mekanisme pembuatan batas secara partisipatif antara areal kerja PT TBMAK dengan wilayah
masyarakat dan memiliki dokumen SOP Penyelesaian Konflik Sosial No, Kesos-09/TBMAK/ SOP/2016 Revisi Ke-5 Tanggal 11 Maret 2016 yang menguraikan penyelesaian konflik sosial
secara umum. Berdasarkan uraian jenis konflik pada Poin 2.b, SOP penyelesaian konflik sosial tersebut dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan
SDH
Baik PT TBMAK memiliki beberapa dokumen yang legal, lengkap dan jelas yang menjadi acuan mekanisme pengakuan hak-
hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yaitu: 1) SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat No. Kesos-07/TBMAK/SOP/2014, 2) SOP Pemberdayaan
Masyarakat Desa Hutan No. Kesos-01/TBMAK/SOP/ 2015, 3) SOP Pemberian Akses kepada Masyarakat Adat No. Kesos-04/TBMAK/-SOP/2014, dan 4) SOP Pemberian Dana
Kompensasi No. Kesos-05/TBAK/ SOP/2014
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manaje-men dengan
kawasan kehidupan masyarakat
Sedang Terdapat papan nama batas wilayah antar marga pada lokasi Blok RKT 2019 dan RKT 2020, terdapat gangguan pada papan nama batas antar marga pada Blok RKT yang telah dikerjakan (papan nama batas antar marga hilang dan/atau
rusak), tidak terdapat tanda batas wilayah antar marga pada Blok RKT yang belum dikerjakan dan tidak terdapat tanda batas sebagian besar wilayah kampung dengan areal kerja
PT TBMAK
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK / KPH
Baik Terdapat bukti persetujuan para pihak mengenai luas dan batas areal PT TBMAK, yaitu: 1) Persetujuan dari pemerintah melalui pemberian SK IUPHHK-HA, 2) Persetujuan dari UM IUPHHK-HA lain melalu pembuatan batas persekutuan dan 3)
Surat dukungan dari masyarakat kampung pada dan di sekitar areal kerja PT TBMAK. Dalam satu tahun terakhir tidak terdapat konflik batas areal kerja PT TBMAK dengan wilayah
komunitas.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin
sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku
Baik PT TBMAK memiliki dokumen mengenai tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui program prioritas perekrutan tenaga kerja local dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Hutan (PMDH) yang lengkap (mulai dari SOP, perencanaan, pelaporan dan anggaran biaya kegiatan). Dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundangan
yang relevan (Pasal 74, Ayat 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 17
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2. Ketersediaan mekanisme
pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
Baik PT TBMAK memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial
kepada masyarakat yang lengkap dan legal, yaitu: 1) SOP Perencanaan Tenaga Kerja No. 05/TBMAK/SOP/2012; Revisi ke 3, Tanggal 18 Desember 2012 dan 2) SOP Pemberdayaan
Masyarakat Desa Hutan No. Kesos-01/TBMAK/ SOP/2015, Revisi Ke-4 Tanggal 20 Juli 2015
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang
izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
Baik PT TBMAK memiliki bukti-bukti yang lengkap mengenai pelaksanaan sosialisasi hak-hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat kampung terkait lokasi Blok RKT 2019
dan RKT 2020, yaitu: a) Tim Pelaksana kegiatan sosialisasi, b) Materi kegiatan sosialisasi : Visi & Misi, Kawasan Lindung, PMDH dan Batas Areal dan 3) Bukti kegiatan : Daftar hadir,
dokumentasi kegiatan, berita acara sosialisi dan notulensi kegiatan sosialisasi. PT TBMAK juga melakukan sosialisasi tidak langsung melalui pemasangan papan himbauan dan
papan nama areal kerja
4.2.4. Realisasi pemenuhan
tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
Baik PT TBMAK memiliki bukti-bukti dokumen yang lengkap
mengenai realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, yang dilakukan melalui kegiatan perekrutan tenaga kerja lokal dan pelaksanaan kegiatan PMDH. Dalam
pelaksanaan PMDH, PT TBMAK juga telah menerapkan program pembangunan ketehanan pangan. PT TBMAK juga memiliki bukti-bukti dokumen mengenai implementasi hak-
hak dasar masyarakat.
4.2.5. Ketersediaan laporan /
dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi
Baik PT TBMAK memilik dokumen yang lengkap mengenai
pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat Tahun 2019 dan Bulan Januari s/d Juni Tahun 2020 melalui kegiatan perekrutan tenaga kerja lokal dan PMDH. PT TBMAK
juga memiliki bukti dokumen mengenai ganti rugi kerusakan tanaman dan jaring nelayan akibat kegiatan pengusahaan hutan. Dokumen tersebut terdokumentasi secara baik di
Kantor PT TBMAK Base Camp Warganusa.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
4.3.1. Ketersediaan data dan
informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
Baik PT TBMAK memiliki dokumen: 1) Laporan Tenaga Kerja
Tahun 2019 dan Laporan Tenaga Kerja Bulan Januari s/d Juni 2020, 2) Laporan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Semester II Tahun 2019 dan 3) Laporan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan, Semester II Tahun 2019 yang didalamnya terdapat data dan informasi lengkap mengenai masyarakat yang terlibat (Tahun 2019 sebanyak 293 orang
dan Tahun 2020 sebanyak 271 orang), masyarakat yang tergantung (sebagian besar warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan pengusahaan hutan (masyarakat yang terkena
dampak peningkatan partisipasi kerja dan penurunan potensi sumberdaya hutan).
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat
Baik PT TBMAK memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat,
yang terdapat pada dokumen: 1) SOP Perencanaan Tenaga Kerja No. 05/TBMAK/SOP/ 2012; Revisi ke 3, Tanggal 18 Desember 2012, 2) SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa
Hutan No. Kesos-01/TBMAK/SOP/2015, Revisi Ke-4 Tanggal 20 Juli 2015, 3) SOP Pemberian Dana Kompensasii No. Kesos-05/TBMAK/SOP/2014, Revisi Ke-4 Tanggal 01 Maret 2014 dan 4) SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam
Pemanfaatan Sumberdaya Hutan No. Kesos-04/TBMAK/ SOP/2014, Revisi Ke-4 Tanggal 14 Maret 2014
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin
Sedang PT TBMAK memiliki dokumen terkait rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat adat/setempat,
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 18
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
mengenai kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
yaitu dokumen: 1) Rencana Kegiatan dan RO Penggunaan
Tenaga Kerja Tahun 2019 dan Tahun 2020, 2) Rencana Kegiatan PMDH dan RO PMDH Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan 3) Rencana Kegiatan dan RO pemberian dana
komepensasi Tahun 2019 dan Tahun 2020. PT TBMAK tidak memiliki dokumen rencana Peningkatan Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan SDH. PT TBMAK
memiiliki 3 (75 %) dokumen terkait perencanaan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang
tepat sasaran
Sedang PT TBMAK menggulirkan program: 1) Pengadaan tenaga kerja, 2) PMDH, 3) Pemberian dana kompensasi dan 4) Peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan SDH
untuk meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dari 4 (empat) program tersebut hanya kegiatan pengadaan tenaga kerja (25 %) yang memberikan pengaruh
nyata terhadap peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat
4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelak-sanaan distribusi manfaat
kepada para pihak
Baik PT TBMAK memiliki bukti-bukti dokumen yang lengkap mengenai distribusi manfaat kepada para pihak, yaitu surat tagihan pembayaran serta bukti setor pembayaran DR, PSDH
dan PBB serta bukti-bukti dokumen terkait pelaskanaan kegiatan PMDH/kelola sosial dan pemberian kompensasi. Keberadaan laporan terdokumentasi dengan baik di Kantor
PT TBMAK di Jakarta dan di Kantor PT TBMAK Base Camp Warganusa.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik
Baik PT TBMAK memiliki mekanisme penyelesaian konflik social yang lengkap dan jelas, yaitu dokumen SOP Penyelesaian Konflik Sosial (Kesos-09/TBMAK/ SOP/2016) Revisi Ke-5
Tanggal 11 Maret 2016. Mekanisme penyelesaian konflik sosial yang terdapat pada dokumen SOP tersebut sudah mengacu kepada Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/
PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Produksi
4.4.2. Tersedia peta konflik Baik PT TBMAK memiliki Peta Potensi Konflik Tahun 2019 (Hasil pemetaan potensi konflik pada kampung: a) Warganusa I, b)
Warganusa II, c) Yaru, d) Aroba, e) Erigara, f) Borogerba dan g) Tiwara). dan Peta potensi Konflik 2020 (Hasil pemetaan konflik pada kampung: a) Yaru, b) Taniba-Riendo,
c) Erigara dan d) Tiwara) yang lengkap dan jelas, sesuai hasil analisis indikator potensi konflik, yaitu : 1) Karakteristik IUPHHK-HA; 2) Kegiatan masyarakat pada areal kerja UM IUPHHK yang berpotensi menimbulkan konflik, 3) Klaim
Masyarakat; 4) Konflik sosial dan 5) Kelembagaan desa dan peran masyarakat
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang
didukung oleh para pihak
Baik PT TBMAK memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dibentuk pada tanggal 12 Januari 2014. Kasitas SDM atau
kemampuan personil kelembagaan resolusi konflik tergolong baik. PT TBMAK memilik sumberdana untuk penanganan potensi konflik yang mencukupi, yaitu dana cash yang
tersedia di Kantor PT TBMAK Base Camp Warga Nusa dan didukung dana dari Kantor PT TBMAK di Jakarta apabila dana tersebut kurang atau tidak mencukupi
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang
pernah terjadi
Baik PT TBMAK telah memiliki Laporan Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik Semester II Tahun 2019 dan Semester I
Tahun 2020 yang disusun sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL1/2/ 2016. PT TBMAK telah menyerahkan dan memiliki bukti tanda terima penyerahan dokumen
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 19
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Laporan Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik Semester II
Tahun 2019 kepada Dinas Kehutanan Papua Barat, tanggal 18 Februari 2020.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
4.5.1. Adanya hubungan industrial Baik PT TBMAK telah mengimplementasikan hubungan industrial melalui sarana Peraturan Perusahaan Tahun 2019 - Tahun 2021 dan Perwakilan Karyawan yang ditunjuk oleh para
karyawan dalam rangka menjembatani hubungan antara para karyawan dengan perusahaan. Impelemtasi hubungan industrial antara karyawan dengan PT TBMAK, terbukti
melalui : a) Upaya penciptaan hubungan kemitraan yang harmoni antara karyawan dengan perusahaan, b) Pengembangan usaha karyawan, c) Perluasan lapangan kerja karyawan dan d) Peningkatan kesejahteraan karyawan. Pada
periode Bulan Mei 2019 s/d Juni 2020 tidak terdapat kasus dan keluhan karyawan mengenai implementasi hubungan industrial
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi
pengembangan kompetensi tenaga kerja
Baik PT TBMAK telah merealisasikan seluruh rencana
pengembangan kompetensi pada Tahun 2019 sebanyak 128 orang (100 %) dan Bulan Januari s/d Juni 2020 sebanyak 57 orang (100 %). Pendidikan dan pelatihan para karyawan PT
TBMAK dilakukan secara eksternal secara internal (Inhouse Training), yang dilakukan di Jakarta, Manokwari dan Base Camp
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
Baik PT TBMAK memiliki SOP Penilaian Kinerja dan Konseling (Adm-02/TBMAK/SOP/2012) sebagai mekanisme peningkatan
jenjang karir karyawan. Pada periode Bulan Juli 2019 s/d Juni 2020, terdapat bukti implementasi peningkatan jenjang karir karyawan, yaitu pengangkatan karyawan harian menjadi
karyawan bulanan) atas nama: 1) Wibowo, 2) Charles Werfete, 3) Andriyanto Kondihi dan 4) Andhika Prasetoyo, yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja
karyawan
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan implementasinya
Baik PT TBMAK memiliki dokumen mengenai tunjangan
kesejahteraan karyawan (Dokumen Peserta BPJS, Daftar sarana kesejahteraan karyawan dan Daftar gaji pokok dan tunjangan karyawan) dan mengimplementasikan tunjangan
tersebut pada seluruh karyawan, melalui: a) Pengikutsertaan karyawan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan; b) Pengadaan sarana kesejah-teraan
karyawan di Base Camp yang layak dan c) Pemberian bentuk-bentuk tunjangan tetap (Tunjangan jabatan/ struktural dan uang makan dan tunjangan tidak tetap (THR, premi, tunjangan bulanan dan tunjangan kinerja/prestasi).
PRINSIP/KRITERIA/
INDIKATOR/VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN
Prinsip 1. Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)
Memenuhi PT TBMAK telah memperoleh SK Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA)
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 509/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012 atas areal hutan produksi seluas ± 237.750 ha di Kabupaten Teluk
Bintuni dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat untuk
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 20
PRINSIP/KRITERIA/
INDIKATOR/VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
jangka waktu 45 tahun. Dokumen tersebut dilampiri Peta
Areal Kerja skala 1: 250.000.
b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah membayar lunas Iuran IUPHHK-HA sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHHK-HA Nomor : S.780/VI-BIKPHH/2012 tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp. 11.407.500.000 dan terdapat bukti aplikasi
setoran pembayaran pada tanggal 8 Oktober 2012 yang dibayarkan kepada Bendaharawan penerima setoran IIUPH sebesar Rp. 11.407.500.000.
c. Penggunaan kawasan yang sah di
luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
Memenuhi Hasil wawancara dan telaah dokumen bahwa di areal IUPHHK-
HA PT TBMAK terdapat Penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK yaitu Pembuatan trans Papua Barat yang. Pembangunan jalan tersebut telah memperoleh Izin Pinjam pakai Kawasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 424/ Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan trans Papua Barat an. Gubernur Papua Barat seluas
5.702,99 ha pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Sorong,
Kabupaten Tambraw, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi
Papua Barat
Prinsip 2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang
a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya
yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah
hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.
Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang
berwenang atau yang disahkan secara self approval
Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis
PHPL Canhut.
Memenuhi PT TBMAK sudah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu dalam Hutan alam pada hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode Tahun
2013 s/d 2022. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA tersebut telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK.7695/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/10/ 2018 tgl 25 Oktober 2018 dan telah ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal
(Dr. Hilman Nugroho/NIP. 19590615 198603 1 004), dan salinan sesuai aslinya ditandatangani oleh kepala bagian hukum dan kerjasama Teknik (Bambang Wiyono, S.H.,M.H).
PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang telah disahkan secara self Approval berdasarkan Keputusan Direktur IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Nomor : 01/SK-
DIR/TBMAK/I/2019 tanggal Tanggal 16 Januari 2019 dan Perubahan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni
Mina Agro Karya Nomor : 09/SK-DIR/TBMAK/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 Serta dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang telah disahkan secara self Approval berdasarkan Keputusan
Direktur IUPHHK-HA PT TBMAK Nomor : 10/SK-DIR/TBMAK/XII/2019 tanggal Tanggal 30 Desember 2019 dan Perubahan RKTUPHHK-HA tahun 2020 telah disahkan
berdasarkan Keputusan Direktur IUPHHK-HA PT TBMAK Nomor : 10/SK-DIR/TBMAK/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020. Dokumen RKTUPHHK-HA telah dilengkapi dengan Peta Skala 1
: 50.000, telah dibuat oleh Ganis PHPL Canhut (Dennis Rendy Togi Manurung, No.Reg : 00190-16/CANHUT/XXXIII/ 2016), Diperiksa oleh Manager Camp (Julianto), Disahkan oleh
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 21
PRINSIP/KRITERIA/
INDIKATOR/VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Direktur (Ir. Pakat Ginting).
b. Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
Memenuhi PT TBMAK telah memetakan areal yang tidak ditebang pada
Peta RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020, serta PT TBMAK telah menetapkan kawasan dilindungi berdasarkan Keputusan Direktur IUPHHK-HA PT teluk Bintuni Mina Agro Karya, nomor : 12/SK-DIR/TBMAK/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang
terdiri dari: Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Mangrove dan Kawasan Lindung Badan Air. Hasil observasi lapangan
terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai Nurwetur (S 02049’33,2“ E.1330 34’ 56,9”), Penandaan dilapangan terdapat plang Identitas dan tanda Cat warna
merah silang pada pohon.
c. Penandaan lokasi blok
tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
Memenuhi PT TBMAK telah memiliki Peta RKT 2019 serta perubahannya
dan Peta RKT 2020 serta perubahannya yang telah disahkan sesara Self Approval setiap petak tebang telah dicap oleh PT TBMAK. Analisis terhadap hasil observasi lapangan mengenai
tanda batas balok dan petak dilapangan, terdapat tanda batas berupa Plang Blok RKT 2019 terletak pada Koordinat (S.02° 49’ 27,78” E..133° 35’ 0,9”) dan Plang Blok RKT 2020 terletak
pada Koordinat (S.02° 46’ 22,87” E..133° 34’ 5,97”) serta tanda Cat warna merah strip dua vertikal, Sedangkan batas petak terdapat identitas berupa papan Petak yang memuat
informasi Nomor Petak serta rintisan polet cat warna merah strip satu vertikal, uji petik dilakukan dibatas petak : Petak 52AB/53AB terletak pada koordinat (S. 020 45’ 50.7” E. 1330
34’ 12,24”), petak 53AD/54AD terletak pada koordinat (S. 020 45’ 18.24” E. 1330 35’ 11,38”), Petak 53AB/54AB terletak pada koordinat (S. 020 45, 18.09” E. 1330 34’ 11,62”), Petak
52AB/52AC terletak pada koordinat (S. 020 45’ 57.87” E. 1330 34’ 29,31”), Petak 52AC/52AD terletak pada koordinat (S.020 45’ 55,15” E.1330 31’ 1,65”), Petak 55AB/56AB terletak pada
koordinat (S.02 44’ 12,54” E.133 34’ 20,96”) dan Petak 56AC/57AC terletak pada koordinat (02 43’ 39,76” E.133° 34’ 31,23”).
2.2. Adanya rencana kerja yang sah
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu
dalam Hutan alam pada hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode Tahun 2013 - 2022, telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7695/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan hidup dan
Kehutanan, Direktur Jenderal (Dr. Hilman Nugroho/NIP. 19590615 198603 1 004), dan salinan sesuai aslinya ditandatangani oleh kepala bagian hukum dan kerjasama
Teknik (Bambang Wiyono, S.H.,M.H)
b. Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang
diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Not Applicable
Seluruh Areal produksi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya
diperuntukan sebagai IUPHHK-HA sehingga penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri tidak ada, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 22
PRINSIP/KRITERIA/
INDIKATOR/VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,
mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen yang sah
Dokumen LHP yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang
Memenuhi Dokumen LHP yang menjadi objek kajian pada Verifikasi
Legalitas Kayu adalah dokumen LHP hasil kegiatan selama periode Bulan April 2019 s/d Juni 2020 sebesar 148.220,76 m3. LHP dibuat oleh Petugas Pembuat LHP-KB yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya a.n : Ahmad Hitimala, No. Register 00146-18/PKB-R/XXXIII/2020, Nawir Mokoagow, No. Register 00334-
16/PKB-R/XXXIII/2020, dan Felan Armita Ponamon, No. Register 00412-16/PKB-R/XXXIII/2020, Masa tugas berlaku hingga 24 Februari 2023. analisis terhadap hasil observasi lapangan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen LHP
terdapat kesesuaian dan dapat ditelusuri hingga ke tunggak.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Surat Keterangan Sahnya Hasil
Hutan dan Lampirannya dari: TPK hutan Ke TPK Antara
TPK Hutan Ke Industri Primer dan/atau Penampung Kayu Terdaftar
TPK Antara Ke Industri Primer Hasil Hutan dan/atau Penampung
Kayu Terdaftar
Memenuhi Dokumen yang digunakan dalam pengangkutan kayu dari TPK
Hutan ke TPK Antara serta ke Tujuan Industri selama periode April 2019 s/d Juni 2020 adalah dokumen SKSHHK. Berdasarkan rekapitulasi SKSHHK dari TPK Hutan Blok I ke
TPK Antara Aroba sebanyak 17 Sheet dengan Volume sebesar 36.472,68 m3, TPK Hutan Blok I ke Industri sebanyak 23 Sheet dengan Volume sebesar 65.052,50 m3, TPK Hutan Blok
II ke TPK Antara Sokua sebanyak 920 Sheet dengan Volume sebesar 45.741,97 m3 dan dari TPK Antara Blok I ke Tujuan Industri sebanyak 9 Sheet dengan Volume sebesar 30.328,03
m3 serta TPK Antara Blok II ke Tujuan Industri sebanyak 12 Sheet dengan Volume sebesar 45.715,51 m3 Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai
dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait. Uji petik dilakukan terhadap dokumen SKSHHK TPK Antara Blok I ke Industri : Nomor KB.B.6844046, Lokasi muat TPK
Antara Aroba, Tujuan pengiriman : Industri PT Mitra Usaha Raya, penerbitan tanggal 30 Juni 2020, jumlah kayu yang diangkut sebanyak 397 batang dengan volume 2295,26 m3 sesuai dengan dokumen LMKB Nomor : 06/LM-KB/TPK-
ANTARA/TBMAK/VI/2020, pada kolom pengurangan sebesar 2295,26 m3, persediaan akhir menjadi 6.363,56 m3.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
a Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang
IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah melaksanakan SI-PUHH Online dalam rangka Penatausahaan Hasil Hutannya. Analisis terhadap hasil observasi lapangan tanda/identitas ID
Barcode pada setiap log yang ada di TPK Antara/logpond telah sesuai dengan dokumen LHP serta dapat ditelusuri dengan menggunakan SIPUHH Online. Hasil pelacakan menggunakan
Aplikasi Lacak pada SIPUHH dilakukan terhadap ID Barcode 3208A04TBAK0000000000543211 telah sesuai dengan dokumen LHP Nomor : 11/LHP/KB-BLOK/VI/2020.
b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh
pemegang izin.
Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan
menerapkan ID-barcode pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu dapat dilakukan.
3.1.4. Pemegang Izin Mampu Membuktikan Adanya Catatan Angkutan Kayu Ke Luar TPK
Arsip SKSKB dan Dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk Hutan Alam, dan Arsip FAKB dan
Lampirannya untuk Hutan Tanaman
Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya dapat menunjukkan arsip SKSHHK dilampiri DKB selama periode April 2019 s/d Juni 2020, dokumen SKSHHK telah diterbitkan oleh petugas
penerbit SKSHHK yang telah ditetapkan secara self Assesment. Penerbitan SKSHHK tersebut sesuai dengan
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 23
PRINSIP/KRITERIA/
INDIKATOR/VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : P.66/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2019 pada Bab III, Bagian Kedua Pasal 14 ayat (3)
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
a Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi Terdapat dokumen pembuatan tagihan PSDH dan DR PNBP
Simponi telah diterbitkan periode April 2019 s/d Juni 2020. Berdasarkan Rincian pembuatan tagihan dan kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp. 20.953.209.320 dan Jumlah
kewajiban pembayaran DR sebesar US$. 2.164.373,28 telah sesuai dengan rekapitulasi Jumlah volume LHP selama periode April 2019 s/d Juni 2020 sebesar 148.220,76 m3.
b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.
Memenuhi PT TBMAK telah melakukan pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi
PNBP Online (SIMPONI). total pembayaran PSDH selama periode April 2019 s/d Juni 2020 yang sudah dibayar Rp. 20.953.209.320 dan Jumlah pembayaran DR sebesar US$.
2.164.373,28
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH
atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan
tanaman.
Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah membayar PSDH dan
DR untuk periode April 2019 s/d Juni 2020, Jumlah pembayaran PSDH sebesar Rp. 20.953.209.320,- dan Jumlah pembayaran DR sebesar US$. 2.164.373,28. Kesesuaian
Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pembayaran Tarif DR mengacu kepada Peraturan Pemerintah
No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dan Pembayaran Tarif harga patokan PSDH mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.64/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Dokumen PKAPT Not Applicable
PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri Nomor : 64/UPP/PKAPT/06/2014, dengan nomor PKAPT 09.03.1.03632, Berlaku Hingga 10 Juni 2019. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia no : 81 tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang pencabutan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no 68/MPP/Kep/2/2003 tentang perdagangan
kayu antar pulau, pada pasal 1 “ pada saat peraturan menteri ini berlaku, keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no 68/MPP/Kep/2/ 2003 tentang perdagangan kayu antar
pulau di cabut dan di nyatakan tidak berlaku
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin
yang sah
Dokumen yang Menunjukkan Identitas Kapal
Memenuhi PT TBMAK telah melakukan pengiriman kayu ketujuan industri, dokumen kapal yang digunakan telah dilengkapi dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar yang memuat
keterangan Berbendera Kebangsaan Indonesia, hasil wawancara dengan Bpk. Awalludin Ramdhan, S.Hut (Kasie TUK) bahwa sistem penjualan berupa FOB (Free On Board).
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah membubuhkan
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 24
PRINSIP/KRITERIA/
INDIKATOR/VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
sesuai ketentuan tanda/logo V-Legal pada setiap log/kayu yang bersatu dengan
label ID Barcode serta pada dokumen angkutan SKSHHK, pada bagian bawah logo V-Legal tertera identitas : LASER/PHPL-TBMAK/02-LPPHPL-021-IDN. Penggunaan logo
V-Legal tersebut telah sesuai dengan Surat Perjanjian penggunaan Tanda V-Legal No.02/LASER-TBMAK/PHPL/IV/ 2019
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.
4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL
Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen
Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999. proses penyusunan dokumen mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep-39/MENLHK/8/1996 Tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan, Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 602/Kpts-II/1998 tentang AMDAL, UKL dan UPL serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan
Hutan dan Pelestarian Alam Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 219/Kpts/DJ.VI/1994 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL HPH
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
a Dokumen RKL dan RPL. Memenuhi PT TBMAK telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April
1999.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting
aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.
Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting dalam izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam
yang dibuktikan dengan adanya laporan RKL/RPL semester I dan II Tahun 2019, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester I Tahun 2019 telah disampaikan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Teluk
Bintuni yang dibutikan dengan adanya tanda terima penyerahan laporan RKL-RPL pada tanggal 11 Juli 2019 dan tanggal 10 Januari 2020, dilengkapi dengan Cap tanda terima
dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3
a Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor Adm-06/TBMAK/SOP/2015. Dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 dilapangan, PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya
telah membentuk Struktur organisasi K3 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PT Teluk Bintuni
LASER-317b-00
16-1-2017
Resume Hasil Penilikan I PHPL PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Halaman 25
PRINSIP/KRITERIA/
INDIKATOR/VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Mina Agro Karya Nomor : 01/SK-MC/TBMAK/I/2017 dan telah
disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni.
b Ketersediaan peralatan K3. Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki Peralatan K3 yang terdiri dari : Masker,Sarung Tangan, Kamata Pelindung, Helmet, Safety Shoes, Kotak P3K, Sekop, Handy Talky, Baju
Anti Api, Water Pam, Baju Pelampung, Wearpack, Sarung Tanga Las Seragam Damkar Dan Fire Exitinguiser, perlengkapan K3 tersebut masih dapat digunakan dan belum
kadaluarsa, serta memiliki fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dan obat – obatan di klinik masih tersedia serta belum kadaluarsa
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan
kecelakaan kerja selama periode bulan April 2019 s/d Juni 2020 serta Dalam upaya menekan tingkat kecelakaan PT TBMAK telah memasangan Himbauan spanduk K3 serta
memiliki program K3 yaitu Melengkapi APD untuk karyawan, Membangun Kesadaran dalam menggunakan APD, Melaksanakan pengarahan untuk K3, Mengevaluasi kondisi
APD Menjaga kebersihan lingkungan dan Memberikan perlindungan pengobatan terhadap karyawan
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memberi kebebasan kepada karyawan dalam membentuk serikat pekerja.
Kebebasan tersebut tertuang dalam Surat Nomor : 013/TBMAK/DIR/SP/III/2013. Hasil wawancara dengan Kabag Umum dan Keuangan (Samuel Marewa) menegaskan bahwa
memang serikat pekerja belum terbentuk namun pihak perusahaan tidak melarang jika karyawannya ikut dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Memenuhi PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2019 – 2021. Dokumen peraturan perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat Nomor : KEP.560/32/2019 Tanggal 10 Juli 2019, berlaku selama 2 tahun.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Hasil verifikasi terhadap daftar karyawan dengan melihat tanggal lahir, bahwa di PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya tidak
terdapat karyawan yang berusia di bawah umur, Usia termuda yaitu a.n Andika Prasetyo, tanggal lahir 12 Maret 2000 (20 th), Jabatan Mekanik Tractor. hasil wawancara dengan Kabag
Umum (Samuel Marewa) menegaskan bahwa penerimaan karyawan yang dilakukan oleh PT Teluk bintuni Mina Agro Karya tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku