LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 887/EQ.SHPK/XI/2018 LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap : Nama Auditee : KELOMPOK TANI HIJAU Alamat : Desa samaturu, Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara – Sulawesi Tenggara No. Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tanggal 15 Oktober 2018 Jenis Usaha : Hutan Hak Luas : ± 4 HA, Jumlah 2 Anggota Tanggal Pelaksanaan : 30 Oktober s.d 06 November 2018 Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT MEMENUHI SEHINGGA KELOMPOK TANI TUMBUH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU NO. 228/EQC-VLK/XI/2018. Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 Telp. : (0251) 7550722 Fax. : (0251) 7550724 Email : [email protected]Website : www.equalityindonesia.com Bogor, 26 November 2018 PT. EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK
14
Embed
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI ... Awal...BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 15 OKTOBER 2018 LUAS ± 4 HEKTAR, JUMLAH 2 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 887/EQ.SHPK/XI/2018
LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :
Nama Auditee : KELOMPOK TANI HIJAU
Alamat : Desa samaturu, Kecamatan Watunohu
Kabupaten Kolaka Utara – Sulawesi Tenggara
No. Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tanggal 15
Oktober 2018
Jenis Usaha : Hutan Hak
Luas : ± 4 HA, Jumlah 2 Anggota
Tanggal Pelaksanaan : 30 Oktober s.d 06 November 2018
Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT MEMENUHI SEHINGGA KELOMPOK TANI
TUMBUH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU NO.
228/EQC-VLK/XI/2018.
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016
g. Tim Audit : Ir. E. Gangga Permana
h. Tim Pengambil
Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI HIJAU
b. Surat Pembentukan : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani
Kelompok Tanggal 15 Oktober 2018.
c. Luas dan Lokasi : ± 9,0 Ha terletak di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi
Sulawesi tenggara.
e. Jumlah Anggota : 8 Anggota.
f. Alamat : Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kab. Kolaka Utara Prov
Sulawesi Tenggara
g. Pengurus :
1. Ketua : Kaharman
2. Sekretaris : Musuliadi
3. Bendahara : Zainuddin
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - -
Pertemuan Pembukaan 31 Oktober 2018
di Lasusua
1. Pertemuan dilaksanakan di Lasusua. 2. Perkenalan Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan ruang
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 7
lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.
3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
31 Oktober sd 05 November 2018
Di Lasusua dan lahan pemilik hutan hak
1. Tujuan Verikasi adalah melihat apakah auditee telah menerapkan prinsip-prinsip legalitas kayu.
2. Verifikasi kegiatan dilakukan untuk periode bulan Februari sd Oktober 2018.
3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016
Pertemuan Penutupan 06 November 2018
Di Lasusua
1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi.
2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan
laporan hasil audit. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan 19 November 2018
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah auditee dapat diberikan S-LK atau tidak.
(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/
PPHH/HPL.3/8/ 2016
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepemilikankayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.
1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 7
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah(alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)
MEMENUHI Dari 8 (delapan) orang anggota Kelompok Tani “Hijau”, 2 (dua) anggota memiliki dan menunjukkan dokumen bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) (Lulus), sedangkan 6 (enam) anggota lainnya (Tidak Lulus) karena memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) dan belum didukung dengan Surat Hasil Telaahan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari terkait dengan status lahan masing-masing anggota tersebut.
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.
NOT APPLICABLE
KT “Hijau” merupakan kelompok hutan hak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani dan bukan pemegang izin HGU serta tidak memiliki dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.
MEMENUHI Dari 8 (delapan) orang anggota Kelompok Tani “Hijau”, 2 (dua) anggota memiliki dan menunjukkan dokumen bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), dan 6 (enam) anggota berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT), dan seluruhnya telah dilampiri dengan peta/sketsa lahan. Sebagian besar batas-batas di lapangan telah dibatasi dengan parit kecil berukuran lebar antara + 50 cm s/d 100 cm, dengan kedalaman parit antara 30 cm s/d 60 cm. Sebagian lainnya juga dibatasi dengan batas tanaman tertentu (seperti pohon aren, kelapa, langsat, dan atau jenis tanaman kayu lainnya), serta jenis tanaman pagar tertentu yang telah menjadi kesepakatan secara umum di masyarakat setempat dan ditetapkan sebagai tanaman batas antar pemilik lahan, yakni dengan jenis tanaman puring. Sedangkan tanda batas lainnya yang merupakan batas alam adalah batas sungai dan jalan.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
NOT APPLICABLE
Kelompok Tani “Hijau” sejak dibentuk pada bulan Juli 2018 sampai dengan saat dilakukan kegiatan verifikasi (31 Oktober s/d 06 November 2018), khususnya pada areal (lahan) anggota yang telah ditetapkan berdasarkan “BA Kesepakatan Pembentukan Kelompok” dimana didalamnya terdapat perubahan jumlah dan nama anggota yang sebagian berbeda dengan jumlah dan nama-nama yang telah disepakati pada pembentukan kelompok bulan Juli 2018, belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu sehingga verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
1.1.3. Unit Kelola atas kayu yag berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 7
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Bukti pembayaran hak ne-gara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
NOT APPLICABLE
Kelompok Tani “Hijau” sejak dibentuk (Juli 2018) sampai dengan saat dilakukan kegiatan verifikasi (31 Oktober s/d 06 November 2018) ini belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ; Selain itu, tanaman yang saat ini tumbuh di atas lahan hutan milik anggota merupakan tanaman hasil budidaya, umumnya (sebagian besar) terdiri dari beberapa jenis yaitu : Jati (Tectona grandis), Jabon (Anthocephalus sp), dan Jati putih (Gmelina arborea) ; dan jenis tanaman berkayu lainnya antara lain seperti : Durian (Durio sp). Sehingga tidak ada kewajiban pembayaran PSDH/DR maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok
Akte atau dokumen pembentukan kelompok
MEMENUHI Tersedia Dokumen Pembentukan Kelompok Tani berupa Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok bermaterai yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2018.
Internal audit anggota kelompok
MEMENUHI Terdapat dokumen hasil internal audit untuk seluruh anggota kelompok yang dilaksanakan oleh KPH Unit XVI Patampanua Selatan Kab. Kolaka Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2018.
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
NOT APPLICABLE
Kelompok Tani “Hijau” sejak dibentuk (Juli 2018) sampai dengan saat dilakukan kegiatan verifikasi (31 Oktober s/d 06 November 2018) ini belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, serta belum pernah mendapatkan sertifikat legalitas kayu (S-LK), sehingga belum mendapatkan hak untuk menerapkan tanda V-legal pada prdoduk kayu hasil tebangannya, dengan demikian maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan melakukan penyusunan pedoman/prosedur K3.
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki peralatan K3.
c. Catatan kecelakaan kerja
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja.
K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 7
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki Dokumen KKB atau PP.
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan arsip biodata terhadap 8 anggota Kelompok Tani ”Hijau” berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak ada anggota kelompok tani yang berusia dibawah 18 tahun.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).
3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
MEMENUHI Auditee telah menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani pada tanggal 1 November 2018, dan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara dinyatakan telah memenuhi ketentuan penyusunan SPPL sesuai dengan Peraturan Menteri Lngkungan Hidup No. 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan. Pernyataan tersebut dinyatakan dalam surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara No. 660/17/PPLH/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan (Hopif Nuryadin, ST).
3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
NOT APPLICABLE
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Kelompok Tani “Hijau” dibuat dan ditandatangani tanggal 1 November 2018, sehingga belum ada implementasi di lapangan maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
b. Bukti pelaksanaan pe-ngelolaan dan pemantauan lingkungan
NOT APPLICABLE
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Kelompok Tani “Hijau” dibuat dan ditandatangani tanggal 1 November 2018, sehingga belum ada implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 7
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/
PPHH/HPL.3/8/ 2016
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN
DOKUMEN KETERANGAN
A. Dokumen Kelembagaan
1 Surat Pembentukan Kelompok
ada Auditee memiliki dokumen Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani di atas kertas bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan mengetahui Kepala Desa.
2 Struktur Organisasi dan Kepengurusan
ada � Struktur organisasi Kelompok Tani Hijau telah terbentuk dan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari seluruh anggota yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani “Hijau” dan diketahui oleh Kepala Desa Samaturu.
� Susunan pengurus terdiri dari :
Ketua : Kaharman
Sekretaris : Musmuliadi
Bendahara : Zainuddin
3 Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK
ada Auditee telah memiliki komitmen tertulis mengenai pelaksanaan VLK sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/Set/4/2016 tentang standard dan pedoman penilaian kinerja PHPL dan VLK. Komitmen tersebut tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani “Hijau”.
4 Aturan untuk mengendalikan anggotanya :
ada Tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani “Hijau”.
B. Dokumen yang mencakup persyaratan dalam standar VLK
1 Nama dan informasi setiap anggota,
ada Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi : nama anggota, alamat, dan luas pemilikan lahan dan jumlah dan jenis tanaman kayu yang terdapat di lahan.
2 Rekaman kegiatan ada Rapat anggota
3 Sketsa lahan ada Tersedia sketsa lahan 8 anggota kelompok tani dengan batas yang jelas di lapangan.
4 Bukti kepemilikan lahan
ada � Sertifikat Hak Milik dari BPN.
� Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang ditandatangani oleh Ketua kelompok tani dan mengetahui Kepala Desa.
5 Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan
Tidak ada
6 Dokumen Internal Audit
ada Tersedia dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Hak yang dilakukan oleh KPH Unit XVI Patampanua Selatan Kabupaten Kolaka Utara sebagai pendamping KT ”Hijau” terhadap seluruh
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 7
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN
DOKUMEN KETERANGAN
anggota kelompok tani sebesar 100% yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2018.
7 Daftar anggota dan KTP
ada Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
8 Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
ada Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani ”Hijau” dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara untuk mendapatkan pengesahan.