Pengumpulan Data Penyajian Data Penarikan Kesimpulan Reduksi Data BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi desa atau dengan sebutan nama lain desa/desa adat telah diatur secara khusus, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga lebih menempatkan desa sebagai fokus dari desentralisasi. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya Undang-Undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Undang-Undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBNP 2015 untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa 1
16
Embed
Pengumpulan DataPenyajian Data BAB Ieprints.umm.ac.id/33804/2/jiptummpp-gdl-wawanpirdi-44727-2-bab_i.pdf · masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Undang-Undang Desa juga
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pengumpulan DataPenyajian DataPenarikan KesimpulanReduksi DataBAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan
secara signifikan. Dari sisi regulasi desa atau dengan sebutan nama lain desa/desa
adat telah diatur secara khusus, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang juga lebih menempatkan desa sebagai fokus
dari desentralisasi. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan
pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola
pemerintahannya. Pada hakikatnya Undang-Undang Desa memiliki visi dan
rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.
Undang-Undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap
desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah
yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam
anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses
pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan
efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik
yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan
dan korupsi.
Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari
Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan dana yang lebih besar pada
APBNP 2015 untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa
1
2
dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi
yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan
tingkat kesulitan geografis.
Pemerintah pusat dan DPR memiliki komitmen yang kuat terkait kebijakan
ini, yang dibuktikan dengan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp.
20,7 triliun dalam APBN-P 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa1di seluruh
Indonesia. Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera
tersalurkan secara merata ke seluruh desa-desa dan dapat dikelola dengan baik
oleh pemerintah desa terkait demi meningkatkan pembangunan di desa,
pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran
dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa
sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan
dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM Mekanisme
Penyaluran Dana Desa Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa melalui
mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut,
maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan
11 Jumlah desa mengacu pada Permendagri no. 39 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah
3
jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%),
dan angka kemiskinan (50%)2. Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan
tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program
yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
Ada 420 Kabupaten/Kota atau 96,77% dari seluruh Kabupaten/Kota se-
Indonesia yang seharusnya menerima transfer Dana Desa pada Tahap I, namun
ada 14 Kabupaten/Kota yang belum menerima alokasi Dana Desa dari pemerintah
pusat karena memang belum menyerahkan Peraturan Bupati/Walikota sebagai
syarat utama transfer Dana Desa3. Kabupaten/Kota yang belum menerima transfer
dana desa tahap I adalah Kabupaten Kepahiang (Bengkulu), Kabupaten
Majalengka (Jawa Barat), Kota Batu (Jawa Timur), Kabupaten Konawe
Kepulauan (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Merauke, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Puncak,
Kabupaten Puncak (Papua), dan Kabupaten Teluk Bintuni (Papua Barat). Sampai
batas waktu terakhir 30 juni 2015, daerah-daerah tersebut diketahui belum
menyerahkan peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa sebagai syarat
transfer dana desa.
22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
33 http://nasional.republika.co.id/download tanggal 9 September 2015 jam 14.20 WIB