PENGUKURAN KINERJA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KELOMPOK VII ADE KURNIAWAN EKA SUSILAWATI HERMAN MARLINA
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGUKURAN KINERJA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KELOMPOK VII
ADE KURNIAWAN
EKA SUSILAWATI
HERMAN
MARLINA
PENGERTIAN KINERJAKinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi, organisasi yang tertuang dalam strategic planing organisasi (Bastian, 2006, h.274)
Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Ardi Hamzah, 2008)
INDIKATOR KINERJA Penilaian kinerja adalah penentuan secara
periodik efektivitas suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memberikan motivasi pada setiap karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar tercapainya tujuan dari organisasi tersebut (Mulyadi, 2001:415).
INDIKATOR KINERJAMENURUT MAHSUN (2006,H.77)
Indikator Masukan (Input)
Indikator Proses (Process)
Indikator Keluaran (Output)
Indikator Hasil (Outcome)
Indikator Manfaat (Benefit)
Indikator Dampak (Impact)
TUJUAN PENGUKURAN KINERJA
Tujuan dilakukan pengukuran kinerja disektor publik sesuai dikemukakan Mahmudi (2005, h.14) yaitu: Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan
organisasi. Menyediakan sarana pembelajaran
pegawai. Memperbaiki kinerja periode berikutnya. Memberikan pertimbangan yang
sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward and punishment.
Memotivasi pegawai. Menciptakan akuntabilitas publik.
MANFAAT PENGKURAN KINERJA Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan
untuk menilai kinerja manajemen. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan. Untuk memonitor dan mengavaluasi pencapaian kinerja dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem.
Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara
objektif (Mardiasmo, 2004, h.122).
PENGUKURAN KINERJA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Boisclair (2008) menyatakan bahwa value for
money digunakan dalam meneliti kemampuan organisasi pemerintah untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dan mengontrol biaya dengan memastikan bahwa sumber daya yang dikelola atau input yang digunakan dengan biaya terendah dan kegiatan diselenggarakan secara efisien.
Penilaian kinerja dengan konsep value for money mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Teknik Analisis Data yang biasa di pakai adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.
ANALISIS KUANTITATIF Merupakan analisis dengan melakukan
perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk menilai kinerja atas penerimaan pajak dan retribusi daerah value for money.
Perhitungan tersebut diuraikan sebagai berikut: Rasio Ekonomi.
Adapun kriteria ekonomis penilaian kinerja keuangan menurut Mahsun (2006), yaitu:
π πππππ ππ πππππ¦ππ’ππ‘π’πππππ’πππ’π‘ πππππππ‘ππ’π ππ‘ππππ’π π hπ·πππππ΄πππππππππππ¦ππ’ππ‘π’πππππ’πππ’π‘ πππππππ‘ππ’π ππ‘ππππ’π π hπ·ππππ
π₯100%
ANALISIS KUANTITATIF (LANJUTAN) Rasio efisiensi
Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun
1996 yaitu.
π΅πππ¦π π¦πππππππππ’ππππππ’ππ‘π’πππππ’πππ’π‘ πππππππ‘ππ’π ππ‘ππππ’π π hπ·πππππ πππππ ππ π πππππππππππππππππ‘ππ’π ππ‘ππππ’π π hπ·ππππ
π₯100%
ANALISIS KUANTITATIF (LANJUTAN) Rasio efektivitas
Adapun kriteria efektivitas penilaian kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yaitu.
π πππππ ππ π πππππππππππππππππ‘ππ’π ππ‘ππππ’π π hπ·ππππππππππ‘ππππππππππ πππππππ‘ππ’π ππ‘ππππ’π π hπ·ππππ
π₯100%
ANALISIS KUALITATIF Analisis kualitatif berupa keterangan atau
penjelasan yang bersifat memperkuat atas hasil yang diperoleh dari analisis kuantitatif yang nantinya dapat memberikan penjelasan terhadap kesimpulan yang didapatkan dan mempermudah dalam mengambil suatu keputusan.
CONTOH KASUSβ’ Rasio Ekonomi.
Sumber: PENILAIAN KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.
Berdasarkan tabel di atas, rasio ekonomi mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Rasio ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 94,04 persen, sedangkan rasio ekonomi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 63,50 persen.
RASIO EFISIENSI
Sumber: PENILAIAN KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.
Berdasarkan tabel di atas, rasio efisiensi mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Semakin rendah rasio, menunjukkan kinerja yang semakin efisien. Rasio efisiensi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 5,52 persen dan rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 14,09 persen.
RASIO EFEKTIFITAS
Sumber: PENILAIAN KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.
Berdasarkan tabel di atas rasio efekvitas cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, kecuali tahun 2010 yang mengalami penurunan namun tetap dalam kriteria sangat efektif. Rasio efektivitas terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 101,01 persen, sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 116,76 persen.
15
Related Documents
