Penguatan Pem.gampong Pak Suryadi

SEBAB TIDAK BERDAYA GAMPONG

MANAJEMEN PEM. GAMPONG

KEWENANGAN YG DAPAT DILIMPAHKAN KEPADAGAMPONG (PERMENDAGRI NO.30/2006+OTSUS)Bidang Pertanian dan ketahanan pangan;Bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;Bidang kehutanan dan perkebunan;Bidang perindustrian dan perdaganganBidang kooperasi dan usaha kecil dan menengah;Bidang penanaman modal;Bidang tenaga kerja dan transmigrasi;Bidang kesehatan;Bidang pendidikan dan kebudayaan;Bidang sosial;Bidang penataan ruang;Bidang pemukiman /perumahan;Bidang pekerjaan umum;Bidang perhubungan;Bidang lingkungan hidupBidang politik dalam negeri dan administrasi publikBidang otonomi desa;

Bidang perimbangan dan keuangan;Bidang tugas pembantuan;Bidang pariwisata;Bidang pertanahan;Bidang Kependudukan dan catatan sipil;Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, dan pemerintahan umum;Bidang perencanaan;Bidang penerangan/informasi dan komunikasi;Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;bb bidang pemuda dan olahraga;Bidangn pemberdayaan masyarakat desa;Bidang statistik;Bidang arsip dan perpustakaan;Bidang pelaksanaan Syariat Islam; danBidang pelaksanaan adat.

PEMERINTAHAN GAMPONG PEMERINTAH GAMPONG DAN TUHA 4 PERANGKAT GAMPONG SEKRETARIS GAMPONG PNSDIANGKAT SEKDA A.N. BUPATI PERANGKAT GAMPONG LAINNYA DIANGKAT OLEH KEUCHIEK

PEMERINTAHAN GAMPONG KEUCHIEK DAN PERANGKAT GAMPONG MATERI YG PERLU DIATUR THP PERANGKAT GAMPONG USIA MIN DAN MAX DPT DIANGKAT JADI PERANGKAT GAMPONG KEWAJIBAN DAN LARANGAN THP PERANGKAT GAMPONG KEDUDUKAN KEUANGAN MEKANISME KERJA DAN PERTANGGUNG-JAWABAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA LARANGAN THP KEUCHIEK

KEDUDUKAN KEUANGAN KEUCHIEK DAN PERANGKAT GAMPONGPASAL 27 PP 72 Tahun 2005 :Penghasilan tetap dan tunjangan lainnyaKeuchiek dan Perangkat Gampong diatas atau sejajar UMR

Penghasilan Tetap : Beban APBK (DAU)

Tunjangan Lainnya : Beban APBG (PAD & ADG)

TUHA PEUET GAMPONGKEDUDUKANUNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONGFUNGSILEGILASI (MENETAPKAN PER.GAMP BERSAMA KEUCHIEKPENAMPUNGAN DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKATPENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEM. GAMPONGWEWENANG (ADA 6)HAK (ADA 2)KEANGGOTAANSYARAT ANGGOTA :WAKIL KEDUDUKAN GAMP (UNSUR ULAMA, ADAT, PEMUKA MASYARAKAT DAN CERDIK PANDAI)PENETAPAN ANGGOTA :DITETAPKAN DENGAN CARA MUSYAWARAH DAN MUFAKATJUMLAH :5-11 ORANG (SESUAI LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, KEMAMPUAN KEUANGAN GAMPONG)MASA JABATAN :6 TAHUN (DAPAT DIANGKAT/DIUSULKAN KEMBALI UNTUK 1 (SATU) KALI MASA JABATAN BERIKUTNYA).PIMPINAN TUHA PEUET :1 ORANG KETUA , 1 ORG WAKIL KETUA,1 ORG SEKRETARISHAK ANGGOTA : ( ADA 5 )KEWAJIBAN ANGGOTA : ( ADA 8 )LARANGAN : ( ADA 5 )RAPAT TUHA 4QUORUM : 2/3 ANGGOTA HADIRKEPUTUSAN : DARI JMLH ANGGOTA YG HADIR + 1KEUANGANDARI APBGSESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN GAMPONG

KEUANGAN GAMPONGPENDAPATAN ASLI GAMP :

PAJAK DAERAH :

RETRIBUSI DAERAH :

BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN : ADG DAU DIKURANGI BELANJA PEGAWAI BAGI HASILSTANDAR GAJI PERANGKAT : SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATENPUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN : BERDASARKAN URUSAN KAB/KOTA YANG DISERAHKAN KE PEM.GAMPONGRELATIF KECILDILIHAT/DIEVALUASI KEMBALIMINIMAL 10% KE GAMP. PENGHASILPRESENTASE DITETAPKAN DAERAHMINIMAL 10 %

APBGGAMBARAN RENC.PEM.GAMP SETIAP TAHUNANGGARAN YANG MENCAKUP SELURUH PEMBIAYAANPENYELENGGARAAN PEMERINTAH GAMPONGSTRUKTUR APBGPENERIMAAN : SISA PERHITUNGAN TAHUN LALUPENDAPATAN ASLI GAMPONGPENDAPATAN DARI OTONOMI KAB.YG DIATUR GAMPONGBAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSIBAGIAN DARI DANA PERIMBANGANBANTUAN PEM. PUSAT/PROV/KAB/KOTAPENDAPATAN LAINPENGELUARAN :BELANJA APARATUR DAN TUHA PEUTBELANJA PEMERINTAHANBELANJA BARANGBELANJA PUBLIK DAN PEMB.MASYARAKATBELANJA LAIN

INGUB NO.04/INSTR/2006Akumulasi DanaDana ADG yg diterima GampongPerencanaan Penggunaan ADGBIN - WASDibagi rata I 60%Sisanya 40% dibagi-bagi Gamp Miskin, Terpencil, Pantai, Pendidikan rendah, Kesehatan, dsb30 % utk biaya aparatur, operasional, Administratif70 % Belanja Publik dan Pemberdayaan MasyarakatTuha Peuet GampongLembaga KemasyarakatanMasyarakatTem Kab/ Kota Pemda Organisasi LainTem Fasilitator Kecamatan Camat - MasyarakatPlapor AdministratifEvaluasi keberhasilan oleh Camat

Pemantapan Kerangka Aturan

Penetapan Peraturan Perundang-undangan Penetapan Pedoman PelaksanaanFasilitasi Penetapan QanunEvaluasi Pelaksanaan Peraturan

2. Penguatan Kelembagaan

Penetapan Standarisasi Sarana dan PrasaranaPeningkatan Tertib Administrasi dan Tata Naskah Pelimpahan Urusan Pemerintahan/ KewenanganPengelolaan Keuangan dan Kekayaan GampongLanjutan

3. Penguatan Kapasitas Aparatur

Orientasi Pelaksanaan Peraturan Per UUBimbingan Teknis dan PelatihanEvaluasi Kinerja dan Sistem PelaporanPemberian Penghargaan dan SanksiLanjutan

1. Pemerintah Kabupaten /Kota

Orientasi Pelaksanaan Peraturan Per UUBimbingan Teknis dan PelatihanEvaluasi Kinerja dan Sistem PelaporanPemberian Penghargaan dan Sanksi

2. Pemerintah Kecamatan/Camat Fasilitasi dan Pengawasan

Penyusunan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchiek ;Adm Tata Pemerintahan Gampong ;Keuangan dan Aset Gampong ;Pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah yg diserahkan kepada Gampong ;Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan ;Pelaksanaan Tugas Keuchiek dan Perangkat Gampong ;Penyelenggaraan Tantibum di Gampong ;Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan ;Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatuf ;Kerjasama Antar Gampong dan Kerja sama dengan Pihak Ketiga ;Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Gampong ;Kerjasama Antar Lembaga Kemasyarakatan di Gampong ;Bantuan Teknis Kepala Lembaga Kemasyarakatan di Gampong ;Koordinasi Unit Kerja Lembaga Pemerintahan dalam Pengembagan Lembaga Kemasyarakatan di Gampong ;

Lanjutan

Nomor 27: Penetapan Penegasan Batas Gampong ;

- Nomor 28: Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa Menjadi Kelurahan ;

Nomor 29: Pedoman Pembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;

Nomor 30: Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota Kepada Desa ;

Nomor 31: Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;

Nomor 32: Pedoman Administrasi Desa ;

Nomor 4: Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;

- Nomor 35: Pedoman Umum Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; Nomor 37: Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; Nomor 66: Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota Kepada Desa ; Nomor 31: Pedoman Perencanaan Gampong ;

KEWENANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN QANUN TENTANG GAMPONG PEMERINTAH PROV :MENYUSUN & MENETAPKAN QANUN ACEH TTG PILCHIKSUNGFASILITASI PENYUS.PERDA KAB/KOTAPENGAWASAN TERHADAP QANUN KAB/KOTAPEMERINTAH KAB/KOTA:MENYUSUN & MENETAPKAN QANUN TTG GAMP PLG LAMA 2 TH SEJAK DITETAPKAN UUPAQANUN WAJIB DILAPORKAN KPD GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DI DAERAH, PLG LAMBAT 14 HARI SETELAH DITETAPKANKAB/KOTA MEMFASILITASI (PEDOMAN,

*********