PENGUATAN FUNGSI KELITBANGAN DI … DAN PENGANGGARAN DOKUEMN PENG-ANGGARA N RKA RINCIAN APBD MASYARAKAT BERDAULAT DOKUMEN PERENCANAAN RPP PUPK 1. RPJPD 2. RPJMD 3. RKPD PELAYANAN URUSAN

PENGUATAN FUNGSI KELITBANGAN DI DAERAH DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh:

Dr. NURDIN, S.Sos, MSi

Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian danSistem dan Prosedur serta Kinerja ASN , Sekretariat BPP Kementerian Dalam Negeri

Hp/WA. 085210420329

Email: [email protected]

Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang

Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan

PerUUan.

TUGAS DAN FUNGSI BADAN LITBANG

TUGAS

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran litbang;

2. Pelaksanan penelitian dan pengembangan;

3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan;

4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan litbang;

5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;

6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan litbang pemerintah daerah;

7. Pelaksanaan administrasi Badan Litbang; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

7 JENIS KELITBANGAN UTAMA

NO JENIS KELUARAN

1 Penelitian Rekomendasi

2 Pengkajian

Rekomendasia. Strategis

b. Aktual

c. Kompetitif

3 PengembanganNaskah Akademis dan Ranc. Regulasi

Pemodelan Kebijakan/Program

4 PerekayasaanPedoman Umum/Teknis Pelaksanaan

Model Kebijakan/Program

5 PenerapanUji coba Model Kebijakan/Program pada daerahpercontohan

6 PengoperasianPenerapan Model Kebijakan/Program secaralebih luas/menyeluruh dan pendampingan

7 Evaluasi Kebijakan RekomendasiLanjut dengan perbaikan

Dicabut/Diberhentikan

UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah:

▪ Balitbangda sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang litbang (Pasal 219).

agar pelaksanaan kelitbangan lebih terkonsentrasi dan berdayaguna.

▪ Balitbangda sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah

dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya

saing daerah Bab XXI (Pasal 386 – 390)

UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Balitbangda berperan menyediakan naskah akademis berbasis ilmiah sebagai

bahan baku Perda dan Perkada guna efektifitas dan meminimalisir kebijakan

daerah yang bermasalah.

PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan Badan

Litbang berdasarkan tipologi daerah.

PP 12/2017 tentang Binwas Pemda, Penelitian dan Pengembangan merupakan

salah satu bentuk pembinaan umum dan teknis oleh Pemerintah Pusat dan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah

PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk peningkatan

kinerja pemerintah daerah berbasis inovasi.

DUKUNGAN REGULASI

KEBIJAKAN PENGUATANBADAN LITBANG

Mendorong:• kebijakan dan

perencanaan

daerah berbasis

Riset

• Inovasi Daerah

PENGUATAN KELITBANGAN DAERAH

PENGUATAN PROGRAM

PENGUATAN SDM

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Sinergi kelitbangan Pusat-Daerah

PEMANTAPAN SISDUR

KEGIATAN PENDUKUNG

Dibuat oleh Dr. Nurdin, S.Sos, M.SiBalitbang - KemendagriDAERAH

MENCARI POSISI KELITBANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DOKUEMN PENG-ANGGARAN

RKARINCIAN APBD

MASYARAKAT BERDAULAT

DOKUMEN PERENCANAAN

RPP PUPK

1. RPJPD2. RPJMD3. RKPD

PELAYANAN URUSAN

PEMERINTAH-AN

KONKUREN YANG

MENJADI KEWENANGAN DAERAH

4. RAPBD5. APBD

1. KELITBANGAN2. REPLIKASI INOVASI

Dibuat oleh Dr. Nurdin, S.Sos, M.SiBalitbang - KemendagriDAERAH

DASHBOARD LABORATORIUM INOVASI DAERAH

(1)

E-Kelembagaan

E-Journal

E-Research

E-Layanan(2)

Inovasi Daerah(Modeling)

E-Funding

PORTAL-SIKPDN

• Chatting

• Social Media

• Transfer Data

• Data by Name by

• Institusi

• Data Angka Kredit Peneliti

• Informasi Diklat Peneliti(Pertama & Lanjutan)

• Jabatan/ Pangkat peneliti

• Peningkatan KompetensiPeneliti

• Jumlah Iinovasi Daerah

• Indeks Inovasi Daerah

•Replikasi Inovasi Daerah

• Smart City

•City Branding

• E-Research

• Tahapan Kelitbangan Sesuai dg Permendagri 17/2016

• Quick Survey

• Jaringan Resource Kelitbangan

Menu Kelitbangan

InovasiDaerah

JaringankomunikasiKelitbangan

SistemInformasi

Peneliti BPP dan BPPD

E-Kelembagaan/E-Kepegawaian(Integrasi kedalam Dashboard)

Urusan Pemerintahan

UU23

Kewenangan UU23

Indikator Beban Kerja

UrusanTipologi OPD Struktur OPD ASN Pemda

Fasilitas Sistem Informasi Peneliti dan ASN yang bekerja pada BPP dan BPPD/Unit Kerja Penelitian

(Integrasi Data yang sudah ada)

Jenis SDM:1. JFT: Peneliti, Perekayasa, Analisis Kebijakan2. JPT, JA (Administrator, Pengawas, Pelaksna)3. Fasilitator Inovasi Daerah

Data by Name by• Institusi• Kepakaran• CV peneliti• Karya Tulis• Data Angka Kredit Peneliti• Tanggal angka kredit• Informasi Diklat Peneliti (Pertama & Lanjutan)• Jabatan/ Pangkat peneliti• Peningkatan Kompetensi Peneliti dan tenaga

kelitabngan lainnya

Penyiapan Fasilitator Inovasi

Daerah

• Penyiapan Standar

Kompetensi dan Kualifikasi

• Penyiapam mekanisme

rekrutmen

• Sertifikasi

• Peltihan

• Penetapan

• Sistem Kerja

• Salary

alamat: www//otda.go.id

Username: bpd.daerah contoh: bpd.bandung.barat

Pasword: qwerty

Fasilitas Menu E-Research

• Tahapan Kelitbangan– ICP– TOR– RDIS– Kunjungan Lapangan– Draf Laporan Penelitian– Laporan Akhir Penelitian– Executive Summary– Nodin Menteri

• Quick Survey– Dynamic Question– Combo box– Grafik Statistik

• Kerjasama Kelitbangan– Form Kejasama Kelitbangan– Nama, Instansi, dan Nominal Kerjasama kelitbangan, Thema Riset, Judul Riset, pemanfaatan,

penilaian hasil riset , penghargaan riset– Fasilitasi Proses Research Pusat dan Daerah secara elektronik

Tampilan E-Research

E-Journal (Integrasi kedalamDashboard)

Jurnal Terakreditasi

Nasional

Jurnal Terakreditasi Internasional

FASILITAS JARINGAN KOMUNIKASI KELITBANGAN

• Home

• Profile

• Group

• Send Email

• Pesan Pribadi

• Tema Kelitbangan yang dibahas

• Jaringan Peneliti Pusat dan Seluruh BPPD RI

• E-funding

E-Funding

Penyebaran Informasi

Hibah Penelitian

Pendaftaran Proposal

Hibah

Seleksi Penerima

Hibah

Pengumuman Penerima

Hibah

Monitoring dan Evaluasi

Hibah

FASILITASI INOVASI DAERAH

• Penyusunan Indikator Inovasi Daerah (seluruhkementerian KL Teknis)

• Innovation Hub (bisa lebih detail?)

• Database Inovasi Daerah

• Replikasi Inovasi

• Indeks Inovasi Daerah• evaluasi dan penilaian inovasi daerah berbasis partisipasi masyarakat.

• Peraturan tentang inovasi daerah