PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.) Oleh: Shubhan Shodiq NIM. 11140430000062 PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1440 H/2018 M
131
Embed
PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI ......Penulis sependapat apabila dana haji dapat diinvestasikan, karena jika dibiarkan begitu saja akan tidak produktif dan berpotensi inflasi.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Oleh:
Shubhan Shodiq
NIM. 11140430000062
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2018 M
Scanned with
v
ABSTRAK
Shubhan Shodiq. NIM 11140430000062. PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK
INVESTASI INFRASTRUKTUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF. Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/2018 M.
xv + 79 halaman 30 halaman lampiran.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai hukum penggunaan dana haji
untuk investasi dibidang infrastruktur dalam sudut pandang hukum Islam dan
hukum positif. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di
dunia. Di Indonesia, sebagai implementasi dari syarat istita’ah, bagi calon Jemaah
haji yang hendak mendaftar haji, pemerintah mewajibkan membayar sejumlah uang
yang disebut dengan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Akumulasi dana yang terkumpul mencapai triliunan rupiah, hal ini sangat potensial
untuk dikembangkan dan jika didiamkan begitu saja akan berpotensi terjadi inflasi.
Disisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan anggaran yang
cukup besar guna mensukseskan program pemerintah dalam pembangunan
infrastruktur.
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif
(penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sesuai dengan karakteristik kajiannya,
maka penelitian ini menggunakan metode library research (kajian kepustakaan)
dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-
undang (statutory approach), dan pendekatan perbandingan (comparative
approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti, dalam hal ini Undang-
Undang yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan haji. Sedangkan pendekatan
perbandingan dilakukan untuk membandingkan aturan yang diatur dalam hukum
Islam dan hukum positif.
vi
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh suatu kesimpulan bahwa
Hukum Islam dan Hukum Positif memberikan peluang dana haji untuk
diinvestasikan. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam hukum Islam dan
hukum Positif, diantaranya mengenai penanggung jawaban akibat kerugian
investasi dan kebolehan penggunaan dana haji dibidang investasi infrastruktur.
Hukum positif berdasarkan UU No.34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Haji menyatakan kerugian akibat investasi merupakan tanggung jawab Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) apabila ditimbulkan atas kesalahan atau
kelalaian dalam pengelolaannya. Sedangkan dalam hukum Islam yang diwakili
hasil Bahstsul Masail Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama 2017 menyatakan
risiko kerugian merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, hukum positif
tidak menyatakan secara langsung kebolehan investasi dibidang infrastruktur,
investasi yang dibolehkan hanya apabila sesuai dengan prinsip syariah dengan
mempertimbangkan aspek keamanan, kehatian-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
Sedangkan hukum Islam yang diwakili hasil Munas NU menyatakan dana haji
boleh diinvestasikan dibidang infrastruktur.
Penulis sependapat apabila dana haji dapat diinvestasikan, karena jika
dibiarkan begitu saja akan tidak produktif dan berpotensi inflasi. Akan tetapi, dalam
hal kebolehan penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur pemerintah
penulis tidak sependapat. Melainkan harus adanya kerelaan dari calon Jemaah haji
atau digunakan dibidang infrastruktur yang berkaitan langsung dengan Jemaah haji.
Kata Kunci : Dana Haji, Investasi, Infrastruktur, Hukum Islam, Hukum Positif
Pembimbing : Ummu Hanna, Lc.,MA
Dr. Muh.Fudhail Rahman, Lc.,MA.
Daftar Pustaka : Tahun 1983 s.d Tahun 2016
Jumlah Buku : 48
Jumlah Jurnal : 2
Surat Kabar : 7
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan tugas akhir
jurusan perbandingan mazhab dan hukum, fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Saya senang dapat membuat karya tulis ini, walaupun hanya berupa tugas
akhir. Mudah-mudahan ini merupakan langkah awal saya untuk dapat menulis
berbagai disiplin ilmu agama, amin.
Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung,
membantu serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada
kesempatan yang berharga ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan
sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi, M. Si. selaku Ketua Program Studi
“Zuhair bin Harb telah bercerita kepadaku, ia berkata Yazid bin Harun telah
bercerita kepadanya, ia berkata Rabi’ bin Muslim al-Qursiy telah bercerita
kepadanya dari Muhammad bin Ziyad, dari Abi Hurairah ra, dia berkata, “
Rasulullah SAW pernah berkhotbah dihadapan kami. Beliau mengatakan,
‘Saudara-saudara!’ Sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian. Karena
itu, berhajilah!’ Ada orang bertanya, ‘Apakah tiap tahun wahai Rasulullah?’,
Rasulullah diam, sehingga orang tersebut bertanya sampai tiga kali. Setelah itu
Rasulullah SAW bersabda,” Seandainya aku jawab ya, maka haji itu tentu wajib
bagi setiap tahun, lalu akhirnya kalian tidak mampu melaksanakannya.’ Beliau
berkata lagi, ‘jangan kamu tanyakan apa yang tidak aku sebutkan, karena
celakanya orang-orang sebelum kamu dulu karena banyak bertanya dan mereka
tidak mematuhi para Nabi mereka. Apabila aku perintahkan sesuatu kepada
kalian, maka laksanakanlah menurut kemampuanmu, dan apabila aku melarang
sesuatu terhadap kalian, maka tinggalkanlah” (H.R. Muslim)
Ibadah haji memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi
horizontal. Haji yang memiliki dimensi vertikal merupakan aktivitas seseorang
yang berhubungan langsung kepada Allah. Di sini antara hamba dengan Allah
tidak seorang pun mengetahuinya. Sebab hal tersebut berkaitan dengan hati, ruh
dan perasaan hamba. Tingkat ketakwaan dan keikhlasan dalam melaksanakan
ibadah haji hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh orang tertentu. Dia
menyembah Kakbah yang terbuat dari batu ataukah semata menyembah Allah,
mengagungkan air zamzam yang bisa menyembuhkan penyakit ataukan
mengakui kebesaran Allah, dan meyakini keberkahan jabal rahmah dalam
mendapatkan jodoh ataukah hanya Allah penentu jodoh seseorang, merupakan
rahasia antara hati, ruh, dan perasaan hamba dengan Allah. Inilah haji sebagai
dimensi ritual atau ibadah vertikal atau disebut sebagai hablun minallah.4
Haji merupakan ibadah sosial dalam konteks kegiatan yang menghadirkan
Jamaah dari berbagai negara di dunia. Mereka bertemu di Tanah Suci melakukan
4 Ali Rokhmad dan Abdul Chaliq, Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental,
(Jakarta: Media Dakwah, 2015), h.50-51.
4
serangkaian keguatan ibadah dan perjalanan. Disinilah banyak terjadi kontak
hubungan langsung antar sesama manusia (hablun minannaas). 5
Haji merupakan rukun Islam yang tidak wajib dilakukan oleh setiap
Muslim, kecuali bagi mereka yang mampu (istita’ah). Beberapa kategori orang
yang dianggap mampu diantaranya :
a. Memiliki kelebihan harta dan tidak terhalang keperluan yang jelas. Terhalang
keperluan yang jelas, misalnya ketika hendak mendaftar sebagai calon Jemaah
haji ternyata ada saudara yang membutuhkan bantuan untuk berobat, atau
tiba-tiba terkena musibah dan sebagainya.
b. Negara menjamin perjalanan yang aman bagi para Jemaah haji. Artinya, jalur
transportasi baik di negara asal maupun di Tanah Suci lancar dan aman.
c. Kondisi fisik dalam keadaan sehat.6
Di Indonesia, sebagai implementasi dari syarat istita’ah, pemerintah
mewajibkan pembayaran sejumlah uang tertentu bagi calon Jemaah haji untuk
mendapatkan kuota haji. Peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan
terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Berdasarkan amanat Undang-
Undang no.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolahan
keuangan haji ditangani lembaga khusus yang bernama Badan Pengelola
Keuangan Haji (disingkat BPKH). BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji
yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan
pertanggungjawaban Keuangan Haji.7
Data BPKH sebagaimana penulis kutip melalui surat kabar kompas.com
menunjukkan, dana haji yang terkumpul per 30 Juni 2017 mencapai angka Rp
99,34 triliun. Jumlah ini terdiri atas nilai manfaat sebesar Rp 96,29 triliun dan
dana abadi umat sebesar Rp 3,05 triliun. Dari perincian itu, dana haji yang
diinvestasikan memberi manfaat berupa subsidi biaya Ongkos Naik Haji (ONH)
sebesar 50 persen. Total biaya haji yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 68
5 Ali Rokhmad dan Abdul Chaliq, Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental,
(Jakarta: Media Dakwah, 2015), h.54. 6 Moh.Nafi, Haji dan Umrah Sebuah Cermin Hidup, (Jakarta : Erlangga, 2015), h.,24-26. 7 Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
5
juta per calon jemaah. Dengan subsidi tersebut, berkurang setengahnya menjadi
Rp 34 juta. 8
Seiring dengan besarnya dana haji yang terkumpul, Indonesia sebagai
negara berkembang memerlukan biaya yang sangat besar untuk
mengembangkan infrastruktur di berbagai daerah. Total kebutuhan pembiayaan
infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun selama lima tahun (2015-2019).
Sedangkan sumber investasi pemerintah dari APBN dan APBD hanya sekitar
41,3% atau sebesar Rp 1.969 triliun.9
Besarnya dana yang dibutuhkan serta anggaran yang terbatas mendorong
pemerintah untuk melibatkan pihak lain untuk ikut serta berinvestasi dibidang
pembangunan infrastruktur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melantik
Dewan Pengawas dan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di
Istana Negara, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017, mengusulkan agar dana haji
diinvestasikan ke pembiayaan infrastruktur.10
Wacana pemerintah untuk menginvestasikan dana haji ke infrastruktur
menuai kontroversi. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin tidak
mempermasalahkan rencana pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan
infrastruktur. Ma'ruf menerangkan, dana haji memang boleh diinvestasikan. Kata
Ma'ruf, sudah ada dana sekitar Rp 35 triliun untuk Surat Berharga Syariah
Negara Ritel atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).11
Pendapat sebaliknya diutarakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI), Fahri Hamzah yang mengecam rencana
pemerintah yang hendak menginvestasikan dana haji untuk pembangunan
8 Dana Haji Dikhawatirkan untuk Tambal Utang Pembangunan Infrastruktur,
sesuatu. Dikatan memudahkan sesuatu karena seseorang yang
seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari
jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki,
walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan
syariat. Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90
berfirman:
ها يأ يني ٱلذ إنذما رءامنوا مي يمييسٱوٱلي نصابول
لموٱلي زي عملٱلي ني م س رجي
ييطن تنبوهفٱلشذ لحونٱجي تفي ٩٠لعلذكمي
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan ”
Judi atau taruhan adalah kontrak (akad) yang didalamnya salah
satu pihak dari dua pihak yang berjudi atau bertaruh berjanji akan
membayar uang atau pengganti lain yang bernilai uang yang telah
disepakati kepada pihak lain jika suatu peristiwa.
Dalam kegiatan investasi berdasarkan syariat tidak diberkan danya
unsur judi dan taruhan karena akan membawa kemudaratan bagi semua
pihak, terutama pihak yang melakukan akad (perjanjian) dalam
berinvestasi.
4. Haram karena Riba
Riba bermakna ziyadah berarti tambahan dan tumbuh. Dalam
istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda,
maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar
selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan
pada hari jatuh waktu pengembalian itu.25
Menurut Syekh Zakaria bin Muhammad al-Anshori dalam kitab
Fath al-wahhâb bisyarh minhaj al-tulâb riba adalah suatu transaksi atas
25 Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta:Kencana,2010), h.217-218.
25
gantian tertentu yang tidak diketahui kesetaraannya berdasarkan ukuran
syara’, atau transaksi beserta adanya penundaan serah terima antara dua
komoditi atau salah satu dari dua komoditi tersebut di majlis akad.26
Menurut Syekh Muhammad Ali al-Sobuni dalam kitab rawâi’u al-
bayân tafsîr âyât al-ahkâm riba adalah kelebihan yang diambil pemberi
pinjaman dari orang yang meminjam sebagai gantian dari waktu
penggunaan.27
Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-
masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama
terbagi lagi menjai riba qardh dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok
kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi’ah.
a) Riba Qardh: suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang
disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).
b) Riba Jahiliyyah: utang dibayar lebih dari pokoknya karena si
peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang
ditetapkan.
c) Riba Fadhl: Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau
takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu
termasuk dalam jenis barang ribawi.
d) Riba Nasi’ah: Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis
barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi
lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan,
perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan
yang diserahkan kemudian.28
Menurut Muhammad Syafi’i Antonio perbedaan mendasar antara
investasi dengan membungakan uang adalah jika investasi mengandung
risiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian. Sedangkan
26 Syekh Zakaria bin Muhammad al-Anshori, Fath al-wahhâb bisyarh minhaj al-tulâb,
(Mesir:Maktabah al-syurūq al-duwaliyyah, 2013), h.262. 27 Syekh Muhammad Ali al-Sobuni, rawâi’u al-bayân tafsîr âyât al-ahkâm, (Jakarta: Dâr
al-kutub al-islâmiyyah, 1999), h. 271. 28 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), h.41.
26
membungakan uang kurang mengandung risiko karena perolehan
kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.29
5. Haram karena ihtikaar dan najsy
Kata ihtikaar berasal dari bahasa Arab yang berarti zalim, aniaya,
dan perusak pergaulan. Secara terminologi ihtikar adalah
30الناس بذلكحبس السلعة يريد إغالءها على املشرتي ويضيق
“Menimbun barang dengan tujuan menaikan harga terhadap
pembeli, Serta menyulitkan manusia dengan sebab penimbunan itu”
Dalam dunia bisnis konvensional ihtikar sama saja dengan
monopoli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia monopoli berarti
situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar local
atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasasi oleh satu
orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikembalikan.31
Menurut Mohd. Mansor sebagaimana dikutip Abdul Manan32,
monopoli adalah mengumpulkan atau menahan barang-barang yang
beredar dipasar dengan tujuan untuk bertindak sesuka hatinya dalam
peredaran barang tersebut, atau menguasai penawaran dan permintaan
suatu barang dengan tujuan untuk mengatur keuntungan yang
berlebihan.
Adapun yang dimaksud dengan najsy adalah
33الزايدة يف مثن السلعة دون قصد اىل شراءها يريد بذلك ان يضر املشرتى و ينفع البائع
29 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik, h.59. 30 Abdul Humaid Mahmud, Al-istitsmār wa ar-raqābah al-syar’iyyah fī al-bunūk wa al-
muassasāt al-māliyyah al-Islamiyyah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), h.160. 31 Kamus Besar Bahasa Indoneisa Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan
Pengembangan dan Pembinaanaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia,2016. 32 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah
Indonesia,(Jakarta:Kencana, 2009), h.218. 33 Abdul Humaid Mahmud, Al-istitsmār wa ar-raqābah al-syar’iyyah fī al-bunūk wa al-
“Menambahkan harga (penawaran) terhadap barang tertentu
dengan tujuan bukan untuk membeli melainkan menguntungkan
penjual dan merugikan pembeli”
Investasi yang dilakukan dengan cara ihtikaar dan najsy dilarang
dalam syariat Islam, sebab cara bertransaksi seperti itu akan mendatang
mudarat kepada kedua belah pihak. Sebagaimana hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar ra,
ن هى النب صلى هللا عليه وسلم عن النجش 34
“Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan cara an-najsy, yaitu
membeli untuk memancing orang lain agar tertarik pada barang itu”
C. Infrastruktur
Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur
berarti prasarana.35
Dalam bahasa inggris, infrastruktur disebut dengan infrastructure.
Menurut kamus Longman Dictionary of Contemporary English, kata
infrastructure dapat didefinisikan sebagai “the system which supports the
operation of an organization “36
Secara terminologi, Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang
menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung
dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988). Sistem
infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan
sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur
dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar,
peralatan-peralatan, instalasi-instalasi, yang dibangun dan yang dibutuhkan
34 H.R Bukhori no.4122 kitâb al-buyû’ bâb al-najsy wa man qâla lâ yajûzu zâlika al-bai’u
dan H.R Muslim no.1111 kitâb al-buyû’ bâb tahrîm bai’ al-rajul ‘ala bai’ akhîhi 35 Kamus Besar Bahasa Indoneisa Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan
Pengembangan dan Pembinaanaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia,2016. 36 Paul Procter, Longman Dictionary of Contemporary English, (Great Britain: Pitman
Press, 1982), h.574.
28
untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg,
2000).37
Eva Kasper dalam karya tulisnya yang berjudul “A Definition for
Infrastructure; Characteristics and Their Impact on Firms Active in
Infrastructure” membagi infrastruktur kedalam empat sektor. Sektor tersebut
antara lain38 :
1. Telecommunication (telekomunikasi)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia telekomunikasi adalah
komunikasi jarak jauh melalui kawat (telegraf, telepon) dan radio.39
Didalam Bahasa Inggris, kata telecommunications menurut kamus
Longman Dictionary of Contemporary English adalah “the various
methods of recevieng or sending message by telephone or telegraph,
either by radio signals or by wires”40
Telekomunikasi dalam hal ini bukan hanya jaringan telepon saja.
Akan tetapi mencakup keseluruhan transimisi/pertukaran informasi dari
jarak yang jauh. Dewasa ini data dapat dikirim melalui struktur fisik wire
(dengan kawat) atau wireless (tanpa kawat/nikrabel). Data tersebut dapat
dikirim keberbeagai alat telekomunikasi seperti televisi, telephon, dan
telegraf.
2. Transportation (transportasi)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia transportasi adalah
pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan
kemajuan teknologi.41
37 Robert J.Kodoatie, Pengantar Manajemen Infrastruktur, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), h.8-9. 38Eva Kasper, ”A Definition for Infrastructure; Characteristics and Their Impact on Firms
Active in Infrastructure”, (Munich: Disertasi Technical University of Munich, 2005), h.113-151. 39Kamus Besar Bahasa Indoneisa Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan
Pengembangan dan Pembinaanaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia,2016. 40 Paul Procter, Longman Dictionary of Contemporary English, (Great Britain: Pitman
Press, 1982), h.1139. 41 Kamus Besar Bahasa Indoneisa Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan
Pengembangan dan Pembinaanaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia,2016.
29
Menurut kamus Longman Dictionary of Contemporary English, kata
transport dapat didefinisikan sebagai “to carry (goods, people, etc) from
one place to another“, sedangkan kata transportation diartikan sebagai
“the act of transporting”.42
Menurut Schumer sebagiaman dikutip Aida Ulfa Faza dkk,
Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang
keberhasilan pembangunan beragam hal, terlebih dalam menunjang
kegiatan perekonomian termasuk dalam kegiatan industri. Adapun dalam
kegiatan industri, transportasi juga memiliki peran yang besar bagi
keberlanjutan industri tersebut, di mana distribusi hasil produksi memilik
ketergantungan terhadap aspek transportasi. Selain distribusi,
transportasi memiliki hubungan yang erat dengan penggudangan atau
penyimpanan karena keduanya meningkatkan manfaat barang.
Transportasi menjadi aspek yang penting bagi supply chain dan
manajemen logistik industri. Transportasi mempermudah proses
pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga bisa
dipergunakan di tempat barang itu tidak didapatkan, dan hal tersebut
memberikan manfaat tempat. Penyimpanan atau penggudangan juga
memungkinkan barang disimpan sampai waktu yang dibutuhkan dan hal
tersebut berarti memberikan manfaat waktu.43
3. Energy (Energi)
Sektor energi ini dapat dibedakan menjadi energi yang berasal dari
kelistrikan, minyak, dan gas.
Energi merupakan penggerak utama dunia industrisasi. Dengan
adanya pencahayaan yang menggunakan energi dari listrik dapat
memungkingkan melakukan produksi dimalam hari. Begitupula dengan
42 Paul Procter, Longman Dictionary of Contemporary English, (Great Britain: Pitman
Press, 1982), h.1177. 43 Aida Ulfa Faza dkk, Kajian Penentuan Moda Transportasi Antara Kereta Api dan Truk
untuk Distribusi Industri ke Surabaya; Studi Kasus: PT Indocement Bogor, (Semarang: Prosiding
Tugas Analisis Lokasi Pola Ruang Universitas Diponegoro, 2014), h.2.
30
adanya energi listrik dapat menggerakan mesin yang dapat memproduksi
secara masal.
Dengan adanya energi yang berasal dari minyak dan gas dapat
menjadi penggerak utama dibidang trasnportasi. Tanpa adanya bahan
bakar yang cukup roda transportasi tidak dapat berjalan dengan baik.
4. Water (Air)
Air adalah sumber daya yang paling utama didunia. Bahkan, air
dapat dikatakan sumber kehidupan. Dewasa ini seiring dengan
berkembangnya populasi manusia, penggunaan air terus meningkat.
Meskipun air diplanet ini melimpah namun air yang digunakan untuk
konsumsi serta keperluan lainnya memerlukan kriteria air tententu. Hal ini
menyebabkan terjadinya berbagai krisis air bersih didaerah tertentu. Air
sebagai salah satu sektor infrastruktur yang dimaksud disini adalah
bagaimana sarana pengelolaan air tersebut baik air yang murni (belum
digunakan) atau air limbah.
Di Indoensia, berdasarkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas, ada tiga belas jenis infrastruktur yang diutamakan pembangunannya
antara lain:44
a. Infrastruktur transportasi. Meliputi sarana dan prasarana perkeretaapian,
pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, kebandarudaraan, dan
perhubungan darat.
b. Infrastruktur jalan. Meliputi jalan umum, jalan tol, jembatan, dan
jembatan tol
c. Infrastruktur pengairan. Meliputi waduk, bendung, saluran pembawa air
baku, dan bangunan pengairan lainnya.
d. Infrastruktur air minum. Meliputi bangunan pengambilan air baku,
jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air
minum.
44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
31
e. Infrastruktur air limbah. Meliputi instalasi pengolahan air limbah,
jaringan pengumpul, dan jaringan utama.
f. Sarana persampahan. Meliputi pengangkutan, tempat pembuangan, dan
pengolahan sampah.
g. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
h. Infrastruktur ketenagalistrikan. Meliputi pembangkit, transmisi, gardu,
jaringan atau distribusi tenaga listrik, dan sumur eksplorasi dan
eksploitasi tenaga panas bumi.
i. Infrastruktur minyak dan gas bumi. Meliputi kilang, depo, transmisi, dan
distribusi minyak dan gas bumi.
j. Infrastruktur fasilitas pendidikan. Meliputi sarana pembelajaran;
laboratorium, pusat pelatihan, pusat penelitian/pusat kajian, sarana dan
prasarana penelitian dan pengembangan, ruang praktik siswa,
perpustakaan, dan fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
k. Infrastruktur kawasan. Meliputi kawasan ekonomi khusus dan kawasan
industri.
l. Infrastruktur pariwisata.
m. Infrastruktur kesehatan. Meliputi sarana dan prasarana rumah sakit,
sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar, dan sarana dan
prasarana laboratorium kesehatan.
32
BAB III
AKAD DAN DASAR HUKUM PENGELOLAHAN DANA HAJI
A. Akad Dalam Pendaftaran Ibadah Haji
Pada praktiknya, calon jemaah haji yang hendak mendaftar haji diharuskan
membuka tabungan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPS BPIH). Setelah setoran awal atau tabungan sudah mencapai
minimal 25 juta calon Jemaah haji dapat melakukan pendaftaran haji di
Kementrian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa dokumen dari bank dan
persyaratan lainnya sesuai ketentuan.1
Berdasarkan observasi penulis pada Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH)2, akad yang digunakan saat
pembukaan tabungan haji adalah Wadiah atau Mudharabah. Sedangkan saat
mendaftar haji ke kementrian agama, akad yang digunakan antara lain surat
kuasa atau wakalah.3
Wakalah secara bahasa berarti al-tafwîd (penyerahan) dan al-hifz
(pemeliharaan).4
Sedangkan wakalah menurut terminologi para ulama antara lain sebagai
berikut:
Menurut Imam Taqiuddin Abu Bakar bin Muthammad al-Husaini didalam
kitab kifayah al-akhyar, wakalah adalah
تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة اىل غريه ليحفظه يف حال حياته5
“Menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain
agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”
1 Lihat tata cara pendaftaran haji pada website Kementrian Agama:
https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read/8/tata-cara-dan-persyaratan-pendaftaran-haji-reguler 2 Observasi pada BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk Jakarta Barat pada
26 Oktober 2018 dan Bank Muamalat Kantor Cabang Kedoya Jakarta Barat pada 8 Oktober 2018. 3 Format akad wakalah dapat dilihat pada lampiran skripsi ini 4 Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, kifayah al-akhyar, (Jakarta: Dâr al-
kutub al-islamiyah,2004), juz1, h.273. 5 Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, kifayah al-akhyar, h.273.
33
Menurut Syekh al-Islam Zakaria bin Muhammad al-Ansori didalam kitab
Fath al-wahhāb bi syarh minhaj al-tulāb, wakalah adalah
تفويض شخص أمره إىل آخر فيما يقبل النيابة ليفعله ىف حياته6
“Penyerahan seseorang kepada orang lain terhadap suatu pekerjaan yang
dapat digantikan agar dikerjakan semasa hidupnya”
Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wakalah merupakan
akad dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikannya dalam
suatu urusan/pekerjaan yang dapat digantikan semasa hidupnya.
Ijma ulama membolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai
bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh
Allah swt dan Rasul-Nya. Dasar hukum wakalah antara lain:
Surah al-Kahfi: 19
لك وبعضوكذقالوالثنايوماأ نهمكملثتم و قالوايبعثنهملتساءلوابينهمقالقائلم
علمبمالثتمفربكمأ ٱبعثوا حدكمبورقكمهذه
طعامافلينظر ٱلمدينةإلۦأ زك
هاأ ي
أ
حدابكمأ فوليشعرن نهولتلط م تكمبرزق
١٩فليأ
“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di
antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa
lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari
atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui
berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara
kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah
dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa
makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah
sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”
6 Syekh al-Islam Zakaria bin Muhammad, al-Anshori, Fath Al-Wahhāb Bi Syarh Minhaj
utang-pembangunan-infrastruktur.html, Diakses pada 6 Agustus 2017. 3 Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang
(kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang (Kamus Besar Bahasa
Indonesia). Dengan kata lain inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang. 4 Secara bahasa ijtihad adalah بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من األفعال “mengerahkan
kemampuan pada suatu pekerjaan atau beberapa kerjaan”, secara istilah adalah بذل الفقيه وسعه فيطلب
.”Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk mengetahui hukum-hukum syariah“ العلم بأحكام الشريعة
M Khudri Beik, Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), h.359.
Di Indonesia, lembaga yang menghimpun para cendikiawan Muslim guna
merumuskan sebuah fatwa, yang terbesar adalah Majelis Ulama Indonesia.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Dr.dr. Endy Muhammad Astiwara
selaku anggota Komisi Fatwa sekaligus anggota Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia, hukum penggunaan dana haji untuk infrastruktur
belum pernah difatwakan oleh komisi fatwa. Menurutnya, hal ini sudah pernah
dibahas namun belum difatwakan karena mengingat banyak aspek yang harus
dikaji serta dipertimbangkan mulai dari aspek ekonomi hingga aspek politik
pemerintahan. Menurutnya, sampai saat ini pembahasan mengenai hukum
penggunaan dana haji untuk infrastruktur belum dijadwalkan kembali.5
Meskipun persoalan spesifik penggunaan dana haji untuk infrastruktur
belum difatwakan, kebolehan mengolah dana haji agar menjadi produktif sudah
difatwakan ketika membahas tentang status kepemilikan dana setoran BPIH
yang termasuk daftar tunggu (waiting list). Dalam merumuskan masalah fatwa
tersebut dipertanyakan mengenai tiga hal. Pertama, pemilik dana setoran haji
yang waiting list. Kedua, boleh tidaknya dana setoran BPIH yang termasuk
daftar tunggu diinvestasikan. Ketiga, siapakah yang berhak mengelola investasi
(jika dibolehkan) dan hasilnya untuk siapa. Dalam ketetapan hukum fatwa
terdapat empat butir keputusan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut6:
Pertama, dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri
Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar‘î
adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan
meninggal atau ada halangan syar‘î yang membuat calon haji tersebut gagal
berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli
warisnya.
Kedua, dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu
dalam rekening Menteri Agama, boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang
5 Wawancara terhadap anggota komisi fatwa DR.dr. Endy Muhammad Astiwara pada
tanggal 23 Mei 2018 di Kantor Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 6 Hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status
Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List) di Pesantren Cipasung
Jawa Barat.
47
produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan
syariah atau diinvestasikan dalam bentuk Sukuk.
Ketiga, hasil pemanfatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji
yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana
simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata). Sebagai
pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan
yang wajar/tidak berlebihan.
Keempat, dana BPIH milik calon haji yang masuk dalam daftar tunggu,
tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai
keperluan yang bersangkutan.
Yang menjadi dasar penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut,
antara lain sebagai berikut:
1. Al-Quran
ها يأ ين ي ٱلذ لكم بينكم ب مو
كلوا أ
ن تكون تجرة عن تراض ٱلبطل ءامنوا ل تأ
أ إلذ
نفسكم إنذ نكم ول تقتلوا أ م ٢٩كن بكم رحيما ٱللذ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
كأن صار للمسلمني تصرفا ملا لهنما الشافعي، قول على عواقلهما ودون واإلمام احلاكم دون بيت املال
17املتلون هم املسلمني
“Barang siapa dengan sengaja melenyapkan/merusak sesuatu (milik orang
lain) dengan alasan yang tidak dibenarkan, maka wajib menggantinya
karena untuk mengganti hak orang tersebut. Dan dikecualikan dalam hal ini
beberapa persoalan .... Yang kelima: Imam dan Hakim apabila keduanya
melenyapkan/merusak jiwa atau harta orang lain ketika
mendayagunakannya maka yang wajib menggatinya ialah baitul mal, bukan
imam, hakim, dan orang yang menjadi aktor intelektualnya menurut Imam
Syafi’i. Karena pendayagunaan imam dan hakim untuk kaum Muslimin
menjadi seperti kaum Muslimin sendiri yang melenyapkan/merusaknya”
Redaksi ini mengungkapkan bahwa secara umum orang yang
melenyapkan atau merusak hak miik orang lain maka wajib menggantinya.
Akan tetapi dalam hal ini dikecualikan beberapa persoalan. Diantaranya
apabila seorang hakim dan imam mendayagunakan harta kaum Muslimin
kemudian terjadi kerusakan/lenyap maka yang wajib mengganti ialah baitul
mal bukan hakim atau imam tersebut.
Kaitannya dengan dana haji, pemerintah disamakan dengan hakim atau
imam yang dapat mendayagunakan kaum harta Muslimin. Akan tetapi
hemat penulis di Indonesia tidak ada baitul mal yang dapat mengganti harta
kaum Muslimin jika rusak/lenyap, oleh karena itu jika terjadi
kerusakan/hilangnya harta kaum Muslimin masih menjadi tanggung jawab
pemerintah. Hal ini sejalan dengan putusan bahtsul masail yang
menyatakan “Jika terjadi kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah
pemerintah”.
17 Abu Muhammad, Izzu al-Din bin Abdi al-Salam, Qawâid al-ahkâm fî masâlih al-anâm,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1999), juz2, h.193.
58
املنهاج رح يف احملتاج حتة ٠١
بسهم جره على يساقيه مث الثمر وقيمة بنعتها يي با بستانه أرض إجيار الصالح ابن به أفىت كما وله
وإن فساده خياف ما يشتي ول املاوردي قال املساقاة يف فيه ما وسيأيت للمستأجر والباقي لليتيم ألف من
. مرحبا كان
عاجال بيعه أمكن وإن ظاهره ش ع قال ه ا فساده يسرع ما واملغن النهاية عبارة) فساده خياف ما قوله (
أخلف فلو وعليه العادة حبس ذلك قبل بيعه ظنه على غل حيث خالفه وينبغي فساده خشية قبل
.18ه ا كاف وهو الظاهرة املصلحة على بنا صدر فعله لن ؛ ضمان فال
“Sebagaimana fatwa Ibnu Solah, Wali boleh menyewakan kebun yang
diperwalikan dengan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kebunnya dan
menghasilkan buah, kemudian me-musaqah-kan19 pohonnya dengan 1000
bagian untuk yatim dan sisanya untuk penyewa, dan akan datang
pembahasan tentang musaqah. Al-Mawardi talah berkata: ‘Wali tidak boleh
membeli sesuatu yang dikhawatirkan rusaknya, sekalipun menguntungkan’.
(Perkataan pengarang “mâ yakhâfu fasâdahu) merupakan uangkapan kitab
al-nihâyah dan al-mugni untuk sesuatu yang cepat rusaknya. Syeikh Ali bin
Asy-Syaromlisy pernah berkata:’Yang jelas sekalipun memungkinkan
segera menjualnnya sebelum rusak. Seyogyanya berbeda dengan pendapat
tersebut (menurut pengarang) dengan sekira kuat dugaan untuk menjualnya
sebelum rusak menurut kebiasaan yang berlaku. Dan apabila berubah/rusak
maka dia tidak menanggungnya, karena perbuatan tersembut timbul atas
dasar menjaga kemaslahatan yang tampak.”
Dengan metode istinbath hukum yang sama, komisi A Bahtsul masail
Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se-Jawa Madura ke-31 dalam
18 Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajr al-Haitami, tuhfah al-muhtâj fî syarh al-minhâj,
(Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1983), juz5, h.181. 19 Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik lahan/kebun dan pengelola/penggarap
untuk memelihara dan merawat lahan/kebun dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut
kesepakatan bersama.
59
merumuskan jawaban dari pertanyaan bolehkah dana haji diinvestasikan oleh
pemerintah untuk infrastruktur dan lain-lain, memutuskan20:
-Boleh memandang keberadaan maslahat ketika diinvestasikan, sebab jika
dngana tersebut dibiarkan akan berakibat inflasi dana haji serta lebih
meminimalisir potensi korupsi. Hal ini dengan syarat:
- Pengelolanya harus orang yang adil, amanah dan mengetahui cara
pengelolaan yang tepat dan syar’i.
- Diinvestasikan pada proyek yang aman dan memberi keuntungan yang
jelas.
Referensi yang digunakan dalam putusan bahtsul masa’il ini hampir sama
seperti yang digunakan pada hasil bahtsul masa’il Musyawarah Nasional
Nahdhatul Ulama. Hanya saja, ada beberapa referensi yang tidak dicantumkan
pada hasil Munas NU, antara lain sebagai berikut:
الشافعي اإلمام مذه يف البيان. ١
؛جيوز لويل الطل واجملنون، كالب، واجلد، والوصي، واحلاكم المني من قبله، أن يقارض على مال الصغهر
و « ابتغوا يف أموال اليتامى ل جأكلها الزكاة: »-صلهى الله عليهي وسلهم -لقوله ي الله روي: )أن عمر رضي
21كالبيع. ،ولن عقد القراض يطل به منا املال.. فجاز للويل فعلهقارض على مال اليتيم( ، -عنه
“Wali anak kecil dan orang gila, seperti kakek, yang menjalankan wasiat,
dan penguasa yang terpecaya boleh meminjamkan harta anak kecil yang
diwalikan. Karena Rasulullah SAW bersabda “Kembangkanlah harta anak-
anak yatim agar tidak habis dimakan zakat”. Diriwayatkan pula bahwa
Umar r.a pernah meminjamkan harta yatim. Hal ini karena akad
peminjaman dapat menumbuhkan harta, oleh sebab itu wali boleh
meminjamkannya sebagaimana jual beli.”
20 Hasil Keputusan Bahtsul masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se-Jawa
Madura ke-31 di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Trenggalek Jawa Timur 18-19 Oktober 2017 M/
28-29 Muharram 1439 H. 21 Abu al-Husain, Yahya bin Abi al-Khair bin salim, al-bayân fî mazhab al-imâm al-Syafi’i,
(Jeddah: Dâr Minhaj, 2000), juz3, h.136.
60
Redaksi ini secara tegas membolehkan wali untuk meminjamkan harta
yang diperwalikannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau
berkembangnya harta tersebut. Pendapat ini disandarkan kepada sabda
Rasul SAW yang memerintahkan harta anak yatim agar tidak habis dimakan
zakat. Kaitannya dengan dana haji, harta yang dibiarkan begitu saja
dikhawatirkan akan terjadi inflasi dan menjadi tidak produktif.
احيا علوم الدين .٢
فالقيه هو العامل بقانون السياسة وطريق التوسط بني اخللق إذا تنازعوا حبكم الشهوات فكان القيه معلم
ده إىل طرق سياسة اخللق وضبطهم لينتظم ابستقامتهم أمورهم يف الدنيا ولعمري إنه متعلق السلطان ومر
22نيا.دلكن ل بنسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة اآلخرة ول يتم الدين إل ابل أيضا ابلدين
“Ahli fikih merupakan orang yang mengetahui tentang aturan kebijakan dan
jalan tengan diantara makhluk apabila mereka berseteru terhadap aturan
yang diinginkan. Ahli fikih merupakan orang yang memberi petunjuk
pemerintah tentang cara mengatur makhluk supaya kehidupan mereka
teratur didunia. Demi umurku, hal ini berkaitan pula dengan agama. Bukan
semata-mata agama, namun berkaitan dengan perantara dunia. Karena dunia
merupakan tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dan akhirat tidak akan
sempurna kecuali dengan perantara dunia.”
Redaksi diatas memberikan gambaran bahwa seyogyanya pemerintah
dalam mengambil keputusan atau kebijakan haruslah mendengarkan pendapat
ahli fikih atau ulama. Begitupula kebijakan dalam pengelolaan dana haji,
pemerintah harus mendengarkan pendapat para ulama sebelum menentukan
kebijakan.
Berdasarkan Uraian diatas didalam hukum Islam membiarkan harta menjadi
tidak produktif serta nilainya berpotensi berkurang (inflasi) tidak dibenarkan.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan dana haji dapat digunakan untuk
hal-hal produktif seperti diinvestasikan. Dalil yang digunakan pada putusan
22 Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad al-Gazali (Imam al-Ghazali), ihyâ ‘ulûm al-
dîn, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), juz1, h.30.
61
fatwa ini antara lain pendapat Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institution (AAO IFI) yang menyatakan pemberi sewa dapat
menginvestasikan dana yang dititipkan penyewa sebagai jaminnan keseriusan
kontrak tersebut. Hal ini dengan catatan penyewa mengizinkan dananya
diinvestasikan.
Demikian pula hasil bahtsul masail Ulama Nahdatul Ulama yang
membolehkan dana haji untuk diinvestasikan bahkan dibidang infrastruktur.
Salah satu yang dijadikan alasan dalam bahtsul masail tersebut adalah para
sahabat seperti Umar ra dan Aisyah ra juga pernah mengembangkan harta anak
yatim yang diperwalikan kepadanya.
Penulis sependapat bahwa dana haji dapat diinvestasikan, karena jika
dibiarkan begitu saja akan berpotensi terjadinya inflasi. Akan tetapi, penulis
tidak sependapat apabila dana haji dibolehkan secara mutlak diinvestasikan
dibidang infrastruktur, dengan alasan sebagai berikut:
1. Akad wakalah sebagaimana penulis uraikan pada BAB III baru diterapkan
pada tahun 2014.23 Sehingga calon Jemaah haji yang mendaftar sebelum
tahun 2014 tidak menandatangani akad wakalah. Dengan kata lain sebelum
tahun 2014 belum ada izin dari calon Jemaah haji dananya dikelola
pemerintah. Dengan ditempatkan pada investasi, apalagi investasi diluar
kepentingan Jemaah haji merupakan suatu kezaliman. 24 Hal ini juga sesuai
dengan kaidah fikih yang menyatakan:
ال يجوز ألحد أن يتصرف في ملك الغير بال إذنه25
“Seseorang tidak boleh mendayagunakan harta milik orang tanpa izin
darinya”
23 Hal ini karena yang dijadikan dasar akad wakalah/surat kuasa adalah Pasal 6 ayat (2)
Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 24 Zalim yang dimaksud disini dari segi bahasa, sebagaimana menurut al-Jurjani didalam
kitabnya al-ta’rifât;
في التصرف هو وقيل الجور وهو الباطل إلى الحق عن التعدي عن عبارة الشريعة وفي موضعه غير في الشيء وضع الظلم“
“ الحد ومجاوزة الغير ملك
Ali bin Muhammad al-Jurjani, al-ta’rifât, (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h.144 25 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-qawâ’id al-fiqhiyyah,(Kairo: Dâr al-hadits, 2005),
h.505.
62
2. Sejak awal penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalu
Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH)
tidak ada klausul akad yang menyatakan bahwa uang haji dialokasikan
kebidang tertentu seperti infrastruktur pemerintah. Klausul akad yang
ditawarkan hanya menyatakan kesediaan calon Jemaah haji yang membuka
tabungan haji di BPS BPIH dananya diinvestasikan oleh Kementrian
Agama. Dengan digunakan diluar kepentingan Jemaah haji seperti dibidang
infrastruktur pemerintah tentu tidak semua calon Jemaah haji merelakan
hartanya digunakan. Hal ini tidak sesuai dengan hadits Nabi SAW dari Anas
bin Malik:
ال امرئ مسلم إالا بطيب نافسه 26الا ياحل ما
“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya”
Lain halnya jika digunakan untuk kepentingan Jemaah haji maka sudah
dapat diketahui kerelaannya (‘ulima ridahu).
3. Tidak ada pilihan lain bagi calon Jemaah haji selain menandatangani akad
wakalah sebagai persyaratan pendaftaraan haji. Jika boleh memilih belum
tentu seluruh calon jemaah haji uangnya rela digunakan untuk investasi
apalagi investasi diluar kepentingan calon jemaah haji. Dengan kata lain
didalamnya terdapat unsur pemaksaan meskipun secara tersirat. Sedangkan
sebuah akad sebaiknya atas dasar saring rela, sebagaimana kaidah fikih:
يعي عقودي المعاوضاتي وعقودي الت هب رعاتي 27 ي يفي جي ن الت هراضي ل بده مي
“Harus Ada Saling Ridha Dalam Setiap Akad Yang Sifatnya Mu’âwadhah
(Bisnis) Ataupun Tabarru’ (Sumbangan)”
4. Kaidah fikih menyatakan:
28تصرف االمام على الرعية منوط بالمصلحة
26 Al-Imam Ali bin Umar al-Dâruqutni, Sunan al-Dâruqutni, hadits no.2849 kitâb al-buyû’,
(Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 2001), juz 2, h.605. 27 Abdul Muhsin bin Abdullah al-Zamil, Syarh al-Qawâ’id al-Sa’diyyah, )Riyad: Dâr Atlas,
2001), h.122. 28 Abdul Aziz Muhammad Azam, al-Qawaid al-Fiqhiyyah, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005),
h.260.
63
“tasarruf imam (pemerintah) terhadap rakyatnya dibatasi dengan melihat
kepada maslahat”
Kaidah diatas menyatakan bahwa imam/pemerintah harus bertindak sesuai
dengan menimbang maslahat rakyatnya. Kaitannya dengan dana haji,
maslahat pemilik dana yaitu calon Jemaah hati tentu harus didahulukan
daripada maslahat orang lain.
5. Risiko investasi dibidang infrastruktur dinilai cukup besar. Hal ini tidak
sesuai dengan rumusan hasil bahtsul masail yang menyatakan harus
ditempatkan pada investasi yang aman. Sebaliknya, dana haji seharusnya
ditempatkan pada investasi yang rendah risiko/low risk bahkan, jika ada,
ditempatkan pada investasi yang mendekati zero risk meskipun income
[(i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks dan Bahan
Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi]
Bismillahirrahmanirrahim
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya’ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah :
Menimbang : 1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim;
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
Mengingat: 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma’, qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu’tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah– mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
Memperhatikan: 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli
Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai “Menimbang Maslahah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung”;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
9. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; dan
10. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
1. Hasil sidang komisi B-2 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (masail fiqhiyyah mu’ashirah) yang meliputi; (i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya
Pada tanggal : 11 Sya’ban 1413 H
1 Juli 2012 M
PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
TAHUN 2012
Ketua, Sekretaris,
KH. DR. MA’RUF AMIN DR. H. ASRORUN
NI’AM SHOLEH, MA
HASIL KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012
(i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan
Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (v) Status
Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi
I
DANA TALANGAN HAJI
DAN ISTITHA’AH UNTUK MENUNAIKAN HAJI
A. DESKRIPSI MASALAH
DSN-MUI telah menetapkan fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa ini
merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan (baca: bank) yang
ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode
pembiayaan terhadap masyarakat.
Dalam fatwa DSN nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ditetapkan bahwa: 1)
dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah)
dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-
MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran
BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor
19/DSN-MUI/IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh
dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa al-Ijarah
tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada
nasabah.
Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara pararel: akad ijarah –sebagai akad
utama-- dan akad qardh—sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan
membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak
mendapatkan ujrah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan
akad ijarah; oleh karena itu, berlakulah ketentuan ijarah sebagai mana terdapat
dalam fatwa DSN-MUI. Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan
dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah
dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan
di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan qardh sebagaimana diatur dalam fatwa
DSN-MUI tersebut.
Isu yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang Pembiayaan
Pengurusan Haji LKS berkaitan dengan istitha’ah; yaitu orang yang sudah istitha’ah
(mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang
memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan
porsi haji lebih awal.
Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh
syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari berhutang.
B. RUMUSAN MASALAH:
1. Bagaimana hukum dana talangan haji oleh LKS ?
2. Bagaimana kaitan syarat istitha’ah dengan dana talangan dalam pelaksanaan ibadah
haji?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan praktek dana talangan haji?
C. KETETAPAN HUKUM
1. Dana talangan haji yang diberikan oleh LKS pada dasarnya merupakan bagian dari
produk pembiayaan pengurusan haji oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam fatwa
DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji
Lembaga Keuangan Syariah.
2. Dana talangan haji sebagaimana angka 1, sepanjang memenuhi ketentuan fatwa
DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji
Lembaga Keuangan Syariah yang ketentuannya antara lain : LKS hanya mendapat
ujrah (fee/upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan qardl yang timbul sebagai
dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan; hukumnya boleh (mubah/ja’iz).
3. Dana talangan haji sebagaimana angka 1 yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa
DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji
Lembaga Keuangan Syariah dan/atau menyebabkan terhalanginya hak orang yang
sudah berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.
4. Istitha’ah merupakan syarat wajib haji (syarth al-wujub), bukan syarat sah haji
(syarth al-shihhah). Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh
dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan
usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Jika upaya tersebut
menyebabkan madharrat bagi dirinya atau orang lain maka tidak diperbolehkan.
5. Umat Islam tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum
benar-benar istitha’ah dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji
terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini.
6. Umat Islam yang menerima dana talangan haji tidak boleh menunaikan ibadah haji
sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS lunas.
7. Umat Islam tidak boleh mengajukan dana talangan haji jika tidak memiliki kekayaan
yang memadai untuk membayarnya.
8. LKS wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji,
meliputi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta
tenor pembiayaan.
9. Pemerintah c/q Bank Indonesia wajib mengatur dan mengawasi LKS dalam
pembiayaan dana talangan haji.
D. REKOMENDASI
Pemerintah diminta untuk menyusun kebijakan yang dapat mengurangi panjangnya
antrian calon jamaah haji.
E. DASAR PENETAPAN HUKUM
1. Firman Allah SWT :
... ولله على الناس حج الب يت من استطاع إليه سبيلا ... “... Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ...” ( QS Ali Imran : 97 ).
ن فساا إال وسعها ...ال يكلهف الله
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... “ (QS.al-
Baqarah [2]: 286)
2. Hadis Nabi SAW :
ة ل اح الر و اد : الز ال ق ف ل ي ب الس ن صلى هللا عليه وسلم ع به الن ل ئ س Nabi saw ditanya tentang tafsir ”al-sabil” (QS Ali Imran: 97), beliau menjawab, yaitu
bekal (yang cukup) dan kendaraan.
عليه وسلم ذات ي وم إذ نما نن عند رسول الل صلى الل ديد عن عمر بن الطاب قال : ب ي ل نا ر علي لديد سواد الشعر ال ي رى عليه أث ر ال لس إل رسول الل صلى ب ياض الثهياب سفر , وال ي عرفه منا أحد حت
كفيه على فخذيه ، ث قال : عليه وسلم , فأسند ركب ت يه إل ركب ت يه ، ووض سلم ؟ الل ي ممد أخبن عن ال
ا رسول الل ، وتقيم الصلة ، وت ؤت وأن ممدا الزكاة ، وتصوم رمضان وتج قال : " أن تشهد أن ال إله إال الل " الب يت إن استطعت إليه سبيلا
رواه ( ار ر ض ال و ر ر ض ال : عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عن أيب سعيد سعد بن سنان الدري رضي هللا )ابن ماة والدارقطين وغريمها
3. Atsar Sahabat:
ل يستقرض وحيج؟ قال يسرتزق هللا والحيج عن ارق بن عبد الرمحن قال مسعت ابن أىب أوىف يسأل عن الرهللا واليستقرض قال وكنا نقول اليستقرض اال أن يكون له وهو ىف سنن الكبى للبيهقي بلفظ... يسرتزق
وفاء.“Dari Thariq Ibn Abd al-Rahman, aku mendengar Ibn Abi Awfa ditanya tentang hukum
hajinya seseorang yang dilakukan karena pinjaman (qardh) dari pihak lain; beliau
menjawab: “mudah-mudahan Allah memberinya rizki dan janganlah berhaji dengan
menggunakan dana pinjaman (qardh); dalam kitab Sunan al-Kubra al-Baihaqi terdapat
lafazh: “…mudah-mudahan Allah memberinya rizki, dan janganlah meminjam (qardh)
untuk menunaikan haji.” Menurut kami, yang dimaksud riwayat tersebut adalah:
“janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji kecuali yang bersangkutan
mampu membayar/mengembalikannya”.
4. Kaidah Fiqih
د اص ق م ال م ك ح ل ائ س و ل ل Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya
ال ز ي ر ر الض “Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan”.
ان ك م ال ر د ق ب ف ~دي ر ر الض “Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.
ل ع م د ق م د اس ف م ال ء ر د ح ال ص م ال ب ل ى “Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil
kemashlahatan”.
5. Pendapat Imam Syafi’i :
ال و ه ف ض ر ق ت س ي ن أ ري غ ن ا م ب ج حي ة ع س ه ال م ف ن ك ي ل ن م و ل ي ب الس د Barang siapa yang tidak memiliki kelebihan harta yang membuatnya layak untuk
menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka orang tersebut dianggap
tidaklah terkena kewajiban haji karena dianggap tidak berkemampuan. ( Al-Umm 2/116
).
ه ي ف ة ان د ت س اال و أ ه ض ر ع ض ع ب ي ب ي ن أ ه ي ل ع ف ري ث ك ض ر ا ع ذ ان ك ن إ ن ك ل و Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak, maka ia dapat menjual sebagiannya atau
berhutang (karena ia memiliki keyakinan dapat membayar hutang tersebut karena ia
mempunyai harta yang bisa dicadangkan). ( Al-Umm 2/116 ).
6. Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2
Februari 1979 menyatakan dalam putusan nomor 1 : “ Orang Islam dianggap
mampu (istitha’ah) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah dan
pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban
terhadap keluarga“.
Sementara dalam putusan nomor 7 dinyatakan : “Masyarakat kampung dan
pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak biasa menyimpan berupa uang,
akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada
keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang
sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal
nafkah keluarga”.
II
STATUS KEPEMILIKAN DANA SETORAN BPIH
YANG MASUK DAFTAR TUNGGU (WAITING LIST)
A. DESKRIPSI MASALAH
Haji merupakan ibadah wajib bagi yang sudah mampu. Keterbatasan kuota haji dan
minat untuk melakukan ibadah haji yang semakin meningkat, menyebabkan
meningkatnya jumlah waiting list (daftar antrian calon jamaah haji).
Ketentuan Pemerintah, setiap orang yang hendak menunaikan ibadah haji harus
membayar sebagian besar BPIH sesuai ketentuan, yang saat ini besarnya
Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Meski sudah membayar, ia tidak bisa
langsung berangkat akibat adanya waiting list yang panjang.
Panjangnya antrian pendaftar yang ingin melakukan ibadah haji dan telah membayar
BPIH tersebut, mengakibatkan adanya pengendapan dana pada rekening pemerintah
(Kementerian Agama) yang cukup lama. Selama ini, dana BPIH yang mengendap
tersebut ada yang ditempatkan di bank dan ada yang diinvestasikan dalam bentuk
Sukuk, yang mestinya menghasilkan. Muncul pertanyaan di masyarakat mengenai
status kepemilikan dana setoran BPIH yang telah terbayarkan ke dalam rekening
Pemerintah, termasuk hasilnya.
B. RUMUSAN MASALAH:
1. Siapa pemilik dana setoran haji yang waiting list; pemerintah atau calon haji yang
telah membayar?
2. Bagaimana posisi dana tersebut secara hukum; boleh diinvestasikan atau tetap
diendapkan di rekening tanpa menghasilkan apa-apa?
3. Apabila dana tersebut boleh diinvestasikan, siapakah yang berhak mengelola, dan
hasilnya milik siapa?
C. KETETAPAN HUKUM
1. Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar’i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar’i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.
2. Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.
3. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata); sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.
4. Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.
D. DASAR PENETAPAN HUKUM
1. Al-Quran
ل إال أن تكون تارةا عن ت راض نكم بلبا ... مهنكم ي أي ها الذين آمنوا ال تكلوا أموالكم ب ي
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa [4]:29).
دل إن الله نعما إن الله يمركم أن تؤدوا األمانت إل أهلها وإذا حكمتم ب ي الناس أن تكموا بلع يعظكم به إن الله كان مسيعاا بصرياا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”. (QS. Al-Nisa’ [4]:58)
2. Hadis Nabi SAW:
ن م ل إ ة ان م األ ده أ :هللا صلى هللا عليه وسلم ل و س ر ال : ق ال ق ه ن تعال ع هللا ي ض ر ةر ي ر ه يب أ ن ع و ال و ك ن م ت ائ )احلاكمو أبو داودو الرتمذيرواه (ك ان خ ن م ن
Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tunaikan amanah
kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan kau khianati orang
yang mengkhianati kamu”. (HR. Al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan al-Hakim)
نا رسول الله صلهى ل المرئ من مال أخيه شيء إاله خطب الله عليه وسلهم، ف قال : أال وال ي)رواه أمحد يف مسنده، كتاب أول مسند البصريني، ابب حديث عمرو بن … بطيب ن فس منه
tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan
kerelaan hatinya…’” (H.R. Ahmad).
(1201رواه الرتمذي، ابب صفة حج النيب، رقم: … إنه دماءكم وأموالكم عليكم حرام “Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)…”
(H.R. Tirmizi).
3. Kaedah Fiqhiyyah
ان ا ك ى م ل ع ان ا ك م اء ق ب ل ص ال
4. Pendapat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution
(AAO IFI):
من الواعد ابالستئجار أن يدفع مبلغا حمددا إىل املؤسسة حتجزه لديه جيوز للمؤسسة أن تطلب لضمان جدية العميل يف تنفيذ وعده ابالستئجار وما يرتتب عليه من التزامات بشرط أال
حتميل الواعد الفرق –عند نكول العميل –يستقطع منه إال مقدار الضرر الفعلي حبيث يتم ها وجمموع الجرة الفعلية اليت يتم أتجي العني على أساسها للغي بني تكلفة العني املراد أتجي
أو حتميله يف حالة بيع العني الفرق بني تكلفتها ومثن بيعها. وهذا املبلغ املقدم لضمان اجلدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى املؤسسة فال جيوز هلا التصرف فيه أو أن يكون أمانة
ن العميل للمؤسسة ابستثماره على أساس املضاربة الشرعية بني العميل لالستثمار أبن أيذواملؤسسة وجيوز االتفاق مع العميل عند إبرام عقد اإلجارة على اعتبار هذا املبلغ من
( عن إجارة الشخاص(.3)املعيار الشرعي رقم ) أقساط اإلجارة.
“Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar
membayar uang muka kepada Lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan
janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian
riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadi’ah yang tidak
dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat
pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan
dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat
kesepakatan bahwa dana wadi’ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujrah.”
Scanned with CamSca
Munas
Alim Ulama & Konbes NU 2017
~1~
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
NOMOR: 001/MUNAS/XI/2017
TENTANG
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-WAQI’IYYAH
Menimbang :
a. Bahwa menjadi tugas Musyawarah Nasional Alim Ulama
sebagai forum tertinggi kedua dalam organisasi Nahdlatul
Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang
di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang
menganut paham Ahlussunah wal Jama’ah menurut salah
satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam
mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan
berkeadilan demi kesejahteraan umat;
b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau
Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyah Ijtima’iyyah yang bergerak di
bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan
ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada
terbentuknya khaira ummah, perlu secara terus menerus
melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas
khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang
menganut paham Ahlussunah wal Jama’ah menurut salah
satu madzhab empat;
c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b
tersebut di atas, Musyawarah Nasional Alim Ulama perlu
menetapkan Hasil Bahtsul Masail Ad-Diniyyah AlWaqi’iyyah.
Mengingat :
Munas
Alim Ulama & Konbes NU 2017
~2~
a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/
MNU-27/1984 jo. Keputusan Musyawarah Nasional Alim
Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan
Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
b. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tentang
Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Alim Ulama
2017.
Memperhatikan :
a. Khotbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan
Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 4 Rabiul Awal
1439 H/23 November 2017 M;
b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Bahtsul
Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi’iyyah. yang disampaikan
pada Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama
pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H./25 November 2017 M;
c. Ittifaq Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama
Nahdlatul Ulama pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H/25
November 2017 M.
Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah SWT :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA
TENTANG BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-WAQI’IYYAH;
Pertama : Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh
keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil
Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi’iyyah sebagai
Munas
Alim Ulama & Konbes NU 2017
~3~
pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam
yang menganut paham Ahlussunah wal Jama’ah menurut
salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan
masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi
kesejahteraan umat;
Kedua : Mengamanatkan kepada pengurus dan
warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala hasil-hasil
Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi’iyyah ini;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Bengkel Lombok Barat
Pada tanggal : 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M.
MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO
H. Robikin Emhas, MH. Dr. H. Marsudi Syuhud
Ketua Sekretaris
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL WAQI’IYYAH MUSYAWARAH
NASIONAL ALIM ULAMA
NTB, 23-24 NOVEMBER 2017
Munas
Alim Ulama & Konbes NU 2017
~4~
2. INVESTASI DANA HAJI
Deskripsi Masalah
Setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan menunaikan
ibadah haji harus mendaftarkan diri dan mentransfer dana sebesar
Rp. 25 Juta rupiah sebagai setoran awal BPIH ke rekening Menteri
Agama RI. Hanya saja sekarang ini calon jamaah tidak bisa langsung
berangkat pada tahun ketika ia mendaftarkan diri. Ia harus
menunggu (waiting list) rata-rata sampai 17 tahun. Dengan begitu
dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang
terkumpul di rekening Menteri Agama RI banyak sekali, per Juni 2017
mencapai Rp 90-an triliun rupiah.
Dana setoran awal ini selanjutnya dikelola oleh pemerintah
melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan demikian,
BPKH mengambil alih tugas Kementerian Agama terkait optimalisasi
dana haji sehingga Kemenag nantinya hanya bertindak sebagai
لقي اهليااإذاللغبط :ابيعابءايدةاعلىالاللبجريمياميااتصهاتنبيه:الملصلح اأعمامناللغبط عاولملص عافيهاللربح،اوبيعاميااةالح االاتسالءماذلكالصدهياابنحوو عاشرل اميااةاو او
.فيهالخلسرلنالوابقي
ا76ا-ا86لملوسوع اللفقهي الزجء اللسيابعاصحـ .2
ب ا مناميلكاللاصرفافالمليالادوناا-ا14حكمالإلمنيا ابلنسب املناميلكاللاصرفادوناللرفاوللوكيلاوللق ب اكيالويلاوللوصياوانظراللو يااةلوتهاياضياوللسلطيانا.هؤال اةاصرفونافيللر
اثرياولإلصالحمليالابلتنياهاإبجيياراأوازرعاأواغرياذلك.اوللياماللنظرافييااةرجعاإىلابي ال
Pertanyaan
d. Apakah hukumnya menginvestasikan dana setoran awal BPIH
pada proyek infrastruktur? Keuntungan investasi menjadi hak siapa?
Jika investasi rugi, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian
investasi yang menggunakan dana BPIH?
Munas
Alim Ulama & Konbes NU 2017
~11~
Jawaban
Boleh, selama investasi tersebut dinilai lebih menguntungkan dan
aman. Sedangkan keuntungan investasi menjadi milik calon jamaah
haji. Jika terjadi kerugian, maka yang bertanggung
jawab adalah pemerintah.
Referensi
57/اصا2( اا-للانماولعداللحكيامافامصياحلا( .1
مبيااهواارفياتللاصفصل:افاتصرفاللوالةاوتولهبماةاصرفاللوالةاوتولهبمامبيااذكرانامنااللنفعاوللرشياد،اوالاةقاصر اللضرراوللفسياد،اوجلبيا حدهماأاللصلحاللوىلاعليهادر ل
ب ا لمليالامناميلكاللاصرفافاا-ا14حكمالإلمنيا ابلنسب املناميلكاللاصرفادوناللرفاوللوكيلاوللقياضياوللسلطيانا.هؤال اةاصرفونا ب اكيالويلاوللوصياوانظراللو دوناللر
٣٫ إذا رض٬٢ا ضىت ال يخغ٣٫ ٣٫ إذا ٧ؾال أو حي٬ داؽ وال ي٥ واخلامؿ أن يؽحاد هل٣ املياه إذا ا٧ج واملؽايع إذ ٢ج. والفادس أن حيـؽي٣٫ ٤خ٢هم. والفاة أن ي٨٥ ٣٫٨ ٦٤ يهػ٪٣ ٦ املفري ويػ ٣٫٨ ٦٤ حيرص٪٣ ٦ احلز ةخال إن ػر ٢ي٩ أو يتؼل ٤ال إن أساب
ال ىلع اتل٥ني ٦٤ احلشيز إحل٩ وال يف٩ أن جيرب أضػا ىلع ةؼل اخلارة إن ا٤خ٨ ٫٨٤ا ضىت يك٬ن ةاذال هلا ٬ا ودليتا إحل٫ا ٬اع، إن ةؼل املني وال يخؽض ل٢ط٣ ةح٣٫٨ إستارا إال أن ي٬ض احلك٣ إحل٩ يخرب ةني املخ٨از ي٩ احلز ال جيب. واثلا٦٤ أن يه٢ص ةني املتلاسؽي٦ ويخـ٬
٧ؼ ض٩٥ أن يك٬ن ٦٤ أ٪٩٢ يش٬ز هل ضيجئؼ احلك٣ ةح٣٫٨ إن دع٬٢ا ةرل ي٩ ضاك٣ ساز هل وحلاك٣ ابلرل أ حيك٣ ةح٣٫٨ أي٥٫ا ضك٣وإن اك٧ج -إىل أن ال –ول٬ اكن اتل٨ازع ةني احلشيز وأ٪٠ ابلرل ل٣ حيك٣ ةح٣٫٨ إال ضاك٣ ابلرل. واتلاـ أن ي٬م زائ٣٫ ويؤدب عائ٣٫٨