KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI PENGGUNAAN BETON RAMAH LINGKUNGAN BAGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DI INDONESIA oleh: Ir. Trisasongko Widianto Dipl. HE Direktur Jenderal Bina Konstruksi Disampaikan pada acara: Webinar Inovasi Beton Mutu Tinggi & Ramah Lingkungan Bagi Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan bersama PT. Krakatau Semen Indonesia Jakarta, 19 November 2020
40
Embed
PENGGUNAAN BETON RAMAH LINGKUNGAN BAGI ......PP NO 22 TAHUN 2020 Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi Pasal 24 Ayat 1 Sumber daya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
PENGGUNAAN BETON
RAMAH LINGKUNGAN
BAGI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
STRATEGIS DI INDONESIA
oleh:
Ir. Trisasongko Widianto Dipl. HE
Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Disampaikan pada acara:
Webinar Inovasi Beton Mutu Tinggi & Ramah Lingkungan Bagi Pembangunan
Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutanbersama PT. Krakatau Semen Indonesia
Jakarta, 19 November 2020
OUTLINE
1. PENDAHULUAN
2. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR TA 2020-2024 DAN PENYESUAIAN PROGRAM DALAM MASA PANDEMI COVID-19
3. PENGELOLAAN RANTAI PASOK MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI DALAM MENCAPAI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
4. PENGGUNAAN MATERIAL SEMEN DAN BETON SEBAGAI MATERIAL KONSTRUKSI RAMAH LINGKUNGAN
5. PENUTUP
PENDAHULUAN
1
VISI PRESIDEN UNTUK INDONESIA 2020-2024
MEMPERCEPAT DAN MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURInterkoneksi infrastruktur dengan kawasan: industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan1
3
4
5
2PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
• Menjamin kesehatan ibu hamil & anak usia sekolah• Meningkatkan kualitas pendidikan & manajemen talenta
UNDANG INVESTASI SELUAS-LUASNYA UNTUK BUKA LAPANGAN PEKERJAANMemangkas hambatan investasi (RUU Cipta Kerja)
REFORMASI BIROKRASI• Kecepatan melayani & memberi izin• Menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona
nyaman• Adaptif, produktif, inovasi, kompetitif
APBN YANG FOKUS DAN TEPAT SASARANAPBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi & meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sumber: Bappenas (2019)
“Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengankawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilaitambah perekonomian rakyat. ”- Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2019
SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2020-2024
Sumber: Bappenas (2019)
DAMPAK COVID-19 PADA PEREKONOMIAN INDONESIA DARI SISI KONSUMSI DAN SISI DUNIA USAHA
SEKTOR KONSTRUKSI SEBAGAI SALAH SATU PENYUMBANG PDB TERBESAR (10,7%) MENGALAMI PERLAMBATAN PERTUMBUHAN PADA KUARTAL-1 TAHUN 2020 JIKA DIBANDINGKAN DENGAN KUARTAL-1 TAHUN SEBELUMNYA
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Q1-2020 2,97%
Terdampak oleh pandemi Covid-19 yang menghambat sebagian besar aktivitas ekonomi
Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (2020)
JASA KONSTRUKSI SEBAGAI SALAH SATU SEKTOR TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
INSTRUKSI MENTERI PUPR NO. 02/2020 Tentang “Protokol Pencegahan PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi”
SKEMA PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM “PENYELENGGARAAN” JASA KONSTRUKSI
PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA
MEMBENTUK SATGAS PENCEGAHAN COVID-19
1
PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI
MENYEDIAKAN FASILITAS PENCEGAHAN COVID-19
2
SATUAN TUGAS PROYEK
MENGEDUKASI SEMUA ORANG UNTUK MENJAGA
DIRI DARI COVID-19
3
PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI
MENGUKUR SUHU SEMUA ORANG SETIAP PAGI, SIANG,
DAN SORE
4
PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI
MEMBUAT KERJASAMA PENANGANAN SUSPECT COVID-19 DENGAN RS DAN
PUSKEMAS SETEMPAT
5
PENGGUNA DAN/ATAU PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI
MENGHENTIKAN SEMENTARA PEKERJAAN JIKA TERINDIKASI ADA
TENAGA KERJA YANG TERPAPAR COVID-19
6
PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI
MELAKUKAN TINDAKAN ISOLASI & PENYEMPROTAN DISINFEKTAN SARANA
& PRASARANA KANTOR & LAPANGAN
7
Sumber: Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Juni 2020
10Sumber: Paparan Dirjen Anggaran dalam Rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2021 tanggal 1 Juli 2020
RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI
KEMENTERIAN PUPR TA 2020-
2024 &PENYESUAIAN
PROGRAM DALAM MASA
PANDEMI COVID-19
2
VISIUM PUPR 2030
12
2017 - 2019 2020 - 2024 2025 - 2030
100% Smart Living
Jalan 99% mantap
(material lokal dan
teknologi recycle)
Bendungan multi fungsi(120 m3/ kapita/ tahun)
57.75 M3/C/TH
68.11 M3/C/TH
120M3/C/TH
Jalan Mantap94%
Jalan Mantap97%
Jalan Mantap99%
78% Air Minum27.000 ha Kumuh
75% Sanitasi
88% Air Minum17.000 ha Kumuh
85% Sanitasi
100% Air Minum0 ha Kumuh
100% Sanitasi
5,4 jt Backlog MBRPembangunan2,76 juta unit
5 jt Backlog MBR Pembangunan
3,9 juta unit
3 jt Backlog MBRPembangunan4,88 juta unit
Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 26 Tahun 2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas
Rp 306 T Rp 577 T Rp 1.423 T
Rp 385 TRp 573 T Rp 838 T
Rp 45 T Rp 128 T Rp 170 T
Rp 414 T Rp 780 T Rp 1.220 T
STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2020-2024
13
Sumber: Badan Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PUPR, September 2020
PENDANAAN INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN 2020-2024
14
Sumber: Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Agustus 2020
KRONOLOGIS PAGU TA 2020-2021KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REFOCUSSING & REALOKASI ANGGARAN TAHUN 2020
AKIBATDAMPAK PANDEMI COVID-19
KERANGKA PROGRAM KEMENTERIAN PUPR TA 2021
16
Sumber: Badan Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PUPR, September 2020
TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPR TA 2021
Sumber: Bahan Informasi Menteri PUPR dalam RAPBN dan Nota Keuangan 2021, Agustus 2020
BIDANG SDATotal Rp. 58,55BENDUNGAN & EMBUNG
Rp. 18,35 Triliun
OPERASI & PEMILIHARAANRp. 6,18 Triliun
AIR TANAH DAN AIR BAKURp. 3,97 Triliun
IRIGASI DAN RAWARp. 12,52 Triliun
PENGENDALIAN DAYA RUSAK
Rp. 10,05 Triliun
DUKUNGAN LAINNYARp. 3,17 Triliun
PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO
Rp. 0,27 Triliun
PENGADAAN TANAHRp. 4,04 Triliun
BIDANG BINA MARGA
Total Rp. 53,96
INFRASTRUKTUR JALANRp. 35,81 Triliun
INFRASTRUKTUR JEMBATANRp. 6,27 Triliun
FLYOVER/ UNDERPASS/ TEROWONGAN 3,116 m
Rp. 1,09 Triliun
JALAN BEBAS HAMBATAN 35 KM
Rp. 2,74 Triliun
PRESERVASI RUTIN JALANDAN JEMBATAN NASIONAL
Rp. 5,44 Triliun
DUKUNGAN MANAJEMENRp. 2,61 Triliun
BIDANG CIPTA KARYA
Total Rp. 26,56
AIR MINUMRp. 5,93 Triliun
SANITASIRp. 7,03 Triliun
PENATAAN KAWASAN PERMUKIMANRp. 3,33 Triliun
BANGUNAN GEDUNGRp. 1,48 Triliun
PEMBANGUNAN, REHABILITASI & RENOVASI
SARPRAS PENDIDIKANRp. 5,93 Triliun
PEMBANGUNAN, REHABILITASI & RENOVASI
SARANA OLAHRAGA DAN PASAR
Rp. 1,53 Triliun
DUKUNGAN LAINNYARp. 1,33 Triliun
BIDANG PERUMAHAN
Total Rp. 8,09
RUMAH SUSUNRp. 4,11 Triliun
RUMAH KHUSUSRp. 0,61 Triliun
RUMAH SWADAYARp. 2,51 Triliun
RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
Rp. 0,41 Triliun
DUKUNGAN LAINNYARp. 0,46 Triliun
PENGELOLAAN RANTAI
PASOK MATERIAL DAN
PERALATAN KONSTRUKSI
DALAM MENCAPAI
PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
3
SUBSTANSI PENGATURAN RANTAI PASOK MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI/ MPKDALAM UU DAN PP PELAKSANA JASA KONSTRUKSI
Substansi Pengaturan Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Pasal 83 Ayat 3
UU NO. 2 TAHUN 2017
JASA KONSTRUKSI
Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa serta institusi yang terkait
dengan jasa konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam
rangka tugas pembinaan dan layanan
Mengembangkan sistem
rantai pasok Jasa Konstruksi
Kegiatan usaha
Jasa Konstruksi
didukung dengan
usaha rantai
pasok sumber
daya konstruksi
Membangun sistem
rantai pasok
material, peralatan,
dan teknologi
konstrusi
Pasal 5 Ayat 1 (f)
Pasal 17 Ayat 1Pasal 5 Ayat 5 (g)
Menyelenggarakan akreditasi bagi
asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi
dan asosiasi yang terkait dengan
rantai pasok Jasa Konstruksi
Pasal 5 Ayat 1 (d)
Sumber: Olahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Substansi Pengaturan Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020Turunan
Pelaksana
PP NO 22
TAHUN 2020
Kegiatan usaha Jasa
Konstruksi didukung dengan
usaha rantai pasok sumber
daya konstruksi
Pasal 24 Ayat 1
Sumber daya konstruksi
mengutamakan produk
lokal, unggulan, dan
ramah lingkungan yang
terdiri atas: sumber daya
material dan sumber daya
peralatan
Pasal 25 Ayat 2
Sumber daya
konstruksi harus
memenuhi StandarKeamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
Pasal 25 ayat 3
Pasal 25 ayat 3
Sumber daya material dan peralatan
konstruksi harus:
a. Menggunakan material dan peralatan
yang telah lulus uji dari Lembaga yang
berwenang sesuai dengan standar; dan
b. Mengoptimalkan penggunaan material dan
peralatan dalam negeri.
Pasal 26 ayat 2
Sumber daya peralatankonstruksi yang digunakandalam pekerjaan konstruksi
harus teregistrasi oleh Menteri dalam Sistem
Informasi Jasa KonstruksiTerintegrasi
KONSEPSI RANTAI PASOK KONSTRUKSI
SDM
KontraktorPeralatan
PemasokMaterial
KontraktorPondasi
KontraktorUmum
Elektrik danMekanik
KontraktorUtama
Investor
PenggunaJasa
Own,Rent,Lease
Dalam penyelenggaraan program-program pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan dukungan ketersediaan pasokan sumber
daya konstruksi yang memadai, yang salah satunya komponen utamanya adalah material dan peralatan konstruksi (MPK). Sumber daya MPK
ini kemudian perlu dikelola dengan pendekatan pengelolaan rantai pasok atau supply chain management (SCM).
Rantai pasok konstruksi mencakup koordinasi
semua bagian dari pemasok, kontraktor, dan pengguna jasa, baik secaralangsung maupun tidak langsungdalam mencapai tujuan proyek.
Sumber: APPAKSI (2012)
Berdasarkan penjelasan UUJK No. 2/2017 Pasal 5 Ayat (1) Huruf d,
rantai pasok Jasa Konstruksi adalah alur kegiatan produksi dan
distribusi material, peralatan, dan teknologi yang digunakan dalam
• Efisiensi dan konservasi energi (WHRG,pemakaian alternative fuel seperti RDF,biomass, limbah sebagai substitusi batubara,meningkatkan produksi semen ramahlingkungan)
• Melakukan review kebijakan yang lebihkomprehensif dari aspek sosial, ekonomi, danlingkungan terkait dampak positif dan negatifterhadap penerapan ODOL
• Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mengusulkanuntuk tetap melanjutkan pembangunan selamapandemik COVID -19
• Kementerian Perdagangan• Kementerian Perindustrian
• Kementerian PUPR
• Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan
• Asosiasi Semen Indonesia
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Perindustrian• Kementerian PUPR
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, (April 2020)
(*) Berdasarkan surat Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Nomor045/F/ASI/rys/04.20 dengan perihal Penyampaian Usulan Asosiasi Semen Indonesia Terkait Dampak Wabah COVID-19 Pada Industri Semen
PENGGUNAAN MATERIAL
SEMEN DAN BETON
SEBAGAI
MATERIAL KONSTRUKSI
RAMAH LINGKUNGAN
4
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERKAIT MATERIAL SEMEN
STANDAR MATERIAL SEMEN KONSTRUKSI
Sumber daya material konstruksi harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Salah satunya melaluipenggunaan material yang telah lulus uji dari Lembaga yang berwenang sesuai dengan standar
SE Menteri PUPR Nomor07/SE/M/2016 tentang Tata Cara Penentuan Campuran Beton Normal dengan Semen OPC, PPC, dan PCC
Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR, penggunaanbahan/ material konstruksi harus mengacupada regulasi dan ketentuan yang telahditetapkan.
JENIS KEBUTUHAN MATERIAL SEMEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
Jenis Semen
Portland Cement Type-I*
Portland Cement Type-II
Portland Cement Type-III
Portland Cement Type-IV
Portland Cement Type-V
Portland Pozzoland Cement*
Portland Composite Cement*
White Cement
Portland Slag Cement
Hydraulic Cement
Sumber :Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Juli 2020(diolah kembali oleh Dit. Kelembagaan dan SDK)
*) Jenis Semen yang banyak digunakanWarna Hijau yang terapat dalam Inmen 04/2020
bahwa dalam rangka menciptakan pembangunan
konstruksi berkelanjutan yang memenuhi standarkeamanan, keselamatan, kesehatan, dankeberlanjutan (K4) sebagaimana diamanatkan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun2017 tentang Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat berupaya dalammendukung usaha Pemerintah untukmenurunkanemisi gas rumah kaca.
INDUSTRI HIJAU
Industri yang dalam
proses produksinya
mengutamakan upaya
efisiensi dan
efektivitas
penggunaan sumber
daya secara
berkelanjutan sehingga
mampu menyelaraskan
pembangunan industri
dengan kelestarian
fungsi lingkungan hidup
serta dapat memberi
manfaat bagi
masyarakat (UU No.
3/2014 tentang
Perindustrian)
DEFINISI
MATERIAL
KONSTRUKSI
SNI PP
INDUSTRI KONSTRUKSI
(EFEKTIF & EFISIEN)
SYARAT
TEKNIS
SYARAT
LINGKUNGAN
BANGUNAN HIJAU
YANG HANDAL DAN
FUNGSIONALSumber: Puskim Balitbang PUPR 2019
BAHAN BANGUNAN EKOLOGIS
(Eco-materials)
Bahan bangunan yg dibentuk dari bahan sisa / limbah melalui proses yg ramah
lingkungan serta aman thd kesehatan baik saat proses produksi, konstruksi
maupun pemanfaatan bangunan.
Merupakan salah satu unsur yang menunjang secara langsung dlm pengembangan
eco-building, /eco-housing, baik ditinjau dari aspek sumber bahan, proses produksi
maupun pemanfaatan bangunan.
Eco-materials Eco-building
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
Merupakan suatu proses pembangunan yg mengoptimalkan manfaat sumber daya secara serasi yg
bertujuan utk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus menjaga kelestarian alam, (dg prinsip memenuhi
kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang).
Sumber: Puskim Balitbang PUPR 2019
PEMANFAATAN MATERIAL BETON
• Saat ini beton merupakan bahan yang paling banyak digunakan dalam
industri konstruksi;
• Peningkatan penggunaan beton, berarti meningkat pula kebutuhan semen;
• Dengan berkembangnya issu lingkungan & fungsi bangunan, maka produk
semen juga harus disesuaikan;
• Produksi semen alternatif merupakan salah satu upaya dlm menjawab
tantangan;
• Selain tujuan teknis juga guna mengurangi beban lingkungan (konsumsi
energi & emisi).
• Konsumsi Sumber Daya Alam• Konversi Lahan• Konsumsi Energi• Proses Industri bahan bangunan• Proses konstruksi bangunan
Sumber: Puskim Balitbang PUPR 2019
PRODUK BETON YANG DIINGINKAN
PERSYARATAN PENGGUNAAN BETON
Untuk menghasilkan mutu konstruksi yg handal, ekonomis dan ramah lingkungan:
PRODUK BETON
KUAT
AWET
STABIL
WORKABLE
HOMOGEN
KOMPAK
MUTU BAHAN
PROPORSI
PELAKSANAAN
BANGUNAN GEDUNG PERKERASAN JALAN
SNI 2847-2013 (Persyaratan beton struktural utk Bangunan Gedung)
Pedoman Prencanaan Perkerasan Kaku (Beton Semen) – Ditjen Bina Marga dan
ASTM C-78
Sumber: Puskim Balitbang PUPR 2019
PRODUK BETON KONDISI SAAT INI
1. TREND PRODUK SEMEN TELAH BERUBAH, (OPC OPC. PCC & PPC) PORTLAND SLAG ?
2. SNI SEMEN TELAH DIBERLAKUKAN SEBAGAI SNI WAJIB;
3. SNI 03-7656-2012 “TATA CARA PEMILIHAN CAMPURAN UNTUK BETON NORMAL, BETON
BERAT DAN BETON MASSA (BERLAKU UTK BLENDED CEMENT);
4. SNI 2847-2013 “PERSYARATAN BETON STRUKTURAL UNTUK BANGUNAN GEDUNG”
5. BAHAN TAMBAHAN SEMEN PCC MENGGUNAKAN SELAIN POZOLAN;
6. DALAM PEDOMAN PERKERASAN KAKU & ASTM C 78 MR min = 40 kg/cm2 (4 MPa) atau fcr =
PROSENTASE TKDN NASIONALUNTUK MATERIAL DAN PERALATAN
UPAYA PENGUMPULAN BIG DATA SUPPLY-DEMAND MATERIAL KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
37
Sumber: Olahan Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi, 2020
ANALISIS KESEIMBANGAN SUPPLY-DEMAND MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
Data dan Informasi Pasokan(supply) Material dan Peralatan Konstruksi
Diperoleh dari asosiasi-asosiasi terkaitmaterial konstruksi
Tergabung dalam PaktaKomitmen Bersama tentangPenyediaan Data dan Informasi Material dan Peralatan Konstruksi
Data dan InformasiKebutuhan (demand) Material
dan Peralatan Konstruksi
Diperoleh melalui analisis estimasi perhitunganmenggunakan aplikasi perhitungan demand material dan peralatan konstruksi di SIMPK
Mengolah data historis proyek untukmenghitung dan mengestimasikebutuhan material dan peralatan di Kementerian PUPR yang meliputi: Direktorat Jenderal Sumber Daya
Air; Direktorat Jenderal Bina Marga; Direktorat Jenderal Cipta Karya;
dan Direktorat Jenderal Perumahan.
PENUTUP
5
PENUTUP1. Sebagaimana Arahan Bapak Presiden Joko Widodo, Kementerian PUPR telah menerbitkan INSTRUKSI MENTERI
PUPR NO. 02/2020 Tentang “Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019/ COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dimana mengatur tata cara Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.Kementerian PUPR juga telah melakukan upaya-upaya diantaranya: penyesuaian dan refocusing Anggaranakibat dampak Pandemi COVID-19, melanjutkan Pengerjaan Proyek Kementerian PUPR dengan penyesuaianprogram, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional/ PSN, dan pelaksanaan PBJ secara online sesuaiprotokol pencegahan COVID-19;
2. Dengan adanya kondisi Pandemi COVID-19, pelaksanaan program pekerjaan infrastuktur tetap berjalansehingga tetap membutuhkan ketersediaan pasokan/ supply material semen khususnya SemenRamah Lingkungan;
3. Dalam upaya mendukung penurunan emisi CO2 di industri semen, Kementerian PUPR mendorongpemakaian semen ramah lingkungan (PCC, PPC, dan slag semen) untuk program proyek infrastrukturyang sedang dilaksanakan dengan Menerbitkan Instruksi Menteri PUPR No. 04 Tahun 2020;
4. Selaras dengan tujuan dari Instruksi Menteri PUPR di atas untuk meningkatkan implementasi penggunaan materialkonstruksi yang ramah lingkungan khususnya Semen Non-OPC sesuai peruntukkan jenis pekerjaan konstruksinya,salah satunya adalah GGBFS/Semen Portland Slag merupakan salah satu Produk ramah lingkunganyang memiliki potensi mengurangi emisi CO2. Dimana dengan konsep reduce, reuse dan recycle,GGBFS/Slag Cement me-recycle limbah pabrikan baja sebagai subtitusi bahan baku dasar pembuatan semensehingga dapat mengurangi dampak negative terhadap lingkungan;
5. Kementerian PUPR telah membuktikan komitmen dalam mendukung mengatasi kelangkaan pasokanmaterial semen yang berkualitas di lokasi proyek akibat distribusi logistik yang belum memadai yaitu denganmemberikan keterbukaan data dan informasi proyek pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah