Pengertian Negara · Web viewPada pokok bahasan saat ini, akan mendeskripsikan berkenaan dengan pengertian Negara menurut para ahli, klasifikasi Negara, sistem pemerintahan, perbedaan

MODUL PERKULIAHAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Negara dan Sistem Pemerintahan

Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh

Ekonomi dan Bisnis Manajemen 02 9003 Ikhwan Aulia Fatahillah, SH., MH.

Abstract KompetensiPada pokok bahasan saat ini, akan mendeskripsikan berkenaan dengan pengertian Negara menurut para ahli, klasifikasi Negara, sistem pemerintahan, perbedaan Negara dan sistem pemerintahan dan berbagai model pemerintahan di dunia

Mahasiswa diharapkanmampu mendeskripsikan bahasan berkenaan dengan negara dan sistem pemerintahan

Pengertian Negara

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

1

Asal Mula Terjadinya Negara Menurut Fakta Sejarah

1. Pendudukan (Occupatie)Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian

diduduki dan dikuasai.Misalnya Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang

dimerdekakan tahun 1847.

2. Peleburan (Fusi)Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan

perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi Negara yang baru.Misalnya

terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871.

3. Penyerahan (Cessie)Hal ini terjadi Ketika suatu Wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan

suatu perjanjian tertentu.Misalnya,Wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I

diserahkan oleh Austria kepada Prusia,(Jerman).

4. Penaikan (Accesie)Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur Sungai atau dari

dasar Laut (Delta).Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang

2012 2 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

sehingga terbentuklah Negara. Misalnya,wilayah negara Mesir yang terbentuk dari

Delta Sungai Nil .

Klasifikasi Negara

Monarki : Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang (raja)

untuk kepentingan keseluruhan rakyat.

Tirani : Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang untuk

kepentingan satu orang atau penguasa saja.

Aristokrasi : Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang

untuk kepentingan keseluruhan rakyat.

Oligarki : Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang,

namun untuk kepentingan beberapa orang tersebut.

Demokrasi : Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang,

untuk kepentingan keseluruhan rakyat.

Mobokrasi : Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang,

untuk kepentingan penguasa saja.

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur

pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan

menjadi :

2012 3 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

1. Presidensial

2. Parlementer

3. Komunis

4. Demokrasi liberal

5. Liberal

6. Kapital

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara

itu.Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem

pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat.Sistem

pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis.

Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu

akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk

memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga

tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga

kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan

yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam

pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa

mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan

roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan

mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

Perbedaan Negara Dan Pemerintahan

Negara dan pemerintahan merupakan dua istilah yang hampir sama, akan tetapi jauh berbeda. Beberapa pemikir barat memahami istilah tersebut cenderung sama, dimana raja- raja dan para diktator juga menyamakan Negara dan pemerintahan.

Perbedaan Negara dan pemerintahan:

1. Negara adalah seluruh komunitas secara tetap mendiami wilayah tertentu dan

berhak untuk berdaulat dalam urusan internal maupun eksternal. Sedangkan

2012 4 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

pemerintahan merupakan bagian dari Negara, bisa diartikan pemerintahan adalah

mesin untuk mencapai tujuan Negara.

2. Negara merupakan persatuan yang kekal, dimana pemerintahan bersifat sementara.

Bagaimanapun persatuan komunitas dalam negara tidak bisa di taklukkan oleh siapa

pun, walaupun Negara tersebut telah terjajah. Sedangkan pemerintahan bisa

berubah sewaktu- waktu dalam persatuannya, layak lahirnya partai- partai baru maka

berubahlah pemerintahan tersebut.

3. Negara adalah kedaulatan, kedaulatan adalah sifat dasar yang diperlukan untuk

mendirikan Negara. Sedangkan kedaulatan bukanlah atribut pemerintahan, jelasnya

kedaulatan bukan miliknya pemerintahan. Kita akui pemerintahan memiliki

kekuasaan atas Negara, tetapi perlu diingat kekuasaan tersebut diberikan oleh

Negara dan terbatas pula masanya.

4. Karakter- karakter Negara diseluruh dunia adalah sama. Dimana komunitas

menempati suatu wilayah secara tetap, memiliki pemerintahan dan memperoleh

kedaulatan Negara. Sedangkan pemerintahan memiliki karakter yang berbeda,

misalnya, sistem pemerintahan demokrasi berbeda dengan sistem pemerintahan

dictator, sistem pemerintahan kepresidenan jauh berbeda dengan sistem

pemerintahan parlementer.

5. Belum pernah kita mendengar atau melihat demontrasi rakyat terhadap

Kedaulatan Negara mereka, jika pun ada itupun memperjuangkan kedaulatan dari

penjajahan. Sedangkan aksi perlawanan yang sering diluncurkan oleh rakyat

bertemakan melawan pemerintahan, dan ini sering dan sangat akrab musimnya

dewasa ini.

Walaupun perbedaan Negara dan pemerintahan terlihat jelas, tetapi Negara dan

pemerintahan tidak berjalan tanpa dukungan satu sama lain. Secara logis saya artikan

Negara adalah sang Adam dimana pemerintahan sebagai Hawanya.

Berbagai Model Sistem Pemerintahan Di Dunia

2012 5 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

Model Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah suatu negara raksasa (super power) yang mendapatkan

kemerdekaannya melalui revolusi tahun 1776, dan setelah melalui proses yang cukup

panjang maka tahun 1787, Sidang Majelis Konstituante sampai pada satu titik, yaitu

menerima dasar demokrasi Amerika yang tetap tegak sampai sekarang yakni Konstitusi

(UUD) Amerika Serikat.

Sistem pemerintahan Amerika Serikat berdasarkan yang konstitusi ini bermaksud

menegakkan demokrasi dan kebebasan warga negara.

Ciri-ciri penting pemerintahan Amerika Serikat antara lain:

1. Amerika Serikat adalah suatu negara Republik Federasi yang demokratis;

2. Sebagai negara Federasi maka terdapat pembagian kekuasaan konstitusional antara

Pemerintah Federal (Serikat) dan Pemerintah Negara-negara Bagian atau State;

3. Pemerintahan oleh rakyat (Government by the people) mengakui bahwa kedaulatan

ada di tangan rakyat yang terlihat dalam proses pemilihan umum;

4. Terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

baik mengenai organ pelaksana maupun fungsi kekuasaan-kekuasaan badan-badan

tersebut yang saling membatasi satu sama lain dengan asas checks and balances;

5. Negara-negara Bagian mempunyai hak yang sama;

6. Keadilan ditegakkan melalui Badan Yudikatif yaitu Mahkamah Agung (Supreme

Court) yang bebas dari pengaruh kedua badan lainnya (Legislatif dan Eksekutif) dan

menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan individu serta menjamin tegaknya

hukum (rule of law);

7. Suprastruktur politik ditopang oleh infrastruktur politik yang menganut sistem

bipartisan.

2012 6 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

Model Sistem Pemerintahan Inggris

Negara Inggris sebagai “Mother of Parliaments” telah banyak memberikan sumbangan

kepada peradaban dunia, khususnya sumbangan terhadap lembaga-lembaga

demokrasi.Namun demikian, bentuk pemerintahannya kurang jelas didefinisikan dan agak

sulit untuk dimengerti. Pulau Britania Raya, yang merupakan bagian utama dari Kerajaan

Inggris Raya (the United Kingdom) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Inggris, Skotlandia, dan

Wales.

Beberapa ciri penting dari Pemerintahan Inggris adalah sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom.

2. Konstitusinya adalah hukum dasar yang memberikan dan membatasi kekuasaan

untuk memerintah dan tidak tertulis.

3. Kekuasaan tidak dipisahkan, tetapi bercampur baur.

4. Parlemen adalah bicameral, terdiri dari House of Commons atau Majelis Rendah dan

House of Lords atau Majelis Tinggi. Parliament Sovereingnity, merupakan salah satu

prinsip fundamental dari konstitusi.

5. Kabinet, adalah kelompok inti menteri-menteri yang dikepalai oleh Perdana Menteri.

2012 7 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

6. Her Majesty’s Opposition, adalah prinsip fundamental kedua dari konstitusi yang tak

tertulis.

7. Mahkota hanyalah tituler, bukanlah kekuasaan politik. Ia merupakan simbol

keagungan, kedaulatan, dan kesatuan nasional, sama seperti bendera dengan

lambang Union Jack; tetapi menteri-menterilah yang sebenarnya memerintah.

8. Civil service (dinas sipil) adalah pegawai karier yang mengadministrasikan hukum

dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan eksekutif dan parlementer.

9. Pemerintah Daerah sampai titik tertentu didesentralisasikan, dengan kekuasaan ada

di tangan Council yang dipilih oleh rakyat di daerah.

10. Badan Peradilan ditunjuk oleh Kabinet.

11. Habeas Corpus adalah hak sipil yang fundamental.

12. The rule of Law, terdiri atas 3 prinsip :

hukum yang dibuat oleh Parlemen mempunyai supremasi absolut atas

kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut rakyat;

kesamaan di depan hukum, klas-klas dianggap subjek-subjek yang sama oleh

hukum, pegawai pemerintah mendapat perlakuan sama dengan warga negara

biasa di depan pengadilan;

konstitusi adalah akibat, bukan sebab dari hak-hak individu. Pengadilan

menetapkan hak-hak ini atas dasar kebiasaan dan statuta yang ditetapkan oleh

Parlemen.

Negara Kesejahteraan (Welfare state), karena rakyatnya telah bersepakat

bahwa mereka harus mempunyai standar-standar minimum dalam

kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Model Sistem Pemerintahan Republik Perancis

2012 8 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

Secara ringkas ciri-ciri pemerintahan Perancis sekarang ini (Republik Kelima) adalah

sebagai berikut:

1. Perancis adalah negara kesatuan, demikian pula pada zaman Republik ke Empat.

2. Konstitusinya adalah tertulis, tetapi konstitusi Perancis lebih kaku (regid).

3. Pemisahan kekuasaan nampak agak jelas, legislatif di tangan Parlemen, eksekutif di

tangan Presiden dan yudicial di tangan badan kehakiman.

4. Parlemen adalah bicameral, terdiri dari Sidang Nasional (National Assembly) dan

Senat tidak terdapat Parliament Sovereignity, Presiden kepala eksekutif tidak dipilih

oleh Parlemen, tetapi oleh “electoral College” yang terdiri dari wakil municipal

(daerah-daerah/kota-kota).

5. Kabinet, terdiri dari Dewan Menteri-Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri.

6. Dewan Konstitusi, yaitu suatu dewan yang beranggotakan 9 orang yang diangkat

secara sama oleh Presiden, Ketua Assemblee dan Ketua Senat. Tugas utamanya

ialah:

a. Mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan Presiden dan Parlemen;

b. Mengawasi pelaksanaan referendum;

c. Mengawasi agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

7. Civil Service terdiri dari pegawai-pegawai karir yang menterjemahkan kehendak

Parlemen ke dalam hak-hak kehidupan dan memaksakan kewajiban kepada orang-

orang Perancis.

8. Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan sistem dekonsentrasi bersamaan

dengan desentralisasi, dan memiliki daerah-daerah yaitu departemen dan commune.

9. Kekuasaan peradilan, berada di tangan para hakim yang diangkat oleh eksekutif.

Terbagi menjadi dua, yaitu peradilan kasasi (Court of Casation) dan peradilan hukum

administratif meningkat ke Conscil d’Etat.

Dalam perkara-perkara yang sulit peradilan dilakukan Tribunal des Conflits.

Model Sistem Pemerintahan Indonesia

2012 9 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

1. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang berideologi Pancasila

dan mempunyai beraneka ragam suku dan agama. Sistem Pemerintahan Indonesia

menurut UUD 1945 ditegaskan sebagai berikut:

2. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (rechtstaat), tidak

berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).

3. Sistem Konstitusional.

4. Pemerintahan berdasar atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme

(kekuasaan yang tidak terbatas).

5. Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR.

Kepala Negara Berdasarkan Jenis Konstitusi

Pada dasarnya, berdasarkan tanggung jawab dan hak politis yang diberikan konstitusi

masing-masing negara, maka kepala negara dapat dibedakan menjadi:

2012 10 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

Sistem Presidentil

Negara dengan sistem presidentil biasanya berbentuk republik dengan presiden sebagai

kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.Di sini, presiden mempunyai hak

yang lebih luas sebagai wakil negara ke luar dan kepala pemerintahan ke dalam.Namun

tentunya ada pengecualian bagi beberapa negara berbentuk monarki absolut seperti Arab

Saudi, di mana raja biasanya merangkap sebagai kepala pemerintahan.

Negara-negara dengan sistem presidentil seperti:

Amerika Serikat

Filipina

Indonesia

Sistem semi-Presidentil

Negara dengan sistem ini mempunyai presiden (atau gelar lainnya) dan perdana menteri

yang saling membagi tanggungjawab dan hak dalam pemerintahan. Presiden menunjuk

perdana menteri yang akan membentuk kabinet. Perdana menteri secara konstitusional

bertanggungjawab kepada parlemen, namun tak dapat dipecat oleh parlemen.Parlemen

juga tak dapat meminta pertanggungjawaban presiden.

Sistem seperti ini merupakan perpaduan dari sistem presidentil dan parlementer.

Negara-negara dengan sistem semi-presidentil:

Perancis

Taiwan , Republik Cina

Rusia

Sistem Parlementer

Negara dengan sistem ini mempunyai presiden (atau gelar lainnya) sebagai kepala negara

dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.Kepala negara biasanya hanya berupa

simbol persatuan walau secara teori mempunyai hak untuk mencampuri urusan

pemerintahan.

Kepala pemerintahan biasanya muncul dan dipilih dari parlemen, sehingga pemilihan umum

di negara dengan sistem seperti ini biasanya hanya memilih anggota parlemen. Partai

dengan kursi terbanyak akan mencari dukungan untuk membentuk pemerintahan dengan

2012 11 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

perdana menteri dari partai mereka. Kepala negara tidak mencampuri urusan pembentukan

pemerintahan.

Kepala negara di negara dengan sistem seperti ini dapat muncul dengan berbagai cara

seperti melalui pemilihan umum di negara republik ataupun menjabat seumur hidup di

negara monarki.

Contoh negara dengan sistem ini:

Singapura

Britania Raya

Thailand

Sistem Kepala Negara Maya

Sistem ini mempunyai konstitusi yang tidak memberikan hak politis apapun kepada kepala

negara.Kepala negara hanya sebagai simbol kenegaraan.

Namun, di beberapa negara dengan sistem seperti ini mengharuskan perdana menteri

sebagai kepala pemerintahan melaporkan jalannya pemerintahan kepada kepala

negara.Tetap saja, laporan ini hanya terbatas pada laporan, tidak ada pertanggungjawaban

di dalamnya.

Negara-negara dengan sistem seperti ini:

Irlandia

Swedia (sejak 1975)

Republik Rakyat Cina (sejak 1982)

Jepang (sejak 1945)

Jerman

Untuk Republik Rakyat Tiongkok, sekarang ini sejak zaman pemerintahan Jiang Zemin,

kepala negara dirangkap pula oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok yang

merupakan pemimpin eksekutif tertinggi di dalam negara itu. Sekretaris jenderal, perdana

menteri biasanya dipilih dari anggota polit biro partai walau secara teori mereka adalah

dipilih melalui Kongres Rakyat Nasional.

2012 12 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

Gelar Kepala Negara

Kepala negara mempunyai gelar berbeda di negara yang berbeda sesuai dengan bentuk

negara tersebut.

Monarki

Raja , Ratu (Arab Saudi, , Thailand, Britania Raya, Maroko, Spanyol)

Emir (Kuwait, Qatar)

Kaisar (Jepang)

Pangeran (Monako)

Sultan (Malaysia, Brunei, Oman))

Paus (Vatikan)

Republik

Presiden (Indonesia, Amerika Serikat, Jerman)

Ketua (Republik Rakyat Tiongkok, tidak dipergunakan lagi

2012 13 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id

Daftar PustakaDwi Winarno. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara. Jakarta, 2008

Felix Baqhi. Kewarganegaraan Demokratis (Dalam Sorotan Filsafat Politik). Ladalero.

http://images.google.co.id

http://id.wikipedia.org

http://organisasi.org

Purwanto, dkk. Etika Berwarganegara. Salemba Empat. Jakarta.

2012 14 Pendidikan Kewarganegaraan-

Negara dan Sistem Pemerintahan Pusat Bahan Ajar dan eLearningIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. http://www.mercubuana.ac.id