PENGENTASAN KEMISKINAN DIKOTA SURABAYA

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang

mampu mengantarkan saya dalam menyelesaikan penyusunan makalah ini. Sholawat serta

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat kita, Nabi Muhammad SAW

yang telah membimbing kita dari masa kebodohan menuju masa yang gemilang.

Penulis menyadari bahwa setiap hal yang tertuang dalam penulisan laporan ini tidak

akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis hanya bisa

mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya.

Semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada

penulis. Akhir kata, penulis berharap makalah ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi

bagi peneliti lain serta menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 26 Mei 2015

Penulis

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1

1.2 Tujuan Penulisan .......................................................................................... 2

1.3 Sistematika Penulisan ................................................................................. 2 BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................... 3

2.1 Definisi Kemiskinan ....................................................................................... 3

2.2 Indikator Kemiskinan ..................................................................................... 3

2.3 Faktor umum Penyebab Kemiskinan Perkotaan ................................................... 4

2.4 Analisis Masalah Program Pengentasan Kemiskinan ............................................ 4 2.5 Solusi Kemiskinan Perkotaan .......................................................................... 7 2.6 Studi kasus ................................................................................................. 8

BAB III PENUTUP…………………………………………………………………………………… 11

3.1 Lesson Learned………………………………………………………………………………………………11 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 12

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai kebijakan dan program pembangunan sosial dan sektor, telah dilakukan

oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat guna menanggulangi

atau mengurangi angka kemiskinan. Maksud baik pemerintah untuk mengatasi dan

mengurangi jumlah masyarakat miskin setelah krisis ekonomi, masih tetap konsisten. Hal ini

dapat dibuktikan dari berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk mengatasi

dampak krisis ekonomi bagi masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan, serta program-

program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya.

Di Surabaya menurut data BPS, jumlah penduduk dalam rumah tangga miskin

(2002), tercatat sebanyak 296.498 jiwa atau 11,4% dari total jumlah penduduk, dan 80.109

KK atau 11,28% dari seluruh rumah tangga yang ada di kota Surabaya yang mencapai

709.991 KK (BPS; 2005). Sebagai kota yang tumbuh menjadi mega-urban, banyak bukti

menunjukkan bahwa perkembangan kota secara fisik yang makin gigantis, ternyata tidak

selalu paralel dengan peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Muncul

pertanyaan besar yang perlu dijadikan acuan untuk menilai keberhasilan kota Surabaya

membangun dirinya adalah; Pertama, sejauh mana kegiatan pembangunan yang dilakukan

telah berhasil mengentas penduduk kota yang tergolong marginal dari kungkungan

kemiskinan, dan sejauh mana pula kesenjangan sosial telah berhasil dieliminasi ? Kedua,

sejauh mana Pemerintah Kota telah berhasil memenuhi kebutuhan fasilitas publik bagi

warga kota yang tergolong miskin, dan sejauh mana pula akses golongan miskin kota

terhadap fasilitas publik dasar, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya telah

berhasil ditingkatkan ke standar minimal yang telah digariskan ?

Program penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat

pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia -

termasuk di kota Surabaya. Secara garis besar, cakupan program penanggulangan

kemiskinan yang diharapkan dikembangkan di berbagai wilayah adalah : Pertama,

pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek

pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kebutuhan dasar tertentu lainnya. Kedua,

pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia berkaitan dengan perbaikan aspek

lingkungan, permukiman, perumahan, dan prasarana pendukungnya. Ketiga, pemberdayaan

dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek usaha, lapangan

kerja, dan lain-lain yang dapat meningkatkan pendapatan.

Di kota Surabaya, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan

maksimal karena tidak didukung oleh kerja tim yang betul-betul terpadu dan pembagian

kerja yang jelas, sehingga dalam praktek sering antar dinas terkesan berjalan sendiri-sendiri

tanpa ada panduan yang jelas. Tidak adanya fokus kelompok sasaran yang benar-benar

akurat dan lokasi program penanggulangan kemiskinan yang jelas, adalah salah satu

kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di

kota Surabaya. Ke depan, untuk mencegah agar persoalan kemiskinan tidak makin meluas

dan jumlah penduduk miskin di kota Surabaya tidak terus bertambah, selain dibutuhkan

1

koordinasi yang lebih terpadu antar dinas, yang tidak kalah penting adalah sebuah rencana

program intervensi yang lebih terfokus. Yakni, program jangka pendek dan jangka

menengah yang benar-benar konsisten, realistis dan kontekstual - terutama untuk

mencegah kemungkinan terjadinya bias dan tumpang-tindih pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan yang tidak perlu terjadi.

1.2 Tujuan Penulisan 1. Mengetahui definisi kemiskinan secara umum. 2. Mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan. 3. Menganalisis persoalan kemiskinan kota yang berdampak pada Ekonomi Kota 4. Mengetahui Konsep penanganan Kemiskinan Kota

1.3 Sistematika Penulisan Adapun penyusunan makalah ini akan dibahas sesuai dengan sistematika pembahasan yang disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN - Latar Belakang

- Tujuan

- Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN - Definisi Kemiskinan secara umum

- Indikator Kemiskinan

- Faktor umum Penyebab Kemiskinan di Perkotaan

- Analisis Masalah Pengentasan kemiskinan di kota Surabaya

- Solusi Masalah Kemiskinan Perkotaan

- Study case

BAB III PENUTUP - Lesson Learned

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat

berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat

kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua

masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Secara umum, Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan

kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,

ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah

global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara

yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya

dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara.

Pemahaman utamanya meliputi: Pertama, gambaran kekurangan materi, yang

biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan

kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang

dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan

sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini

termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan social biasanya dibedakan dari kemiskinan,

karena hal ini mencakup masalahmasalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang

ekonomi.

Ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagianbagian politik dan ekonomi di

seluruh dunia.

2.2 Indikator Kemiskinan

Untuk Mengukur tingkat kemiskinan perkotaan adapun indikator yang digunakan, Indikator

tersebut adalah sebagai berikut;

A. Indikator kemiskinan menurut BPS;

Tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.

Hampir Tidak Miskin, pengeluaran per bulan per orang antara Rp 280.488 - Rp

350.610 atau antara Rp 9.350 -Rp11.687 per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta

jiwa.

Hampir Miskin, pengeluaran per bulan per orang antara Rp 233.740 - Rp 280.488

atau antara Rp 7.780 - Rp 9.350 per hari. Jumlah nyamencapai 30,02 juta

jiwa.

3

Miskin, pengeluaran perbulan per orang antara Rp 233.740 - kebawah atau sekitar

Rp7.780 - kebawah per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta jiwa.

Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari.

Diperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 15 juta jiwa.

B. Indikator kemiskinan Menurut BAPPENAS sebagai berikut;

Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan.

Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan.

Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan.

Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha.

Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah.

Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi.

Terbatasnya akses terhadap air bersih.

Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah.

Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya

akses masyarakat terhadap sumber daya alam.

Lemahnya jaminan rasa aman.

Lemahnya partisipasi.

Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan

keluarga.

Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas

dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap

masyarakat.

2.3 Faktor Umum Penyebab Kemiskinan Perkotaan

Ketidakmerataan dalam pendistribusian suatu pendapatan nasional, sehingga hal ini bisa

menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Apalagi dikota – ota besar seperti

Surabaya dan lainnya.

2.4 Analisis Masalah Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan

Indonesia dalam peta pembangunan internasional termasuk dalam cakupan wilayah

di dunia ke tiga, untuk itu dalam perspektif teori pembangunan internasional maka

Indonesia termasuk dalam perspektif teori pembangunan dunia ketiga. Teori pembangunan

dunia ketiga sendiri adalah teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah

yang dihadapi oleh negera-negara miskin atau negara-negara sedang yang sedang

berkembang dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu

4

Pengetahuan dan militer negara-negara adikuasa atau negara-negara industri maju. Teori

Pembangunan di dunia ke tiga memiliki perbedaan dengan teori pembangunan bagi negara-

negara adikuasa, karena persoalan yang dihadapinya berlainan. Bagi negara-negara dunia

ketiga, persoalannya adalah bagaimana bertahan hidup atau bagaimana meletakkan dasar-

dasar ekonominya supaya bis bersaing di pasar internasional. Bagi negara-negara adikuasa

persolannya adalah bagaimana melakukan ekspansi lebih lanjut bagi kehidupan ekonominya

yang sudah mapan.

Apabila kita perhatikan kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah bentuk

kemiskinan struktural (buatan) karena sebenarnya secara alamiah Indonesia mempunyai

potensi dan sumber daya yang cukup untuk tidak mengalami kemiskinan. Kemiskinan

struktural adalah kemiskinan akibat dari super struktur yang membuat sebagian anggota

atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan

budaya. Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas

dan daya kreasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta terpinggirkannya partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Penggalian tentang kemiskinan yang selama ini cenderung dilakukan pada batas

angka-angka statistik makro yang kurang mendalam serta tidak detail dalam mengungkap

latar belakang masyarakat miskin. Akibatnya tidak dapat melihat persoalan secara

komperehensif mengenai dimensi-dimensi kemiskinan, karena sesungguhnya persoalan

kemiskinan terkait dan saling mempengaruhi dengan persoalan yang lainnya. Pada sisi lain

studi tentang kemiskinan juga cenderung over akademis yang kurang memiliki daya guna

pemecahan persoalan yang sifatnya praksis penanggulangan kemiskinan, sekaligus gagal

mengungkap akar penyebab kemiskinan.

Ada tiga sisi yang menjadi akar penyebab dari terjadinya kemiskinan struktural yaitu :

1. Pemahaman akan kemiskinan yang tidak tepat dan sepihak. Kemiskinan lebih dikaji dari

aspek ekonomi saja. Aspek-aspek lain yang berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan

seperti aspek politik, kultural, serta sosial dikaji secara terpisah. Persoalan kemiskinan

dipahami tanpa mengkaji dampak dari kebijakan publik atau pemerintah terhadap

keberadaan rakyat miskin

2. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak melibatkan masyarakat yang terkena sasaran,

baik di tingkat perencanaan maupun sampai ke tingkat pelaksanaannya.

3. Tidak ada evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di perkotaan untuk melihat

dampak yang terjadi.

5

Oleh karena itu sudah seharusnya kita mengerti apa yang menjadi masalah

mendasar dalam proses mengentaskan kemiskinan ini. Pemahaman kemiskinan saat ini

mempunyai arti yang lebih luas yang didefinisikan sebagai kemiskinan majemuk yaitu suatu

kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi atau esensial sebagai manusia. Kebutuhan asasi

tersebut meliputi kebutuhan akan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, kreasi,

kebebasan, partisipasi, waktu luang.

Kemiskinan subsistensi pada rakyat miskin kota seperti yang terjadi di Yogjakarta

(lampiran) merupakan contoh dimana rendahnya pendapatan, tak terpenuhinya kebutuhan

akan sandang, pangan, papan serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Kemiskinan

perlindungan karena meluasnya budaya kekerasan atau tidak memadainya sistem

perlindungan atas hak dan kebutuhan dasar rakyat miskin kota; kemiskinan afeksi terjadi

karena adanya bentuk-bentuk penindasan, pola hubungan eksploitatif antara manusia

dengan manusia dan manusia dengan alam; kemiskinan pemahaman karena kualitas

pendidikan yang rendah, selain faktor kuantitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan;

kemiskinan partisipasi karena adanya diskriminasi dan peminggiran rakyat dari proses

pengambilan keputusan; kemiskinan identitas karena dipaksakannya nilai-nilai asing

terhadap budaya lokal yang mengakibatkan hancurnya nilai sosio kultural yang ada.

Dimensi kemiskinan majemuk yang dialami masyarakat miskin dapat teridentifikasi

dari beberapa aspek berupa rendahnya kesejahteraan, akses pada sumber daya, kesadaran

kritis, partisipasi dan posisi tawar. Aspek ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab

kemiskinan. Faktor-faktor yang lain, seperti politik dan sosial budaya, mempunyai peranan

yang sangat kuat dalam melatarbelakangi munculnya lingkaran kemiskinan yang tak

terselesaikan.

Paradigma ekonomi yang dipakai dalam penyusunan pembangunan, membuat pemilik

modal menguasai segala-galanya. Penguasaan ekonomi dengan dalih demi ‘keuntungan

bersama’, menjadi penyebab dasar kemiskinan dalam masyarakat dan menimbulkan

kebijakan ekonomi yang semena-mena. Aspek sosial budaya banyak sekali mempengaruhi

terjadinya proses pemiskinan. Tradisi yang ada tidak sedikit yang memberikan ‘pembenaran’

dalam pemenuhan kebutuhan dasar. ‘Pembenaran tradisi’ bahwa anak harus ikut

menanggung kemiskinan keluarga, di satu sisi memunculkan kasus pekerja anak; dan di sisi

lain terjadi pemberontakan yang melahirkan realita anak jalanan pada banyak kota di

Indonesia. Modernisasi yang dipaksakan, memunculkan kemiskinan dalam bentuk yang lain.

Kepentingan politik tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan yang terjadi. Struktur birokrasi

6

yang tidak aspiratif terhadap rakyat miskin menimbulkan banyak kebijakan yang semakin

memiskinkan rakyat. Contoh kecil yaitu TASKIN disurabaya timur yang mempunyai problema

sebagai berikut;

Kurangnya pengawasan dari pemerintah.

Kurangnya maintance/perawatan terhadap alat yang dipinjamkan sehingga alat

tersebut rusak dan tidak terpakai lagi.

Pendapatan yang rendah sehingga, susah untuk membayar uang cicilan dari modal

yang dipinjamkan.

2.5 Solusi kemiskinan secara umum

Pemberian Pelatihan Ketrampilan dan keahlian

Membuka lebih banyak Lagi Lapangan Pekerjaan didesa dan dikota

7

2.6 Study Case

2.6.1 Gambaran Umum Kedung Baruk

Kedung Baruk adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

Di daerah tersebut yang dekat dengan sungai banyak terdapat pemukiman kumuh. Setiap

tahunnya penduduk miskin yang ada pada Kecamatan Rungkut selalu mengalami

peningkatan. Bahkan di Kelurahan Kedung Baruk penigkatan penduduk miskin bisa

dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada data penduduk miskin Kecamatan

Rungkut Tahun 2010, 2011, 2012. Berikut datanya:

Kelurahan Jumlah

keluarga

seluruhnya

Jumlah keluarga

miskin

persentase

Rungkut kidul 3.844 668 17,38 %

Medokan ayu 3.608 974 27,00 %

Wonorejo 2.183 425 19,47 %

Penjaringan sari 3.540 875 24,72 %

Kedung baruk 4.298 733 17,05 %

Kali rungkut 6.493 1.112 17,13 %

Jumlah 23.966 4.767 19,89 %

Sumber: BPS 2010

Kelurahan Jumlah keluarga

seluruhnya

Jumlah keluarga

miskin

Persent

ase

Rungku kidul 3.310 1.056 31,90 %

Medokan ayu 4.650 1.093 23,50%

Wonorejo 3.412 652 19.11%

Penjaringan sari 3.436 1.007 29.31

%

Kedung baruk 3.674 1.273 32,86 %

Kali rungkut 5.633 2008 33,81%

Jumlah 23.830 7.089 29,74%

Sumber: BPS 2011

Kelurahan Jumlah keluarga

seluruhnya

Jumlah keluarga

miskin

persentase

Rungkut kidul 3.932 1.056 26 %

Medokan ayu 3.594 973 27 %

Wonorejo 2.546 452 18 %

Penjaringan sari 3.572 1.007 28 %

Kedung baruk 4.337 1.573 36 %

Kali rungkut 6.484 2.206 34 %

Jumlah 24.355 7.267 30 %

Sumber: BPS 2012

2.6.2. Evaluasi Terhadap Kebijakan

Berikut kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah Surabaya untuk mengentas

kemiskinan di daerah Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Kenjeran. Berikut evaluasi

terhadap kebijakan pemerintah Surabaya dalam hal mengentas kemiskinan di Kecamatan

Rungkut dan Kecamatan Kenjeran.

Biaya produksi usaha ekonomi selama setahun terakhir cenderung mengalami

peningkatan.

Dalam hal pemasaran hasil produksi cenderung tetap.

Dalam satu tahun terakhir, keuntungan yang diperoleh cenderung dari usaha yang

dilakukan cenderung turun.

9

2.6.3. Kelemahan Kebijakan

Dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Surabaya untuk mengentas kemiskinan

yang ada pada Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Kenjeran memiliki kelemahan dalam

pelaksanaannya. Kelemahan – kelemahan tersebut disebabkan oleh :

Kurangnya pengawasan dari pemerintah.

Pemerintah hanya memberikan bantuan saja terhadap penduduk miskin yang

ada pada daerah tersebut tanpa adanya pengawasan, sehingga para

penduduk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah menyleweng dengan

apa yang sudah di rencanakan.

Kurangnya maintance/perawatan terhadap alat yang dipinjamkan sehingga alat

tersebut rusak dan tidak terpakai lagi.

Para penduduk yang menerima bantuan berupa alat biasanya enggan untuk

merawat atau memperbaiki alat tesebut. Mereka hanya menggunakannya

saja tanpa adanya perawatan, sehingga alat yang dipinjamkan sebagai modal

menjadi rusak dan akhirnya penduduk yang dapat pinjaman modal berupa

alat tidak bisa melakukan apa – apa karena modal yang dia gunakan untuk

mencari uang telah rusak

Pendapatan yang rendah sehingga, susah untuk membayar uang cicilan dari modal

yang dipinjamkan.

Jika dilihat yang menyebabkan pendapatan rendah adalah barang dagangan

yang mereka dagangkan kalah bersaing dengan barang lainnya, sehingga

pendapatan yang mereka dapatkan untuk membayar bantuan yang diberikan

oleh pemerintah mengalami hambatan. Hal ini juga menyebabkan usaha

mereka tidak bisa berkembang karena dalam pangsa pasar mereka kalah.

2.6.4 Rekomendasi

1. Untuk melakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi

produktif keluarga keluarga miskin serta membina kelangsungan jenis kegiatan

usaha mereka diperlukan program strategis dan langakah yang berkesinambungan,

dan bersifat kontekstual

2. Permodalan merupakan masalah yang sering menghimpit operasionalisasi kegiatan

usahannya. Oleh sebab itu, pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak yakni

dengan bunga ringan.

10

BAB III

PENUTUP

3.1 Lesson Learned

Kemiskinan merupakan suatu masalah perkotaan yang tidak dapat dihilangkan tapi dapat

diminimalisir dengan melakukan kebijakan – kebijakan yang harus juga diawasi agar

kemiskinan berkurang setiap tahunnya

11

Daftar Pustaka

Kecamatan Rungkut Dalam Angka 2010 - 2012. (2012). Kelurahan Kedungbaruk.

http//:benny-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel

Bappenas 2013

BPS Nasional 2012

World Bank (1999) “World Development Report 1999/2000; Attacking Poverty ‘ World Bank:

Washington

12