Pengenalan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara

8/16/2019 Pengenalan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara

1/23


2/23

RUANG LINGKUP SPIPISE

SPIPISE bertujuan untuk mewujudkan

layanan perizinan dan non-perizinan yang

mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

Begitu efektifnya tujuan yang ingin dicapai,

sehingga sistem elektronik ini akan menciptakanintegrasi data dan layanan (perizinan dan non-

perizinan) sehingga mampu meningkatkan

keselarasan kebijakan dalam layanan antar-

instansi pemerintah pusat dan daerah.SPIPISE memiliki 3 (tiga) menu utama,

yakni: Informasi Penanaman Modal, Pelayanan

Penanaman Modal dan Pendukung.


3/23

PADA MENU INFORMASI PENANAMAN MODAL, MASYARAKAT

DAPAT MENGAKSES:

1. Peraturan perundang-undangan penanaman modal;

2. Potensi dan peluang penanaman modal;

3. Daftar bidang usaha tertutup dan daftar bidang usaha yang

terbuka dengan persyaratan;

4. Jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu

pelayanan perizinan dan non-perizinan;5. Tata cara pencabutan perizinan dan non-perizinan;

6. Tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;

7. Tata cara pengaduan terhadap layanan penanaman modal;

8. Data referensi yang digunakan dalam layanan perizinan dan

non-perizinan penanaman modal;

9. Data perkembangan penanaman modal, kawasan industri,

harga utilitas, upah dan tanah;

10.Informasi perjanjian internasional di bidang penanaman

modal;


4/23

MODAL, INVESTOR AKAN DISUGUHI

INFORMASI TENTANG:

1. Pelayanan perizinan dan nonperizinan;2. Pelayanan penyampaian LKPM;

3. Pelayanan pencabutan serta pembatalan

perizinan dan nonperizinan;

4. Pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi;

5. Aplikasi antar-muka antara SPIPISE dan sistem

pada instansi teknis serta intansi terkait

lainnya;

6. Penelusuran proses pelayanan permohonanperizinan dan non-perizinan;

7. Jejak audit (audit trail);


5/23

PADA MENU PENDUKUNG, INFORMASI YANG

TERSAJI BERUPA:

1. Pengaturan penggunaan jaringan elektronik;

2. Pengelolaan keamanan sistem elektronik dan jaringanelektronik;

3. Pengelolaan informasi yang ditampilkan National

Single Window for Investment (NSWi);

4. Pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan dan masalah dalam penggunaan SPIPISE;

5. Pelaporan perkembangan penanaman modal dan

perangkat analisis pengambilan keputusan yang

terkait dengan penanaman modal;6. Pengelolaan pengetahuan sebagai pendukung analisis

dalam pengambilan putusan pengembangan kebijakan

penanaman modal;

7. Penyediaan panduan penggunaan SPIPISE.


6/23

- Untuk menghindari penyalahgunaan informasi

SPIPISE akan membatasi sebagian hak akses

masyarakat. Investor dapat dengan bebas mengakseskeseluruhan isi pada menu Informasi Penanaman

Modal.

- Sementara pada menu Pendukung, masyarakat

dapat mengakses dengan bebas sub-menu PanduanPenggunaan SPIPISE serta sub-menu Pelayanan

Pengaduan Terhadap Pelayanan Perizinan Non-

Perizinan.

G


7/23

HUBUNGAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN

PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE)

DENGAN PENERAPAN NATIONAL SINGLE WINDOW FOR

INVESTMENT (NSWI) ATAU PELAYANAN TERPADU SATUPINTU (PTSP)

Perizinan Penanaman Modal Asing (PMA)

maupun Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) mempunyai pengaruh dalampengembangan penanaman modal di Indonesia.

Proses persetujuan dan perizinan penanaman

modal yang mudah, cepat, efisien serta tidak

berbelit-belit merupakan sesuatu yang sangat

didambakan oleh Investor.


8/23

Penerapan National Single Window for

Investment (NSWi) atau lebih dikenal denganPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

merupakan mekanisme pola pelayanan yang

tidak bisa dipisahkan dari dua bidang utama,

perijinan dan investasi. Kejelasan dankemudahan berinvestasi menjadi salah satu focus

kebijakan perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) telah menjadi agenda pemerintah bagi

pendaftaran dan pendirian bidang usaha.


9/23

Aturan yang akan digunakan untuk mendukung

pelaksanaan PTSP yang dilaksanakan secara

nasional dengan menggunakan sistem informasi

SPIPISE

- Perka Nomor 11, 12, 14 Tahun 2009

- Perpres No. 27 Tahun 2009

Sedangkan secara garis besar dasar-dasar

pelayanan Perpres No. 27 Tahun 2009, yang akan

menjadi dasar bagi pelayanan perizinan meliputi

beberapa unsur, yang penekanannya berbeda

dengan peraturan tata cara dan prosedur

sebelumnya. Unsur-unsur tersebut antara lain:


10/23

Mudah, alur proses penyelesaian permohonan

sederhana dalam pengertian mudah dipahami

dengan persyaratan yang sederhana.

Cepat, waktu proses penyelesaian permohonan

dipersingkat

Tepat,kesesuaian produk dengan ketentuanperaturan perundangan

Akurat,pemberian fasilitas impor mesin, barang

dan bahan sesuai dengan kebutuhan produksi

Transparan dan akuntabel, alur prosespenyelesaian permohonan jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan


11/23

Namun peraturan yang secara langsung berpengaruh

terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan satu

pintu adalah Perka No. 12 Tahun 2009, sebab tata

cara permohonan perizinan penanaman modal diatur

di dalamnya sedangkan penerbitan perizinan

dilakukan dengan menggunakan SPIPISE. Sistem

yang diakses melalui internet Nasional Single

Window for Investment(NSWI) dapat dilakukan

secaraonline.


12/23

HAK AKSES DALAM SPIPISE

APA HAK ASES DALAM SPIPISE ITU ?


13/23

Menurut PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL NOMOR 14 TAHUN 2009 Pasal

1 anga 19 !en"ataan Ha ases a#ala$ $a "ang

#%&er%an 'le$ (engel'la SPIPISE e(a#a (engguna

SPIPISE "ang tela$ !e!%l%% %#ent%tas (engguna #an '#e

ases untu !enggunaan SPIPISE) Se#angan untu

Ases sen#%r% !e!%l%% (engert%an "an% eg%atan

!enggunaan SPIPISE "ang #%*elasan #ala! Pasal 1anga 1+ PERKA BKPM)


14/23

Hak akses dapat diajukan langsung ke BKPM maupun

instansi penanaman modal tingkat provinsi dankabupaten/kota yang telah mengoperasikan SPIPISE.

Pengajuannya melalui formulir permohonan hak akses,

disertai persyaratan:

1.Dokumen perusahaan yang terdiri dari rekaman

Akta Perusahaan yang terbaru serta rekaman

pengesahan Akta Perusahaan tersebut oleh

Kementerian Hukum dan HAM atau pengadilan

atau Kementerian Koperasi dan UKM;

2.Dokumen pimpinan (penanggung jawab)perusahaan, berupa rekaman tanda pengenal

pemohon (KTP atau paspor).


15/23

,%a (e!'$'n t%#a #a(at !enga*uan sen#%r% (er!'$'nann"a-

%a #a(at !enguasaan e(a#a (%$a la%n #engan !en"ertaan

surat uasa res!%) Surat uasa $arus &er!atera% .uu( #an

#%lenga(% %#ent%tas #%r% "ang *elas #ar% (ener%!a uasa) Setela$

/'r!ul%r Per!'$'nan Ha Ases #%%s% #engan &a% #an &enar

#an tela$ #%tan#atangan% #% atas !atera% "ang .uu(- &eras

(er!'$'nan "ang #%lenga(% #'u!en "ang #%(erluan

langsung #%sa!(a%an e(a#a BKPM atau %nstans% (enana!an

!'#al (r'%ns% atau a&u(aten3'ta "ang #%!asu#) Dala!

atu 2 #ua *a! setela$ &eras #%ter%!a #engan &enar #an

lenga(- $a ases aan #%&er%an 'le$ (etugas PTSP #%serta%

(e!&er%an aun %nest'r)


16/23

BAGAIMNA ALUR PROSES HAK

AKSES UNTUK PERUSAHAANYANG BELUM BERBADAN

HUKUM ?


17/23

1.Silahkan mengunjungi

http://online-spipise.bkpm.go.id/

2.Pilih menu Bahasa Indonesia

3.Klik Registrasi Akun 3 24.Silahkan mengisi dan menyelesaian form isian

di bawah ini:

5.Anda dapat menyelesaiakan registrasi online

ini dengan klik tombol Daftar

6.Selanjutnya Anda akan menerima notofikasi

atau informasi lebih lanjut melalui email.

http://online-spipise.bkpm.go.id/http://online-spipise.bkpm.go.id/


18/23

BAGAIMANA ALUR PROSES

HAK AKSES UNTUK

PERUSAHAAN YANG SUDAHBERBADAN HUKUM ?


19/23

1) S%la$an !engun*ung% $tt(533ns%)&(!)g')%#)

2) P%l%$ !enu Ba$asa In#'nes%a

6) Ke!u#%an l% !enu La"anan Onl%ne 2 6

4) Pa#a $ala!an La"anan Onl%ne- s%la$an (%l%$ Penga*uan Ha

Ases

7) S%la$an untu !en#'nl'a# #an !e!&ua 8'r! Ha Ases

) S%la$an !eng%s% #an !en"eselsa%an /'r! (enga*uan

#engan #%lenga(% !atera%- tan#a tangan (enanggung *aa&

atau (%!(%nan (erusa$aan) 4 7

:) S%a(an #'u!en (en#uung "ang $arus #%sertaan a#ala$ 5

; Ata Pen#%r%an Perusa$aan atau "ang se*en%sn"a serta Ata

tera$%r "ang #%lenga(% (engesa$an 'le$ De(arte!en Huu!

#an HAM atau Penga#%lan atau Ke!enter%an K'(eras% #an

UKM

; Tan#a Pengenal Pe!'$'n &eru(a KTP3Pas('r (enanggung

*aa& "ang !enga*uan (er!'$'nan Ha Ases

http://nswi.bkpm.go.id/http://nswi.bkpm.go.id/


20/23

8. SETELAH MENGISI DAN MENYESESAIKAN FORM, MOHON

ANDA MENGIKUTI LANGKAH-LANGKAH BERIKUT INI:

9. Anda akan menerima pemberitahuan atau notifikasi melalui

email.


21/23

PENGENALAN/SOSIALISASI SPIPISE YANG

DILAKUKAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

Penciptaan iklim usaha yang kondusif

merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan daya saing Indonesia.Upaya

penciptaan iklim usaha ini dapat ditunjukkan

dengan penerapan e-government dalam setiapaspek pelayanan oleh pemerintah, diantaranya

pelayanan kepada sektor usaha.

Sosialisasi adalah satu konsep umum tentang

cara berpikir, merasakan, dan bertindak, dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang

sangat penting dalam menghasilkan partisipasi

sosial yang efektif.


22/23

Ke&era#aan SPIPISE %tu sen#%r% $arus#%eta$u% 'le$ se!ua !as"araat teruta!a

%nest'r- agar su(a"a !engeta$u% a#an"a

(enera(an SPIPISE $%ngga &er*alan #engan &a%) Pers"aratan "ang a#a untu !elenga(%

(e!enu$an #'u!en;#'u!en (ent%ng

se&aga% s"arat #ala! &er%nestas%- agar su(a"a

t%#a !eng$a!&at eg%atan %nestas% atau(un

(enana!an !'#al)


23/23

THANK YOU FOR YOURATTENTION !

Pengenalan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara

Documents