Pengembangan Wilayah: Pengantar

Draft-Tidak untuk Dikutip

Pengembangan Wilayah : Suatu Pengantar

Oleh Oswar Mungkasa

Bab I Pengertian Pengembangan Wilayah dan PerencanaanWilayah

1.1 Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuangeografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanyayang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspekadministratif dan atau aspek fungsional (UU No. 26 Tahun2007).

Sementara Rustiadi, et al. (2011) menjelaskan wilayahdapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayahtersebut satu sama lain saling berinteraksi secarafungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalubersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifatdinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponenbiofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusiaserta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilahwilayah menekankan interaksi antar manusia dengansumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatubatasan unit geografis tertentu.

Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff danFrey, 1977 dalam Rustiadi et al., 2011) mengenai tipologiwilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tigakategori, yaitu: (1) wilayah homogen (uniform/homogenousregion); (2) wilayah nodal (nodal region); dan (3) wilayahperencanaan (planning region atau programming region).

Sejalan dengan klasifikasi tersebut, (Glason, 1974

1

dalam Tarigan, 2010) berdasarkan fase kemajuanperekonomian mengklasifikasikan region/wilayah menjadi:1) fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaandengan keseragaman/homogenitas. Wilayah formal adalahsuatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteriatertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosialdan politik. 2) fase kedua yaitu wilayah fungsional yangberkenaan dengan koherensi dan interdependensifungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalamwilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal ataupolarized region dan terdiri dari satuan-satuan yangheterogen, seperti desa-kota yang secara fungsionalsaling berkaitan. 3) fase ketiga yaitu wilayahperencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuankeputusan-keputusan ekonomi.

Menurut Saefulhakim, dkk (2002) wilayah adalah satukesatuan unit geografis yang antarbagiannya mempunyaiketerkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yangdimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalahpendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan,kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional (tolongmenolong, bantu membantu, lindung melindungi) antarabagian yang satu dengan bagian yang lainnya.

Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuanpengembangan/pembangunan/development. Tujuan-tujuanpembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1)pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3)keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan.Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yangdibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu padawilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun nonalamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakandalam kesatuan wilayah perencanaan.

Sementara Wilayah dalam pengertian geografis adalahmerupakan kesatuan alam yaitu alam yangserbasama/homogen/seragam dan kesatuan manusia yaitumasyarakat serta kebudayaannya yang serba sama, yang

2

mempunyai ciri (kekhususan) yang khas, yang dapatmembedakan dengan wilayah yang lainnya (Johara TY, 1992).

Wilayah geografis dapat mengandung wilayah geologi(geological region), wilayah tubuh tanah (soil region), wilayahvegetasi (vegetation region), wilayah bahasa (distinguisticregion), wilayah ekonomi (economic region), wilayah sejarah(historical region) dan sebagainya. Disamping wilayahformal/geografis, terdapat istilah wilayah fungsional,yaitu bagian dari permukaan bumi, tempat dimana beberapakeadaan alam yang berlawanan memungkinkan tumbuhnyabermacam-macam kegiatan yang saling mengisi dalamkehidupan penduduk.

Pengertian wilayah yang mempunyai keseragaman alamdan manusia memiliki beberapa batasan antara lain (JoharaT Y, 1992): Sebuah daerah berdasar pada keseragaman karakter lahan(R.S Platt)

Sebuah daerah yang berkembang berdasar karakter polamanusia yang telah beradaptasi terhadap lingkungan(American Society of Planning official)

Sebuah daerah geografis yang menyatu secara budaya,menyatu awalnya berdasar kepentingan ekonomi, danselanjutnya berdasar consensus pemikiran, pendidikan,rekreasi dan lainnya, yang berbeda dengan daerahlainnya (K Young).

Sebuah daerah dengan karakteristik fisik homogen (WLGJoerg).

Sebuah kesatuan lahan, air, udara, tumbuhan, binatang,dan manusia yang saling terkait membentuk polatertentu dan jelas dari permukaan bumi (AJ Herberson).Beberapa batasan untuk wilayah fungsional antara

lain (Johara T Y, 1992): Sebuah daerah budaya yang terbentuk dari salingkebergantungan dan secara fungsi dapat dibedakan daridaerah lainnya (Cart O Sover);

sebuah wilayah organik yang didefinisikan sebagaidaerah yang penduduknya dihubungkan oleh saling

3

bergantung oleh kepentingan yang sama (AS. Po); wilayah fungsional terbentuk dari konstelasi komunitas(Dawson and Getty)

sebuah daerah dengan kegiatan sosial dan ekonomimasyarakat dipadukan dengan pusat administrasi (D.McKenzie);

Pengertian wilayah yang lain dapat berupa suatukawasan yang dipengaruhi oleh suatu proyek pembangunan.Wilayah dalam pengertian ini wilayah tidak harusmerupakan kesatuan alam dan manusia.

1.2 Kategori Wilayah

Dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagaiberikut :

a. Berdasar wilayah administrasi pemerintahan, sepertiKabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan danDusun/Lingkungan.

b.     Berdasarkan kesamaan kondisi, yang paling umumadalah kesamaan kondisi fisik.

c.   Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi.Perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusatpertumbuhan yang kira-kira sama besarnya, kemudianditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusatpertumbuhan.

d.   Berdasarkan wilayah perencanaan/program. Dalamhal ini, ditetapkan batas-batas wilayah ataupundaerah-daerah yang terkena suatu program atau proyekdimana wilayah tersebut termasuk dalam suatuperencanaan untuk tujuan khusus.

1.3 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah (Regional Development) adalah upayaUntuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangikesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkunganhidup.

Secara luas, pengembangan wilayah diartikan sebagaisuatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori

4

ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yangdi dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah denganmengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menujutercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan(Nugroho dan Dahuri, 2004).

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkandan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dankelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang adasebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untukmeningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yangmerupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internalmaupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupasumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber dayateknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupapeluang dan ancaman yang muncul seiring denganinteraksinya dengan wilayah lain.

Lebih jelas Zen dalam Alkadri (2001) menggambarkantentang pengembangan wilayah sebagai hubungan yangharmonis antara sumber daya alam, manusia, dan teknologidengan memperhitungkan daya tampung lingkungan dalammemberdayakan masyarakat.

Pada umumnya pengembangan wilayah mengacu padaperubahan produktivitas wilayah, yang diukur denganpeningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkatpendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selaindefinisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu padapengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan,pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan danlainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan padaadanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisiyang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam hal inipengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasiwilayah.

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebihditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam danpotensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung

5

(menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraansosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, sertaupaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerahdalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitandengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunannasional, pengembangan wilayah lebih ditekankan padapenyusunan paket pengembangan wilayah terpadu denganmengenali sektor strategis (potensial) yang perludikembangkan di suatu wilayah (Friedmann & Allonso,2008).

Sedangkan pengembangan wilayah sangat dipengaruhioleh komponen- komponen tertentu seperti (Friedman andAllonso, 2008):

Sumber daya lokal. Merupakan kekuatan alam yang dimilikiwilayah tersebut seperti lahan pertanian, hutan,bahan galian, tambang dan sebagainya. Sumberdayalokal harus dikembangkan untuk dapat meningkatkandaya saing wilayah tersebut.

Pasar. Merupakan tempat memasarkan produk yangdihasilkan suatu wilayah sehingga wilayah dapatberkembang.

Tenaga kerja. Tenaga kerja berperan dalam pengembanganwilayah sebagai pengolah sumber daya yang ada.

Investasi. Semua kegiatan dalam pengembangan wilayahtidak terlepas dari adanya investasi modal.Investasi akan masuk ke dalam suatu wilayah yang memiliki kondisi kondusif bagi penanaman modal.

Kemampuan pemerintah. Pemerintah merupakan elemenpengarah pengembangan wilayah. Pemerintah yangberkapasitas akan dapat mewujudkan pengembanganwilayah yang efisien karena sifatnya sebagaikatalisator pembangunan.

Transportasi dan Komunikasi. Transportasi dan komunikasiberperan sebagai media pendukung yang menghubungkanwilayah satu dengan wilayah lainnya. Interaksiantara wilayah seperti aliran barang, jasa daninformasi akan sangat berpengaruh bagi tumbuh

6

kembangnya suatu wilayah. Teknologi. Kemampuan teknologi berpengaruh terhadap

pemanfaatan sumber daya wilayah melalui peningkatanoutput produksi dan keefektifan kinerja sektor-sektor perekonomian wilayah. Pengembangan wilayah adalah upaya pembangunan dalam

suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu agartercapai kesejahteraaan (people property) melaluipemanfaatan peluang-peluang dan pemanfaatan sumber dayasecara optimal, efisien, sinergi dan berkelanjutan dengancara menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi, penciptaaniklim kondusif, perlindungan lingkungan dan penyediaanprasarana dan sarana. Pada dasarnya komponen utama untukmencapai kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayahadalah kemajuan ekonomi wilayah bersangkutan.

1.4 Perencanaan WilayahPerencanaan wilayah adalah penetapan langkah yang

digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuanyang telah ditetapkan. Langkah tersebut antara lainmenetapkan tujuan, memperkirakan kondisi masa depan,memperkirakan kemungkinan masalah yang akan terjadi,menetapkan lokasi kegiatan (UU No. 26 Tahun 2007).

Menurut Chaprin, perencanaan wilayah (regional planning)adalah upaya intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasaryang dalam konteks pengembangan wilayah memiliki tigatujuan pokok yakni meminimalkan konflik kepentingan antarsektor, meningkatkan kemajuan sektoral dan membawakemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaanpembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahanmenuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatukomunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalamwilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakanberbagai sumber daya yang ada, dan harus memilikiorientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapberpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah,

7

2003).Perencanaan wilayah adalah perencanaan daerah

geografis yang melewati batas administrasi pemerintahantetapi berbagi kesamaan karakteristik sosial, ekonomi,politik, budaya dan sumberdaya alam dan transportasi

Bab 2 Tujuan Pembangunan Wilayah

Tujuan pengembangan wilayah mengandung 2 (dua) sisiyang saling berkaitan yaitu sisi sosial dan ekonomis.Dengan kata lain pengembangan wilayah adalah merupakanupaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitashidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusatproduksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayananlogistik dan sebagainya (Triutomo, 2001).

Tujuan pembangunan wilayah dapat dirangkum sebagaiberikut.

Memanfaatkan sumberdaya secara optimal sehinggadapat mewujudkan potensi pembangunan wilayah dalamsuatu jangka waktu tertentu dengan dampak minimumdalam mencapai kesetaraan ekonomi

Menjamin perencanaan dan distribusi penduduk dansumberdaya ekonomi yang setara dari sebuah daerah.

Mengatur lahan yang tersedia dalam pola ruang yangpaling menguntungkan dan produksif bagi wilayah dannegeri dalam skala luas.

Aloksi sumberdayatertentu untuk menghasilkankegiatan ekonomi di wilayah terbelakang untukmenstabilkan ekonominya melalui perencanaan sejumlahkota menengah yang memadai dan untuk menyediakanlayanan, pekerjaan, dan fasilitas sosial dan budaya.

Menghindarkan ekspansi perkotaan yang tidak sehat.

Bab 3 Teori Pengembangan dan Pertumbuhan Wilayah1

3.1 Teori Pengembangan Wilayah1 Sumber tulisan diadopsi dari beberapa bagian tesis/disertasi Universitas Gajah Mada dan Universitas Sumatera Utara tanpa nama dan tahun.

8

Salah satu teori pembangunan wilayah adalahpertumbuhan tak berimbang (unbalanced growth) yangdikembangkan oleh Hirscham dan Myrdal. Pengembanganwilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasiantujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban.Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan denganmenggunakan sumber daya alam secara optimal melaluipengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepadakegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah.

Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwasuatu wilayah tidak dapat berkembang bila adakeseimbangan, sehingga harus terjadi ketidakseimbangan.Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiapsektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harusdilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkandapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yangdiunggulkan tersebut dinamakan sebagai leading sektor.

Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat denganstrategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomidan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusiyang konsisten dan langgeng bagi persoalan yang dihadapi.Terdapat berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajiantentang pembangunan. Satu diantaranya adalah mengenai isupembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayahdiartikan sebagai suatu upaya merumuskan danmengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomidan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkanaspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial danlingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimaldan berkelanjutan (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Hoover dan Giarratani (dalam Nugroho dan Dahuri,2004), menyimpulkan tiga pilar penting dalam prosespembangunan wilayah, yaitu:

Keunggulan komparatif (imperfect mobility of factor). Pilarini berhubungan dengan keadaan dtemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulitatau memiliki hambatan untuk digerakkan antar

9

wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktorlokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklimdan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumberdaya tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif.Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasaberhubungan dengan produksi komoditas dari sumberdaya alam, antara lain pertanian, perikanan,pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektorprimer lainnya.

Aglomerasi (imperfect divisibility). Pilar aglomerasimerupakan fenomena eksternal yang berpengaruhterhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnyakeuntungan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadikarena berkurangnya biaya- biaya produksi akibatpenurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku dandistribusi produk.

Biaya transpor (imperfect mobility of good and service).Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhiaktivitas perekonomian. Implikasinya adalah biayayang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapatlagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunanwilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhandan perkembangan wilayah antara lain dipengaruhioleh aspek-aspek keputusan lokasional, terbentuknyasistem perkotaan, dan mekanisme aglomerasi. Istilahpertumbuhan wilayah dan perkembangan wilayahsesungguhnya tidak bermakna sama. Pertumbuhan danperkembangan wilayah merupakan suatu proses kontiniuhasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalamataupun yang mempengaruhi suatu wilayah.Perkembangan wilayah senantiasa disertai oleh adanya

perubahan struktural. Wilayah tumbuh dan berkembang dapatdidekati melalui teori sektor (sektor theory) dan teoritahapan perkembangan (development stages theory). Teori sektordiadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwaberkembangnya wilayah, atau perekonomian nasional,dihubungan dengan transformasi struktur ekonomi dalam

10

tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian,kehutanan dan perikanan), serta sektor tertier(perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa).Perkembangan ini ditandai oleh penggunaan sumber daya danmanfaatnya, yang menurun di sektor primer, meningkat disektor tertier, dan meningkat hingga pada suatu tingkattertentu di sektor sekunder.

Sedangkan teori tahapan perkembangan dikemukakanoleh para pakar seperti Rostow, Fisher, Hoover, Thompsondan lain-lain. Teori ini dianggap lebih mengadopsi unsurspasial dan sekaligus menjembatani kelemahanan teorisektor. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapatdigambarkan melalui lima tahapan.

Wilayah dicirikan oleh adanya industri yang dominan.Pertumbuhan wilayah sangat bergantung pada produkyang dihasilkan oleh industri tersebut, antara lainminyak, hasil perkebunan dan pertanian, dan produk-produk primer lainnya. Industri demikian dimilikioleh banyak negara dalam awal pertumbuhannya.

Tahapan ekspor kompleks. Tahapan ini menggambarkanbahwa wilayah telah mampu mengekpsor selainkomoditas dominan juga komoditas kaitannya.Misalnya, komoditas dominan yang diekspor sebelumnyaadalah minyak bumi mentah, maka dalam tahapan keduawilayah juga mengekspor industri (metode) teknologipenambangan (kaitan ke belakang) dan produk-produkturunan dari minyak bumi (kaitan ke depan) misalnyapremium, solar dan bahan baku plastik.

Tahapan kematangan ekonomi. Tahapan ketiga inimenunjukkan bahwa aktivitas ekonomi wilayah telahterdiversifikasi dengan munculnya industrisubstitusi impor, yakni industri yang memproduksibarang dan jasa yang sebelumnya harus diimpor dariluar wilayah. Tahapan ketiga ini juga memberikantanda kemandirian wilayah dibandingkan wilayahlainnya.

Tahapan pembentukan metropolis (regional metropolis).

11

Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telahmenjadi pusat kegiatan ekonomi untuk mempengaruhidan melayani kebutuhan barang dan jasa wilayahpinggiran. Dalam tahapan ini pengertian wilayahfungsional dapat diartikan bahwa aktivitas ekonomiwilayah lokal berfungsi sebagai pengikat danpengendali kota-kota lain. Selain itu, volumeaktivitas ekonomi ekspor sangat besar yang diiringidengan kenaikan impor yang sangat signifikan.

Tahapan kemajuan teknis dan profesional (technicalprofessional virtuosity). Tahapan ini memperlihatkan bahwawilayah telah memberikan peran yang sangat nyataterhadap perekonomian nasional. Dalam wilayahberkembang produk dan proses-proses produksi yangrelatif canggih, baru, efisien dan terspesialisasi.Aktivitas ekonomi telah mengandalkan inovasi,modifikasi, dan imitasi yang mengarah kepadapemenuhan kepuasan individual dibanding kepentinganmasyarakat. Sistem ekonomi wilayah menjadi kompleks(economic reciproating system), mengaitkan satu aktivitasdengan aktivitas ekonomi lainnya (Nugroho danDahuri, 2004).Dalam kerangka pembangunan nasional, perencanaan

pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecilperbedaan pertumbuhan kemakmuran antarwilayah atauantardaerah. Di samping itu, diusahakan untuk memperkecilperbedaan kemakmuran antara perkotaan dan pedesaan(Jayadinata, 1999).

Sederhananya, Hakekat pembangunan nasional termasukpengembangan wilayah adalah bagaimana memacu pertumbuhanwilayah, dan menyebarkannya (growth with equity) secara lebihmerata sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya.

3.2 Teori Pertumbuhan Wilayah

3.2.1 Teori Lokasi Terpusat (Central Place Theory)

Teori ini adalah teori keruangan dalam geografiperkotaan yang berusaha menjelaskan alas an dibalik pola

12

distribusi, ukuran, dan jumlah kota di seluruh dunia.Selain itu, menyediakan kerangka kerja studi suatu lokasibaik berdasar pertimbangan sejarah maupun pola.

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh WalterChristaller pada tahun 1930, seorang ahli geografiberkebangsaan Jerman, berdasar pada studi empiris didaerah sebelah Selatan Jerman.

Teori ini dirancang untuk menjelaskan ukuran kotayang terspesialisasi dalam perdagangan barag dan jasa.Menurut teori ini, lokasi pusat adalah pusat perdaganganbagi pertukaran barang dan jasa oleh masyarakat yangberasal dari daerah sekitar. Sebagai konsekuensi namanya,lokasi terpusat, berarti tempatnya di tengah-tengah untukmemaksimalkan aksesibilitas penduduk sekitar wilayah.

Lokasi terusat berkompetisi dengan lokasi lainsebagai pasar untuk melayani kebutuhan barang dan jasa.Kompetisi ini menghasilkan pola tertentu permukiman.

Teori didasarkan pada asumsi Christaller bahwa (i)tidak hambatan pergerakan penduduk; (ii) distribusipenduduk merata; (iii) daya beli yang sama. Sebagaiasumsi tambahan bahwa manusia akan selalu membeli barangdari tempat terdekat, dan jika permintaan barang tinggimaka akan tersedia sesuai dengan permintaan tersebut.

Teori ini terdiri dari 2 (dua) konsep dasar yaitu(i) Batas ambang (threshold), terdapat jumlah minimumpermintaan yang akan menarik minat perusahaan atau kotauntuk menawarkan barangnya dan bertahan dalam bisnistersebut; (ii) jangkauan (range), jarak rata-rata maksimumpenduduk akan melakukan perjalanan untuk membeli barangdan jasa. Normalnya, threshold berada dalam jangkauan.

Jumlah penduduk minimum yang dibutuhkan agarmenguntungkan bisnis adalah batas ambang minimum jumlahpenduduk. Faktor yang berpengaruh terhadap batas ambangpenduduk adalah berkurangnya jumlah penduduk, perubahanselera, tersedianya barang subtitusi.

13

Teori tempat sentral menjelaskan pola geografis danstruktur herarkis pusat-pusat kota atau wilayah-wilayahnodal, tetapi tidak menjelaskan bagaimana pola geografistersebut terjadi secara gradual dan bagaimana polatersebut mengalami perubahan-perubahan pada masa depan,atau dapat dikatakan tidak menjelaskan gejala-gejala(fenomena) pembangunan. Dengan demikian teori ini dapatdikatakan bersifat statis. Agar teori tempat sentralmampu menjelaskan gejala-gejala dinamis, maka perluditunjang oleh teori-teori pertumbuhan wilayah. Salahsatu diantaranya adalah teori Perroux (kutub pertumbuhan)yang membahas perubahan-perubahan struktural pada tataruang geografis. Atau dapat dikatakan teori tempatsentral merupakan dasar dari teori kutub pertumbuhan.

Teori tempat sentral tidak memberikan pejelasansecara lengkap mengenai pertumbuhan kota karena teoritersebut diformulasikan berdasarkan pembangunan daerahpertanian yang tersusun secara herarkis dan berpendudukmerata. Dengan tumbuhnya kota-kota maka muncullah jasa-jasa yang tidak berkenaan dengan pasar wilayah belakang.Sebagai contoh kehidupan kota metropolitan dapatmencipakan kebutuhan-kebutuhan sendiri (internal),misalnya peningkatan penyediaan fasilitas penyediaan airminum, listrik, angkutan umum, demikian pula kebutuhanfasilitas parkir. Persoalan-persoalan yang dihadapaidalam pertumbuhan kota ternyata tidak sesederhana seperti

14

persoalan pemasaran barang-barang dan jasa-jasa yangdihasilkan oleh tempat sentral.

Analisis tempat sentral menekankan pada peranansektor perdagangan dan kegiatan-kegiatan jasa daripadakegiatan-kegiatan manufaktur. Kegiatan manufakturdianggap sebagai kegiatan produktif non tempat sentral.Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak kota-kotabesar dan kota-kota lainnya sering kali mengalamiperluasan dalam hal lokasi manufaktur karena kota-kotayang bersangkutan merupakan pasar tenaga kerja yang luasdan pada umumnya memberikan keuntungan-keuntunganaglomerasi, dimana perusahaan-perusahaan manufaktur lebihbanyak melayani pasar nasional daripada pasar-pasarregional. Model tempat sentral ternyata tidak berhasilmenjelaskan timbulnya kecendrungan yang kuat dalammasyarakat mengenai pengelompokkan perusahaan-perusahaankarena pertimbangan keuntungan-keuntungan aglomerasi danketergantungan.

3.2.2 Pusat Pertumbuhan

Teori Pusat Pertumbuhan (growth poles) adalah salah satuteori yang dapat menggabungkan antara prinsip-prinsipkonsentrasi dengan desentralisasi secara sekaligus(Alonso dalam Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). Dengandemikian teori pusat pengembangan merupakan salah satualat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yangsaling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan danpemerataan pembangunan keseluruh pelosok daerah. Selainitu teori ini juga dapat menggabungkan antarakebijaksanaan dan program pembangunan wilayah danperkotaan tepadu.

Menurut Mercado (2002) konsep pusat pertumbuhandiperkenalkan pada tahun 1949 oleh Francois Perroux yangmendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai “pusat daripancaran gaya sentrifugal dan tarikan gaya sentripetal”.Menurut Rondinelli dan Unwin dalam Mercado (2002) bahwateori pusat pertumbuhan didasarkan pada keniscayaan bahwa

15

pemerintah di negara berkembang dapat mempengaruhipertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan melakukaninvestasi yang besar pada industri padat modal di pusatkota.

Teori pusat pertumbuhan juga ditopang olehkepercayaan bahwa kekuatan pasar bebas melengkapi kondisiterjadinya trickle down effect (dampak penetesan ke bawah) danmenciptakan spread effect (dampak penyebaran) pertumbuhanekonomi dari perkotaan ke pedesaan. Menurut Stohr dalamMercado (2002), konsep pusat pertumbuhan mengacu padapandangan ekonomi neo-klasik. Pembangunan dapat dimulaihanya dalam beberapa sektor yang dinamis, mampumemberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayahtertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (spreadeffect) dan dampak ganda (multiple effect) pada sektor lain danwilayah yang lebih luas. Sehingga pembangunan sinonimdengan urbanisasi (pembangunan di wilayah perkotaan) danindustrialisasi (hanya pada sektor industri). Pandanganekonomi neo-klasik berprinsip bahwa kekuatan pasar akanmenjamin ekuilibrium (keseimbangan) dalam distribusispasial ekonomi dan proses trickle down effect atau centre downdengan sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan diperkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggiseperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendahseperti kawasan hinterland dan perdesaan melalui beberapamekanisme yaitu hirarki perkotaan dan perusahaan-perusahaan besar.

Namun demikian kegagalan teori pusat pertumbuhankarena trickle down effect (dampak penetesan ke bawah) danspread effect (dampak penyebaran) tidak terjadi yangdiakibatkan karena aktivitas industri tidak mempunyaihubungan dengan basis sumberdaya di wilayah hinterland.Selain itu respon pertumbuhan di pusat tidak cukupmenjangkau wilayah hinterland karena hanya untuk melengkapikepentingan hirarki kota (Mercado, 2002).

3.2.3 Teori Sektor

16

Teori ini berkaitan erat dengan perubahan relatifpentingnya sektor-sektor ekonomi di mana lajuperubahannya dijadikan indikator kemajuan ekonomi suatuwilayah. Adapun dasar bagi terjadinya perubahan, dapatdilihat pada sisi permintaan dan penawaran. Pada sisipermintaan, elastisitas pendapatan dan permintaan bagibarang dan jasa yang ditawarkan oleh industri danaktivitas jasa adalah lebih tinggi daripada bagi proyekpertanian, sehingga adanya peningkatan pendapatan akandiikuti oleh pengalihan relatif sumber-sumber darisektor-sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Padasisi penawaran, pengalihan tenaga kerja dan modal terjadiakibat adanya perbedaan tingkat pertumbuhan produktivitasdalam sektor-sektor ekonomi tersebut.

Jadi teori sektor menekankan pada adanya perubahaninternal daripada adanya hubungan atau perubahaneksternal seperti teori basis ekspor. Namun sebagai suatuteori yang menjelaskan pertumbuhan, ia tidak memadai olehkarena tidak menawarkan pemahaman tentang penyebab daripertambahan itu.

3.2.4 Teori Basis SumberDaya (Resources Endowment atauResource Base)

Teori ini dikemukakan oleh Harver Perloff dan LowdonWingo, Jr. (1961) dalam tulisannya Natural Resources Endowmentand Regional Economic Growth mengemukakan perkembangan wilayahdi Amerika yang berlangsung 3 tahap, yaitu (1) tahapperkembangan pertanian ( - 1840), daerah berkembangadalah wilayah pertanian dan pelabuhan (pusat); (2) tahapperkembangan pertambangan (1840- 1950), besi danbatubara, memiliki forward linkages yang lebih luas darisektor pertanian; (3) tahap perkembangan amenity resourcesatau layanan.

Pertumbuhan wilayah sangat dipengaruhi olehketersediaan sumberdaya dan kemampuannya untukmemproduksinya, untuk keperluan ekonomi nasional danekspor. Dengan kata lain wilayah memiliki comparative

17

advantages terhadap wilayah lain (spesialisasi). Kegiatanekspor akan memperluas permintaan dan efek multiplieryang berpengaruh pada dinamika wilayah.

Sumberdaya yang baik adalah (i) mendukung produksinasional, (ii) memiliki efek backward and forward linkages yangluas, (iii) efek multiplier, yaitu kemampuan meningkatkanpermintaan produksi barang dan jasa wilayah. Permintaanmerupakan fungsi dari jumlah penduduk, pendapatan,struktur produksi, pola perdagangan, dan lainnya.

3.2.5 Teori Basis Ekspor (Export Base atau Economic Base)

Teori ini merupakan perluasan dari teori reourcesendowment. Teori basis ekonomi adalah salah satu teoriatau pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskanperkembangan dan pertumbuhan wilayah. Teori basis ekspormerupakan bentuk model pendapatan wilayah yang palingsederhana. Pentingnya teori ini terletak pada kenyataanbahwa ia memberikan kerangka teoritik bagi banyak studimultiplier (pengganda) wilayah secara empiris. Asumsipokok dari teori ini adalah bahwa ekspor merupakan satu-satunya unsur otonom dalam pengeluaran, dan komponenpengeluaran lainnya dianggap sebagai fungsi daripendapatan (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010)

Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kalioleh Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi/jenispekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektorbasis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalahkegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikatpada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligusberfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya.Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untukmemenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Olehkarena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umumperekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor inibersifat endogenous (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannyatergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara

18

keseluruhan (Tarigan, 2006).Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak

utama (primer mover) dalam pertumbuhan suatu wilayah.Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akansemakin maju pertumbuhanan wilayah tersebut, dan demikiansebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektorbasis akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalamperekonomian regional (Adisasmita, 2005).

Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulangpunggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungankompetitif (competitive advantage) yang cukup tinggi.Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnyayang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjangsektor basis atau service industries (Sjafrizal, 2008).

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwalaju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan olehbesarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut.Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdayalokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untukdiekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah danpenciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999). Asumsi inimemberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyaisektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkanpersaingan pada sektor yang sama dengan daerah lainsehingga dapat menghasilkan ekspor. Untuk menganalisisbasis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazimdigunakan adalah kuosien lokasi (Location Quotient, LQ).Location Quotient digunakan untuk mengetahui seberapa besartingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan(leading sektors). Dalam teknik LQ berbagai peubah (faktor)dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah,misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

Teori ini mengatakan bahwa sektor ekspor berperanpenting dalam pertumbuhan wilayah, karena sektor ekspordapat memberikan kontribusi yang penting, tidak hanyakepada ekonomi wilayah tapi juga ekonomi nasional. Kalau

19

teori sebelumnya lebih berorientasi pada inward looking(strategi ke dalam), maka teori berbasis ekspormengandalkan pada kekuatan permintaan eksternal (outwardlooking). Wilayah dengan tingkat permintaan yang tinggi akanmenarik investasi (modal) dan tenaga kerja.

Kegiatan ekspor akan mempengaruhi keterkaitanekonomi ke belakang (kegiatan produksi) dan kedepan padasektor pelayanan (service). Dengan kata lain, kegiatanekspor secara langsung meningkatkan pendapatan faktor-faktor produksi dan pendapatan wilayah. Syarat utama bagipengembangan teori ini adalah sistem wilayah terbuka, adaaliran barang, modal, teknologi antar wilyah, dan antarawilayah dengan negara lain.

3.2.6 Pengembangan Agropolitan

Konsep pengembangan agropolitan pertama kalidiperkenalkan pada tahun 1974 oleh Mc.Douglass danFriedmann sebagai strategi baru pengembangan pedesaan.Meskipun banyak makna yang terkandung di dalamnya, namunpada dasarnya pengembangan agropolitan adalah memberikanpelayanan di kawasan pedesaan atau istilah yang disebutFriedman “kota di ladang”. Dengan kata lain, masyarakatdesa atau petani tidak perlu lagi pergi ke kota untukmendapatkan pelayanan, baik pelayanan yang berhubungandengan masalah produksi dan pemasaran, maupun masalahyang berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dankehidupan sehari-hari (Syahrani, 2001).

Konsep ini pada dasarnya merupakan rancanganpembangunan dari bawah (development from below) sebagaireaksi dari pembangunan top down (development from above).Agropolitan merupakan distrik atau region selektif yangdirancang agar pembangunan digali dari jaringan kekuatanlokal ke dalam yang kuat baru terbuka keluar (Sugiono,2002).

Agropolitan terdiri dari dua kata; yaitu ‘agro’ yangberarti pertanian. Dan ‘politan’ yang bermakna kota.Jadi, hakikat atau pengertian agropolitan adalah kota

20

yang berbasiskan atau bersumber dari pertanian. Dengandemikian agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuhdan berkembang karena berjalannya sistem dan usahaagribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik,menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) diwilayah sekitarnya. Sistem agribisnis merupakanpembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu olehpetani dan pengusaha, baik usaha budidaya dan pembangunanagribisnis hulu, agribisnis hilir serta jasa-jasapendukungnya (Pindonga, 2003).

3.2.6 Teori Pertumbuhan Neoklasik.

Teori ini dikembangkan dan banyak dianut oleh ekonomregional dengan mengembangkan asumsi Neoklasik. Tokohnyaadalah Harry W. Richradson (1973) dalam bukunya RegionalEconomic Growth. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhanwilayah tergantung tiga faktor yaitu tenaga kerja,ketersediaan modal (investasi), dan kemajuan teknologi(eksogen, terlepas dari faktor investasi dan tenagakerja). Semakin besar kemampuan wilayah dalam penyediaan3 faktor tersebut, semakin cepat pertumbuhan wilayah.

Selain tiga faktor di atas, teori ini menekankanpentingnya perpindahan (mobilitas) faktor produksi,terutama tenaga kerja dan modal (investasi) antarwilayah,dan antarnegara. Pola pergerakan ini memungkinkanterciptanya keseimbangan pertumbuhan antarwilayah

Sebagai antitesis dari teori Neoklasik yang percayaadanya keseimbangan wilayah, muncul teoriketidakseimbangan pertumbuhan wilayah, yang intinya“tidak percaya pada mekanisme pasar, karena akan semakinmemperburuk ketimpangan wilayah”. Myrdall adalahtokohnya, melalui Teori Penyebab Kumulatif atauCummulative Caution Theory yang mengungkapkan 2 kekuatan yangbekerja pada proses pertumbuhan wilayah, yaitu efek sebar(spread effect) yang bersifat positip, dan efek balik yangnegatip (backwash effect). Efek kedua lebih besar dibandingyang pertama.

21

Pertumbuhan output wilayah ditentukan olehpeningkatan produktivitas (merupakan output dari 3 faktorNeoklasik). Kuncinya adalah produktivitas, selanjutnyaberpengaruh terhadap ekspor wilayah. Semakin tinggiproduktivitas semakin berkembang, sehingga wilayah lainakan sulit bersaing. Pentingnya produktivitas ini jugadigunakan untuk menjelaskan siklus kemiskinan, yangberawal dari (1) produktivitas rendah, ke (2) kemiskinan,(3) pendapatan rendah, (4) tabungan, (5) kekurangan modal(investasi), kembali ke no (1), dan seterusnya.

3.2.7 Teori Baru Pertumbuhan Wilayah

Teori ini percaya pada kekuatan teknologi (sebagaifaktor endogen) dan inovasi sebagai faktor dominanpertumbuhan wilayah (untuk meningkatkan produktivitas).Kuncinya adalah investasi dalam pengembangan sumberdayamanusia dan penelitian dan pengembangan (research anddevelopment). Teknologi tinggi dan inovasi yang didukungoleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan riset danpengembangan adalah syarat meningkatkan pertumbuhanwilayah. Pengalaman di negara lain (maju) menunjukkanbahwa semakin tinggi faktor di atas, maka perkembanganwilayah semakin cepat.

Termasuk dalam lingkup teori ini adalahdimasukkannya variabel-variabel non ekonomi dalam ModelEkonomi Makro (baca Sadono Sukirno, 1989), dimanadijelaskan bahwa:

Output Regional = f ( K, L, Q, Tr, T, So), denganK = Kapital/Modal/Investasi, L = Tenaga Kerja, Q = Tanah (sumberdaya), Tr = transportasi, T = Teknologi, So = SosialPolitik.Dari berbagai bacaan tampaknya faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkanmenjadi dua bagian besar, yaitu faktor ekonomi dan nonekonomi. Faktor ekonomi meliputi (1) sumberdaya alam, (2)

22

akumulasi modal atau investasi, (3) kemajuan teknologi.Faktor non ekonomi meliputi (1) faktor sosial, sepertipendidikan dan budaya, (2) faktor manusia (tenaga kerja),(3) faktor politik dan administrasi.

3.2.9 Teori Pertumbuhan Wilayah Perspektif Geografi

Pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh faktor internalwilayah (sumberdaya) dan faktor eksternal, khususnyahubungan wilayah tersebut dengan wilayah-wilayah lain.

Unsur Internal (Intraregional) in situ, terdiri dari unsursumberdaya (alam, manusia, buatan), sejarah, lokasi(letak) site and situation, agen perubahan, pengambilankeputusan.Sementara unsur Exsternal (Interregional) ex situ,terdiri dari interrelasi dengan wilayah lain (interaksi,interdependensi), posisi wilayah tersebut terhadapwilayah lain.

Bab 4 Konsep Perencanaan Wilayah

Secara umum, dikenal beragam konsep perencanaanwilayah, diantaranya:a.  Perencanaan dengan pendekatan sistem

Pendekatan sistem lebih menentukan perbedaanpandangan perencanaan dari sisi keahlian teknis.Misalnya : dalam menganalisis sistem perkotaan, dalammenduga perubahan-perubahan masa akan datang dan dalammenstimulasikan alternatif untuk masa depan.

Sistem ini dicirikan oleh pandangan yang dianut olehperencana sebagai suatu sistem atau sub sistem dariaktivitas manusia,termasuk manifasi fisik dan hubungansesamanya. Dengan demikian, sistem yang selaluditekankan oleh perencana terdiri dari : Aktivitas manusia yang dihubungkan oleh

pergerakan/perpindahan individu manusia, barang,energy, dan informasi

Ruang beradaptasi dari bangunan, rumah, ruangterbuka, lahan pertanian, hutan, dan lain-lain

23

Jalan Komunikasi berupa jalanraya, jalan Kereta api,jaringan pipa, kawat dan kabel

b. Perencanaan Secara AdvokasiPerencanaan dengan pendekatan  advokasi ini, lebih

diarahkan pada pertimbangan akibat dari pelaksanaanaksi tertentu, dan pertimbangan kemungkinan hasil yangakan dicapai. Pendekatan seperti ini biasanyadigunakan apabila tidak cukupnya alat/metode/personaluntuk mengaplikasikan pendekatan lain sepertipendekatan ”Struktur” dan ”Sistem”.

Dikaitkan dengan wilayah formal dan fungsional,dikenal dua pendekatan dalam perencanaan wilayah: Pendekatan teritorial. Pendekatan perencanaan inidikenal sebagai pendekatan bottom up, karena tujuannyaadalah meningkatkan perkembangan wilayah denganmempertimbangkan aspirasi penduduk;

Pendekatan fungsional yang memperhitungkan lokasidengan berbagai kegiatan ekonomi dan pengaturan secararuang dari sistem perkotaan mengenai berbagai pusat danjaringan. Hal tersebut banyak berhubungan denganberbagai model seperti grafitasi, analisis output-inputdan sebagainya. Kelompok sosial yang membentukpendekatan ini khas fungsional-terikat oleh kepentingankelompok, seperti klas sosial, perserikatan dagang dsb.Dalam perencanaan wilayah, pendekatan ini dikenalsebagai pendekatan top-down.

Sementara dari sisi teori perencanaan terdapatbeberapa tipologi perencanaan wilayah, antara lain(Etzioni, 1967): Pendekatan komprehensif (rational planning model).

Merupakan suatu kerangka pendekatan logis dan teratur,mulai dari diagnotis sampai kepada tindakan berdasarkankepada analisis fakta yang relevan, diagnosis masalahyang dikaji melalui kerangka teori dan nilai-nilai,perumusan tujuan dan sasaran untuk memecahkan masalah,merancang alternatif cara-cara untuk mencapai tujuan,dan pengkajian efektivitas cara-cara tersebut.

24

Pendekatan ini memerlukan survei yang komprehensif padasemua alternatif yang ada untuk mendapatkan informasiyang lengkap dalam pengambilan keputusan yang rasional.

Pendekatan inkremental (incremental planning model). Memilih diantara rentang alternatif yang terbatas yangberbeda sedikit dari kebijaksanaan yang ada.Pengambilan keputusan dalam pendekatan ini dibatasipada kapasitas yang dimiliki oleh pengambil keputusanserta mengurangi lingkup dan biaya dalam pengumpulaninformasi. Pengambil keputusan hanya berfokus terhadapkebijaksanaan yang memiliki perbedaan yang inkrementaldari kebijaksanaan yang telah ada.

Pendekatan mixed-scanning (strategic planning model). Kombinasi dari elemen rasionalistik yang menekankanpada tugas analitik penelitian dan pengumpulan datadengan elemen inkremental yang menitikberatkan padatugas interaksional untuk mencapai konsensus. Prosesyang tercakup dalam mixed scanning ini adalah strength,weakness, opportunity dan threat (SWOT) yang hasilnya adalahberupa strategic planning yaitu proses untuk menentukankomponen-komponen yang dianggap prioritas atau utamadan yang tidak. Kemajuan yang diharapkan dalam prosesini adalah terjadinya efek bergulir (snowballing) darikomponen yang diprioritaskan tersebut.

Pandangan lain seperti Archibugi (2008) berdasarkanpenerapan teori perencanaan wilayah dapat dibagi atasempat komponen yaitu :

Physical Planning (Perencanaan fisik). Perencanan yangperlu dilakukan untuk merencanakan secara fisikpengembangan wilayah. Muatan perencanaan ini lebihdiarahkan kepada pengaturan tentang bentuk fisikkota dengan jaringan infrastruktur kotamenghubungkan antara beberapa titik simpulaktivitas. Teori perencanaan ini telah membahastentang kota dan sub bagian kota secarakomprehensif. Dalam perkembangannya teori ini telahmemasukkan kajian tentang aspek lingkungan. Bentuk

25

produk dari perencanaan ini adalah perencanaanwilayah yang telah dilakukan oleh pemerintah KotaMedan dalam bentuk master plan (tata ruang, lokasitempat tinggal, aglomerasi, dan penggunaan lahan).

Macro-Economic Planning (Perencanaan Ekonomi Makro).Dalam perencanaan ini berkaitan perencanaan ekonomiwilayah. Mengingat ekonomi wilayah menggunakan teoriyang digunakan sama dengan teori ekonomi makro yangberkaitan dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhanekonomi, pendapatan, distribusi pendapatan, tenagakerja, produktivitas, perdagangan, konsumsi daninvestasi. Perencanaan ekonomi makro wilayah adalahdengan membuat kebijakan ekonomi wilayah gunamerangsang pertumbuhan ekonomi wilayah. Bentukproduk dari perencanaan ini adalah kebijakan bidangaksesibilitas lembaga keuangan, kesempatan kerja,tabungan).

Social Planning (Perencanaan Sosial). Perencanaan sosialmembahas tentang pendidikan, kesehatan, integritassosial, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja,wanita, anak-anak dan masalah kriminal. Perencanaansosial diarahkan untuk membuat perencanaan yangmenjadi dasar program pembangunan sosial di daerah.Bentuk produk dari perencanaan ini adalah kebijakandemografis.

Development Planning (Perencanaan Pembangunan).Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan programpembangunan secara komprehensif guna mencapaipengembangan wilayah.Fianstein dan Norman (1991) menyatakan tipologi

perencanaan dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori yangdidasarkan pada pemikiran teoritis, sebagai berikut:

Traditional planning (perencanaan tradisional). Pada jenisperencanaan ini perencana menetapkan maksud dantujuan untuk merubah sebuah sistem kota yang telahrusak. Biasanya pada konsep perencanaan ini membuatkebijakan-kebijakan untuk melakukan perbaikan pada

26

sistem kota. Pada perencanaan tradisional memilikiprogram inovatif terhadap perbaikan lingkunganperkotaan dengan menggunakan standar dan metode yangprofessional.

User-Oriented Planning (Perencanaan yang berorientasipada pengguna). Konsep perencanaan ini adalahmembuat perencanaan yang bertujuan untukmengakomodasi pengguna dari produk perencaantersebut, dalam hal ini masyarakat Kota. Masyarakatyang menentukan produk perencanaan harus dilibatkandalam setiap proses perencanaan.

Advocacy Planning (Perencanaan Advokasi). Padaperencanaan ini berisikan program pembelaan terhadapmasyarakat yang termarjinalkan dalam prosespembangunan kota dalam hal ini adalah masyarakatmiskin kota. Pada perencanaan advokasi akanmemberikan perhatian khusus terhadap melalui programkhusus guna meningkatkan taraf hidup masyarakatmiskin.

Incremental Planning (Perencanaan dukungan). Padaperencanaan yang bersifat dukungan terhadap sebuahproses pengambilan keputusan terhadap permasalahan-permasalahan perkotaan. Produk perencanaan inibersifat analisis yang mendalam terhadappermasalahan dengan mempertimbangkan dampak positifdan dampak negatif sebuah kebijakan.Menurut Glasson dalam buku Tarigan (2005)

menyebutkan tipe-tipe perencanaan terdiri dari; physicalplanning and economic planning, allocative and innovative planning, multi orsingle objective planning dan indicative or imperative planning.Selanjutnya menurut Tarigan (2005) di Indonesia jugadikenal jenis top- down and bottom-up planning, vertical andhorizontal planning, dan perencanaan yang melibatkan masyarakatsecara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat samasekali. Perencanaan Fisik Versus Perencanan Ekonomi . Pada

dasarnya pembedaan ini didasarkan atas isi atau master

27

dari perencanaan. Namun demikian, orang awam terkadangtidak bisa melihat perbedaan antara perencanaan fisikdengan perencanaan ekonomi. Perencanaan fisik (physicalplanning) adalah perencanaan untuk mengubah ataumemanfaatkan struktur fisik suatu wilayah misalnyaperencanaan tata ruang atau tata guna, perencanaanjalur transportasi/komunikasi, penyediaan fasilitasuntuk umum, dan lain-lain. Perencanaan ekonomi (economicplanning) berkenaan dengan perubahan struktur ekonomisuatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaikitingkat kemakmuran suatu wilayah. Perencanaan ekonomididasarkan atas mekanisme pasar daripada perencanaanfisik yang lebih didasarkan atas kelayakan teknis.Perlu dicatat bahwa apabila perencanaan itu bersifatterpadu, perencanaan fisik berfungsi untuk mewujudkanberbagai sasaran yang ditetapkan di dalam perencanaanekonomi. Akan tetapi, ada juga keadaan di mana hasilperencanan fisik harus dipertimbangkan perencanaanekonomi, misalnya dalam hal tata ruang.

Perencanaan Alokatif Versus Perencanaan Inovatif .Pembedaan ini didasarkan atas perbedaan visi dariperencanaan tersebut, yaitu antara perencanaan modelalokatif dan perencanaan yang bersifat inovatif.Perencanaan alokatif (alocative planning) berkenaan denganmenyukseskan rencana umum yang telah disusun pada levelyang lebih tinggi atau telah menjadi kesepakatanbersama. Jadi, inti kegiatannya berupa koordinasi dansinkronisasi agar sistem kerja untuk mencapai tujuanitu dapat berjalan secara efektif dan efesien sepanjangwaktu. Karena sifatnya, model perencanaan ini kadang-kadang disebut regulatory planning (mengatur pelaksanaan).Dalam perencanaan inovatif (innovative planning), paraperencana lebih memiliki kebebasan, baik dalammenetapkan target maupun cara yang ditempuh untukmencapai target tersebut. Artinya, mereka dapatmenetapkan prosedur atau cara-cara, yang penting targetitu dapat dicapai atau dilampaui. Perencanaan inovatif

28

juga berlaku apabila ada kegiatan baru yang perludibuat prosedur atau sistem kerjanya, yang selama inibelum ada.

Perencanaan Bertujuan Jamak versus Perencanaan Bertujuan Tunggal. Pembedaan ini didasarkan atas luas pandang(skop) yang tercakup, yaitu antara perencanaan bertujuanjamak dan perencanaan tunggal. Perencanaan dapatmempunyai dan sasaran tunggal atau jamak. Perencanaanbertujuan tunggal apabila sasaran yang hendak dicapaiadalah sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalamperencanaan itu dan bersifat tunggal. Misalnya, rencanapemerintah untuk membangun 100 unit rumah di suatulokasi tertentu. Perencanaan bertujuan ini tidakmengaitkan pembangunan rumah dengan manfaat lain yangmungkin ditimbulkannya karena tidak menjadi fokusperhatian utama. Perencanaan bertujuan jamak adalahperencanaan yang memiliki beberapa tujuan sekaligus.Misalnya, rencana pelebaran dan peningkatkan kualitasjalan penghubung yang ditujukan untuk memberikanberbagai manfaat sekaligus, yaitu agar perhubungan didaerah semakin lancar, dapat menarik berdirinyapermukiman baru dan mendorong bertambahnya aktivitaspasar di daerah tersebut. Terkadang ada juga sasaranlain dengan dibukanya jalan baru yang bisa saja tidakdinyatakan secara tegas dalam rencana itu sendiri.Misalnya, makin lancarnya komunikasi sehinggamasyarakat setempat makin terbuka untuk pembaruan danmakin lancarnya perdagangan. Perencanaan ekonomiumumnya bertujuan jamak sedangkan perencanaan fisik adayang bertujuan tunggal tetapi ada juga yang bertujuanjamak.

Perencanaan Bertujuan Jelas Versus Perencanaan Bertujuan Laten. Pembedaan ini didasarkan atas konkret atau tidakkonkretnya isi rencana tersebut. Perencanaan bertujuanjelas adalah perencanaan yang dengan tegas menyebutkantujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut, yangsasarannya dapat diukur keberhasilannya. Dalam

29

perencanaan, tujuan selalu dibuat lebih bersifat umumdibandingkan dengan sasaran. Tujuan belum tentu dapatdiukur walaupun bias dirasakan, sedangkan sasaranbiasanya dinyatakan dalam angka konkret sehingga bisadiukur dengan tingkat pencapaiannya. Misalnya, tujuanperencanaan adalah menaikkan taraf hidup rakyat,sasarannya adalah menaikkan pendapatan per kapita dari$ 400 menjadi $ 500 per tahun, dalam jangka waktu tigatahun yang akan datang. Perencanaan bertujuan latenadalah perencanaan yang tidak menyebutkan sasaran danbahkan tujuannya pun kurang jelas sehingga sulit untukdijabarkan. Tujuan perencanaan laten sering dikejarsecara tidak sadar, misalnya ingin hidup lebih bahagia,kehidupan dalam masyarakat yang aman, nyaman, dan penuhdengan rasa kekeluargaan.

Perencanaan Indikatif Versus Perencanaan Imperatif .Pembedaan ini didasarkan atas ketegasan dari isiperencanaan dan tingkat kewenangan dari institusipelaksana. Perencanaan indikatif adalah perencanaan dimana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalambentuk indikasi, artinya tidak dipatok dengan tegas.Tujuan bisa juga dinyatakan dalam bentuk indikatortertentu, namun indikator ini sendiri bisa konkret danbisa hanya perkiraan (indikasi). Tidak diatur bagaimanacara untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak diaturprosedur ataupun langkah-langkah untuk mencapai tujuantersebut, yang penting indikator yang dicantumkan dapattercapai. Dalam perencanaan itu mungkin terdapatpetunjuk atau pedoman, yaitu semacam nasehat bagaimanasebaiknya rencana itu dijalankan, tetapi pedoman itusendiri tidak terlalu mengikat. Pelaksana di lapanganmasih dapat melakukan perubahan sepanjang tujuan ingindicapai dapat dicapai atau dilampaui dengan besaranbiaya tidak melampaui yang ditentukan. Perencanaimperatif adalah perencanaan yang mengatur baiksasaran, prosedur, pelaksana, waktu pelaksanaan, bahan-bahan, serta alat-alat yang dapat dipakai untuk

30

menjalankan rencana tersebut. Itulah sebabnya mengapaperencanaan ini disebut perencanaan komando. Pelaksanadi lapangan tidak berhak mengubah apa yang terteradalam rencana. Hampir mirip dengan tipe perencanaan diatas adalah yang menggunakan bentuk kombinasi lain,yaitu induced planning versus imperative planning. Pembedaandalam kombinasi terakhir ini lebih didasarkan ataskewenangan dari institusi terlibat. Induced planningadalah perencanaan dengan sistem rangsangan.Perencanaan dengan sistem rangsangan, yaitu apabilapemerintah pada level yang lebih tinggi memberirangsangan kepada pemerintah yang lebih rendah. Hal initerjadi jika pemerintah pada level yang lebih rendahmau melaksanakan program yang diinginkan olehpemerintah pada level yang lebih tinggi.

Top Down Versus Bottom Up Planning . Pembedaan perencanaanjenis ini didasarkan atas kewenangan dari institusiyang terlibat. Perencanaan model top-down dan bottom-uphanya berlaku apabila terdapat beberapa tingkat ataulapisan pemerintahan atau beberapa jenjang jabatan diperusahaan yang masing-masing tingkatan diberi wewenanguntuk melakukan perencanaan. Perencanaan model top-downadalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan ituberada pada institusi yang lebih tinggi di manainstitusi perencana pada level yang lebih rendah harusmenerima rencana atau arahan dari institusi yang lebihtinggi. Rencana dari institusi yang lebih tinggitersebut harus dijadikan bagian rencana institusi yanglebih rendah. Umumnya terjadi adalah kombinasi antarakedua model tersebut. Akan tetapi dari rencana yangdihasilkan oleh kedua level institusi perencanaantersebut, dapat ditentukan model mana yang lebihdominan. Apabila yang dominan adalah top-down makaperencanaan itu disebut sentralistik, sedangkan apabilayang dominan adalah bottom-up maka perencanaan itudisebut desentralistik.

Vertical Versus Horizontal Planning . Pembedaan ini juga

31

didasarkan atas perbedaan kewenangan antarinstitusiwalaupun lebih ditekankan pada perbedaan jalurkoordinasi yang diutamakan perencana. Vertical planningadalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasiantar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Model inimengutamakan keberhasilan sektoral, jadi menekankanpentingnya koordinasi antar berbagai jenjang padainstansi yang sama. Tidak diutamakan keterkaitanantarsektor atau apa yang direncanakan oleh sektorlainnya, melainkan lebih melihat kepada kepentingansektor itu sendiri itu bagaimana hal ini dapatdilaksanakan oleh berbagai jenjang pada instansi yangsama di berbagai daerah secara baik dan terkoordinasiuntuk mencapai sasaran sektoral. Horizontal planningmenekankan keterkaitan antarberbagai sektor sehinggaberbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi.Horizontal planning melihat pentingnya koordinasi antarberbagai instansi pada level yang sama, ketika masing-masing instansi menangani kegiatan atau sektor yangberbeda. Horizontal planning menekankan keterpaduanprogram antar berbagai sektor pada level yang sama.Antara kedua model perencanaan itu harus terdapat arusbolak-balik sehingga dihasilkan rencana yang baik.

Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung Versus yang tidak melibatkan masyarakat . Pembedaan inijuga didasarkan atas kewenangan yang diberikan kepadainstitusi perencanaan yang sering kali terkait denganluas bidang yang direncanakan. Perencanaan yangmelibatkan masyarakat secara langsung adalah apabilasejak awal masyarakat telah diberitahu dan diajak ikutserta dalam menyusun rencana tersebut. Perencanaan yangtidak melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakattidak dilibatkan sama sekali dan paling- paling hanyadimintakan persetujuan dari DPRD untuk persetujuanakhir. Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakatmisalnya apabila perencanaan itu bersifat teknispelaksanaan, bersifat internal, menyangkut bidang yang

32

sempit, dan tidak secara langsung bersangkut pautdengan kepentingan orang banyak. Persetujuan DPRD punumumnya tidak dimintakan untuk perencanaan seperti itu.Perencanaan yang bersangkut paut dengan kepentinganorang banyak mestinya melibatkan masyarakat tetapidalam prakteknya masyarakat hanya diwakili oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai tokoh masyarakat.Dalam praktik, kedua pembagian di atas tidaklah mutlak.Artinya, perencanaan sering mengambil bentuk diantarakeduanya. Perencanaan yang melibatkan masyarakat luashanya mungkin untuk wilayah yang kecil, misalnyalingkungan, desa atau kelurahan, dan kecamatan. Untukwilayah yang lebih luas, biasanya hanya mungkin dengancara mengundang tokoh-tokoh masyarakat atau pimpinanorganisasi kemasyarakatan. Seringkali tokoh masyarakatatau organisasi kemasyarakatan hanya dilibatkan padadiskusi awal untuk memberikan masukan dan pada diskusiakhir untuk melihat bahwa aspirasi mereka sudahtertampung. Perencanaan yang menyangkut kepentinganmasyarakat banyak biasanya harus mendapat persetujuanDPRD sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat.

Sementara Jayadinata (1999) mendasari pengategorianperencanaan wilayah berdasar pembelajaran dari berbagaiNegara, yang ternyata tidak sama, tergantung kepadakehidupan ekonomi dan masalah yang dihadapi. Secarahistoris setidaknya terdapat tiga pendekatan perencanaanwilayah, yaitu: Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada

masalah kota yang bersifat sosial. Pelaksanaannya meliputi perbaikan bagian kota yangdalam keadaan rusak dan tidak memenuhi standar,pemugaran kota, pembuatan kota satelit untuk membantumeringankan kota industri yang terlalu padatpenduduknya. Titik berat perencanaan wilayah semacamini ditujukan pada kota yang besar dan wilayahsekelilingnya (hinterland) yang dapat menunjang kotadalam perencanaan kota dan wilayah.

33

Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepadawilayah yang penduduknya banyak menganggur dan dalamkeadaan stagnasi industri (wilayah khusus). Dalam wilayah seperti ini, pemerintah perlu mengaturintensif pembiayaan, pengaturan rangsangan untukprasarana industri, pengaturan konsesi pajak dansebagainya, sehingga industri tertentu dapat berlokasidi wilayah itu.

Perencanaan wilayah yang memperhatikan wilayahpedesaan, dengan pengembangan tanah bagi sektorpertanian dan rekreasi (perencanaan pedesaan danwilayah). Hal ini dilakukan untuk memperkecil perbedaankemakmuran antara pedesaan dan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jayadinata, Johara T. Tata Guna Lahan dalam PerencanaanPerdesaan, Perkotaan dan Wilayah. Penerbit ITB. Bandung,1992

Sihotang, Paul. Perencanaan Regional. Lembaga PenerbitUI. Jakarta, 1977

34