BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka pengambilan keputusan untuk mempertahankan hidup, adalah suatu hal yang sangat mendasar. Dalam rangka memperoleh informasi manusia akan berkomunikasi dengan mahluk lain guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan dilakukannya komunikasi, manusia akan berinteraksi dan membentuk suatu komunitas. Keluarga sebagai komunitas terkecil akan menjadi dasar pembentukan komunitas terbesar sebagai suatu bangsa. Bilamana bangsa telah bersatu dalam satu wilayah tertentu dan membangun suatu pemerintahan maka terbentuklah suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang sedemikian besar, membutuhkan manajemen pemerintahan yang handal guna mengelola setiap sumberdaya yang dimiliki guna dimanfaatkan se- optimal mungkin agar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat dan negara Republik Indonesia. Dalam rangka pengelolaan negara, pengambilan keputusan secara tepat sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian langkah dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mencapai 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan informasi yang dapat
dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka pengambilan keputusan
untuk mempertahankan hidup, adalah suatu hal yang sangat mendasar.
Dalam rangka memperoleh informasi manusia akan berkomunikasi dengan
mahluk lain guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan
dilakukannya komunikasi, manusia akan berinteraksi dan membentuk
suatu komunitas. Keluarga sebagai komunitas terkecil akan menjadi dasar
pembentukan komunitas terbesar sebagai suatu bangsa. Bilamana bangsa
telah bersatu dalam satu wilayah tertentu dan membangun suatu
pemerintahan maka terbentuklah suatu negara.
Indonesia sebagai suatu negara dengan luas wilayah dan jumlah
penduduk yang sedemikian besar, membutuhkan manajemen
pemerintahan yang handal guna mengelola setiap sumberdaya yang
dimiliki guna dimanfaatkan se-optimal mungkin agar memberikan manfaat
bagi seluruh rakyat dan negara Republik Indonesia. Dalam rangka
pengelolaan negara, pengambilan keputusan secara tepat sangat
dibutuhkan untuk memberikan kepastian langkah dalam menjalankan roda
pemerintahan. Untuk mencapai suatu keputusan yang tepat dibutuhkan
informasi yang tepat pula, selain itu informasi yang disajikan juga harus
memiliki tingkat kehandalan, kecepatan dan keakuratan yang tinggi.
Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang sistem informasi,
penyajian informasi dibidang pemerintahan pun telah dapat dilakukan
secara elektronis. Saat ini telah beragam aplikasi diterapkan guna
mengolah setiap data yang berkaitan dengan masalah pemerintahan
sehingga menjadi informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan
1
pengambilan keputusan. Penerapan aplikasi dilakukan pada tingkat pusat
dan daerah dengan beragam bidang dan wewenang.
Namun pengembangan aplikasi dibidang pemerintahan dilakukan
secara sporadis dan dilakukan dalam masing-masing lingkup bidang
pemerintahan, hal ini membawa akibat terbentuknya sistem-sistem yang
berdiri secara sendiri-sendiri. Konstelasi sistem yang terbentuk secara
sporadis tersebut, secara maya telah membentuk suatu kepulauan sistem
informasi yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri. Dimana masing-masing
pulau sistem memiliki struktur data, bisnis proses dan teknologi yang
berbeda diantara satu dengan lainnya. Hal ini membawa dampak tidak
terintegrasinya sistem informasi pemerintahan dan mengakibatkan
terjadinya duplikasi dan redudansi data. Dimana akan membawa akibat
kepada tidak efektif dan efisiennya sistem informasi yang dimiliki oleh
pemerintah dan hal ini juga akan membawa akibat kepada berkurangnya
efektifitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tentunya
akan mengurangi manfaat yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan
keputusan.
Kesemua hal tersebut terjadi sebagai akibat belum adanya suatu acuan
pengembangan (guidelines) yang bersifat komprehensif dan mencakup
integrasi serta interaksi seluruh sistem yang dibutuhkan oleh pemerintah
baik ditingkat pusat maupun daerah. Acuan pengembangan tersebut
dibutuhkan oleh seluruh instansi maupun lembaga pemerintah ditingkat
pusat dan daerah untuk dapat membangun rancang bangun cetak biru
sistem informasi yang dapat berinteraksi dengan instansi maupun lembaga
lain yang terkait dengan struktur data yang berada dalam kewenangan
instansi yang bersangkutan.
Selain itu diperlukan lembaga yang dapat menyusun acuan
pengembangan dan mengkoordinasikan setiap upaya pengembangan
sistem informasi pemerintah dan sekaligus mengintegrasikan seluruh
sistem yang ada sehingga dapat menjadi suatu Sistem Informasi Nasional
yang handal.
2
Dengan dibentuknya Kementerian Komunikasi dan Informasi, telah
ada suatu lembaga yang diharapkan mampu untuk menjadi wahana dalam
rangka pengembangan konsep Sistem Informasi Nasional. Konsep
tersebut akan menjadi acuan pengembangan utama yang mendasari
setiap rancang bangun sistem informasi yang ada pada instansi dan
lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Disamping itu
Kementerian Komunikasi dan Informasi juga memiliki fungsi sebagai
pintu gerbang informasi nasional dalam rangka tugas utamanya sebagai
Country Information Office (CIO), untuk mencapai keberhasilan
sebagaimana yang diharapkan sebagai CIO pemerintah, integrasi sistem
informasi yang bersifat nasional menjadi hal yang mutlak diperlukan.
Dengan melihat kepada fakta tersebut maka disusunlah rencana untuk
menyusun suatu konsep pengembangan Sistem Informasi Nasional
(SISFONAS) yang akan mencakup seluruh infrastruktur yang membentuk
sistem informasi termasuk hal-hal yang bersifat fundamental seperti
hukum, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana. Penyusunan konsep
SISFONAS akan juga melingkupi seluruh rencana inisiatif lainnya seperti
e-government dan jaringan komunikasi sosial yang bersifat nasional.
I.2 KONDISI YANG DIHADAPI SAAT INI
Hingga saat ini telah beberapa kali dilakukan upaya untuk membangun
suatu bahan acuan pengembangan sistem informasi yang bersifat
nasional, namun belum ada yang berhasil untuk diwujudkan kedalam suatu
bentuk acuan standard yang mengarahkan pengembangan seluruh sistem
informasi pemerintah ke dalam satu cetak biru yang komprehensif.
Terlebih pada saat belum didirikannya Kementerian Komunikasi dan
Informasi, beberapa instansi dan lembaga pemerintah mengambil suatu
inisiatif untuk menyusun suatu konsep tentang Sistem Informasi Nasional.
Hal ini telah mengakibatkan duplikasi yang juga redundansi dimana konsep
yang disusun berdasarkan kepada kepentingan setiap instansi ataupun
lembaga yang menyusunnya. Selain itu dengan beragamnya sistem yang
dimiliki oleh setiap instansi maupun lembaga membawa akibat kepada
3
kekacauan sistem (system chaos) dimana beberapa lembaga memiliki
struktur data yang sama namun dengan infrastruktur informasi (content)
yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan inefisiensi pengelolaan sistem
informasi pemerintah. Selain itu dengan adanya perbedaan informasi yang
dihasilkan akan menyebabkan kebingungan bagi pengguna informasi
untuk menentukan validitas informasi yang dimiliki.
Hal lain yang perlu dicermati adalah banyaknya pengembangan sistem
informasi yang mengalami kegagalan, walaupun telah dibiayai dengan
anggaran yang cukup besar, sistem yang dibangun tidak dapat
diimplementasikan dengan beragam alasan. Kegagalan tersebut selain
membebani anggaran negara juga membawa preseden buruk bagi
pengembangan sistem informasi lainnya. Anggaran belanja negara juga
dibebani oleh biaya pengembangan sistem yang jauh melebihi batas
normal, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa pembuatan dan
pengembangan web bagi pemerintah dengan biaya yang sangat fantastis.
Suatu fenomena yang saat ini tengah berkembang adalah
pengembangan konsep e-government dan e-business, fenomena ini telah
mendorong beberapa instansi dan lembaga baik ditingkat pusat maupun
daerah untuk mengembangkan sistem informasi mereka sehingga dapat
diimplementasikan dalam konsep e-government. Namun kenyataan yang
terjadi adalah adanya suatu paham yang beranggapan bahwa” web + e-
mail = e-government”, dan biaya pengembangan yang dikeluarkan untuk
proyek tersebut berada diluar batas kewajaran. Hal-hal tersebut timbul
adalah akibat tidak adanya suatu konsep yang jelas mengenai apa yang
dimaksud dengan e-government.
Bilamana seorang konsultan membahas mengenai e-government,
maka apa yang diuraikan dalam bahasannya lebih mengarah kepada
penggunaan suatu produk yang diwakilinya atau lebih mengarah kepada
penggunaan internet sebagai suatu konsep yang dipahami secara dangkal.
Hal ini tentunya akan membawa akibat kepada inefisiensi dan inefektifitas
anggaran dan aktivitas pengelolaan pemerintahan. Permasalahan ini
4
mungkin dialami oleh lembaga maupun instansi baik di tingkat Pusat
maupun Daerah; dalam hal ini diperlukan koordinasi antar sektor dan antar
tingkatan pemerintahan untuk dapat mengatasinya.
Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan kewenangan yang
dimiliki berupaya untuk mengantisipasi keadaan tersebut, hal ini dimulai
dengan di terbitkannya Surat Edaran Menteri Kominfo No.65 tahun 2002
perihal Koordinasi Rencana Pembangunan Teknologi Informasi, yang
berisikan agar setiap instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat
maupun daerah untuk melaporkan kondisi perkembangan sistem informasi
yang ada dilingkungan masing-masing dan mengkoordinasikan setiap
Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dengan Kementerian
Komunikasi dan Informasi guna tercapainya sinergi, efisiensi dan integrasi
pada Sistem Teknologi Informasi di Indonesia, serta untuk menghindarkan
duplikasi antara instansi. Hal ini sejalan dengan arahan dari Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS dengan surat
Nomor.1544/M.PPN/04/2002 tertanggal 18 April 2002 perihal Koordinasi
Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Nasional. Hal utama yang
patut mendapatkan perhatian adalah pentingnya koordinasi guna
menjamin kesinambungan dan keterpaduan kebijakan, rencana dan
program, memaksimumkan sumberdaya yang ada serta menghindari
terjadinya duplikasi dan tumpang tindih.
Ditemu-kenali berbagai inisiatif positif yang telah dilakukan instansi
pemerintah, badan usaha pemerintah maupun pihak swasta untuk mulai
mencanangkan upaya pengembangan sistem informasi dalam konteks
yang terpadu sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan pengembangan
Sistem Informasi Nasional yang terintegrasi dan sekaligus menjadi
landasan bagi pengembangan e-government.
I.3 KONDISI IDEAL YANG DIHARAPKAN
Dengan melihat kepada kondisi sistem informasi pemerintahan yang
ada sekarang, perlu kiranya kita memahami akan kondisi ideal yang
5
diharapkan, hal ini tak lain ditujukan sebagai acuan motivasi untuk
mencapainya dengan maksud meningkatkan semangat untuk membangun
suatu Sistem Informasi Nasional yang terintegrasi dengan e-government
sebagai aplikasi terdepan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam pengembangan
Sistem Informasi Nasional akan terbagi kedalam beberapa poin yang akan
berperan sebagai kata kunci (keyword) dalam penyusunan konsepsi
pengembangan SISFONAS. Poin-poin yang dijadikan sebagai kata kunci
diantaranya adalah:
1. Integrasi Sistem
Integrasi Sistem sebagai poin utama dalam penyusunan Sistem
Informasi Nasional, menjadi kata kunci utama yang akan mendasari
kerangka konseptual konsepsi pengembangan SISFONAS. Integrasi
sistem dalam pemahaman ini mencakup seluruh infrastruktur sistem
informasi baik jaringan, infrastruktur informasi (content) maupun
aplikasi. Arti kata integrasi bukan berarti bahwa seluruh sistem
menggunakan platform yang sama, melainkan bekerja sama secara
simultan dan terintegrasi secara proses bisnis walaupun dengan latar
belakang platform yang berbeda.
2. Restrukturisasi Data Nasional
Restrukturisasi Data Nasional akan mencakup integrasi struktur data
yang selama ini menjadi hak milik (propietary) dari masing-masing
lembaga agar dapat dipergunakan secara bersama-sama dalam batas
kewenangan tertentu dan sekaligus menetapkan data – data primer
yang bersifat nasional dan akan menjadi data kunci bagi instansi lain
yang membutuhkan data serupa. Dengan data yang terstruktur dengan
baik, diharapkan informasi yang dihasilkan akan dapat memiliki nilai
validitas yang tinggi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara
optimal dari fungsi sistem informasi yang dimiliki.
3. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Perkembangan serta perubahan teknologi komunikasi dan informasi
yang sedemikian cepat harus dapat selalu diantisipasi oleh Sistem
6
Informasi Nasional. Seiring dengan hal itu sistem yang dibangun harus
selalu mampu beradaptasi atau minimal berintegrasi dengan teknologi
terbaru yang lahir hampir setiap hari. Hal itu menjadi perhatian utama
dari sistem yang ideal karena dengan besarnya investasi yang harus
ditanam untuk membangun suatu sistem, ketidak layakan sebagai
akibat teknologi membuat nilai sistem informasi yang dibangun pada
saat ini menjadi tidak berarti dimasa mendatang.
4. Aksesibilitas yang Tinggi
Aksesibilitas menjadi permasalah utama yang harus mendapat
perhatian lebih mengingat bahwa keberhasilan dalam membangun
akses informasi terbaik bagi masyarakat akan menentukan
keberhasilan pengembangan satu sistem informasi pemerintah.
Secanggih apapun teknologi yang diterapkan, tidak akan berarti apa-
apa bilamana hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat
Indonesia. Untuk itu peranan badan usaha pemerintah dan swasta
untuk menyebarluaskan akses informasi guna membuka akses yang
selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan
dapat saling berkomunikasi, ini sangat diperlukan!. Aksesibilitas yang
tinggi tidak hanya menyangkut teknologi dan lebar pita saluran
(Bandwith), tetapi juga harus meliputi biaya yang terjangkau oleh setiap
komunitas agar terjadi pemerataan akses hampir diseluruh wilayah
Republik Indonesia.
5. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang masih terbatas
(Digital Divide)
Dalam konteks suatu Sistem Informasi Nasional yang ideal, perlu
didukung oleh ketersediaan perangkat sistem yang memadai dan
mencakup wilayah yang luas. Ini menjadi suatu permasalahan yang
harus dipecahkan bersama mengingat bahwa Indonesia dengan
kesenjangan digital (digital divide) yang besar, membutuhkan upaya
yang tidak sedikit guna mengurangi digital divide yang ada. Diharapkan
di masa mendatang populasi perangkat komputer sebagai sarana
akses informasi akan meningkat secara tajam disamping teledensitas
7
yang terus ditingkatkan untuk menjangkau hingga pedesaan –
pedesaan.
6. Legitimasi dan Dukungan Politik
Keberhasilan penerapan Sistem Informasi Nasional akan sangat
bergantung kepada dukungan yang kuat baik dari sisi hukum maupun
politik. Dukungan tersebut akan menjadi landasan kerja yang vital
sebagai dasar untuk menggerakkan seluruh komponen yang terkait dan
sekaligus mencegah adanya benturan kepentingan yang seringkali
mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan sistem. Dukungan
legitimasi dan politik akan menjadi isu utama dalam perkembangan
sistem komunikasi dan informasi di Indonesia. Dengan dukungan yang
kuat pengembagan sistem secara ideal akan tercapai secara maksimal.
Kondisi-kondisi ideal sebagaimana di jelaskan dalam poin-poin diatas
akan meningkatkan moralitas dan motivasi seluruh pihak yang terkait
dengan pengembangan komunikasi dan informasi di Indonesia. Kata-kata
kunci diatas juga akan menjadi utopia yang ingin dicapai dalam rangka
pengembangan SISFONAS.
8
BAB II
TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI
II.1LANDASAN HUKUM
Agar dapat memiliki legitimasi sebagai landasan hukum, penyusunan
konsep SISFONAS memiliki landasan hukum yang terkait secara langsung
maupun tidak langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Kementerian Komunikasi dan Informasi dan terdiri atas:
A. Undang- undang dasar 1945
Amandemen ke dua UUD 1945 pada pasal 28 f yang berbunyi
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia”.
B. Garis-garis Besar Haluan Negara
Sesuai dengan BAB IV Arah Kebijakan huruf C Politik angka 4
sebagaimana tertulis :
a. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa
modern dan media massa tradisional untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa; memperkukuh persatuan dan kesatuan;
membentuk kepribadian bangsa serta mengupayakan kemanan hak
pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
b. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui
penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan
global.
c. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan
kualitas dan kesejahteraan insan pers agar profesional,
berintegritas, dan menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum,
serta hak asasi manusia.
9
d. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan
daerah serta antar daerah secara timbal balik dalam rangka
mendukung pembangunan nasioanl serta memperkuat persatuan
dan kesatuan bangsa.
e. Memperkuat kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan
prasarana penerangan khususnya di luar negeri dalam rangka
memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.
C. Undang-Undang
Undang-undang yang terkait diantaranya adalah:
Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia;
Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers;
Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004;
Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
D. Keputusan Presiden
Sedangkan keputusan presiden yang terkait diantaranya adalah:
- Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
- Keppres 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara;
II.2TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI KEMENTERIAN KOMINFO
Adapun tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian
Komunikasi dan Informasi sesuai dengan Keppres No.101 tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan organisasi dan
tata kerja menteri negara adalah sebagai berikut :
a. Tugas
Membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi
dibidang komunikasi dan informasi nasional.
b. Fungsi
1. Perumusan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan
informasi, termasuk telematika dan bidang penyiaran;
10
2. Pengkoordinasian bidang pemerintah kebijakan pemerintah di
bidang komunikasi dan informasi, termasuk telematika dan bidang
penyiaran;
3. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan
rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi dibidang
komunikasi dan informasi termasuk telematika dan penyiaran;
4. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan
dibidang tugas dan fungsinya kepada presiden.
c. Kewenangan
1. Penetapan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
2. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
3. Penetapan program penyelenggaraan penyiaran;
4. Penetapan kebijakan Sistem Informasi Nasional dibidangnya;
5. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional
yang disahkan atas nama negara dibidangnya;
Tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi
dan Informasi juga didukung oleh visi dan misi yang membantu
Kementerian dalam mengarahkan gerak dan langkah operasional
Kementerian. Visi dan Misi Kementerian Kominfo adalah:
a. Visi
“Terwujudnya masyarakat berbudaya informasi menuju bangsa yang
mandiri, demokratis, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia“
b. Misi
1. Mengembangkan SDM dibidang Kominfo dalam rangka mengurangi
kesenjangan terhadap teknologi kominfo (ICT) dan meningkatkan
kemandirian masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan dan
pengembangan teknologi kominfo (ICT) dalam upaya pemerataan
informasi;
11
3. Meningkatkan daya jangkau jaringan kominfo, melalui optimasi
berbagai sarana baik modern maupun tradisonal yang tersedia
dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Meningkatkan kualitas dan arus kominfo secara transparan, beretika
dan bertanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa;
5. Mendorong kemandirian industri lainnya melalui koordinasi aktif
serta sinergi dengan instansi terkait, sektor bisnis dan komunitas
dalam upaya meningkatkan daya saing industri nasional;
6. Meningkatkan pemanfaatan informasi oleh publik di dalam dan
diluar negeri, dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat
dan memperbaiki citra Indonesia di luar negeri
Seluruh landasan hukum, tugas, fungsi, visi dan misi yang dimiliki oleh
Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menjadi jiwa dari
pengembangan Sistem Informasi Nasional atau SISFONAS sebagai
wahana perekat bangsa untuk menjalin Indonesia bersatu dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12
BAB III
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NASIONAL
III.1 DASAR PEMIKIRAN
Dengan perkembangan situasi yang saat ini tengah dihadapi oleh
pemerintah Republik Indonesia baik ditingkat pusat maupun daerah
maka ketepatan dalam pengambilan keputusan akan menjadi hal yang
sangat strategis guna menghadapi setiap tantangan yang dihadapi
dalam rangka pengelolaan negara. Untuk itu dibutuhkan layanan
informasi pemerintahan yang dapat dengan secara cepat, tepat, akurat
dan handal memberikan setiap informasi yang dibutuhkan dalam
rangka pengambilan keputusan. Setiap fungsi manajemen dalam
pemerintahan menyangkut perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian membutuhkan informasi
yang sesuai dengan fungsi yang diemban oleh setiap instansi maupun
lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.
Namun sistem informasi manajemen pemerintahan yang baik dan
handal haruslah merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi
dari semua bidang pemerintahan dan merupakan hasil analisa yang
bersifat ikhtisaran dari data-data yang berasal dari sumber yang
terpadu. Keterpaduan sistem akan mengarah kepada suatu struktur
data yang bersifat universal dan dapat dimanfaatkan secara kolektif
oleh seluruh bidang yang terkait sehingga akan menjamin validitas
informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut.
Kondisi yang ada pada saat ini kurang mendukung tersedianya
suatu layanan informasi yang handal dan bersifat terpadu, hal ini
disebabkan oleh tidak terbangunnya sistem informasi pemerintahan
disetiap instansi maupun lembaga di pusat dan daerah dalam suatu
kerangka pengembangan sistem yang terintegrasi secara utuh. Kondisi
ini telah menyebabkan pengembangan sistem yang bersifat sporadis
dan tidak terkoordinasi dengan baik sehingga menyebabkan
13
terbentuknya pulau-pulau sistem informasi yang berdiri sendiri-sendiri
disetiap instansi maupun lembaga pemerintah lainnya.
Dengan terbentuknya konfigurasi sistem informasi yang tidak
berada dalam satu konteks sistem informasi terintegrasi mengakibatkan
terputusnya mata rantai pengelolaan data dan informasi dalam arus
informasi pemerintahan sehingga mengakibatkan informasi yang
dihasilkan tidak sebagaimana yang diharapkan.
Untuk menjawab permasalahan tersebut maka diperlukan upaya
untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintahan baik
ditingkat pusat maupun daerah dalam satu kerangka pengembangan
Sistem Informasi Nasional (SISFONAS). Permasalahan yang dihadapi
dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Nasional adalah belum
tersedianya jaringan Infrastruktur sistem informasi secara lengkap
hingga keseluruh pelosok Indonesia sebagai akibat dari tingkat
penetrasi komunikasi dan informasi (ICT) yang sedemikian rendah dan
menyebabkan tingkat digital divide yang tinggi.
Permasalahan jaringan Infrastruktur sebagaimana dijelaskan diatas
tidak saja menyangkut infrastruktur jaringan sebagai sarana komunikasi
data dan aksesibilitas informasi tetapi juga menyangkut infrastruktur
informasi (content) yang menyangkut struktur data dan proses bisnis
sistem informasi sebagai landasan bagi aplikasi sistem informasi
pemerintah. Permasalahan Infrastruktur yang tidak teratasi dengan baik
akan membawa akibat semakin terlambatnya penerapan suatu Sistem
Informasi Pemerintahan yang berbasis elektronik (e-Government).
Permasalahan jaringan Infrastruktur yang dihadapi tidak semata-mata
menyangkut masalah teknis fisik semata, tetapi juga mencakup
masalah kepemimpinan, regulasi, sumberdaya manusia dan faktor-
faktor prosedural seperti keamanan, kewenangan pengelolaan data
(propietary) dan cetak biru arsitektur sistem yang belum dimiliki oleh
setiap instansi maupun lembaga pemerintahan.
14
III.2 KONSEPSI “i before e” SEBAGAI LANDASAN SISFONAS
Untuk mendukung suatu sistem informasi yang mampu memberikan
seluruh informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan
keputusan dibutuhkan infrastruktur yang memadai sebagai wahana
bagi sistem informasi untuk mengolah seluruh data yang dibutuhkan
menjadi informasi yang bernilai tinggi. Sejalan dengan kemajuan
dibidang teknologi informasi, beragam solusi ditawarkan untuk
menghasilkan informasi yang dibutuhkan, bahkan seluruh kegiatan
operasi manajemen pun telah beralih untuk menggunakan media
elektronis sebagai peranti utama dalam mengolah setiap data yang ada
dan menghasilkan informasi dalam bentuk digital.
Infrastruktur sistem informasi menjadi prasyrarat utama untuk
membangun suatu sistem informasi yang handal, tanpa infrastruktur
yang baik maka seluruh sistem tidak akan dapat beroperasi.
Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam konsep pengembangan
Sistem Informasi Nasional tidak terbatas hanya kepada infrastruktur
sistem mencakup jaringan, infrastruktur informasi (content) dan aplikasi
semata tetapi mencakup seluruh aspek yang terkait secara langsung
maupun tidak langsung dengan sistem informasi. Keadaan ini
mendasari lahirnya konsepi “infrastructure before electronic“ - “i before
e“ dimana pengembangan infrastruktur sistem informasi harus
mendapat prioritas utama sebelum pengembangan sistem informasi itu
sendiri. Hal ini menjadi masalah yang kritis mengingat kondisi dan
situasi yang ada di Indonesia mensyaratkan pembangunan infrastruktur
terlebih dahulu sehubungan dengan keterbatasan yang selama ini
dialami.
Sebelum mencapai tahap pengembangan sistem informasi
pemerintahan yang mapan dan mutakhir sebagai batu loncatan menuju
implementasi e-government yang menjadi trend dan utopia saat ini,
dibutuhkan pengembangan infrastruktur terlebih dahulu yang mencakup
hal-hal fundamental sebagai berikut:
15
- Kepemimpinan & Kebijakan (Leadership)
- Sumberdaya manusia (Brainware)
- Regulasi (Regulation)
Selain itu infrastruktur juga menyangkut hal teknis sistem informasi
yang mencakup:
- Infrastruktur Jaringan - (Network Infrastructure Layer)
- Infrastruktur informasi (content) - (Content Infrastructure Layer)