LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DENPASAR TIM PENELITI : NI LUH GEDE ASTARIYANI,SH.,MH. NIDN : 0019037607 (KETUA) MADE NURMAWATI.,SH.,MH NIDN : 0031036208 (ANGGOTA) Dibiayai dari dana DIPA BLU Satuan Kerja Universitas Udayana Nomor : DIPA-023.04.2.415253/2015 Tanggal 14 November 2015, SK No : 195a/UN.14.1.11/PNL.06/2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan Kontrak Nomor : 966 C/UN.14.1.11/KU/SPK/2015 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2015 Kode / Nama Bidang Ilmu : 596 /Ilmu Hukum
63
Embed
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DENPASAR filelaporan ni luh gede astariyani,sh.,mh. made nurmawati.,sh.,mh nidn : penelitian dosen muda pengembangan kota layak anak
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
DI KOTA DENPASAR
TIM PENELITI :
NI LUH GEDE ASTARIYANI,SH.,MH. NIDN : 0019037607 (KETUA)
MADE NURMAWATI.,SH.,MH NIDN : 0031036208 (ANGGOTA)
Dibiayai dari dana DIPA BLU Satuan Kerja Universitas Udayana
Nomor : DIPA-023.04.2.415253/2015 Tanggal 14 November 2015, SK No :
195a/UN.14.1.11/PNL.06/2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan Kontrak Nomor :
966 C/UN.14.1.11/KU/SPK/2015
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN
2015
Kode / Nama Bidang Ilmu : 596 /Ilmu Hukum
HALAMAN PENGESAHAN
HIBAH PENELITIAN DOSEN MUDA
Judul Penelitian :Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
Ketua Peneliti
a.Nama lengkap dengan gelar : Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.
pendekatan kasus ( case approach).6 Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara pendekatan
4 Rony Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985, hal. 9. 5 Jan Gijsels,Mark Van Hocke ( terjemahan B. Arief Sidharta ) Apakah Teori Hukum Itu ? , Laboratorium
Hukum Universitas Parahyangan Bandung, hal. 109-110. 6 Peter Mahmud Marzuki; 2005, Penelitian Hukum, Jakarta Interpratama Offset, hal. 93-137.
12
untuk menganalisa permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konsep
hukum ( conceptual approach ).
Pendekatan konsep hukum ( conceptual approach ) dilakukan dengan menelaah
pandangan-pandangan mengenai pendelegasian kewenangan sesuai dengan penelitian ini..7
Disamping itu digunakan pendekatan kontekstual terkait dengan penrapan hukum dalam suatu
waktu yang tertentu.
3.Sumber Bahan Hukum.
Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.8
Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal
ini adalah Undang-undang Perlindungan Anak dan Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan kabupaten/kota Layak
Anak
Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang
memiliki relevansi dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya kamus dan ensiklopedia.
Selain itu akan digunakan data penunjang, yakni berupa informasi dari lembaga atau
pejabat, baik dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun para pihak yang membidangi
pembentukan Peraturan Bupati.
4.Metode Pengumpulan Bahan Hukum.
Bahan hukum dikumpulkan melakukan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan
pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti yang ditemukan dalam
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.Untuk mendukung
bahan hukum tersebut dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan yang
terkait seperti dengan Kepala Bagian Hukum Kota Denpasar dan BP3 A Kota Denpasar.
5.Teknis Analisis Bahan Hukum
7 Ibid, hal. 19. 8 C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2 , Alumni,
Bandung, hal. 134.
13
Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah
teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi.9 Philipus M.Hadjon
mengatakan bahwa tehnik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif.10
Pada
tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang
dikaji .dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu
keadaan.11
Lebih lanjut berkaitan dengan teknik Interpretasi Alf Ross mengatakan :
The relation berween a given formulation and specific complex of facts.The technique of
argumentation demanded by this method is directed toward discovering the meaning of
the statute and arguing that the given facts sre either covered by it or not.12
( terjemahan bebas : Hubungan antara rumusan konsep yang diberikan dan kumpulan
fakta khusus. teknik argumentasi ini dibutuhkan oleh cara ini yang diarahkan kepada
penemuan makna dari undang-undang dan fakta-fakta yang saling melengkapi satu sama
lain ).
Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut I Dewa Gede Atmadja secara
yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi :13
1. Penafsiran otentik ; yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan itu sendiri. Penafsiran ini adalah merupakan penjelasan-penjelasan yang
dilampirkan pada undang-undang yang bersangkutan ( biasanya sebagai lampiran ).
Penafsiran otentik ini mengikat umum ;
2. Penafsiran Yurisprudensi ; merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh hakim yang
hanya mengikat para pihak yang bersangkutan ;
3. Penafsiran Doktrinal ahli hukum ; merupakan penafsiran yang diketemukan dalam
buku-buku dan buah tangan para ahli sarjana hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai
kekuatan mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang
dikemukakan, secara materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undang-
undang.
9 Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2008, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis, dan
Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, hal. 19. 10 Philipus M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik ( Normatif ) dalam Yuridika Nomor 6
Tahun IX, Nopember-Desember ( selanjutnya disebut Philipus M Hadjon II ), hal. 33. 11 Erna Widodo , 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avy-rouz, hal. 16. 12 Alf Ross, 1969, On Law And Justice, University Of Californis Press, Barkely & Los Angeles, hal. 111. 13 I Dewa Gede Atmadja, 1996, Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan
UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen” Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata
Negara Pada FH.UNUD, (selanjutnya disebut I Dewa Gede Atmadja II ), hal. 14 .
14
Bertitik tolak dari pandangan Philipus M. Hadjon dan I Dewa Atmadja di atas, maka
untuk membahas persoalan hukum yang akan dikaji, akan dipergunakan penafsiran otentik,
penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah hukum.
Penafsiran otentik dalam kajian ini dimaksudkan adalah penafsiran yang didasarkan pada
penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan-penjelasannya
dan peraturan perundang-undangan yang lain.
Sedangkan penafsiran Gramatikal dalam kajian ini dilakukan dalam kaitannya untuk
menemukan makna atau arti aturan hukum, khususnya aturan hukum yang berkaitan dengan
Pendelegasian kewenangan mengatur dalam Peraturan Bupati.
3.Manfaat
Penelitian ini diharapkan berguna untuk :
1). Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan ilmu
hukum, khususnya pengembangan ilmu hukum Perundang-undangan bidang Perundang-
undangan Daerah ;
2). Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini memberi kontribusi para pihak yang
berkompeten berkaitan dengan pembentukan Perda ;
3). Manfaat bagi peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman yang
lebih mendalam mengenai ilmu hukum khususnya mengenai ilmu hukum yang berkaitan
dengan ilmu perundang-undangan.
15
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah
mengeluarkan kebijakan kabupaten/kota layak anak. Hal ini tertuang dalam Permen PP RI No.
2/2009 ini mengatur tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Isi dari peraturan ini terdiri
dari VII Bab yakni: bab 1. Pendahuluan yang terdiri dari 5 sub bab; bab 2. Analisis Situasi yang
terdiri dari 8 sub bab; Landasan Kebijakan dan Strategi menjadi bab 3 dengan 3 sub bab;
Prinsip, Prasyarat dan Langkah-langkah Kebijakan diatur dalam bab 4 yang meliputi 3 sub bab;
Indikator Program KLA dipaparkan pada Bab 5 yang terdiri dari indikator khusus dan indikator
umum; Selanjutnya Peran para pihak dijelaskan pada bab 6 yang terdiri dari 8 sub bab; dan
terakhir bab 7 menjadi bab penutup.
Melalui Peraturan menteri ini diharapkan semua Kabupaten/Kota di Indonesia
menyiapkan diri untuk menjadi kota layak anak sesuai dengan peryaratan yang telah ditentukan.
Kota Denpasar telah menyiapkan diri mengikuti program menuju Kota layak anak yang saat ini
sudah masuk katagori nindya. Untuk bisa memperoleh predikat yang lebih tinggi yakni utama
dengan sendirinya harus menyiapkan berbagai persyaratan yang belum terpeuhi.
KLA(kota layak anak) adalah system pembangunan suatu wilayah administrasi yang
mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam
rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistic) dan berkelanjutan
(sustainable) dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak melalui
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
Tujuan KLA, untuk membangun inisiatif pemerintahan kota yang mengarah pada upaya
transformasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hokum ke dalam definisi, strategi dan
intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota. Prinsip KLA
Non diskriminatisi
Kepentingan yang terbaik untuk anak
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
Penghargaan terhadap pendapat anak
16
Ruang Lingkup KLA Meliputi seluruh bidang pembangunan yang dikelompokkan ke dalam
bidang :
Tumbuh kembang anak dan;
Perlindungan anak
KLA menerapkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) yang berarti melakukan
pengintegrasian hak-hak anak ke dalam :
Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan
Setiap tahapan pembangunan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi
Setiap tingkatan wilayah: dari Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Kota, Kecamatan
hingga Kelurahan
Indikator Kota Layak Anak
Semua anak memiliki akte kelahiran
Keterlibatan anak dalam Musrenbang Kabupaten / Kota
Dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan kepentingan anak melibatkan wadah /
forum anak di tingkat kota / kabupaten
Adanya kebijakan /peraturan tentang larangan iklan rokok di lingkungan institusi
pendidikan dan tempat ibadah
Tidak ada pernikahan usia dini
Adanya peraturan / kebijakan tentang Pendidikan Dasar Gratis
Adanya pendidikan ketrampilan (Life skill education)
Adanya Perpustakaan dan Perpustakaan keliling
Ada taman pintar / taman cerdas
Ada peraturan / kebijakan tentang Jam Wajib Belajar bagi anak (18.00-21.00 WIB)
Beasiswa bagi anak yang berprestasi dan tidak mampu
Ada Telepon Sahabat Anak (TESA 129)
Adanya mekanisme “Restorasi Justice” terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum
(ABH).
17
Ada Taman Penitipan Anak yang sensitive hak anak
Ada Pusat Pelayanan di Kabupaten / Kota
Ada Rumah Rehabilitasi (Sherter / Rumah Aman) untuk anak sebagai korban kekerasan
Ada taman bermain, olah raga dan rekreasi anak
Ada profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Kabupaten / Kota
Dinas / Instansi Terkait :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kementerian Agama
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
8. Kantor Perpustakaan
9. Kepolisian
10. Kejaksaan
11. Pengadilan
12. Lembaga Pemasyarakatan
Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Denpasar dilakukan melalui lima klaster yakni:
1. Hak-hak Sipil dan Kebebasan; 2. Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif; 3.
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan
Budaya; 5. Upaya-upaya Perlindungan Khusus. Ke lima klaster ini akan dibahas secara rinci
pada uraian berikut ini.
1. Hak-hak Sipil dan Kebebasan.
a. Kepemilikan Akta kelahiran
Kepemilikan akta kelahiran merupakan hak setiap orang baik dewasa maupun anak-anak,
namun demikian masih banyak orang yang tidak memilikinya, meskipun pada dasarnya
kepemilikan akta kelahiran merupakan bentuk perlindungan bagi seseorang karena ini
merupakan identitas diri. Untuk memperoleh identitas diri yang sah secara hukum, maka
seorang anak wajib mempunyai akte kelahiran. Identitas ini tergolong salah satu bentuk
perlindungan dan pengakuan resmi terhadap anak. Untuk mendapatkan identitas ini setiap orang
18
tua harus mendaftaran kelahiran anaknya ke kantor catatan sipil yang memang bertugas untuk
mendaftarkan segala bentuk pencatatan akte kelahiran maupun akte perkawinan. Dalam
realitasnya masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya kepemilikan akta
kelahiran. Secara aturan umum bahwa orang tua seharusnya segera mengurus akta lahir
(mencatatkan kelahiran anak yang baru lahir tidak lewat dari 42 hari). Seringkali orang tua baru
merasakan pentingnya akta kelahiran ketika anaknya memasuki usia sekolah karena hal ini
merupakan salah satu persyaratan masuk sekolah. Mengingat begitu pentingnya kepemilikan
akta kelahiran bagi setiap orang, Kota Denpasar sebagai kota yang mau menuju kota layak anak
selalu melakukan upaya untuk meminimalisir anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran.
Terkait dengan hal ini, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan akte
kelahiran antara lain melalui gebyar dan jemput bola (jebol) dalam artian para petugas kantor
catatan sipil mendatangi langsung daerah-daerah tertentu yang diperkirakan masih banyak
penduduknya tidak memiliki akte kelahiran untuk mencatatkan atau membuatkan akta untuk
anaknya.
Gambar Komposisi Kepemilikan Akte Kelahiran menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2012
b. Fasilitas Informasi Layak Anak
Salah satu indikator penting yang menjadi persyaratan untuk menuju kota layak anak
adalah adanya fasilitas informasi yang layak anak karena hal ini penting untuk menunjang
tumbuh kembang anak. Dalam konteks ini, di Kota Denpasar telah tersedia fasilitas informasi
layak anak seperti tertera pada Tabel: 4.2. Dari fasilitas yang ada, perpustakaan nampak sudah
19
tersedia di semua jenjang pendidikan dengan jumlah yang cukup memadai. Demikian juga
perpustakaan keliling sudah tersedia 2 (dua) unit dan ada satu unit taman bacaan/pojok baca.
Seperti kita ketahui bahwa perpustakaan merupakan sumber informasi ilmu
pengetahuan, oleh karena itu keberadaan fasilitas ini sangat diperlukan disetiap lembaga
pendidikan mulai dari jenjang pendidikan paling bawah sampai jenjang pendidikan tinggi.
Mengingat begitu pentingnya keberadaan perpustakaan untuk mencerdaskan kehidupan
masyarakat, maka pemerintah Kota Denpasar menyikapi hal ini melaui upaya penyediaan
perpustakaan keliling serta taman/pojok baca. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi
masyarakat umum baik remaja maupun anak-anak yang ada di luar sekolah yang ingin
meningkatkan ilmu pengetahuan dengan cara memanfaatkan perpustakaan keliling. Melalui cara
ini mereka dapat mengakses perpustakaan dengan lebih mudah.
c. Kelompok Anak di Kota Denpasar, Tahun 2012
Yang dimaksudkan dengan kelompok anak dalam hal ini adalah penduduk usia anak-
anak yakni penduduk yang berusia 0 – 18 tahun. Namun dalam hal ini jumlah pasti dari
penduduk yang terkatagori anak-anak belum dapat dihitung secara pasti karena pengelompokan
penduduk berdasarkan umur menurut versi Badan Pusat Statistik (BPS) tidak pas pada usia 18
tahun namun 19 tahun terutama pada kelompok 15-19 tahun. Jika kelompok umur 15-19 tahun
yang tertera pada Tabel 4.3 separuhnya tergolong anak-anak, maka hal ini berarti jumlah
penduduk yang tergolong anak-anak lebih kurang mencapai 33,2% dari total penduduk
Denpasar.
Penduduk Kota Denpasar menurut Kelompok Umur, 2012
Umur Jenis kelamin Total
Laki- Laki Perempuan
0 – 4 39 100 37 300 76 400
5 – 9 35 800 33 100 69 300
10 – 14 32 100 29 900 62 700
15 - 19 33 000 32 600 66 800
20 – 24 41 700 41 600 83 400
25 – 29 44 100 42 200 87 800
30 – 34 44 100 44 200 86 600
35 – 39 41 700 39 300 82 000
40 – 44 38 000 32 400 71 900
45 – 49 26 000 21 800 49 000
50 – 54 18 100 15 500 34 200
55 – 59 13 100 11 200 24 900
60 - 64 8 200 7 400 15 600
20
65 - 69 5 200 5 100 10 500
70 - 74 2 800 3 100 6 000
75 + 2 800 3 800 6 800
Total 425 800 408 100 833 900
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2012
Dengan demikian, untuk menunjang kebutuhan tumbuh kembang anak serta perlindungan
dan kesejahteraannya diperlukan adanya berbagai fasilitas yang dapat mengakomodir
kebutuhannya seperti terbentuknya forum anak. Sampai tahun 2012, di Kota Denpasar telah
terbentuk kelompok anak dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai tingkat Kota. Forum
anak yang sudah terbentuk selama ini berjumlah 40 tersebar di desa/kelurahan yang ada di Kota
Denpasar.
D. Organisasi Anak/ Kelompok Bermain
Untuk mendukung tumbuh kembang anak diperlukan wadah yang sesuai dengan jiwa dan
umur anak. Wadah ini bisa dalam bentuk lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non-
formal, dan lembaga-lembaga pengasuhan anak lainnya. Dengan wadah ini mereka akan dapat
menyalurkan kreativitasnya dalam asuhan dan bimbingan para guru atau pendididk. Dengan cara
ini diharapkan anak-anak di Kota Denpasar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi
yang berkualitas.
Dalam Konvensi Hak-hak Anak, terdapat empat hak-hak dasar, yaitu: Hak untuk 1)
Bertahan Hidup; 2) Tumbuh Kembang; 3) Perlindungan; dan 4) Partisipasi. Di dalam Hak Dasar
anak yang keempat, yaitu Partisipasi, menguraikan tentang hak anak untuk mengungkapkan
pandangan dan perasaannya terhadap situasi yang mempunyai dampak pada anak. Terdapat
salah satu pasal tentang hak Partisipasi ini yaitu Pasal 15, yang menyatakan: „Anak berhak untuk
bertemu dengan orang lain dan untuk bergabung atau membentuk suatu perkumpulan, kecuali
jika hal itu melanggar hak orang lain‟ (Laurike, dkk, dalam Kementrian Pemberdayaan
Perempuan RI). Terkait dengan hal ini, maka keberadaan fasilitas atau organisasi anak seperti
taman kanak-kanak/PAUD, forum anak akan dapat memenuhi hak anak.
Di kota Denpasar terdapat lembaga yang mengurus perlindungan dan kesejahteraan anak
yang terkait dengan hak sipil dan kebebasan berserikat seperti kelompok bermain dan taman
kanak-kanak, forum anak seperti tampak pada data yang ditampilkan pada beberapa tabel seperti
berikut ini.
21
Tabel,,, Forum Anak di Kota Denpasar, tahun 2012
Forum Anak Tingkat 2011 2012
Forum Anak Tingkat Kota 1 1
Forum Anak Kecamatan 405 405
Jumlah 406 406
Sumber: PPKB, Kota Denpasar 2012
Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa di Kota Denpasar sudah terbentuk forum anak
sebagai wadah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyalurkan aspirasi,
bakat, dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Forum ini ada di tingkat kota dan
forum anak di tingkat kecamatan. Forum ini masih sama jumlahnya dari tahun 2011 sampai
2012. Pembentukan forum anak ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak yang
berprestasi menjalin hubungan komunikasi dengan baik dan lancar sesama anak-anak yang ada
di Kota Denpasar.
Selain forum anak, fasilitas lain yang telah tersedia di Kota Denpasar adalah lembaga
pendidikan baik yang masih tergolong kelompok bermain maupun pendidikan taman kanak-
kanak (TK). Jumlah TK yang ada di Kota Denpasar sebanyak 231 buah tersebar di semua
kecamatan. Dari jumlah TK yang ada hanya satu yang berstatus TK negeri, selebihnya adalah
TK swasta. Dari semua TK yang ada mampu menampung 14.418 anak-anak yang terdiri dari
7.398 orang murid laki-laki dan 7.020 murid laki-laki. Secara rinci persebaran jumlah fasilitas
TK menurut kecamatan di Kota Denpasar seperti tampak pada
Gambar: 4. 2 Persentase Murid Taman kanak-kanak menurut jenis Kelamin di Denpasar Tahun
2012.
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2012.
22
2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Klaster kedua dari Konvensi Hak Anak adalah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
alternatif, yaitu mensyaratkan adanya bimbingan orang tua. Terkait dengan hal tersebut orang tua
dituntut untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang cerdas dalam
menumbuhkembangkan dan memberi perlindungan kepada anak. Dalam rangka menggali dan
mengisi potensi tersebut pemerintah dan masyarakat bekerjasama mendirikan Lembaga
Konsultasi Orang Tua tentang Pengasuhan dan Perawatan Anak.
A.Anak Menikah di Bawah Usia 18 Tahun.
Ciri keempat sebuah kabupaten/kota menuju kabupaten/kota layak anak adalah
kabupaten/kota tersebut memiliki angka pernikahan pertama di bawah 18 tahun mendekati angka
nol persen. Jika kabupaten/kota memiliki angka persentase pernikahan di bawah 18 tahun
rendah, maka kabupaten/kota tersebut berhasil pada Program Wajar 12 Tahun. Sebaliknya, jika
kabupaten/kota memiliki angka persentase pernikahan pertama di bawah 18 tahun masih tinggi,
maka kabupaten/kota tersebut memiliki bupati/wali kota yang tidak memiliki visi tentang anak.
Ciri kabupaten/kota memiliki angka persentase pernikahan pertama di bawah 18 tahun
rendah adalah memiliki Program Wajar 12 Tahun, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan
Keluarga Berencana. Untuk mengurangi pernikahan pertama di bawah 18 tahun, pemerintah
dapat berupaya melakukan sosialisasi, advokasi, pemberian konsultasi pranikah dan atau sanksi
terhadap pelaku pelanggaran terutama orang tua, pemuka agama, dan pejabat publik yang
menikahkan.
Agar kabupaten/kota siap menuju kota layak anak sudah saatnya orangtua, masyarakat,
dan pemerintah bersama saling bersinergi menghapuskan pernikahan di bawah 18 tahun. Di
dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi
”Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Peraturan tersebut dapat diartikan bahwa di
Indonesia seorang pria diperbolehkan menikah apabila telah berusia 19 tahun dan bagi
perempuan berusia 16 tahun. Meskipun demikian dalam implementasinya masih harus ada
persyaratan lain yang dipenuhi oleh calon pengantin. Peraturan Menteri Agama No 11 tahun
2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 mensyaratkan “apabila seorang calon mempelai
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin tertulis dari kedua orang
23
tuanya”. Ijin ini sifatnya wajib karena usia tersebut masih dipandang membutuhkan bimbingan
dan pengawasan orang tua/wali. Jadi, baik Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
maupun Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sesungguhnya
sangat menghindari terjdinya pernikahan di bawah usia 18 tahun bersifat responsive anak dan
memberi perlindungan kepada anak-anak.
Pada tahun 2012 perkawinan pertama di bawah usia 18 tahun masih terjadi di Kota
Denpasar ini tersebar di keempat kecamatan seperti tampak pada gambar 4.3 di bawah ini.
Gambar: 4.3 Anak yang Menikah di bawah Usia 18 tahun, pada tahun 2012.
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 2012.
Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa di Kecamatan denpasar Timur masih relatif
banyak terjadi perkawinan dini atau menikah pada usia yang masih tergolong anak, demikian di
Denpasar Utara. Hal ini perlu diantisipasi sehingga pada masa-masa yang akan datang hal ini
bisa dicegah.
B. Orang Tua/Keluarga yang Memanfaatkan Lembaga Konsultasi
Lembaga Konsultasi adalah lembaga yang memberikan layanan konsultasi yang
disediakan untuk orang tua atau keluarga lainnya untuk mengkonsultasikan persoalan-persoalan
keluarga yang tengah dihadapi. Lembaga konsultasi tersebut antara lain Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Curhat,
Lembaga Konsultasi Keluarga, dsb.
Lembaga Konsultasi Keluarga merupakan unsur kelima dalam kabupaten/kota layak
anak. Lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh para orang tua, calon orang tua, dan pengasuh anak
24
untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan tumbuh kembang
dan perlindungan anak. Berbekal pengetahuan dan keterampilan tersebut mereka diharapkan
mampu merawat dan mengasuh anak secara ramah. Pada gilirannya anak dapat tumbuh dan
berkembang menjadi insan sehat, cerdas, dan sejahtera. Di Kota Denpasar terdapat 12 Lembaga
Konsultasi Anak yang dapat diakses sebagai tempat berkonsultasi. Dilihat dari nama-nama
lembaga tersebut, ada sembilan (9) lembaga yang secara khusus menangani masalah anak-anak
dan remaja. Tiga lembaga lainnya tidak secara khusus menangani masalah anak, yaitu PKBI,
LBH Apik, LBH Bali, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Secara kuantitas jumlah
lembaga ini cukup memadai untuk Kota Denpasar dan letaknya sangat strategis serta mudah
dijangkau. Jumlah dan nam-nama lembaga konsultasi anak yang ada di Kota Denpasar dapat
dilihat pada tabel 4.6 di bawah.
C. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
Indikator keenam kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak adalah di
kabupaten/kota tersebut telah tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh
pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat untuk menyelenggarakan pengasuhan anak.
LKSA merupakan lembaga terakhir sebagai tempat pelayanan pengasuhan alternatif bagi anak-
anak yang tidak dapat diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga
pengganti. Terkait dengan eksistensi lembaga ini, di Kota Denpasar tercatat ada 30 lembaga
kesejahteraan sosial anak (LKSA). Namun sayang 30 lembaga kesejahteraan sosial anak tersebut
baik nama maupun keberadaannya tidak dapat dirinci.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Kesehatan merupakan salah satu tolok ukur melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu
masyarakat. Kesehatan seperti yang didefinisikan oleh World Health Organization (WHO)
mencakup kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial dan tidak semata-mata terbatas pada
ketiadaan suatu penyakit atau kelesuan. Tidak berbeda dengan definisi kesehatan WHO, di
Indonesia di dalam Undang-undang N0 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (pasal 1 ayat 1)
disebutkan bahwa kesehatan adalah “keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi”. Apabila mengacu
25
kedua definisi kesehatan di atas sepertinya untuk menemukan orang sehat akan sangat sulit dan
menjadi absurd.
Kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam konteks tulisan ini dimaksudkan adalah
berbagai indikator kesehatan utama seperti status kesehatan, status gizi, kesehatan lingkungan,
serta berbagai aspek pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat membawa ke keadaan yang
baik, yaitu kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.
Guna mengetahui kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota Denpasar ada beberapa
indikator yang dipakai sebagai tolok sebagai berikut.
A. Jumlah Kelahiran
Di Kota Denpasar terjadi peningkatan kelahiran bayi yang cukup signifikan dalam dua
tahun terakhir seperti tampak pada tabel 4.7 di bawah. Tahun 2011 kelahiran bayi di Kota
Denpasar sebanyak 15.234 orang yang terdiri dari 7.719 bayi laki-laki dan 7.515 perempuan.
Pada tahun 2012 sebanyak 16.754 orang yang terdiri dari 8.423 laki-laki dan 8.331 perempuan.
Terjadi peningkatan kelahiran bayi sebanyak 1520 orang (9.98%) pada tahun 2012. Peningkatan
jumlah kelahiran bayi sangat berkaitan dengan peningkatan jumlah pasangan usia subur terutama
yang baru menikah.
B. Jumlah Bayi yang Diberi ASI Ekslusif
Pemberian ASI eksklusif bagi bayi menjadi hal yang sangat penting karena hal ini dapat
memberikan kekebalan tubuh dalam pertumbuhannya. Selain itu pemberian ASI untuk bayi juga
akan lebih efesien dan murah dalam pengasuhan dan perawatan dibandingkan kalau
menggunakan susu formula. Setalah pemberian ASI selama enam bulan, barulah bayi diberikan
makanan tambahan yang sudah tentu makanan sehat yang sesuai dengan usianya. Terkait dengan
itu, yang perlu diperhatikan adalah volume, jenis, gizi, dan hiegienisitas makanan bayi. Menurut
para pakar kesehatan, makanan bayi yang paling baik dan paling tepat adalah air susu ibu (ASI).
ASI adalah makanan alamiah yang disediakan untuk bayi yang mempunyai komposisi nutrisi
yang sesuai untuk perkembangan bayi sehat. Banyak kelebihan yang terkandung dalam ASI
yang mendorong bayi dapat tumbuh kembang dengan lebih sempurna dibandingkan makanan
lainnya. Oleh karena itu, ibu-ibu sangat disarankan memberikan ASI secara eksklusif. ASI
eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi yang baru dilahirkan sampai usia enam
bulan tanpa memberi makanan dan minuman tambahan apa pun termasuk air putih. Lebih jauh
26
untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi para ibu menyusui di Kota Denpasar
memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dapat dilihat pada tabel 4.9.
C. Pojok ASI
Salah satu sasaran objek Millineum Development Goals (MDGs) adalah menurunkan
angka kematian anak. Menurut Unicef (2012) intervensi yang paling efektif untuk mencegah
kematian bayi adalah dengan memberi Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif. Untuk itu perlu ada
fasilitas penyimpanan ASI, baik di rumah maupun di tempat kerja atau tempat publik. Oleh
karena itu pembangunan Pojok ASI (Laktasi) menjadi prioritas dalam pembangunan
D. Imunisasi
Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan. Imunisasi adalah pemberian
kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan serum ke dalam tubuh agar tubuh
tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi
biasanya lebih fokus diberikan kepada bayi dan atau anak-anak karena sistem kekebalan
tubuhnya belum sebaik orang dewasa sehingga sangat rentan dari serangan penyakit berbahaya.
Beberapa penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi di antaranya adalah hepatitis B,
12. Pengalaman Jabatan Ketua Pusat Perancangan Hukum Tahun 2012-sekarang
Mata Kuliah yg diampu 1) Hukum Perundang-Undangan
2) HTN
3) Perancangan Peraturan Perundang-undangan
4) Hukum dan Kebijakan Publik
5) Hukum Kelembagaan Negara
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2
Nama Perguruan Tinggi Universitas Udayana Bali Universitas Udayana Bali
46
Bidang Ilmu Hukum Perdata Hukum Pemerintahan
Tahun Masuk 1994 2006 Tahun Lulus 1998 2009
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi
Dasar Kewenangan Pengaturan
Perkawinan Campuran di
Indonesia
Pendelegasian Kewenangan
Mengatur Kepada Peraturan
Gubernur
Nama Pembimbing 1. Prof.i Gusti Ketut Suta, SH
2. I Ketut Westra, SH.,MH
1. Prof. Dr. Subawa, SH,MSi
2. Dr.Gede
Marhaendra.,SH.,MH
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2014 Penyusunan Naskah Akademis dan
Peraturan daerah tentang Pelayanan
Publik di Kota Denpasar
DPRD Badung Rp. 70.000.000
2.
2014 Penyusunan Naskah Akademis dan
Peraturan daerah tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Provinsi Bali
Provinsi Bali Rp. 90.000.000
3.
2014 Penyusunan Naskah Akademis dan
Peraturan daerah tentang Penetapan
Keluran Di Kabupaten Gianyar
Pemda Gianyar Rp. 50.000.000
4.
2014 Penyusunan Naskah Akademis dan
Peraturan daerah tentang Penetapan
Desa dan Desa Adat Di Kabupaten
Tabanan
Pemda Tabanan Rp. 70.000.000
5.
2014 Penyusunan Naskah Akademis dan
Peraturan daerah tentang
Penyelenggaraan Kearsipan di Pemkot
Denpasar
Pemkot Denpasar Rp. 30.000.000
6.
2013
(awal)
Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan Di Kota Denpasar
DPRD Kota
Denpasar
Rp. 70.000.000
7.
2013
(akhir)
Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar
DPRD Kota
Denpasar
Rp. 70.000.000
47
3
2013 Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengelolaan Air Tanah Di Kota
Denpasar
Kota Denpasar Rp. 25.000.000
8.
2013 Dasar Kewenanagn pembentukan
Perda Tentang Penyelenggaraan
pendidikan Di Kota Denpasar
Dosen Muda
Udayana
Rp. 7.500.000
5.
2012 Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
PDAM di Kabupaten Jembrana
Pemkab Negara Rp. 50.000.000
6.
2012 Bentuk-Bentuk Peraturan Gubernur,
dengan Dibiayai dari dana DIPA BLU
Universitas Udayana Tahun Anggaran
2012 Dengan Surat Perjanjian
KontrakNomor :
25.91/UN.14/LPPM/KONTRAK/2012
Tertanggal 10 Mei 2012
Dosen Muda
Unud
Rp. 7.500.000
*) Tuliskan sumber pendanaan : PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas atau sumber lainnya.
. Pengalaman Penelitian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
2007 Sosialisasi dan Konsultasi Hukum Bisnis, Hukum Kewarganegaraan,
Hukum Pidana dan Hukum Adat & Masyarakat di Klinis Hukum
Interaktif Radio Suara Janger Polda Bali”.
2010 Sosialisasi UUD Tahun 1945 di Radio Polda Bali
2011 Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengiriman Tenaga Kerjasama
Indonesia (TKI) ke Luar Negeri pada CV Bali Padma Rose Denpasar
2012 Adaptasi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam
Penulisan
Awig-Awig Banjar Pakraman Sanga Agung,
Desa Pakraman Denpasar
2012 Implementasi Tenik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Tentang Pajak hotel
2013 Implementasi Tenik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Tentang Pajak Restoran dana BOPTN
Pemungutan dan Pembayaran Pajak dan restoran Secara On Line Oleh
Pemerintah Kota Denpasar
2014 Teknik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan dana
DIPA Fakultas (Dana DIPA No.DIPA-023.04.2.415253/2014 tgl 5
Desember 2014)
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risiko. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian Dosen Muda
Denpasar, 12 Februari 2015
Made Nurmawati, SH,MH
NIP. 19620331 198702 2 001
57
Lampiran 5. Surat Pernyataan Personalia Penelitian
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
1. Nama Lengkap : Ni Luh Gede Astariyani., SH.,MH.
NIP / NIDN : 1976190319 199903 2 002/0019037607
Fakultas : Hukum
Status dalam Penelitian : Ketua
2. Nama Lengkap : Made Nurmawati.,SH,MH
NIP / NIDN : 19620331 198702 2 001/0031036208
Fakultas. : Hukum
Status dalam Penelitian : Anggota
Menyatakan bahwa kami secara bersama-sama telah menyusun proposal Penelitian Dosen Muda
Yang berjudul” Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar” dengan jumlah usulan
dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).Apabila proposal ini disetujui maka kami
secara bersama-sama akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian ini sampai tuntas
sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bersama sehingga dapat digunakan