Pengembangan Kelembagaan Kawasan Lindung

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN

KAWASAN LINDUNGKAWASAN LINDUNG

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN

KAWASAN LINDUNGKAWASAN LINDUNG

Tri Widodo W UtomoTri Widodo W UtomoTri Widodo W UtomoTri Widodo W Utomo

Bandung, 6 September 2005Bandung, 6 September 2005

OlehOleh::

KAWASAN LINDUNG

KONTEKS INTERNASIONALKONTEKS INTERNASIONAL KTT Bumi Rio de JaneiroKTT Bumi Rio de Janeiro

Kyoto ProtocolKyoto Protocol International Conference on Sustainable DevtInternational Conference on Sustainable Devt

KONTEKS LOKALKONTEKS LOKAL Otonomi DaerahOtonomi Daerah

Collaborative ManagementCollaborative Management

KONDISI KONDISI FAKTUALFAKTUALBanjir, Banjir,

Longsor, Longsor, Kekeringan, Kekeringan, Lahan Kritis,Lahan Kritis,Kadar Timbal, Kadar Timbal,

dsbdsb

KEKOSONGAN KEKOSONGAN HUKUMHUKUM

KARAKTERISTIK KAWASAN LINDUNGKARAKTERISTIK KAWASAN LINDUNGKARAKTERISTIK KAWASAN LINDUNGKARAKTERISTIK KAWASAN LINDUNG

Lintas Daerah: Lintas Daerah: antar Propinsi, antar Kab/Kotaantar Propinsi, antar Kab/Kota

Lintas SektorLintas Sektor

EkologisEkologis: resapan air, penahan erosi, penghasil : resapan air, penahan erosi, penghasil OO22, pelindung flora fauna, dll., pelindung flora fauna, dll.

Lintas FungsiLintas Fungsi

Primer:Primer: pertanian dalam arti luas. pertanian dalam arti luas.

EkonomisEkonomis: pencaharian penduduk, sumber : pencaharian penduduk, sumber devisa, pelindung flora fauna, dll.devisa, pelindung flora fauna, dll.

Sekunder:Sekunder: perdagangan, transportasi, tata ruang perdagangan, transportasi, tata ruang Tersier:Tersier: industri, jasa, wisata. industri, jasa, wisata.

Keseimbangan Keseimbangan PeranPeranKeseimbangan Fungsi

Pemerintah & Masyarakat

Ekonomis & Ekologis

“KESEIMBANGAN EKOSISTEM”

Keseimbangan Sektor

Primer, Sekunder, Tersier

Rekayasa YuridisRekayasa Yuridis Rekayasa EkonomisRekayasa Ekonomis Rekayasa Administratif / ManajemenRekayasa Administratif / Manajemen

“KELESTARIAN LINGKUNGAN”“PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN”

Urusan yang dijalankan lembaga khusus tadi bersifat lintas daerah (kabupaten/kota maupun propinsi), atau memiliki nilai strategis sangat tinggi.

Kewenangan pembentukan lembaga khusus berada di tangan pemerintah Pusat, dengan mengakomodasikan kepentingan dan keterlibatan pemerintah daerah.

(Penjelasan Umum UU No. 32/2004)

Daerah memiliki kewenangan membentuk kelembagaan khusus untuk menangani urusan-urusan pemerintahan yg belum teridentifikasikan dalam UU 32/2004 & RPP Kewenangan (RPP PUP).

Contoh: Klb Perbatasan, Badan Narkoba, Sekretariat KPI, Sekretariat Satkorlak dll. bgmn dg “Kws Lindung”?

Melahirkan “Kanwil” Baru? (kecuali urusan perbatasan) inisiatif Pusat; hubungan hirarkhi substansial (bukan command line)

Upstream – Downstream SolidarityUpstream – Downstream Solidarity

Kebutuhan Pengaturan Kebutuhan Pengaturan Aspek KlbAspek KlbKebutuhan Pengaturan Kebutuhan Pengaturan Aspek KlbAspek Klb

Central – Regional SolidarityCentral – Regional Solidarity

Kasus Bontang – Kutai TimurKasus Bontang – Kutai Timur Cost-sharing; incentives & disincentivesCost-sharing; incentives & disincentives Alternatif I: Klb masing-masing dg perjanjian tertentu.Alternatif I: Klb masing-masing dg perjanjian tertentu. Alternatif II: Kelembagaan Bersama.Alternatif II: Kelembagaan Bersama.

Kasus Tata Ruang Bandut, Cekungan Bdg, Jabar & NasKasus Tata Ruang Bandut, Cekungan Bdg, Jabar & Nas Distribution of AuthorityDistribution of Authority Alternatif I: Klb terdesentralisasi dg master plan Alternatif I: Klb terdesentralisasi dg master plan

tersentralisasi.tersentralisasi. Alternatif II: Klb tersentralisasi dg implementasi oleh Alternatif II: Klb tersentralisasi dg implementasi oleh

instansi sektoral daerah.instansi sektoral daerah.