Paparan PENGEMBANGAN e-Government di Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dr. H. Dudi Sudradjat Abdurachim, MT Jakarta, 11 Desember 2012
Paparan
PENGEMBANGAN e-Government di Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Dr. H. Dudi Sudradjat Abdurachim, MTJakarta, 11 Desember 2012
jabarprov.go.id
2
3
Pemeringkatan e-Government 2011
ProvinsiDIMENSI Rata-
RataKategori
Standar Kategori
PenilaianKebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan
Jawa Barat 2.96 3.4 3.33 2.97 3.2 3.17 Baik
3,5 – 4,0 =
sangat baik
2,5 – 3,49 =
baik
1,5 – 2,49 =
kurang
1,0 – 1,49 =
sangat kurang
Struktur Paparan
Aspek Kebijakan 1
Aspek Kelembagaan 2
Aspek Infrastruktur 3
Aspek Aplikasi 4
Aspek Perencanaan 5
Aspek Kebijakan 1
Aspek Kelembagaan 2
Aspek Infrastruktur 3
Aspek Aplikasi 4
Aspek Perencanaan 5
6
Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat*
“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”
Mandiri: Mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan &kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan & sumber daya air.
Dinamis: Secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.
Sejahtera: Sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
“Terwujudnya Masyarakat Informasi Jawa Barat yang
mampu memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi
sebagai sarana pembelajaran & peningkatan kualitas hidup”
Perda 25/2010 RPJMD Provinsi Jawa Barat, jo Perda 2/2009 RPJMD Provinsi Jawa Barat)
Restra Dinas Kominfo 2009-2013, jo Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
1.Mewujudkan SDM Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
2.Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
3.Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.
4.Meningkatkan Daya Dukung & Tampung Lingkungan Pembangunan
Berkelanjutan.
5.Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.
Misi Lingkup TIK Pemprov Jabar
Mendukung perwujudan Good Governance, yaitupemerintahan yang berfungsi secara efektif, efisien,
cepat-tanggap, transparan dan akuntabel.
Penyelenggaraan saluran dan media yang handal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat*
Perda 25/2010 RPJMD Provinsi Jawa Barat, jo Perda 2/2009 RPJMD Provinsi Jawa Barat)
Restra Dinas Kominfo 2009-2013, jo Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
Program Jabar Cyber Province (2008-2013) *
Payung utama inisiatif TIK di provinsi Jawa Barat:
1. Jabar Cyber Province dalam pengelolaan dataSistem untuk data tidak terstruktur, sistem untuk data terstruktur non-spasial dan sistem untuk data spasial.
2. Jabar Cyber Province dalam manajemen pemerintahan Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, inisiatif sistem perencanaan dan keuangan secara online, dan lain-lain.
3. Jabar Cyber Province dalam pelayanan masyarakatSukungan terhadap pelayanan terpadu satu pintu, situs web pemerintahan terpadu di lingkup pemerintah provinsi.
4. Jabar Cyber Province dalam pemberdayaan literasi TIKPenggelaran jaringan Internet bagi akses publik, kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif TIK bagi masyarakat
*Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
Strategi: Roadmap e-Gov Jawa Barat*
*Manajemen Pembangunan e-Government Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapesitelda - 2005
Aspek Kebijakan 1
Aspek Kelembagaan 2
Aspek Infrastruktur 3
Aspek Aplikasi 4
Aspek Perencanaan 5
Lembaga Pengelola TIK (1978-2011)
Pergub 7/2009
Pendayagunaan Website
di Pemprov Jabar
1978
PUSLAHTA
Pusat Pengolahan Data
DISKOMINFODinas Komunikasi dan
Informatika
BAPESITELDABadan Pengembangan Sistem
Informasi & Telematika Daerah
KPDEKantor Pengolahan
Data Elektronik
1994 2000 2008
Balai LPSEUPTD Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (2009)
SK.Gub 294/Ok.200-Oka/SK/78
Perda 3/1981
Kepgub 22/1992
Perda 4-5/1994
Perda 16/2000 Perda 21/200
Pergub 113/2009
Perda 29/2010
Penyelenggaraan
Kominfo
Struktur Organisasi | Dinas Kominfo
*Perda 21/2008
Tugas & Fungsi Dinas Kominfo*
Tugas: Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Fungsi:...perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
Fungsi:..fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik;
*Perda 21/2008
Kewenangan Dinas Kominfo*
Pembangunan SI internal OPDPembangunan Sistem Informasi fungsi-fungsi yang
terdapat di OPD dapat diselenggarakan OPD yang
bersangkutan sesuai dengan kebutuhan …harus
mendapat rekomendasi dari DISKOMINFO
Pembangunan SI lintas OPDPembangunan Sistem Informasi …untuk kebutuhan
Sistem Informasi lintas fungsional antar OPD …hanya
diselenggarakan oleh DISKOMINFO.
*Kepgub 910/Kep.1274-Admbang/2009
Perda 29/2010 | Penyelenggaraan Kominfo
Aspek Sumber Daya Manusia
SK Tim Teknis Operasionalisasi Sistem (SIPKD, Atisisbada, Simpeg, e-Office)
Wadah Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Forum aparatur pengelola TIK (OPD pemprov, dan OPD kabupaten kota)
Pelatihan Teknis(Switch Level 3, Virtualisasi Server, Zimbra Mail Server)
Pelatihan Sertifikasi(Domino Application,
Domino Server)
SDM Mahasiswa (Kerjasama Akademik)
Gladi Mahasiswa Tahunan (ITTelkom) 2010, 2011, 2012 ke OPD 51 pemprov
Magang Mahasiswa Beasiswa Pemprov2010 pembekalan, 2011 ke OPD TIK kab/ko
Aspek Kebijakan 1
Aspek Kelembagaan 2
Aspek Infrastruktur 3
Aspek Aplikasi 4
Aspek Perencanaan 5
Jaringan Komunikasi Data (2011)
Sistem
Pelayanan
Retribusi
156 Kantor
Kecamatan
Koneksitas
22 Kab/Kota
35 Kantor
UPPD
11 Outlet
Samsat
Koneksitas
3 Eksternal
Setda
Jabar
47 OPD
Pemprov
Jaringan Intranet
Pemprov Jabar(WAN Any-to-Any
VPN-IP MPLS)
Jaringan Intranet
Inkubator e-Gov(VPN over Internet)
Jaringan Intranet
Pendapatan(WAN Any-to-Any
VPN-IP MPLS)
Aplikasi Internal
(SIPKD, SPSE,dll)
Video Conference Apl. Data
Kecamatan
Intranet Pemprov Jabar (2012)
Internet
Intranet
Pemprov Jabar(WAN Any-to-Any
VPN-IP MPLS)
Diskominfo
Jabar
Backhaul Internet 60Mbps
Setda
Jabar
3 Rumah
Dinas Pimpinan
44 Unit
Kerja
Pemprov
Koneksi FO
(Leased Line)
5 Mbps
IP VPN
1 Mbps
IP VPN
1 Mbps
Fasilitas
Kolokasi
Penyedia
5
1
2a 3
Akses Internet
bersumber media kabelUntuk Layanan Hotspot
Up to 1024Kbps
6
4 Area
Publik
156 Kantor
Kecamatan
Intranet
Inkubator e-Gov(VPN over Internet)
7
Koneksi Intranet via
Internet media kabel
≥ 128Kbps
9
Co-location
Sub Rack
8
Unified Threat
Management+
Akses Internet 120Mbps(80Mbps domestik + 40Mbps internasional)
26 Kab/
Kota
IP VPN
1 Mbps
4
Fasilitas VPS
Penyedia
10
Sewa Layanan
Virtual Private
Server
4 BKPP
IP VPN
2 Mbps2b
Termasuk 4 Gerai
BPPT (2012)
Fasilitasi SAMSAT
Mobile)
Replikasi
Databse SIAK
Anjungan Jabar,
Taman Budaya,
Museum Sribaduga
Puskud Jabar
Data & Network Control Room
Mobile Community Access Point (MCAP)
Inkubator eGov Kecamatan (2009 - 2012)
156 Kantor Kecamatan
(26 wilayah Kab/Kota)
Data Kecamatan
(Government Data Management),
Fasilitasi Samsat Mobile Payment
Aspek Kebijakan 1
Aspek Kelembagaan 2
Aspek Infrastruktur 3
Aspek Aplikasi 4
Aspek Perencanaan 5
Aplikasi Lingkup Pemprov (s.d. 2012)
2007
SIMPEGSistem Informasi Manajemen
Kepegawaian
SIPKDSistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
SPSESistem Pengadaan
Secara Elektronik
eOffice Pemprov
Sistem Naskah Dinas Internal
2008 2009 20102004
AtisisbadaAplikasi Teknologi Informasi
Siklus Barang Daerah
Absensi Online
Presensi Terintegrasi Pemprov
2011 2012
PUSDATIN
Aplikasi Data Tidak Terstruktur
SIAK Provinsi
Replikasi SIAK Kab/Ko - Provinsi
2012
2012
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (2008 - 2011)
2008
3 Paket
Bina Marga, Kimrum
100% Paket
(termasuk konsultasi)
100% Paket
(tidak termasuk konsultasi)
75% Paket
2009 2010 2011
Balai LPSEUPTD Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (2009)
SK.Gub
Tim Pelaksana LPSE
Pergub 1/2011 ULP
Pergub 24/2011 Pedoman
Pelaksanaan e-Procurement
Pergub 113/2009
UPTD (LPSE)
Seluruh OPD Jabar
1 kota (Sukabumi)
638 paket
Seluruh OPD Jabar
14 kab/kota
7 instansi vertikal
2 BUMD
4 Perguruan Tinggi
1.492 paket
Pergub 55/2010
Tupoksi dan SOP LPSE
Sistem Informasi Kepegawaian
ATISISBADA
Aplikasi yang digunakan untuk inventarisasi barang di lingkungan
Pemprov Jawa Barat, berikut penelusuran siklus barang
29
Aplikasi Data Tak Terstruktur
Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data dari OPD dan
Kabupaten/Kota yang dapat di-share antar OPD dan Kabupaten/Kota
sesuai dengan kebutuhan
30
Aplikasi Terintegrasi (Sosbudpol, Perekonomian,
Infrastruktur & LH)
31
pusdalisbang
32
SPSE
33
SPSE versi 3.2.5 dengan
Agregrasi inaproc aktif
SIPKD
34
eOffice | Naskah Dinas Elektronik (2010)
SMS Gateway
36
Aplikasi Pelayanan Masyarakat
jabarprov.go.id
Website resmi Pemerintah Jawa Barat, sebagai media informasi
bagi masyarakat
infopublik.jabarprov.go.id
Aplikasi yang digunakan untuk melayani Keterbukaan Informasi
Publik, dimana masyarakat dapat meminta informasi melalui
aplikasi ini
Samsat Online
Aplikasi yang digunakan untuk Meningkatkan mutu pelayanan
publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB)
Aplikasi Pengaduan Masalah Lingkungan
Pelaporan masalah lingkungan dari masyarakat secara online
melalui website atau telepon seluler dengan fitur informasi
spasial dan gambar
37
Aplikasi Pelayanan Masyarakat (2)
SMS Jabar Membangun
Aplikasi SMS yang digunakan sebagai media komunikasi Pimpinan
Daerah Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat. Melalui SMS ini
masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik
mengenai kondisi di Jawa Barat
38
infopublik.jabarprov.go.id
39
Pelayanan Samsat (Dinas Pendapatan)
Pembayaran PKB, STNKdan SWDKLLJ dapat dilakukan online di Samsat mana saja:
35 UPPD
11 Outlet Samsat
12 unit Samsat Keliling
Perijinan Terpadu | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Gerai di Bogor (empat izin)izin perhubungan (perpanjangan izin trayek dan kartu pengawasan), izin ketenaga kerjaan (Tenaga Kerja Asing), Izin Bina Marga(Izin Serah Pakai Tanah), dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Air
Gerai di Cirebon(lima izin)Izin Perhubungan, Izin Ketenagakerjaan, Izin Bina Marga, Izin Pengelolaan Sumber Daya Air dan Izin Perikanan
BPPT Jawa Barat59 Perizinan62 RekomendasiKantor Pusat +Gerai Bogor,Gerai Cirebon,Gerai Garut,Gerai Purwakarta
Online Back-Office (terintegrasi WAN pemprov)
Pengaduan Masalah Lingkungan
Pelaporan masalah lingkungan dari masyarakat secara online melalui website atau telepon seluler dengan fitur informasi spasial dan gambar
SMS Jabar Membangun
Aspek Kebijakan 1
Aspek Kelembagaan 2
Aspek Infrastruktur 3
Aspek Aplikasi 4
Aspek Perencanaan 5
Mekanisme Perencanaan
Forum TIK
Pemprov Jabar
Rintisan
Dewan TIK
Provinsi
2012 2013
Evaluasi Capaian 2011
Posisi 2011
Konsep Pemanfaatan USO
`
``
``
JCP
` ``
RUMAH SAKIT, PUSKESMAS dll
Data Center
E-health Indonesia
PLIK
Komunitas
48
Penerapan e-Government
Kab/Kota di Jawa Barat
49
No Nama OPD dan Alamat Pengembangan e-gov
1. Dishubkominfo Kabupaten Sumedang Pengelolaan website secara mandiri dan OPD dapat
melaksanakan hosting di Dishubkominfo Kab. Sumedang
Sumedang telah memiliki peraturan mengenai penamaan sub
domain untuk website OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang. Namun peraturan tersebut masih
dalam bentuk Surat Edaran Bupati yang mengatur mengenai
sub domain website Pemerintah Kabupaten Sumedang
2. Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengembangan Sistem Informasi
(Bapapsi) Kabupaten Bandung
Memiliki bandwidth internet sebesar 16 Mbps, dengan
rincian international connection 6 Mbps dan local connection
10mbps yang dibagi ke OPD
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Pemerintah Kota Depok telah memiliki bandwidth sebesar
100Mbps, masing-masing 50Mbps untuk akses internet lokal
dan internasional
Telah memiliki data center sendiri dengan fasilitas pendukung
masih terbatas
Website yang terkoneksi ke webssite kota terdiri dari Dinas
Kependudukan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,Dinas
Tenaga Kerja, Pemda Depok
50
No Nama OPD dan Alamat Pengembangan e-gov
4. Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Benwitdh internet yang sudah ada sekarang 16 Mb
sedangkan tahun sebelumnya 3 Mb
Jumlah area hotspot ada 2 titik sebelumnya 1 titik
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi Sudah memiliki SOP untuk beberapa aplikasi dan
prosedural TIK
Sudah memiliki data center sendiri dengan beberapa
server yang tersimpan, seperti server LPSE, Router, dll
Telah memiliki Wide Area Network terutama untuk
operasional Catatan Sipil dan Kependudukan hingga ke
Kecamatan dan juga untuk UPTD dibawah Dinas
Pendidikan
Memiliki bandwidth Internet sebesar 16 Mbps, tahun,
dengan rincian 4 Mbps koneksi internasional dan 12 Mbps
untuk koneksi lokal, dengan pembagian 2 Mbps untuk
LPSE dan sisanya share ke OPD, tahun sebelumnya hanya 3
Mbps
6. Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Bekasi RIP SITEL sedang dibangun di tahun anggaran 2012
Koneksi internet dengan bandwidth 20Mbps, share ke
OPD, sebelumnya 10 Mbps
Untuk tingkat kecamatan koneksi internet menggunakan
wireless connection, untuk tingkat kelurahan
menggunakan speedy Telkom
Pengelolaan website dilakukan secara mandiri
51
No Nama OPD dan Alamat Pengembangan e-gov
7. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon Telah memiliki data center tersendiri
Bandwidth 15Mbps, untuk LPSE 5 Mbps dan 10 Mbps
dibagi ke OPD lain
Pengelolaan website dilakukan mandiri termasuk
hostingnya
Telah memiliki WAN dengan 5 backbone
Menyediakan hot spot area yang bisa diakses oleh
masyarakat secara gratis
.
8. Kantor Litbang Kabupaten Tasikmalaya Sudah memiliki LPSE tersendiri;
Titik hotspot yang sudah ada 2 titik.
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat Share internet hingga ke kecamatan & desa, dan
dipergunakan untuk aplikasi SIMDA
Telah memiliki data center sendiri meskipun dengan
fasilitas belum lengkap
Terdapat 1(satu) tower yang dimanfaatkan untuk jaringan
wave lan sebagai saluran aplikasi SIMPUS, Simda, dan e-
KTP
52
No Nama OPD dan Alamat Pengembangan e-gov
12 Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Pengelolaan Data Elektronik
Kota Cimahi
Pengelolaan website telah dilaksanakan secara mandiri
Kota cimahi mempunyai sarana TIK unggulan, yaitu : BHTC
Jumlah OPD yang terhubung dengan internet 49 OPD
(seluruh OPD di Kota Cimahi) sebelumnya 32 OPD:
Jumlah OPD yang memiliki website 16 OPD
Jumlah menara / tower jaringan komunikasi : 68
buah
Jumlah warung informasi (warmasif) di Kab. / Kota 6
Warmasif di 6 Kelurahan
3 Buah PLIK di Kecamatan
Kota Cimahi telah meraih penghargaan ICT Pura tahun
2011 Katagori e-Utama
13 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota
Tasikmalaya
Pengelolaan website secara mandiri, namun hosting masih
di luar (pihak swasta), dan OPD tidak membuat website
sendiri, tetapi terpusat di Dishubkominfo
“Tasik Cyber City” dicanangkan oleh Walikota Tasik pada
tanggal 15 Februari dengan langkah awal membangun
koneksi infrastruktur hingga tingkat kelurahan sebanyak 60
kelurahan. Pada tahap ini tinggal 6 kelurahan yang belum
terhubung dan masih tahap pengerjaan.
14 Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Karawang Koneksi internet masih menggunakan koneksi yang
diberikan dari Diskominfo Jawa Barat
Kapsitas benwitdh tahun 2012 sebesar 2 Mbps
53
PeGI Tahun 2011 Kategori Provinsi
3,5 – 4,0 = sangat baik
2,5 – 3,49 = baik
1,5 – 2,49 = kurang
1,0 – 1,49 = sangat kurang
Skala nilai Pemberian rating PeGI
55
SekianTerima Kasih