Top Banner
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA MAKASSAR BERDASARKAN FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2003 SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Oleh : Nurfadillah Arifuddin NIM : 105251101316 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 1441 H/ 2020 M
79

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

Mar 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

i

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA MAKASSAR

BERDASARKAN FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2003

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

Nurfadillah Arifuddin

NIM : 105251101316

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1441 H/ 2020 M

Page 2: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

ii

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA MAKASSAR

BERDASARKAN FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2003

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

Nurfadillah Arifuddin

NIM : 105251101316

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1441 H/ 2020 M

Page 3: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

iii

Page 4: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

iv

Page 5: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

v

Page 6: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

vi

Page 7: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

vii

ABSTRAK

Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada

Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 di bimbing

oleh St. Saleha Majid dan Ulil Amri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan Zakat Profesi

pada Lazismu Kota Makassar sesuai dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 yang

di mana jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggambarkan suatu

keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data dikumpulkan dengan

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi,

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat Profesi pada

Lazsimu Kota Makassar sudah sesuai dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 yang

di mana kadar pengeluaran zakatnya yaitu 2,5% atau setara dengan 85 gram emas

dan waktu pengeluaran zakatnya yaitu apabila sudah mencapai nishab, apabila

tidak mencapai maka semua penghasilan dikumpulkan dalam setahun, kemudian

dikeluarkan jika sudah cukup nishab. Zakat profesi merupakan sumber

pendapatan dari hasil pekerjaan yang diperoleh bagi orang-orang yang bekerja dan

memiliki profesi seperti dokter, dosen, guru, pegawai, dan profesi lainnya. Zakat

profesi itu jenis zakat yang baru karena dulu hanya dikenal zakat emas dan perak.

Kata Kunci : Zakat Profesi, Nishab, Lazismu

Page 8: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

viii

KATA PENGANTAR

حيىاللهبســــــــــــــــى ا انش ح انش

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta

salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta

keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga

penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, yang berjudul: “Pengelolaan Zakat

Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003”

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua yang telah

memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang

sangat besar bagi penulis. Terkhusus kepada kedua orang tua yang penulis sangat

cintai, bapak Arifuddin dan ibu Ramlah yang senantiasa mendidik, mendukung,

mendoakan serta melakukan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih yang

sebesar-besarnya atas kasih sayang dan jasa-jasanya yang tidak ternilai kepada

penulis

Pada kesempatan ini pula rasa terima kasih penulis ucapakan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE. MM selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV.

3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP Selaku ketua Prodi Hukum

Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu St. Saleha Majid. S.Ag.,M.H.I dan Bapak Ulil Amri. S.Sy.M.H selaku

pembimbing yang rela membagi waktunya baik dalam bimbingan online

maupun bimbingan langsung dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Angkatan 16 yang selalu setia melangkah bersama dalam suka maupun duka

terutama Arwinni Eka Putri, Rizki Amelia, Mulya Ramadhana, Ikmawati,

Page 9: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

ix

Nurmalasari, Titania, Fatiha dan kawannya yang telah memberikan do‟a,

dorongan, bantuan, serta motivasi pada penulis.

6. Terima kasih kepada Muh. Ridjal Fikri, AM. Amar Ma‟ruf, dan Mursyid Fikri

yang selalu menolong dan memberi dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Semua pihak yang telah membantu, sehingga selesainya penulisan Skripsi ini.

Terimakasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang telah di berikan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Kritik dan saran yang membangun

akan lebih menyempurnakan Skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga

Skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi

para pembaca pada umumya.

Makassar, 1 Dzulqa‟dah 1441 H

22 Juni 2020 M

Nurfadillah Arifuddiin

Page 10: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ............................................................................. i

HALAMAN JUDUL ................................................................................. ii

PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................... iii

BERITA ACARA MUNAQASYAH ....................................................... iv

PESRESETUJUAN PEMBIMBING ...................................................... v

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ................................................. vi

ABSTRAK ................................................................................................ vii

KATA PENGANTAR ............................................................................... viii

DAFTAR ISI .............................................................................................. x

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................ 6

C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 8

A. Zakat Profesi ................................................................................... 8

B. Fatwa MUI Tentang Zakat .............................................................. 22

C. Manajemen Zakat di Lazismu ......................................................... 29

BAB III METODE PENELITIAN ......................................................... 32

A. Jenis Penelitian ............................................................................. 32

B. Lokasi dan Objek Penelitian ........................................................ 32

C. Fokus Penelitian ........................................................................... 33

D. Deskripsi Fokus Penelitian .......................................................... 33

E. Sumber Data ................................................................................. 34

F. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 35

G. Teknik Analisis Data..................................................................... 36

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ......................... 40

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................ 40

Page 11: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

xi

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) ................................................... 48

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 53

A. Kesimpulan .................................................................................... 53

B. Saran ................................................................................................ 54

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 55

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

Page 12: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis data........................................................ 37

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lazismu Kota Makassar ................................... 47

Page 13: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat

Islam. Tujuan dari adanya zakat ini adalah sebagai instrumen penyeimbang dalam

masyarakat antara orang yang memiliki kelebihan harta dengan orang yang

kekurangan harta. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Syaltut yang dikutip

oleh Asmuni, zakat merupakan wajib bagi orang yang mampu, dari harta yang

berlebih dari kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.1

Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah At-Taubah : 11 :

و ت نق م ٱلي فص ي كى في ٱنذ ة فإخ ك ا ٱنض ءات ة ه أقايا ٱنص فإ تابا ١١يعه

Terjemahnya :

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka

(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan

ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui” (At-Taubah : 11)2

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Quran

dengan gamblang menyebut kata zakat (al-zakat) yang dirangkaikan dengan kata

shalat sebanyak 72 kali, menurut hitungan Ali Yafie. Hal ini dapat

diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan

pendirian shalat.3 Sebagaimana dalam Firman Allah surah Al-Baqarah : 43

1Asmuni, Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, Jurnal Ekonomi Islam

La RIba, vol. 1 no. 1 Juli 2017, h. 45. 2Kementerian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya ( Bandung; Al-Mizan Publishing

House, 2011), h. 189. 3Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang; UIN Malang Press, 2007), h.

2

Page 14: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

2

ك ءاتا ٱنض ة ه ا ٱنص أقي كعي ٱسكعا يع ٱنش ة ٤٣

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta orang-orang

yang ruku” (Al-Baqarah :43)4

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian

tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, di antaranya dalam masalah

zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam

Al- Qur‟an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan

oleh sunnah Nabi Muhammad Saw. penjabaran yang tercantum di dalam kitab-

kitab fiqih lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan

tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam

masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang

mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung

oleh fiqih yang telah ada itu.5 Begitupula dengan zaman sekarang perdebatan

terkait jenis profesi yang diharuskan zakatnya banyak diperdebatkan.

Zakat Profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah

ulama salaf bagi Zakat Profesi biasanya disebut dengan al-mal al-mustafad, yang

termasuk dalam katagori zakat al-mal al-mustafad adalah pendapatan

yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji Pegawai

Negeri/Swasta, Konsultan, Dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan

secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur

4Kementerian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya ( Bandung; Al-Mizan Publishing

House, 2011), h. 8. 5Muhamad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer (Jakarta;

Salemba Diniyah,2002), h. 12.

Page 15: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

3

judi) dan lain-lain.6

Profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah profesi

yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan

tangan ataupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara ini merupakan profesi

profesional, seperti profesi seorang Dokter, Insinyur, Advokat, Seniman, Penjahit,

Tukang Kayu. Profesi yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang

buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan

memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya.

Profesi dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.7

Menurut Yusuf al-Qaradawi, Zakat Profesi dianalogikan dengan zakat

uang. Jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat

uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor

dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan,

pakaian, serta cicilan rumah setahun, jika ada). Sedangkan terkait profesi yang

wajib dizakati dalam buku ini disebutkan bahwa siapa saja yang mempunyai

pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka

ia wajib mengeluarkan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama

sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya.8 Berdasarkan hal itu,

seorang Dokter, Advokat, Insinyur, Pengusaha, Pekerja, Karyawan, Pegawai, dan

sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatanya yang besar.

Sebagaimana dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah : 267 :

6Ariana Suryorini, Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern, Jurnal Ilmu

Dakwah, vol. 32, No.1, (Januari-Juni 2012), h. 84. 7Yusuf al-Qaradawi, Hukum Zakat ( Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), h. 459.

8Yusuf al-Qaradawi, Muskilah al-Faqr Wa Kaifa „Alajaha al-Islam, cet.2

(Kairo:Maktabah Wahbah,1975), h. 480.

Page 16: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

4

ل يحب كم كفاس أثيى ٱلل ت ذق يشبي ٱنص ا ب ٱنش حق ٱلل ٢٧٢ي

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al-Baqarah: 267)9

Sebagai bentuk zakat yang belum ada contoh konkretnya pada zaman

Rasulullah, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Dalam

permasalahan Zakat Profesi memerlukan hukum baru yang mampu menjawab

ketidakpastian dan keragu-raguan masyarakat banyak, misalnya pendapatan para

pekerja mandiri seperti Pengacara, serta pendapatan Pegawai-pegawai dan Buruh-

buruh berupa gaji atau upah.10

Di Indonesia sendiri kajian mengenai Zakat Profesi mulai ramai sejak

tahun 1990an yakni setelah kitab Yusuf al-Qaradawi tersebut diterjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang

terbit tahun 1993. Kemudian pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia

mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi yang pada

dasarnya sebagian besar diambil dari kajian Yusuf al-Qaradawi dari Kitab

tersebut.11

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para

9Kementerian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya ( Bandung; Al-Mizan Publishing

House, 2011), h. 46. 10

Muhamad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, h. 2-3.

11Muhammad Adiguna Bimasakti, Meninjau Zakat Profesi pada Fatwa MUI no. 3 tahun

2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qaradawi, Jurnal Hukum Islam, vol. XVIII 2 Desember 2018

Page 17: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

5

ulama, zu‟ama, dan cendekiawan muslim. MUI berperan sebagai pengayom

bagi seluruh muslim Indonesia. Di samping itu MUI merupakan lembaga paling

berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan

yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat.

Salah satu amanah Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(Munas MUI) tahun 2010 adalah sosialisasi hasil-hasil fatwa ke masyarakat

banyak. Dengan demikian diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan

keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satu upaya sosialisasi fatwa MUI ini

adalah melalui penerbitan kompilasi fatwa, agar fatwa yang ditetapkan MUI dapat

diakses oleh masyarakat secara lebih luas dan dapat dijadikan rujukan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam bidang zakat ini juga sudah terdapat sinergi antara ulama dengan

pemerintah, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai macam regulasi yaitu

Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan MUI sendiri

mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi.12

Olehnya itu

dibutuhkan lembaga yang mampu mengelola dana zakat oleh masyarakat tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan diatas, ada dua jenis organisasi

pengelolaan zakat, yaitu :

1. Badan Amil Zakat (BAZ ), adalah organisasi yang dibentuk

12

Widi Nopiardo, Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat, Jurnal Ilmiah

Syariah, vol. 15 Juni 2016.

Page 18: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

6

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ), adalah organisasi yang di bentuk oleh

masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah.13

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada ditengah-tengah

masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang

miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial

dalam agama Islam, di mana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat, kecuali

dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong

kelompok orang yang lemah dan fakir.14

Mengingat di Muhammadiyah sendiri telah melakukan modernisasi

pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakatnya yang disebut dengan Lazismu,

melalui lembaga ini masyarakat dapat menyalurkan zakatnya kemudian digunakan

dan dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan yakni pendidikan, bantuan sosail,

rumah sakit dan sebagainya. Olehnya itu penelitian ini mencoba membahas terkait

Pengelolaan Zakat Profesi pada Lazismu kota Makssar Ditinjau Berdasarkan

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003.

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan uraian latar belakang di atas, penulis merumusakan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Zakat Profesi yang terdapat pada Fatwa MUI

No. 3 Tahun 2003 ?

13

Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, Akuntansi dan manajemen Keuangan untuk

Organisasi pengelola Zakat.Institut Manajemen Zakat. (Bandung: 2001), h. 6. 14

Yusuf al-Qaradawi, Hukum Zakat, (Bandung; Pustaka Mizan, 1999), h. 878.

Page 19: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

7

2. Bagaimanakah Pengelolaan Zakat Profesi Lazismu berdasarkan Fatwa

MUI No. 3 Tahun 2003 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Zakat Profesi yang terdapat pada Fatwa

MUI No. 3 Tahun 2003

2. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Profesi di Lazismu berdasarkan

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Menjadi referensi pagi pembaca terutama untuk setiap setiap lembaga

Amil Zakat yang lain agar mampu bercermin dan mengaplikasikan Fatwa

MUI No. 3 Tahun 2003 dalam proses Pengelolaan Zakatnya serta

memberikan kita gambaran Pengelolaan Zakat yang ada di Lazismu.

2. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk menambah

pengalaman, sekaligus dapat menambah wawasan penulis dalam usaha

melatih diri dalam menyusun buah pikiran secara sistematis, sekaligus

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.

Page 20: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Dalam buku Ensiklopedi Islam, kata “zakat” berasal dari kata dasar

(masdar)-nya zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, baik dan bertambah.15

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul

Mu‟min dalam bukunya “Kifayatu al-Akhyar fi ghoyati al-Ikhtishor” zakat

secara bahasa diartikan tumbuh, berkah dan tambahnya kebaikan.16

Dalam

kitab Fathül Wahab juga terdapat definisi zakat sebagai berikut: “Sesuatu nama

dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat-syarat yang

ditentukan”.17

Dalam istilah fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada

orang-orang yang berhak (mustahak).18

Adapun pengertian zakat secara terminologi (istilah) telah direspon dengan

beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedi Al-Qur‟an

disebutkan, menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan

sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang

tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci

jiwa dan tingkah lakunya.19

15

Depdikbud, Ensiklopedi Islam,( Jakarta; Balai Pustaka, Jakarta, 1993), h 224. 16

Abu Bakar Tahiyuddin al-Hasaini, Kifayatu al-Akhyar fii hali ghaayati al-aiktishor,

(Beirut: Dar al-Fikr, tt.) h. 161. 17

Muhammad Zakaria al-Anshori Fathul Wahab. (Beirut; Dar al-Fikr, tt.) h. 102. 18

Depdikbud. Ensiklopedi Islam., h. 224.

19Fahrudin HS, Enslikopedia Al-Qur‟an, (Jakarta; Rineka Cipta, 1992), h. 618.

Page 21: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

9

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang

mampu, hingga dibentuknya undang-undang tentang Pengelolaan Zakat oleh

Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Bab 1 tentang Ketentuan

Umum Pasal 1 ayat (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 2 poin H dijelaskan bahwa salah

satu Zakat Mal adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang-Undang ini tidak

tersurat adanya istilah Zakat Profesi akan tetapi dalam pasal 23 ayat 2

dijelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang

profesi kena pajak.

Berdasar pemahaman diatas bahwa objek Zakat Profesi bisa disebut

dengan istilah Zakat Profesi. Dalam Ensiklopedia Islam Zakat Profesi termasuk

dalam kelompok Zakat Mal, yaitu al-maal al-mustafaad (kekayaan yang

diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan

syariat agama).20

Sejalan dengan hal tersebut Abdul Ghofur Anshori

menjelaskan bahwa Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil

profesi (pekerjaan) seseorang, baik Dokter, Editor, Youtuber, Arsitek, Notaris,

Ulama, Karyawan, Guru, dan lain-lain.21

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut penulis bisa memaknai bahwa

Zakat merupakan bentuk taqorrub (pendekatan diri) kepada Allah, yang

20

Depdikbud, Ensiklopedi Islam., h. 227. 21

Abdul Ghofur Anshori,. Hukum Dan Pemberdayaan Zakat.( Jakarta: Pilar Media,

2006.) h. 86.

Page 22: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

10

merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat

tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat

memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi yang

menimpa umat manusia, karena penulis berpendapat seorang petani saja

diwajibkan membayar zakatnya, maka para dokter, dosen, guru, karyawan

lebih utama untuk mengeluarkan zakat profesinya, karena selain kerjanya lebih

ringan, gajinya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab.

2. Perbedaan Zakat Profesi dan Zakat Maal (Harta)

Beberapa orang sulit membedakan antara Zakat Profesi dan Zakat Maal

(Zakat Harta). Zakat Profesi merupakan bagian dari Zakat Maal. Dan ayat

tentang kewajiban mengeluarkan Zakat Maal sudah jelas. Berikut adalah

Perbedaaan dari kedua zakat tersebut :

a. Dari sisi penghasilan, profesi merupakan zakat pendapatan (kasab) dan

ayat tentang zakat pendapatan (kasab) sudah jelas di dalam Alquran

surat Al Baqarah ayat 267.

b. Dari sisi keadilan, petani yang menghasilkan 1 ton padi dikenakan

zakatnya sedangkan para profesional yang gaji bulanannya jutaan

kalau tidak dikenakan zakatnya tidak mencerminkan keadilan.

Adapun cara menghitungnya adalah :

a. Menganalogikan nishab zakat penghasilan kepada zakat hasil

pertanian. Karena model memperoleh harta penghasilan mirip dengan

panen dari hasil pertanian. Nishabnya senilai 653 kg beras.

Page 23: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

11

b. Sedangkan kadarnya dianalogikan kepada zakat emas atau zakat uang

sebesar 2,5%, karena model bentuk harta yang diterima sebagai

penghasilan berupa uang.

c. Waktu mengeluarkannya setiap kali menerima (panen).

Model penganalogian seperti di atas tidak asing di kalangan ulama salaf,

seperti saat para ulama menganalogikan hamba sahaya. Di satu sisi, hamba

sahaya dianalogikan dengan hewan untuk menetapkan boleh/tidaknya

diperjualbelikan. Namun disisi lain, hamba sahaya dianalogikan dengan

manusia mukallaf ketika mereka harus melaksanakan beberapa taklif,

seperti shalat dan puasa .

Pendapat ini lebih mempertimbangkan maslahat bagi muzaki dan

mustahik. Mashlahah bagi muzaki adalah apabila dianalogikan kepada

zakat hasil tani, baik nishab dan kadarnya, maka hal ini akan memberatkan

muzaki karena tarifnya adalah 5 %. Sementara itu, jika dianalogikan

dengan zakat emas, hal ini akan kurang berpihak kepada mustahik karena

tingginya nishab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai

nishab. Oleh sebab itu, pendapat ini adalah pendapat pertengahan yang

mempehatikan mashlahah kedua belah pihak (muzaki dan mustahik).22

3. Tujuan, Fungsi dan Hikmah Zakat Profesi

Dasar hukum kewajiban zakat disebutkan baik dalam Al-Qur‟an maupun

Al-Hadits yang antara lain terdapat pada Surah At-Taubah : 103 :

22

Diakses pada halaman web https://percikaniman.id/2019/02/27/hukum-deposito-di-bank-

syariah-menurut-islam/ tanggal 3 Juli 2020

Page 24: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

12

ى ن تك سك صه ى إ صم عهي ى با ي تضك ى صذقت تطشى ن أي خز ي

يع عهيى س ٱلل ١٠٣

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”23

(At-

Taubah : 103)

Dari surah At-Taubah ayat 103 di atas tergambar bahwa zakat yang

dikeluarkan oleh para muzaki akan dapat membersihkan dan mensucikan

hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti

rakus dan kikir. Secara teologis kewajiban zakat diberlakukan untuk

membersihkan harta dari berbagai syubhat dan sekaligus membersihkan jiwa

pemiliknya dari berbagai kotoran rohani. Dan secara sosial menunjukkan rasa

solidaritas dan kepedulian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin

sehingga terjalin persaudaraan yang kokoh di masyarakat yang saling

menolong dan saling menyayangi.24

Sebagaimana sabda Rasululullah SAW sebagai berikut :

عياض ب أسهى ع صيذ ب ع ثا سفيا عقبت حذ ثا قبيصت ب أبي سعيذ حذ ع عبذ الله

شعيش ذقت صاعا ي قال كا طعى انص ع سضي الله

Terjemahnya :

23

Kementerian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya ( Bandung; Al-Mizan

Publishing House, 2011), h. 203.

24Diakses pada halaman web http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/

tanggal 14 November 2019.

Page 25: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

13

“Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Uqbah telah

menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin

'Abdullah dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu berkata: "Kami memberi

makan (orang miskin) dari zakat dengan satu sha' dari gandum"(H.R

Bukhori : no 1409)

Hadits ini memberikan petunjuk singkat mengenai tujuan dan fungsi Zakat

Profesi, baik tujuan teologis maupun tujuan sosialnya. Allah memberikan

rizki kepada hambanya berbeda-beda, ada yang diberi kemudahan-

kemudahan dan ada yang diberi kesulitan dan kesukaran. Yang demikian sudah

menjadi sunnatullah, tujuannya agar saling membutuhkan. Seorang suku

Tamim diberi harta yang melimpah dan mempunyai tanggungan keluarga yang

banyak di samping itu banyak pula orang-orang yang datang kepadanya untuk

meminta bantuan. Rasulullah Saw. memberikan petunjuk agar dikeluarkan

zakatnya sehingga secara proporsional harta yang digunakan untuk keperluan

keluarga adalah harta yang sudah bersih, sedangkan harta yang dikeluarkan

untuk kelompok fakir miskin berfungsi sebagai tali kasih yang memperkokoh

persaudaraan dan kekeluargaan. Fungsi dan hikmah zakat profesi antara lain:

a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman,

karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di

masyarakat.

b. Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka

mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat dipergunakan

sebagi modal usaha kecil, dan apabila tidak mempunyai kerampilan,

maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan

beban hidupnya

Page 26: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

14

c. Membersihkan muzakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak

peduli kepada orang lain, karena orang mu‟min yang telah

membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan

d. Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah

memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan

mencari rizki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan

membanting tulang tetapi rizkinya pas-pasan.25

4. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa para ulama sepakat harta

pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun

nisabnya sama dengan nisab uang, dengan kadar zakat 2,5%.26

Firman Allah

Swt QS. Al-Baqarah : 267 dijelaskan:

ا أفقا ي ءاي أيا ٱنزي ا ي ل تي ٱلسض ا أخشجا نكى ي ي ت يا كسبتى طيب

نستى ب تفق يذ ٱنخبيث ي نيح ح ٱلل ا أ ٱعه وا في أ تم إل ٢٢٧اخزي

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan

mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha

Terpuji”27

(Al-Baqarah : 267)

Ayat tersebut diturunkan sebagai perintah dari Allah kepada manusia

25

Diakses pada halaman web http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/

tanggal 14 November 2019. 26

Depdikbud, Ensiklopedi Islam, h. 227. 27

Kementerian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya ( Bandung; Al-Mizan

Publishing House, 2011), h. 45.

Page 27: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

15

yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha manusia yang

baik-baik. Karena seorang muslim dianjurkan untuk menyegerakan dalam

membayar zakat, tidak diperkenankan menunda- nunda dalam pelaksanaan

kewajiban tersebut Untuk menentukan waktu pengeluaran Zakat Profesi baik

itu berupa gaji, upah, profesi atau sejenisnya, Yusuf al-Qaradawi menyarankan

untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah

jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir Profesinya itu akan terbelanjakan

olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi pewajiban

pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.

Zakat Profesi yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali

menerima/gajian, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap

kali panen. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Surah Al-An‟am : 141 :

سع يختهفا أكهۥ ٱنض ٱنخم ت نيش يعشش ت عشش ت ي ٱنزي أشأ ج ۞

ۥ ي ءاتا حق ش ۦ إرا أث ش كها ي ث بنيش يتش ا ب

يتش ا ي ٱنش يت ٱنض ۦ و حصاد

سشفي ۥ ل يحب ٱن إ ا ل تسشف ١٤١

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan

yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang

bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk

dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya

(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah

haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir

miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”(Al-An‟am 141)28

Zakat Profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau

28Kementerian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya, h. 146.

Page 28: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

16

berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang

dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika

profesinya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan

kebutuhannya selama setahun melebihi nisab dengan ketentuan nisab setara

dengan 85 gram emas 24 karat dan kadarnya sebesar 2.5 %. Jika tidak

mencapai nisab, tidak wajib untuk dizakati.29

Semua profesi melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah

mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-

nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Surah At-Taubah:

103 dan Surah Al-Baqarah: 267.

5. Sasaran Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah

pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat

kecekatan tangan ataupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara ini

merupakan profesi profesional, seperti profesi seorang Dokter, Insinyur,

Advokat, Seniman, Pengrajin, Penjahit dan lain-lain. Kedua, adalah pekerjaan

yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan

maupun perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honoranium.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun

yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak

29Didin Hafidhuddin,. Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

h. 94.

Page 29: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

17

lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, guru atau dosen, apabila Profesi

dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.30

Pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan aturan

zakatnya sudah ada sejak dulu, terdapat di kitab-kitab fiqh terdahulu, itu

karena pekerjaan-pekerjaan itu sudah ada sejak dulu. Sementara pekerjaan

profesional di kantor-kantor, baik swasta atau negeri, pabrik-pabrik, tidak

terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Kemungkinan besar para ustadz atau

kyai yang diikuti oleh masyarakat itu masih merujuk pada kitab-kitab

terdahulu. Karena jelas, tidak akan ditemukan pendapat yang mengatur soal

Zakat Profesi.

Disamping itu adanya pendapat sahabat dan para ulama fiqih yang

mengatakan bahwa profesi wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai

nisab, tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau profesi itu bila masih bersisa

di akhir tahun dan cukup senisab. Tetapi bila harus ditetapkan nisabnya untuk

setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti sama saja

membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali

pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan

bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senisab

bahkan akan mencapai beberapa nisab, begitu juga halnya kebanyakan para

pegawai dan pekerja.

30Suyitno, Heri Junaidi, M. Adib Abdushomad, Anatomi fiqh zakat, Lembaga Kajian

Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. (Jakarta: Pustaka Pelajar,

2005) h. 32.

Page 30: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

18

Menurut Yusuf al-Qaradawi, atas dasar ini dapat dikatakan bahwa satu

tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu

juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itulah

ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. Faktanya adalah bahwa para

pemerintahan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun

dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak.

Berdasarkan hal itulah Zakat Profesi bersih seorang pegawai dan golongan

profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih

setahun itu mencapai satu nisab. Semoga pendapat-pendapat sebagian ulama

fiqih yang menegaskan bahwa harta profesi wajib zakat dan cara

mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, dapat membantu

dalam menetapkan kebijaksanaan wajib zakat atas profesi pegawai dan

golongan profesi tersebut.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau

banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab dan

bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk

menetapkan siapa yang termasuk golongan orang kaya yang wajib zakat.

Zakat hanya dibebankan kepada orang-orang kaya tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, Profesi yang mencapai nisab seperti gaji

yang tinggi dan honorarium yang besar dari para PNS, serta pembayaran-

pembayaran yang besar kepada golongan profesi wajib dikenakan zakat.

Sehingga pada akhirnya, dengan adanya batasan nisab tersebut

memungkinkan membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil (belum

Page 31: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

19

mencapai nisab) dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya

atas pegawai-pegawai yang mempunyai gaji tinggi saja (sudah mencapai

nisab).

Oleh karenanya akan tercapai rasa keadilan dan kesamaan hak antar

sesamanya serta terpenuhinya tujuan syar'i dari zakat, yaitu kesejahteraan bagi

orang yang tidak mampu (miskin). Lain halnya dengan Yusuf al-Qaradawi,

yang juga termasuk sebagai ulama kontemporer dan seorang ahli fiqih

kontekstual. Yusuf al-Qaradawi berpendapat dengan argumentasi bahwa orang

memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik

adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang. Oleh karenanya,

berdasarkan pendapat Yusuf al-Qaradawi tersebut nisab dan presentase Zakat

Profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram

dan kadarnya 2,5%.

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial

ekonomi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur,

yang merata materil dan spiritual. Dengan melihat kesenjangan sosial ekonomi

masyarakat sekarang ini, rasanya ada salah satu indikator yang menunjukan

bahwa zakat masih belum difungsikan untuk meraih tujuan sosial ekonomi

zakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh syara‟, hal ini disebabkan antara

lain oleh faktor-faktor yang menghambat kepada seorang muslim ketika mau

mengeluarkan zakat, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari

masyarakat untuk mengeluarkan zakat ketika sudah terpenuhi syarat dan

rukunnya atau kurangnya pemahaman pengetahuan tentang Zakat Profesi.

Page 32: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

20

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting

untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah profesi atau

pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang

dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Profesi-profesi

tersebut dalam istilah fiqih disebut dengan al-mal al-mustafad.31

6. Jenis, Nisab dan Haul Zakat Profesi

Berdasarkan definisi di atas, zakat dikeluarkan dari harta yang ditentukan

oleh syariat jenis, besaran, nisab dan haulnya. Adapun prinsip penilaian dan

perhitungan harta zakat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 32

a. Adanya Perhitungan haul, yakni persyaratan wajib zakat untuk jenis

harta tertentu yang membutuhkan perhitungan tahunan. Untuk objek

zakat tertentu, harta zakat harus memenuhi ketentuan batas atau waktu

yang berlaku berdasarkan syariah Islam.

b. Asas kepemilikan dengan sempurna, yakni bahwa zakat diwajibkan

atas harta yang sepenuhnya dimiliki. Artinya kepemilikan dan sumber

harta zakat terjamin halal sumber dan kepemilikannya.

c. Adanya Batas Minimal Harta Zakat (nisab), yakni ukuran kemampuan

dalam perhitungan harta zakat yang memiliki nilai keseluruhan 85

gram emas 24 karat.

31

Suyitno, Heri Junaidi, M. Adib Abdushomad, Anatomi fiqh zakat, Lembaga Kajian

Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. h. 50 32

Kementerian Agama Republik Indonesia, Petunjuk Teknis: Pengawasan, Pendampingan

Audit Syariah Dan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat Tahun 2018, Jakarta, Direktorat

Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf.

Page 33: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

21

d. Zakat dikumpulkan dari laba bersih (netto), yakni zakat dikeluarkan

setelah dikurangi kebutuhan dasar, menurut beberapa pendapat ijtihad

ulama.

e. Penggabungan harta, yakni harta selain produk pertanian dan

peternakan, menurut beberapa pendapat ijtihad ulama dapat

digabungkan menjadi satu untuk efisiensi perhitungan zakat.

Menurut Yusuf Qaradawi profesi dapat dibagi menjadi dua, yakni: 33

a. Kasbul „amal, yakni pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan orang

lain, baik ia bekerja di pemerintahan, perusahaan, atau perorangan

yang mana ia memperoleh upah. Upah yang dimaksud dapat berupa

gaji dan tunjangan lain. Contohnya adalah Aparatur Sipil Negara

(PNS dan Non-PNS), Pegawai Swasta, dan lain sebagainya

b. Mihanul Hurrah, yaitu Pekerjaan Independen atau dikerjakan sendiri

(bidang jasa professional). Upah yang diperoleh adalah berupa

Honorarium professional. Pekerjaan ini di dalam dunia modern

disebut dengan profesi. Misalnya Advokat, Notaris, Dokter dan lain

sebagainya.

Zakat Profesi, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini

diqiyaskan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 3 Tahun

2003 kepada Zakat Emas dan Perak (Mata uang). Kedua jenis pekerjaan

atau profesi dalam klasifikasi Yusuf Qaradawi tersebut dapat dikenakan

zakat.

33Yusuf Qaradawi, Hukum Zakat,(Bogor; Litera Antar Nusa, t.th.)

Page 34: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

22

B. Fatwa MUI Tentang Zakat

1. Fatwa MUI Tahun 1982

1) Intensifikasi Pelaksanaan Zakat

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal

1 Rabi‟ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982

M, menetapkan:

a. Profesi dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan

haul.

b. Yang berhak menerima zakat hanya delapan ashnaf yang tersebut

dalam Al-Qur‟an pada surah At-Taubah : 60. Apabila salah satu

ashnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada ashnaf yang ada.

c. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak

dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama

infaq atau shadaqah.

d. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk

kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut

kemampuannya.

2) Men-tasharuf-kan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan

Kemaslahatan Umum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam

sidangnya pada tanggal 8 Rabi‟ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan

tanggal 2 Februari 1982 M, setelah melalui mekanisme menetapkan:

a. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

Page 35: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

23

b. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh di-tasharuf-kan guna

keperluan maslahah ‟ammah (kepentingan umum).

2. Fatwa MUI Tahun 1996

Beberapa fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 1996, yaitu Pemberian

zakat untuk Beasiswa. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Fatwa

Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor

Kep. 120/MU/II/1996. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah,

bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari

Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996

Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk

membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu :

“Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan,

khususnya pemberian beasiswa?”

Sehubungan dengan masalah tersebut sidang merumuskan yaitu

memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk

beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah,

yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Alquran surah At-

Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian

ulama fiqih dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum”.

Oleh karena itu, berlakulah kaidah ushuliyah.

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/ sarjana

muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya:

Page 36: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

24

1. Berprestasi akademik.

2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.

3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa

Indonesia.

3. Fatwa MUI Tahun 2003

Fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 2003, yaitu:

1. Zakat Profesi.

Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun

2003 tentang Zakat Profesi.

a. Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “Profesi” adalah setiap

pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang

diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara,

pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti Dokter,

Pengacara, Konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang

diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

b. Hukum

Semua bentuk Profesi halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan

syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas

85 gram.

c. Waktu Pengeluaran Zakat

I. Zakat Profesi dapat dikeluarkan pada saat menerima jika

sudah cukup nisab.

Page 37: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

25

II. Jika tidak mencapai nishab, maka semua profesi

dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat

dikeluarkan jika profesi bersihnya sudah cukup nisab.

III. Kadar zakat

Kadar Zakat Profesi adalah 2,5%.

2. Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar

Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun

2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi).

MUI menetapkan:

a. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (fauriyah), baik

dari muzaki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik.

b. Penyaluran (tauzi'/ distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq,

walaupun pada dasarnya harus fauriyah, dapat di-ta'khir-kan

apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih

besar.

c. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada

aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan

maslahat syar'iyah.

d. Zakat yang di-ta 'khir-kan boleh di Investasikan (istitsmar) dengan

Syarat sebagai berikut :

I. Hams disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah

dan peraturan yang berlaku (al- thuruq al-masyru 'ah)

Page 38: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

26

II. Diinvestasikan pada bidang- bidang usaha yang diyakini

akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.

III. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki

kompetensi.

IV. Dilakukan oleh institusi lembaga yang profesional dan

dapat dipercaya (amanah).

V. Izin investasi (Istitsmar) hams diperoleh dari Pemerintah

dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi

kerugian atau pailit.

VI. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan

biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu

diinvestasikan.

VII. Pembagian zakat yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan

harus dibatasi waktunya

4. Fatwa MUI Tahun 2009

Pada tahun ini pembahasan masalah zakat menghasilkan fatwa

MUI yang berupa Keputusan Komisi B1 Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa

MUI se-Indonesia III tentang Masail Fiqhiyyah Mu‟ashirah (Masalah

Fikih Kontemporer) pada 26 Januari 2009/ 29 Muharram 1430 H, yang

memuat:

Ketentuan Hukum

1) Defenisi, Tugas, dan Fungsi, Kewajiban, dan Hak-hak Amil.

Page 39: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

27

a. Definisi amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang

ditunjuk/ disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat,

tugas amil adalah memungut (dari orang kaya) dan

menyalurkan kepada mustahiq, fungsi amil adalah sebagai

pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi

pengumpulan pencatatan (administrasi)

b. dan pendistribusian, kewajiban amil adalah melakukan

pencacatan data muzakki, para mustahiq, memungut atau

menerima, mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan

mustahiq dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar,

hak „amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk

melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan

(12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh

diambilkan dana di luar zakat

c. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian)

amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari

muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun

untuk operasional amil.

d. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang

berasal dari harta zakat.

e. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan

tugasnya sebagai amil.

Page 40: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

28

f. Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik

langsung atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil.

Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat.

g. Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib

mengeluarkan zakat, baik sebagai syakhshiyyah i'tibariyyah

ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Rekomendasi

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diminta mengalokasikan

anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat

(LAZ) agar dapat melaksanakan tugasnya, secara efektif dan

produktif.

Pengelola BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi

kepada Ulama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan

masalah fikih zakatnya.

2. MUI Pusat diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap

keputusan yang masih perlu penjelasan, misalnya tentang zakat

perusahaan.

Berdasarkan berbagai Fatwa MUI yang dijabarkan diatas, maka penelitian

ini akan menjelaskan kajian pengelolaan Zakat Profesi sesuai dengan

Fatwa MUI No.3 tahun 2003 yang menjadi dasar dari penelitian ini yakni :

1. Dalam fatwa tersebut dikatakan jika penghasilan seorang muslim

telah mencapai seharga 85 gram emas murni maka ia menjadi

wajib zakat

Page 41: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

29

2. Pada Fatwa No. 3 Tahun 2003 tersebut MUI juga mengatakan

bahwa Zakat Penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima

jika sudah cukup nisab

3. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan

selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan

bersihnya sudah cukup nisab.

C. Manajamen Zakat di Lazismu

1. Perencanaan (Planing)

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan

diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu

memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya.Biasanya tindakan

manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu

firasat.34

Dengan perencanaan yang baik dan tepat kegiatan pendistribusian dana

zakat dapat diatur sebaik mungkin, agar mengarah pada pencapaian sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya yang dilakukan Lazismu PDM

Kota Semarang dengan cabang-cabang yang dimiliki , serta lembaga-lembaga

mitra amil zakat.35

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya

manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah

34Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), 2011.h. 19.

351Ilyas Supena, Darmuin, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.135.

Page 42: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

30

ditetapkan serta mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa

manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan

yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar.

Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuan untuk

mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya makin terpadu

dan terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi, akan semakin efektiflah

organisasi itu.36

3. Pergerakan (Aktuating)

Pergerakan disebut juga fungsi manajemen yang sangat penting, berhasil

tidaknya rencana tergantung pada mampu tidaknya seorang pemimpin

melaksanakan fungsi pengarahan kepada bawahannya.

Dalam pemanfaatan pendistribusian alokasi dana zakat digolongkan

sebagai berikut:

1. Konsumtif Tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung

oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Misalkan zakat

fitrah yang dibagikan kepada para mustahik dan digunakan untuk

memenuhi kebutuhan hidup kemudian habis untuk sekalipakai.

2. Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis

barang semula, misalkan beasiswa

3. Produktif Tradisional, zakat yang diberikan dalam bentuk barang

produksi, misalnya peternakan sapi, kambing, dan unggas yang dapat

menghasilkan produksi

36

Usman Effendi, Asas Manajemen., h. 20.

Page 43: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

31

4. Produktif Kreatif, pendistribusian zakat diwujudkan dalam bentuk

modal, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah

modal pedagang untuk berwirausaha. Misalkan untuk modal usaha

kecil seperti, Warteg, Salon, Warung bakmi

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan

standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan

jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk

menjamin bahwa organisasi bekerja ke arah tujuannya. Apabila ada bagian

tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi

penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya.37

37Usman, Asas, h. 20-21.

Page 44: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field

research) yakni mengambil objek penelitian di Lazismu Kota Makassar

dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial,

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran dan seseorang secara individu

maupun kelompok beberapa diskripsi digunakan untuk menemukan

prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian

kualitatif karena penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan yakni :

pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore),

kedua, menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitik Zakat

Profesi dalam pandangan Islam serta tinjauan terhadap keputusan MUI

dan menggambarkan bagaimana Lazismu Kota Makassar

menginplementasikan aturan tersebut dalam pengelolaan dana zakat.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu Kantor Lazismu Kota Makassar

dan yang menjadi objek dari penelitian ini yakni Pengelolaan Zakat

dengan berpandangan pada keputusan MUI No. 3 Tahun 2003 tentang

pengelolaan Zakat Profesi.

Page 45: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

33

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua hal yakni pertama, mencoba

menganalisis Pengelolaan Zakat Profesi pada Lazismu kota Makassar,

kedua menganalisis tinjauan Zakat Profesi terhadap keputusan MUI No. 3

Tahun 2003.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk menyamakan presepsi,

maka terlebih dahulu penulis mengemukakan deskripsi fokus penelitian :

1. Yang di maksud Pengelolaan Zakat Profesi pada Lazismu kota

Makassar dalam penelitian ini yakni, bagaimana gambaran

pengelolaan dana Zakat Profesi di Lazismu serta aktualisasi

program dana zakat Profesi.

2. Yang di maksud Pengelolaan Zakat Profesi terhadap keputusan

MUI No. 3 Tahun 2003 dalam penelitian ini yakni sejauh mana

Lazizmu kota Makassar mengimplementasikan Fatwa MUI No 3

Tahun 2003 dalam pelaksanaan manajamen pengolaan Zakat

Profesi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa deskripsi

fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan

Zakat Profesi dalam hal ini Penerapan pengelolaan Zakat di Lazismu

berdasarkan Keputusan MUI No. 3 Tahun 2003.

Page 46: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

34

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yakni data

primer dan data sekunder. Dibawah ini penulis menjelaskan maksud kedua

jenis data tersebut. :

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku

yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan

oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer

dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok,

hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan,

dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau

data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data

primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.38

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini yakni buku-buku yang

membahas terkait zakat Profesi beserta sumber rujukan utama berupa

pengelolaan Zakat Profesi di Lazismu Kota Makassar

2. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain

atau dokumen.

38Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta; Gadjah Mada

University Press, 2011), h. 117.

Page 47: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

35

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan

untuk menelusuri data historis.39

Metode tersebut digunakan untuk

mendapatkan sumber datayang berkaitan dengan penelitian seperti latar

belakang berdirinya Lazismu Kota Makassar, Visi dan Misi serta strategi

pengelolaan Zakat Profesi yang diperolehnya.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang

berlangsung.40

Dalam observasi ini peniliti ikut serta kegiatan yang sedang

berlangsung yaitu kegiatan Manajamen pengelolaan Zakat Profesi pada

Lazismu Kota Makassar.

3. Wawancara mendalam (Indepth Interview)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa

pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi

dan ide dengan tanyajawab secara lisan sehingga makna dalam suatu topik

tertentu.41

Dalam metode ini pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan

dengan Structured interview, karena dalam Indepth interview memiliki

39

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu

sosial lainnya, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 121. 40

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung; PT. Remaja

Rosdakarya, 2010), h. 220. 41

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian,

(Jogjakarta; Ar-Ruz Media, 2011), h. 212.

Page 48: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

36

tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak

responden diminta untuk mengeluarkan pendapat dan ide-idenya.42

Adapun responden yang penulis interview adalah Pengelola

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)

Kota Makassar, dalam Hal ini semua unsur yang berperan didalamnya.

G. Teknik Analisis Data

Terdapat banyak model analis data dalam penelitian kualitatif dan

terdapat suatu variasi cara dalam penanganan dan analisis data. Pinsip

pokok metode analisis kualitatif ialah mengelola dan menganalisa data-

data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan

mempunyai makna.

Penulis mengambil analisis data model miles dan Huberman yakni

terdiri dari dua langkah yaitu :

1. Analisis Data Kualitatif Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data

sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun hal

ini bersifat sementara, dan berkembang setelah peneliti masuk dan selama

di lapangan.

2. Analisis Data Kualitatif Selama di Lapangan

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data

kualitatif, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan

sebagaimana yang terdapat pada gambar di bawah ini :

42Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

(Bandung; Alfabeta, 2010), h. 330.

Page 49: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

37

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis data (interactive model)43.

a. Reduksi Data

Redeksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan,

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang

terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita

ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu

proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan

“sebelum” data secara aktual dikumpulkan.44

Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa

episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman,

pengodean, membuat tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis

memo-memo). Dan reduksi data/pentransformasian proses terus-

43Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung; Alfabeta,

2010), h. 388.

44Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011),

h. 129.

Data

Collection

Data Display

Data

Reduction

Conclution :

Drawing/Verifiying

Page 50: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

38

menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.45

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia

merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-

potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman

pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua

merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk

analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan

menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat

digambarkan dan diverifikasikan.

b. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi

disusun. Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah

tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan

sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada

pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif berbentu teks

naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.46

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan

verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti

kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu., mencatat

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur

45Ibid.,

46Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011),

h. 132.

Page 51: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

39

kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat

menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara

kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” tidak akan terjadi hingga pengumpulan data

selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan,

pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang

digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana,

tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika

seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.47

Langkah-langkah analisis data tersebut dijelaskan pada gambar

tersebut.

47Ibid, h. 133.

Page 52: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

40

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Lazismu

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tanggal 17 Juli 2002, selanjutnya

dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil

Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah

berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan

Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Mentri Agama Republik

Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat

nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Mentri Agama Republik

Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam

pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana

zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan,

lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Latar belakang berdirinya Lazismu

terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan

kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia

yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan

keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan

sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai

Page 53: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

41

negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi

zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada

belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak

memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan

manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari

penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus

berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan,

Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya.

Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Adanya spirit kreatifitas dan inovasi, Lazismu senantiasa menproduksi

program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan

perubahan dan problem social masyarakat yang berkembang. Saat ini,

Lazismu hampir tersebar diseluruh Indonesia yang menjadikan program-

program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat,

fokus dan tepat sasaran.

Di kota Makassar Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU)

sebagai lembaga otonom sudah ada sejak tahun 2003, namun hanya beroperasi

dikalangan terbatas khususnya di cabang Makassar dan cabang Karunrung,

setelah Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang bulan Juni 2005, maka

struktur pimpinan mengalami perkembangan diantaranya “Majelis Wakaf”

dikembangkan menjadi “Majelis Wakaf dan ZIS”, Lazismu diintegrasikan ke

dalam persyerikatan dengan nama “Tim Pengelola Zakat Muhamadiyah” yang

Page 54: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

42

dibentuk pada bulan September 2008. Tim ini melakukan kegiatan

membentuk Unit Pengumpul Zakat disingkat “UPZ” di cabang-cabang

Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah, untuk melakukan pendataan

Muzakki dan Mustahik, mengumpul dan mendistribusikan ZIS tahun 1429 H-

2009 M dan menyusun pedoman pengelolaan ZIS.

Perkembangan terakhir dalam loka karya Nasional Lembaga Pengelola

ZIS Muhammadiyah yang berlangsung tangga 28 Januari 2009 di Jakarta

disepakati semua lembaga pengelola ZIS di lingkungan Muhammadiyah harus

terintegrasi dalam satu payung hukum Lazismudengan model “JEJARING”

karena itu tim pengelola zakat Muhammadiyah Makassar menyesuaikan diri

menjadi Lazismu Makassar Jejaring Lazismu Pusat Jakarta

2. Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan Lazismu

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

b. Misi

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan

transparan

2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kratif, inovatif dan produktif

3. Optimalisasi pelayanan donator

c. Prinsip

Sesuai dengan buku pedoman Lazismu bab III pasal IV, tentang prinsip

dan tujuan Lazismu, maka pengelola dan ZISKA berprinsip

Page 55: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

43

1. Syariat islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsina harus

berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara

perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian dan ZISKA

2. Amanah dan integritas, artinya harus menjadi lembaga yang dipercaya,

dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

3. Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

mustahik

4. Keadilan, artinya mampu bertindak adil yakni sikap memperilakukan

setara didalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Kepastian hukum, artinya muakki dan mustahik harus memiliki

jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dan ZISKA

6. Terintegritasi, artinya harus dilakukan secara hirarkis sehingga mampu

meningkatkan kinerja pengumpulan, perindistribusian dan pendayan

gunaan dana ZISKA

7. Akuntabilitas, artinya pengelolaan dan ZISKA harus bisa

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh

masyarakat dan piihak lain yang berkepentingan

8. Profesional, artinya perilaku yang selalu mengendepankan sikap dan

tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan

komitmen yang tinggi

Page 56: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

44

9. Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara

transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang

lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan

10. Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan

kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis

denganp ara pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan

karya yang bermanfaat dan berkualitas

11. Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang

berorientasi kedepan

d. Tujuan

Sementara itu pengelolaan dana ZISKA bertujuan

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan

dana ZISKA dalam rangka mencapai maksuud dan tujuan

persyarikatan

2. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan

msyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai

maksud dan tujuan persyerikatan

3. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan

usaha-usaha produktif.48

e. Kerangka Pengelolaan Zakat Muhammadiyah

Berdasarkan hasil rapat kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada

2015, pengelolaan zakat dalam persyerikatan Muhammadiyah mencakup

48 Diakses pada halaman web www.lazismumakassar.org, tanggal 5 Februari 2020

Page 57: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

45

beberapa hal sebagai berikut :

1. Sistem Gerakan, Mengimplementasikan sistem kebijakan

Muhammadiyah dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan

berderma serta meningkatkan sistem administrasi dan pengelolaan ZIS

dengan akuntabilitas dan transparansi ke publik sehingga nilai

produktivitas lembaga amil zakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar

hukum islam sebagai komitmen untk memberantas kemiskinan,

keterbelakangan dan kebodohan di dalam masyarakat

2. Organisasi dan Kepemimpinan, membangun dan meningkatkan

budaya organisasi dan tata kelola zakat, infaq, dan shadaqah

Muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi dan

manajemen (SIM) ZIS yang terintegrasi disemua tingkat

kepemimpinan.

3. Jaringan, merumuskan model jejaring dan meningkatkan koordinasi

kelembagaan LAZISMU secara regional dan nasional serta sebagai

bentuk meningkatkan kerjasama LAZISMU dengan AUM dalam

memobilisasi, mengelola serta memanfaatkan dana ZIS.

4. Sumber Daya, meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya

ZIS di Muhammadiyah melalui pelatihan-pelatihan dibidang

fundraising, pendistribuasian dan pemanfaatan dan ZIS yang produktif

dan memberdayakan.

5. Aksi Layanan, meningkatkan produktivitas pemanfaatan dana ZIS

Muhammadiyah dalam program pendidikan, ekonomi, dakwah sosial,

Page 58: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

46

dan peningkatan sumber daya manusia untuk kalangan dhuafa

mustad‟afin49

f. Struktur Organisasi Lazismu

Setiap lembaga pada umumnya mempunyai struktur organisasi.

Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai

pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan kata lain penyusunan struktur

organisasi adalah langkah terencana dalam suatu lembaga untuk

melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan. Struktur organisasi sering disebut dengan bagan atau skema

organisasi dengan cara memberikan gambaran secara skematis tentang

hubungan pekerjaan antara orang yang satu dengan lainnya yang terdapat

dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula

halnya dengan Lazismu Kota Makassar, stafnya melakukan pekerjaan

sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya masing-masing , dan satu

sama lainnya saling berhubungan dalam usaha menciptakan tujuan

lembaga yang akan dicapai.

Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Lazismu

Kota Makassar, sebagai berikut :

49

Rencana Strategis LAZISMU Kota Makassar 2015-2020, h. 29

Page 59: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

47

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ

DAN SHADAQAHAH (LAZISMU) KOTA MAKASSAR

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Lazismu Kota Makassar

DEWAN SYARI‟AH BADAN PENGAWAS

BADAN PENGURUS

EKSEKUTIF

KANTOR LAYANAN

KANTOR LAYANAN

KANTOR LAYANAN

KANTOR LAYANAN

KANTOR LAYANAN

KANTOR LAYANAN

KANTOR LAYANAN

KANTOR LAYANAN

KANTOR LAYANAN

Page 60: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

48

B. PENYAJIAN DATA (HASIL PENELITIAN)

1. Penerapan Zakat Di Lazismu Berdasarkan Fatwa MUI No. 3

Tahun 2003

Penghasilan dari Profesi yang digeluti seseorang seperti pegawai

negeri, karyawan swasta, konsultan, dokter, bidan, pengacara, notaris,

guru/dosen, pendakwah dan lain-lain, merupakan sumber pendapatan yang

belum banyak dikenal oleh generasi terdahulu. Sehingga bentuk pekerjaan

ini belum banyak dibahas secara spesifik khususnya yang terkait dengan

zakat, pada hal banyak orang kaya dari hasil pekerjaan ini. Apabila

seorang muslim menjadi kaya karena profesi yang digelutinya, maka ia

wajib mengeluarkan zakat.

Berdasarkan hasil rapat kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada

2015 mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Sistem Gerakan, mengimplementasikan sistem kebijakan

Muhammadiyah dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan

berderma serta meningkatkan sistem administrasi dan

pengelolaan ZIS dengan akuntabilitas dan transparansi ke

publik sehingga nilai produktivitas lembaga amil zakat sesuai

dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam sebagai komitmen

untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan dan

kebodohan didalam masyarakat

Page 61: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

49

2. Organisasi dan Kepemimpinan, membangun dan meningkatkan

budaya organisasi dan tata kelola akat, infaq dan shadaqah

Muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi dan

manajemen (SIM) ZIS yang terintegrasi di semua tingkat

kepemimpinan

3. Jaringan, merumuskan model jejaring dan meningkatkan

koordinasi kelemabagaan LAZISMU secara ragional dan

nasional serta sebagai bentuk meningkatkan kerjasama

LAZISMU dengan AUM dalam memobilisasi, mengelola serta

memanfaatkan dana ZIS

4. Sumber Daya, meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber

daya ZIS di Muhammadiyah melalui pelatihan-pelatihan di

bidang fundraising, pendistribusian dan pemanfaatan dana ZIS

yang produktif dan memberdayakan

5. Aksi Layanan, meningkatkan produktivitas pemanfaatan dana

ZIS Muhammadiyah dalam program pendidikan, ekonomi,

dakwah sosial dan peningkatan sumber daya manusia untuk

kalangan dhuafa-mustad‟afin.50

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lazismu Kota

Makassar yakni Drs. Kamaruddin Kasim mengatakan bahwa

“sejauh ini kami sudah menerapkan Zakat Profesi yang

berlandaskan fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dengan cara

melakukan sosialisasi baik melalui metode dakwah dan sosial

media guna menyadarkan masyarakat bahwa Zakat Profesi itu

50

Tafidz keputusan muktamar muhammadiyah ke 47, h.44-45

Page 62: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

50

wajib dikeluarkan sebagaimana dengan zakat lainnya, meskipun

masih banyak masyarakat yang menentang adanya Zakat ini (zakat

profesi), para muballigh dan para guru serta dosen Muhammadiyah

memiliki peran penting dalam memahamkan masyarakat, para

siswa serta mahasiswanya akan pentingnya pengeluaran zakat

profesi ini dalam hal ini juga membantu kami selaku penghimpun

dana zakat” 51

2. Pengelolaan Zakat Profesi Pada LAZISMU berdasarkan Fatwa

MUI No.3 Tahun 2003

a. Pengelolaan Dana Zakat Profesi pada LAZISMU Kota Makassar.

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu Kota

Makassar ini mengacu pada ajaran agama yang terkandung dalam Al-

Qur‟an dan Al-Hadis, majelis tarjih, serta pada Undang-undang

Republik Indonesia juga kepada Fatwa MUI yang berlaku yaitu

menghimpun dana zakat kepada para muzaki yang telah mencapai

niṣāb yang dalam hal zakat profesi ini sebagian besar para ulama dan

mujtahid, serta Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

mengqiyāskan niṣābnya zakat profesi dengan niṣāb zakat emas, yaitu

85gram emas dengan berbagai pertimbangan yang cukup kuat dan

ḥaulnya 12 bulan atau setahun dengan kadar zakat yaitu 2,5%.

Mengingat menunaikan zakat adalah sebuah kewajiban yang harus

ditunaikan oleh seorang muslim.

Pak Mufli selaku Operational Manager Lazismu kota Makassar

menambahkan

“pengelolaan Zakat di Lazismu baik itu Zakat Profesi ataupun

Zakat lainnya secara Hukum Agama akan selalu mengacu kepada

Fatwa Majelis Tarjih dan Fatwa MUI karena pada dasarnya tidak ada

51

Muflih Razak, Operational Manager, wawancara 03 Februari 2020

Page 63: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

51

perbedaan, untuk pengelolaannya juga tidak sulit karena Zakat itu

memang hanya untuk 8 asnaf, pengelolaannya52

3.

Dasar pengelolaan ZIS Muhammadiyah Kota Makassar adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahn 2014 tentang pelaksanaan

undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

3. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pedoman Hidup

Islami Muhammadiyah

4. Pedoman Zakat yang disusun Dewan Syariah Lazis

Muhammadiyah Pusat53

Selain dari apa yang dijelaskan diatas Drs. Kamaruddin Kasim juga

menjelaskan bahwa

“Lazismu ini menghimpun semua Zakat dan segala jenis Zakat di

Lazismu itu pengelolaannya tidak kami pisah, tapi kami gabung dan

dana yang terkumpul itu kami gunakan sesuai program yang kami

rencanakan dan intinya dana Zakat itu tidak boleh keluar dari 8 asnaf,

dan kadar Zakatnya yaitu 2,5% atau senilai 85 gram emas sebagaimana

yang tertuang dalam fatwa MUI No. 23 Tahun 2003, undang-undang

serta Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah”54

Selain itu ibu Muminati selaku dosen FEB juga memberikan

tanggapan mengenai zakat profesi

“saya mengeluarkan zakat profesi dari tahun 2017 yakni 2,5% dari

penghasilan saya. Saya mendapatkan informasi mengenai zakat ini dari

mahasiswa yang bekerja di sana, saya sebagai seorang muslim sadar

akan kewajiban membayar zakat profesi. Bagi saya pribadi saya

mempercayai Lazismu sebagai lembaga pengelolaan zakat, karena

52

Drs. Kamaruddin Kasim, Ketua Lazismu, wawancara 04 Februari 2020 53

PP ZIS (Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah) Lazismu Kota Makassar, h.

52. 54

Drs. Kamaruddin Kasim, Ketua Lazismu, wawancara 15 Juni 2020

Page 64: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

52

saya bagian dari Unismuh dan Muhammadiyah itulah kenapa saya

mengeluarkan zakat saya di sana untuk dikelola”55

Jadi dapat disimpulkan bahwa selain mengacu kepada peraturan

pengelolaan perundang-undangan, Lazismu juga mengelola Zakat

berdasarkan dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 yang di mana di

dalamnya tertuang mengenai kadar pengeluaran zakat profesi, waktu

dan hukumnya.

55

Mu‟minati, Dosen FEB, wawacara 24 Juni 2020

Page 65: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

53

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Pengelolaan Zakat Profesi Pada

Lazismu Kota Makassar berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat profesi memiliki kedudukan penting dan termasuk ke dalam

harta yang wajib untuk dibayarkan atau dizakati ketika harta dari suatu

profesi seseorang telah mencapai niṣābnya yaitu 85 gram emas dengan

kadar zakat yaitu 2,5% nya. Dengan demikian sudah menjadi

keharusan untuk lembaga-lembaga amil zakat untuk melakukan

pengelolaan zakat profesi ini dengan cara profesional dan sesuai

dengan hukum Islam yaitu al-Qur‟an dan al-Hadis serta sesuai pula

dengan Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 juga undang-undang No. 23

tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, agar dana zakat dapat

tersampaikan kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat.

2. Pengelolaan zakat profesi di Lazismu Kota Makassar sudah sesuai

dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 dan masih perlu dilakukan

sosialisasi untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat

mengenai zakat profesi dan masih perlu didorong agar semakin tinggi

tingkat kesadarannya untuk berpartisipasi membayar zakat profesinya

agar dapat membantu saudara-saudara kita diluar sana yang

Page 66: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

54

membutuhkan. Karena dalam harta kekayaan yang dimiliki ada hak

orang lain didalamnya.

B. Saran

1. Terbentuknya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah yang

dilatarbelakangi oleh kenyataan sosioligis, bahwa masyarakat

Indonesia mayoritas beragama islam, jadi sebaiknya Lazismu

khususnya di Kota Makassar ini bisa meningkatkan fungsinya dalam

membimbing masyarakat muslim guna membayar Zakat Profesi

sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan melalui

zakat ini.

2. Untuk pimpinan Lazismu kota Makassar beserta jajarannya, harus

lebih meningkatkan sosialisasinya mengenai zakat profesi agar

masyarakat bisa memahami lebih dalam mengenai pentingnya

mengeluarkan zakat profesi guna membersihkan harta kita dan

mensucikan jiwa.

3. Untuk peneliti selanjutnya maka harus lebih menyempurnakan dalam

pengelolaan zakat profesi agar semua para pegawai baik dosen, guru,

dokter dan profesi-profesi lainnya lebih meningkatkan lagi

partisipasinya untuk mengeluarkan zakat profesi.

Page 67: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

55

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, 2011. Bandung: Al-Mizan

Publishing House.

Asmuni, 2017. Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, Jurnal

Ekonomi Islam La Riba.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1993. Hukum Zakat, Bogor: Litera Antar Nusa.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1975. Muskilah al-Faqr Wa KaifaAlajaha al-Islam. Kairo:

Maktabah Wahbah. Cet.2.

Al-Hasaini Tahiyuddin, Abu Bakar. tt. Kifayatu al-Akhyar fii hali ghaayati al-

aiktishor. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Anshori, Muhammad Zakaria. tt, Fathul Wahab. Beirut: Dar al-Fikr.

Akmaluddin, Syahputra. tt. Butir-butir Pemikiran Islam Prof. Dr. H. Abdullah

Syah MA. Bandung: Cipta Pustaka Media

Abdushomad, M. Adib dan Suyitno Heri Junaidi. 2005. Anatomi fiqh zakat,

Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah

Palembang

Bimasakti, Muhammad Adiguna. 2018. Meninjau Zakat Profesi pada Fatwa MUI

no. 3 tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf Qaradawi. Jurnal Hukum Islam vol.

XVIII.

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan

Publik dan Ilmu sosial lainnya, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Depdikbud, 1993. Ensiklopedi Islam, Jakarta: Balai Pustaka .

Diakses pada halaman web http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/

tanggal 14 November 2019.

Diakses pada halaman web www.lazismumakassar.org, tanggal 5 Februari 2020

Emzir, 2011. Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali

Pers.

Effendi, Usman. 2011. Asas Manajemen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ghofur, Anshori Abdul. 2006. Hukum Dan Pemberdayaan Zakat, Jakarta: Pilar

Media.

HS, Fahrudin, 1992. Enslikopedia Al-Qur‟an, Jakarta: Rineka Cipta.

Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema

Insani.

Muhamad, 2002. Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer,

Jakarta: Salemba Diniyah.

Page 68: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

56

Nopiardo, Widi. 2016. Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat, Jurnal

Ilmiah Syariah, vol. 15.

Nawawi, Hadari. 2011. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta; Gadjah

Mada University Press.

Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan

Penelitian, Jogjakarta; Ar-Ruz Media.

PP ZIS (Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah) Lazismu Kota

Makassar, h. 52.

Rencana Strategis LAZISMU Kota Makassar 2015-2020, h. 29

Sudirman, 2007. Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang: UIN Malang

Press

Suryorini, Ariana. 2012. Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian

Modern, Jurnal Ilmu Dakwah

Supena, Ilyas, Darmuin. 2009. Manajemen Zakat, Semarang: Walisongo Press.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung;

Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung; PT.

Remaja Rosdakarya.

Tafidz keputusan muktamar muhammadiyah ke 47, h.44-45

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. 2001. Akuntansi dan manajemen

Keuangan untuk Organisasi pengelola Zakat.Institut Manajemen Zakat.

Bandung

Page 69: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

RIWAYAT HIDUP

NURFADILLAH ARIFUDDIN, lahir di Pinrang,

tanggal 06 Juni 1998. Putri Pertama dari pasangan

Arifuddin dan Ramlah. Penulis mengawali Pendidikan di

bangku Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Pinrang Timur

lulus tahun 2006. Sekolah Dasar di SDN 1 Pinrang lulus

pada tahun 2010. Kemudian peneliti melanjutkan

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pinrang, lulus pada

tahun 2013. Selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA

Negeri 1 Pinrang jurusan IPA dan lulus pada tahun 2016. Dan atas ridho Allah

SWT dan restu kedua orang tua, Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan

S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar dan memilih jurusan Hukum

Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Agama Islam (FAI).

Selama di perguruan tinggi, penulis bergabung dalam organisasi

kemahasiswaan internal di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah periode 2018-2019 sebagai Anggota Bidang Keilmuan. Penulis menjalani

program kuliah selama delapan semester. Atas Ridho Allah SWT dan dengan

kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2020 penulis mengakhiri

masa perkuliahan S1.

Page 70: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

LAMPIRAN

Page 71: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

Pedoman Wawancara

Judul Skripsi :

“Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003”

Informan yang diwawancarai adalah Ketua dan Manager Lazismu Kota

Makassar.

1. Apa yang melatarbelakangi sehingga terbentuknya lazismu kota makassar

ini?

2. Bagaimana gambaran pengelolaan dana zakat profesi di lazismu kota

makassar serta aktualisasi program dana zakat profesinya?

3. Zakat profesi yang ada di lazismu ini dananya dikemanakan? Apakah

digunakan untuk pembangunan masjid, pendidikan atau ada yang lain?

4. Bagaimana sistem pemungutan zakat profesi di lazismu kota makassar ?

5. Apakah zakat profesi dari setiap orang itu harus dikeluarkan? Mengapa?

6. Apakah zakat profesi ini digabungkan dengan zakat-zakat yang lainnya?

7. Bagaimana cara mengajak masyarakat untuk mengeluarkan zakat

profesinya?

Page 72: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

DOKUMENTASI

(Wawancara dengan Bapak Drs. Kamaruddin Kasim Selaku Ketua Lazismu Kota

Makassar)

Page 73: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

(Wawancara dengan Bapak Muflih Razak Selaku Operational Manager Lazismu

Kota Makassar)

Page 74: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun

(wawancara via whatsapp dengan ibu Mu‟minati salah satu dosen Fakultas

Ekonomi dan Bisnis)

Page 75: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun
Page 76: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun
Page 77: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun
Page 78: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun
Page 79: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU KOTA ...vii ABSTRAK Nurfadillah Arifuddin 105 251 101 316. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun