PPPIDS UNUD. Singaraja, 5 Desember 2017 PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL , META DATA DAN KUGI Drs. R. Suyarto, M.Si Ni Made Trigunasih I Nyoman Dibia Disampaikan dalam Sosialisasi Infrastruktur Informasi Geospasial dan Mini Workshop Pengolahan Informasi Geospasial
43
Embed
PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL , META DATA DAN KUGI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PPPIDS UNUD. Singaraja, 5 Desember 2017
PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL , META DATA DAN KUGI
Drs. R. Suyarto, M.Si Ni Made Trigunasih I Nyoman Dibia
Disampaikan dalam Sosialisasi Infrastruktur Informasi Geospasial
dan Mini Workshop Pengolahan Informasi Geospasial
ISTILAH DAN DEFINISI
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD| Halaman 2
Data Geospasial (DG)
Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam
dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
(UU No. 4 Tahun 2011)
Informasi Geospasial (IG)
Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam
perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian. (UU No. 4 Tahun 2011)
Dataset
Kumpulan data yang dapat diidentifikasi. (ISO/TC 211 Glossary)
Dataset fundamental
Dataset yang tidak dapat diturunkan dari dataset yang lain dan digunakan oleh banyak
institusi dan/atau banyak institusi memperoleh manfaat yang signifikan dari dataset
tersebut. (ANZLIC Custodianship Guidelines)
KENAPA INSTITUSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MEMBUTUHKAN PETA?
IG berperan dalam Pemahaman Fenomena Keruangan, dan bukanlah sekedar gambar peta untuk dicetak
IG yang Akurat dan Akuntabel dapat Merepresentasikan Hubungan Antar Fenomena Secara Komprehensif.
Pembangunan merupakan Hubungan Antar Manusia, dan Antara Manusia dengan Lingkungannya.
Environment
Dynamics
Environmental/
Humans Dynamics
Humans
Dynamics
DO
MA
INS
OF
SY
NT
HE
SIS
COGNITIAL
DIGITAL
MATHEMATICAL
VERBAL
VISUAL
GEOMATICS WAYS LOOKING AT THE WORLD
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 3
INFORMASI GEOSPASIAL: MULTI-FUNGSI, MULTI-LAYER, MULTI-STAKEHOLDER
ISU
LINGKUNGAN
KONFLIK
SOSIAL
DEMOKRATISASI
IMPLEMENTASI
UU KIP
PERTANIAN
PENANGANAN
BENCANA
DEMOGRAFI
BUDAYA
RESPON
KRISIS
EKONOMI
PEMBANGUNAN
PULAU-PULAU
KECIL
PERTAHANAN
PENGGUNDULAN
HUTAN DAN
DEGRADASI TANAH
KEAMANAN
SARS
MONITORING
PERBATASAN
IMPLEMENTASI
UU 4/2011
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
TERORISME PEMANTAUAN
PEMBANGUNAN
LOGISTIK
GOOD
GOVERNANCE
KETERLIBATAN
MASYARAKAT
KETAHANAN
PANGAN
DIPRODUKSI OLEH BANYAK PIHAK (FUNCTION DRIVEN) DAPAT DIOLAH OLEH BANYAK PIHAK (METODOLOGY DIFFERENTIATION) DIGUNAKAN OLEH BANYAK PIHAK (CUSTOMER DRIVEN) DIMANFAATKAN UNTUK BANYAK KEGIATAN (OUTCOME DRIVEN)
PERLU NSPK DAN ATURAN
PENERAPANNYA
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 4
INTEGRASI DATA (Vertikal dan Horisontal) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Grand Design
Transformasi
Ekonomi
mengkombinasikan
pendekatan
Sektoral dan
Regional
Rencana Aksi Penguatan Konektivitas Nasional
SEC
TOR
AL
GE
OD
ATA
BA
SE
RE
GIO
NA
L G
EO
DA
TAB
AS
E
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 5
KOLABORASI DAN SINERGI DARI PEMANGKU KEPENTINGAN MERUPAKAN PRASYARAT MUTLAK!
Grand Design Transformasi Ekonomi
CONTOH PENGINTEGRASIAN IGT SEKTORAL DIATAS IGD: PEMANTAUAN PEMBERIAN IZIN KONSESI
IZIN ESDM
IZIN KEHUTANAN
IZIN BPN
IZIN TRANSMIGRASI
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 6
ACTING
DECISION MAKING
PLANNING
MAPPING
ANALYZING
GEO-ACCOUNTING
VISUALIZING
GEOSPATIAL SUPERIORITY
INDONESIAN SDI MAPPING AGENCY
MINISTRIES ARMED FORCES/POLICE
COMMUNITY
GEO-MONITORING
LOCAL GOVERNMENT
GEOSPATIAL SUPPORT COMMAND CENTER (GSCC) : Mendukung SATUAN / UNIT REAKSI CEPAT (URC)
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 7
VISI & MISI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
VISI: "Terwujudnya Informasi Geospasial yang Andal, Terintegrasi, dan Mudah Dimanfaatkan pada tahun 2025“
Misi: 1. Membangun dan Memperkuat Koordinasi Kelembagaan terkait
Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Efektif, Efisien, dan Sistematis.
2. Membangun Data dan Informasi Geospasial Multi-Resolusi (Skala) yang memiliki karakteristik sistem Referensi Tunggal, berkualitas dan berkelanjutan, mudah diakses dan dimanfaatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Serta Mendorong Pemanfaatannya.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 8
a) KEPASTIAN HUKUM : berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.
KARAKTERISTIK TATA KELOLA IG YANG BAIK
Karakteristik Tata Kelola Informasi Geospasial yang baik menurut Pasal 2, UU No. 4 Tahun 2011 memiliki:
b) KETERPADUAN: dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemda dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan IG.
c) KETERBUKAAN: dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan IG
d) KEMUTAKHIRAN: disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.
f) KEMANFAATAN: harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
g) DEMOKRATIS: harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat.
e) KEAKURATAN: disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 9
KUALITAS IG MERUPAKAN AMANAT UU 4/2011
Spatial Data Quality
totality of indicators showing affirmative or negative distinguishing properties and characteristics of
geographic data which describe confirmation to the specification and fitness for use, from the
producers and users point of view, respectively (ISO TC211)
PEMANFAATAN JAMINAN KUALITAS
(QA) KONTROL KUALITAS
(QC) SUPERVISI
“the action or process of watching and directing what
someone does or how something is done” (Webster Dictionary)
“the activity of checking goods as
they are produced to make sure that the final products are
good” (Webster Dictionary)
“the processes and procedures that
systematically monitor different aspects of a
service, process or facility to detect, correct and ensure that quality
standards are being met.”
(Webster Dictionary)
DATA PRODUCTION DATA MANAGEMENT USERS
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 10
KUALITAS IG MERUPAKAN AMANAT UU 4/2011
Pasal 49 UU 4/2011
1) Pengguna IG berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya.
2) Penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya dalam
bentuk metadata dan/atau riwayat data.
3) Pengguna IG berhak menolak hasil IG yang tidak berkualitas.
4) Metadata dan/atau riwayat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam format
tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) “kualitas” adalah tingkat ketepatan, kerincian, kemutakhiran, dan kelengkapan informasi. Ayat (2) “riwayat data” adalah informasi mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data. Ayat (3) “IG yang tidak berkualitas” adalah tidak tepat, tidak rinci, tidak mutakhir, dan/atau tidak lengkapnya IG sehingga tidak memenuhi kebutuhan pengguna IG tertentu.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 11
METADATA: SNI/ISO 19115 Salah satu elemen yang mendeskripsikan data geospasial
Dimana? Geospasial Lokasi/Posisi (Koordinat) dan Hubungan Spasialnya (Relasi Topologi)
Apa? Atribut Info Deskriptif tentang Unsur Geospasial dalam Basisdata
Metadata Deskripsi Rinci atas Data Geospasial
Pelaku Produsen Data Geospasial adalah Pembuat Metadata Geospasial
ATRIBUT
GEOMETRI METADATA
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 12
KATALOG UNSUR GEOGRAFI STANDARDISASI STRUKTUR BASISDATA GEOSPASIAL
PETA
TEMATIK
TURUNAN
DATASET FUNDAMENTAL (FDS)
PETA
TEMATIK
DASAR
PETA
TEMATIK
KHUSUS
KATALOG UNSUR GEOGRAFIS INDONESIA
PETA
DASAR
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 13
KATALOG UNSUR GEOGRAFI
GARIS PANTAI BIG
BATAS WILAYAH BIG
PERAIRAN BIG
PENUTUP LAHAN (TERMASUK PERAIRAN DARAT) BIG
HIPSOGRAFI BIG
NAMA RUPABUMI BIG
TRANSPORTASI DAN UTILITAS BIG
BANGUNAN DAN FASILITAS UMUM BIG
CITRA TEGAK SATELIT PENGINDERAAN JAUH BIG
KEBUTUHAN DATA (PP 15/2010)
SKALA 1:1000.000 RTRW NASIONAL
SKALA 1:500.000 RTRW PULAU
SKALA 1:250.000 RTRW PROV
SKALA 1:50.000 RTRW KAB
SKALA 1:25.000 RTRW KOTA
SKALA 1:5.000 RDTR
KARTOGRAFI (PP 8/2013)
SKALA 1:1000.000 RTRW NASIONAL
SKALA 1:500.000 RTRW PULAU
SKALA 1:250.000 RTRW PROV
SKALA 1:50.000 RTRW KAB
SKALA 1:25.000 RTRW KOTA
SKALA 1:10.000 RTRW KAWASAN PERDESAAN
SKALA 1:10.000 RTRW KAWASAN PERKOTAAN
SKALA 1:5.000 RDTR
INDIKASI WALIDATA
PETA DASAR
TERKAIT RTRW DAN RDTR
(PETA STRUKTUR RUANG)
PP NO 8/2013 DAN PP NO 15/2010
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 14
INDIKASI WALIDATA
PETA TEMATIK DASAR TERKAIT RTRW
(PETA POLA RUANG) PERMEN PU 20/2007 DAN PP NO 15/2010
BMKG
FI KLIMATOLOGI CURAH HUJAN BMKG
HARI HUJAN BMKG
INTENSITAS HUJAN BMKG
TSUNAMI BMKG
CUACA EKSTRIM BMKG
PUTING BELIUNG BMKG
KEGEMPAAN BMKG
GEOLOGI STRUKTUR KESDM
GEOLOGI UMUM KESDM
GEOLOGI WILAYAH KESDM
GEOLOGI PERMUKAAN KESDM
SUMBER DAYA MINERAL/BAHAN GALIAN KESDM
AIR TANAH KESDM
GERAKAN TANAH (LONGSOR) KESDM
GUNUNG BERAPI KESDM
KAWASAN PERTAMBANGAN KESDM
KAWASAN KEHUTANAN KEMENHUT
PENGIKISAN/EROSI KEMENHUT
KEKERINGAN KEMENHUT
KEBAKARAN HUTAN KEMENHUT
TANAH KEMENTAN
LAHAN BAKU SAWAH KEMENTAN
DEMOGRAFI BPS
LOKASI DAN CAKUPAN BANJIR KEMENPU
ZONA NILAI TANAH BPN
PENATAGUNAAN TANAH BPN
KATALOG UNSUR GEOGRA
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 15
KATALOG UNSUR GEOGRAFI
SISTEM LAHAN/MORFOLOGI BIG
KEMIRINGAN LERENG BIG
NERACA SUMBERDAYA ALAM DARAT BIG
NERACA SUMBERDAYA ALAM LAUT BIG
DAMPAK LINGKUNGAN KEMENLH
EKOREGION KEMENLH
BATAS DAS DAN SUB-DAS KEMENHUT
RESIKO BENCANA BNPB
KERAWANAN BENCANA BPBD
KERENTANAN BENCANA BPBD
PERTAHANAN NEGARA KEMENHAN
POLA RUANG PEMDA
STRUKTUR RUANG PEMDA
ZONASI PEMDA
KESESUAIAN LAHAN PEMDA
DAYA DUKUNG LAHAN PEMDA
DAYA TAMPUNG LAHAN PEMDA
DAMPAK LINGKUNGAN PEMDA
INDIKASI WALIDATA
PETA TEMATIK TURUNAN TERKAIT RTRW DAN
RDTR (PETA POLA RUANG) PERMEN PU 20/2007 DAN PP NO 15/2010
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 16
BERBAGI PAKAI IG KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
LATAR BELAKANG : PERPRES No. 85 / 2007 TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL (JDSN) PERPRES No. XX / 2013 Tentang JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
MEMBERIKAN JAMINAN KEMUDAHAN AKSES DAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL GUNA MEMPERCEPAT INTEGRASI INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
BIG:
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL (IIG)
YANG DINAMAI INA-SDI : INDONESIA - GEOSPATIAL DATA
INFRASTRUCTURE.
BERSAMA KEMENTERIAN TERKAIT MEMBINA SIMPUL
JARINGAN IG (SJ-IG) TERDISTRIBUSI;
MEMBANGUN PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN IG DAN INA-
SDI PORTAL YANG DIBERI NAMA INA-GEOPORTAL YANG
MAMPU MENYEDIAKAN FASILITAS GEOSPATIAL DATA
SHARING.
MEMBANGUN GEOSPATIAL DATA CENTER, GEOSPATIAL
CLOUD COMPUTING SERVICES, GEOSPATIAL SUPPORT
COMMAND CENTER (GSCC) UNTUK MELAYANI PEMANFAATAN
INFORMASI GEOSPASIAL KEPADA SIMPUL JARINGAN.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 18
INA-GEOPORTAL: BERBAGI-PAKAI IG ANTAR INSTITUSI PEMERINTAH
INPRES NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENGGUNAAN, PENGENDALIAN KUALITAS, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH RESOLUSI TINGGI
PRODUKSI IG BERBASIS CITRA
DNN/SJ
PENGADAAN (AKUISISI)
RAKORNAS IG
BERBAGI PAKAI DATA (Ina-SDI)
DNN/SJ
DNN/SJ DNN/SJ DNN/SJ
DNN/SJ DNN/SJ DNN/SJ DNN/SJ
DNN/SJ DNN/SJ DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ DNN/SJ DNN/SJ
DNN/SJ
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 19
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SIMPUL JARINGAN IG 57 K/L, 34 Provinsi, dan 508 Kabupaten/Kota
WALI DATA
UNIT
KLIRING
WALI DATA
DATA
CENTER
DATA
CENTER
WALI DATA
WALI DATA
UNIT KLIRING
METADATA
DATABASE
PORTAL
UNIT KLIRING
METADATA
DATABASE
PORTAL
GEOPORTAL
NASIONAL
DATA CENTER
BIG
PROVINSI BALI
METADATA
KATALOG
PORTAL
UNIT
KLIRING
K
UNIT
METADATA
KATALOG
PORTAL LIRING
PROVINCE DATA
CENTER
METADATA
KATALOG
PORTAL
KEMENTERIAN DALAM NEGRI
SIMPUL
KABUPATEN
SIMPUL
KOTA
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 20
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SIMPUL JARINGAN IG 57 K/L, 34 Provinsi, dan 508 Kabupaten/Kota
WALI DATA
UNIT
KLIRING
WALI DATA
UNIT
DINAS
BADAN
KANTOR
GEOPORTAL
NASIONAL
PROVINSI KALTIM
K
UNIT
METADATA
KATALOG
PORTAL LIRING
PROVINCE DATA
CENTER
METADATA
KATALOG
PORTAL
KEMENTERIAN DALAM NEGRI
BADAN
BALAI
PUSAT
DATA CENTER
DIRJEN
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 21
MANFAAT SIMPUL JARINGAN IG (SJ-IG)
1. TURUT SERTA MENGARAHKAN KEBIJAKAN NASIONAL : Peta “One Reference” sebagai Media Koordinasi Pembangunan;
2. AKSES DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR : Saat Ini telah tersedia Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000 Dan 1:50.000 dapat diakses melalui Ina-GeoPortal;
3. AKSES DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK DARI KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH : Saat ini telah tersedia hubungan dan akses ke Simpul Jaringan K/L dan PemDa (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui Ina-GeoPortal;
4. AKSES DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL CITRA SATELIT : Pada Tahun 2014 akan tersedia Citra Satelit Resolusi Tinggi dari Skema InPres No. 6 / 2012 dapat diakses melalui Ina-GeoPortal.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 22
MANFAAT INA-GEOPORTAL
VISI DARI Ina-GeoPortal: Data dan Informasi Geospasial Seluruh NKRI Dapat Lebih Mudah Diakses Oleh Pihak yang Berhak dan Terintegrasi dalam Satu Sistem GeoReferensi Nasional.
Ina-GeoPortal MAMPU: 1. Membantu Pencapaian Good Governance di Indonesia, dan 2. Mendukung Administrasi yang Lebih Efektif dan Efisien.
SEHINGGA TURUT MENJAMIN KEBERHASILAN: 1. Penataan Ruang, 2. Pengelolaan Sumberdaya Alam, 3. Perlindungan Terhadap Lingkungan, 4. Mitigasi Bencana 5. Kontribusi Secara Menyeluruh Terhadap Pembangunan
Ekonomi Indonesia.
GOOD
GOVERNANCE
TERBANGUN
PERANSERTA MASYARAKAT
MENINGKAT
INA-
GEOPORTAL
GOOD
GOVERNANCE SINERGI
Ina-GeoPortal Mampu Sebagai Landasan Pengembangan Suatu Sistem Informasi Geospasial Pemerintahan yang dapat Mewujudkan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Good Governance.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 23
PERAN INSTITUSI PUSAT /DAERAH DALAM MEMBANGUN SJ-IG
1. Membentuk Kelembagaan dan Menyusun Peraturan :
a. Menetapkan Unit Kliring melalui SK Menteri / SK Gubernur;
b. Menyusun Tata Kelola “Satu Peta” melalui Peraturan Menteri / Peraturan Gubernur;
c. Menyusun Anggaran untuk Suprastruktur dan Infrastruktur SJ-IG.
1. Membangun Data dan Metadata Geospasial:
a. Menyelenggarakan Tematik (merupakan data dukung penyusunan Tata Ruang);
b. Membangun Sistem Basisdata Geospasial.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 24
INA-GEOPORTAL : http://tanahair.indonesia.go.id atau http://maps.ina-sdi.or.id
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 25
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 26
Ina-GeoPortal : Dilengkapi Basemap RBI 25k + 50k dan Simpul Jaringan K/L & PemDa
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 27
BIG - GEOSPATIAL DATA CENTER
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 28
SPESIFIKASI BIG - GEOSPATIAL DATA CENTER
Kapasitas Server: +/- 200 Server; Data Storage: 300 TeraBytes; Bandwidth:
• Internasional: 250 Mbps; • Domestik: 1000 Mbps;
Dukungan WAN (Wide Area Network) ke K/L dan Pemerintah Daerah lain;
Memiliki fasilitas NOC (Network Operations Center)
Memiliki fasilitas GSCC (GeoSpatial Support Command Center)
Memiliki fasilitas Disaster Recovery Center (DRC) di Batam.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 29
ISO 27001: Sistem Keamanan Informasi;
CCTV & Access Control
Precision Air Conditioning (PAC)
Pemadam Kebakaran Gas Nitrogen (Environment Friendly)
Redundant Power Supply (UPS & Genset)
PLN Premium, redundant dari 2 Gardu yang berbeda
DUKUNGAN:
BIG - GEOSPATIAL DATA CENTER
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 30
RINGKASAN
1. STANDARDISASI PROSES, PRODUK DAN TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK SETIAP ELEMEN DI BIG DAN SIMPUL JARINGAN MERUPAKAN AMANAT UU 4/2011 DAN BERDAMPAK POSITIF TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL.
2. KESELARASAN DENGAN STANDARD ATAS INFRASTRUKTUR DAN DATA SECARA SISTEMATIS DIHARAPKAN MAMPU MENJAMIN KEMUDAHAN PRODUKSI IG.
3. PERLU SEGERA DIBENTUK FORUM DATA INTERNAL DALAM MENJALANKAN PROSES BISNIS BIG YANG TERPADU UNTUK MENCAPAI VISI LEMBAGA YAITU: “TERWUJUDNYA INFORMASI GEOSPASIAL YANG ANDAL, TERINTEGRASI, DAN MUDAH DIMANFAATKAN PADA TAHUN 2025”
4. KERANGKA KERJA PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAPAT MENERAPKAN “INFORMASI GEOSPASIAL TERPADU” MERUPAKAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN NASIONAL YAITU: MEMBANGUN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN DENGAN MULTI-RESOLUSI DAN MULTI-SKALA DALAM SATU REFERENSI TUNGGAL, SERTA MUDAH DIMANFAATKAN SECARA CEPAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 31
K U G I (Katalog Unsur Geografi Indonesia)
Selain data itu sendiri, hal pentingnya adalah metadata, katalog unsur, dan standar
Bagaimana data disimpan ?
Informasi Data
Identitas Data Kualitas Data Organisasi Pembuat Data Referensi Geospasial Entitas & Atribut Distribusi Citasi Periode Waktu Kontak
Abstraksi Data Konten (Elemen Informasi) Struktur Kodefikasi dan Klasifikasi
META
DATA
K
ATALO
G
UN
SUR
KATA
LOG
DATA
Katalog Unsur Geografi Indonesia
Unsur Geografis merupakan abstraksi dari realitas yang disajikan dalam satu rangkaian atau
lebih data geospasial.
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) merupakan suatu sistem yang berisi unsur dan
atribut yang dapat digunakan oleh produsen dan pengguna informasi geografis dalam
membangun struktur data geospasial.
Katalog bertujuan untuk mempermudah terwujudnya penggunaan data secara bersama
maupun pertukaran data antara produsen dan pengguna data geospasial.
Katalog mengadopsi ISO 19110 Geographic information — Methodologyfor feature
cataloguing.
Posisi KUGI
Data Geospasial
Metadata
KUGI
Geoportal
Country profile struktur data
struktur data
menjelaskan mencari data
ISO 19115
ISO 19110
Isi KUGI
FORMAT FILE
STRUKTUR FILE
FORMAT DATA (TIPE DATA)
STRUKTUR DATA
gdb (geodatabase esri), shapefile
header file, data/record, end file
Integer, double, text, float
Organisasi isi / konten data Organisasi isi / konten file
id record, field/atribut, tipe data, list value
Implementasi fisik dari struktur data
Organisasi Unsur Unsur
Setiap unsur geografi harus diidentifikasi dengan suatu nama dan dijelaskan dalam sebuah bahasa yang umum. Setiap jenis unsur geografi dapat juga diidentifikasi dengan menggunakan kode alfanumerik yang unik dalam katalog tersebut dan dapat juga memiliki serangkaian nama lain.
Jenis Unsur Klasifikasi unsur geografi
Atribut Unsur Asosiasi Unsur Pengoperasian Unsur
Contoh: Organisasi Unsur
Unsur : Jalan Tanah
Jenis Unsur : Transportasi Darat (CA)
Atribut Unsur : Kode Unsur : CA01010010 Nama Jalan (NAM) : Jl. Kampung Halaman Jumlah Lane (LAN) : 1 Panjang dlm km (LEK) : 16
Asosiasi Unsur : dengan Sungai, Asosiasi : melewati dengan Jalan, Asosiasi : Generalisasi
Pengoperasian Unsur Aksesibilitas : hanya dapat dilewati pada musim kemarau
Hubungan Antar Unsur
Jenis Hubungan Generalisasi Asosiasi Generalisasi
Dalam generalisasi berdasarkan definisi, anggota dari suatu tipe fitur secara otomatis merupakan anggota dari tipe fitur lain.
Asosiasi : Agregasi Instances dari tipe unsur geografi dikelompokan ke dalam tipe berbeda yang memiliki properti berbeda pula. Sebagai contoh ‘pintu air’ tersusun atas dinding, pintu dan satu bagian dari kanal.
Sinonim
Klasifikasi Unsur dlm KUGI
Kategori (13) dan Sub Kategori (~54)
Kategori Kode K Sub Kategori Kode Sub K Kategori Kode K Sub Kategori Kode Sub K
Referensi spasial A Jaring kerangka referensi geodesi AA Lingkungan Terbangun G Permakaman GH
Model geoid AB Fasilitas kesehatan GI
Stasiun pasang surut AC Sosial GJ
Batas Wilayah B Batas Administrasi BA Utilitas H Instalasi dan jaringan air bersih HA
Batas wilayah darat BB Instalasi dan jaringan listrik HB
Batas wilayah laut BC Instalasi dan jaringan pos, Penyiaran dan telekom HC
Transportasi C Transportasi darat CA Instalasi dan jaringan minyak dan gas HD
Transportasi laut CB Instalasi dan jaringan pembuangan Limbah HE
Transportasi udara CC Geologi I Mineral IA
Hidrografi D Tubuh air daratan (inland water) DA Energi IB
Hidrografi pesisir (coastal hydrography) DB Tanah J Sumber daya tanah JA
Konstruksi garis pantai DC Karakteristik tanah JB
Informasi kedalaman DD Toponimi K Nama geografis KA
Fasilitas perikanan DE Kadaster L Kadastral LA
Hipsografi E Relief EA Dataset Khusus Z Hidrologi ZB
Vegetasi F Vegetasi penghasil (cropland) FA Oseanografi ZC
Vegetasi peralihan (rangeland) FB Sistem lahan ZD
Vegetasi kayu (woodland) FC Keanekaragaman hayati ZE
Vegetasi lahan basah (wetland) FD Liputan dasar laut (Seabed cover ZF
Vegetasi lainnya FE Variasi magnetic ZG
Lingkungan Terbangun G Permukiman GA Meteorologi ZH
Kawasan perdagangan GB Klimatologi ZI
Kawasan industri GC Geofisika ZJ
Pemerintahan GD Bencana ZK
Pendidikan GE Cakupan foto udara ZL
Peribadatan GF Rencana tata ruang ZM
Pariwisata dan budaya GG Cakupan Citra Satelit ZN
Klasifikasi Unsur dlm KUGI
Kode Unsur Geografi
C A 0 3 0 1 0 0 1 0
Kate
gori
Sub
Kate
gori
Geo
met
ri
Skal
a
Nom
or U
nsur
Geometri Kode
Point 2D 01
Garis / Polyline 2D 02
Poligon 2D 03
Point 3D 04
Garis / Polyline 3D 05
Poligon 3D 06
Mesh 07
Skala Kode
1 : 250.000 1
1 : 100.000 2
1 : 50.000 3
1 : 25.000 4
1 : 10.000 5
1 : 5.000 6
1 :2.500 7
1 : 1.000 8
Atribut
Atribut : Atribut digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu
unsur. Setiap atribut dideskripsikan dengan menggunakan kode-kode
untuk merepresentasikan kategori informasi.
Kode Atribut : Setiap atribut diidentifikasi dengan kode tiga karakter
alfanumerik yang unik.
Nilai Atribut : Ada dua tipe nilai atribut: nilai kode (list value) dan nilai sebenarnya. Suatu atribut hanya memiliki satu format/tipe data:
A Alfanumerik, I Integer, R Bilangan real, atau S Susunan teks.
Atribut
a). nama unsur dan atribut seharusnya tepat dan tidak membingungkan;
b). nilai atribut seharusnya dideskripsikan sendiri;
c). unsur dan atribut seharusnya tidak memiliki nama yang sama;
d). unsur dan atribut harus memiliki satu nama dan satu defenisi;setiap unsur
harus memiliki nama yang unik, begitu pula dengan atribut harus memiliki
nama yang unik;
e). suatu atribut yang sama dapat dimiliki oleh banyak unsur;
f). suatu nama unsur atau atribut seharusnya tidak digunakan dalam deskripsi
unsur atau atribut tersebut;
g). suatu nama atau definisi unsur seharusnya tidak menyatakan bahwa suatu unsur
adalah suatu area, titik atau garis;
h). unsur seharusnya relatif permanen;
i). unsur seharusnya tidak duplikasi antarkategori;
j). semua nilai atribut adalah positif jika tidak dinyatakan sebaliknya;
k). batas adalah suatu objek spasial atau informasi yang dianggap sebagai unsur garis
dan bukan garis keliling atau bagian terluar dari suatu area atau unsur spasial;
l). dan sistematika struktur skema pemberian kode seharusnya permanen.