PENGELOLAAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN LAUT … Zulficar Mochtar.pdf80% industri dan 75% kota besar berada di wilayah pesisir 60 Cekungan Migas di Indonesia, 70 % berada di laut 9,1

PENGELOLAAN DAN TANTANGAN

PENGELOLAAN LAUT UNTUK KESEJAHTERAAN

Disampaikan oleh M. Zulficar Mochtar

KEPALA BADAN RISER DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

.

POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BESAR

“Laut adalah masa

depan bangsa”~Joko Widodo~

33Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 | www.kkp.go.id

Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai Negara

Maritim. Samudera, Laut Selat dan Teluk adalah masa depan peradaban kita.

Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi

selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga Jalasveva Jayamahe,

di Laut Justru Kita Jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali

lagi membahana.

Pidato Pelantikan Presiden

Joko Widodo

20 Oktober 2014

POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN

44

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 | www.kkp.go.id

Lanjutan….

INDONESIA TELAH MELAPORKAN 16,056PULAU KE PBB

95.181 km panjang pantai (ke-2 di dunia)

5,8 juta km2 (2/3 dari seluruh wilayah NKRI)

80% industri dan 75% kota besar berada di wilayah pesisir

60 Cekungan Migas di Indonesia, 70% berada di laut

9,1 miliar barel cadangan minyak bumi di laut

POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN

5

• Indonesia dikenal sebagai Marine

Mega-Biodiversity terbesar di

dunia:- 8.500 species ikan, merupakan 37%

dari spesies ikan dunia.

- 555 species rumput laut.

- 950 species biota terumbu karang.

• Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia

adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun.

• Potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta

hektar.

• Potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta

hektar.

5Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 | www.kkp.go.id

Lanjutan….

The 1982United NationsConvention on the Law of the Sea

Negara Kepulauan,Negara Maritim,

Poros Maritim Dunia

“ “

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id6

MISI KKP

TRISAKTI & NAWA CITA

LAUTADALAH

MASA DEPAN

BANGSA

VISI KKPMewujudkan sektor kelautan dan

perikanan Indonesia yang

mandiri, maju, kuat dan

berbasis kepentingan nasional

1. Kedaulatan

2. Keberlanjutan

3. Kesejahteraan

12%Pertumbuhan

PDB Perikanan(2019)Produksi

Ekspor

Konsumsi Ikan

Pendapatan

88Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 | www.kkp.go.id

POTENSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM

negara kelautan terbesar dengan bentang laut luas dan ribuan pulau besar dan kecil.

Posisi Geografis Laut Indonesia terletak di antara persilangan dua benua dan dua samuderasekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadiperdagangan internasional

sumber daya kelautan dan perikananyang potensial.

.

IRONI NEGARA KEPULAUAN

Potensi Laut Indonesia Besar, Namun Belum Teroptimalkan

10

Dua pertiga wilayah NKRI adalah laut (5,8 juta km2) dan garis panjang pantainya terbesar ke-2 di dunia (95.181 km)

Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Ketentuan 1982 LOSC

Gambaran Kemiskinan & Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

11

.

2012 2013 2014 2015 2016

Kemiskinan Relatif

(% penduduk) 11.7 11.5 11.0 11.2 10.9¹

Kemiskinan Absolut

(juta orang) 29 29 28 29 28¹

Koefisien Gini

Gini Rasio0.41 0.41 0.41 0.40 0.39¹

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Statistik Kemiskinan & Pemerataan

Pendapatan di Indonesia

Provinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif

Tinggi (persen)

Provinsi Orang Miskin¹

Papua 28.5%

Papua Barat 25.4%

Nusa Tenggara Timur 22.2%

Maluku 19.2%

Gorontalo 17.7%

Provinsi dengan Angka Kemiskinan Absolut

Tinggi (juta orang)

Provinsi Orang Miskin

Jawa Timur 4.78

Jawa Tengah 4.51

Jawa Barat 4.49

Sumatra Utara 1.51

Nusa Tenggara Timur 1.16

¹ persentase berdasarkan total penduduk per propinsi bulan Maret 2016

1,600,000

868,414

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2003 2013

Usaha Penangkapan Ikan

Dalam 10 Tahun Terakhir, Mata Pencaharian Nelayan Menghilang

12

Terjadi penurunan jumlah Rumah Tangga Nelayan dalam Sensus Pertanian BPS

Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan 2003-2013

Sumber: Sensus Pertanian BPS 2003 & 2013

Turun

44,9 %Nelayan pintur kepiting

Nelayan ketinting

Satu dari Tiga Anak Indonesia Mengalami Stunting

13

Peningkatan konsumsi ikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan gizi anak

Kondisi Kekurangan Gizi di Indonesia

Indikator 2007 2010 2013

Prevalensi anak balita yang

pendek 36,8 35,6 37.2

Prevalensi anak balita yang

kurus & sangat kurus13,6 13,3 12,1

Prevalensi bayi lahir dengan

berat badan rendah (BBLR) <

2500 gr

11,5 11,1 10,2

Sumber: Riskesdas, 2013

Children from a traditional village in Sumba Island, East Nusa Tenggara.

©UNICEFIndonesia/2014/Hasan

Hampir 9 juta anak Indonesia

di bawah 5 tahun terlalu

pendek untuk usianya

Mayoritas Nelayan di Indonesia adalan Nelayan Kecil

14

Kapal Ikan eks-asing hanya sebagian kecil dari armada kapal perikanan di Indonesia

< 5 GT69%

5 - 10 GT

19%

10 - 20 GT6%

20 - 30 GT4%

> 30 GT2%

Kapal Domestik

72%

Kapal Eks

Asing28%

Perahu Tanpa Motor27%

Perau Motor

Tempel

41%

Kapal Motor32%

Armada Perikanan

NasionalArmada Kapal Motor Kapal Motor > 30 GT

Sumber: Buku Statistik Perikanan Tangkap, 2013

Trend Konsumsi Ikan Memberi Tekanan Masuknya Kapal Asing di Indonesia

15

Berkurangnya stock ikan di wilayah lain juga memberikan tekanan bagi kapal asing masuk ke perairan Indonesia

Pemanasan global berpotensi mengakibatkan jumlah stok ikan

di perairan Asia Tenggara turun antara 10% - 30% pada tahun

2050. Namun, khususnya di perairan laut sekitar Thailand dan

Indonesia, penurunan stok ikan jauh lebih dramatis, yakni

mencapai lebih dari 40% di periode yang sama.

http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Emptying-seas-

mounting-tensions-in-fish-hungry-Asia2

http://thediplomat.com/2016/11/the-secret-driver-of-the-south-china-sea-

disputes-chinas-hunger-for-fish/

• RRT beranggapan bahwa sumber daya ikan di perairannya

sangat sedikit sehingga RRT memaksa industri perikanannya

untuk menangkap sumber daya ikan di wilayah perairan

teritorial jurisdiksi negara lain.

• Pemerintah RRT terpaksa menerapkan kebijakan yang tidak

popular, antara lain mewajibkan kapal-kapal ikan RRT

untuk mengurangi jumlahnya hingga 3% di beberapa

provinsi dan memberlakukan zero-growth mandate di

industri perikanan di Hainan, sebuah pulau di Cina yang

menjadi gerbang ke Laut Cina Selatan.

• Sebanyak 55% kapal ikan dunia beroperasi di wilayah Laut

Cina Selatan, di mana mayoritasnya dimiliki oleh RRT yang

banyak memberikan subsidi bagi negaranya

Kasus Bitung: Terungkapnya Transshipment ke General Santos

16

Hasil tangkapan di Laut Sulawesi selama ini dilarikan ke Mindanao, Filipina

Pengakuan ABK Filipina di Bitung

“More than 100 fishing companies have already

slowed down or ceased operations due to the

fishing ban imposed by Indonesia on its waters

where most companies have fishing concession”

- Philippine Exporters Confederation Mindanao Regionhttp://www.philstar.com/business/2016/03/07/1560129/mindanao-fishery-sector-needs-

funding-export

• Lebih dari 50% perusahaan perikanan di

Pelabuhan General Santos, Filipina telah

menutup usahanya;

• Perusahaan tsb termasuk: 1) RD Tuna Ventures,

Inc., 2) San Andres Fishing Industries, Inc., 3)

Santa Monica, Inc., 4) Pamalario, Inc., 5)

Starcky Ventures, Inc., 6) Virgo, Inc., 7) Kemball,

Inc.

• Dari ikan yang ditangkap, berlaku “prinsip

1:3”, yaitu 1 ikan didaratkan di Bitung, 3

didaratkan di General Santos

• Laut Filipina telah lama over fishing akibat

jumlah kapal purse seine yang terlalu besar di

perairan Filipina, sehingga mereka menangkap

di Laut Indonesia, terutama yang memiliki

rumpon di wilayah Laut Batang Dua, Manado

Tua, Laut Irian, Laut Tahuna.

Kasus Ambon: Terungkapnya Praktek Perdagangan Orang

oleh Kapal Eks-Thailand

17

Pasokan bahan baku industri perikanan Thailand ditelusuri banyak hasil IUUF di Ambon & Laut Arafura

• Terdapat 156 kapal eks-asing (mayoritas dari Thailand) yang

terdaftar di PP Ambon

• Tiga perusahaan sedang dalam proses penyidikan

• Ketiga perusahaan terlibat kasus penggunaan tenaga kerja asing

tanpa izin. Direktur ketiga perusahaan telah ditetapkan sebagai

tersangka dan petunjuk jaksa meminta seluruh kapal disita.

Untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih dalam

penyidikan.

Pendapatan 2014

Thai Union Group PCL

US$ 3,44 Milyar

PAD Perikanan 2014

Provinsi Maluku

Rp. 11,6 Milyar

(US$ 860 ribu)

Breeding ground tuna dunia

berada di wiayah perairan dekat

Maluku (WPP 714-715)

Thai Union adalah perusahaan

pengalengan tuna terbesar di dunia, 44%

hasil penjualannya adalah produk tuna

Kasus Merauke: Terungkapnya Kerugian Negara yang Besar

18

Papua tidak pernah mendapatkan keuntungan ekonomis dari beroperasinya Perusahaan Perikanan RRT di Merauke

Satuan dalam Juta USD

Sumber: Pingtan Marine Enterprise Ltd., 10-Q May 10, 2016

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

2011 2012 2013 2014

Penerimaan Daerah untukSektor Perikanan di Provinsi

Papua 2011-2014

Satuan dalam Rupiah

Sumber: Biro Keuangan KKP, 2015

Laporan Keuangan Hasil Operasi Pingtan Marine Enterprise Ltd 2010-2016*

Pendapatan perusahaan di tahun 2015-2016 menurun drastis semenjak diberlakukannya

Moratorium Izin Kapal Eks-Asing. Dalam investor presentation Pingtan Marine Enterprise

menyatakan operasi per kapal per tahun bisa meraup keuntungan bersih (net income) US$

800 ribu-1 juta (>Rp. 10 Milyar). Sebelum moratorium ada 156 kapal yang beroperasi (>Rp.

1,5 T per tahun).

Data PAD Sektor Perikanan di Merauke tidak

tersedia. Untuk Provinsi Papua, PAD perikiraan

yang diterima tahun 2014 hanya Rp. 1,3 Milyar

.

TANTANGAN KE DEPAN

Konsumsi Ikan Dunia yang Tinggi Namun Stock Ikan Menipis,

Memberi Tekanan Masuknya Kapal Asing di Indonesia

20

Konsumsi Ikan di RRT & China Maritime Militia Moratorium Penangkapan Ikan di Thailand & RRT

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id21

INDONESIA HARUS MENJAGA POTENSI PERIKANAN DARI KERUGIAN

ILLEGAL, UNREPORTED & UNREGULATED FISHING (IUUF)

IUU Fishing secara umum berkontribusi

terhadap 10% sampai 22% total

produksi perikanan dunia.2

Dampak negatif pada ekosistem

kelautan dan populasi kehidupan laut

sangat besar.4 Beberapa wilayah

penangkapan ikan di laut Indonesia

telah dikeruk habis dan kegiatan IUU

Fishing telah merusak ekosistem laut.

Indonesia telah mengalami kerugian

hingga US$ 20 miliar per tahun karena

IUU Fishing, yang juga mengancam

65% terumbu karang Indonesia5, lebih

dari 85% stok ikan global at risk,6 dan

dampak buruk terhadap kegiatan

perekonomian nelayan berskala kecil.

Sumber:2MRAG Ltd., 2009 dikutip oleh Sander et al. 2014:1144Sander et al. 2014:1145Managing Director and Chief of Operating Officer of the World Bank (2015)6WWF (Oktober 2015), More Than 85 Percent of Global Fish Stocks Are at Significant Risk of Illegal Fishing –

WWF Report. Tersedia di link: https://www.worldwildlife.org/press-releases/more-than-85-percent-of-global-

fish-stocks-are-at-significant-risk-of-illegal-fishing-wwf-report

Kerugian Ekonomi IUU Fishing Pendaratan Skipjack (ton)

Sumber: FAO Fishtat

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Year

China Indonesia Philippines

-

50,000

100,000

150,000

200,000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Year

Indonesia Philippines

Pendaratan Yellowfin Tuna (ton)

22…

Kisah Nelayan mengenai “Kota di tengah Laut”Banyaknya kapal asing yang menangkap di Laut Arafura terlihat dari terang lampu yang ditangkap citra satelit NASA.

Semenjak moratorium kapal asing, nelayan lokal yang mengisi wilayah penangkapan WPP 718

Gambar Satelit Malam Hari, Akuisisi Tahun 2016 (NASA)Gambar Satelit Malam Hari, Akuisisi Tahun 2012 (NASA)

Dugaan Potensi IUUF di WPPNRI 718 Periode Januari-Juli 2014 (Sebelum Moratorium)

23

…

Sumber: Analisis dari Global Fishing Watch, 2017

AIS Fishing Activity (Kapal Ikan Asing) Indonesian VMS Fishing Activity (Kapal Ikan Nasional)Keterangan :

Dugaan Potensi IUUF di WPPNRI 718 Periode Oktober-Desember 2014 (Sesudah Moratorium)

24

…

Sumber: Analisis dari Global Fishing Watch, 2017

AIS Fishing Activity (Kapal Ikan Asing) Indonesian VMS Fishing Activity (Kapal Ikan Nasional)Keterangan :

Dugaan Potensi IUUF di WPPNRI 718 Periode Januari-Maret 2015 (Sesudah Moratorium)

25

…

Sumber: Analisis dari Global Fishing Watch, 2017

AIS Fishing Activity (Kapal Ikan Asing) Indonesian VMS Fishing Activity (Kapal Ikan Nasional)Keterangan :

Dugaan Potensi IUUF di WPPNRI 718 Periode Januari-Maret 2017 (Sesudah Moratorium)

26

…

Sumber: Analisis dari Global Fishing Watch, 2017

AIS Fishing Activity (Kapal Ikan Asing) Indonesian VMS Fishing Activity (Kapal Ikan Nasional)Keterangan :

27

Di Beberapa WPP, Stock Alam Ikan Karang sudah “Merah & Kuning”Apabila tidak dimonitor dengan ketat, benih alam sumber produksi budidaya kerapu akan menurun

Sumber: Badan Penelitian & Pengembangan Kelautan & Perikanan, 2016

Kelompok Ikan Karang Konsumsi

Ekor kuning/Pisang-pisang, Ikan napoleon, kerapu karang,

kerapu bebek, kerapu balong, kerapu lumpur, kerapu sunu,

beronang lingkis, beronang kuning, ikan beronang

WPP-RI 571

Jenis Ikan Status

Stok

IKAN KARANG

WPP-RI 572

Jenis IkanStatus

Stok

IKAN KARANG

WPP-RI 573

Jenis IkanStatu

s Stok

IKAN KARANG

WPP-RI 711

Jenis IkanStatus

Stok

IKAN KARANG

WPP-RI 712

Jenis IkanStatus

Stok

IKAN KARANG

WPP-RI 713

Jenis Ikan Status

Stok

IKAN KARANGWPP-RI 714

Jenis Ikan Status

Stok

IKAN KARANG

WPP-RI 715

Jenis Ikan Status

Stok

IKAN KARANG

WPP-RI 716

Jenis IkanStatus

Stok

IKAN KARANG

WPP-RI 717

Jenis IkanStatus

Stok

IKAN KARANG

WPP-RI 718

Jenis IkanStatus

Stok

IKAN KARANG

Over-exploited

Fully-exploited

Moderate

Status Tingkat Eksploitasi Sumberdaya Ikan Karang Konsumsi

28

Penangkapan Ikan Kerapu Benih Alam banyak Terindikasi Destructive FishingNelayan banyak menggunakan sianida dan bom terumbu karang agar nilai jual ikan tetap tinggi

Nilai jual ikan karang hidup lebih tinggi apabila

dalam keadaan utuh sempurna*

Untuk profit jangka pendek, nelayan lebih

mudah memancing ikan karang hidup dengan

bius sianida dan bom

Komoditas Harga/kg (Rp.)

Makarel spanyol 42,000

Pakol 24,000

Kerapu sunu hidup (pasar lokal) 360,000

Kerapu sunu hidup (Hong Kong) 1,200,000

Kerapu sunu mati 1/3 dari kondisi hidup

Sumber:

- “Kisah Dua Ikan: Pancing Sianida dan Para Bos Asing di Pesisir Sulawesi”, Mongabay,

http://www.mongabay.co.id/2014/07/12/kisah-dua-ikan-pancing-sianida-dan-para-bos-asing-di-

pesisir-sulawesi-bagian-i/

- Koeshendrajana & Hartono, “Indonesian live reef fish industry: status, problems and possible

future direction”, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/118340/3/WP60%20Part%202.pdf

Penggunaan sianida dan bom merusak terumbu

karang sebagai habitat dan tempat reproduksi ikan

Indonesia akan mengalami kerugian ekonomis

jangka panjang karena kerusakan terumbu

karang

1

2

3

4

29.

Peta Sebaran Daerah Destructive Fishing Di IndonesiaTeridentifikasi sebanyak 53 kota lokasi rawan kegiatan Destruktif Fishing dengan berbagai tingkatan mulai dari tinggi, sedang

dan rendah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

30.

Peta Sebaran Daerah Destructive Fishing Di IndonesiaTeridentifikasi sebanyak 53 kota lokasi rawan kegiatan Destruktif Fishing dengan berbagai tingkatan mulai dari tinggi, sedang

dan rendah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jalur Masuknya bahan baku “Ämonium Nitrat”

A. Jalur dari Malaysia Timur (Tawao)

B. Jalur dari Malaysia Barat (Pasir Gading)

• Jenis-Jenis hasil Ikan pengeboman yaitu:

Ikan Demersal: baronang, ekor kuning, kakap, kakap merah,

katombo, tawassang, ande-ande, ciko-ciko, kaneke, kerapu,

kerapu tikus, napoleon, lobster, kerapu sunu.

Ikan Pelagis: Banyaran, Belanak, Pepetek, Kue, Commo-

commo, ikan merah, garanggang, laying, lemuru, teri,

cakalang, layer, moa, pari, tenggiri dan tuna

Latar Belakang Penangkapan Ikan Dengan Destructive

Fishing :

• Pengeboman banyak dilakukan di kawasan terumbu karang

dengan alasan:

Terdapat banyak ikan yang bernilai ekonomis tinggi

Arus relatif kecil, sehingga mudah untuk mengumpulkan

ikan hasil dari pengeboman

• Karakteristik Lokasi Pengeboman Ikan yaitu dilakukan di

daerah rataan terumbu karang (reef flate dan slope) \dan taka

(patch reef) sebesar 43 %, tubir (reef edge) sebesar 44 %,

perairan pantai 4 % dan laut lepas 9 %.

Industri Perikanan Nasional masih Terpusat di Jawa

31

Jumlah Total UPI : 61.603 unit

• Skala besar = 718 unit*

• Skala MKM = 60.885 unit**

Sumber:

*) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) 2015

**) BPS, 2015

Sebaran Industri Pengolahan Ikan tahun 2015

1,2%

98,8%

Omzet per tahun:

• UPI Skala Mikro s/d Rp. 300 juta

• UPI Skala Kecil Rp. 300 juta – Rp. 3 miliar

• UPI Skala Menengah Rp. 3 miliar – Rp. 50

miliar

• UPI Skala Usaha Besar > Rp. 50 miliar

Komposisi Unit Pengolahan Ikan (UPI) berdasarkan Omzet per Tahun:

KETERANGAN

Uint Pengolahan Ikan didominasi skala Mikro, Kecil, dan Menengah

Sebaran Cold Storage masih terkonsentrasi di Wilayah Barat

32Sumber: Dirjen PDSPKP, 2016

Lokasi Cold Storage Bantuan KKP & Swasta (2015)

Cold Storage KKP (2009-2015) Single Cold Storage KKP (2016) Cold Storage Swasta (importir)

Pembangunan cold storage terkendala pasokan listrik, jaringan air bersih & infrastruktur pendukung lainnya

151,769.12 145,256.77

653,043.32 636,213.24

WILAYAH SUMATERA

24,336.67 30,358.73

181,414.09 179,641.06

WILAYAH KALIMANTAN

668,120.66 695,278.35

2,571,177.52

2,784,618.56

WILAYAH JAWA

38,507.73 39,170.85

141,427.14 162,467.98

WILAYAH BALI & NUSA TENGGARA

175,553.54 161,849.08

354,878.60 364,968.14

WILAYAH SULAWESI

19,556.74 5,222.1142,127.08 45,188.47

WILAYAH MALUKU & PAPUA

WILAYAHVOLUME (TON) NILAI (USD 000) TREND 2015-2016*

2015 2016* 2015 2016* VOLUME (%) NILAI (%)

SUMATERA 151,769.12 145,256.77 653,043.32 636,213.24 -4.29 -2.58

JAWA 668,120.66 695,278.35 2,571,177.52 2,784,618.56 4.06 8.30

KALIMANTAN 24,336.67 30,358.73 181,414.09 179,641.06 24.74 -0.98

BALI & NUSA TENGGARA 38,507.73 39,170.85 141,427.14 162,467.98 1.72 14.88

MALUKU & PAPUA 19,556.74 5,222.11 42,127.08 45,188.47 -73.30 7.27

SULAWESI 175,553.54 161,849.08 354,878.60 364,968.14 -7.81 2.84

JUMLAH 1,077,844.47 1,077,135.89 3,944,067.75 4,173,097.44 -0.07 5.81

Sumber: BPS Diolah Ditjen PDS

* Data sementara

VOLUME 2015 (TON)

NILAI 2015 (USD RB)

VOLUME 2016 (TON)

NILAI 2016 (USD RB)

KETERANGAN:

Ekspor Hasil Perikanan Menurut Wilayah Provinsi Asal (2015-2016)

33

Hasil Tangkapan Ikan di Timur, namun Gateway Ekspor di Jawa

Program Sentra Kelautan & Perikanan Terpadu (SKPT)

34

Membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar, mendekatkan dengan gateway ekspor

Rencana Lokasi 12 SKPT di 2017 & Rute Tol Laut 2017

Lokasi 12 SKPT

Tahun 2017

1. Natuna

2. Saumlaki

3. Merauke

4. Mentawai

5. Nunukan

6. Talaud

7. Morotai

8. Biak Numfor

9. Mimika

10. Rote Ndao

11. Sumba Timur

12. Sabang

Sumber:

- Rute Tol Laut: Kementerian

Perhubungan, 2016

- SKTP 2017: KKP, 2016

Davao / CebuPalau

Cairns

Darwin Brisbane/Perth

1000 km

529 km

Hawaii

LOGISTIK IKANdigerakkan oleh “sirip ikan” dari pulau terluar

sebagai gateway ekspor hasil perikanan

Phuket

Christmas

Island

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

Di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar

2400 km

936 km800 km

7500 km

Malaysia

Hongkong

36

Pola Asal (Origin) dan Tujuan (Destination) Komoditas Perikanan Tangkap Nasional Belum Efisien

Disparitas Produksi

SUMATERA12%

JAWA

43%

BALI+NT11%

KALIMANTAN6%

SULAWESI22%

MALUKU+PAPUA6%

Disparitas Lokasi Industri Pengolahan

Biaya logistik tinggi Mutu ikan relatif rendah Disparitas harga > 100%

TANTANGAN EFISIENSI RANTAI PASOK IKAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id36

Sumber : Perusahaan Logistik (data diolah)

ANGKUT IKAN ANTAR PULAU (Rp.) *)

Bitung - Jakarta : 19 juta/kontainer

Makasar - Jakarta : 12 juta/kontainer

Kendari - Jakarta : 35 juta/kontainer

Kendari - Surabaya : 25 juta/kontainer

Luwuk - Jakarta : 36.5 juta/kontainer

Bau bau – Jakarta : 29,5 juta/kontainer

ANGKUT IKAN ANTAR NEGARA (Rp.) *)

Jakarta – China : 27,3 juta/kontainer

Jakarta – Bussan : 18,85 juta/kontainer

Jakarta – Singapura : 18,2 juta/kontainer

Jakarta – Haiphong : 27,95 juta/kontainer

Jakarta – Taiwan : 30 juta/kontainer

Antar pulau relatif lebih mahal dibanding antar negara

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id37

TANTANGAN EFISIENSI RANTAI PASOK IKAN: BIAYA LOGISTIK

SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL (SLIN)

SISTEM

LOGISTIK IKAN

NASIONAL

(SLIN)

sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk

perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi

mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan

distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk

meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem

produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas

harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

dalam negeri (Permen KP No 5 tahun 2014)

TUJUANSLIN

Meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi

dan pemasaran perikanan nasional1

Memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra

produksi hulu, produksi hilir dan pemasaran secara efisien2

Meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan,

bahan, alat produksi serta informasi dari hulu sampai

dengan hilir

3

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id38

.

KEBIJAKAN STRATEGIS KKP

“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional ”

Visi KKP

Kedaulatan(Sovereignty)

Keberlanjutan(Sustainabiltiy)

Kesejahteraan(Prosperity)

KEBIJAKAN STRATEGIS KKP

Tiga Pilar Misi KKP

Target Renstra: Pertumbuhan PDB Perikanan 12% di Tahun 2019

41

Misi KKP dalam mencapai visi Pemerintah “Laut Masa Depan Bangsa”

“LAUT ADALAH MASA

DEPAN BANGSA”

PSDKP :

Pengawasan

pengelolaan

sumberdaya kelautan

dan perikanan

BKIPM :

Perkarantinaan ikan,

pengendalian mutu,

keamanan hasil

perikanan, dan

keamanan hayati

ikan

DJPRL :

Pengelolaan ruang laut,

konservasi dan

keanekaragaman hayati

laut

DJPT & DJPB :

Keberlanjutan usaha

perikanan tangkap dan

budidaya

DJPDS :

Daya saing dan sistem

logistik hasil kelautan

dan perikanan

Pembagian Tugas

3 Pilar Misi KKPMISI

Kedaulatan(Sovereignty)

MISI

Keberlanjutan(Sustainabiltiy)

MISI

Kesejahteraan(Prosperity)

1

2

3

4

5

BRSDM KP:

Inovasi iptek, SDM dan

pemberdayaan

masyarakat

6

Presiden Joko Widodo, Pidato Kenegaraan 20 Oktober 2014

42

Latar Belakang Ilmiah Reformasi Kebijakan Perikanan (1/2)

Hasil Penelitian Badan Litbang KP dengan University of California Santa Barbara (UCSB)

Di bawah direktif Menteri Susi, kebijakan Indonesia untuk memberantas

IUUF dari kapal asing dan investasi untuk armada kapal skala-kecil dapat

mengurangi upaya penangkapan ikan sebesar 35% (data KKP) dan akan

meningkatkan tangkapan ikan dalam jangka panjang selama upaya

penangkapan dalam negeri dikelola dengan baik.

Penangkapan Skipjack tuna sampai 2035 (dibandingkan sekarang)

Tidak ada

kebijakan IUU

Kebijakan IUU, tidak ada

reformasi^

Kebijakan IUU,

dengan reformasi

Keberhasilan Kebijakan Melawan IUUF

^mengurangi open access & menerapkan pengendalian perizinan

Perhitungan independen menunjukkan pengurangan upaya penangkapan ikan di malam hari setelah moratorium, namun upaya penangkapan ini tergantikan meskipun ada perpanjangan

setelah 30 April 2015. Dihitung oleh tim UCSB/KKP berdasarkan data dari NOAA Joint Polar Satellite System (JPSS).

Perlunya Reformasi dan Investasi

Bila investasi dilakukan tanpa reformasi, akan

menyebabkan kerugian dalam jangka panjang dengan

mendukung overfishing

Reformasi perikanan tanpa investasi menyebabkan

kehilangan profit dalam jangka pendek, tapi menjaga

keuntungan jangka panjang karena pemulihan

biomassa ikan.

Reformasi dan Investasi, apabila dijalankan secara

bersamaan, akan mencegah kerugian jangka pendek

akibat pembatasan, dan memastikan sumberdaya ikan

membaik dalam jangka panjang.

Investasi tanpa reformasi

Reformasi tanpa investasi

Investasi dan reformasi

*Nilai apabila dibandingkan dengan tidak adanya investasi DAN tidak ada reformasi

43

Latar Belakang Ilmiah Reformasi Kebijakan Perikanan (2/2)

Hasil Penelitian Badan Litbang KP dengan University of California Santa Barbara (UCSB)

Proyeksi 2050: Bila kebijakan reformasi perikanan dilakukan

secara konsisten, dapat meningkatkan biomassa ikan 224%,

meningkatkan tangkapan 100%, dan keuntungan ekonomi

USD 3,7 milyar.

Dan bila dilakukan secara global, pada 2050, biomassa ikan

meningkat mencapai 619 juta metrik ton, tangkapan 16 juta

metrik ton, dan keuntungan perikanan USD 53 milyar.

Langkah Awal Diplomasi Melawan IUU Fishing

44

Pertemuan dengan Enam Duta Besar untuk Menjalin Komitmen bahwa IUUF adalah Musuh Bersama

Penenggelaman Kapal dimandatkan dalam UU Perikanan

45

Menciptakan Deterrent Effect agar tidak ada lagi IUUF di wilayah perairan Indonesia

Pasal 69 UU Perikanan

• Pasal 69 UU No. 31/2004 sebagaimana diubah

oleh UU No. 45/2009 tentang Perikanan

• Lingkup Kewenangan:

• Pasal 69 (3): Menghentikan, memeriksa,

membawa, dan menahan kapal yang

diduga atau patut diduga melakukan

pelanggaran di Wilayah Pengelolaan

Perikanan

• Pasal 69 (4): Berdasarkan bukti permulaan

yang cukup, dapat melakukan tindakan

khusus berupa pembakaran dan/atau kapal

perikanan berbendera asing.

• Bukti permulaan yang cukup adalah bukti

permulaan untuk menduga adanya tindak

pidana perikanan oleh kapal perikanan

berbendera asing, misal: tidak punya SIPI dan

SIKPI, dan/atau nyata-nyata menangkap

dan/atau mengangkut ikan di WPP Indonesia.

Penghentian Operasi Kapal Eks-Asing

46

Berdasarkan data analisis & evaluasi, 100% kapal eks-asing telah melakukan pelanggaran IUUF

Kepulauan Riau

(± 60 kapal)

Sulawesi Utara

(± 200 kapal)Papua Barat

(± 90 kapal)

Maluku

(± 240 kapal)

Bali

(± 150 kapal)

Papua

(± 140 kapal)

Australia2%

China33%Japan

9%

Korea1%

Panama1%

Philippine9% Taiwan

19%Thailand

25%

Other4%

Prosentase negara

asal kapal eks-asing di

Indonesia:

Asal Bendera Kapal Eks-Asing dan Wilayah Operasinya di Indonesia

Kapal-kapal Sino

Prioritas Perikanan Tangkap untuk Nelayan Indonesia

47

Membangun usaha perikanan tangkap berbasis kekuatan domestik (bukan kapal asing)

Skema Perizinan Usaha Perikanan Tangkap antar Waktu

Sebelumtahun 2000 2001-2005 2005-2010 2010-2014 > 2014

“Industrialisasi

Perikanan tangkap

Terpadu”

“Usaha

Perikanan tangkap

Terpadu”

Lisensi Charter

Kapal Asing

“Bilateral

Arrangement”

0% Modal

Asing untuk

Perikanan

Tangkap

Pengaturan kapal

ikan asing melalui

Bilateral

Arrangement.

Diberikan alokasi

kapal asing dari

Pemerintah China

(250.000 GT),

Filipina (150.000

GT) dan Thailand

(150.000 GT)

Menutup kebijakan

perizinan kapal ikan

asing dan memberikan

izin impor kapal eks

asing

Dukungan negara

sahabat terhadap

diratifikasinya

UNCLOS

1982 tentang

tambahan luas

wilayah 200 mil

ZEE Indonesia

Membuka

kesempatan

pengadaan kapal di

atas 300 GT dan

mewajibkan

perusahaan berbadan

hukum

Mengembalikan laut

Indonesia untuk

bangsa Indonesia;

Daftar Negatif

Investasi untuk

perikanan tangkap,

membuka

kesempatan 100%

modal asing untuk

industri pengolahan

Evaluasi Kapal Ikan Eks-Asing: 100% Melakukan Pelanggaran

48

Capaian Kebijakan PermenKP No. 56/2014 jo. PermenKP No. 10/2015

Grafik Kiri

Peta kepatuhan kapal

eks-asing di seluruh

Indonesia.

Grafik Bawah

Prosentase negara asal

kapal eks-asing di

Indonesia

Kepulauan Riau (± 60 kapal)

1. Posisi kapal tidak diketahui

(terindikasi kembali ke negara

asal)

2. Double flagging

3. VMS tidak aktif

4. Badan Hukum fiktif

Sulawesi Utara (± 200 kapal)

1. Mempekerjakan nakhoda dan

ABK asing (sekitar 20%)

2. Mark down GT kapal

3. VMS tidak aktif

Papua Barat (± 90 kapal)

1. Mempekerjakan nakhoda/ABK

asing (sekitar 80-90%)

2. VMS tidak aktif

3. Double flagging

4. Posisi kapal tidak diketahui

(terindikasi kembali ke negara asal)

Maluku (± 240 kapal)

1. Mempekerjakan nakhoda/ABK asing (sekitar

95%)

2. Double flagging

3. VMS tidak aktif

4. Posisi kapal tidak diketahui (terindikasi kembali

ke negara asal)5. BBM ilegal

6. Perdagangan manusia dan kerja paksa

Bali (± 150 kapal)

1. Mempekerjakan

fishing master/

engineer asing

(sekitar 5-10%)

2. Mark down GT kapal

3. VMS tidak aktif

Papua (± 140 kapal)

1. Mempekerjakan nakhoda/ABK

asing (sekitar 80-90%)

2. Double flagging

3. VMS tidak aktif

4. BBM ilegal

5. Penangkapan spesies ikan dilindungi & terancam punah

6. Ekspor ilegal spesies terancam

punah keluar Indonesia

7. Impor barang ilegal ke Indonesia

8. Kerja paksa (indikasi)

Australia2%

China33%Japan

9%

Korea1%

Panama1%

Philippine9% Taiwan

19%Thailand

25%

Other4%

49

Penegakan Satu Atap dibutuhkan untuk Menangani Kejahatan di Laut

Banyak modus IUUF dan tindak pidana terkait lainnya yang menggunakan kapal ikan

1. Pemalsuan dokumen

pendaftaran kapal

2. Double registered &

double flagging

3. Modifikasi kapal

secara ilegal (mark

down, mengubah call

sign, mesin)

1. Menangkap ikan tanpa izin atau

dokumen pelayaran (SLO & SPB)

2. Menggunakan nakhoda dan ABK asing

3. Tidak mengaktifkan transmitter

pemantauan kapal (VMS & AIS)

4. Transshipment ilegal

5. Pelanggaran jalur penangkapan ikan

6. Penggunaan alat tangkap terlarang

1. Tidak mendaratkan

ikan di pelabuhan yang

ditetapkan dalam izin

2. Tidak memiliki/bermitra

dengan Unit

Pengolahan Ikan

3. Pemalsuan data

logbook

Before fishing While fishing After fishing

1. Transaksi minyak ilegal

2. Tindak pidana imigrasi

3. Tindak pidana kepabeanan

(penyelundupan lartas, naroba,

spesies dilindungi)

4. Tindak pidana pencucian uang

5. Tindak pidana pajak

6. Tindak pidana korupsi

7. Pelanggaran serius HAM

8. Transaksi Narkoba

9. Tindak pidana

ketenagakerjaan

Tindak Pidana Lain Terkait Perikanan

50

.

Kapal Nelayan Tradisional (<5 GT) MV Viking (1.299 GT)

VS

51

.

Antrian BBM untuk Nelayan Transshipment di Tengah Laut

VS

52

MV Viking

Monumen illegal fishing di Pangandaran setelah MV Viking dikandaskan

Kapal Hua Li 8

53

Kapal dan Alat Tangkap Siver Sea 2

54

Kapal Hai FA

55

Pelarangan Trawl & Pemberlakuan Ukuran Minimum

56

Permen KP 01/2015 & Permen KP 02/2015 sebagaimana direvisi Permen KP 56/2016 dan Permen KP 71/2016

Fakta yang terjadi:

1. Jaring akan mengerucut, jika kapal digerakkan untuk

menahan jaring (sama seperti trawl)

2. Rata2 kedalaman laut jawa 60-100 m, maka jaring

mulai terangkat jika sisa tali selambar mendekati 2x

kedalaman sekitar 200m

3. Pada kapal yg menggunakan > 3000m, maka akan

terjadi swap area sepanjang 1300m

4. Banyak ikan kecil yang akan kena, tidak sustainable

Panjang Tali

Selambar

Dia-

meterLuas

Lingkaran

1,000 m 320 8 Ha

3,000 m 960 72 Ha

6,000 m 1920 289 Ha

P

P

Lokasi Target Ikan By-Catch

Brondong

(IPB, 2009)

51% 49%

9 spesies 16 spesies

Tegal

(UNDIP, 2008)

46% 54%

21 spesies

(dominan Petek)

SURIMI TEPUNG IKAN

Ilustrasi Operasi Cantrang

Komoditas Ukuran Karapas Ukuran

Berat

Lobster

(Panulirus

spp.)

> 8 cm > 200 gram

Kepiting

(Scylla spp)> 15 cm > 200 gram

Rajungan

(Portunus

spp.)

> 10 cm > 60 gram

Pembatasan Ukuran Lobster, Kepiting, Rajungan

Open season untuk kepiting

bertelur: 15 Des-5 Feb

Closed season untuk kepiting

Bertelur: 6 Feb-14 Des

Penggagalan penyelundupan bibit lobster di Tanjung Priok

57.

Pengaturan Cantrang sudah Dilakukan Sejak LamaKajian kebijakan pelarangan cantrang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan melalui proses pembentukan

peraturan perundang-undangan yang teruji

1980 1997 2010 2011-2014 > 2015

Permen KP No. 2/2011

jo. No. 08/2011 jo. No.

18/2013 jo. No. 42/2014

Keputusan

Menteri KP No.

06/2010

Keputusan

Presiden

No. 39/1980

Keputusan Dirjen

Perikanan No.

IK.340/DJ.10106/97

Permen KP No.

02/2015 & Permen

KP No. 71/2016

Alat tangkap cantrang,

arad, otok, dan garuk

kerang dikecualikan

sebagai jaring trawl,

diperbolehkan untuk

nelayan kecil dengan

ukuran kapal maksimal

5 GT, mesin maksimal

15 PK.

Mesh size >1 inchi,

tanpa otter board,

bobbin, rantai pengejut

Dalam perkembangan

fakta lapangan banyak

alat tangkap yang

dimodifikasi, sehingga

alat penangkapan ikan

(API) harus mengacu

kepada salah satu

kelompok jenis API.

Kelompok API Pukat

Tarik adalah Dogol,

Scottish Seine, Pair

Seines, Payang,

Cantrang, dan

Lampara Dasar

Penghapusan jaring

trawl untuk

mendorong

peningkatan produksi

yang dihasilkan

nelayan tradisional

dan untuk

menghindarkan

ketegangan sosial

Pengaturan tentang jalur

penangkapan ikan dan

penempatan alat

penangkapan ikan serta

alat bantunya di WPP-NRI

Operasi cantrang diatur

ukuran mata jaring kantong

> 2 inch atau 50,8 mm dan

beroperasi di atas 4 mill

pada Jalur II dan III dengan

ukuran kapal maksimal <

30 GT.

API cantrang dilarang

dioperasikan di

seluruh WPP-NRI

Masa tenggang untuk

pengalihan ke alat

tangkap lainnya

diberikan sampai Juli

2017

Kronologis Peraturan tentang Cantrang

58.

Sosialisasi Kebijakan Pelarangan Cantrang sudah Dilakukan dari Dulu

2009

2013

2014

2015

2016

2017

24 April 2009: dialog Dirjen PT dengan Perwakilan Nelayan Kabupaten Rembang,

Pati, Batang, dan Kota Tegal.

• Tidak memberikan izin cantrang bagi kapal di atas 30 GT

• Daftar ulang bagi kapal ukuran di atas 30 GT yang izin usahanya

menggunakan alat tangkap selain cantrang tetapi operasinya memakai

cantrang

• Izin penggunaan alat tangkap cantrang kapal ukuran di bawah 30 GT

diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing

• 27 Desember 2013: LHP BPK RI Nomor 44/LHP/XVII/12/2013,

diketahui bahwa Kepala Dinas KP Provinsi Jawa Tengah melalui

surat No. 523.4/1037 tanggal 16 Agustus 2005 menyatakan bahwa

penerbitan izin penangkapan ikan menggunakan cantrang

dihentikan per tanggal 1 September 2005 karena merusak

lingkungan di dasar laut

• 24 Februari 2015: Pertemuan Dirjen PT dengan DKP Jatim, Jateng, Jabar,

dan Banten

• 27 Februari 2015: Demonstrasi dan dialog dengan Nelayan

• 6 Maret 2015: Dialog MKP dengan Nelayan Rembang dan Pati di GMB I, KKP

• 18 Maret 2015: Dialog Dirjen PT, Gubernur dengan Perwakilan Nelayan di

Pendopo Gubernur Jateng

• 6 April 2015: Dialog MKP dengan Nelayan Cantrang bersama Presiden di

Istana Negara

• 17 April 2015: Rapat Koordinasi dipimpin Gubernur Jawa Tengah di Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; Di Jakarta, MKP bertemu

dengan perwakilan nelayan di Ombudsman

• 3 Juli 2015: Keputusan Ombudsman Penundaan Cantrang

• 31 Maret 2016: Dialog

Dirjen PT, Gubernur dan

Nelayan pada Musrenbang

Jateng di Blora

• 6 April 2016: Demonstrasi

dan dialog dengan Nelayan • 4 Januari 2017: Dialog Gubernur, Plt Dirjen PT dengan Nelayan di

PPP Klidang Lor

• 31 Maret 2017: Dialog Dirjen PT di PPN Brondong-Lamongan-Jawa

Timur dihadiri Wakil Ketua Komisi dan anggota Komisi IV DPR RI

59…

Apabila Cantrang Dilanjutkan, Nelayan akan MerugiHasil cantrang banyak ikan rucah dengan nilai jual rendah, sehingga nelayan tidak mendapatkan keuntungan.

Apabila mengubah ke hasil tangkapan lainnya maka harga jual tinggi lebih memungkinkan

Fakta yang terjadi:

1. Jaring akan mengerucut, jika kapal digerakkan untuk

menahan jaring (sama seperti trawl)

2. Rata-rata kedalaman Laut Jawa 60-100 m, maka

jaring mulai terangkat jika sisa tali selambar

mendekati 2x kedalaman sekitar 200m

3. Pada kapal yg menggunakan > 3000m, maka akan

terjadi swap area sepanjang 1300m

4. Banyak ikan kecil yang akan kena, tidak sustainable

Panjang Tali

Selambar

Dia-

meterLuas

Lingkaran

1,000 m 320 8 Ha

3,000 m 960 72 Ha

6,000 m 1920 289 Ha

Lokasi Target Ikan By-Catch

Brondong

(IPB, 2009)

51% 49%

9 spesies 16 spesies

Tegal

(UNDIP, 2008)

46% 54%

21 spesies

(dominan Petek)

SURIMI TEPUNG IKAN

By-Catch dalam Operasi Cantrang

105.23

110.85

106.15

120.33

Jawa Tengah Sulawesi Tenggara

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Jateng vs Sultra

November 2014 – Maret 2017 (BPS)

1. Secara rata-rata, nelayan Sultra adalah nelayan

yang pendapatannya tertinggi di Indonesia (melalui

indikator NTN).

2. Nelayan di Sultra banyak memakai pancing dan alat

tangkap lainnya dengan hasil tangkapan harga jual

ikan yang relatif lebih tinggi dibandingkan harga jual

ikan di Jateng.

3. Wilayah Jawa khususnya WPP 712 sudah

overfishing sehingga bila dipaksakan tidak akan ada

ikan lain yang bisa ditangkap, nelayan akan merugi

Konflik Horizontal Cantrang dengan Nelayan Lainnya (1/2)

60

Pada masa diperbolehkan cantrang, banyak pelanggaran operasi jalur (4 mil-12 mil) dan wilayah

penangkapan sehingga timbul konflik dengan nelayan lainnya yang mayoritas tidak memakai cantrang

.Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2014

11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)

572

571711

712 713

573

714718

717

716

715

Keterangan:

WPP Cantrang yang

diperbolehkan

Permen KP 02/2011

Komposisi Alat Penangkapan Ikan

12 Juli 1995 - Probolinggo

Nelayan asal Kalibuntu, Kraksan terlibat

bentrok dengan nelayan Pulau Gili

Ketapang yang disebabkan

penggunaan alat tangkap mini

trawl/cantrang untuk menangkap ikan.

1995 - Pasuruan

Bentrokan terjadi antara nelayan

Kecamatan Lekok dengan nelayan

Kisik, Kalirejo Kecamatan Kraton

dengan kasus mini trawl/cantrang.

1995 – Lamongan

Ratusan nelayan Paciran

menghancurkan fasilitas publik,

seperti kantor Camat, Mapolsek,

dan Makoramil karena

menganggap Pemkab Lamongan

tidak segera mengatasi nelayan

yang menggunakan alat tangkap

mini trawl yang telah berlangsung

lama

Populasi nelayan yang

menggunakan alat tangkap

cantrang hanyalah minoritas

(2%) dibandingkan alat tangkap

lainnya

Mayoritas nelayan di Indonesia

menggunakan pancing/hook and

line (39%), jaring insang/gill net

(29%)

572

571711

712 713

573

714718

717

716

715

Konflik Horizontal Cantrang dengan Nelayan Lainnya (2/2)

61

Pada masa diperbolehkan cantrang, banyak pelanggaran operasi jalur (4 mil-12 mil) dan wilayah

penangkapan sehingga timbul konflik dengan nelayan lainnya yang mayoritas tidak memakai cantrang

Sumber:

1) http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/05/lxbz5n-konflik-trawl-ancam-30-ribu-nelayan-di-asahan

2) http://satwaspontianak.psdkp.kkp.go.id/index.php/berita/detil/590

3) http://regional.kompas.com/read/2014/07/10/16573951/Nelayan.Cilincing.Kalibaru.Pergoki.Pukat.Harimau.Beroperasi

4) Surehman Banon Atmaja, Duto Nugroho. 2012. Distribusi Spasial Upaya Penangkapan Kapal Cantrang Dan Permasalahannya Di Laut Jawa

.Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol 18, No 4 (2012)

5) M. Azzam Manan. 2010. Nelayan Desa Bendar: Strategi Dalam Mengatasi Kendala Usaha Perikanan Tangkap. Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 12, No 2 (2010)

11 Wilayah Pengelolaan Perikaan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)

18 Desember 2011 – Bagan Asahan

Pembakaran terhadap 5 unit kapal

pukat tarik gandeng dua dan 1 unit

kapal pukat tarik gandeng dua di

Perairan Asahan ± 7 mil dari Panton

Utara Bagan Asahan

6 Januari 2012 – Tanjung Balai Asahan(1)

Maraknya penggunaan trawl mengakibatan

30 ribu nelayan lokal merugi sebab hasil

tangkapannya berkurang.

Laut Jawa(4)

Permasalahan alat tangkap cantrang muncul setelah

kapal pukat cincin banyak yang beralih menggunakan

cantrang dan bobot kapal dimanipulasi. Distribusi

spasial upaya penangkapan perikanan cantrang telah

menyebar di hampir seluruh Laut Jawa,

terkonsentrasi di Selatan Belitung dan Selatan

Kalimantan sampai Selat Makassar.

28 Desember 2012

– Nagan Raya(2)

Melanggar hukum

adat laot, tiga kapal

trawl dibakar

10 Juli 2014 – Cilincing(3)

Ratusan nelayan Cilincing

dan Kalibaru, mengeluhkan

keberadaan kapal pukat

harimau (trawl) yang masih

beroperasi di perairan

Jakarta

2006 – Kalimantan Timur5)

Kapal Cantrang nelayan Bendar

dibakar di perairan Kalimantan

Timur karena nelayan setempat

menuduh pendaratan hasil

tangkapan kapal tersebut di

pelabuhan perikanan setempat

telah merusak harga pasaran

ikan. Akibatnya, pemilik kapal

mengalami kerugian yang

sangat besar, mencapai hampir

1 miliar rupiah, termasuk nilai

ikan hasil tangkapan.

Operasi Cantrang Markdown juga Merugikan Keuangan Negara

62

Selain merusak ekosistem karena operasinya yang seperti trawl, banyak pemilik cantrang yang tidak membayar

PNBP sebenarnya dan mendapatkan jatah BBM bersubsidi yang seharusnya untuk nelayan kecil

Kerugian Negara Akibat Pengecilan Ukuran Kapal Sebenarnya (Markdown)

1. Izin daerah kapal cantrang dengan ukuran <30 GT,

namun di lapangan rata-rata >85 GT. Pelarangan

cantrang karena Permen KP 2/2015 baru efektif

berlaku Juli 2017, namun dari 2015 banyak yang

tidak beroperasi karena adanya pengukuran ulang

yang harus beralih izin menjadi izin pusat (>30 GT).

2. Hasil tangkapan cantrang tidak selektif

menyebabkan deplesi stok atau pengurangan

stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan

semakin berkurang.

*) Asumsi yang markdown kapal >20 GT sebanyak 7.679 armada dari 10.520 armada,

2015. Kajian dari BRSDM KKP.

3. Kerugian akibat losses 18-40% hasil tangkapan

trawl dan cantrang yang bernilai ekonomis dan dapat

dikonsumsi, 60-82% adalah tangkapan sampingan

(bycatch) atau tidak dimanfaatkan (discard),

sehingga sebagian besar hasil tangkapan tersebut

dibuang ke laut dalam keadaan mati.

4. Biota yang dibuang akan mengacaukan data

perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil

produksi perikanan.

5. Pengoperasian cantrang yang mengeruk dasar

perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu

karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut.

Kerugian Negara akibat

Cantrang Markdown2015 2016

• Kehilangan PNBP

• Penyalahgunaan

Subsidi BBM

• Deplesi Sumber Daya

Ikan

328,41 M

280,09 M

9,83 T

550,70 M

351,04 M

12,27 T

Total 10,44 T 13,17 T

63.

Jalur Sebaran Keberadaan Benih Lobster

Peta Sebaran Benih Lopster di Seluruh Wilayah RI.

Sumber: http://lautkukehidupanku.blogspot.co.id/2014/10/jalur-penyebaran-benih-lobster.html

Target Penyelundupan Benih Lobster adalah ke Vietnam

64

…

Sumber: BKIPM KKP, 2017

Peta Lokasi Penangkapan dan Pengeluaran Benih Lobster di Indonesia

Titik Penangkapan Benur Lobster:

1. Muko-Muko, Bengkulu

2. Pantai Bengkunat, Pantai Senging, Pantai Setia&

Labuan Juku,Lampung

3. Pantai Binuageun,Lebak Banten

4. Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat

5. Pantai Barat Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat

6. Pantai Puger, Jember, Jawa Timur

7. Perairan Pacitan, Jawa Timur

8. Perairan Trenggalek, Tulung Agung Jawa Timur

9. Pantai Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur

10. Pantai Pancer, Banyuwangi, Jawa Timur

11. Teluk Awang, Teluk Ekas, Pantai Selong Belanak,

Pantai Mawun, Pantai Kuta, Tanjung Aan di

Lombok, NTB

12. Pantai Hu’u, Pantai Ria Teluk Cempi di Dompu,

Sumbawa

13. Pantai Moramo, Konawe Selatan, Sulawesi

Tenggara

Vietnam

Singapore

1

2

3

45 6 87 109

11

12

13Jakarta

SurabayaSemarang

Bandung

Medan

Jalur Udara Penerbangan Internasional :

Jalur Udara Penerbangan Domestik :

Jalur Darat/Laut :

Lampung

BaliDIY

Batam

Surat Edaran Menteri Kelautan & Perikanan, 7 November 2014

65

Pembebasan PHP bagi Kapal Ikan < 10 GT dan Penghentian Alat Tangkap yang Merusak Lingkungan

Prioritas Pengeluaran APBN untuk Stakeholder KKP

66

Reforming anggaran dan efisiensi agar bantuan ke masyarakat tepat guna & tepat sasaran

1

Bantuan Nelayan

Bantuan Pembudidaya Ikan

2

Bantuan Pengolahan & Pemasaran

3

Bantuan Petambak Garam

4

Penyuluhan kepada 157.341 kelompok

& Pelatihan kepada 51.572 orang5

Asuransi Nelayan untuk 664.746 orang,

926 unit kapal nelayan, 6.853 unit alat

tangkap termasuk penggantian Cantrang

392 paket pakan mandiri, 297,34 juta

bantuan benih, 2.915 unit bantuan sarpras

budidaya (bioflok, KJA, Minapadi)

67 unit Cold Storage, 15 unit Integrated

Cold storage, 243 unit Ice Flake Machine

939,7 ha geoisolator, 12 unit gudang

garam, bantuan usaha garam rakyat

(perbaikan tanggul, peralatan tambak

garam, kendaraan roda 3) di 21 Kabupaten

Pemberantasan IUU Fishing

Pengelolaan sumber daya ikan

& laut yang berkelanjutan

Peningkatan kesejahteraan

stakeholder KKP

A

B

C

PROGRAM UNGGULAN

.

DAMPAK DAN PELUANG

Kajian Komnas Kajiskan: Stock Ikan Meningkat

68

.

6.19 6.4 6.41 6.52

7.31

9.93

12,54**

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

1997 1999 2001 2011 2013 2015 2016

Angka Potensi Sumber Daya Ikan (MSY) di Indonesia (juta ton/tahun)

Sumber : Komnas Kajiskan, 2017

Konsumsi Ikan Terus Meningkat

69

.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

29.0830.48

32.2533.89

35.21

38.14

41.11

43.94

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tahun - Year

Konsumsi Ikan Per Tahun (Kg/Kap/Tahun) 2009-2016

70

Cakalang melimpah di Pesisir Kaimana

71

...

72

Harian Kompas, Rabu, 18 Oktober 2017

Ekspor Maluku: Fresh Tuna Meningkat PesatNelayan pancing tidak perlu melaut jauh untuk mendapatkan ikan tuna

Ekspor Sulut: Frozen/Fresh Tuna Memberikan Nilai Lebih Tinggi

73

Produk kaleng membutuhkan bahan baku banyak namun nilai yang dihasilkan tidak sebanding produk fresh-frozen

Sumber: BKIPM Manado

Data Sampai Juli 2017

Volume Ekspor Tuna, Tongkol, Cakalang

Asal Sulawesi Utara Jan-Juli 2016 & 2017 (ton)

Nilai & Volume Ekspor Berdasarkan Tujuan

Jan-Juli 2017 (5 Besar)

Nilai & Volume Ekspor Berdasarkan Komoditi

Jan-Juli 2017 (5 Besar)

Komoditas Nilai (US$) Vol (ton)

Canned Fish 29.073.227,87 7.700

Frozen Tuna 19.698.348,61 2.118

Dried Smoked Fish 7.556.786,88 912

Fresh Tuna 5.013.636,01 437

Pre-Cooked Fish 3.180.000,00 794

Tujuan Nilai (US$) Vol (ton)

USA 20.826.199,61 3.610

Saudi Arabia 9.227.490,68 2.305

Japan 12.701.741,07 1.586

United Kingdom 3.179.522,81 762

Thailand 3.182.281,37 7290 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Tuna

Tongkol

Cakalang

Jan-Jul 2017 Jan-Jul 2016

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Tuna

Tongkol

Cakalang

Jan-Jul 2017 Jan-Jul 2016

Nilai Ekspor Tuna, Tongkol, Cakalang

Asal Sulawesi Utara Jan-Juli 2016 & 2017 (USD ribu)

Vietnam Mengalami Penurunan Ekspor Seafood Drastis di 2016

74

Produk udang beku (Kode HS 030617) dan produk lobster Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp (Kode HS

030621) adalah yang paling kena dampak penurunan ekspor

Kode HS 030617: Frozen shrimps and prawns, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps and prawns in ...

Kode HS 030621: Rock lobster and other sea crawfish "Palinurus spp., Panulirus spp. and Jasus spp.", even smoked, ...

Sumber: International Trade Center, 2017

Balance in Value, Seafood Products in Vietnam 2012-2016 (USD Thousand)

-1000000

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2012 2013 2014 2015 2016

'030627 '030624 '030613 '030615 '030623 '030625 '030626 '030619

'030629 '030611 '030612 '030622 '030616 '030614 '030621 '030617

Frozen

shrimps &

prawns

Rock

lobster &

other sea

crawifsh

Indonesia Net Exportir Seafood ke-6 di Dunia

75

Thailand dari peringkat ke-1 di 2001 menjadi ke-7 di bawah Indonesia di tahun 2016

Sumber: International Trade Center, 2017

10 Net Eksportir Seafood Dunia (USD Ribu)

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

China Norway India Chile Ecuador

Indonesia Thailand Canada Morocco Iceland

PNBP SDA Perikanan Mencapai Rekor Tertinggi di 2016

Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia

Seiring dengan pembenahan aturan dan penegakan hukum, pendapatan negara meningkat

Sumber: Realisasi PNBP s.d Mei 2017 dari SIMPONI Kementerian Keuangan

REALISASI, 2012, 215.48

REALISASI, 2013, 227.56 REALISASI, 2014,

214.44

REALISASI, 2015, 77.47

REALISASI, 2016, 357.88

REALISASI, 2017*, 135.79

TAHUN TARGET

(Rp. Miliar)

REALISASI

(Rp. Miliar)%

2012 150,00 215,48 143,66

2013 250,00 227,56 91,02

2014 250,00 214,44 85,78

2015 578,79 77,47 13,39

2016 693,00 357,88 51,64

2017* 950,00 135,79 14,29

Pendapatan Perikanan Tahun 2012-2017* (Rp. Miliar)

PNBP KKP: Rekor Pencapaian Tertinggi di Tahun 2016Seiring dengan pembenahan aturan dan penegakan hukum, pendapatan negara meningkat

Sumber: Realisasi PNBP per 17 Januari 2017 dari SIMPONI Kementerian Keuangan

2011 2012 2013 2014 2015 2016 *)

Pendapatan Perikanan 183,423,043,800 215,489,127,500 227,561,090,600 214,445,203,505 77,476,601,001 362,147,217,986

Pendapatan Penjualan Lainnya 1,995,039,871 1,798,467,281 1,882,441,170 2,307,462,106 2,478,717,841 4,781,815,534

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 2,055,272,760 3,288,906,677 3,307,590,826 2,703,901,842 2,876,897,041 1,321,747,333

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan danTeknologi

1,438,504,948 1,146,028,700 1,252,595,169 1,893,832,200 2,058,168,840 1,925,857,171

Pendapatan Sensor, Karantina, Pengawasan, Pemeriksaan 15,829,188,181 17,347,047,992 16,522,448,194 15,621,831,795 20,023,560,608 52,862,486,694

Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian 7,980,159,484 2,514,543,511 2,927,716,769 3,501,634,611 3,545,194,680 6,824,482,487

Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan 8,221,091,042 13,705,579,734 14,636,930,320 16,793,969,042 17,768,793,390 16,304,124,080

Pendapatan Jasa Lainya 145,834,952 20,272,792,614 19,527,544,832 9,198,530,340 9,916,447,604 15,522,573,459

Pendapatan Uang Pendidikan 2,253,625,408 828,582,000 882,916,000 934,812,250 957,100,000 1,288,228,435

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Rp

. Mili

ar

Rp. 462.227.824.744,-Total PNBP Perikanan 2016

Pajak Sektor Perikanan MeningkatSeiring dengan pembenahan aturan dan penegakan hukum, pendapatan negara meningkat

172.6 210.6 216.7

137.5

271.5

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016

Pertumbuhan Penerimaan PPhSektor Perikanan (Rp. Milyar) 2014-2016*

Semester I Semester II

77489559

14780

4852

8699

0

5000

10000

15000

20000

2014 2015 2016

Pertumbuhan Jumlah Pembayar PPhSektor Perikanan 2014-2016*

Semester I Semester II

• Pada tahun 2015 terjadi peningkatan penerimaan

Pajak Penghasilan (PPh) sektor perikanan sebesar

55.46% dari semula 310.1 miliar menjadi 482.1

miliar.

• Pada semester I tahun 2016, terjadi peningkatan

penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor

perikanan sebesar 3% atau 6.1 miliar dari semula

210.6 miliar menjadi 216.7 miliar .

• Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah

pembayar Pajak Penghasilan (PPh) sektor perikanan

sebesar 45% dari semula 12.600 WP menjadi 18.258

WP.

• Pada semester I Tahun 2016 terjadi peningkatan

jumlah pembayar Pajak Penghasilan (PPh) sektor

perikanan sebesar 54.6% di dibandingkan periode

yang sama di tahun 2015.

Sumber: KKP, 2016; Direktorat Jenderal Pajak, 2016

Tax Amnesty Pemilik Kapal Perikanan

Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia

Uang tebusan Tax Amnesty per 1 Desember 2016: Rp. 342,95 M dan potensi peningkatan masih besar

Pengawasan atas pemenuhan

kewajiban perpajakan WP

Sektor Perikanan, dilakukan

antara lain melalui koordinasi

Satgas 115 dan proses Due

Diligence Perizinan KKP dengan

DJP Kemenkeu

72%

28%

Belum TA Sudah TA

Total: 3.315 Wajib Pajak

(9.459 Kapal)

Tax Amnesty

• 643 Wajib Pajak

(2.979 kapal)

• Deklarasi asset Rp. 17 T

• Uang tebusan Rp. 342,95 M

Potensi Pemasukan Negara

dari Tax Amnesty

• 2672 Wajib Pajak

(6.480 kapal)

• Unreported Catch

• Pemilik kapal di daerah

(Izin <30 GT)

Sumber: KKP, 2016; Direktorat Jenderal Pajak, 2016

Kesejahteraan Nelayan terus Meningkat

80

Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) mengalami peningkatan paling signifikan dibandingkan indikator lainnya

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan Nilai Tukar Sektor Perikanan 2014-2017 Menurut Bulan

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016:

Peluang Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan

81

Pemerintah berupaya menjaring para investor domestik maupun asing melalui beragam insentif dan

kemudahan bagi investasi berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja besar

KATEGORI USAHA

TERBUKA

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

DICADANGKAN

Bagi investasi asing 100% tanpa ketentuan khusus

Cold Storage

Persyaratan dicadangkan untuk UMKMK

Pemindangan Ikan

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

KEMITRAAN

Persyaratan bermitra dengan UMKMK

Pembenihan dan pembesaran ikan

Pengeringan, pengasapan, fermentasi & surimi

Pemasaran, distribusi & ekspor

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

TERTENTU

Persyaratan tertentu seperti lokasi, besaran modal & rekomendasi lembaga terkait

Penggalian pasir laut (modal domestik 100%)

Perikanan tangkap (modal domestik 100% dan izin khusus KKP)

Budidaya koral hias (rekomendasi KLHK)

TERTUTUP

Dilarang melakuka usaha berbentuk apapun, baik investor domestik maupun asing

Penangkapan ikan tercantum

dalam CITES

Pemanfaatan koral alam

Pengangkatan muatan

kapal tenggelam

82

Rumput Laut adalah Komoditas Dominan dari BudidayaProduksi rumput laut sebesar 11 juta ton (2015) mencakup 72% dari total hasil produksi budidaya

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

2011 2012 2013 2014 2015 *)

Volume Produksi Perikanan Budidaya Nasional2011-2015 (ton)

Rumput Laut Ikan Udang Kekerangan

83

Sementara Budidaya Ikan didominasi Nila, Lele, dan BandengProduksi Kerapu yang tercatat masih minim apabila dibandingkan komoditas budidaya ikan lainnya

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2011 2012 2013 2014 2015 *)

Volume Produksi Budidaya Ikan, Udang, Kekerangan 2011-2015 (ton)

Ikan Udang Kekerangan

Nila29%

Patin9%

Lele20%

Mas13%

Gurame3%

Kakap0%

Kerapu0%

Bandeng18%

Bawal Bintang

0%

Tawes1%

Nilem1%

Toman1%

Gabus0%

Lainnya5%

Komposisi Produksi Budidaya Ikan di Tahun 2015

Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, 2016 Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, 2016

84

Produksi Budidaya Kerapu Paling Besar di Sumatera & MalukuTiga Provinsi Produsen Budidaya Kerapu di Indonesia mencakup 67% produksi budidaya kerapu nasional

2011 2012 2013 2014 2015

MALUKU - PAPUA 669 1,324 1,956 1,490 4,509

SULAWESI 913 769 759 750 648

KALIMANTAN 140 170 194 1,506 506

BALI-NUSATENGGARA 394 544 725 719 802

J A W A 488 878 1,046 791 1,148

SUMATERA 7,975 8,266 8,784 8,089 7,336

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Vo

lum

e P

rod

uksi(t

on

)

Volume Produksi Budidaya Kerapu Per Wilayah (ton)

PropinsiVolume Produksi

(ton)

Maluku 4,145

Sumatera Utara 3,369

Kepulauan Riau 2,551

Top 3 Provinsi Produsen

Budidaya Kerapu (2015)

Kategori Nominal

Volume Produksi 14,949 ton

Nilai Produksi Rp. 1,37 Triliun

Produksi Budidaya Kerapu (2015)

67%Produksi Budidaya Kerapu Nasional

85

Ekspor Ikan Kerapu Hidup mempunyai Nilai Jual yang TinggiData Ekspor Kerapu tidak dipisahkan antara kerapu budidaya atau kerapu tangkap

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

2012 2013 2014 2015

Volume Ekspor KerapuTahun 2012-2015 (ton)

SEGAR ATAU DINGIN/FRESH OR CHILLED

HIDUP/LIVE

BEKU/FROZEN

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

2012 2013 2014 2015

Nilai Ekspor KerapuTahun 2012-2015 (US$)

SEGAR ATAU DINGIN/FRESH OR CHILLED

HIDUP/LIVE

BEKU/FROZEN

TujuanVolume

Ekspor (ton)

Nilai Ekspor

(US$)

Hong Kong 2,686 22,848,195

Malaysia 466 577,818

Singapura 242 968,164

Top 3 Tujuan Ekspor

Kerapu Hidup (2015)

96%Market share ekspor kerapu hidup

.