PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI BMT ESQ MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012 Skripsi Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah Oleh: BURHANI ASH-SHIDDIQI NIM. 107046101892 KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014 M / 1435 H
97
Embed
PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25091/1/BURHANI... · UNDANG NO. 17 TAHUN 2012. Skripsi . Diajukan untuk memenuhi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI BMT ESQ
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012
Skripsi
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Ekonomi Syariah
Oleh:
BURHANI ASH-SHIDDIQI
NIM. 107046101892
KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2014 M / 1435 H
PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI BMT ESQ
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2014
Skripsi
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Ekonomi Syariah
Oleh:
BURHANI ASH-SHIDDIQI
NIM. 107046101892
Di bawah bimbingan:
Pembimbing
Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM, MA
NIP. 195406181981031005
KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2014 M / 1435 H
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul “Pengelolaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha di BMT ESQ
Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012”, telah diujikan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada
tanggal 16 April 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Muamalat
(Ekonomi Islam).
Tangerang Selatan, 16 April 2014
Dekan,
Dr. Phil. JM Muslimin, MA
NIP. 196808121999031014
Ketua : Dr. Euis Amalia, M.Ag
NIP. 197107011998032002
(…………………………)
Sekretaris : Mu’min Rauf, MA
NIP. 197004161997031004
(…………………………)
Pembimbing : Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM, MA
NIP. 195406181981031005
(…………………………)
Penguji I : Dr. Euis Amalia, M.Ag
NIP. 197107011998032002
(…………………………)
Penguji II : Muh. Fudhail Rahman, Lc, MA
NIP. 1975081020091210011
(…………………………)
ABSTRAK
Nama lengkap penulis ialah Burhani Ash-shiddiqi dengan nomor induk
mahasiswa 107046101892. Skripsi ini diberi judul “Pengelolaan dan Pembagian Sisa
Hasil Usaha di BMT ESQ Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012”. Sebagai
salah satu syarat untuk dapat lulus dari Konsentrasi Perbankan Syari’ah, Program
Studi Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan di tahun 2014. Skripsi ini memiliki tebal x +
83 halaman + 2 lampiran.
Telah sekitar dua tahun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 diberlakukan.
Seharusnya seluruh Koperasi termasuk KJKS sudah memahami sehingga bisa
melaksanakan peraturan di dalamnya. Berjalannya kegiatan usaha di KJKS ini sesuai
dengan peraturan tentunya sangat diharapkan agar aktifitas menjadi tertib. Maka dari
itu, perlu untuk ditelaah lebih jauh apakah KJKS dalam hal ini BMT telah taat pada
Kepmeneg tersebut. Karena hal ini dapat menimbulkan banyaknya ruang abu-abu dan
multi interpretatif yang akan menggiring pada pelemahan KJKS. Penelitian yang
penulis lakukan adalah bertujuan untuk mencari kemudian dapat membuktikan
apakah pengelolaan dan pembagian SHU di BMT ESQ telah sesuai dengan Undang-
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012.
Menggunakan pendekatan kualitatif dan naturalistik. Penelitian ini merupakan
studi kasus. Baik Data Primer maupun Data Sekunder penulis kumpulkan untuk
penelitian ini. Data primer tersebut berupa berjenis data lapangan (hasil observasi dan
wawancara) dan data tertulis/rekaman (dokumen tertulis dari pihak BMT ESQ).
Sedangkan Data Sekunder berupa buku literatur dan artikel yang diunduh dari
internet. Untuk memperoleh catatan lapangan, peneliti akan melaksanakan
wawancara mendalam (in-depth) dan terbuka secara face to face terhadap informan
kunci (key informant) yakni Manajer BMT ESQ. Selain itu penulis juga akan
melakukan observasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis
data yang diajukan Huberman dan Miles yang disebut sebagai model interaktif.
Dan dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa, kecuali pada stempel serta kop
surat yang menggunakan nama “BMT ESQ” yang belum sesuai dengan regulasi, dan
penggunaan SHU yang keseluruhannya dimasukkan ke Dana Modal Cadangan. Hal-
hal mengenai pengelolaan dan penggunaan pendapatan/pembagian SHU di BMT
ESQ lainnya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kata Kunci : Pengelolaan, SHU, BMT
Pembimbing : Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM, MA
Tahun Daftar Pustaka : 1945 - 2014
v
KATA PENGANTAR
Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Puji syukur ke hadhirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman,
Islam dan ihsan. Sholawat salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa
umat manusia dari kegelapan menuju terang benderang.
Melalui kata pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai
pihak yang telah membantu sehingga skripsi yang berjudul “Pengelolaan dan
Pembagian Sisa Hasil Usaha di BMT ESQ Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun
2012” ini dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah. Berikut para pihak yang telah berjasa
tersebut:
1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Dr. Phil. JM Muslimin, MA.
2. Ketua Program Studi Muamalat, Dr. Euis Amalia, M.Ag dan Sekretaris Program
Studi Muamalat, Mu’min Rauf, MA.
3. Pembimbing Skripsi, Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM, MA.
4. Penanggungjawab Pengelola Harian BMT ESQ, Rudi Sugiarto, S.E.Sy.
5. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta Pimpinan
Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Mamah, Siti Hikayah Setiawati dan Ayah, Nur Ibad yang mendukung dana
penyelesaian skripsi ini.
vi
7. Ceuceu, Atiq Hadiqoh, A.M.Keb yang membeli laptop agar saya bisa lebih cepat
menyelesaikan skripsi ini.
8. Kopma UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Teater Syahid yang komputernya
pernah cukup sering saya gunakan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
Demikianlah kata pengantar ini saya sampaikan. Semoga yang telah
membantu mendapat pahala kebaikan. Dan mudah-mudahan karya ini membawa
manfaat yang seluas-luasnya, diridhoi, dan diberkahi Allah SWT. Aamiin.
Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin.
Tangerang Selatan, 12 Maret 2014
Penulis
vii
DAFTAR ISI
Abstrak ...................................................................................................................... iv
Kata Pengantar ........................................................................................................ v
BAB I: PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ................................................................................. 5
C. Pembatasan Masalah ................................................................................ 8
D. Perumusan Masalah ................................................................................. 9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................ 9
F. Review Studi Terdahulu ........................................................................... 10
G. Sistematika Penulisan ............................................................................ 15
BAB II: LANDASAN TEORI ............................................................................... 16
A. Tinjauan tentang Koperasi ..................................................................... 17
UU tersebut. Karena hal ini dapat menimbulkan banyaknya ruang abu-abu dan
multi interpretatif yang akan menggiring pada pelemahan KJKS.6
Mustamar mengatakan, masih adanya persoalan terkait penerapan UU
No.17 Tahun 2012 ini, terutama mengenai turunannya seperti PP dan KepMen
yang belum terbit.
Sementara itu Irvan Mahmud, Pengurus Koperasi Ceria Permata
mengungkapkan meskipun maksud pemerintah cukup baik, namun dirinya masih
cukup bingung dalam menerapkan undang-undang baru itu, karena memerlukan
pemahaman lebih mendalam.7
B. Identifikasi Masalah
UU No. 17 Tahun 2012 ini perlu mendapatkan penjabaran lagi secara
lebih teknis melalui Peraturan Menteri. Namun, karena Permen tersebut belum
terbit, maka operasional KJKS sementara ini masih dapat mengacu pada
Kepmeneg KUKM RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.
Sejak tahun 2004 tersebut, KJKS/UJKS telah diberikan pedoman untuk
dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik melalui Kepmeneg KUKM
6 Rinda Astuti, Penilaian Kesehatan Keuangan pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan sebagai
Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Jurnal Penelitian Vol.8, No. 1, Mei 2011. Hal. 131 – 156). 7 Syahrul Sani, “Deadline 3 Tahun Koperasi Simpan Pinjam Wajib Aplikasikan UU 17 Tahun
2012”, artikel diakses pada 21 April 2014 dari rri.co.id/index.php/berita/54738/Deadline-3-Tahun-Koperasi-Simpan-Pinjam-Wajib-Aplikasikan-UU-17-Tahun-2012#.U1SWwfKjZLs
4) Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggung jawaban
Pelaksanaan Tugas.
5) Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan invetaris secara tertib.
6) Memelihara daftar buku Anggota, buku Pengurus dan Pengawas.
7) Memberikan Pelayanan kepada Anggota Koperasi dan Masyarakat.
8) Mendelegasikan tugas kepada manajer.
9) Meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan anggota.
10) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota.
11) Mencatat mulai sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan
pengawas dan pengurus.
12) Mencatat masuk dan keluarnya anggota.
Pengurus koperasi mempunyai fungsi di antaranya adalah :
1) Pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan yang tertinggi
Fungsi pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan
tertinggi diwujudkan dalam menentukan tujuan organisasi,
merumuskan kebijakan organisasi, menentukan rencana sasaran serta
program kerja organisasi koperasi, memilih dan mengawasi tindakan-
tindakan manajer-manajer dan karyawan dalam mengelola usaha
koperasi.
23
Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi yang
diharapkan dapat membawa perubahan dan pertumbuhan organisasi
dan sekaligus menjadi sumber inisiatif dan inspirasi bagi
pengembangan usaha koperasi. Pada menilai semua hasil kerja
kegiatan-kegiatan pengelolaan koperasi secara operasional yang
menjadi tanggung jawab manajer.
2) Fungsi sebagai penasihat
Fungsi sebagai penasihat ini berlaku baik bagi para manajer
maupun bagi para anggota. Bagi para manajer maminta nasihat kepada
pengurus adalah penting sekali artinya, terutama dalam rangka
penjabaran dan penerapan kebijaksanaan operasional dari
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh pengurus.
3) Pengurus sebagai pengawas
Bahwa pengurus merupakan orang yang mendapat
kepercayaan dari anggota untuk melindungi semua kekayaan
organisasi
4) Pengurus sebagai penjaga kelangsungan hidup organisasi
Demi keberlangsngan usaha dan keberlanjutan organisasi
koperasi, maka pengurus harus:
24
a) Mampu menyediakan adanya manajer yang cakap dalam
organisasi;
b) Menyeleksi dan memilih eksekutif atau manajer secara efektif;
c) Memberikan pengarahan kepada para manajer agar koperasi
berjalan secara efektif, professional, dan
d) Menetapkan orang-orang yang mampu mengarahkan kegiatan dari
organisasi;
e) Mengikuti perkembangan pasar, dengan tepat mengarahkan
berbagai jenis layanan barang-barang atau jasa-jasa yang
dihasilkan oleh koperasi sesuai dengan dinamika pasar dan tingkat
kelayakan maupun profitabilitas usaha.
5) Pengurus sebagai simbol
Langkah-langkah yang diambil pengurus terhadap anggota
maupun karyawan bersifat persuasif yang menempatkan pengurus
menjadi pemimpin yang memiliki kekuatan dan motivator bagi
pencapaian tujuan; strategis perusahaan dan kebijaksanaan umum dari
organisasi koperasi dirumuskan secara sistematis oleh pengurus;
pengurus memperoleh dan menyajikan informasi koperasi secara
cermat dalam menunjang kinerja usaha.8
8Ibid, h. 2 – 3.
25
c. Pengawas
Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi
diangkat dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan, sesuai
pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU
No.25 Tahun 1992, fungsi tugas dan wewenang pengawas antara lain :
1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan
Pengurus dan Pengelola Koperasi.
2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
3) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
4) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
6) Memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita
acara pemeriksaannya.
7) Memberikan saran dan pendapat serta usul kepada pengurus atau
Rapat Anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi.
8) Memperolah biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai
dengan keputusan Rapat Anggota.
9) Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada RAT.
Keterkaitan antara peran pengawas dan pengurus adalah dalam hal
pelaporan adalah dalam hal pelaporan hasil audit. Pengawas melaporkan
26
hasil audit dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan dan Keputusan Rapat
Anggota yang telah di laksanakan oleh pengurus koperasi baik audit
berkala maupun audit akhir tahun buku. Hasil audit yang dilaporkan dari
pengawas adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data dan informasi
yang dilaporkan dari pengawas adalah mengenai kesesuaian dan
kebenaran data dan informasi yang dilaporkan Pengurus koperasi dengan
bukti – bukti pendukungnya. Adapun beberapa hasil audit yang dilaporkan
pengawas adalah :
1) Pelaksanaan Anggaran Dasar di Koperasi;
2) Pelaksanaan Kepeutusan RAT;
3) Audit manajemen (pelaksanaan Standar Operasional Produser,
deskripsi jabatan, dan disiplin kerja);
4) Audit keuangan (ada tidaknya penyimpangan keuangan oleh Pengurus);
5) Audit fisik (inventaris, dan kas).9
4. Manajemen Koperasi
Pada hakikatnya manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu
rangkaian tindakan sistematik untuk mengendalikan dan memanfaatkan segala
faktor sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi-fungsi
manajemen menurut George R. Terry adalah sebagai berikut.
9Ibid, h. 5.
27
Perencanaan
Khusus bagi badan usaha koperasi, perlu perencanaan dikatkan
dengan kedudukan para anggotanya, misalnya bagi jenis-jenis koperasi
pemasok dan koperasi penyalur. Para anggota jenis koperasi tersebut
mempunyai wewenang untuk ikut menentukan patokan harga yang akan
ditetapkan badan koperasi tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan
alternative-alternatif harga patokan koperasi.
Pengorganisasian
Khusus bagi koperasi perlu pemikiran status dan batas-batas
kewenangan dan hak para anggota koperasi , yaitu adanya “lembaga-
lembaga” rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ketiga “lembaga”
tersebut merupakan “tripartite” dalam organisasi koperasi, di mana satu
dengan yang lain pelaksanaannya terpisah, namun ketiga-tiganya perlu
dibina satu keutuhan.
Pelaksanaan
Rapat anggota sebagai lapisan teratas akan mengeluarkan
kebijakan-kebijakan koperasi yang harus dilaksanakan pengurus dan pada
gilirannya pengurus selaku pelaksana tertinggi akan mengeluarkan
pedoman-pedoman, instruksi-instruksi kepada lapisan-lapisan ke
bawahnya, dan seterusnya. Demikian pula rapat anggota menerbitkan
28
kewenangan bagi pengawas untuk mengadakan pantauan (monitoring)
seberapa jauh kebijakan-kebijakan dilaksanakan pengurus.
Bagaimanapun baiknya penugasan kepada lapisan bawahan, jika
tanpa koordinasi antarkelompok.jenis tugas, maka hasilnya tidak akan
memenuhi harapan. Lengkapnya pelaksanaan tugas-tugas harus ada
koordinasi yang rapi, sehingga tidak akan terjadi kesimpangsiuran tugas
atau tumpang tindih pekerjaan-pekerjaan. Ini semua harus dijabarkan
dalam pelaksanaan organisasi. Karena itu pada tingkat pelaksanaan atau
kelompok pelaksana harus ada seseorang atau perangkat tertentu yang
mengadakan koordinasi. Hal tersebut akan terlihat dalam bagan
organisasi, di mana ditentukan lapisan-lapisan koordinasi dari pelaksana.
Secara bertingkat koordinasi diperlukan dari level/lapisan pelaksana
paling bawah sampai yag tertinggi.
Pengawasan
Untuk meyakinkan para pemilik perusahaan, dalam hal ini para
anggota koperasi, maka rapat anggota perlu membentuk suatu badan di
luar pengurus yang bertugas memantau atau meneliti tentang pelaksanaan
kebijakan yang ditugaskan kepada pengurus.
a. Pengelola (Manajer)
Manajer dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan
fungsi pengelolaan operasional usaha koperasi.
29
Kewajiban manajer antara lain:
1) Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Pengurus.
2) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di unit-unit
usaha.
3) Membimbing dan mengarahkan tugas-tugas karyawan yang
dibawahnya seefisien mungkin menuju karyawan yang berkualitas.
4) Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau
pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya.
5) Menyusun Program Kerja dan RAPBK tahunan untuk disampaikan
kepada pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang
baru, dan selanjutnya evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus
untuk disampaikan dalam Rapat Anggota.
6) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap
akhir bulan and tahun.
7) Melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi.10
b. Fungsi Utama Manajer
1) Melaksanakan tugas sehari-hari di bidang usaha.
2) Bertanggungjawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi
koperasi.
10
Ibid, h. 5 – 6.
30
3) Mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara
efektif dan efisien.11
c. Perlunya Manajer dalam Koperasi
Keberadaan manajer dalam koperasi diharapkan usaha koperasi
akan dapat berkembang lebih maju. Manajer diperlukan bagi koperasi :
1) Untuk mengelola usaha koperasi memerlukan keahlian sesuai dengan
bidang usaha koperasi, selain untuk menunjang fungsi pengurus yang
umumnya dipilih oleh anggota berdasarkan atas kepercayaan.
2) Pengelolaan usaha koperasi memerlukan tindakan yang
berkeseimbangan sepanjang tindakan yangberkesinambungan
sepanjang waktun sejalan dengan keberadaan koperasi itu, sementara
pengurus dipilih untuk jangka waktu tertentu (ada batasan waktu
kepengurusan).
3) Pengurus umumnya tidak dapat mencurahkan tenaga atau pikirannya
secara penuh dalam koperasi, karena biasanya pengurus memiliki
tugas pokoknya, sehingga manajer diperlukan untuk
mengoperasionalisasikan usaha koperasi lebih efektif dan mencapai
tujuannya.12
11
Ibid, h. 6. 12
Ibid.
31
d. Hubungan Kerja Antara Pengelola dan Pengurus
Antara pengurus dengan manajer harus memiliki kesatuan
pendangan dan kesatuan gerak untuk mengenai usaha koperasi dan
tercapainya tujuan koperasi.
Untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan usaha koperasi
dilakukan tugas dan tanggung jawab sejelas-jelasnya, antara lain :
1) Pertanggung jawaban teknis operasional oleh pengurus diserahkan
kepada manajer, sekalipun pertanggungjawaban terakhir kepada
anggota dilakukan pengurus.
2) Pengurus hanya memutuskan hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan,
sedangkan manajer dalam bidang operasionalnya.13
B. Koperasi Syariah
Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip
kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-
quran dan Assunnah. Pengertian umum Koperasi syariah adalah badan usaha
koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila
koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan
13
Ibid, h. 6 – 7.
32
operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.14
Koperasi Syariah seperti halnya koperasi konvensional, diperkenankan
memiliki berbagai usaha dengan catatan tidak bertentangan dengan syariah Islam
yang dalam hal keuangan terhindar dari unsur riba, maysir, ghoror, dan
derifatifnya.
1. Nilai-Nilai Koperasi Syariah15
Diadopsi dari 7 nilai bisnis syariah:
a. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
b. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
c. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan
komunikatif
d. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan
kredibelitas.
e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif,
inovatif.
f. Ri‟ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian,
awareness.
14
___, “KoperasiSyariah”, artikeldiaksespada 23 Januari 14.51 darirumaishaa.wordpress.com/2012/12/27/koperasi-syariah
15Ibid
33
g. Mas‟uliyah yang mencerminkan responsibilitas.
2. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah16
Prinsip koperasi syariah adalah sama dengan prinsip dari ekonomi
syariah yaitu:
a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh
siapapun secara mutlak;
b. Manusia diberi kebebasan dalam mu‟amalah selama tidak melanggar
ketentuan syari‟ah;
c. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi;
d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan
pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok
orang saja.
3. Dewan Pengawas Syariah
Sebagai bagian dari konsekuensi dari komitmen koperasi syariah
untuk melakukan segala kegiatan pada jalur yang islami, maka secara
struktural diatur bahwa Koperasi Syariah harus pula diawasi oleh Dewan
Pengawas Syariah.
16
Ibid
34
4. Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah
Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi,
dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
Saat ini KJKS memiliki landasan regulasi di antaranya PP 60/1959
yang mengatakan terdapat 7 jenis koperasi termasuk di dalamnya terdapat
Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Kemudian UU No.17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi dapat menjalankan usaha
atas dasar prinsip ekonomi syariah (Bab IX Pasal 87 Ayat 3).
Selain KJKS yang termasuk ke dalam jenis KSP, koperasi jenis
lainnya seperti Koperasi Serba Usaha (baik yang syariah maupun
konvensional) pun dapat membuka unit usaha jasa keuangan syariah. Dalam
ketentuan Kepmeneg KUKM RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 disebut
dengan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).
UJKS adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha
pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai
bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
35
C. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)
1. Pengertian BMT
BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait
al-mal dan bait at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi
pengusaha kecil bawah dan kecil dengan Antara lain mendorong kegiatan
menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT
juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya
sesuai dengan peraturan dan amanatnya.17
Istilah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah penggabungan dari
baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang
kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Adapun baitu
tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive.18
BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) atau Koperasi.19
BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan dan juga lembaga
ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari
17
PINBUK, Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai-Usaha Mandiri Terpadu. (Jakarta: PINBUK, t.t.), h. 1.
18Hertanti Widodo, dkk., PAS (Panduan Praktis Akuntansi Syariat): Panduan Praktis
Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Jakarta: Penerbit Mizan, 2000, h. 81. 19
Karnaen A. Perwataatmadja. Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 216.
36
masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan kepada masyarakat (anggota
BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan
ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.
Sedangkan berdasarkan pada namanya, BMT memiliki dua fungsi
utama yaitu Bait al-Maal dan Bait at-Tamwil:
a. Bait al-Maal, lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan
penyaluran dana yang non-profit, seperti halnya zakat, infak, shodaqoh.
b. Bait at-Tamwil, lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan
penyaluran dana komersial.20
2. Tujuan dan Prinsip BMT
Tujuan BMT ialah:
a. Menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dan menengah dengan mudah
dan bersih, karena didasarkan pada kemudahan dan bebas bunga/riba.
b. Memperbaiki/meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah.
c. Lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat dan
menengah.21
Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu sebagai berikut:22
a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
20
Tuty Sariwulan, “Baitul Maal wat Tamwil Dipandang dari Sudut Agama serta Sejarah Berdirinya di Indonesia”, Econo Sains Vol. X, No. 1 (Maret 2012): h. 64.
a. Berorientasi bisnis, mencara laba bersama, meningkatkan pemanfaatan
ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan
penggunaan zakat, infak, dan sesekah bagi kesejahteraan orang banyak.
c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di
sekitarnya.
d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu
sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.23
Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran berikut:24
23
H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 184.
24Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta:
Ekonisia, 2003, h. 104.
38
a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah, aktif
melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem
ekonomi Islam.
b. Melakukan Pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
4. Sejarah BMT di Indonesia
Berdirinya BMT disebabkan karena tidak menjangkaunya Perbankan
kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) seperti pedagang di pasar tradisional,
pedagang asongan, dan pedagang kaki lima. Padahal justru ekonomi rakyat
kecil inilah yang menjadi mayoritas kalangan usahawan yang ada di
Indonesia. Namun bagaimana pun sebagaimana halnya pengusaha, kalangan
UMK juga butuh suntikan modal untuk mengembangkan atau ada juga untuk
sekedar membuat usahanya tidak mati di keesokan hari.
Segmen inilah yang kemudian digarap oleh individu-individu yang
terkenal dengan sebutan rentenir. Praktik rentenir ternyata tidak menolong
melainkan membuat permasalahan ekonomi rakyat kecil menjadi lebih pelik
dan kompleks. Dari itu urgen diperlukan suatu instansi yang kompeten dan
professional agar dapat benar-benar membantu masyarakat kecil memenuhi
39
kebutuhannya sekaligus juga yang mendesak yakni membebaskan mereka dari
jerat hutang yang berkepanjangan.
Pada akhir 1980-an BMT perintis sudah mulai beroperasi hingga
pertengahan 1990-an. Mereka memang belum diketahui secara luas oleh
masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif homogen
dengan cakupan geografis yang amat terbatas. Perkembangan pesat dimulai
sejak tahun 1995, dan memperoleh momentum tambahan akibat krisis
ekonomi 1997/1998.
5. Jenis Aktifitas BMT
a. Sosial
Pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS)
b. Jasa Keuangan
Terkait dengan kegiatan penghimpunan dana (funding) dan
penyaluran dana (financing).
c. Sektor Riil
Merupakan penyaluran dana yang bersifat permanen atau jangka
panjang dengan cara investasi dan penyertaan modal.
40
6. Perbedaan dengan BMT dan KSP25
Aspek Perbedaan Koperasi Simpan
Pinjam
Koperasi Jasa
Keuangan Syariah
Baitul Maal wa Tamwil
Struktur Organ Pengawas Dewan Pengawas Syariah
Modal Penyetoran modal awal
disetorkan kepada Bank
Pemerintah.
Penyetoran modal awal
disetorkan kepada Bank
Syariah.
Penandatanganan Akta
Koperasi
Selesai rapat
pembentukan langsung
menghadap Notaris untuk
otentitas akta pendirian
Koperasi.
Sebelum menghadap
Notaris, ada koordinasi
dengan PINBUK sebagai
pengembang BMT.
Pendaftaran Status Badan
Hukum
Diajukan kepada Menteri
Koperasi c.q Kepala
Kantor Wilayah
Departemen Koperasi,
Pengusaha Kecil dan
Menengah setempat.
Diajukan Kepada Menteri
Koperasi c.q Deputi
Bidang Kelembagaan
Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah,
Instansi yang
membidangi Koperasi
setempat setelah
mendapat rekomendasi
pejabat setingkat tempat
domisili koperasi yang
bersangkutan.
Konsep Dasar
Operasional
Bunga Bagi Hasil
Penghimpunan Dana a) Tabungan
b) Simpanan Berjangka
a) Wadi‟ah (titipan)
b) Mudharabah
(Simpanan Berjangka)
Penyaluran Dana Utang piutang a) Qardh (Pinjaman)
b) Musyarakah
(Kerjasama)
c) Mudharabah
25
Kaffi Wanatul Ma’wa, “Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil”, (Jurnal Hukum S1 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013), h. 14.
41
(Kerjasama)
d) Murabahah
(Kerjasama)
e) Salam (Jual Beli)
f) Istisna (Jual Beli)
g) Ijarah (Sewa)
Fungsi Sosial - Berperan sebagai
penyalur dana Infaq,
Zakat dan Shodaqah
(ZIS) serta maal.
Perjanjian Jaminan Diperbolehkan, sebab
jaminan merupakan
perjanjian tambahan dari
perjanjian pokok yaitu
utang piutang.
Diperbolehkan, pada
prakteknya dengan cara
memisahkan akad dalam
perjanjian. Jadi akad
yang digunakan jaminan
agunan menggunakan
akad Rahn (gadai).
D. Sisa Hasil Usaha
1. Pendapatan Koperasi
Dalam kedudukannya sebagai pemilik, anggota koperasi memberikan
kontribusi modal kepada koperasi. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai
pengguna jasa koperasi, maka anggota koperasi memanfaatkan pelayanan-
pelayanan keoperasi yang diselenggarakan untuk mereka.
Karena makna pendapatan dalam koperasi dan pendapatan dalam
nonkoperasi berbeda, maka konsekuensinya tentu akan melahirkan perbedaan
pula dalam pengertian Antara laba dan SHU.
Kewajiban anggota sebagai pemilik koperasi bukan saja harus
memodali koperasi, tetapi juga harus memberikan kontribusi dalam
keseluruhan biaya tersebut adalah biaya overhead
42
2. SHU Koperasi
Dalam UU No. 17 Tahun 2012, SHU disebut sebagai Selisih Hasil
Usaha yang terdiri atas Surplus Hasil Usaha dan Defisit Hasil Usaha.
a. Surplus Hasil Usaha
1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat
Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana
Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
a) Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh
masing-masing Anggota dengan Koperasi;
b) Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang
dimiliki;
c) pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan
Koperasi;
d) pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan
kewajiban lainnya; dan/atau
e) penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha
yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.
3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana
dimaksud pada nomor 2) dapat digunakan untuk mengembangkan
usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.
43
b. Defisit Hasil Usaha
1) Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan
Dana Cadangan.
2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1)
ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.
3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup
Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun
berikutnya.
Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, anggota wajib menyetor
tambahan Sertifikat Modal Koperasi.
E. Tinjauan Syariah
1. Teori Manajemen dalam Islam
a. Karakteristik Teori
Tidak ada manajemen dalam Islam kecuali ada nilai atau etika
yang melingkupinya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat
Muslim tanpa didasari dengan akhlak. Manajemen syariah memiliki
karekteristik sebagai berikut:
44
Konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat Muslim, dan
berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang
teguh oleh masyarakat Muslim (variabel etika sosial).
Konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi, dan bekerja
untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu (variabel ekonomi
materi).
Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta
memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktifitas manajemen
memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi
spiritual (variabel kemanusiaan).
Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan
wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi,
menghormati struktur organisasi, dan menuntut ketaatan terhadap
kebaikan (variabel perilaku dan sistem).26
b. Konsep Syuro, Musyarakah, dan Menghormati Kemuliaan Manusia
Ini merupakan prinsip yang harus melekat dalam teori manajemen
Islam, saling bermusyawarah dan bekerjasama dalam menyelesaikan
persoalan.27
Allah berfirman:
26
Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 235 – 236.
27Ibid, h. 241.
45
Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu
Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246].
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”
(Ali Imran /3: 159)
c. Konsen terhadap Kekuasaan Resmi, Pengorganisasian, dan Taat
Kepada Kebaikan
Islam telah mengenalkan konsep pengorganisasian dan pentingnya
seorang pemimpin dalam sebuah masyarakat. Kepemimpinan yang
memiliki otoritas untuk mengatur dan memebrikan petunjuk, adalah
sebuah keniscayaan dan perkara yang lazim untuk menjalankan kehidupan
masyarakat dalam berbagai bentuknya.
Dalam konteks Islam, kepemimpinan yang terbentuk dalam
berbagai level manajemen, seharusnya tidak terjadi pertentangan. Karena
mereka didudukkan dalam satu wadah manajemen yang dibangun dengan
konsep syura.
46
Dalam Islam, perbedaan level pekerjaan dan kepemimpinan
bersandar pada perbedaan ilmu pengetahuan, intelektual, ataupun
pengalaman teknis. Allah berfirman:
Artinya: “Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-
karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya
sendiri, kemudian Dia mengeluarkan piala raja itu dari
karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk
(mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf
menghukum saudaranya menurut undang-undang Raja,
kecuali Allah menghendaki-Nya. Kami tinggikan derajat
orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang
yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha
mengetahui.” (Yusuf/11: 76)
Masyarakat Muslim terbentuk berdasarkan kesamaan akidah dan
keyakinan, para pegawai adalah bagian dari anggota masyarakat untuk
menjalankan tugas bagi kemaslahatan bersama. Setidaknya, mereka
memiliki 3 buah kewajiban.
1) Berkontribusi dalam menerapkan hokum dan syariah Islam, sesuai
firman Allah:
47
Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang
dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang
ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman
kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah
itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang
beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
yang fasik.” (Ali Imran/3: 110)
2) Menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan standar
dan prosedur yang ada, dengan sikap penuh amanah dan
bertanggungjawab terhadap Allah, bukan hanya kepada atasan. Jabatan
adalah amanah, perjanjian, dan tanggungjawab. Allah berfirman:
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak
yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik
(bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji;
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan
jawabnya.” (Al-Isra/17: 34)
3) Taat kepada atasan dengan kebaikan. Ketaatan kepada pemimpin
merupakan persoalan penting untuk mengatur dan menjalankan
kehidupan.28
Alquran mengukuhkan hal ini dalam firman-Nya:
28
Ibid, h. 246 – 248.
48
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah
Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara
kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.” (An-Nisa/4: 59)
2. Koperasi dalam Fiqh Muamalah
Koperasi termasuk BMT adalah salah satu dari bentuk perkongsian
yang dalam istilah fiqh muamalah disebut Syirkah atau Musyarakah, yang
memiliki arti terminologis kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal
permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan
pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.29
Koperasi dari segi proses pendiriannya termasuk syirkah amwal;
sedangkan dari segi pengelolaan, koperasi dapat dikelompokkan sebagai
syirkah taushiyah bashithah. Dilihat dari segi kewenangan untuk mengangkat
pengelola/manajemen, koperasi lebih dekat dengan konsep syirkah „abdan.30
Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, yaitu: