PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI …drive.batan.go.id/.../20170101_laporaninfopublik2016.pdfKeterbukaan Informasi Publik 2016. Supervisi di Pusat Tekonologi Radioisotop dan Radiofarmaka

PENGELOLAAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2016

LAPORAN

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

©2016

2

Daftar Isi

Daftar Isi ............................................................................................................................................ 2 Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BATAN ................................... 3-4 Gambaran Umum Perkembangan Layanan Informasi Tahun 2016 ............................................. 5-16 Rincian Pelayanan Informasi Publik ................................................................................................. 17 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ......................................................................................... 18 Kendala dan Rekomendasi Tindak Lanjut ........................................................................................ 18 Kesimpulan ..................................................................................................................................... 18

3

Gambaran Umum

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BATAN

alam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbaik dan

seadil-adilnya kepada masyarakat, telah dilakukan beberapa aksi nyata, dimulai dengan

penyusunan payung hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BATAN yaitu

dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BATAN, yaitu Nomor 148/KA/VII/2010 yang kemudian

diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 5 Tahun 2014.

Sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi telah dibentuk Organisasi Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BATAN No.

170/KA/VIII/2014 mencabut Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor 181/KA/IX/2012.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat Eselon II di Lingkungan BATAN yang

dalam pelaksanaannya dibantu oleh Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, Bidang

Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, serta Petugas Pelayanan

Informasi (PPI).

Penunjukkan Petugas Pelayanan Informasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Biro Hukum,

Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama selaku PPID Utama, yang ditetapkan setiap tahun.

Dalam melaksanakan tugas PPI dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan

Layanan Informasi Publik, yang bertujuan untuk mengatur tata cara pengelolaan layanan informasi

di BATAN agar pemberian pelayanan informasi dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Setelah itu, yang menjadi fokus dalam pelayanan keterbukaan informasi adalah penyediaan

informasi publik sebagaimana diatur Undang-undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang meliputi materi informasi dan klasifikasi

yang tersusun sebagai daftar informasi publik. Informasi publik diumumkan melalui media elektronik

seperti website dan monitor informasi, serta media cetak seperti majalah Nutec, Laporan Tahunan,

Buku, Banner, Brosur.

Selain informasi yang dipublikasikan, ada klasifikasi informasi yang bersifat tertutup atau

dikecualikan. Pada Tahun 2013, BATAN telah melakukan uji konsekuensi terhadap beberapa

informasi yang dianggap tertutup, yang berada di bawah kewenangan Sekretaris Utama, dan

ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BKHH Nomor. 2943/IF 00/X/2013 tentang Daftar

Informasi Yang Dikecualikan BATAN. Pada Tahun 2016 dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris

Utama selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk informasi yang

dikecualikan yang berada di lingkungan Deputi Teknologi Energi Nuklir.

D

4

Agar setiap pelayanan dapat terselenggara dan dikelola dengan baik, maka disediakan ruang

pelayanan informasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar layanan

informasi.

Mengingat informasi publik di bawah kewenangan BATAN bersifat teknis dan bervariatif, maka

kepada petugas pelayanan informasi yang memiliki peran penting dalam kegiatan pelayanan

informasi diikut sertakan dalam workshop, agar memiliki kecakapan dalam pemberian pelayanan

dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang informasi BATAN.

Dalam upaya untuk memberikan kualitas pelayanan yang prima, secara periodik juga dilakukan

koordinasi dan supervisi, serta evaluasi bersama seluruh Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan

BATAN.

BATAN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang nuklir telah menghasilkan

produk penelitian yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Informasi tentang

keberhasilan BATAN dalam menghasilkan produk teknologi secara terus menerus diinformasikan

agar ada ketertarikan minat masyarakat untuk memanfaatkan. Memberikan informasi tentang

keberhasilan litbang dan mengupayakan agar masyarakat bisa memperoleh manfaat dari output

yang dihasilkan BATAN adalah menjadi kewajiban BATAN sebagai Badan Publik.

5

Gambaran Umum

Perkembangan Layanan Informasi Tahun 2016

ejak dilaksanakan layanan informasi publik pada tahun 2010, pengelolaan dan pelayanan

informasi di oleh PPID BATAN terus melakukan pembenahan untuk memenuhi persyaratan

minimal yang telah ditetapkan sesuai UU KIP, antara lain dengan peningkatan kompetensi

Petugas Pelayanan Informasi (PPI), koordinasi dan supervisi, Evaluasi Pelaksanaan

Pelayanan Informasi, Uji konsekuensi informasi publik, penyusunan Standar Operasional

Prosedur, memutakhirkan materi layanan informasi di website, melengkapi sarana dan prasarana.

1. Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Informasi

Kegiatan pengembangan pelayanan informasi bertujuan untuk selain memberikan pemahaman

kembali tentang peran PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik, juga untuk meningkatkan

kompetensi Petugas Pelayanan Informasi dalam hal pengetahuan tentang organisasi BATAN, hasil

litbang, jasa yang bisa diberikan, pemanfaatan aplikasi sistem pelayanan informasi di BATAN. Bentuk

kegiatan berupa:

Workshop Petugas Pelayanan Informasi

Untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pelayanan informasi, pada tanggal 18-19

Februari 2016 diselenggarakan Workshop Petugas Pelayanan Informasi (PPI) di Sekolah

Tinggi Teknologi Nuklir (STTN), Yogyakarta. Selain untuk meningkatkan kinerja PPI dalam

melayani permohonan informasi, workshop juga untuk memberikan bekal pengetahuan

seputar organisasi BATAN dan penggunaan sistem aplikasi pelayanan informasi berbasis

website.

Workshop diikuti oleh Petugas Pelayanan Informasi yang ditetapkan melalui Surat

Keputusan Kepala BHHK selaku PPID Utama Nomor. 249/HHK2.2/IF00/I/2016. Dengan

susunan sebagai berikut.

S

Peserta Workshop diberikan

wawasan pengetahuan

tentang Reaktor Kartini.

6

NO NAMA PUSAT/BIRO 1. Ir. Eko Madi Parmanto BHHK 2. Nani Suryani, S.Sos BHHK 3. Purnomo, A.Md BHHK 4. Lia Mariyasih, S.Kom BHHK

5. Yustantiana, S.Sos BHHK 6. Siti Erwina T, A.Md BHHK 7. Jamilah Hanum BHHK 8. Medio Venda BP 9. Ahmad Taufik BP

10. Permana Dewa PSTNT 11. Rina Yuliyani PSTNT

12. Ngariatinah PRSG 13. Suharyo PRSG 14. Suharni, SH PTBBN 15. Rachmawati Lubis PTBBN 16. Syamsul Ali Ikhsan PTKRN 17. Agus Nur Rachman, S.ST PTKRN

18. Erwin Kurnia, B.Sc PTBGN 19. Setya Darmono PTBGN 20. Taurina Eka K., SST STTN 21. Ir.M.Khoiri, M.Eng STTN 22. Rita Tyas Mulatsih, SH STTN 23. Erwin Fakhrurozi, ST Pusdiklat

24. Slamet Riyadi Pusdiklat

25. Rukiaty PTLR 26. Adi Wijayanto PTLR 27. Yuliastuti, M.Si PKSEN 28. Eddy Syah Putra, ST PKSEN 29. Retno Tjatur Endang Sri

Wahyuningsih PSTA

30. Mursiti, SST PSTA

31. Mustamhadi PSTA 32. Hana Maria, S.IP PSTA 33. Erwin Pratama, A.Md PDK 34. Sri Handayani PAIR 35. Ade Lili Hermana PTRR 36. Ina M.Pieter PTRR

37. Eko Purwito H., SSI PDK 38. E.M. Wardana, MP PDK 39. Dian Herlina Iriawati PRFN 40. Siti Rokhmah PRFN 41. Indra Kurniawan Inspektorat 42. Septiyani Ikha Purnamasari,

S.ST Inspektorat

43. Dwi Anti BU 44. Tamimah BU 45. Suyani Gita Mayani, SH BSDMO 46. Tety Fatimah PSMN 47. Ceiga Nuzulia Sofyaningtyas,

S.ST PTKMR

48. Teja Kisnanto, A.Md PTKMR

49. Siti Komariah,S.AP BSDMO 50. Raymon Sormin PPIKSN 51. Luruh Djatiningsih PPIKSN 52. Sulistioso Giat Sukaryo PSTBM 53. Mirah Yulaili PSTBM 54. Rosalina Fiantini, A.Md PSTNT

55. Almira Citra Amelia, A.Md PTKRN

DAFTAR PETUGAS PELAYANAN INFORMASI BATAN

TAHUN 2016

7

2. Koordinasi dan Supervisi

Dalam upaya mengetahui kendala dan hambatan dalam pelayanan informasi yang dihadapi oleh

masing-masing unit kerja di BATAN dan memberikan solusi solusi terhadap permasalahan yang

ada, Bagian Humas melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi kepada PPI di seluruh unit

kerja BATAN, yang dilaksanakan secara periodik.

Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi anggota PPI di Unit Kerjanya, dan melalui

pertemuan dalam satu forum gabungan. Pada tahun 2015 Koordinasi dan Supervisi

dilaksanakan di Pusdiklat Pasar Jumat, dan Kantor Pusat BATAN.

Selain itu, untuk memudahkan komunikasi antar PPI dibentuk forum bersifat nonformal berbasis

aplikasi whatsapp.

a. Supervisi Kawasan Kantor Pusat, Rabu, 22 Juni 2016.

Supervisi dengan PPI Biro Hukum, Humas, & Kerja Sama (BHHK), Biro Umum (BU), Biro

Sumber Daya Manusia dan Organisasi (BSDMO), Biro Perencanaan (BP), Pusat Kajian

& Sains Energi Nuklir (PKSEN), dan Inspektorat, pada hari Senin, 8 Agustus 2016.

8

b. Supervisi Kawasan BATAN Pasar Jumat

Supervisi di Pusat Diseminasi dan

Kemitraan (PDK), Senin, 8 Agustus

2016.

Supervisi di Pusat Aplikasi Isotop dan

Radiasi (PAIR), Senin, 8 Agustus

2016.

Supervisi di Pusat Pendidikan dan

Pelatihan (Pusdiklat) BATAN, 24 Mei

2016.

Supervisi di Pusat Teknologi Bahan

Galian Nuklir (PTBGN), 24 Mei 2016.

Supervisi di Pusat Teknologi Keselamatan

dan Metrologi Radiasi (PTKMR), Jumat, 10

Juni 2016.

9

c. Supervisi Kawasan BATAN Yogyakarta

d. Supervisi Kawasan BATAN Bandung

e. Supervisi Kawasan BATAN Serpong

Supervisi di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

(STTN), Kamis, 26 Mei 2016.

Supervisi di Pusat Sains dan Teknologi

Akselerator (PSTA), Jumat, 27 Mei 2016.

Supervisi di Pusat Sains dan

Teknologi Nuklir Terapan

(PSTNT), tanggal 14-15

April 2016.

Supervisi di Pusat Pendayagunaan

Informatika&Kawasan Strategis Nuklir

(PPIKSN), Kamis, 11 Agustus 2016.

Supervisi di Pusat Teknologi dan

Keselamatan Reaktor Nuklir (PTKRN),

Kamis, 11 Agustus 2016.

10

Supervisi di Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir

(PRFN), dan Pusat Standardisasi & Mutu

Nuklir (PSMN), pada hari Kamis, 25

Agustus 2016.

Supervisi di Pusat Reaktor Serba Guna

(PRSG), pada hari Jumat, 29 Juli 2016. Supervisi di Pusat Sains dan Teknologi

Bahan Maju (PSTBM), pada hari Jumat, 29

Juli 2016.

Supervisi di Pusat Tekonologi Bahan Bakar

Nuklir (PTBBN), pada hari Kamis, 4

Agustus 2016.

Supervisi di Pusat Tekonologi Limbah

Radioaktif (PTLR), pada hari Kamis, 4

Agustus 2016.

11

3. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Tahap akhir dari seluruh program kegiatan adalah Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan

informasi guna mengetahui permasalahan maupun kekurangan dari pelaksanaan pelayanan

informasi selama tahun 2016.

Hal-hal yang dievaluasi antara lain mekanisme pelayanan, ketepatan waktu pelayanan di

setiap unit kerja, pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan informasi berbasis website, sarana

dan prasarana yang digunakan sesuai dengan UU KIP, keikutsertaan dalam Penilaian

Keterbukaan Informasi Publik 2016.

Supervisi di Pusat Tekonologi

Radioisotop dan Radiofarmaka

(PTRR), pada hari Selasa, 13

September 2016.

12

4. Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

BATAN sebagai lembaga penelitian, pengembangan dan perekayasaan yang fokus kegiatannya

dibidang ketenaganukliran, memiliki informasi krusial yang dianggap apabila dibuka dan

diberikan kepada publik dapat menimbulkan konsekuensi sesuai yang tercantum dalam Pasal

17 UU KIP dan/atau peraturan Perundang-undangan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut,

maka BATAN melakukan pengujian konsekuensi informasi yang masuk dalam kategori

dikecualikan atau sebaliknya.

Uji Konsekuensi dilakukan dua kali, yaitu Uji Konsekuensi untuk informasi dilingkungan

Kedeputian Teknologi Energi Nuklir, terbagi menjadi emapat kali rapat pengujian, yaitu:

a. Rapat Persiapan Uji Konsekuensi, tanggal 14 Januari 2016

b. Rapat Uji Konseuensi Informasi Publik, tanggal 1-2 Maret 2016

13

c. Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik Lanjutan, tanggal 8 April 2016.

d. Rapat Finalisasi Uji Konsekuensi Informasi Publik, tanggal 25 April 2016.

Hasil uji konsekuensi menetapkan 20 informasi publik dikecualikan, dengan Surat Keputusan

Sekretaris Utama selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nomor:3/SU/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016.

5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, BATAN telah menyusun

tata cara pengujian dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP 049.002/HM

04/HHK, dan mulai diberlakukan di lingkungan BATAN pada tanggal 29 Maret 2016.

14

6. Pemutakhiran Materi Layanan Informasi

Dalam rangka mendukung

program e-government dan

mengantisipasi perkembangan

teknologi yang semakin cepat,

BATAN menerapkan Sistem

aplikasi layanan informasi

berbasis website yang

diaplikasikan sejak tahun 2012.

Dengan adanya aplikasi

tersebut diharapkan

masyarakat dapat

memperoleh informasi

tentang BATAN dan hasil

litbangnya secara transparan,

mudah, murah dan cepat.

Sistem aplikasi terbagi menjadi

2 (dua), yaitu aplikasi untuk

pemohon informasi, dan

aplikasi untuk administrator

dalam hal ini PPI.

Guna memberikan informasi

terkini, dilakukan kegiatan

updating website informasi

publik BATAN yang dilakukan

secara berkesinambungan.

Gambar9. www.batan.go.id/kip

Gambar10. Administrator Sistem Aplikasi

15

7. Evaluasi Pemberitaan

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Subbagian Informasi Publik adalah evaluasi Pemberitaan

tentang Pemanfaatan Iptek Nuklir dan Kelembagaan BATAN. Evaluasi dilakukan secara berkala

setiap bulan, dan juga situasional. Evaluasi diberikan kepada pimpinan sebagai bahan

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil.

8. Sarana dan Prasarana

Dalam penyediaan sarana dan prasarana BATAN terus berupaya melengkapi sesuai dengan

yang dipersyaratkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan

Informasi Publik. BATAN dengan 23 unit kerja yang berada di Jakarta, Serpong, Bandung, dan

Yogyakarta, telah memiliki ruang layanan informasi publik yang memadai.

Sarana dan prasarana yang tersedia yaitu: meja layanan, kursi, kursi menunggu, sarana

penerimaan, monitor informasi, komputer, dan printer.

9. Prestasi

Kembali BATAN berpartisipasi dalam penilaian mandiri keterbukaan informasi publik yang

diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Tahun 2016 BATAN meraih peringkat ke-

enam, naik satu peringkat dari tahun sebelumnya, untuk kategori Lembaga Negara dan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

16

10. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pendanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat BATAN Tahun Anggaran 2016, Nomor : DIPA-080.01.017279, Kode Kegiatan 3427.010.001 Laporan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dengan total anggaran. Rp.140.600.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) Tabel.Realisasi.

Kode

Uraian

PAGU

Realisasi

Sisa Dana

Prosentase

080.01.01 3427.010

LAPORAN LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT

001 Laporan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

140.600.000 140.564.000 36.000 99.97

051 Persiapan dan Koordinasi KIP

5.080.000 5.054.000 26.000 4,16

A tanpa sub komponen 5.080.000 5.054.000 26.000 4,16

521211 RM Belanja Bahan 2.880.000 2.860.000 20.000 4,15

521811 RM Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

2.200.000 2.194.000 6.000 99.73

052 Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi

134.200.000 134.190.000 10.000 99.99

A tanpa sub komponen 134.200.000 134.190.000 10.000 99.99

521211 RM Belanja Bahan 58.460.000 58.450.000 10.000 99.98

522151 RM Beban Jasa Profesi 6.900.000 6.900.000 0 100,00

524111 RM Belanja Perjalanan Biasa 68.840.000 68.840.000 0 100,00

053 Pelaporan Kegiatan Pelayanan Informasi

1.320.000 1.320.000 0 100,00

A tanpa sub komponen 1.320.000 1.320.000 0 100,00

521211 RM Belanja Bahan 1.320.000 1.320.000 0 100,00

17

Rincian Pelayanan Informasi Publik

elama Tahun 2016, BATAN menerima 2310 (dua ribu tiga ratus sepuluh) permohonan

informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 2 (dua) hari kerja. Pelayanan informasi

dilakukan baik secara tatap muka bagi masyarakat yang datang langsung, melalui telepon,

fax, email, maupun online.

Dari data permohonan informasi bisa dilihat bahwa latar belakang masih didominasi dari lembaga

pendidikan sebesar 61%, kemudian diikuti kelompok swasta (23%) , lembaga pemerintah (6%), dan

lainnya (10%). Tujuan pemohonan informasi sebagian besar yaitu permohonan informasi tentang jasa

layanan BATAN, informasi untuk bahan skripsi/PKL di BATAN, Kunjungan ke fasilitas nuklir, dan

informasi lainnya terkait dengan BATAN.

6%23%

61%

10%

Latar Belakang Pekerjaan Pemohon Informasi

PNS/TNI/POLRI Pegawai Swasta

Pelajar/Mahasiswa Lainnya

S

Bulan Jumlah

Permohonan

waktu rata-rata pelayanan (hari

kerja)

Jumlah permohonan yang

diterima

Jumlah permohonan yang ditolak

Januari 354 2 354 0

Februari 259 2 259 0

Maret 259 2 259 0

April 182 2 182 0

Mei 161 2 161 0

Juni 164 2 164 0

Juli 117 2 117 0

Agustus 150 2 150 0

September 207 2 207 0

Oktober 190 2 190 0

Nopember 138 2 138 0

Desember 129 2 129 0

Total 2310 2 2310 0

11%

44%29%

16%

Tujuan Permohonan Informasi

Kunjungan

Layanan Jasa

PKL/TugasAkhir

18

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sepanjang tahun 2016 PPID di lingkungan BATAN tidak menerima keberatan dari pemohon

informasi yang menimbulkan sengketa informasi.

Kendala dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di

BATAN adalah sebagai berikut:

1. Uji Konsekuensi Informasi Publik yang akan dikecualikan masih belum diikuti oleh seluruh

PPID.

2. Kurangnya pemahaman tentang Daftar Informasi Publik dan Kategori Informasi Publik.

3. Pengetahuan PPI tentang organisasi BATAN dan jenis layanan masih perlu ditingkatkan.

4. Bahan publikasi Informasi publik yang tersedia masih kurang.

5. Pemohon informasi tidak semua bersedia mengisi kuesioner IKM.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BATAN,

maka perlu upaya perbaikan di tahun 2016,:

1. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi kepada PPID

2. Sosialisasi tentang Informasi Publik kepada Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.

3. Melakukan kunjungan ke fasilitas nuklir BATAN untuk meningkatkan wawasan PPI

tentang BATAN.

4. Berkoordinasi dengan unit kerja dalam hal penyediaan bahan publikasi informasi publik.

5. Mengkonfirmasi pengisian IKM kepada pemohon informasi.

Kesimpulan

• Secara umum pelayanan informasi di lingkungan BATAN dapat dilaksanakan dengan baik selama

tahun 2016.

• Ada peningkatan kesadaran di sebagian besar unit kerja tentang pentingnya kegiatan layanan

informasi di tunjukkan pemenuhan sarana dan prasarana ruang layanan informasi di setiap unit

kerja.