Pengawasan Tujuan Tertentu

PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU

OLEH

ARIEF SUSANTO

PERMENPAN NO.15 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL P2 UPD

DAN ANGKA KREDTNYA

PENGAWASAN UTK TUJUAN TERTENTU :

I. PENGAWASAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH :

1. MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS BERAKHIRNYA MASA JABATAN GUBERNUR

2. MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS BERAKHIRNYA MASA JABATAN BUPATI/WALIKOTA

II. PENGAWASAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT :

1. MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS INDIKASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG (0,96)

2. MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS INDIKASI HAMBATAN DALAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.(0,48)

3. MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS INDIKASI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. (0,72)

Dasar HukumDasar Hukum• UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 79 TAHUN

2004 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

• PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 24 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH

• PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 25 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DEPDAGRI

I.. PENGAWASAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH .

Tujuan Pemeriksaan :• Memperjelas batas tugas dan tanggungjawab Kepala

Daerah pada saat berhenti dari jabatannya.• Mengoresi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan

daerah yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

• Mengindentifikasi indikasi yg mengarah pada praktek KKN.

Ruang Lingkup Pemeriksaan :• Kebijakan Daerah.• Pengelolaan Keuangan.• Pengelolaan Asset.• Pengelolaan Kepegawaian.

MAKSUD DAN TUJUAN MEMPELAJARI PENGADUAN MASYARAKAT

MAKSUD ; AGAR LEBIH TERKOORDINASI, EFEKTIF, EFESIEN DAN DPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KPD

MASY SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA MENYAMAKAN PERSEPSI DLM

PENANGANAN PENGADUAN.TUJUAN ; AGAR PENANGANAN MASALAH/KASUS YG

DIADUKAN OLEH MASY/YG BERKEPENTINGAN DPT SCR OPTIMAL, SCR CEPAT DAN TERTIB SERTA AKURAT

SEHINGGA KEMDAGRI DAN PEMDA MAMPU MELAYANI KEPENTINGAN MASY SCR TERKOORDINASI, SISTEMATIS,

KOMPREHENSIF PROPOSIONAL DAN PROFESIONAL.

RUANG LINGKUPmeliputi penanganan pengaduan yg diterima oleh Kemendagri & Pemda yg disampaikan scr langsung/tdk langsung oleh Masy baik melalui surat maupun media massa, meliputi ; Penyalahgunaan wewenang; Hambatan dlm pelayanan masy; Korupsi, Kolusi & Nepotisme dan Pelanggaran Disiplin.

A. Penerimaan

B. Pencatatan

C. IdentifikasiD. Pengkajian

E. Proses

Sumber PengaduanPengadministrasianA. PENERIMAAN Lembaga-lembaga Negara (MPR, DPR, MA,

BPK, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; Kementerian/Lembaga Non Kementerian; Badan/Lembaga/Instansi di Daerah; Badan Hukum; Ormas; Partai Politik; Perorangan; Sumber lain.

1. DATA SURAT PENGADUAN• Nomor Agenda

• Tanggal Agenda

• Tanggal Surat Masuk

• Katagori Surat

• Perihal

2. IDENTITAS PELAPOR• Nama

• Alamat

• Kabupaten / Kota

• Provinsi

• Katagori Pelapor

3. IDENTITAS TERLAPOR• Nama

• NIP/NRP

• Jabatan

• Instansi Terlapor

• Katagori Instansi

4. LOKASI KASUS

• Desa

• Kecamatan

• Kabupaten / Kota

• Provinsi

• Negara

5. MATERI POKOK PENGADUAN

C. IDENTIFIKASI

1.Melakukan pemilahan atas pengaduan yg diterima,hal ini utk mempermudah evaluasi Kinerja setiap triwulan, a.l ; Penyalahgunaan wewenang; Pelayanan masyarakat;Korupsi/pungutan liar; Kepegawaian/ ketenagakerjaan; Pertanahan/ perumahan; Lingkungan Hidup dan Lain-lain.

•2. KLASIFIKASI Proses pengelompokan Surat2 Pengaduan.Berkadar Pengawasan ;Pengaduan yg memiliki identitas & isinya jelas, yaitu mengandung adanya dugaan/terjadinya penyalahgunaan wewenang, pemborosan, korupsi, indiplisiner, arogansi dlm memberikan pelayanan kpd masy & perbuatan tdk terpuji lainnya yg dilakukan Penyelenggara negara dilingkungan Pem. Pusat & Pemda. Pengaduan berkadar pengawasan dgn indentitas pengadu jls, namun subtansi materi pengaduan tdk memadai perlu dilakukan klarifikasi & Konfirmasi sblm dilakukan pemeriksaan atau dpt menjadi bahan masukan bagi penelitian instansi yg berwenang atau dpt dijadikan tambahan informasi bagi proses pembuktian.

Tdk Berkadar PengawasanTdk Berkadar Pengawasan Isi surat mengandung informasi, himbauan, Isi surat mengandung informasi, himbauan,

permintaan sumbangan pemikiran, saran & permintaan sumbangan pemikiran, saran & kritik dsb.kritik dsb.

Pengaduan Lain, yaitu pengadu yg identitas Pengaduan Lain, yaitu pengadu yg identitas pelapor tdk jls & atau tdk ada data layak yg scr pelapor tdk jls & atau tdk ada data layak yg scr normatif tdk sesuai dgn ketentuan & normatif tdk sesuai dgn ketentuan & pemerintah tdk mungkin memenuhinya, serta pemerintah tdk mungkin memenuhinya, serta tdk perlu penanganan lebih lanjut (deponir) tdk perlu penanganan lebih lanjut (deponir) tetapi cukup dicatat sebagai dokumen/arsip.tetapi cukup dicatat sebagai dokumen/arsip.

D. PENGKAJIAND. PENGKAJIAN

Proses mempelajari scr mendalam atas Proses mempelajari scr mendalam atas materi surat pengaduan yg diterima yg materi surat pengaduan yg diterima yg dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.Pejabat Pengawas.

Hasil pengkajian berupa rekomendasi atau Hasil pengkajian berupa rekomendasi atau usul penanganan surat pengaduan usul penanganan surat pengaduan dituangkan dlm bentuk N.D Irsusdituangkan dlm bentuk N.D Irsus/Irban/Irban atau N.D Sekretaris kpd Irjenatau N.D Sekretaris kpd Irjen/Inspektur /Inspektur Prov/Kab/kotaProv/Kab/kota berupa Pelimpahan, berupa Pelimpahan, Diteruskan, Klarifikasi, Konfirmasi & Diteruskan, Klarifikasi, Konfirmasi & Pemeriksaan.Pemeriksaan.

KEGIATAN PENGKAJIANKEGIATAN PENGKAJIAN

Merumuskan inti masalah yg diadukan.Merumuskan inti masalah yg diadukan. Menghubungkan materi pengaduan dgn peraturan Menghubungkan materi pengaduan dgn peraturan

perundangan yg berlakuperundangan yg berlaku Kewenangan penangananKewenangan penanganan.. Meneliti dokumen & atau informasi yg pernah ada Meneliti dokumen & atau informasi yg pernah ada

dlm kaitannya dgn materi pengaduan.dlm kaitannya dgn materi pengaduan. Merumuskan rencana penanganan & langkah2 yg Merumuskan rencana penanganan & langkah2 yg

diperlukan (koordinasi, klarifikasi, konfirmasi, diperlukan (koordinasi, klarifikasi, konfirmasi, mediasi, bahan pemantauan, diteruskan, mediasi, bahan pemantauan, diteruskan, pemeriksaan, pengusutan & penilaian utk pemeriksaan, pengusutan & penilaian utk membuktikan kebenaran materi pengaduan.membuktikan kebenaran materi pengaduan.

Metode 5 W + 1 HMetode 5 W + 1 HSecara umum dlm pengkajian surat pengaduan mengguna kan Secara umum dlm pengkajian surat pengaduan mengguna kan metode 5 W + 1 H, yaitu :metode 5 W + 1 H, yaitu :1.1.What : ApaWhat : Apa

menanyaka bentuk pelanggaran yg terjadimenanyaka bentuk pelanggaran yg terjadi2.2.Who : Siapa Who : Siapa

menanyakan pelaku pelanggaran, pihak2 yg terlibat dan yg menanyakan pelaku pelanggaran, pihak2 yg terlibat dan yg mengetahui.mengetahui.3.3.Where : Dimana.Where : Dimana.

menanyakan tempat terjadinya pelanggaran.menanyakan tempat terjadinya pelanggaran.44When : KapanWhen : Kapan

Menanyakan waktu terjadinya pelangaranMenanyakan waktu terjadinya pelangaran5.5. Why : MengapaWhy : Mengapa

Menanyakan motif atau latar belakang dilakukan Menanyakan motif atau latar belakang dilakukan penyimpanganpenyimpangan6.6.How : BagaimanaHow : Bagaimana

menanyakan bagaimana cara atau proses terjadinya menanyakan bagaimana cara atau proses terjadinya pelanggaranpelanggaran

E. Proses/Mekanisme PenangananE. Proses/Mekanisme PenangananA.A. Penanganan Pengaduan, dpt dilakukan ;Penanganan Pengaduan, dpt dilakukan ;11.. Ditangani oleh Itjen Ditangani oleh Itjen KemdagriKemdagri, apabila , apabila : : yg diadukan adalah Pejabat Kantor Pusat yg diadukan adalah Pejabat Kantor Pusat

KemdagriKemdagri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pejabat, Gubernur, Bupati/Walikota, PejabatEsselon II ke atas pada Pemprov.Esselon II ke atas pada Pemprov.

Materi Pengaduan mempunyai nilai- nilai strategis Materi Pengaduan mempunyai nilai- nilai strategis apabila menyangkut masyarakat luas dan apabila apabila menyangkut masyarakat luas dan apabila tidak ditangani dapat menimbulkan keresahan tidak ditangani dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan kerugian negara/daerah yang masyarakat dan kerugian negara/daerah yang lebih besar.lebih besar.

Surat Pengaduan/informasinya diterima oleh Surat Pengaduan/informasinya diterima oleh DPRD, Gubernur/Bupati/ Walikota atau Bawasda, DPRD, Gubernur/Bupati/ Walikota atau Bawasda, akan tetapi karena beberapa pertimbangan akan tetapi karena beberapa pertimbangan diserahkan kepada Mendagri/ Irjen untuk diserahkan kepada Mendagri/ Irjen untuk ditangani.ditangani.

2.2. Ditangani oleh Tim antar Komponen dilingkungan Ditangani oleh Tim antar Komponen dilingkungan KKeemmdagri, dagri, yaitu apabila permasalahan sangat krusial & membutuhkan yaitu apabila permasalahan sangat krusial & membutuhkan koordinasi & pendapat Teknis Komponen lain dilingkungan koordinasi & pendapat Teknis Komponen lain dilingkungan KemKemdagridagri..

3. Ditangani oleh Tim antar KementerianLembaga/ Instansi Pemerintah Non Kementerian, apabila pelaku atau materinya menyangkut 2 (dua) atau lebih Kementerian/Lembaga/Instansi atau memerlukan serta bantuan teknik dari Kementerian/ Lembaga/ Instansi lain.

4. Diserahkan kpd Komponen dilingkungan Kemdagri/ Pemda, apabila permasalahannya dominan bersifat pembinaan.

5. Diserahkan kpd Kementerian/Lembaga/Instansi Pem Non Kementerian, apabila pelaku serta materi kasus pengaduan menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga/Instansi lain.

6. Dilimpahkan kpd Gubernur atau Bupati/Walikota, apabila pelaku & materinya lebih tepat ditanagni oleh Gub/Walikota/BupatiGub/Walikota/Bupati..

. .

• Permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

• Permasalahan yang penanganannya lintas kabupaten/kota.

• Penanganan kasus pengaduan atas permintaan daerah.

BUPATI/WALIKOTA DPT MEMINTA FASILITASI BUPATI/WALIKOTA DPT MEMINTA FASILITASI PENGAWASAN KPD GUB ATAU MENTERIPENGAWASAN KPD GUB ATAU MENTERI

Adanya hambatan psikologisAdanya hambatan psikologisTerbatasnya kemampuan/ Terbatasnya kemampuan/ keahlian; jumlah tenaga; keahlian; jumlah tenaga;

dana dan waktu.dana dan waktu.Faktor pertimbangan lainnya.Faktor pertimbangan lainnya.

B. Pembentukan Tim PemeriksaB. Pembentukan Tim Pemeriksa

Ditentukan oleh Irjen (dlm hal ini Ditentukan oleh Irjen (dlm hal ini Irsus), Inspektur Prov/Kab/Kota, Irsus), Inspektur Prov/Kab/Kota, apabila tdk ditempat kewenangan apabila tdk ditempat kewenangan berada pd Ses Iberada pd Ses Itjtjen, en, Ses Ses InspektInspektorat orat Prov/Kab/Kota.Prov/Kab/Kota.

Dlm Kajian diperlukan dilakukan Dlm Kajian diperlukan dilakukan pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa wajib ekspose dihadapan Irjen atau wajib ekspose dihadapan Irjen atau Inspektur Prov/Kab/Kota. Inspektur Prov/Kab/Kota.

C. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KHUSUS(PKPK)

Setelah ada penunjukan Tim untuk melakukan pemeriksaan, maka Tim menyusun PKPK, yg intinya meliputi;•Sumber Pengaduan & materi pengaduan;•Nara sumber & obyek pemeriksaan;•Sasaran pemeriksaan;•Waktu pemeriksaan;•Susunan Tim Pemeriksa;•Hasil Pemeriksaan yg diharapkan.

Tujuan PKPK• Tujuan PKPK adalah utk penetapan

batas dan ruang lingkup pemeriksaan khusus agar terarah dan fokus sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

• P2 Muda dlm melakukan pemeriksaan khusus hrs sesuai dg PKPK yg sudah diekspose dan dijadikan pedoman.(cat : bisa berubah jika kondisi dilapangan berkembang, namun msh dlm kontek pengaduan)

D. Pemeriksaan Pengaduan. Prinsip Penanganan :

1. Obyektivitas ; harus berdasarkan fakta dan bukti yg lengkap berdasarkankriteria dan norma yg ditentukan.

2. Koordinasi ; dilaksanakan melalui kerja sama antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yg berlaku.

3. Efektif dan Efisien ; dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya.

4. Akuntanbilitas ; Kegiatan PPM dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yg berlaku.

5. Transparan ; Hasil kegiatan PPM dilakukan berdasarkan mekanisme, dan prosedur yg jelas dan terbuka.

6. Kerahasiaan ; penanganan trhdp suatu pengaduan masy dilakukan scr hati-hati & juga dijaga kerahasiaannya sesuai dgn ketentuan yg berlaku.

PROSES PEMERIKSAAN PENGADUAN

1. Entry Briefing ;

Kegiatan untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuan Tim Pemeriksa kepada Kepala Daerah/ Pimpinan Instansi yang menjadi obyek pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan.

a. Mengumpulkan bahan-bahan sebagai kelengkapan pembuktian.

b. Mengumpulkan keterangan-keterangan pejabat yang terkait dengan obyek pemeriksaan.

c. Melakukan pemeriksaan atas bahan & keterangan yg dikumpulkan Hasil Pemeriksaan dituangkan dlm KKP.

d. KKP yg dibuat anggota Tim direviuw oleh Ketua Tim & Supervisi.

e. KKP hrs didukung dgn bukti yg relevan, kompeten & cukup, a.l berupa : BAP/Ket; Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM); Surat-surat Pernyataan yg relevan; dan dokumen yg relevan.

f. setelah selesai pemeriksaan dibuat simpulan hasil pemeriksaan. Apabila personil & waktu tdk cukup dpt diusulkan penambahan sesuai kebutuhan.

g. Simpulan hsl pemeriksaan menyatakan, apakah proses pemeriksaan terbukti, tdk terbukti atau terbukti sebagian.

h. Jika tdk terbukti hrs diberikan penjelasan, a.l masih dlm penanganan APH, hilangnya data/ dokumen-dokumen.

i. Kalau terbukti hrs segera disusun Lap beserta saran-saran utk diekspose

3. EXIT BRIEFING3. EXIT BRIEFING

Yg dilakukan Tim adalah sbb :Yg dilakukan Tim adalah sbb : Menjelaskan secara umum hasil pemeriksaan Menjelaskan secara umum hasil pemeriksaan

pengaduan kepada Pimpinan Daerah pengaduan kepada Pimpinan Daerah mengenai kasus yang diperiksa tanpa mengenai kasus yang diperiksa tanpa memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan kasus yang ditanganikasus yang ditangani

Tidak menyerahkan hasil pemeriksaanTidak menyerahkan hasil pemeriksaan Dalam Exit Briefing dihindari hal-hal yang Dalam Exit Briefing dihindari hal-hal yang

dapat mempengaruhi hasil pemeriksaandapat mempengaruhi hasil pemeriksaan

Laporan harus menyajikan data yang relevan, dapat Laporan harus menyajikan data yang relevan, dapat dibuktikan dan tepat;dibuktikan dan tepat;

Laporan harus komunikatif sehingga mudah Laporan harus komunikatif sehingga mudah dimengerti;dimengerti;

Laporan disusun menggunakan bahasa Indonesia Laporan disusun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; yang baik dan benar;

Laporan hendaknya disusun sesegera mungkin agar Laporan hendaknya disusun sesegera mungkin agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Norma Penulisan LaporanNorma Penulisan Laporan

1.1. Akurat : seluruh materi pokok harus Akurat : seluruh materi pokok harus dikonfirmasi terlbih dahulu sebelum dikonfirmasi terlbih dahulu sebelum menjadi laporanmenjadi laporan

2.2. Jelas : tidak banyak menyajikan rincian Jelas : tidak banyak menyajikan rincian yang tidak berkaitan dengan informasi yang tidak berkaitan dengan informasi laporanlaporan

3. Tidak Memihak : tidak bias tetapi didukung 3. Tidak Memihak : tidak bias tetapi didukung fakta dan buktifakta dan bukti

4. Relevan : informasi yang sesuai dengan 4. Relevan : informasi yang sesuai dengan pokok permasalahanpokok permasalahan

5. Tepat Waktu : sesuai waktu yang 5. Tepat Waktu : sesuai waktu yang dibutuhkan agar tidak cacat rekomendasi.dibutuhkan agar tidak cacat rekomendasi.

PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN

LAPORAN PENDEK : DALAM BENTUK LAPORAN PENDEK : DALAM BENTUK SURATSURAT

LAPORAN PANJANG : DALAM BENTUK LAPORAN PANJANG : DALAM BENTUK BABBAB

FORMAT LAPORAN HASIL FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGADUAN PEMERIKSAAN PENGADUAN

MASYARAKATMASYARAKAT

BAB I BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN  : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN   BAB IIBAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN: URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. UMUM1. UMUM

A. DASAR PEMERIKSAANA. DASAR PEMERIKSAAN

B. WAKTU PEMERIKSAANB. WAKTU PEMERIKSAAN

C. SUSUNAN TIM PEMERIKSAC. SUSUNAN TIM PEMERIKSA

D. NARA SUMBERD. NARA SUMBER

E. OBYEK PEMERIKSAANE. OBYEK PEMERIKSAAN

2. SUMBER PENGADUAN2. SUMBER PENGADUAN

3. MATERI PENGADUAN3. MATERI PENGADUAN

4. FAKTA YANG DITEMUKAN4. FAKTA YANG DITEMUKAN

5. ANALISIS5. ANALISIS BAB IIIBAB III : KESIMPULAN: KESIMPULAN BAB IVBAB IV : SARAN: SARAN LAMPIRAN LAMPIRAN

…….........., .........., Mengetahui : Mengetahui : Tim PemeriksaTim Pemeriksa Inspektur ........Inspektur ........ 1. ............... dst1. ............... dst

LHP LHP BENTUK BENTUK PPANJANGANJANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAN PENGADUAN (LHPP)PENGADUAN (LHPP)

Hasil penanganan wajib ekspose Hasil penanganan wajib ekspose Tim Pemeriksa dihadapan Irjen/Insp.Tim Pemeriksa dihadapan Irjen/Insp.Prov/Kab/Kota, paling lambat 7 hr sejakProv/Kab/Kota, paling lambat 7 hr sejakkedatangan Tim.kedatangan Tim.dgn dilmapiri Konsep ND kpd Mendagri, Gub, dgn dilmapiri Konsep ND kpd Mendagri, Gub, Bupati/Walikota atau Surat berasal dr Instnasi Bupati/Walikota atau Surat berasal dr Instnasi tsb. tsb. Ditindaklanjuti dgn LHPP serta pemberkasan Ditindaklanjuti dgn LHPP serta pemberkasan 15 hr kerja setelah akhir Surat Tugas. 15 hr kerja setelah akhir Surat Tugas.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat disampaikan kepada pihak-pihak Masyarakat disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten yaitu :yang berkompeten yaitu :

MeMennteri Dalam Negeri (Irjen)teri Dalam Negeri (Irjen) Gubernur/Bupati/Walikota ((Gubernur/Bupati/Walikota ((InspektuInspektur r

Provinsi/Kabupaten/KotaProvinsi/Kabupaten/Kota)) Pihak2 terkait.Pihak2 terkait.

PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENAGANAN PEMERIKSAAN PENAGANAN PENGADUAN MASYARAKATPENGADUAN MASYARAKAT