PENGATURAN MENDAPATKAN DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN …digilib.unila.ac.id/31927/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · kewarganegaraan, Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia dan

PENGATURAN MENDAPATKAN DAN KEHILANGAN

KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN

INDONESIA DAN JEPANG

(Skripsi)

Oleh

AYU KURNIA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRAK





Oleh

AYU KURNIA

Status kewarganegaraan akan menimbulkan berbagai hak bagi seseorang, di

antaranya yaitu hak untuk melakukan perbuatan hukum, hak untuk menentukan

penundukan diri terhadap yurisdiksi suatu negara dan hak sosial seperti hak atas

pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Status kewarganegaraan diberikan

kepada warga negara berdasarkan kedaulatan suatu negara, akan tetapi kedaulatan

suatu negara tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional dan

hukum nasional mengenai kewarganegaraan.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa peraturan-peraturan mengenai status

kewarganegaraan berdasarkan Convention on Reduction of Statelessness 1961.

Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang kewarganegaraan

Jepang. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan jenis penelitian

yuridis normatif serta dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guidelines dalam memperoleh dan kehilangan

kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional secara khusus diatur dalam

Convention on Reduction of Statelessness 1961. Berdasarkan konvensi tersebut status

kewarganegaraan dapat diperoleh melalui 4 cara yaitu kelahiran, naturalisasi,

perkawinan campuran dan adopsi. Kebijakan proses melalui perkawinan campuran

dan adopsi diamanahkan kepada setiap negara dan mewajibkannya memberi status

kewarganegaraan berdasarkan persyaratan tertentu atau apabila terdapat ketentuan

kehilangan status kewarganegaraan sebelumnya akibat perkawinan campuran atau

adopsi. Konvensi ini juga mengatur Sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan yaitu

perkawinan campuran, perceraian, legitimasi, pengakuan atau adopsi, naturalisasi,

dan bertempat tinggal di negara lain sesuai waktu yang ditetapkan.

Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang kewarganegaraan

Jepang mengatur bahwasannya status kewarganegaraan akan didapat melalui 4 cara

yaitu kelahiran, naturalisasi, perkawinan campuran dan adopsi. Dalam hal kehilangan

kewarganegaraan, Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang

kewarganegaraan Jepang memberikan kebijakan yang berbeda dalam prosesnya.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa

ketentuan Convention on Reduction of Statelessness 1961 sudah diadopsi Undang-

Undang kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang kewarganegaraan Jepang

walaupun kedua negara belum meratifikasi konvensi tersebut.

Kata Kunci: Kewarganegaraan (Nationality, Citizenship), Komparatif,

Naturalisasi, Statelessnes





Oleh

AYU KURNIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Karang Jaya, Lampung Selatan pada 12

Agustus 1995 dari Bapak Waluyo dan Ibu Nuroni, sebagai

anak pertama dari 4 bersaudara, penulis memiliki 3 orang adik

yaitu: Ira Apriani, Anton Hadi Saputra dan Alvin Hadi Saputra.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SDN) 1 Baru Ranji Lampung

Selatan (2002-2008), Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Pondok Pesantren Mathla‟ul

Huda Pandeglang Banten (2008-2011) dan Madrasah Aliah (MA) di Pondok

Pesantren Mathla‟ul Huda Pandeglang Banten (2011-2014). Penulis tercatat menjadi

mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2014.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi, yaitu sebagai sekretaris

departemen syiar Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) 2015-2016, Anggota

ESO (English Society Organization UNILA) 2015-2016, Anggota PSBH Fakultas

Hukum 2015-2016, Bendahara umum Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI)

2016-2017, Bendahara Bimbingan Baca Al-Qur‟an (BBQ) Fakultas Hukum periode

2017-2018, Ketua departemen Humas Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional

(HIMA HI) periode 2017-2018. Penulis juga mengikuti les bahasa Inggris (TOEFL)

di Gogo Course tahun 2016 dan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada

tahun 2017 di desa tanjung ratu kecamatan selagai lingga kabupaten lampung tengah.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahiim

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya maka dengan

ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan,

penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orang tua, Bapak (Waluyo) Ibu (Nuroni) dan Ketiga Adik Saya (Ira

Apriani, Anton Hadi Saputra, dan Alvin Hadi Saputra) yang senantiasa

memberikan dukungan, semangat, dan limpahan cinta kasih, nasihat serta doa yang

selalu di panjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan

karya ilmiah ini;

Keluarga dan Sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi

dalam penulisan karya ilmiah ini

Teruntuk Almamaterku tercinta……………

Universitas Lampung

MOTTO

وهللابماتعملونخبير

هللا

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang berilmu beberapa derajat dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu

kerjakan”

(QS. Al-Mujadalah ayat 11)

Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik

(Ali bin Abi Thalib)

The only thing that makes people run away from the challenge is lack of confidence.

(Mohammad Ali)

Everything will come to those who keep trying with determination and patience.

(Edison)

Pengalaman adalah sebuah pembelajaran

(Penulis)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil‟alamin….

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan

karunia-Nya karya ilmiah ini dapat di selesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul

“Pengaturan Mendapatkan dan Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan

Hukum Internasional serta Implementasinya Dalam Hukum Kewarganegaraan

Indonesia dan Jepang” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan,

kerjasama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung,

sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung;

2. Ibu Melly Ayda S.H., M.Hum selaku ketua jurusan Hukum Internasional dan Ibu

Rehulina, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Internasional;

3. Bapak Abdul Muthalib S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama, terimakasih atas

kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan

bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga

karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik;

4. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku pembimbing Kedua,

terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk

memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian karya ilmiah

ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;

5. Bapak Naek Siregar, S.H., M.H dan Ibu Siti Azizah S.H., M.H selaku Pembahas,

terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk

memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian karya ilmiah

ini;

6. Bapak Fathoni S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu

penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya

bagian Hukum Internasional, terimakasih atas motivasi dan bimbingannya dalam

proses penyelesaian karya ilmiah ini dan memberikan banyak ilmu pengetahuan

selama menyelesaikan studi;

8. Bapak dan Ibu yang menjadi orang tua terhebat dan tak tergantikan yang tiada

henti memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kebahagiaan

dan kesuksesanku, semoga kelak dapat kembali memberikan kebahagiaan dan

dapat selalu membanggakan;

9. Ketiga Adikku, Ira Apriani, Anton Hadi Saputra dan Alvin Hadi Saputra

terimakasih untuk selalu memberikan perhatian, semangat, dukungan serta selalu

membuatku bahagia dan tertawa ceria;

10. Seluruh keluarga besar, terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi

dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;

11. Sahabat-sahabatku seperjuangan: Indri Komalasari, Ayu Dewi Kartika Sari,

Atika Mayang Sari, Dewi Muslimah, Sariani, Intan, Mery Farida, Novi

Ratnawati, Rizka Dilia, Tabita Efralita, terimakasih telah memberikan banyak

kebahagiaan, motivasi, dukungan dan kebersamaan dalam menyelesaikan studi di

fakultas Hukum Universitas lampung dan dalam proses menyelesaikan karya

ilmiah ini;

12. Sahabat-Sahabat Hukum Internasional angkatan 2014: Orima Melati Davey,

Dheka Ermelia Putri, Sarah Rizky Ariani, Wafernanda Rm Lubis, Parulian yusuf,

Jonathan Manalu, Asta Yuliyantara, Bangkit Parulian dan Alif Adji Desang,

terimakasih telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, motivasi,

dukungan dan selalu memberikan rasa kekeluargaan dan kebanggaan.

13. Sahabat-Sahabat dan adik-adik UKM-F FOSSI, terimakasih telah memberikan

banyak pengalaman, pengetahuan, rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta

kebahagiaan yang tidak akan pernah terlupakan

14. Almamaterku tercinta serta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Lampung Angkatan 2014;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya

ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, A..mi…n.

Bandar Lampung, 2018

Penulis

Ayu Kurnia

DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................ i

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. ii

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. iv

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... v

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................... vi

PERSEMBAHAN ................................................................................................ vii

MOTTO ................................................................................................ viii

SANWACANA ................................................................................................ ix

DAFTAR ISI ................................................................................................ xiii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xvi

DAFTAR TABEL xvii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 8

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .................................................................... 8

D. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................. 9

E. Sistematika Penulisan .................................................................................... 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbandingan Hukum .................................................................. 12

B. Kewarganegaraan .......................................................................................... 15

1. Hak dan Kewajiban warga Negara ........................................................... 17

2. Asas-asas/Prinsip Kewarganegaraan ........................................................ 23

3. Kehilangan Kewarganegaraan .................................................................. 26

C. Kewarganegaraan Indonesia .......................................................................... 29

1. Sejarah ................................................................................................ 29

2. Macam-Macam Cara Mendapatkan Kewarganegaraan ............................ 33


4. Prinsip Kewarganegaraan ......................................................................... 36

D. Kewarganegaraan Jepang .............................................................................. 36

1. Sejarah ................................................................................................ 36

2. Macam-Macam Cara Mendapat Kewarganegaraan .................................. 37


4. Prinsip Kewarganegaraan Jepang ............................................................. 42

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ............................................................................................ 45

B. Pendekatan Masalah .................................................................................... 46

C. Sumber Data ................................................................................................ 47

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data ............................................... 49

1. Metode Pengumpulan Data .................................................................... 49

2. Metode Pengolahan Data ........................................................................ 49

3. Metode Analisis Data ............................................................................. 50

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mendapatkan dan Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan

Hukum Internasional ..................................................................................

51

1. Proses Mendapatkan Kewarganegaraan Berdasarkan Hukum

Internasional ........................................................................................... 51

a. Proses Mendapatkan Kewarganegaraan melalui Kelahiran ............... 55

b. Proses Mendapatkan Kewarganegaraan melalui Naturalisasi ........... 60

c. Proses Mendapatkan Kewarganegaraan melalui Perkawinan

Campuran ........................................................................................... 64

d. Proses Mendapatkan Kewarganegaraan melalui Adopsi ................... 67

2. Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Hukum Internasional ....... 68

B. Proses Mendapatkan dan Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan

Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia .......................................... 75

1. Proses mendapatkan Kewarganegaraan berdasarkan Undang-undang

Indonesia No 12 tahun 2006 .................................................................. 75

a. Proses Mendapatkan Kewarganegaraan melalui Kelahiran .............. 78



Campuran ........................................................................................... 87


2. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ............................................... 91

3. Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia .............. 96

4. Kasus Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel .............................. 99

C. Proses Mendapatkan dan Sebab-Sebab Kehilangan Kewarganegaraan

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Jepang .......................... .106

1. Proses Mendapatkan Kewarganegaraan berdasarkan Undang-undang

kewarganegaraan Jepang No 88 tahun 2008 .......................................... 106

a. Proses Mendapatkan Kewarganegaraan melalui Kelahiran ............... 108



Campuran ........................................................................................... 113


2. Kehilangan Kewarganegaraan Jepang .................................................... 120

3. Proses mendapatkan kembali kewarganegaraan Jepang ....................... 121

4. Kasus David Chart dan Louis Christian Harbanks Ruisu ...................... 123

D. Perbedaan dan persamaan pengaturan tentang proses mendapatkan dan

sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan berdasarkan hukum

Internasional, Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia dan Jepang .. 125

E. Perbedaan dan Persamaan Persyaratan Mendapatkan Kewarganegaraan

melalui Naturalisasi Berdasarkan Hukum Internasional, Undang-Undang

Kewarganegaraan Indonesia dan Jepang ..................................................... 129

F. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Sebab-Sebab Kehilangan

Kewarganegaraan Berdasarkan Hukum Internasional, Undang-Undang

Kewarganegaraan Indonesia dan Jepang ..................................................... 132

V. PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................................ 136

B. Saran ................................................................................................ 137

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar

5. Statistik Pekawinan Internasional di Jepang ...................................................... 115

6. Statistik Status kewarganegaraan Isteri dan suami/WNA di Jepang .................. 115

7. Statistik Naturalisasi di Jepang ........................................................................... 116

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Proses mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan convention on reduction

of statelessness person 1961 ............................................................................. 54

2. Sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan berdasarkan convention on

reduction of statelessness person 1961 ............................................................ 68

3. Proses Mendapatkan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang

kewarganegaraan Indonesia No 12 tahun 2006 ............................................... 77

4. Sebab-Sebab Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang

Kewarganegaraan Indonesia No 12 Tahun 2006. ............................................ 91

5. Proses Mendapatkan Kewarganegaraan Berasarkan Undang-Undang

Kewarganegaraan Jepang No 88 tahun 2008. .................................................. 107

6. Kehilangan Kewarganegaraan Jepang Berdasarkan Undang-Undang No 88

Tahun 2008 120

7. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan tentang Proses Mendapatkan


kewarganegaraan Indonesia dan Jepang. ......................................................... 125

8. Perbedaan dan Persamaan tentang Persyaratan Mendapatkan

Kewarganegaraan melalui Naturalisasi Berdasarkan Hukum Internasional,

Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia dan Jepang .............................. 129

9. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan tentang Sebab-Sebab Kehilangan


kewarganegaraan Indonesia dan Jepang .......................................................... 132

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarganegaraan menentukan status personal warga negara yang meliputi

kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan terhadap hak dan

kewajiban, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga, menentukan

penundukan diri terhadap yurisdiksi hukum pada suatu negara1 dan menimbulkan

konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi kehidupan setiap warga negara.

Hak atas kewarganegaraan didasarkan pada adanya hubungan yang efektif antara

individu dan sebuah negara. Warga negara yang tidak diakui atau tidak memiliki

status kewarganegaraan suatu negara tidak berhak atas hak-hak politik seperti

memilih dan dipilih menjadi kepala negara di negara tempat dia tinggal, tidak dapat

mendaftar atas pernikahannya, dan tidak bisa mendapatkan dokumen perjalanan,

begitu pula hak lainnya seperti hak atas pendidikan, perawatan medis, dan pekerjaan

tidak akan didapatkan oleh individu yang tidak bisa membuktikan hubungan hukum

dengan sebuah negara. 2

1 Edward S. Corwin dan J.W. Peltason, 1967, Understanding the Constitutio, fourt edition (New York

Holt, Rinehart and Winston), hlm 141. 2 Inter-Parliamentary Union 2005 Published by the Inter-Parliamentary Union with the United

Nations High Commissioner for Refugees, hlm 6

2

Status kewarganegaraan (citizenship) merupakan identitas yang sangat penting jika

dikaitkan dengan kedudukan warga negara terhadap suatu negara. Warga negara

merupakan unsur berdirinya suatu negara, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi

maka suatu negara tidak akan pernah terbentuk dan merupakan masalah yang nyata

bagi seseorang karena hak dan kewajiban mereka terkait dengan status

kewarganegaraan.3 Walaupun demikian, kebebasan suatu negara untuk menentukan

siapa yang menjadi warga negara dibatasi oleh prinsip-prinsip umum hukum

Internasional mengenai kewarganegaraan, yaitu orang-orang yang tidak memiliki

hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara

dari suatu negara bersangkutan dan suatu negara tidak boleh menentukan siapa-siapa

yang merupakan warga negara dari suatu negara lainnya.4

Warga negara yang tidak memiliki status kewarganegaraan dan pergi ke negara lain

dilarang masuk kembali dalam waktu lama jika negara-negara asal tersebut menolak

untuk memberi izin masuk ke wilayah mereka, kecuali apabila warga negara tersebut

dapat membuktikan ikatan hukum dengan negara asal, maka negara menjamin dan

melindungi hak-haknya, termasuk hak untuk pergi dan masuk kembali ke negara

sendiri, hak tinggal permanen, kebebasan bergerak di dalam negara, hak untuk

memilih, dipilih atau dinominasikan ke kantor publik, hak akses terhadap layanan

publik, dan hak atas perlindungan diplomatik.5

3 R.M. Maclver, 2015, The Modern State, London: Oxford University Press, hlm 465

4 Khaidir Anwar dan Abdul Muthalib Tahar, 2014, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Bandar

Lampung: Justice Publisher, hlm. 34 5 Hélène Lambert, 2014, Refugee Status, Arbitrary Deprivation of Nationality, and Statelessness

within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and its 1967 Protocol relating to the Status

3

Perihal mengenai status kewarganegaraan telah diatur dalam hukum Internasional,

yaitu: (i) International Convention on Reduction of Statelessness 1961 yang mengatur

tentang pengurangan ketiadaan kewarganegaraan, terdiri dari 21 pasal dan merupakan

konvensi yang menjadi acuan di dalam penelitian. Convention on Reduction of

Statelessness 1961 bertujuan untuk mengurangi ketiadaan status kewarganegaraan

menurut kesepakatan Internasional,6 yaitu dengan menetapkan peraturan untuk

memberikan kewarganegaraan saat lahir (Pasal 1-4), membuat penolakan kebangsaan

bersyarat atas seseorang, atau memiliki kepastian untuk memperoleh

kewarganegaraan lain (Pasal 5-7), melarang perampasan kebangsaan jika ini akan

berakibat tidak adanya kewarganegaraan (Pasal 8) dan dapat memberikan

pengecualian terbatas terhadap kewajiban dan larangan tersebut.7 (ii) Convention on

the nationality marriage woman (Resolusi Majelis Umum 1040 XI) yang disahkan

tanggal 29 Januari 1957, mengatur tentang kewarganegaraan wanita kawin. Pasal 3

ayat 1 mengatur tentang naturalisasi dan di dalam pembukaan terdapat pengakuan

terhadap kewarganegaraan; (iii) Convention relating to the Status of Stateless Person

1954, dalam konvensi ini pasal yang berkaitan dengan kewarganegaraan adalah pasal

32 yaitu negara memberikan fasilitas naturalisasi;8

of Refugees, Legal And Protection Policy Research Series:University of Westminster, hlm 4. The

paper is available online at: http://www.unhcr.org/pages/4a16b17a6.html 6 Convention on Reduction of Statelessnes 1961, preamble.

7 Ruma Mandal and Amanda Gray, 2014, Out of the Shadows: The Treatment of Statelessness under

International Law, London: Chatham House, © The Royal Institute of International Affairs, p. 6 8 Convention relating to the Status of Stateless Person 1954 Article 32: The Contracting States shall as

far as possible facilitate the assimilation and naturalization of stateless persons. They shall in

particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the

charges and costs of such proceedings.

http://www.unhcr.org/pages/4a16b17a6.html

4

(iv) Convention relating to the Status of Refugees 1951 tentang status pengungsi,

adapun pasal yang berkaitan dengan kewarganegaraan adalah Pasal 34 yaitu hak

untuk dapat dinaturalisasi;9 (v) Convention on the Right of the Child 1989, dalam

konvensi ini kewarganegaraan diatur pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa,

“anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak

lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan sejauh mungkin

hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya”. Selanjutnya ayat (2) mengatur

bahwa negara-negara pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan

hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen

Internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak sebaliknya akan

tidak berkewarganegaran;10

(vi) Human Right Convention (Universal declaration of

human rights) yang ditetapkan PBB pada 10 Desember 1948, Pasal 20 mengatur

bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan negara di tempat wilayah dia

terlahir jika dia tidak memiliki hak atas kewarganegaraan lainnya; (vii) Convention

on the elimination of all forms of discrimination against woman of 18 December

1979 dalam Pasal 9 mengatur bahwa negara-negara pihak harus memberikan hak-hak

perempuan sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau

9 Convention relating to the Status of Refugees 1951 Article 34: Naturalization The Contracting States

shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees. They shall in

particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the

charges and costs of such proceedings. 10

Convention on the Right of the Child 1989 Article 7

1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name,

the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or

her parents.

2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law

and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the

child would otherwise be stateless.

5

mempertahankan kewarganegaraan mereka; (viii) International convention on the

elimination of all forms of Racial discrimination 1965, secara khusus mengatur

bahwa undang-undang yang berkaitan dengan kewarganegaraan atau naturalisasi

harus tidak diskriminasi terhadap kewarganegaraan tertentu;11

(ix) International

covenant on civil and political rights 1966 dalam pasal 24 mengatur tentang hak anak

tanpa diskriminasi atas asal kebangsaan atau sosial dan atas kelahiran, pasal 26

mengatur persamaan perlindungan di depan hukum; dan (x) Convention on the right

of persons with Disabilities of 13 December 2006 dalam pasal 18 mengatur tentang

hak penyandang cacat untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan 12

Berbagai konvensi tersebut sudah ada yang diratifikasi dan ada yang belum

diratifikasi, konvensi yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia antara lain:

Convention relating to the Status of Refugees 1951; International Convention on

Reduction of Statelessness 1961, Convention relating to the Status of Stateless Person

1954 dan Convention on the nationality marriage woman 1957. Sedangkan konvensi

yang belum diratifikasi pemerintah Jepang antara lain: Convention on Reduction of

Statelessness 1961, Convention relating to the Status of Stateless Person 1954 dan

Convention on the nationality marriage woman 1957. Namun demikian Pemerintah

Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006

11

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (adopted 7 Mar

1966, entered into force 4 Jan 1969) 660 UNTS 195, Pasal 1(3) („ICERD‟). 12

https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-law/un-human-rights-treaties.

html diakses 8 maret 2018

https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-law/un-human-rights-treaties.%20html


6

tentang kewarganegaraan,13

untuk menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 jo UU No.

3 Tahun 1976 tentang Kewarganegaraan dan Pemerintah Jepang telah menerbitkan

Undang-Undang No. 88 tahun 2008 tentang Kewarganegaraan.

Substansi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 antara lain mengatur hal-hal

sebagai berikut: (i) warga negara Indonesia (Pasal 4-7), (ii) syarat dan tata cara

memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui naturalisasi atau

pewarganegaraan, kelahiran, perkawinan campuran, dan adopsi (Pasal 8-22), (iii)

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 23-30), (iv) syarat dan tata

cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 31-35), (v)

Ketentuan pidana (Pasal 36-38), Ketentuan peralihan (Pasal 39-43), (vi) Ketentuan

penutup (Pasal 44-45). Sedangkan substansi Undang-undang Kewarganegaraan

Jepang No. 88 tahun 2008 mengatur tentang: (i) mendapatkan status

kewarganegaraan melalui kelahiran, anak yang tidak diketahui orang tuanya (Pasal 2-

3), (ii) naturalisasi, kelahiran, perkawinan campuran, dan adopsi (Pasal 4-13), (iii)

memilih kewarganegaraan (Pasal 14-16), (iv) cara-cara mendapatkan kembali

kewarganegaraan (Pasal 17), (v) notifikasi/pemberitahuan kepada perwakilan hukum

(Pasal 18), menteri kehakiman (Pasal 19), dan (vi) ketentuan pidana (Pasal 20).

13

Noor M Aziz, 2011, Laporan Kompedium Hukum Bidang Kewarganegaraan Pusat Penelitian

system Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI,

Jakarta, hlm. 5

7

Berkaitan dengan Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-

Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia, dan Pemerintah

Jepang mengundangkan Undang-Undang No 88 tahun 2008, timbul permasalahan

apakah kedua Undang-Undang tersebut telah mengadopsi ketentuan-ketentuan

konvensi yang berkaitan dengan kewarganegaraan, walaupun Pemerintah Indonesia

tidak meratifikasi International Convention on Reduction of Statelessness 1961.

Alasan lain penulis membandingkan pengaturan mendapatkan dan kehilangan

kewarganegaraan menurut UU Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Jepang

mendasarkan pada fakta bahwa di Bali, Indonesia, jumlah orang Jepang yang

terdaftar di Konsulat Jepang di Denpasar telah meningkat dari 43 orang pada tahun

1987, menjadi 595 orang pada tahun 1995, dan selanjutnya menjadi 1.755 orang pada

tahun 2006 dan 2.225 orang pada tahun 2010. Konsulat menerima rata-rata tahunan

sekitar 100 pendaftaran perkawinan, dengan lebih dari 90 persen di antaranya

melibatkan wanita Jepang yang menikahi pria lokal.14

Selain itu, Jumlah penduduk

Jepang mencapai peringkat 11 yaitu 1, 7 % dari total penduduk dunia atau 126, 3 juta

jiwa tahun 2016. Selanjutnya menurut data MOJ Jepang, dalam jangka waktu 10

tahun banyak sekali bahkan terus meningkat orang Jepang yang melakukan

perkawinan campuran kemudian melakukan naturalisasi15

yang disederhanakan

berdasarkan pasal 7 undang-undang kewarganegaraan Jepang.

14

Mika Toyota, “Reverse Marriage Migration”: A Case Study of Japanese Brides in Bali” Rikkyo

University, Asian And Pacific Migration Journal, hlm. 347 15

http://www.turning-japanese.info/2012/05/10-years-of-naturalization-statistics.html diakses 28

januari 2018

http://www.turning-japanese.info/2012/05/10-years-of-naturalization-statistics.html

8

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan

judul: “Pengaturan Mendapatkan dan Kehilangan Kewarganegaraan

Berdasarkan Hukum Internasional serta Implementasinya dalam Hukum

Kewarganegaraan Indonesia dan Jepang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum Internasional memberikan guidelines terhadap proses

mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan?

2. Bagaimanakah proses mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan berdasarkan

undang-undang kewarganegaraan Indonesia dan undang-undang kewarganegaraan

Jepang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini

adalah:

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan dan menganalisis Bagaimanakah hukum Internasional

memberikan guidelines terhadap proses mendapatkan dan kehilangan

kewarganegaraan

9

b. Menjelaskan dan menganalisis proses mendapatkan dan kehilangan

kewarganegaraan berdasarkan undang-undang kewarganegaraan Indonesia dan

undang-undang kewarganegaraan Jepang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk pengembangan ilmu hukum khususnya tentang

kewarganegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah

mengenai kewarganegaraan dan memperhatikan kepentingan negara serta hak-

hak dan kewajiban warga negara dan dapat menjadi gambaran bagi warga

negara Indonesia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara-cara

mendapatkan kewarganegaraan, sebab-sebab kehilangan dan mendapatkan

kembali kewarganegaraan serta diharapkan berguna bagi mahasiswa dan dosen

untuk menambah pengetahuan mengenai kewarganegaraan berdasarkan hukum

Internasional, undang-undang kewarganegaraan Indonesia dan undang-undang

kewarganegaraan Jepang.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas proses mendapatkan kewarganegaraan, sebab-sebab

kehilangan dan mendapatkan kembali status kewarganegaraan berdasarkan hukum


kewarganegaraan Jepang.

10

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 Bab yang diorganisasikan

kedalam Bab demi Bab sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan: Bab ini menguraikan latar belakang yang menggambarkan

pentingnya penelitian ini dilakukan diantaranya pentingnya status kewarganegaraan

ecara umum dan pengaturannya berdasarkan hukum Internasional, undang-undang

kewarganegaraan Indonesia dan undang-undang kewarganegaraan Jepang, alasan

membandingkan dengan negara Jepang. Selanjutnya di dalam bab ini juga

dikemukakan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup

penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai

pengertian/teori perbandingan hukum, hak-hak dan kewajiban warga negara, sejarah

dan pengertian kewarganegaraan, asas-asas dan prinsip kewarganegaraan, macam-

macam bentuk mendapatkan kewarganegaraan, macam-macam kehilangan

kewarganegaraan, proses mendapatkan kembali kewarganegaraan, kewarganegaraan

Indonesia, dan kewarganegaraan Jepang.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan

pada penulisan skripsi. Selain itu, digambarkan secara ringkas pendekatan masalah

dalam penulisan skripsi ini, bagian berikutnya diuraikan mengenai sumber data dan

metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan ditampilkan analisis

data untuk mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

11

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini dimulai dengan analisis hukum terhadap

proses mendapatkan kewarganegaraan, sebab-sebab kehilangan dan mendapatkan

kembali kewarganegaraan berdasarkan hukum Internasional, kemudian proses

mendapatkan kewarganegaraan, kehilangan dan mendapatkan kembali

kewarganegaraan berdasarkan undang-undang kewarganegaraan Indonesia dan

undang-undang kewarganegaraan Jepang serta menjelaskan perbandingan hukum


kewarganegaraan Jepang tentang proses mendapatkan dan kehilangan

kewarganegaraan menggunakan tabel pembanding agar memudahkan pembaca.

Bab V Kesimpulan dan Saran: Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan adalah “proceeding by the method of comparison; founded on

comparison; estimated by comparison”16

dan pengertian perbandingan hukum di

dalam Black‟s Law dictionary “The Study of the principles of legal science by the

comparison of various system of law”. Sedangkan Lando menyatakan bahwa

perbandingan hukum adalah “The national legal system and their comparison” yang

kemudian ditambahkan dengan kalimat “An analysis and a comparison of the laws”.

Dalam pernyataan tersebut Lando menjelaskan bahwa perbandingan hukum

merupakan suatu ilmu atau cabang ilmu dan dalam penjelasan mengenai

perbandingan hukum sebagai salah satu jenis penelitian normatif, perbandingan akan

ditinjau sebagai suatu metode dari ilmu perbandingan hukum.17

16

Black, Hanry, St Paul, Minn 1968, C. Black Law Dictionary West Publishing Co 17

Ole, Lando, 1977, the contribution of comparative law to law reform by International organization

for American Journal of comparative law hlm 25.

13

Para ahli hukum melihat bahwa penelitian perbandingan sebagai suatu bidang ilmu,

tetapi sesungguhnya hal tersebut mencakup juga perbandingan hukum sebagai suatu

metode. Oleh karena itu harus diakui bahwa di kalangan para ahli hukum pada

umumnya mengakui tentang penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian

tersebut yang dibandingkan adalah unsur-unsur system sebagai titik tolak

perbandingan, yang mencakup: 1) Struktur hukum yang meliputi lembaga-lembaga

hukum; 2) Substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur; 3)

budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur

tersebut, dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara

kumulatif baik yang menyangkut kesamaan maupun yang berkaitan dengan

perbedaan.18

Penulisan skripsi ini menggunakan unsur titik tolak perbandingan yang

kedua yaitu substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur

mengenai proses mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan, dalam ilmu hukum

dan praktik hukum metode perbandingan sering diterapkan dan pada umumnya

merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan

sebagainya.19

18

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan singkat,

Jakarta: Rajawali Press, hlm. 101. 19

Dr H. Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44.

14

Penelitian perbandingan merupakan penelitian yang bersifat membandingkan.

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau

lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran

tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih

dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Jadi, penelitian komparatif adalah jenis

penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih

dari suatu variabel tertentu.20

Sedangkan menurut KBBI21

penelitian perbandingan

adalah penelitian ilmiah; kajian; telaahan, dengan melakukan penelitian komparatif

dengan jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar

tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun

munculnya suatu fenomena tertentu.

Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti

dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari

satu atau lebih negara lainnya. Kegunaan pendekatan tersebut, untuk memperoleh

persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Dengan demikian,

peneliti akan mengetahui filosofi yang terkandung di dalam setiap peraturan

perundang-undangan yang menjadi objek perbandingan.22

20

Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 95 21

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 22

Peter Mahmud Marzuki, Op Cit hlm. 95

15

Metode perbandingan hukum dalam skripsi ini adalah dengan cara memaparkan

perbedaan dan persamaan mengenai proses mendapatkan dan sebab-sebab kehilangan

kewarganegaraan berdasarkan konvensi Internasional, Undang-undang

kewarganegaraan Indonesia dan Jepang dan mengenai syarat-syarat naturalisasi

antara lain batas usia, seberapa lama bertempat tinggal di suatu negara, tindak pidana

dan pekerjaan atau penghasilan.

B. Kewarganegaraan

Soemantri berpendapat bahwa kewarganegaraan ialah sesuatu yang berhubungan

dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam

hubungan dengan negara.”23

Kewarganegaraan merupakan istilah yang berasal dari

kata warga negara dan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu staatsburger,

bahasa Inggris yaitu citizen, dan bahasa Perancis yaitu citoyen. Koerniatmanto S.,

mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara dan seorang warga negara

mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya yaitu mempunyai hubungan

hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.24

23

Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996, Hukum Kerganegaraan dan Keimigrasian, PT.Gramedia,

Jakarta, hlm. 1. 24

Koerniatmanto Soetoprawiro, Ibid hlm. 3.

16

Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui empat cara yaitu melalui kelahiran (Lahir

di wilayah suatu negara/ius soli atau dengan keturunan dari orang tua suatu negara/ius

sanguinis), melalui naturalisasi (Mengajukan permohonan mendapatkan status

kewarganegaraan kepada suatu negara) dan menurut KBBI naturalisasi adalah

perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadikan warga negara;

pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,25

melalui perkawinan campuran

(Menikah dengan warga negara asing kemudian mengajukan permohonan pergantian

kewarganegaraan mengikuti suami atau isteri warga negara asing) dan melalui adopsi

yaitu dengan diadopsi oleh orang tua warga negara asing.

Penghapusan kewarganegaraan secara mendasar berbeda dengan status pengungsi,

tetapi lebih merupakan keprihatinan berkelanjutan masyarakat dunia daripada sebuah

tindakan yang memerlukan tindakan perbaikan segera. Dalam pendekatan ini, ada dua

kategori orang tanpa kewarganegaraan yaitu mereka yang juga pengungsi, dan

mereka yang bukan pengungsi. Pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan berbeda,

hal tersebut tidak boleh didasarkan pada kebingungan antara masalah kemanusiaan

pengungsi dan masalah orang-orang tanpa kewarganegaraan. Dewan Ekonomi dan

Sosial berpandangan bahwa mengurangi jumlah penyebab tanpa kewarganegaraan

dan penghilangan kewarganegaraan tidak dapat dicapai kecuali melalui kerja sama

dan penerapan konvensi Internasional. Dewan merekomendasikan bahwa negara-

negara membuat ketentuan untuk menghindari kehilangan kewarganegaraan dalam

25

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

17

hal pemindahan teritorial, dan aplikasi-aplikasi naturalisasi diperiksa secara hati-hati

apakah penduduk atau bukan penduduk biasa serta meninjau undang-undang

kewarganegaraan untuk mengurangi ketiadaan kewarganegaraan.26

1. Hak dan Kewajiban Warga negara

Hak menurut Leif Wenar “Pemberi kuasa untuk melakukan atau tidak suatu

perbuatan atau berada dalam sebuah keadaan yang berarti pemberian kuasa untuk

memerintahkan pihak lain untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan”. Sedangkan

Rex Martin tidak memahami hak sebagai sebuah klaim tapi lebih sebagai sebuah

jalan bagi dilakukannya tindakan (an establish way of acting).27

Hak secara umum adalah alas bagi individu atau kelompok di sebuah masyarakat

beradab yang mendasarkan diri pada hukum untuk mengukuhkan keberadaannya.

Hak tanpa adanya hukum hanyalah angan-angan belaka, maka tidaklah heran apabila

masyarakat sebuah negara semakin baik atau mendekati keadaan ideal semakin baik

pula penghormatannya terhadap hak.28

Koerniatmanto menyatakan tentang hak dan

kewajiban yang berkaitan dengan warga negara menekankan pada aspek anggota

suatu negara. Warga negara adalah anggota suatu negara dan sebagai anggota suatu

26

GS Goodwin-Gill, Convention relating to the Status of Stateless Persons (UN Audiovisual Library of

International Law 2010) <http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cssp/cssp_e.pdf> accessed 14 January 2018;

GS Goodwin-Gill, „Convention on the Reduction of Statelessness‟ (UN Audiovisual Library of

International Law 2011) <http://legal. un.org/avl/pdf/ha/crs/crs_e.pdf> accessed 14 January 2018. P.p

1-5 27

Ibid hlm. 23 28

Pranoto Iskandar, 2012, Hukum HAM Internasional, sebuah pengantar kontekstual, Cianjur:

Perpustakaan Nasional Indonesia hlm. 21 diakses dari https://books.google.co.id/books, 11 Agustus

2017 jam 12.00

https://books.google.co.id/books

18

negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya

yaitu mempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik terhadap negara.

Hak kewarganegaraan dalam hukum kewarganegaraan Internasional dapat

didefinisikan sebagai hubungan politik, hukum yang permanen dan efektif antara

entitas fisik dan negara tertentu yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi warga

negara dan negara. Hubungan ini berarti seseorang milik negara tertentu. T.H.

Marshall mengidentifikasi tiga unsur kewarganegaraan yaitu sipil, politik dan sosial.

Unsur pertama, menyangkut hak-hak yang diperlukan untuk kebebasan individu.

Unsur kedua, elemen kebijakan memberikan hak kepada individu untuk berpartisipasi

dalam pelaksanaan kekuasaan politik sebagai anggota badan otoritas politik atau

sebagai pemilih. Unsur ketiga termasuk hak untuk hidup standar, hak atas pendidikan,

hak atas kesehatan. Pengadilan Internasional menyatakan kewarganegaraan adalah

ikatan hukum yang memiliki fakta keterikatan dasar sosial, eksistensi hubungan

dengan adanya hak dan kewajiban timbal balik dan merupakan ekspresi fakta yuridis

baik secara langsung oleh hukum atau sebagai hasil dari sebuah tindakan otoritas.29

Hak yang sangat penting jika tidak memiliki kewarganegaraan adalah perlindungan

keamanan, hal tersebut dapat dicapai dengan memberikan dokumen identitas, layanan

konsuler dan status hukum. Jadi, perlindungan yang lebih baik dari orang tanpa

kewarganegaraan harus dilaksanakan. Dalam hal jaminan hak asasi manusia

dituangkan dalam undang-undang dasar, maka hak-hak asasi yang demikian juga

29

Mahkamah Internasional, hal 23)

Jana Maftei, 2015, Some Aspects of Citizenship from the

Perspective of International Law, Legal Sciences in the New Millennium, European Integration -

Realities and Perspectives. Proceedings hlm 226

19

sekaligus dapat disebut sebagai „constitutional citizen‟s rights‟. Selain itu, tentu ada

pula hak-hak konstitusional warga negara yang tidak termasuk kategori hak asasi

manusia, akan tetapi oleh karena hal itu dimuat dalam konstitusi maka dengan

sendirinya juga termasuk ke dalam pengertian hak-hak konstitusional warganegara.30

Hak atas kewarganegaraan adalah hal yang sangat penting bagi realisasi hak asasi

manusia lainnya. Kepemilikan suatu kewarganegaraan membawa serta perlindungan

diplomatik dan juga sering merupakan persyaratan hukum untuk pelaksanaan hak-hak

dasar. Akibatnya, hak atas kewarganegaraan telah digambarkan sebagai “hak untuk

memiliki hak.” Individu yang tidak memiliki kewarganegaraan atau kewarganegaraan

yang efektif merupakan orang-orang yang paling rentan terhadap pelanggaran hak

asasi manusia.31

a. Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia

Hak warga negara Indonesia terhadap negara lain diatur dalam undang-undang

dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan turunan dari hak-hak

umum yang digariskan dalam UUD 1945. Warga negara menurut undang-

undang dasar 1945 pasal 26 adalah “Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain

yang disahkan undang-undang sebagai warganegara.”32

Hak warga negara

tersebut adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warganegara dari negaranya.

30

Jimly Asshiddiqie, Ke-Indonesiaan dan Kewargenagaran, Lenmbaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,

Oktober 2011. Hlm. 11 31

http://www.ijrcenter.org/thematic-research-guides/nationality-citizenship/ diakses 2 Oktober 2017 32

Undang-Undang Dasar 1945

http://www.ijrcenter.org/thematic-research-guides/nationality-citizenship/

20

Hak-hak warga negara yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara

layak, aman, dan hak lain diatur dalam undang-undang. Selain hak, warga negara

juga mempunyai kewajiban terhadap negara dan kewajiban terhadap masyarakat

secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

ditetapkan oleh perundang-undangan. Kewajiban warga negara ditentukan oleh

undang-undang seperti kewajiban untuk membela negara, menaati undang-undang

dan sebagainya.33

Hak-hak warga negara yang dijamin dalam undang-undang dasar

biasa dinamakan sebagai hak-hak konstitusional warga negara (constitutional

citizen‟s rights) yang harus kita bedakan dari pengertian hak asasi manusia (human

rights). Jaminan-jaminan konstitusional hak asasi manusia dewasa ini dipandang

sebagai ciri utama konstitusi modern, maka perumusan pasal-pasal hak asasi manusia

dalam undang-undang dasar di lingkungan negara-negara demokrasi konstitusional

atau negara-negara hukum yang demokratis selalu memuat ketentuan dasar mengenai

hak-hak asasi manusia. Konstitusi negara Indonesia tergolong paling lengkap memuat

hampir semua instrumen Internasional mengenai hak asasi manusia. Semua ketentuan

yang memberikan jaminan konstitusional atas hak-hak asasi manusia dengan

sendirinya berlaku bagi setiap warga negara Indonesia dimana pun mereka berada.

33

Pranoto Iskandar, Op-Cit, hlm. 23

21

b. Hak dan Kewajiban warga negara Jepang menurut Hukum Jepang

Hak dan kewajiban rakyat di negara Jepang secara mencolok ditampilkan

dalam konstitusi Meiji/kekaisaran (1889-1890). Secara keseluruhan, tiga puluh

satu dari 103 artikelnya dikhususkan untuk menggambarkan dengan sangat

rinci dan mencerminkan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia.

Konstitusi Meiji memiliki bagian yang ditujukan untuk hak dan kewajiban

seseorang yang menjamin kebebasan berbicara, menulis, publikasi, pertemuan

publik, dan asosiasi. Hak-hak ini diberikan di dalam batas-batas hukum.

Kebebasan beragama diijinkan sejauh tidak mengganggu tugas seseorang yaitu

semua orang Jepang diminta untuk mengakui keilahian kaisar. Kebebasan

semacam itu digambarkan dalam konstitusi pascaperang tanpa kualifikasi.

Selain itu, konstitusi Meiji kemudian menjamin kebebasan berpikir dan hati

nurani; kebebasan akademik; larangan diskriminasi berdasarkan ras,

kepercayaan, status sosial, atau asal keluarga; dan hak kesejahteraan antara lain

hak untuk standar minimum hidup sehat dan berbudaya; hak untuk pendidikan

setara; hak dan kewajiban untuk bekerja sesuai dengan standar kerja tetap dan

upah; dan hak pekerja untuk berorganisasi. Keterbatasan ditempatkan pada

kebebasan pribadi hanya sejauh tidak disalahgunakan (Pasal 12) atau

mengganggu kesejahteraan masyarakat (Pasal 13). Pemberian kuasa judicial

review di Mahkamah Agung (Pasal 81) konstitsi Meiji sebagian dimaksudkan

22

berfungsi sebagai sarana untuk membela hak individu dari pelanggaran oleh

otoritas publik.34

Hak untuk berpartisipasi dalam politik mencakup hak untuk memilih dalam

pemilihan dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala negara.

Konstitusi Jepang (1947) tidak memberikan hak-hak ini kepada orang-orang

non-Jepang. Sementara warga negara asing tidak dapat berpartisipasi dalam

kegiatan pemerintahan nasional sebagai warga negara Jepang, mereka dapat

diizinkan untuk memilih dalam pemilihan lokal, seperti pemilihan walikota

yang terkait erat dengan kehidupan masyarakat. Meski semua orang bisa

menjadi pegawai negeri, orang-orang non-Jepang tidak diijinkan untuk

memegang posisi eksekutif.

Hak sosial adalah hak untuk diberi standar hidup minimum dalam suatu

masyarakat, termasuk hak atas pendidikan, hak diberi kesempatan untuk

bekerja, dan hak untuk menerima jaminan sosial. Hak-hak ini hanya berlaku

untuk warga negara Jepang. Jika kehidupan warga negara asing dalam bahaya

tanpa keamanan pemerintah Jepang, bagaimanapun, mereka akan diberi hak-

hak ini sebagai pengecualian.35

Perbedaan terbesar dari menjadi penduduk

tetap jepang adalah mendapatkan hak untuk memilih, dan juga hak untuk

mencalonkan jabatan publik, termasuk majelis lokal. Warga negara yang

dinaturalisasi juga bisa menjadi pegawai negeri, termasuk hakim atau jaksa,

34

http://countrystudies.us/japan/113.htm di akses 30 September 2017 21:03 WIB 35

https://livejapan.com/en/article-a0000239/ diakses Minggu 1 Oktober 2017 10:19 WIB

http://countrystudies.us/japan/113.htm

https://livejapan.com/en/article-a0000239/

23

atau bahkan bergabung dengan pasukan bela diri atau polisi. Aktivis Arudo

mengatakan bahwa “Saya menyadari bahwa saya tinggal di Jepang seperti

setiap warga negara lainnya, dengan sebuah keluarga, membayar pajak dan

bekerja dengan baik. Jadi saya memutuskan untuk benar-benar menjadi warga

negara, dengan hak memilih juga.36

Jadi, menurut Arudo lebih baik menjadi

warga negara Jepang agar mendapat hak dan kewajiban yang sama sebagai

warga negara.

2. Asas/Prinsip Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan

seseorang. Hal ini penting agar seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari

negara, serta menerima hak dan kewajibannya.37

Dalam menentukan

kewarganegaraan setiap negara memberlakukan aturan yang berbeda, namun secara

umum terdapat tiga unsur yang seringkali digunakan oleh negara-negara di dunia,

antara lain:

(1) Prinsip Keturunan/Ius Sanguinis

Kewarganegaraan orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan

seseorang, prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang dan

Indonesia.38

Misalnya seseorang yang lahir di Belanda dari kedua orang tuanya yang

36

https://www.japantimes.co.jp/news/2011/12/27/reference/many-angles-to-acquiring-japanese-

citizenship/#.WdG7x8b_rIU diakses 30 september 2017 21:17 WIB 37

Srijanti, A. Rahman H.I, Purwanto S.K, 2009, “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa,

Yogyakarta; Graha Ilmu, hlm 68. 38

Wahidin, s, 2013, Pendidikan Kewarganegaraan, Tangerang: IN Media. Hlm. 17

https://www.japantimes.co.jp/news/2011/12/27/reference/many-angles-to-acquiring-japanese-citizenship/#.WdG7x8b_rIU


24

memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka anak bersangkutan akan memiliki

kewarganegaraan Indonesia.39

(2) Prinsip Tempat Kelahiran/Ius Soli

Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan, prinsip ini

berlaku di Amerika.40

Inggris, dan Perancis.

(3) Prinsip Naturalisasi

Seseorang yang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan sebagai warga negara

dari suatu negara tertentu. Syarat-syarat atau prosedur pewarganegaraan disesuaikan

menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing.

Dalam pewarganegaraan ada yang aktif maupun yang pasif. Dalam pewarganegaraan

aktif seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan

kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan dalam

pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau dijadikan warga negara, maka

seseorang dapat menggunakan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak pemberian

kewarganegaraan tersebut. Pembicaraan status kewarganegaraan seseorang dalam

sebuah negara ada yang dikenal dengan apatride untuk orang-orang yang tidak

mempunyai status kewarganegaraan, bipatride untuk orang-orang yang memiliki

status kewarganegaraan rangkap/dwi-kewarganegaraan, dan multipatride untuk

menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih

39

Khaidir Anwar, Abdul Muthalib Tahar, Op-Cit, hlm. 35 40

Ibid

25

kewarganegaraan.41

Sejumlah negara, menentukan bahwa hanya ayah yang bisa

menyampaikan kewarganegaraannya kepada anak-anaknya.

a. Anak yang lahir memiliki kewarganegaraan ganda (Bipatride);

1) Hal ini akan terjadi apabila anak yang dilahirkan dari kedua orang tuanya

menganut (asas keturunan), lahir di negara yang menganut asas tempat kelahiran.

Misalnya, seorang anak X lahir di Inggris (menganut asas tempat kelahiran) dari

kedua orang tua warga negara Indonesia yang menganut asas keturunan), maka:

- Menurut hukum Inggris (asas tempat kelahiran) anak yang lahir ini memiliki

kewarganegaraan inggris.

- Menurut hukum Indonesia (asas keturunan) anak yang lahir ini memiliki

kewarganegaraan Indonesia.

2) Hal ini akan terjadi apabila anak yang dilahirkan dari kedua orang tuanya

(menganut asas tempat kelahiran) lahir di Indonesia (menganut asas keturunan),

maka:

- Menurut hukum Indonesia (asas keturunan) anak yang lahir di Indonesia ini

memiliki kewarganegaraan Inggris (Ortu-WN Inggris).

- Menurut hukum Inggris (asas tempat kelahiran) anak yang lahir ini memiliki

kewarganegaraan Indonesia.

41

Wahidin, Op-Cit, hlm. 18

26

b. Anak yang lahir memiliki satu kewarganegaraan saja.

Hal ini terjadi apabila seorang anak dilahirkan oleh kedua orang tuanya yang

menganut asas Ius sanguinis atau Ius soli, yang tinggal atau bertempat kediaman di

negara yang menganut asas ius sanguinis atau ius soli. Misalnya A dilahirkan oleh

seorang ibu dan suaminya yang warga negara Indonesia, lahir di perancis yang

menganut asas Ius sanguinis. C dilahirkan oleh seorang ibu dari ayahnya (WN

Inggris), lahir di Malaysia yang menganut asas ius soli pula.

3. Kehilangan Kewarganegaraan

Statelessness atau seseorang tanpa kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak

dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun yang berada di bawah undang-

undangnya42

bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah manusia. Sudah lama

diakui bahwa tindakan kolektif Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa

setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Namun, meskipun masyarakat

Internasional pada awalnya menganggap masalah ketidakpedulian dan gerakan

pengungsi saling terkait, keputusan di awal tahun 1950 untuk mendirikan dua rezim

hukum yang terpisah mengakibatkan degradasi tanpa kewarganegaraan.43

42

Convention Relating to the Status of Stateless Persons, opened for signature 28 September 1954, 360

UNTS 117 (entered into force 6 June 1960) art(1). 43

Alice Edwards and Laura van Waas, „Statelessness‟ in Elena Fiddian-Qasmiyeh et al (eds), The

Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies (Oxford University Press, 2014) 290, 290.

27

Statelessness (orang-orang tanpa kewarganegaraan) umumnya terjadi sebagai hasil

perampasan sewenang-wenang kewarganegaraan, termasuk atas dasar ras, jenis

kelamin dan diskriminasi. Selain itu, konsekuensi dari kewarganegaraan sekarang

terdapat dalam istilah hak asasi manusia, mengingat bahwa kerahasiaan sering

mengakibatkan diskriminasi syarat untuk mengakses hak-hak dasar, seperti hak untuk

bekerja, perawatan kesehatan, dan pendidikan di negara sendiri, dan hal itu dapat

menyebabkan kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia lainnya, seperti

perdagangan manusia.44

Beberapa orang tanpa kewarganegaraan, kemudian menjadi

pengungsi internal (pencari suaka dan pengungsi). Jika seseorang yang tidak

dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun yang berada di bawah

pengesahan undang-undang juga termasuk dalam lingkup Konvensi PBB 1951 yang

berkaitan dengan Status Pengungsi, dia adalah pengungsi tanpa kewarganegaraan.

Bahwa seseorang secara simultan dapat menjadi orang tanpa kewarganegaraan dan

pengungsi, serta pencari suaka.45

Perampasan kebangsaan tidak boleh sewenang-wenang, artinya harus sesuai dengan

hukum dan mematuhi standar keadilan tertentu, seperti proporsionalitas dan non-

diskriminasi. Oleh karena itu, patut dipertanyakan apabila tidak adanya hak banding,

seperti di Inggris, terutama tanpa perlu konfirmasi keputusan pengadilan sebelum

kehilangan kewarganegaraan untuk memenuhi standar prosedural Internasional.46

Komitmen untuk menyelesaikan masalah tanpa kewarganegaraan paling jelas

44

UN Human Rights Council (UNHRC), „Resolution 20/4: The Right to a Nationality: Women

and Children‟, UN doc A/HRC/RES/20/4, 16 July 2012. 45

http://www.institutesi.org/world/whatis.php diakses 14 Januari 2018 pukul 13:47 WIB 46

British Nationality Act 1981 (UK)) <http://www.statelessness.eu/blog/who-are-you-fraud-

impersonation-and-loss-nationalitywithout-procedural-protection> accessed 14 January 2018.

http://www.institutesi.org/world/whatis.php

28

dicontohkan oleh Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Rencana Aksi

Global Pengungsi (UNHCR) untuk mengurangi ketiadaan kewarganegaraan pada

statistik tahun 2014-24, yang menetapkan untuk mengakhiri ketiadaan hukum pada

tahun 2024.47

Inti dari rencana tersebut pencegahan dan pengurangan kehilangan

kewarganegaraan, yang sebagian bergantung pada dorongan lebih banyak negara

bagian untuk meratifikasi dan melaksanakan konvensi reduction of statelessness

person (Konvensi 1961).48

Kelompok orang-orang yang tidak memiliki

kewarganegaraan beresiko kehilangan kewarganegaraan mereka, atau mungkin

menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kewarganegaraan49

Seringkali wanita menemukan bahwa mereka tidak dapat mentransmisikan

kebangsaan mereka kepada anak-anak mereka hanya jika mereka memiliki anak

pertama mereka atau ketika suami mereka meninggalkan keluarga atau meninggal,

terkadang membuat mereka tanpa kewarganegaraan. Sebagai akibat langsung dari

undang-undang yang diskriminatif tersebut, perempuan menjadi tidak berdaya,

karena hak dan kesempatan mereka dibatasi. Dalam situasi seperti itu, misalnya,

perempuan lebih enggan untuk kembali ke negara asal mereka untuk mendapatkan

kesempatan kerja atau jabatan di layanan publik karena anak-anak mereka tidak

47

United Nations High Commissioner for Refugees, 2014, Global Action Plan to End Statelessness 48

Convention on the Reduction of Statelessness, opened for signature 30 August 1961, 989 UNTS 175

(entered into force 13 December 1975). See also ibid 23. 49

Michelle Foster, Jane Mcadam And Davina Wadley, 2016, Part Two: The Prevention And Reduction

Of Statelessness In Australia An Ongoing Challenge, Melbourne University Law Review: [Vol 40:456

p 458

29

memiliki kesempatan untuk bersekolah atau memiliki akses terhadap layanan

kesehatan, mengingat mereka tidak memiliki kebangsaan ibu mereka.50

C. Kewarganegaraan Indonesia

1. Sejarah

Kewarganegaraan dan pewarganegaraan Indonesia memiliki sejarah cukup panjang

yaitu bermula sesudah Indonesia merdeka, sebagai salah satu syarat ketatanegaraan

ditentukan siapa warga negaranya. Periode awal kemerdekaan Indonesia sebagai

sebuah negara bangsa, benih-benih pemikiran kewarganegaraan telah berkembang

tersebar dalam berbagai tahap pergerakan menuju Indonesia merdeka.

Kewarganegaraan Republik Indonesia memperoleh legitimasi dalam undang-undang

dasar 1945 sehingga menjadi fundamen pengembangan pemikiran tentang

kewarganegaraan Republik Indonesia dan ditunjang dengan dasar penyelenggaraan

negara pada prinsip negara hukum yang demokratis. Menurut pasal 26 ayat (1)

undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, ditentukan bahwa

“Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang ditetapkan oleh undang-undang menjadi warga negara”.

Masalah warga negara ini diatur lebih lanjut didalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang

kewarganegaraan.51

Selain itu, Indonesia menganut asas ius sanguinis (Keturunan)

yang berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan dari ayah dan ibu warganegara

50

Report on discrimination against women on nationality-related matters, including the impact on

children: Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2013 P. 10

A/HRC/23/23 www.un.org 51

Khaidir Anwar Zap, Abdul Muthalib Tahar, Op Cit, hlm 34

http://www.un.org/

30

Indonesia dan ius soli terbatas bagi anak warga negara Indonesia dengan warga

negara asing sebelum usia 21 tahun.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 dan undang-undang dasar

negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap

orang sesuai dengan hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 4 undang-undang no 12

tahun 2006 yang menjadi warga negara Indonesia adalah: a. setiap orang yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian

pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini

berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia; b. anak yang lahir dari perkawinan

yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia; c. anak yang lahir dari

perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara

asing;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing

dan ibu warga negara Indonesia; e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari

seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai

kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan

kewarganegaraan kepada anak tersebut; f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300

(tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan

ayahnya warga negara Indonesia; g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari

seorang ibu warga negara Indonesia; h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara

Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut

31

berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; i. anak yang lahir di wilayah

negara republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan

ayah dan ibunya; j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara republik

Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k. anak yang lahir di wilayah

negara republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai

kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; l. anak yang dilahirkan di luar

wilayah negara republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia

yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan

kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m. anak dari seorang ayah atau ibu

yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya

meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. n. Anak

warga negara Indonesia yang lahir di Iuar perkawinan yang sah, belum berusia 18

(delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang

berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. o. Anak

warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah

sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui

sebagai warga negara Indonesia.52

52

Ari Widodo, 2008, Analisis Yuridis pengaturan warga negara dan warga Negara asing menurut

hukum kewarganegaraan dan hukum keimigrasian Tesis Universitas Indonesia hlm 68

32

Seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hak opsi, yaitu

hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (Stelsel aktif) dan hak repudiasi, yaitu hak

untuk menolak suatu kewarganegaraan (Stelsel pasif). Hak repudiasi merupakan hak

untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain yang

artinya, seseorang tetap memilih negara asalnya. Hak repudiasi berlaku dalam stelsel

pasif, misalnya pemberian status kewarganegaraan melalui naturalisasi istimewa

kepada orang asing dalam hal orang asing tersebut karena prestasinya yang luar biasa

agar tidak timbulnya kewarganegaraan ganda dengan menggunakan hak repudiasi

dengan cara permohonan kewarganegaraan atau naturalisasi yang istimewa.

Sesungguhnya hak repudiasi dapat dipergunakan apabila dilihat dari konsep pilihan

bagi seseorang yang ditawarkan untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara.

Hak repudiasi perlu diatur dalam pengaturan sistem hukum di Indonesia, karena

dengan naturalisasi istimewa suatu negara dapat menawarkan atau memberi status

kewarganegaraannya dan kepada yang bersangkutan bisa menolak atau menerimanya,

Sedangkan hak opsi dapat dipergunakan untuk pewarganegaraan biasa.53

53

M. Restu Angga Pratama, 2016, “Tinjauan Yuridis Hak Repudiasi Berdasarkan Undang – Undang

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Universitas

Mataram:Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm 9.

33

2. Macam-macam cara mendapat kewarganegaraan

1) Naturalisasi: Naturalisasi di Indonesia di sebut pewarganegaraan dan menurut

Siahaan dalam bukunya yang berjudul hukum kewarganegaraan dan HAM,

mengatakan bahwa proses naturalisasi pada saat berlakunya undang-undang

nomor 62 Tahun 1958, lembaga peradilan (Pengadilan Negeri) masih memegang

peranan didalamnya.54

Setelah berlaku undang-undang nomor 12 tahun 2006

maka pengadilan negeri tidak memegang peranan di dalamnya.

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dikabulkannya

permohonan, diklasifikasikan sebagai pewarganegaraan atau naturalisasi dan

terdapat 2 jenis pewarganegaraan:

(1) Pewarganegaraan biasa yang terdiri dari:

a. Pewarganegaraan 18 tahun yang diatur dalam pasal 4 atau biasa pula disebut

sebagai naturalisasi yang di permudah b. Pewarganegaraan 21 tahun.55

(2) Pewarganegaraan istimewa yaitu pemberian kewarganegaraan oleh Presiden

bagi orang asing yang berjasa kepada negara Republik Indonesia atau

dengan alasan kepentingan negara.

2) Menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat bagi warga

negara asing yang sah menikah dengan warga negara Indonesia.

3) Kelahiran berdasarkan prinsip ius soli terbatas dan ius sanguinis

54

N.H.T Siahaan, Hukum Kewarganegaraan dan HAM, Pancuran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan

Hukum dan Ekonomi, Desember 2007, hlm. 88 55

Yusnani Hasyimzum, 2005, Hukum kewarganegaraan, Bandar Lampung: Universitas Lampung,

hlm. 53

34

4) Penetapan pengadilan terhadap pengangkatan anak orang asing oleh warga

negara Indonesia sebelum usia 5 tahun (Adopsi).


Setiap warga negara dapat dengan sendirinya mengalami kehilangan status

kewarganegaraannya karena:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang

bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;56

3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden;

4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas

semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;

5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara

asing atau bagian dari negara asing tersebut;57

6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat

ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat

yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari

negara lain atas namanya, atau;

56

http://www.kemlu.go.id diakses 28 januari 2018 57

http://jakartapusat.imigrasi.go.id diakses 28 januari 2018

http://www.kemlu.go.id/

http://jakartapusat.imigrasi.go.id/

35

8. Bertempat tinggal di luar wilayah negara republik Indonesia selama 5 (lima) tahun

terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan

sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara

Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima)

tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap

menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan republik Indonesia yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan

republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang

bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

9. Warga negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas

permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan

belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan

dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa

kewarganegaraan. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia diatur

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007

tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali

Kewarganegaraan Republik Indonesia.58

58

https://indonesianembassy.org.uk diakses 28 januari 2018

https://indonesianembassy.org.uk/

36

4. Prinsip Kewarganegaraan

Indonesia memiliki prinsip ius sanguinis yaitu kewarganegaraan seseorang dapat

dilihat dari keturunannya atau kewarganegaraan orang tua yang menurunkannya

menentukan kewarganegaraan seseorang dan ius soli terbatas bagi anak yang

memiliki dwi kewarganegaraan yaitu salah satu orang tuanya memiliki

kewarganegaraan berbeda selain kewarganegaraan Indonesia.

D. Kewarganegaraan Jepang

1. Sejarah

Hukum kewarganegaraan Jepang telah mengalami beberapa perubahan besar sejak

pertama kali diundangkan di akhir abad kesembilan belas. Norma Internasional serta

kebutuhan yang muncul dari warga Jepang yang tinggal di luar negeri mengharuskan

perubahan dalam hukum kewarganegaraan. Perubahan ini mengakibatkan semakin

ketat ketentuan yang di maksudkan untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya

kewarganegaraan ganda.59

Pada tahun 1985 Undang-Undang kewarganegaraan

direvisi yang memungkinkan mereka yang ayahnya orang non-Jepang mewarisi

kewarganegaraan Jepang dari ibu mereka sejak lahir.60

Jepang tidak menganut prinsip kewarganegaraan ganda/dwi kewarganegaraan

misalnya jika seseorang memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat atas

kehendak sendiri, kewarganegaraan Jepang otomatis hilang pada saat itu, bahkan jika

belum menyampaikan pemberitahuan tentang kewarganegaraan yang hilang dan

59

Mie Murazumi, 2000, Japan‟s Laws On Dual Nationality In The Context Of A Globalized World,

Pacific Rim Law & Policy Journal Association VOL. 9 No. 2 p.417 60

http://www.turning-japanese.info/2016/09/totals.html diakses 28 januari 2018

http://www.turning-japanese.info/2016/09/totals.html

37

daftar keluarga tetap di Jepang. Kementerian Kehakiman, Biro Hukum, dan

Kementerian Luar Negeri menegaskan untuk melakukan pemberitahuan kehilangan

kewarganegaraan dalam waktu tiga bulan setelah mengambil kewarganegaraan asing

di kantor konsuler dan memberikan dokumen daftar keluarga orang tua atau

sejenisnya ke Biro Hukum.61

2. Macam-macam Cara mendapatkan Kewarganegaraan Jepang

1) Naturalisasi: Menteri Kehakiman di Jepang dapat mengizinkan naturalisasi dalam

kondisi tertentu. Dalam praktiknya, pengetahuan membaca/berbicara bahasa

Jepang pada tingkat murid sekolah dasar tahun ketiga (usia delapan sampai

sembilan) diperlukan, namun tidak ada pengetahuan umum.62

Proses menjadi

warga negara Jepang secara hukum dimungkinkan untuk menjadi warga negara

Jepang melalui naturalisasi. Karakteristik proses naturalisasi yang paling banyak

antara negara-bangsa, ada hambatan yang signifikan untuk masuk, termasuk

proses aplikasi yang ekstensif, dokumen yang disertifikasi secara resmi untuk

diambil dan diterjemahkan dengan biaya, informasi yang mengganggu tentang

sejarah keluarga, pendapatan, dan stabilitas pribadi, dan bukti non-kriminalitas di

bawah paradigma yang ditetapkan oleh pemerintah.

Persyaratan khusus untuk kualifikasi kandidat di Jepang tersebut: a) saat ini

tinggal di Jepang secara terus menerus selama lima tahun (dengan beberapa

pengecualian yang dibuat untuk pasangan dan anak-anak warga negara Jepang

61

https://ameblo.jp/sakurany/entry-11134561524.html diakses tanggal 2 oktober 2017 1:26 WIB 62

Atsushi Kondo, 2015, Migration and Law in Japan, Journal Asia & the Pacific Policy Studies, vol.

2, no. 1, p. 162

https://ameblo.jp/sakurany/entry-11134561524.html

38

yang tidak memiliki kewarganegaraan Jepang sendiri); b) menjadi orang dewasa

(usia dua puluh tahun di Jepang) dan tanpa catatan kriminal di negara

kewarganegaraan saat ini; c) menjaga perilaku baik; d) memiliki sarana untuk

mendukung diri sendiri dan tanggungan; e) melepaskan kewarganegaraan lainnya

(dengan beberapa pengecualian yang dibuat dengan izin Menteri Kehakiman); dan

f) menjunjung tinggi dan tidak menganjurkan penggulingan Konstitusi atau

Pemerintahan Jepang. Ada beberapa pengecualian yang diajukan untuk pelamar

yang: a) lahir di Jepang namun tidak memiliki kewarganegaraan sejak lahir; b)

mantan warga negara Jepang yang kehilangan kewarganegaraan mereka tapi

tinggal di Jepang; c) telah diadopsi sebagai anak di bawah umur oleh warga negara

Jepang; d) telah menikah dengan Jepang selama tiga tahun, dan tinggal di Jepang

selama satu sampai tiga tahun; dan e) telah melakukan layanan berjasa ke

Jepang.63

Oleh sebab itu, sangat mungkin menjadi warga negara Jepang dan sudah

14,000 orang khususnya dari korea dan china yang berhasil melakukan

naturalisasi.64

Hukum kewarganegaraan Jepang tidak hanya mengungkapkan potensi penegakan

sewenang-wenang atau rasial, namun juga bukti bagaimana proses naturalisasi

secara sistematis diracuni. ada sebuah wawancara awal di Kementerian

Kehakiman sebagai skrining awal; calon potensial diberi tahu, setelah sekitar satu

jam pertanyaan tentang statistik vital, kontribusi, dan komitmen ke Jepang, segera

63

Debito Arudou, „Embedded Racism‟ in Japanese Law: Towards a Japanese Critical Race Theory

East-West Center, Honolulu, Hawai‟I Pacific Asia Inquiry, Volume 4, Number 1, p 159 64

Ministry of Justice, Japan (2011). Kika kyoka shinseisha sū tō no sui‟i, [Changes in the number of

naturalization applicants and grantees], at http://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html

39

apakah mereka akan melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mengambil

dokumen yang mendukung. Meskipun kementerian Kehakiman melaporkan bahwa

sebagian besar kandidat yang menyelesaikan proses penuh menerima

kewarganegaraan Jepang, tidak jelas berapa banyak dari mereka ditolak pada

pemeriksaan pertama, karena, kurangnya perilaku jujur tersebut di atas yang

diputuskan ditolak. Lagi pula, tidak ada hak untuk meninjau atau mengajukan

banding-hanya mengajukan permohonan ulang di kemudian hari.

Sekitar 14.000 orang (Rata-rata orang Korea dan China) per tahun berhasil dalam

proses menjadi warga negara Jepang.65

Seorang yang diwawancarai melaporkan

bahwa dia diberitahu saat pemutarannya bahwa karena lamanya waktu di Jepang,

pekerjaan yang aman, dan bahasa Jepang yang fasih, dia memenuhi syarat untuk

kewarganegaraan. Namun, wawancara berikutnya selama tahun depan untuk

mengumpulkan dokumen luar negeri, banyak pertanyaan kepadanya dan kandidat

lainnya yang cukup mengganggu. Pertanyaan termasuk apa yang keluarga mereka

makan, di mana dan bagaimana mereka tidur serta mainan apa yang dimainkan

anak-anak mereka. Calon diharuskan memberikan peta foto dan gambar tangan

kepada polisi ke rumah dan tempat kerja. Aplikasi tersebut juga memiliki survei

pribadi untuk saudara (Saudara kandung dan orang tua) yang menanyakan apakah

mereka menyetujui naturalisasi mereka (Untuk pelamar Korea, seorang pejabat di

Kementerian Kehakiman mengatakan kepada penulisnya).

65

www.moj.go.jp

http://www.moj.go.jp/

40

2) Kelahiran: undang-undang kewarganegaraan jepang menentukan yang mendapat

kewarganegaraan melalui kelahiran adalah: ketika ayah dan ibu memiliki

kewarganegaraan jepang, ketika ayahnya meninggal setelah dilahirkan, dan ketika

lahir di Jepang yang kewarganegaraannya tidak diketahui, atau orang tuanya tidak

diketahui, secara sah adalah warga negara.66

3) Perkawinan campuran dengan mengajukan naturalisasi yang disederhanakan

4) Adopsi dengan mengajukan naturalisasi


Hukum Kewarganegaraan saat ini menyatakan bahwa kerugian warga negara Jepang

atas Kewarganegaraan Jepang saat dia memperoleh kewarganegaraan asing dengan

pilihan sendiri. Dengan secara aktif melakukan naturalisasi di negara asing, warga

negara Jepang dianggap memiliki keinginan untuk melepaskan kewarganegaraan

Jepang, dan kerugian atas kewarganegaraan Jepang diberlakukan oleh operasi hukum.

Undang-undang pendaftaran keluarga mengharuskan orang yang bersangkutan untuk

memberitahu pemerintah Jepang atas kehilangan kewarganegaraan Jepang karena

naturalisasi di luar negeri. Hilangnya kewarganegaraan terjadi baik atau tidaknya

dibuat notifikasi dan berlaku sejak tanggal naturalisasi, termasuk juga mengatur anak-

anak warga negara Jepang yang lahir di luar negeri. Jadi hilangnya kewarganegaraan

di Jepang yaitu: Karena memilih kewarganegaraan negara lain, lahir di negara lain

dan memilih kewarganegaraan negara tersebut, membuat pernyataan di menteri

hukum Jepang untuk meninggalkan kewarganegaraan Jepang. Semua terjadi karena

66

Debito Arudou „Embedded Racism‟ in Japanese Law: Towards a Japanese Critical Race Theory

Pacific Asia Inquiry, Volume 4, Number 1, hlm. 160

41

di Jepang menganut kewajiban memilih satu kewarganegaraan. Semua warga negara

ganda Jepang, terlepas dari bagaimana mereka mendapatkan kewarganegaraan asing,

harus memilih satu kewarganegaraan dalam waktu dua tahun mencapai usia dari dua

puluh, atau dalam dua tahun memperoleh kewarganegaraan asing. Misalnya, jika

anak lahir di luar negeri dengan dual kewarganegaraan dan orang tua anak

mempertahankan kewarganegaraannya di Jepang, pada usia dua puluh dua anak harus

memilih di antara kedua kewarganegaraan. Hal yang sama berlaku untuk anak yang

memperoleh kewarganegaraan orang asing melalui adopsi.

Seorang warga negara Jepang berusia di atas dua puluh tahun yang memperoleh

kewarganegaraan asing yang paling sering melalui pernikahan, harus pilih antara dua

kewarganegaraan dalam dua tahun. Tujuan ketentuan ini adalah untuk menghilangkan

kasus kewarganegaraan ganda. Dalam kasus di mana seorang warga negara Jepang

yang telah membuat pernyataan pilihan, namun tetap memiliki warga negara asing

secara sukarela mengambil jabatan publik di negara asing, menteri keadilan dapat

menyatakan bahwa dia akan kehilangan kewarganegaraan Jepang, jika menteri

menemukan bahwa mengambilnya kantor publik semacam itu akan secara substansial

bertentangan dengan pilihannya tentang kewarganegaraan Jepang. Sejak usia rata-rata

di Jepang adalah dua puluh, ketentuan ini memberikan dua tahun setelahnya sebelum

mencapai usia mayoritas untuk membuat keputusan.

42

Lima contoh kewarganegaraan ganda:67

(1) a orang yang lahir dari seorang ibu

Jepang dan seorang ayah asing dari negara ius sanguinis patrilineal; (2) seseorang

lahir dari orang tua Jepang dan orang tua asing dari negara ius sanguinis bilineal; (3)

seseorang yang lahir dari orang tua Jepang di negara a ius soli; (4) warga negara

Jepang yang telah memiliki kewarganegaraan asing sebagai hasil pengakuan oleh

ayah dari kewarganegaraan asing atau melalui adopsi oleh atau perkawinan dengan

orang asing; dan (5) orang yang masih memiliki kewarganegaraan asing setelah

memperoleh kewarganegaraan Jepang dengan naturalisasi.68

4. Prinsip kewarganegaraan Jepang

Kewarganegaraan Jepang menganut Prinsip ius sanguinis (prinsip garis keturunan),

Kebingungan muncul dari istilah “ius sanguinis” karena setiap orang yang telah

belajar bahasa Latin tahu bahwa sanguinis berarti darah. Cara yang kurang

membingungkan untuk memahami ius sanguinis adalah dengan tidak

menganggapnya sebagai darah, melainkan berdasarkan kewarganegaraan legalitas

kelahiran. Dengan darah sering membuat orang berpikir tentang ras. Kesalahpahaman

ini selanjutnya diabadikan oleh realitas demografi saat ini di Jepang, bahkan mereka

yang dinaturalisasi, biasanya ras Asia, dan oleh fakta bahwa ius soli tidak umum

terjadi di luar benua Utara dan Amerika Selatan69

dan ius Soli (prinsip

teritorial/tempat kelahiran) terbatas pada kasus anak yang lahir di Jepang yang orang

tuanya tidak diketahui. Aturan yang menekankan penurunan daripada tempat

67

Ibid 68

www.moj.go.jp 30 september 2017 69

http://www.turning-japanese.info/2013/03/does-one-get-japanese-citizenship-by.html diakses tanggal

30 september 2017 21:51 WIB


http://www.turning-japanese.info/2013/03/does-one-get-japanese-citizenship-by.html

43

kelahiran tampaknya sesuai dengan kenyataan citra sifat eksklusif etnis masyarakat

Jepang kontemporer.70

Warga negara asing diharuskan mengajukan permohonan naturalisasi. Selain

naturalisasi berbasis general residence beberapa negara Eropa memiliki sistem

pemberitahuan berbasis sosialisasi untuk orang muda asing, mengenai kondisinya

dari periode domisili atau pendidikan di negara mereka menetap.71

Persyaratan

tinggal lima tahun untuk naturalisasi yang ditetapkan dalam undang-undang

kewarganegaraan Jepang tidak terlalu ketat, tingkat naturalisasi Jepang, sebesar 0,4

persen pada tahun 2013, sangat rendah di antara negara-negara OECD.72

Migrant

Integration Policy Index (MIPEX merupakan hasil penelitian komparatif Instrumen

internasional pengukuran kebijakan untuk mengintegrasikan migran di 28 negara

anggota EU, Australia, Kanada, Islandia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru,

Norwegia, Swiss, Turki dan Amerika Serikat, menunjukkan evaluasi kebijakan

Jepang yang relatif rendah mengenai akses terhadap kewarganegaraan. Jepang

menempati urutan 23 dari 38 negara (MIPEX: 2015). Jepang memiliki tiga fitur

khusus yang terdiri dari (i) “Sistem reservasi” untuk anak-anak yang lahir di luar

70

Kashiwazaki, C. (1998), „Ius Sanguinis in Japan: the Origin of Citizenship in a Comparative

Perspective‟, International Journal of Comparative Sociology 39 (3), 278 71

Waldrauch, H. (2006), „Acquisition of Nationality‟. In Rainer Bauböck et al. eds., Acquisition and

Loss of Nationality: Policies and trends in 15 European countries, volume 1,

121–219, Amsterdam, Amsterdam University Press. 72

OECD (2015), International Migration Outlook 2015, Paris, OECD.

44

negeri, (ii) sistem pilihan bagi warga ganda, dan (iii) sistem penghuni permanen

khusus bagi mantan penjajah dan keturunan mereka.73

Orang dengan kewarganegaraan Jepang dan kewarganegaraan asing perlu memilih

salah satu kewarganegaraan untuk sampai batas waktu tertentu (Pasal 14 Ayat 1

undang-undang kewarganegaraan). Jika tidak memilih maka akan kehilangan

kewarganegaraan Jepang. Perlu dicatat bahwa prosedur konsultasi, seleksi

kebangsaan terdekat Urusan Biro Hukum, District Biro Hukum, Departemen Luar

Negeri, kedutaan atau konsulat Jepang yang terletak di negara asing yang telah

diterima oleh kantor kotamadya .74

73

cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/43625/EudoCit_2016_11Japan%20.pdf?...1 diakses 30

september 2017 11:37 WIB 74

www.moj.go.jp diakses 13 oktober 2017


45

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam skipsi ini adalah yuridis normatif (normative

legal research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan

hukum tertentu, dan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum75

Dalam skripsi ini yang dikaji adalah konvensi-konvensi yang berkaitan dengan

kewarganegaraan dan undang-undang mengenai kewarganegaraan. Selanjutnya,

peneliti membandingkan peraturan hukum Internasional dengan Undang-undang No

12 tahun 2006 dan Undang-undang Kewarganegaraan Jepang, disamping itu akan

dipaparkan kasus yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

75

Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

46

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan metode yang sangat dibutuhkan dalam membuat

karya ilmiah terutama skripsi untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud dan

tujuan penelitian agar dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan

ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut Liang Gie, pendekatan

adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan

memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang di telaah oleh ilmu

tersebut.76

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam

ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum

positif yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.77

Metode penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif

yang bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh pengetahuan tentang peraturan

hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, mengetahui gejala

yuridis yang ada atau peristiwa dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam

masyarakat.

76

The Liang Gie, 1982, Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup

Metodelogi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 47 77

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung:Mandar Maju, hlm. 80

47

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber utama dalam penelitian ilmu hukum normatif yaitu

bahan hukum yang berupa dokumen atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum

normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat

normatif. Bahan yang diperoleh dan akan diolah dalam penelitian hukum normatif

adalah Bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum yang berasal dari sumber

kepustakaan yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum

mengikat dan otoritas (autoritatif) yang terdiri dari:

a. Konvensi, Peraturan Perundang-undangan antara lain convention on reduction

of statelessness person 1961, UU No 12 tahun 2006 tentang peraturan

kewarganegaraan Indonesia dan UU No 88 tahun 2008 tentang peraturan

kewarganegaraan Jepang

b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-

undangan misalnya kajian akademik.78

Tetapi tidak digunakan dalam penelitian

ini hanya sekedar mengambil latar belakang dari sebuah peraturan perundang-

undangan.

2. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,

hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya79

yang terdiri atas:

78

Zainuddin Ali, Op-Cit, hlm. 47 79

Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 52

48

a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan

hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;

b. Jurnal-jurnal hukum;

c. Publikasi

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum

primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal,

surat kabar, dan sebagainya.80

Dalam skripsi ini termasuk Website, artikel, hasil-

hasil Penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung

pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier:

a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Law

Dictionary.

b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, Website, Jurnal, Artikel,

majalah-majalah, surat kabar di bidang sosial lainnya yang berkaitan dengan

kewarganegaraan khususnya tentang naturalisasi.

80

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat

Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33

49

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan diolah, penulis melakukan studi kepustakaan,

yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, website-website, jurnal-jurnal,

artikel-artikel dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Penulis mengunjungi Perpustakaan Universitas Lampung, Ruang Baca Fakultas

Hukum Universitas Lampung dan situs-situs Internet yang berkaitan dengan

penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data,

melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menerjemahkan data, apabila data tersebut menggunakan bahasa asing agar

mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan keperluan penelitian dan agar

mempermudah menganalisisnya.

2. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah

lengkap sesuai dengan keperluan penelitian

3. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok

bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.

4. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan

dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

50

3. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis skripsi adalah analisis kualitatif, yaitu

menguraikan data yang berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis,

tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan

pemahaman analisis serta memudahkan membandingkan setiap aturan.

136

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Convention on Reduction of

Statelessness 1961, Undang-Undang no 12 tahun 2006 dan Undang-Undang

kewarganegaraan Jepang no 88 tahun 2008 diantaranya terdapat 4 cara yaitu

proses mendapatkan kewarganegaraan melalui Kelahiran, Naturalisasi,

Perkawinan Campuran, dan melalui Adopsi. Akan tetapi hukum Internasional

(Convention on Reduction of Statelessness 1961) menetapkan bahwa proses

melalui perkawinan campuran dan adopsi diamanahkan kepada setiap negara dan

mewajibkannya memberi status kewarganegaraan apabila menetapkan

persyaratan kehilangan status kewarganegaraan sebelumnya akibat perkawinan

campuran atau adopsi.

137

2. Sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan sudah diatur dalam konvensi 1961,

undang-undang kewarganegaraan Indonesia dan undang-undang

kewarganegaraan Jepang. Terdapat perbedaan dan persamaan, jika peraturan

Indonesia menjadi acuan maka perbedaannya menurut konvensi 1961 tidak ada

peraturan masuk dalam dinas tentara asing, mengucap janji setia, ikut pemilihan

dan memiliki paspor negara asing, sama halnya dengan undang-undang Jepang

No 8 tahun 2008 bedanya ditambah dengan tidak ada aturan mengenai bertempat

tinggal di negara lain sesuai yang di tetapkan. Sedangkan persamaan mengenai

sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan menurut konvensi 1961, Undang-

undang Indonesia dan Jepang yaitu Perkawinan, perceraian, legitimasi,

pengakuan atau adopsi dan mendapat kewarganegaraan lain melalui naturalisasi.

Persamaan ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang telah mengadopsi

beberapa ketentuan konvensi Reduction of Statelessness person 1961.

B. Saran

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia dalam memperbaiki

hukum mengenai kewarganegaraan dan memperhatikan kepentingan negara serta

hak-hak dan kewajiban warga negara dan dapat menjadi gambaran bagi warga negara

Indonesia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara-cara mendapatkan

kewarganegaraan, sebab-sebab kehilangan dan mendapatkan kembali

kewarganegaraan serta berguna bagi mahasiswa dan dosen untuk menambah

pengetahuan mengenai kewarganegaraan berdasarkan hukum Internasional, undang-

undang no 12 tahun 2006 dan undang-undang kewarganegaraan Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Zainuddin. 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Khaidir dan Abdul Muthalib Tahar, 2014, Pengantar Hukum Perdata

Internasional, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 34

Asshiddiqie , Jimly. 2006, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretaris

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi”, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. Ke-Indonesiaan dan Kewargenagaran, Lenmbaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia.

Gie, The Liang. 1982, Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian,

Kedudukan, Lingkup Metodelogi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hasyimzum, Yusnani. 2005, Hukum kewarganegaraan, Bandar Lampung:

Universitas Lampung.

Marzuki, Peter Mahmud. .2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Nasution, Bahder Johan. 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung:Mandar Maju

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu

Tinjauan Singkat Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif; Suatu

Tinjauan singkat, Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas

Indonesia.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1996, Hukum Kerganegaraan dan Keimigrasian,

PT.Gramedia, Jakarta.

Srijanti, A. Rahman H.I, Purwanto S.K, 2009, “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk

Mahasiswa, Yogyakarta; Graha Ilmu.

Tutik, Titik Triwulan. 2006, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: Prestasi

Pustaka Publiser.

Wahidin, s. 2013, Pendidikan Kewarganegaraan, Tangerang: IN Media.

B. JURNAL, ARTIKEL, DOKUMEN, SKRIPSI, TESIS

Aditya Wirawan, Aditya Wirawan, 2008, “Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai

Upaya UntukMemperoleh Kewarganegaraan Indonesia” Tesis Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Semarang.

Alice Edwards and Laura van Waas, „Statelessness‟ in Elena Fiddian-Qasmiyeh et al

(eds), The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies (Oxford

University Press, 2014) 290, 290.

Amel Yunita Luntungan, Naturalisasi Warganegara Asing Menjadi Warganegara

Indonesia menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

kewarganegaraan, Lex et Societas. Vol.I/No.5/September 2013.

Ari Widodo, 2008, Analisis Yuridis pengaturan warga negara dan warga Negara

asing menurut hukum kewarganegaraan dan hukum keimigrasian Tesis

Universitas Indonesia.

Atsushi Kondo, 2015, Migration and Law in Japan, Journal Asia & the Pacific

Policy Studies, vol. 2, no. 1.

C Batchelor, „Stateless Persons: Some Gaps in International Protection‟ 1995 7 IJRL

232, 235 (fn omitted).

Choirul Muttaqin, 2011, Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam perspektif Hak

Asasi Manusia, Tesis: Universitas Indonesia.

Debito Arudou, „Embedded Racism‟ in Japanese Law: Towards a Japanese Critical

Race Theory East-West Center, Honolulu, Hawai‟I Pacific Asia Inquiry, Volume

4, Number 1.

Dr. Yoyon M. Darusman, 2017, “Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam

Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegar aan” (Studi

Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel) Volume 5.

Edward S. Corwin dan J.W. Peltason, 1967, Understanding the Constitutio, fourt

edition (New York Holt, Rinehart and Winston).

Elena Olympiou, 2016, Nationality and Statelessness: The Right to Birth

Registration in the Context of the Syrian Conflict, Åbo Akademi University:

Finland European Master‟s Degree in Human Rights and Democratization.

International Law Commission (ILC), Draft Articles on Diplomatic Protection with

Commentaries, as contained in „Report of the International Law Commission:

Fifty-Eighth Session‟, UN doc A/61/10, 1 Oct 2006.

Inter-Parliamentary Union 2005 Published by the Inter-Parliamentary Union with

the United Nations High Commissioner for Refugees.

Kashiwazaki, C. (1998), „Ius Sanguinis in Japan: the Origin of Citizenship in a

Comparative Perspective‟, International Journal of Comparative Sociology 39

(3), 278.

Lando Alfa Martogi Manurung, Artikel “meneropong Kewarganegaraan Indonesia

laura van was, 2008, nationality matters: statelessness under international law School

Of Human Rights Research Series, Volume 29.

Lian Nury Sanusi, 2006,Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

Tentang Kewargangaraan Republik Indonesia (Revisi). Cet. 1 (Jakarta: Kawan

Pustaka, 2006) hal. 28/Imam Choirul Muttaqin, 2011, Kewarganegaraan Ganda

Terbatas dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Tesis: Universitas Indonesia.

M. Restu Angga Pratama, 2016, “Tinjauan Yuridis Hak Repudiasi Berdasarkan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia”, Jurnal Universitas Mataram:Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Mahkamah Internasional, hal 23) Jana Maftei, 2015, Some Aspects of Citizenship

from the Perspective of International Law, Legal Sciences in the New

Millennium, European Integration - Realities and Perspectives. Proceedings.

Margono,S.H. 2014,“perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan

campuran di wilayah kota Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta”,

Jurisprudence, Vol. 4.

Mariam Yasmin, 2011, Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak dan Harta

Benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan (Studi Banding

Indonesia Malaysia), Skripsi: Universitas Indonesia.

Megawati Purnama, Sari wijaya, I Nengah Suantra Made Nurmawati “Relevansi

Persyaratan Pewarganegaraan Berdasarkan Permohonan Dengan

Pewarganegaraan Berdasarkan Pemberian Negara Menurut Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”.

Michelle Foster and Hélène Lambert, 2016, Statelessness as a Human Rights Issue:

A Concept Whose Time Has Come, International Journal of Refugee Law, Vol.

28, No. 4, 564–584 doi:10.1093/ijrl/eew044, © The Author (2016). Published by

Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions please email:

journals. [email protected].

Michelle Foster, Jane Mcadam And Davina Wadley, 2016, Part Two: The Prevention

And Reduction Of Statelessness In Australia An Ongoing Challenge, Melbourne

University Law Review: [Vol 40:456.

Mie Murazumi, 2000, Japan‟s Laws On Dual Nationality In The Context Of A

Globalized World, Pacific Rim Law & Policy Journal Association VOL. 9 No. 2.

Mika Toyota, “Reverse Marriage Migration”: A Case Study of Japanese Brides in

Bali” Rikkyo University, Asian And Pacific Migration Journal.

N.H.T Siahaan, Hukum Kewarganegaraan dan HAM, Pancuran Alam dan Pusat

Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi.

Noor M Aziz, 2011, Laporan Kompedium Hukum Bidang Kewarganegaraan Pusat

Penelitian system Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

OECD (2015), International Migration Outlook 2015, Paris, OECD.

Ole, Lando, 1977, the contribution of comparative law to law reform by International

organization for American Journal of comparative law.

Philip Q. Yang, 2002, Citizenship Acquisition of Post-1965 Asian Immigrants1, Texas

Woman‟s University Population and Environment, Vol. 23, Human Sciences

Press, Inc.

R.M. Maclver, 2015, The Modern State, London: Oxford University Press.

Rendra Marliyanto, Antikowati, Rosita Indrayati, 2013, “Analisis Yuridis Status

Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan

(Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia”, Jember.

Ruma Mandal and Amanda Gray, 2014, Out of the Shadows: The Treatment of

Statelessness under International Law, London: Chatham House, © The Royal

Institute of International Affairs.

UN Human Rights Council (UNHRC), „Resolution 20/4: The Right to a Nationality:

Women and Children‟, UN doc A/HRC/RES/20/4.

mailto:[email protected]

United Nations High Commissioner for Refugees, 2014, Global Action Plan to End

Statelessness.

Waldrauch, H. (2006), „Acquisition of Nationality‟. In Rainer Bauböck et al. eds.,

Acquisition and Loss of Nationality: Policies and trends in 15 European

countries, volume 1,121–219, Amsterdam, Amsterdam University Press.

C. KONVENSI, UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nasional

1) Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesia)

2) Undang-Undang Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006 (Indonesia)

3) Nationality Law No 88 of 2008 (Jepang)

2. Konvensi Internasional

1) Convention on the Reduction of Statelessness, opened for signature 30 August

1961, 989 UNTS 175 (entered into force 13 December 1975).

2) Convention Relating to the Status of Stateless Persons, opened for signature

28 September 1954, 360 UNTS 117 (entered into force 6 June 1960)

3) Convention on the Rights of the Child (adopted 20 Nov 1989, entered into

force 2 Sept 1990) 1577 UNTS 3.

4) Nationality Convention Of Marriage Woman 1957

5) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

(adopted 18 Dec 1979, entered into force 3 Sept 1981) 1249 UNTS 13.

6) Convention on the Rights of Persons with Disabilities (adopted 13 Dec 2006,

entered into force 3 May 2008) 2515 UNTS 3.

7) Convention relating to the Status of Refugees

8) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial

Discrimination (adopted 7 Mar 1966, entered into force 4 Jan 1969) 660

UNTS 195.

9) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966

D. KAMUS

Black Law Dictionary

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

E. INTERNET

Carol A. Batchelor, Statelessness and the problem of resolving nationality status,

www.oxpordjournal.org

Donald Kerwin, 2015, The US Refugee Protection System on the 35th Anniversary of

the Refugee Act of 1980: A Comprehensive Assessment of the System‟s Strengths,

Limitations, and Need for Reform: Executive Director, Center for Migration

Studies Journal on Migration and Human Security seeks

http://jmhs.cmsny.org/index.php/jmhs/about/submissions Center for Migration

Studies of New York. Volume 3 number 2

GS Goodwin-Gill, Convention relating to the Status of Stateless Persons (UN

Audiovisual Library of International Law 2010)

<http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cssp/cssp_e.pdf> accessed 14 January 2018; GS

Goodwin-Gill, „Convention on the Reduction of Statelessness‟ (UN Audiovisual

Library of International Law 2011) <http://legal. un.org/avl/pdf/ha/crs/crs_e.pdf>

Guy S. Goodwin-Gill, 2011, Convention On The Reduction Of Statelessness United

Nations Audiovisual Library of International Law, Senior Research Fellow, All

Souls College, Oxford, Copyright © United Nations, All rights reserved

www.un.org/law/avl 4-5

Hélène Lambert, 2014, Refugee Status, Arbitrary Deprivation of Nationality, and

Statelessness within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and its

1967 Protocol relating to the Status of Refugees, Legal And Protection Policy

http://www.oxpordjournal.org/

http://jmhs.cmsny.org/index.php/jmhs/about/submissions

http://www.un.org/law/avl%204-5

Research Series:University of Westminster, hlm 4. The paper is available online

at: http://www.unhcr.org/pages/4a16b17a6.html

http://countrystudies.us/japan/113.html

http://jakartapusat.imigrasi.go.id

http://www.antaranews.com

http://www.bbc.com

http://www.davidchart.com/about-me/

http://www.dw.com


http://www.institutesi.org/worl British Nationality Act 1981 (UK))

http://www.statelessness.eu/blog/who-are-you-fraud-impersonation-and-loss-

nationalitywithout-procedural-protection>d/whatis.php

http://www.institutesi.org/world/causes.php

http://www.institutesi.org/world/humanrights.php

http://www.kemlu.go.id

http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/ase/japan/jepang.-


http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/5022

http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.html

http://www.turning-japanese.info/2011/11/published-in-gazette-afternaturalizing.html


http://www.turning-japanese.info/2012/06/do-you-have-to-look-japanese-to.html


http://www.turning-japanese.info/2015/01/kanji-name.html


http://www.turning-japanese.info/2016/10/marriage.html

http://www.turning-japanese.info/2017/01/becoming-japanese-being-single.html

http://www.turning-japanese.info/2017/03/mental-health-exam.html

http://www.turning-japanese.info/2017/03/passport-name-alternative-spelling.html

http://www.turning-japanese.info/2017/04/hartbanks.html

http://www.unhcr.org/pages/4a16b17a6.html

http://countrystudies.us/japan/113.html

http://jakartapusat.imigrasi.go.id/

http://www.antaranews.com/

http://www.bbc.com/

http://www.davidchart.com/about-me/

http://www.dw.com/


http://www.institutesi.org/worl%20British%20Nationality%20Act%201981%20(UK))%20http:/www.statelessness.eu/blog/who-are-you-fraud-impersonation-and-loss-nationalitywithout-procedural-protection%3ed/whatis.php



http://www.institutesi.org/world/causes.php

http://www.institutesi.org/world/humanrights.php

http://www.kemlu.go.id/

http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/ase/japan/jepang.-


http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/5022

http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.html

http://www.turning-japanese.info/2011/11/published-in-gazette-afternaturalizing.html


http://www.turning-japanese.info/2012/06/do-you-have-to-look-japanese-to.html


http://www.turning-japanese.info/2015/01/kanji-name.html


http://www.turning-japanese.info/2016/10/marriage.html

http://www.turning-japanese.info/2017/01/becoming-japanese-being-single.html

http://www.turning-japanese.info/2017/03/mental-health-exam.html

http://www.turning-japanese.info/2017/03/passport-name-alternative-spelling.html

http://www.turning-japanese.info/2017/04/hartbanks.html

http://www.turning-japanese.info/p/people.html


https://indonesianembassy.org.uk


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-

natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda

https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-law/un-human-

rights-treaties. html

https://www.japantimes.co.jp/news/2011/12/27/reference/many-angles-to-acquiring-

japanese-citizenship/#.WdG7x8b_rIU

https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/kontroversi-

kewarganegaraanhttps://www.merdeka.com

https://www.nippon.com/en/features/h00096/

https://www.tokyoimmigration.jp/?p=178

Ministry of Justice, Japan (2011). Kika kyoka shinseisha sū tō no sui‟i, [Changes in

the number of naturalization applicants and grantees], at

Nano Adrian, 2011, Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan

Hukum Indonesia, http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/status-

hukum-anak-hasil-perkawinan-campuran/2011/9/html

Pranoto Iskandar, 2012, Hukum HAM Internasional, sebuah pengantar kontekstual,

Cianjur: Perpustakaan Nasional Indonesia hlm. 21 diakses dari

https://books.google.co.id/books, 11 Agustus 2017 jam 12.00

Report on discrimination against women on nationality-related matters, including the

impact on children: Report of the Office of the United Nations High Commissioner

for Human Rights 2013 P. 10 A/HRC/23/23 www.un.org

UNHCR, „Commemorating the Refugee and Statelessness Conventions:A

Compilation of Summary Conclusions from UNHCR‟s Expert Meetings‟ (May

2012) 16 http://www.unhcr.org/4fe31cff9.pdf

http://www.turning-japanese.info/p/people.html


https://indonesianembassy.org.uk/


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda





https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/kontroversi-kewarganegaraan

https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/kontroversi-kewarganegaraan

https://www.merdeka.com/

https://www.nippon.com/en/features/h00096/

https://www.tokyoimmigration.jp/?p=178

http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/status-hukum-anak-hasil-perkawinan-campuran/2011/9/html

http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/status-hukum-anak-hasil-perkawinan-campuran/2011/9/html

https://books.google.co.id/books

http://www.un.org/

http://www.unhcr.org/4fe31cff9.pdf

UNHCR, 2014, “Handbook on Protection of Stateless Persons” paras 23–24

http://www.unhcr.org/53b698ab9.html

www.moj.go.jp

www.unhcr.org 2012,Guidelines On Statelessness No. 1: The Definition Of “Stateless

Person” In Article 1(1) Of The 1954 Convention Relating To The Status Of

Stateless Persons

http://www.unhcr.org/53b698ab9.html


http://www.unhcr.org/

PENGATURAN MENDAPATKAN DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN …digilib.unila.ac.id/31927/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · kewarganegaraan, Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia dan

Documents