PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE MANAJEMEN RISIKO, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP PENGUNGKAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018) Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Oleh: FILIA INDRA SEPTIAWAN B 200 160 197 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2020
18
Embed
PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE MANAJEMEN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE MANAJEMEN
RISIKO, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN PUBLIK
TERHADAP PENGUNGKAPAN ENTERPRISE
RISK MANAGEMENT
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang
Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Oleh:
FILIA INDRA SEPTIAWAN
B 200 160 197
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020
i
HALAMAN PERSETUJUAN
PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE MANAJEMEN
RISIKO, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN PUBLIK
TERHADAP PENGUNGKAPAN ENTERPRISE
RISK MANAGEMENT
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar
di BEI Tahun 2016-2018)
PUBLIKASI ILMIAH
Oleh:
FILIA INDRA SEPTIAWAN
B 200 160 197
Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen Pembimbing
Dr. Erma Setiawati M.M., Ak.
NIK: 0610106401
ii
HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE MANAJEMEN
RISIKO, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN PUBLIK
TERHADAP PENGUNGKAPAN ENTERPRISE
RISK MANAGEMENT
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar
di BEI Tahun 2016-2018)
Oleh :
FILIA INDRA SEPTIAWAN
B 200 160 197
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum’at, 11 Desember 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan penguji :
1. Dr. Erma Setiawati, M.M., Ak. ( )
(Ketua Dewan Penguji)
2. Shinta Permata Sari,S.E., M.M. ( )
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si. ( )
(Anggota II Dewan Penguji)
Mengetahui.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka
akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.
Surakarta, 11 Desember 2020
Penulis
FILIA INDRA SEPTIAWAN
B 200160197
1
PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE MANAJEMEN
RISIKO, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN PUBLIK
TERHADAP PENGUNGKAPAN ENTERPRISE
RISK MANAGEMENT
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar
di BEI Tahun 2016-2018)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ukuran dewan komisaris,
komite manajemen risiko, ukuran perusahaan, dan kepemilikan publik terhadap
pengungkapan enterprise risk management. Populasi penelitian berjumlah 159
perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2016-2018. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga
diperoleh 108 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan alat analisis uji regresi linear berganda yang didahului uji asumsi
klasik menggunakan program IBM SPSS 21. Hasil uji regresi menunjukkan
bahwa secara simultan ukuran dewan komisaris, komite manajemen risiko, ukuran
perusahaan, dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan
enterprise risk management. Secara parsial variabel komite manajemen risiko dan
ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan enterprise risk
management, sedangkan variabel ukuran dewan komisaris dan kepemilikan publik
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management.
Kata Kunci: Manajemen Risiko, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Manajemen
Risiko, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik.
Abstract
This study aims to examine the effect of the board of commissioner size, risk
management committee, firm size, and public ownership on enterprise risk
management disclosure. The population of the research is 159 consumer goods
industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2016-2018.
The sample selection used purposive sampling technique obtained 108 companies.
The analytical method used in this study uses multiple linear regression analysis
tools preceded by a classic assumption test using the IBM SPSS 21 program. The
regression test results show that simultaneously the board of commissioner size,
risk management committee, firm size, and public ownership have an effect on
enterprise risk management disclosure. Partially, the risk management committee
variable and firm size have a significant effect on enterprise risk management
disclosure, while the board of commissioner size variable and public ownership
have no effect on enterprise risk management disclosure.
Keywords: Risk Management, Board of Commissioner Size, Risk Management
Committee, Firm Size, Public Ownership.
2
1. PENDAHULUAN
Pada era bisnis yang berkembang semakin pesat seperti saat ini menimbulkan
persaingan bisnis yang begitu ketat antar perusahaan agar dapat bertahan (going
concern). Keadaan ini menuntut perusahaan untuk lebih transparan dalam
mengungkapkan informasinya supaya perusahaan dapat terhindar dari suatu
risiko. Sebagai contoh, dalam kegiatan investasi dapat mendatangkan keuntungan
apabila dilakukan analisa terlebih dahulu. Disisi lain, investasi juga dapat
menyebabkan kerugian jika suatu saat harga saham perusahaan tersebut turun
yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya kegagalan mengelola risiko.
Fenomena kegagalan mengelola risiko pernah dialami Enron dan
Worldcom, yaitu perusahaan yang bergerak dalam industri energi. Hal tersebut
menyebabkan harga saham turun drastis dan perusahaan mengalami kebangkrutan
(Devi dkk, 2016). Oleh karena itu, pengungkapan informasi nonfinancial juga
dinilai penting dalam pertimbangan keputusan investasi. Kasus fraud juga pernah
dialami oleh salah satu perusahaan manufaktur yang terjadi di PT. Kimia Farma,
Tbk (Devi dkk, 2016). Kasus ini bermula pada saat perusahaan mengemukakan
hasil audit tanggal 31 Desember 2001 yang diaudit oleh Hans Tuanakotta dan
Mustofa (HTM), tetapi BUMN dan Bapepam menilai bahwa laporan keuangan
tersebut mengandung rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober
2002 laporan keuangan perusahaan disajikan kembali dan hasilnya ditemukan
bahwa keuntungan sebenarnya yang diperoleh perusahaan tidak sebesar seperti
yang telah dilaporkan. Fenomena-fenomena kegagalan mengelola risiko yang
bahkan melibatkan perusahaan yang telah berumur ratusan tahun seperti Enron
menunjukkan lemahnya pengungkapan enterprise risk management yang
seharusnya dapat membantu mengontrol aktivitas manajemen untuk
meminimalisir terjadinya fraud baik di negara maju maupun negara berkembang
termasuk Indonesia.
Enterprise risk management merupakan serangkaian prosedur dan
metodologi yang diaplikasikan dari penyusunan strategi yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang muncul dari kegiatan
usaha perusahaan dan memberikan jaminan yang masuk akal atas pencapaian
3
tujuan perusahaan (Pamungkas, 2019). Sedangkan pengungkapan enterprise risk
management atau Enterprise Risk Management Disclosure adalah suatu
pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan terkait semua risiko yang telah
dikelola kemudian dilakukan pengendalian untuk menjamin kelangsungan hidup
perusahaan di masa mendatang (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016).
Besarnya proporsi dewan komisaris mempunyai manfaat untuk
meningkatkan pengawasan dan menambah peluang pertukaran informasi,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan manajemen risiko.
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NO.33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris
paling sedikit terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris dan satu diantaranya
adalah komisaris independen.
Komite manajemen risiko merupakan komite yang dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang bertugas untuk membantu
pelaksanaan pengawasan dan memastikan diterapkannya manajemen risiko
perusahaan (Agista & Mimba, 2017). Komite manajemen risiko paling sedikit
beranggotakan tiga orang yang terdiri dari satu komisaris independen yang
menjabat sebagai ketua komite dan dua orang lain terdiri dari anggota dewan
komisaris atau anggota komite yang tidak merangkap sebagai dewan komisaris
dan pihak yang berasal dari luar perusahaan.
Besarnya suatu perusahaan juga dapat berdampak pada peningkatan
reputasi perusahaan. Para investor akan lebih tertarik untuk menanamkan
modalnya (Gunawan dan Zakiyah, 2017). Akses untuk menperoleh pinjaman dari
luar pun menjadi semakin luas, sehingga perusahaan memiliki peluang yang lebih
besar untuk memenangkan persaingan dalam industri.
Menurut Lindrianasari dkk (2019), adanya konsentrasi kepemilikan publik
dapat menimbulkan pengaruh bagi perusahaan. Investor dapat mempengaruhi
pengelolaan pengungkapan yang awalnya berjalan sesuai keinginan perusahaan
menjadi memiliki keterbatasan. Dalam segala keterbatasan yang ada, perusahaan
dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap pada laporan tahunannya
yang didalamnya terdapat pula pengungkapan manajemen risiko.
4
Oleh karena itu, penelitian mengenai pengungkapan manajemen risiko
perusahaan sangat menarik untuk dilakukan di Indonesia karena pentingnya
penerapan manajemen risiko yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi manajemen, meningkatkan reputasi perusahaan, memberikan jaminan
yang wajar atas pencapaian sasaran, dan meningkatkan hubungan dengan para
pemangku kepentingan serta untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance). Selain itu, penerapan manajemen risiko di
Indonesia dinilai belum maksimal. Beberapa sektor industri sudah mempunyai
aturan sendiri terkait manajemen risiko, salah satunya pada sektor perbankan
karena sektor ini mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan sektor lain
(Pamungkas, 2019). Sedangkan, pada sektor lain untuk penerapan manajemen
risiko dinilai belum efektif karena pelaksanaannya masih digabungkan dengan
praktik Good Corporate Governance (GCG).
2. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder.
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri barang konsumsi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 hingga 2018. Metode
pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Seluruh
sumber data tersebut diperoleh dari www.idx.co.id berupa laporan keuangan dan
laporan tahunan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI
selama tahun 2016-2018.
2.1 Variabel Dependen
2.1.1 Pengungkapan Enterprise Risk Management
Pengungkapan Enterprise Risk Management dihitung dengan ERM Framework
yang dikeluarkan COSO (2017). Rumus menghitung Enterprise Risk Management
(ERM) menurut COSO (2017), yaitu:
ERM =Total item yang diimplementasikan
20 item (1)
2.2 Variabel Independen
2.2.1 Ukuran Dewan Komisaris
Ukuran dewan komisaris diukur dengan menjumlahkan total anggota dewan
komisaris yang ada di perusahaan (Ramadhani dkk, 2015).