-
PENGARUH TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKI MEMBAYAR
ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KOTA JAMBI.
SKRIPSI
Oleh:
SARIPAH
EES 150859
Pembimbing:
Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag
Refky Fielnanda, SE.,M.EI
PRODI EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2019
-
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu sunatullah yang sudah menjadi ketentuan yang Maha
Kuasa
adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap
orang yang
hidup di dunia memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam segala
aspek mulai
dari aspek ekonomi, budaya, sosial, dan kultur. Salah satu
perbedaan yang
mudah terlihat adalah perbedaan dari segi ekonomi. Sebagai
manusia ada yang
menjadi orang kaya dan berada tetapi juga ada yang hidup miskin
dan serba
kekurangan. Namun di balik semua itu terdapat rahasia Allah SWT
yang dapat
membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain
itu,
Allah SWT ingin menguji manusia apakah mampu mengoptimalkan
segala
potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak.1
Zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat menjadi
modal
pembangunan negara. Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi
muslim
terbesar di dunia persoalan zakat pun menjadi tidak dapat
dipisahkan dari
kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Yang memiliki potensi
sangat penting,
strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat
melalui
mekanisme distribusi pendapatan. Beragam nilai-nilai yang
terkandung dari
perintah zakat, memberikan landasan yang kuat dan rasional
bagi
pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat secara
menyeluruh.
Dilihat dari konteks pembangunan, zakat memiliki tiga fungsi
utama. Pertama
1 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), Hal 55.
-
2
sebagai buffer APBN atau sejumlah uang yang disimpan untuk
pengeluaran
yang datangnya tiba-tiba maupun tidak terduga, zakat dapat
digunakan untuk
menanggulangi defisit APBN atau ketika pengeluaran lebih besar
dari pada
penerimaan angggaran. Kedua sebagai pengaman sosial dan
kesejahteran
masyarakat. Ketiga zakat dapat dijadikan sarana untuk
mengembangkan basis
produksi dalam perekonomian masyarakat.2
Diliihat dari konteks sosial-ekonomi, instrumen zakat memiliki
berbagai
implikasi ekonomi penting baik di tingkat mikro maupun makro.
Pada tingkat
mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku
konsumsi dan
tabungan individu serta perilaku produksi dan investasi
perusahaan tanpa
berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Pada tingkat makro,
zakat memiliki
implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan
lapangan kerja,
pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, distribusi
pendapatan, dan
pengentasan kemiskinan. Implikasi zakat terhadap efisiensi
alokatif dapat
dilihat pola transfer pendapatan dalam mekanisme zakat. Zakat
mentransfer
sebagian pendapatan kelompok kaya, yang merupakan bagian kecil
dalam
masyarakat ke kelompok masyarakat miskin, yang merupakan bagian
terbesar
dalam masyarakat.3
Sejak dicanangkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999,
pengelolaan
zakat di Indonesia mengalami perubahan yang berbeda dengan
sebelumnya.
Jika sebelumnya zakat dikelola oleh kepanitiaan berkala di
masjid/mushola,
atau disalurkan kepada saudara atau orang terdekat, sekarang
telah dikelola
2 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam…, Hal 68. 3 Mardi P. Purba,
Profesi Akuntan Publik di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2012),
Hal. 25
-
3
secara modern oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Atsmosfer ini
membawa
dampak bertambahnya jumlah kelompok masyarakat yang mendirikan
lembaga
zakat dengan menggunakan label lembaga zakat yang
berbeda-beda.4
Berdasarkan firman Allah SWT telah dijelaskan tentang wajibnya
berzakat
dan tugas amil dalam memungut zakat dalam surat At-Taubah (9):
103,
“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu
membersihkan dan menyucikan harta mereka, dan mendoalah
untuk
mereka. Dan sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa
buat
mereka. Dan Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” surat
At-
Taubah (9): 103.5
Tabel 1.1
Potensi Dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Tahun 2014-2018
NO
Tahun
Potensi Penerimaan
Zakat (Rp)
Realisasi Penerimaan
Zakat (Rp)
1 2014 2.061.143.222.17 2.234.079.056,01
2 2015 3.186.440.764.99 2.403.255.676,98
3 2016 3.204.542.095.82 2.317.437.769,09
4 2017 3.274.957.309.34 2.633.808.539,78
5 2018 3.309.152.671.74 2.803.413.319,62
Sumber : Baznas Pusat.6
4 Juwaini, Ahmad. 2011. Strategi Pengembangan SDM Zakat di
Indonesia, in: Aflah,
Noor: Strategi Pengembangan Zakat di Indonesia. 5 Al-quran dan
terjemahan 6 (Data Islamic Development Bank (IDB) PIRAC,
http://www.pusat.baznas.go.id diaskes
pukul 09.00 WIB. Juni 2019
-
4
Dari data diatas terlihat perkembangan potensi penerimaan zakat
di kota
jambi yang terus menerus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,
tapi sayang
dari target yang ditetapkan oleh baznas masih jauh dari
realisasi penerimaan
zakat tersebut. Menurut kabag keuangan yaitu ibu Nikmah Prasilia
adapaun
dasar-dasar Baznas Kota Jambi menetapkan potensi penerimaan
zakat yaitu
dari rata-rata jumlah penduduk yang terus meningkat. Yang dimana
menurut
beliau mangatakan bahwa setiap orang muslim yag baru dilahrikan
wajib
membayar zakat. Rata-rata dalam lima tahun terakhir kenaikan
realisasi
penerimaan zakat terjadi pada tahun 2018 yang mencapai sebesar
Rp.
2.803.413.319,62. Dengan target Rp. 3.309.152.671.74. yang
dimana hal
tersebut masih jauh dari pencapaian yang diterapkan oleh Baznas
Kota Jambi.
Bila dilihat dari capaian saat ini, raihan zakat hanya satu
persen dari
potensi yang ada. Secara realistis dan objektif potensi zakat
memberikan
optimisme untuk dapat dijadikan sebagai sarana pengentasan
kemiskinan.
Sedangkan potensi zakat kota Jambi jika ditinjau dari aspek
ekonomis
potensinya sangat besar. Dengan jumlah penduduk sebanyak
3.092.265 jiwa.
Terjadinya realisasi penerimaan zakat kurang dari 1%.
Dikarenakan
mayoritas muzakki menyalurkan dana zakatnya langsung ke mustahiq
,serta
profesionalisme OPZ dan hasil pengelolaan zakat yang tidak
terpublikasi
masyarakat luas adalah hal yang membuat rendahnya kepercayaan
masyarakat.
Sebagian muzakki masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ ,
dalam
pendistribusian zakat kepada yang berhak, hal ini menunjukkan
bahwa
sebagian muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih
baik ,
-
5
yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki profesionalisme,
transparansi dan
akuntabilitas, dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran
dengan
program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat .
Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus
melaporkan
hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan
dengan
pemanfaaatan sumber daya publik , harus dikelola secara
transparan dan
akuntabel. Diharapkan ketika ada pelaporan pengelolaan zakat
kesadaran
masyarakat untuk membayar zakat dapat meningkat dan muzakki
mempercayakan pengelolaan zakatnya.
Tabel 1:2
Jumlah Penerimaan Zakat Di Provinsi Jambi
NO Kabupaten/
Kota
Jumlah
Mustahik
Jmlah
muzzaki
1 Kabupaten Bungo 14.022 49.515
2 Kabupaten Merangin 20.217 48.523
3 Kabupaten Tanjjab Barat 49.122 28.450
4 Kabupaten Tebo 37.046 61.944
5 Kabupaten Kerinci 34.502 49.002
6 Kabupaten Sarolangung 33.307 55.837
7 Kabupaten Batang Hari 32.270 29.945
8 Kabupaten Tanjab Timur 28.124 18.551
9 Kabupaten Muaro Jambi 21.295 54.970
10 Kota Jambi 19.133 51.280
TOTAL 318.748 448.017
Sumber : Peta Kemiskinan Dompet Dhuafa (2018)7
7 Besse Wediawati 2012 REVITALISASI FILANTROPI ISLAM DI KOTA
JAMBI (Studi
pada Lembaga Zakat dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma di Kota
Jambi) Volume 14,
Nomor 1, Hal. 47-54 diaskes pukul 10.25 WIB tanggal
15-Juni-2019
-
6
Dari Tabel 1.2. untuk Provinsi Jambi, dapat diketahui bahwa
Jumlah
pemberi zakat lebih besar dibanding jumlah penerima zakat dengan
rasio 0.71
yang artinya 100 muzakki dapat menanggung 71 mustahik jika
seluruh
muzakki membayar zakat. Untuk Kota Jambi, rasionya menjadi lebih
kecil
yaitu 0.37 dimana 100 muzakki menanggung 37 orang mustahik. Dari
data ini
pula dapat dihitung potensi Zakat Provinsi Jambi. Untuk
zakat
profesi/gaji/honor, dengan nisab setara 85 gram emas atau 520 kg
beras, maka
potensi Zakat Profesi di Provinsi Jambi dalam sebulannya dapat
mencapai
Rp.35,841 Milyar/bulan atau mencapai Rp. 430 Milyar/tahun.
Sementara untuk
kota Jambi, potensi zakat mencapai Rp. 4,103 Milyar/bulan atau
49,245
Milyar/tahun. Namun dari seluruh potensi tersebut, untuk
provinsi Jambi
penghimpunan dana ZIS nya baru dapat tercapai sekitar 8 milyar
per tahun atau
sekitar 1,8 %, dan untuk Kota Jambi berdasarkan hasil penerimaan
dana ZIS
BAZDA dan 2 LAZDA Kota Jambi yaitu LAZ Rumah Sosial Insan
Madani
dan LAZ OPSEZI, baru sekitar 2,7 Milyar/Tahun atau sekitar 5,4%.
Angka
yang masih sangat kecil dibanding potensi dana Zakat yang
ada.
Saat ini, persoalan yang menjadi problematika zakat adalah
rendahnya
tingkat kepercayaan umat Islam tentang zakat. Banyak orang
yang
beranggapan bahwa pengetahuan tentang zakat hanya dibebankan
kepada
orang-orang tertentu saja. Lembaga-lembaga konsultasi zakat yang
ada belum
sepenuhnya mampu mensosialisasikan pengetahuan tentang zakat
kepada
masyarakat. Sementara perkembangan sistem ekonomi setiap hari
terus
-
7
berkembang dan bervariasi. Hal ini menuntut agar visi-visi
tentang zakat juga
harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.8
Kepercayaan adalah hal paling utama yang dimiliki oleh setiap
muslim,
terutama dalam hal percaya terhadap seseorang atau pihak yang
mengurusi
kepentingan umat Islam. Kepercayaan dapat timbul dari adanya
kepuasan yang
dirasakan oleh muzakki saat membayarkan zakatnya pada sebuah
lembaga amil
zakat. Muzakki yang merasa puas dan percaya kepada lembaga
tersebut akan
berkomitmen untuk selalu membayarkan zakatnya pada lembaga
tersebut.
Kepercayaan muzakki sangat penting untuk lembaga amil zakat,
agar dana dari
para muzakki dapat tersalurkan dengan baik kepada mustahiq.
Namun,
terkadang masyarakat masih meragukan atau kurang percaya
terhadap sebuah
lembaga amil zakat. Kurangnya kepercayaan dari muzakki terhadap
lembaga
amil zakat salah satunya diakibatkan oleh pandangan masyarakat
atau muzakki
mengenai transparansi dari lembaga amil zakat. Tugas dari
lembaga amil zakat
saat ini adalah mereka harus dapat menghilangkan keraguan para
muzakki
tentang pengelolaan zakat dengan cara meningkatkan transparansi
dan
akuntabilitas laporan keuangannya.
Transparansi adalah keterbukaan informasi kepada pihak
stakeholder
perusahaan. Manajemen perusahaan harus dapat memberikan
informasi terkait
dengan kondisi keuangan dan operasional perusahaan secara akurat
(accuracy),
benar (truth), dan tepat waktu (timeliness). Dengan adanya
prinsip keterbukaan
informasi tersebut, para stakeholder perusahaan yang melakukan
pengambilan
8 Akhmad Mujahidin, 2007 Ekonomi Islam, Jakarta: Raja
GrafindoPersada, Hal 84.
-
8
keputusan diharapkan tidak tersesat.9 Prinsip akuntabilitas
adalah merupakan
pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang
dilakukan oleh
pihak yang terkait harus mampu mempertanggung jawabkan
pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya.
Prinsip
akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung jawaban
terhadap
efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target
kebijakan atau
program yang telah ditetapkan itu.10
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan
sangat
dibutuhkan oleh muzakki dalam hal pengambilan keputusan
untuk
membayarkan zakatnya pada sebuah lembaga amil zakat yang
bersangkutan.
Transparansi laporan keuangan dalam sebuah lembaga amil
zakat
menunjukkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk
disalurkan
kepada masyarakat. Karena dana tersebut dana publik, maka dengan
demikian
publik harus dapat mengetahui kemana dana tersebut disalurkan
dan
dimanfaatkan.
Lemabaga amil zakat bukan merupakan lembaga profit, dana
yang
terhimpunan adalah dana yang bersala dari umat. Lembaga amil
zakat harus
terbuka untuk di pandang oleh publi sebagai bagian yang secara
optimal dalam
mengelola dana zakat yang terhimpun.
Adapun Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan
Amil
Zakat (BAZNAS) Kota Jambi dengan SK No.70 2001 dan kini telah
menjadi
9 Khadafi. Dkk., Civic Education Pendidikan Kewarganegaraa
(Surabaya: UIN Sunan
Ampel Press, 2013), 123
10 Supriatna, Tjahya, 2013, Manajemen Pemerintahan Daerah.
Bandung: IPDN.
-
9
entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang
universal.
Kehadiran BAZNAS didasari pada kewajiban dan pentingnya
menunaikan
zakat, infaq dan sedekah yang memang sebaiknya dibayarkan oleh
tiap-tiap
muslim, dan dibutuhkan wadah khusus sebagai tempat penghimpun
dan
penyalur dana zakat, infaq, dan sedekah yang amanah dan
profesional.
Badan Amil Zakat (BAZNAS) adalah lembaga yang bergerak dalam
bidang sosial dan keagamaan dengan cara mengumpulkan dana dari
umat Islam
dan membagikannya untuk kepentingan pendidikan, pembangunan
masjid,
santunan anak yatim piatu, merealisasikan dakwah Islamiyah, dan
peduli
kemanusiaan. Yang memegang prinsip-prinsip sebagai berikut
amanah,
profesional, transparan, independen, adil, responsif dan
kooperatif. Sebagai
organisasi sektor publik Baznas dituntut dapat memberikan
informasi
mengenai pengelolaan kepada seluruh pihak yang
berkepentingan.
Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang, dan
merata
terutama mengenai laporan pengelolaan keuangan adalah salah satu
kriteria
yang menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas
lembaga.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti
dan
mengkaji lebih lanjut mengenai “Pengaruh Transparasi Dan
Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki
Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Jambi”.
Maka dalam hal ini, objek yang dipilih oleh peneliti memilih
Badan Amil
Zakat (BAZNAS) Kota Jambi dikarenakan Lembaga ini sebagai
perwujudan
konsekuensi adanya BAZIS di pusat pemerintahan. BAZNAS ini lahir
sebagai
-
10
upaya untuk mengorganisasi pengelolaan zakat masyarakat provinsi
Jambi.
Dan pusat dari semua Oraganisasi maupun lembaga amil zakat yang
berada di
Kota Jambi.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, agar lebih praktis dan
sistematis maka
permaslaahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut
:
1. Seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara
parsial
terhadap peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat di
BAZNAS
kota Jambi?
2. Seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara
simultan
terhadap peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat di
BAZNAS
kota Jambi?
3. Dari kedua variabel tersebut manakah variabel yang paling
dominan
mempengaruhi peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat
di
BAZNAS kota jambi?
C. Tujuan Penelitian
Adapun penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai
sebagaimana
berikut:
1. Untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh
secara
parsial terhadap peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat
di
BAZNAS kota Jambi ?
-
11
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh
secara
simultan terhadap peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat
di
BAZNAS kota Jambi ?
3. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan
mempengaruhi
peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat di BAZNAS kota
Jambi?
D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penenlitian dan penulisan diharpakan mampu untuk
memberikan
manfaat tersendri. Untuk itu penulis berharap, mudah-mudahan
bermanfaar
bagi penulis dan pembaca, yaitu antara lain :
1. Aspek teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan
wawasan tentang pemahaman dalam dunia sistem pengelolaan
maupun
transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan
muzaki untuk
membayar zakat di badan amil zakat (baznas) kota Jambi, dan
sebagai
pertimbangan pada kajian penelitian yang akan mendatang.
2. Aspek praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan
kepada
masyrakat maupun Baznas Kota Jambi. hasil penelitian ini juga
dapat
dijadikan sebagai bahan penelitian dan informasi bagi Baznas
Kota Jambi
dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait transparansi
laporan
keuangan, pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan
donator untuk membayar zakat di Baznas Kota Jambi.
-
12
E. Batasan Masalah
Supaya penelitian ini terarah dan mencapai sasaran yang
diinginkan dalam
penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan
peneliti, yang
hanya akan melakukan penelitian kepada masyarakat Kota Jambi
dan
Perangkat Baznas Kota Jambi. Hal ini dilakukan agar pembahasan
tidak terlalu
luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga
penelitian ini bisa
lebih fokus di lakukan.
F. Kerangka Teori
a. Transparansi
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka
dan
jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya
yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-
undangan. Penyelengaraan pemerintahan yang transparan akan
memiliki
kriteria adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas
terhadap
laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk
tahu hasil
audit dan ketersediaan informasi kinerja.11
Transparansi (keterbukaan untuk umum) adalah unsur lain yang
menompang terwujudnya good governance. Akibat tidak adanya
prinsip
transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah
terjerembah ke dalam
hubungan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi masa
lalu dalam
11 Annisa Ningrum, “Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan
Keuangan”,
http://annisaningrum.blogspot.co.id/2010/07/akuntabilitas-dan-transparansi-dalam.html,
diakses pada 5 November Februari 2018.
-
13
pengelolaan kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi,
pemerintah di
semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam
proses kebijakan
publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan
budaya korupsi
dikalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang
dibawahnya.
Dalam pengelolaan negara terdapat delapan (8) unsur yang harus
dilakukan
secara transparansi, yaitu: Menurut Gaffar ada 8 aspek:
a) Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan.
b) Kekayaan pejabat publik
c) Pemberian penghargaan
d) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan
kehidupan
e) Kesehatan
f) Moralitas pada pejabat dan aparatur pelayanan publik
g) Keamanan dan ketertiban
h) Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan
masyarakat.12
Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan dalam
memberikan
informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya
publik kepada
pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintahan
berkewajiban untuk
memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan
digunakan
untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh
pihak yang
berkepentingan. Transparansi menjadi sangat penting bagi
pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat.
Mengingat
pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan
penting
12 Khadafi. Dkk., Civic Education Pendidikan Kewarganegaraa
(Surabaya: UIN Sunan
Ampel Press, 2013), 123
-
14
yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan
informasi
yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan
transparansi,
kebohongan sulit untuk disembunyikan.Dengan demikian
transparansi menjadi
instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari
perbuatan
korupsi.
Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan shiddiq
(jujur).
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An’am ayat 152,
yang
berbunyi:
Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali
dengan
cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak
memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar
kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah
kamu
berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah
janji
Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar
kamu
ingat. (QS. Al-An’am: 152).13
b. Indikator Transparansi
Menurut Mardiasmo dalam Muhammad Rizqi Syahri Romdhon
indikator
dari transparansi adalah:
13 Ahmad Hatta, Tafsir Qur‟an Per Kata: Dilengkapi Dengan
Asbabun Nuzul &
Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 149.
-
15
1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan,
pengelolaan
keuangan dan aset.
2. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan,
dan
aset yang mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu.
4. Tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi pada publik.
Jika dilihat dari definisi dan kriteria, tidak ada kriteria yang
jelas mengenai
seperti apa bentuk laporan keuangan itu sehingga sebuah laporan
keuangan
dapat disebut sebagai laporan keuangan yang transparan. Definisi
dan kriteria
tersebut hanya mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan,
bukan
laporan keuangan. Laporan keuangan memang merupakan salah satu
hasil dari
transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Hal ini berarti
laporan
keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat
transparansi.
Kriteria dari transparansi ini adalah adanya pertanggungjawaban
terbuka,
adanya aksesibilitas terhadap terhadap laporan keuangan serta
adanya publikasi
laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan
informasi
kinerja. Agar laporan keuangan menjadi lebih efektif dan tidak
menyesatkan,
seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara
yang tidak
memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Inilah yang dikenal
dengan prinsip
pengungkapan penuh Semua fakta-fakta perlu diungkapkan secara
terbuka agar
laporan keuangan sebisa mungkin bersifat informatif dan memberi
arti bagi
pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan fakta-fakta
dilakukan guna
-
16
menghindari adanya laporan keuangan yang menyesatkan. Di samping
laporan
utama, terkadang perlu adanya catatan kaki yang memberi
deskripsi lebih jauh
sehubungan dengan laporan keuangan itu.14 Dengan prinsip
pengungkapan ini
diharapkan agar investor yang memiliki pengetahuan rata-rata
tidak menjadi
keliru dalam menafsir isi laporan keuangan. Oleh karena itu,
tidak boleh ada
informasi penting atau kebutuhan informasi rata-rata investor
yang hilang atau
disembunyikan.
c. Hubungan Transparansi dan Kepercayaan Muzaki
Transparansi dilihat dari sudut keterbuakaanya suatu
lembaga,
Transparansi diartikan keterbukaan untuk umum keterbukaan yang
di maksud
adalah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas
pengelolaan
sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan
informasi.
Pemerintahan berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan
dan
informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan
keputusan ekonomi
sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. dalam unsur
lain yang
menompang terwujudnya good governance.
Dalam peneltian yang dilakukan oleh Muhammad Rizqi Syahri
Romdhon
Pengaruh Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan
terhadap
tingkat kepercayaan muzakki. Hal ini menujukan Ketika kualitas
transparansi
laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaaan muzakki
pada
lembaga amil zakat juga meningkat.15
14 Djarwanto, Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan, (Yogyakarta:
BPFE, 1997),10 15 Arim Nasim, Muhammad Rizqi Syahri Romdhon
pengaruh transparansi laporan
keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap
tingkat kepercayaan muzakki
-
17
d. Akuntabilitas
Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa
Inggris accountability yang berarti pertanggungan jawab atau
keadaan untuk
dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta
pertanggunganjawaban.
Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh
komponen penggerak
jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya
masing-
masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai
kewajiban-kewajiban dari
individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk
mengelola sumber-
sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat
menjawab
hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas
terkait erat
dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal
pencapaian hasil
pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan
kepada
masyarakat.
Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran
pada
hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada
munculnya
tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab
dan untuk
menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip
akuntabilitas adalah
merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan
yang
dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggung
jawabkan
pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya.
Prinsip
akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung jawaban
terhadap
-
18
efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target
kebijakan atau
program yang telah ditetapkan itu.16
Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pejabat publik
terhadap
masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi
kepentingan
mereka.17
Salah satu untuk menfasilitasi terciptannya transparansi dan
akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan
yang
komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi,
pemerintah
diharapkan dapat menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari
atas Laporan
Surplus atau Desifit.18
Pada prinsipnya, akuntanbilitas adalah kepada masyarakat,
dengan
indikator pada hasil produk dan pelayanan (output) yang dicapai
sesuai target
(seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi
dll). tingkatan
akuntabilitas dimulai pada akuntabilitas teknis, yaitu
pertanggungjawaban
terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu
kegiatan
pembangunan. Selanjutnya, tingkatan akuntanbilitas strategis
adalah tuntutan
terhadap pertanggungjawaban outcomes atau manfaat, misalnya
dalam bentuk
kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.19
e. Indikator Akuntabilitas
Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa
karakteristik
maupun indicator pokok sistem akuntabilitas ini yaitu ;
16 Supriatna, Tjahya, 2013, Manajemen Pemerintahan Daerah.
Bandung: IPDN. 17 Khodafi, Civic Education, 126
18 Supriatna, Tjahya, 2013, Manajemen Pemerintahan Daerah.
Bandung: IPDN. 19 Penny Kusumastuti Lukito, Membumikan Transparansi
Dan Akuntabilitas Kinerja
Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan (Jakarta : PT
Gramedia, 2014), 2.
-
19
a) Berfokus pada hasil
b) Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk
mengukur
kinerja
c) Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan
keputusan atas
suatu program atau kebijakan
d) Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu
e) Melaporkan hasil dan mempublikasikannya secara teratur.20
f. Hubungan Akuntabiltas dan Kepercayaan Muzaki
Akuntabilitas dapat diartikan pertanggungan jawab atau keadaan
untuk
dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta
pertanggunganjawaban.
mengenai keuangan kepada para muzakki sebagai bentuk
pertanggungjawaban
lembaga amil zakat terhadap muzakki
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cut Delsie Hasrina,
menguji
apakah Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap
kepercayaan
Afektif, hasil menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh
positif dan
signifikan terhadap Kepercayaan sehingga hipotesis diterima.
Pengaruh
akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan muzakki dapat dilihat
dari
bagaimana seorang muzakki akan berkesinambungan dalam
membayar
zakatnya langsung kepada mustahiq.
g. Pengertian Pengelolaan Zakat
zakat menurut bahasa, berarti nama “kesuburan”, thaharah
”kesucian”,
barakah “keberkatan”, dan berarti juga takziyah, tathhier
“mensucikan
20 Arja Sadjiarto, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengukuran
Kinerja Pemerintahan”,
Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No. 2.
-
20
syara”.21 Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pengelolaan
zakat
adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan
terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan
zakat.22
Definisi dari pengelolaan zakat tersebut sesuai dengan fungsi
manajemen yaitu
planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian),
actuating
(penggerakan), dan controlling (pengawasan). Dengan menggunakan
fungsi
manajemen, maka pengelolaan zakat dapat dilakukan secara
terprogram dan
terencana termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap
berlandaskan
untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Bagian terpenting
dalam proses
manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan
pendistribusian dana
zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan
sasaran
penerima zakat.
Dalam Islam, asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada
firman
Allah SWT pada surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi:
Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu'allaf
yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang
yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang
sedang
21 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy “Pedoman Zakat”. PT
pustaka Rizki Putra
hal, 3 22 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999”,
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_38_90.htm,
diakses pada 25 September 2019.
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_38_90.htm,%20diakses%20pada%20%2025%20September%202015http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_38_90.htm,%20diakses%20pada%20%2025%20September%202015http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_38_90.htm,%20diakses%20pada%20%2025%20September%202015
-
21
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah:
60).23
Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah dalam Muhammad
Rizqi
Syahri Romdhon mengemukakan indikator dari pengelolaan zakat
menggunakan fungsi dari manajemen, yaitu:
a. Planning (Perencanaan)
Perencanaan menentukan di mana organisasi ingin berada di masa
depan
dan bagaimana agar dapat sampai ke sana. Perencanaan berarti
menentukan
tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan serta memutuskan
tugas
dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai
tujuan
tersebut.24
Penyusunan sebuah rencana dapat pula didekati dengan
berusaha
mengenali, memahami, dan memenuhi ciri-ciri rencana yang baik,
yaitu:
a) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah
ditentukan
sebelumnya.
b) Perencana sungguh-sungguh memahami hakikat tujuan yang ingin
dicapai.
c) Pemenuhan persyaratan keahlian teknis.
d) Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang cermat.
e) Keterkaitan rencana dengan pelaksanaan.
f) Kesederhanaan.
g) Fleksibilitas.
23 Ahmad Hatta, Tafsir Qur‟an…, 196.
24 Richard L. Daft, Manajemen, (Edward Tanujaya), Edisi 6,
(Jakarta: Salemba Empat,
2004), 7.
-
22
b. Organizing (Pengorganisasian)
Rencana memberikan tempat pada pengambilan risiko. Rencana
yang
pragmatik. Rencana sebagai instrumen peramalan masa depan.
Sebuah rencana
harus benar-benar disusun berdasarkan kenyataan dan perhitungan
yang
matang agar diperoleh hasil yang optimal bahkan jika mungkin
yang maksimal.
Kurangnya perencanaan atau perencanaan yang buruk dapat
menghancurkan
kinerja organisasi.25 Definisi sederhana pengorganisasian adalah
keseluruhan
proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta
wewenang dan
tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu
organisasi yang dapat
digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam
rangka
pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil
dari
pengorganisasian adalah organisasi. Definisi dari organisasi
adalah setiap
bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama
untuk
pencapaian tujuan bersama dan terikat secara formal yang
tercermin pada
hubungan sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok
orang
yang disebut bawahan.26
Menurut Ernest Dale, pengorganisasian penting karena sebagai
proses
yang bermulti langkah berusaha untuk :
a) Memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk
mencapai
tujuan organisasi.
b) Membagi beban pekerjaan dalam aktivitas-aktivitas yang secara
logis
dapat dilakukan oleh sekelompok orang.
25 Richard L. Daft, Manajemen…, 8.
26 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial…, 60-61.
-
23
c) Mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang
logis
dan efisien.
d) Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjan
anggota
organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis.
e) Mengawasi seberapa jauh organisasi tersebut mengambil
langkah-langkah
penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan
efektivitas
organisasi.27
c. Actuating (Penggerakan)
Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara,
teknik,
dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan
ikhlas
bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi
dengan
efisien, efektif, dan ekonomis. Fungsi penggerakan ini harus
dilaksanakan oleh
pimpinan atau manajer untuk mempengaruhi orang lain agar
bertindak sesuai
dengan apa yang dikehendakinya. Di samping itu fungsi ini juga
meliputi
upaya yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam menyatukan
keinginan yang
bermacam-macam dari anggota organisasi sehingga tujuan dapat
tercapai.
Dalam fungsi ini masalah kepemimpinan menjadi hal yang sangat
penting.28
Kepemimpinan mencakup kegiatan-kegiatan seperti mengambil
keputusan,
mengadakan komunikasi, memberikan dorongan, memilih orang-orang
untuk
27 Tony Waworuntu, Manajemen untuk Sekretaris, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama,
1991),
28 Tony Waworuntu, Manajemen untuk Sekretaris…, 34.
-
24
keperluan lingkungannya dan sekaligus mengembangkannya sehingga
cocok
dengan sikap yang dituntut oleh organisasi tempat mereka
bekerja.29
h. Konsep Zakat
Makna zakat menurut bahasa artinya tumbuh dan berkembang, bisa
juga
bermakna menyucikan harta karena zakat akan mengembangkan
pahala
pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat
ialah hak
wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan menurut
istilah, zakat
adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada
kelompok-kelompok
tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.
Menurut Sulaiman
Rasyid , zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada
yang berhak
menerimanya dengan beberapa syarat. Dari segi hukumnya zakat
adalah salah
satu rukun Islam yang merupakan fardhu „ain atas tiap-tiap orang
yang cukup
syarat-syaratnya. Dari segi kebaikan rezeki zakat akan
mensucikan harta orang
beriman, karena rezeki yang diperolehnya terkadang tercampur
dengan
masalah-masalah yang tersebut.30
i. Dasar Hukum Zakat
Agama Islam telah menyatakan dengan tegas bahwa zakat
merupakan
rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang
hartanya
telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Jumhur ulama pun
telah sepakat
bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak
boleh
diingkari.
29 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial…, 125.
30 Fahrur Muiz, Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, Praktis
Tentang Zakat, (Solo: Tinta Medina, 2011), 22.
-
25
Banyak ayat al-Qur’an dan Hadits yang menjadi dalil pensyariatan
zakat.
Salah satunya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat
43:
Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan
ruku’lah
bersama orang-orang yang ruku’. (QS. Al-Baqarah: 43).31
Ada dua model zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam,
yaitu:
1. Zakat fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah
pelaksanaan
puasa ramadhan sebagai bentuk penyucian diri. Para ulama sepakat
bahwa
hukum zakat fitrah adalah wajib.
2. Zakat mal adalah zakat harta benda yang dikeluarkan dalam
rangka
penyucian terhadap harta tersebut. Ada beberapa harta yang
wajib
dikeluarkan, seperti harta perniagaan, harta terpendam (rikaz),
buah-
buahan, dan peternakan.32
j. Kepercayaan Muzaki
Trust berarti saling percaya antara sesama. Menurut Mayer,
Davis, dan
Schoorman (1995), trust adalah kesediaan dari pihak untuk
berserah ke dalam
kolaborasi pada pihak lain dan sebaliknya, atas dasar
pengharapan bahwa tiap
pihak akan melakukan aksi-aksi yang bermanfaat bagi pihak lain.
Sedangkan
Carnevale (1995) dalam organisasi publik, mendefinisikan trust
sebagai an
31 hmad Hatta, Tafsir Qur‟an…,7.
32 M. Mansur Huda, Syubhat Seputar Zakat (Solo: Tim Medina,
2012), 12-13.
-
26
expression of faith and confidence bahwa seseorang atau
institusi akan
bertindak fair, reliable, ethical, competent, and non
threatenin.33
Konsep kepercayaan (trust) menjadi isu yang sangat populer dalam
bisnis
dan pemasaran, karena kepercayaan merupakan faktor yang
fundamental dalam
mengembangkan loyalitas konsumen. Kepercayaan konsumen
mendapatkan
perhatian yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Mereka akan
berusaha
melakukan berbagai macam strategi agar konsumen mendatangi
mereka dan
melakukan transaksi bisnis. Kepercayaan bukanlah suatu yang ada
dengan
sendirinya dan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi kepercayaan
adalah salah
satu simpul dari ikatan beberapa tali yang saling
berkaitan.34
Kepercayaan memainkan peran penting dalam sebuah Lembaga
Zakat
karena kelangsungan hidup Lembaga Zakat tersebut tergantung pada
tingkat
pengumpulan zakat dari pembayar zakat. Hal ini sejalan dengan
pendapat
bahwa kepercayaan muzakki memainkan peran penting dalam
organisasi amal
karena aktivitas mereka sangat berkorelasi dengan tingkat
kepercayaan yang
mereka dapatkan dari para muzakki tersebut.Lembaga zakat hanya
bisa
bertahan jika ada kontinuitas pembayaran zakat dan penyaluran
efektif ke
Asnaf. Lebih dari seribu tahun yang lalu, bukti menunjukkan
bahwa selama
dinasti Umar bin Abdul Aziz kemiskinan menurun ke tingkat nol
karena pola
pengumpulan dan pendistribusiannya efektif menurut Ahmad
Kepercayaan
sebagai faktor intrinsic yang ada pada pada diri muzakki
dipandang sebagai
33 Dasrun Hidayat, Media Public Relations: Pendekatan Studi
Kasus Cyber Public
Relations Sebagai Metode Kerja PR Digital (Yogyakarta: Graha
ilmu, 2014), 55-56.
34 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group,
2013), 19.
-
27
faktor penting dalam hal pengaruhnya terhadap minat muzakki
dalam
membayar zakat profesi melalui Lembaga Zakat.35
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil
penelitian
yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan
penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan di
laksanakan oleh
peneliti dan telah diringkas dalam table sebagai berikut :
Table 1:3
Tinjauan Pustaka
NO
NAMA &
TAHUN
JUDUL HASIL PENELITIAN
1. Irfan
Syauqi
Beik
2013
“Analisis Peran
Zakat dalam
Mengurangi
Kemiskinan : Studi
Kasus Dompet
Dhuafa Republika
”
Dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa zakat juga
terbukti mampu mengurangi
kesenjangan kemiskinan dan
kesenjangan pendapatan, yang
diindikasikan oleh penurunan
nilai P1 dari Rp 540.657,01
menjadi Rp 410.337,06 dan nilai
I dari 0,43 menjadi 0,33.
Sedangkan ditinjau dari tingkat
keparahan kemiskinan, zakat juga
mampu mengurangi tingkat
keparahan kemiskinan yang
ditandai dengan penurunan nilai
Indeks Sen (P2) dari 0,46
35 Ahmad Mukhlis Dan Irfan Syauqi Beik . 2013. Analisis
Faktor-Faktor Yang
Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus
Kabupaten Bogor. Jurnal Al-
Muzara’ah, Vol I, No. 1
-
28
menjadi 0,33 dan nilai indeks
FGT dari 0,19 menjadi 0,11.
2. Firdaus,
Raudhat
2011
Peran BAZNAS
Dalam
Implementasi
Pengaturan Zakat
Sebagai Pengurang
Penghasilan Kena
Pajak: Studi Di
BAZNAS Kota
Malang
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengaturan zakat sebagai
pengurang penghasilan kena
pajak di BAZNAS Kota Malang
belum bisa di implementasikan
karena kurang adanya komitmen
tentang zakat dari pihak pajak,
kurang adanya kesadaran
masyarakat untuk membayarkan
zakat ke BAZNAS, dan terdapat
perbedaan penafsiran Undang-
Undang. Selain itu BAZNAS
Kota Malang lebih
mengutamakan mengumpulkan
infak, untuk zakat hanya
diperoleh dari UPZ Kemenag
Kota Malang, serta sosialisasi
kepada masyarakat mengenai hal
ini kurang optimal.
3. Nafiah,
Lailiyatun
2014
Pengaruh
Pendayagunaan
Zakat Produktif
Terhadap
Kesejahteraan
Mustahiq Pada
Program Ternak
Bergulir Baznas
Variabel pendayagunaan zakat
produktif berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
kesejahteraan Mustahiq,
dengan kata lain jika
pendayagunaan zakat produktif
ditingkatkan maka
kesejahteraan mustahiq juga
-
29
Kabupaten Gresik.
akan mengalami peningkatan.
Dengan prosentase sumbangan
pengaruh variabel
pendayagunaan zakat produktif
terhadap kesejahteraan
mustahiq adalah 30,5 %.
Selanjutnya bagi lembaga amil
zakat diharapkan dapat
memaksimalkan
pendayagunaan zakat dengan
pola pendayagunaan zakat
produktif dengan disertai
adanya pendampingan untuk
pemberian arahan serta
monitoring bagi mustahiq
penerima zakat
4. Rouf, M.
Abdul
2013
Analisis faktor-
faktor yang
mempengaruhi
minat masyarakat
membayar zakat di
Rumah Zakat
cabang Semarang
Kepercayaan (X1), religiusitas
(X2) dan pendapatan (X3) secara
bersama-sama mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap minat masyarakat
membayar zakat di Rumah Zakat
cabang Semarang. Terlihat F
hitung 45,477 dan signifikan
pada 0,000 < dari α = 0.05 > F
tabel (3.953) yang berarti
kepercayaan, religiusitas dan
pendapatan berpengaruh terhadap
minat masyarakat membayar
zakat di Rumah Zakat cabang
Semarang.
-
30
5. Abdul
Hafiz
Daulay,
2012
Analisis Faktor-
Faktor Penyebab
Keengganan
Masyarakat
Membayar Zakat
Melalui Instansi
Bazis/Laz Di
Kota Medan (
Studi Kasus :
Masyarakat
Kecamatan
Medan Tembung
)
Penelitian menunjukkan bahwa
faktor yang paling dominan yang
menyebabkan orang enggan
membayar / memperpanjang
zakat mereka melalui BAZAS /
LAZ adalah faktor agama
(mereka lebih baik menyumbang
langsung ke mustahiqs) yang
masih kerabat mereka (33%),
diikuti oleh lokasi (lokasi BAZIS
/ LAZ jauh dari tempat tinggal
mereka) (24%), layanan (layanan
yang diberikan oleh BAZIS /
LAZ tidak memuaskan) (21%),
kredibilitas (orang tidak percaya
BAZIS / LAZ dalam
mendistribusikan zakat ke yang
membutuhkan karena
pengelolaan pemberian zakat
tidak transparan) (12%), dan
pendapatan (orang
berpenghasilan tinggi lebih suka
memperpanjang zakatnya melalui
BAZIS / LAZ yang terorganisir)
(10%). 88% dari orang-orang di
Kecamatan Medan Tembung
enggan untuk memperpanjang
zakat mereka melalui BAZIS /
LAZ, dan hanya 12% dari
mereka yang membayar /
memperpanjang zakat mereka
-
31
melalui BAZIS / LAZ. Mereka
ingin BAZIS / LAZ menjadi
profesional, manajerial, dan
transparan dan untuk
meningkatkan layanannya.
Penulis memilih penetian dengan Pengaruh Transparasi Dan
Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki
Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Jambi.
Judul penelitian-penlitian yang telah dipaparkan diatas memiliki
kemiripan
dengan penelitian yang diajukan peneliti, yaitu sama fokusnya
mengenai Zakat
tetapi penelitian-penelitian di atas lebih menekankan kepada
penegelolaan
anggaran pendapatan sedangkan peneliti lebih menekankan kepada
transparasi
dan akuntabiltas atau praktiknya terhadap pengelolaan anggaran
agar
meningkatkan Kepercayaan dari muzaki.
H. Kerangka Pikir
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat, infaq, shodaqah kini
tak
dapat lagi menganggap remeh soal pertanggungjawaban publik atas
dana yang
diserahkan donatur. Akuntabilitas merupakan hal yang kerap
dituntut
masyarakat dari sebuah lembaga publik. Masyarakat merasa perlu
mengetahui
aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Apakah sumber daya
yang mereka
serahkan telah digunakan secara benar atau tidak. Sebagai
lembaga umat,
Badan Amil Zakat Nasioanl dalam mengelola zakat, infaq, dan
shodaqah harus
memiliki akuntabilitas yang tinggi, yang merupakan bentuk
-
32
pertanggungjawaban kepada para muzakki. Meskipun mereka secara
ikhlas
menyerahkan dananya untuk keperluan zakat, infaq, shodaqah.
Adapun Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini
adalah
sebagai berikut:
Gambar 1:1
Kerang Pikir
H1
H2
H3
I. Hipotesis
Dalam penelitian ini ada jua jenis hipotesis yang sering kali
haru dibuat
oleh peneliti, yakni hipotesis penelitian dan hipotesis
statistik. Pengujian
hipotesis penelitian merujuk pada menguji apakah hipotesis
tersebut betul
terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Jika apa yang ada
di dalam
hipotesis benar-benar terjadi, maka hipotesis penelitian
terbukti, begitupun
sebaliknya. Sementara itu pengujian hipotesis statistik berarti
menguji
apakah hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak
terbukti.
Berdasarkan data sampel tersebut dapat dilakukan pada populasi
atau tidak
Adapun yang menjadai hipotesis dalam penelitian ini adalah
KEPERCAYAAN
MUZAKI (Y)
TRANSPARANSI
(X1)
AKUNTABILTAS
(X2)
-
33
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi
dan
akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki
Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi
dan
akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki
J. Definisi Oprasional
Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada
suatu
variable atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau
menspesifikasikan
kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan
untuk
mengukur konstrak atau variable tersebut.36 Untuk memperoleh
gambaran yang
jelas dan konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam
konsep
penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa
istilah kunci yang
ada dalam judul diatas. Dalam penelitian ini yang dimaksud
dengan:
Tabel 1:4
Definisi Oprasional
No Variabel Definisi Variabel Indikator
1 Transparansi
(X1)
Yang dimaksud dengan
Transparansi dalam penelitian ini
adalah informasi keuangan yang
terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggung jawaban
pengelolaan dana zakat di Baznas
1. Tersedia laporan
pertanggung
jawaban
2. Tersedia sarana
untuk suara dan
usulan
3. Terdapat pemberian
informasi ke publik
36 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia,
2011), hal. 126.
-
34
Kota Jambi
2 Akuntabilitas
(X2)
Akuntabilitas adalah kewajiban-
kewajiban dari individu-individu
atau penguasa yang dipercayakan
untuk mengelola sumber-sumber
daya publik dan yang
bersangkutan dengannya untuk
dapat menjawab hal-hal yang
menyangkut pertanggung
jawabannya. melalui penyajian
laporan keuangan yang
komprehensif.
1. Berfokus pada hasil
2. Menghasilkan
informasi yang
berguna
3. Mengahsilakn data
yang konsisten dari
waktu-kewaktu
3 Kepercayaan
Muzaki
(Y)
Kepercayaan memainkan peran
penting dalam sebuah Lembaga
Zakat karena kelangsungan hidup
Lembaga Zakat tersebut
tergantung pada tingkat
pengumpulan zakat dari
pembayar zakat. Hal ini sejalan
dengan pendapat bahwa
kepercayaan muzakki
memainkan peran penting dalam
organisasi amal karena aktivitas
mereka sangat berkorelasi dengan
tingkat kepercayaan yang mereka
dapatkan dari para muzakki
tersebut
1. Integritas
2. Kebaikan
3. Kompetensi
-
35
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan kepada Masyarakat Kota Jambi
terkhususnya yang
membayar zakat di Baznas dan Badan Amil Zakat Kota Jambi
(Baznas) yang
beralamat di Jl. Jendral Basuki Rachmat No 01 Kelurahan Pal
Lima,
Kecamatan Kota Baru, Jambi 36129. Telp. (0741)-40555 Fax.(
0741)-40355.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam kamus bersar Bahasa Indonesia, Kata Penelitian diartikan
Sebagai
pemerikasaan yang teliti atau penyelidikan, kata penyelidikan
diartikan sebagai
pemeriksaan atau meniliti sebuah fenomena yang seadng terjadai
ataupun yang
ingin diamati. Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu
manusia terhadap
suatu masalah dengan perlakuan tertentu.1 Jenis penelitian ini
dilihat dari
metodenya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif
menekankan
pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara
kunatitatif.
Memaksimalkan efektifitas desain penelitin kuantitatif menurut
sugiyono
dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistic,
struktur
dan percobaan terkontrol.2
Pemilihan pendekatan kuantitatif ini didasarkan pada data-data
Badan
Pusat Statistik, baik dari kuesioner, wawancara, observasi, dan
dokumen-
dokumen sebagai sumber pendukung untuk menganalisis data.
1 Iqbal Hasan “analisis data data penelitan dengan statistik”
Bumi Aksara Hal, 3-4 2 Sugiono, metode penelitian kuantitatif,
Alfabeta, Yogyakarta, Tahun 2012, Hal 7.
-
36
C. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini pertama, data
yang di
peroleh secara langsung dari sumber di lapangan atau yang
disebut dengan data
primer. Data primer adalah data yang diambil atau dihimpun
langsung oleh
peneliti.3 Sumber data primer di peroleh dari
informasi-informasi yang diterima
dari Baznas Dan masyarakat di Kota Jambi
Kedua, data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber lain
sebagai
pendukung data yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder
merupakan
sumber data yang memeberikan informasi secara langsung jepada
pengumpul
data, dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data
primer yang disajikan
dalam bentuk lain atau orang lain.4
D. Teknik Pengumpulan data
a. Observasi
Dimana dalam metode penelitian pengambilan data ini penulis
mengamati
secara langsung objek yang akan diteliti, dimana penelitian
berinteraksi secara
langsung dengan objek penelitian.
b. Kuisioner Atau Angket
Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan
daftar
pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab
dengan
memberikan angket. Jenis angket (kuesioner) yang digunakan
bersifat terbuka,
yang disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sehingga
responden
3 Ridwan, Metedologi dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian
(Bandung, Alfabeta,
(2009) , hlm.. 24. 4 Roni Kountur, “Metode Penelitian Untuk
Menulis Skripsi Dan Tesis”’, (Jakarta :
PPM,2003), hlm. 29.
-
37
diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan memberikan
tanda
cheklist. Kuisioner diberikan kepada 100 responden .Kuisioner
atau angket
merupakan data primer untuk menjelaskan fenomena yang sebenarnya
terjadi
di lingkungan BAZNAS kota Jambi.
Skala yang digunakan dalam penelitian skala likert. Skala likert
digunakan
untuk mengukur sikap, persepsi seseorang atau sekelompok orang
tentang
fenomena sosial. Skala likert pada penelitian ini menggunakan
lima alternative
jawaban skor yang diberikan yaitu : sangat setuju, setuju,
netral, tidak setuju,
sangat tidak setuju.
a) Bobot 5 : Sangat Setuju
b) Bobot 4 : Setuju
c) Bobot 3 : Netral
d) Bobot 2 : Tidak Setuju
e) Bobot 1 : Sangat Tidak Setuju
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan
data
sekunder yang telah tersedia dalam perpustakaan, dari instansi
yang diteliti atau
dari tempat lain yang berupa dokumen-dokumen resmi seperti
grafik, arsip,
peta lokasi penelitian, geografis dan demigrafis. Sementara data
yang diperoleh
dari sumber. Dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan data
sejarah
berdirinya BAZNAS kota Jambi, serta data pendukung lainnya.
-
38
E. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:
objek/subjek yang
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.5 Penentuan
populasi
dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Jambi dan para
karyawan
BAZNAS kota Jambi sebanyak 150 orang yang dijadikan
populasi.
b. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh
populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin
mempelajari semua
yang ada pada populasi, Untuk itu sampel yang diambil dari
populasi harus
betul-betul representatif (mewakili).Sampel pada penelitian ini
menggunakan
metode random sampling atau di pilih secara acak.6 Dalam
penelitian ini
penelitian mengambil sampel kelompok terbaik dengan rajin nya
membayaran
zakat di Baznas kota Jambi, dengan pengambilan sampel
menggunakan metode
slovin. Dengan rumus :
𝑛 =𝑁
1 + 𝑁. 𝑒2
Di mana:
n : Sampel
N : Jumlah Populasi
E : error (kesalahan yang diterima)
Dengan menggunakan margin error sebesar 10%, maka jumlah
sampel
yang dapat diambil adalah sebagai berikut.
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitastif, (Bandung:
PT Remaja
Rosdakarya), Hal 186. 6 Sugiono, metode penelitian kuantitatif,
Alabeta, Yogyakarta, Tahun 2015, Hal 61
-
39
𝑛 =150
1 + 738. (0,1)²
𝑁 = 638
738
N = 60 responden
N = 86,4 Responden
Jumlah responden sebanyak 86 orang tersebut dianggap sudah
representatif karena sudah melebihi jumlah dari batas minimal
sampel.
F. Metode Analisis Data
Analisis data yang dimaksud adalah analisis untuk melakukan
pengujian
hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan.
Data-data yang
telah diperoleh, akan diolah dengan menggunakan teknik
kuantitatif-deskriptif.
Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan rumus
statistik, yakni
program microsoft excel statistik dan program SPSS. Adapun model
statistik
yang digunakan adalah:
a. Uji Validitas
Validitas adalah sejauh mana perbedaan yang didapat melalui
pengukur
mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya diantara responden yang
diteliti.
Arti validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen
penelitian yang
digunakan. Setiap penelitian selalu dipertanyakan mengenai
validitas alat yang
digunakan. Suatu alat pengkur dikatakan valid jika alat itu
dipakai ntuk
mengukur sesuai dengan kegunaannya. Misalnya meter valid karena
dipakai
mengukur jarak, timbangan valid karena dipakai mengukur berat,
dan
sebagainya. Untuk menentukan niali r hitung, dapat dibantu
dengan program
-
40
⍺
SPSS yang dinyatakan dengan nilai corrected item total
correlation. Dapat
pula digunakan rumus Product Moment Karel Pearson sebagai
berikut:
rxy = NƩXY−(ƩX)(Ʃ𝑌)
√⦋𝑁Ʃ𝑋2−(Ʃ𝑋)2⦌⦋𝑁Ʃ𝑌2−(Ʃ𝑌)⦌ keterangan :
rxy = Koefisien korelasi belah dua
N = Jumlah sampel uji coba
ƩX = Jumlah skor pernyataan ganjil
ƩY = Jumlah skor pernyataan genap
ƩXY = Jumlah skor perkalian X dan Y
b. Uji Reabilitas
Setelah Kuisioner disusun dan dilakukan uji coba pada 100
sampel, maka
hasil uji tersebut dicari tingkat reabilitasnya. Uji reabilitas
yang digunakan
adalah formula :
Alfa dengan rumus, yaitu :
R11=[𝑘
𝑘−1][1 −
∑ 𝑎𝑏²
⍺t²]
Keterangan :
r11 = reabilitas
k = banyaknya butir pernyataan
ab2 = jumlah varian butir
t2 = varian total.7
c. Uji Parsial (t)
Uji parsial bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh
masing-
masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap
variabel
dependen. Hiotesis yang digunakan adalah :
Menentukan H0 dan H1 :
7 Ahmad Ridho (2016), Pengaruh Harga, Kualitas, Lokasi dan Label
Halal Terhadap
Keputusan Beli Konsumen Restoran Solaria di Mall Jamtos Jambi.
UIN Sultan Thaha
Syaifuddin Jambi, hlm.41.
-
41
H0 : H1 = 0, berarti tidak terdapat pengaruh yang nyata
antara
variabel independen dengan variabel dependen
H0 : H1 ≠0, berarti terdapat pengaruh yang nyata antara
variabel
independen dengan variabel dependen.
Pada tingkat signifikan 5 persen (5%) dengan kriteria pengujian
yang
digunakan sebagai berikut :
Jika sig > 0.05,
maka H1 diterima
Jika sig < 0.05,
maka H1 ditolak
d. Uji Simultan (f)
Uji statistik F digunakan untuk mencari apakah semua variabel
independen
yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama
berpengaruh
terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah
:
H0 : β1, β2, β3 = 0, variabel independen tidak berpengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel.
H1 : β1, β2, β3 ≠ 0, variabel independen berpengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen
Pada tingkat signifikan 5 persen (5%) denga kriteria pengujian
yang
dugunakan sebagai berikut :
H0 ditolak dan H1 diterima, apabila F hitung > F tabel,
artinya
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap
variabel dependen secara nyata
-
42
H0 diterima dan H1 ditolak, apabila F hitung < F tabel,
artinya
variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen secara nyata.
G. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik terhadap model regresi yang digunakan,
dilakukan agar
dapat diketahui apakah model regresi tersebut merupakan model
regresi yang
baik atau tidak. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang
digunakan adalah uji
normalitas, uji multikolinieritas dan autokorelasi.8
a. Uji Normalitas
Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah
model
regresi ersidu dari persamaan regresinya mempunyai distribusi
normal atau
tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi
data normal
atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah model
regresi yang
berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan
menggunakan uji
kolmogorov-smirnov (goodnees of fit).
Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi
hasil
pengamatan sesuai dengan expected normal frequent distribusi.
Berikut ini
probabilitas untuk menentukan apakah distribusi tersebut normal
atau tidak
normal. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah:
H0 = Nilai sig/probabilitas < 0,05 maka distribusi tidak
normal. 9
8 Khaidir, PengaruhLabelisasi Halal, Kualitas Produk dan
Kualitas Pelayanan Terhadap
Keputusan Pembelian Konsumen Pada Restoran CFC Abadi Jambi,
2017, UIN STS Jambi,
hlm.48 9 Pengaruh Labelisasi Halal, Kualitas Produk dan Kualitas
Pelayanan Terhadap
Keputusan Pembelian Konsumen Pada Restoran CFC Abadi Jambi,
2017, UIN STS Jambi.
-
43
b. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas merupakan hubungan linier yang sempurna
antara
beberapa atau sama variabel bebas. Pengujian multikolinieritas
bertujuan
untuk mengetahui apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi
yang kuat
antara variabel bebas atau tidak. Dalam model regresi yang baik
seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.
Untuk melakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan
software
SPSS versi 20, penelitian menggunakan pendekatan angka Vactory
Influence
Factor (VIF) dengan hipotesis uji multikolinearitas adalah
sebagai berikut:
H0 = Jika nilai VIF yang diperoleh dengan menggunakan program
SPSS
versi 20 menunjukkan angka kecil dari 10 (VIF > 10), atau
nilai
toleransi besar dari 0,1 (TOL > 0,1) maka tidak terdapat
gejala
multikolinearitas
Ha = Jika nilai VIF yang diperoleh dengan menggunakan program
SPSS
versi 20 menunjukkan angka kecil dari 10 (VIF > 10), atau
nilai
toleransi kecil dari 0,1 (TOL < 0,1) maka terdapat
gejalah
multikolinearitas.
c. Uji Autokorelasi
Autokolerasi adalah kemudahan dimana terjadi korelasi dari
residual untuk
pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model
regresi yang
baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokolerasi.10
10 Albert Kurniawan, Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis
Teori, Konsep & Praktik
Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungn Pengolahan Data Dengan
SPSS 22.0), Cet. 1,
(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 158
-
44
Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki
masalah
autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut
menjadi tidak
baik atau tidak layak dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam
menentukan ada
tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Dubrin-Waston (DW)
dengan
ketentuang sebagai berikut:
d. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW
< -2)
e. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2
dan +2 atau -2 <
DW < +2
f. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW diatas +2 atau DW
>
+2.15
H. Uji Heteroke Dastisitas
Dalam persamaan ini regresi berganda perlu di uji mengenai sama
atau
varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi
yang lain. Jika
residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoske
dastisitas
dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut juga
heteroske dastisitas
I. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa
besar
persentase perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa
dijelaskan oleh
perubahan atau variasi dari variabel independen.
Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi dapat dijelaskan
kebaikan
dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin
tinggi nilai
koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel
independen
-
45
dalam menjelaskan prilaku variabel dependen. Hasil pengujian
koefisien
determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted R square pada
analisis regresi
berganda. Contoh jika variabel dalam model hanya menjelaskan 0,4
maka
sebesar 0,6 ditentukan oleh variabel diluar model, nilai
diperoleh sebesar R2=
0,4.
J. Indikator Skala Ukur Variabel
Tabel 2:1
Indikator Serta Tata Skala Ukur Variable.
Variabel Indikator Skala Ukur
Variabel
Independen:
Transparansi
(XI)
1. Berfokus pada hasil
2. Menggunakan beberapa indikator
yang telah dipilih untuk
mengukur kinerja
3. Menghasilkan informasi yang
berguna bagi pengambilan
keputusan atas suatu program atau
kebijakan
4. Menghasilkan data secara
konsisten dari waktu ke waktu
5. Melaporkan hasil dan
mempublikasikannya secara
teratur
Diukur melalui
angket (kuesioner)
menggunakan skala
likert 1-7 Poin
Variabel
Independen :
1. Seluruh fakta yang terkait dengan
pengelolaan zakat, baik program
Diukur melalui
angket (kuesioner)
-
46
Akuntabilitas
(X2)
ataupun aktivitas keuangan harus
mudah diakses oleh pihak yang
berkepentingan terhadap informasi
tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan
secara jujur, lengkap dan meliputi
segala hal yang terkait dengan
informasi yang akan diberikan.
3. Kebijakan perusahaan harus
dikomunikasikan kepada pemberi
amanah secara tertulis dan
proporsional
menggunakan skala
likert 1-6 Poin
Variabel
Dependen :
Kepercayaan
Muzaki
(Y)
1. Kejujuran
2. Kebajikan
3. Kompentensi
Diukur melalui
angket (kuesioner)
menggunakan skala
likert 1-6 Poin
K. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara
beruntun yang
terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab I pendahuluan, Bab II
gambaran umum
lokasi penelitian, Bab III metode penelitian, Bab IV hasil
pembahsan, Bab V
penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah
sebgai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan
masalah, tujuan penelitaian, manfaat penelitian, batasan
masalah, kerangka
-
47
terori, tinjauan pustaka, definisi oprasional dan hipotesis yang
diajukam dalam
penelitian.
BAB II METODE PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam penulisan
skripsi
ini. Berisi tentang lokasi penelitian, penedekatan penelitian,
jenis dan usmber
data, teknik pengumpulan data, unit analisis, dan teknik
analisis data.
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Pada bab ini menerangkan lokasi penelitian yaitu Baznas Kota
Jambi di Jl.
Jendral Basuki Rachmat Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Kota Baru,
Jambi
36129.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini adalah inti dari penelitian, hasil analisi data dan
pembahasan.
BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN
Merupakan bab akhir dari laporan penelitian yang berisi
kesimpulan dan
saran-saran.
-
48
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Baznas Kota Jambi
Di Jambi telah dibentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
Ini
berdasarkan SK Walikota Nomor 29 Tahun 2001, tentang pembentukan
BAZIS
daerah tingkat I Jambi dan ini merupakan bentuk pertama dari
lembaga
pengelolaan Zakat yang ada di Kota Jambi, sebelum peralihannya
menjadi
Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).
Perubahan BAZIS menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
atau
Badan Amil Zakat Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan),
berdasarkan pada Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan
Zakat, dalam arti bahwa BAZDA adalah kelanjutan dan penjelmaan
dari
BAZIS.Dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan
zakat
tersebut yang mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat
Daerah
Kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bapak Walikota, dan
berdasarkan
data yang telah ada diseluruh Kecamatan sudah dibentuk BAZ
Kecamatan
dengan SK Camat di 8 (Delapan Kecamatan) dalam Kota Jambi.
Jadi BAZDA adalah merupakan Lembaga yang dibentuk oleh
Pemerintah
(daerah/propinsi) berdasarkan pada amanat Undang-undang No. 38
Tahun
1999. BAZDA ini merupakan kesinambungan Lembaga sebelumnya
yakni
BAZIS, namun dengan adanya UU No 38 Tahun 1999 tentang
pengelolaan
zakat maka terjadilah perubahan nama menjadi BAZDA.
-
49
BAZDA Kota Jambi sendiri resmi didirikan pada tanggal 16 Maret
2001
yang beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Kotabaru Lantai
II Dipenda
Kota Jambi, namun sebelum keberadaan BAZDA di Kantor yang
sekarang ini,
lembaga ini dulunya beralamat di Kantor Kementerian Provinsi
Jambi dan
ketika itu lembaga masih bernama BAZIS.
B. Visi dan misi BaznasKota Jambi
VISI
Terwujudnya badan zakat nasional (BAZNAS) sebagai organisasi
pengelolaan zakat yang amanah, profesional, terbuka dan
bertanggung jawab.
Misi
1. Mewujudkan organisasi BAZNAS sebagai simpul pranata
keagamaan
dalam meningkatkan kesejahtraan umat dan keadilan sosial
2. Mewujudkan organisasi BAZNAS yang terpercaya
ditengah-tengah
masyarakat
3. Menggali potensi umat secara bertahap,terencana, realistis
dan terukur
sebagai salah satu intrumen pemeberdayaan ekonomi umat islam
yang
bermoral
4. Membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan
untuk
mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan
Moto Baznas Kota Jambi
“Amanah, Transparant, Profesional, & Akuntabel”
-
50
C. Struktur Organisasi dan Personalia Baznas Kota Jambi
Gambar 3:1 Struktur Baznas Kota Jambi
Pembina
Walikota Jambi
Wakil Wali Kota
Sekda Kota Jambi
Pe Wakil Ketua III
A. Manan Samid
Wakil Ketua II
Drs. H. Fachrur
Wakil Ketua I
Bidang
Pengumpulan
Ketua
Drs. H Syamsir Nain
Sekretaris
Ahmad Ziyadi, S.Sy
Kabag
Pengumpulan
M.Toyib, S,Ag
Wakil Ketua IV
Drs. H. Husein
Satuan Audit Internal
Ketua : Asisten Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Sekda Kota Jambi
Kasubag
Pemberdayaan
Yosy, S.Pd
Kabag Keuangan
Nikmah Prasilia
Kabag
pemberdayaan
KMS. Beni, S,Sy
Kasubag
Keuangan
Endah, S.Sy
Kabag Admintrasi
M. Reza, S.Pd
Kasubag Pelaporan
Adam Malik, SE
-
51
D. Uraian Tugas dan Wewenang
Adapun uraian tugas dan wewenang Kantor Baznas Kota Jambi
sesuai
dengan SK Walikota Jambi Nomor 95 Tahun 2009, sebagai berikut
:
1. Dewan Pertimbangan :
a. Ketua :
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil Sekretaris
e. Anggota
Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan adalah memberikan
pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan
Komisi
Pengawas BAZDA baik diminta ataupun tidak diminta.
2. Komisi Pengawas :
Terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil Sekretaris
e. Anggota
Tugas dan wewenang Komisi Pengawas adalah melaksanakan
pengawasan
dan pengendalian terhadap Badan Pelaksana dalam pelaksanaan
rencana
-
52
kerja dan anggaran yang telah disahkan dan kebijakan-kebijakan
yang telah
ditetapkan .
3. Badan Pelaksana :
Tugas dan wewenang Badan Pelaksana secara umum adalah
sebagai
berikut :
a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis
pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk
penyusunan rencana pengelolaan zakat.
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan,
pengumpulan, penditribusian dan pendayagunaan zakat.
d. Melaksanakan pengumpulan, penditribusian dan
pendayagunaan
zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan
pengembangan pengelolaan zakat.
Tugas dan Wewenang secara khusus :
a. Ketua :
Penanggung jawab seluruh aktifitas pelaksanaan rencana kerja
dan
anggaran BAZDA yang dilaksanakan seluruh bidang :
- Menetapkan keputusan-keputusan administratif dan
kebijakan-
kebijakan organisasi di lapangan.
- Mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pengurus Badan
Pelaksana lainnya.
-
53
- Mengangkat dan memberhentikan staf apabila dipandang
perlu.
b. Wakil Ketua I & Wakil Ketua II :
- Mewakili Ketua Badan Pelaksana dalam kewenangan yang
didelegasikan.
- Mengkoordinir seluruh kegiatan bidang sesuai dengan
kewenangan.
c. Sekretaris :
- Melaksanakan administrasi umum pelaksana sesuai dengan
prosedur
yang berlaku
- Mengatur tata kerja administrasi Badan Pelaksana
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas Badan Pelaksana
- Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan BAZDA
d. Wakil Sekretaris :
- Mewakili Sekretaris Badan Pelaksana dalam kewenangan yang
didelegasikan
- Membantu dan mengkoordinir administrasi bidang-bidang
e. Bendahara & Wakil Bendahara :
- Membuat kebijakan dan melaksanakan administrasi keuangan
BAZDA
- Mengkoordinir pembuatan rencana kerja dan anggaran BAZDA
- Membuat laporan Keuangan BAZDA
f. Ketua Bidang yang terdiri dari Bidang Pengumpulan, Bidang
Pendistribusian, Bidang Pendayagunaan dan Bidang Penyuluhan
dan
Motivasi :
-
54
- Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab
Badan
Pelaksana sesuai dengan bidangnya
- Menerjemahkan kebijakan Badan Pelaksana dalam program
kerja
- Mengadakan dan memimpin rapat bidang sesuai dengan
kebutuhan
- Mengikuti serta memberikan gagasan dan saran dalam rapat
Badan
Pelaksana
- Membimbing dan mengawasi staf bidang masing-masing
- Melakukan koordinasi dan konsultasi antar bidang
- Menyampaikan laporan bulanan bidang kepada Ketua Badan
Pelaksana
E. Program Baznas Kota Jambi
1. Paket Beasiswa Reguler untuk siswa sekolah
SD,MI,SLTP,MTs,SLTA,MA Negeri dan swasta se-Kota Jambi dan
Beasiswa mahasiswa S-1 sebanyak 10 orang.
2. Bantuan Renovasi Rumah Ibadah, TPA dan Lembaga Pendidikan
sebanyak 10 buah.
3. Mustahiq Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1434 H/2013
M dan
Program Peduli Kesehatan BAZDA Kota Jambi, untuk 2.391 orang
mustahiq.
4. Bantuan Modal Usaha Produktif Binaan BAZDA Kota Jambi Tahun
2013,
kepada 26 orang pengusaha kecil se Kota Jambi.
5. Bedah Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni Khas BAZDA
Kota
Jambi, untuk 4 unit di beberapa Kecamatan se Kota Jambi.
-
55
6. Bantuan kepada Ibnu Sabil /musafir terlantar.
7. Bantuan untuk Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial serta
Bantuan
kepada korban kebakaran.
Bantuan untuk orang sakit kronis yang bersifat insidentil
F. Dasar Hukum
a. NAS AL-QUR’AN HADIST
1) Terdapat delapan asnaf yang berhak menerima Zakat yaitu :
orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (Amil),
muallaf,
memerdekan hamba (riqab), orang yang berhutang dijalan Allah
(gharim), sabililah, dan orang yang sedang dalam perjalanan
(Ibnu
Sabil) (At-taubah 9:60)
2) Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan
dan
kezaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah
memakan dan
menguasai anak yatim.
3) Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk
membersihkan dan mensucikan mereka dengannya (At-taubah 103)
4) Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya :
Bagaimanakah
jika seorang lelaki memberikan zakat hartanya ? Jawab Rasulullah
:
barang siapa memberikan zakat hartanya, maka hilanglah
kejelekannya ( Al-Hadits)
5) Orang kaya yang syukur lebih baik dari pada orang miskin yang
sabar
(Al-hadits)
-
56
6) Tangan diatas (pemberi) lebih baik dari tangan dibawah
(penerima)
(al-hadits)
b. Undang- Undang
1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan
Zakat
2) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2104 tentang pengelolaan
Zakat.
3) Pasal 18 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D-291 Tahun
2000
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 451.12/1728/SJ tanggal
7
Agustus 2002 tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat (BAZDA)
di daerah.
5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama
Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil
Zakat, Infaq dan Shadaqah.
6) Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang
pelaksanaan
UU. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
7) Peraturan Pemerintah No. 17/2000 dan Kep Dirjen Pajak No.
163/PJ/2003 Tentang pemberlakuan Zakat atas penghasilan kena
Pajak
8) Surat Edaran Bapak Walikota Jambi No. 377/2007 tentang
Himbauan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
-
57
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Responden
Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan
kepada
100 responden yang merupakan masyarakat yang membayar zakat di
Baznas.
a. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Usia
Tabel 4.1
Usia Responden
No Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%)
1 >25 50 50
2 27-35 30 30
3 38-45 14 14
4 >50 6 6
Jumlah 100 100
Sumber (Data Primer)
Berdasarkan data tabel diatas usia responden penelitian Usia
>25 tahun
sebanyak 50 orang atau 50%, 27-35 Tahun sebanyak 30 orang atau
30%, 38-45
tahun sebanyak 14 orang atau 14%, dan > 50 tahun sebanyak 6
orang atau 6%.
b. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden
No Umur
(Tahun)
Jumlah
(orang)
Persentase
(%)
1 Laki-laki 93 93%
2 Perempuan 7 7%
Jumlah 100 100
Sumber: (Data Primer)
-
58
Berdasarkan data tabel diatas diketahui persentase terbesar
responden jenis
kelamin Laki-laki lebih banyak yaitu 93% atau 93 orang,
sedangkan jenis
kelamin Perempuan 7% atau 7 orang.
c. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4.3
Pekerjaan Responden
No Pekerjaan Jumlah
(orang)
Persentase
(%)
1 PNS/POLRI 22 22%
2 Wirausaha 30 30%
3 Karyawan swasta 45 45%
4 Lainnya 3 3%
Jumlah 100 100
Sumber : (Data Primer)
Pekerjaan responden penelitian PNS/POLRI yaitu sebanyak 22 orang
atau
22%, Wirausaha sebanyak 30 orang atau 30%, Karyawan Swasta
sebanyak 45
orang atau 45%, dan lainnya sebanyak 3 orang atau 3%.
B. Hasil Analisis Data
a. Uji Validitas
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya
suatu
kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu
kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner
tersebut. Pengujian untuk menentukan valid atau tidaknya
dengan
-
59
membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. rhitung >
rtabel jika rhitung lebih
besar dari rtabel maka butir pertanyaa/pernyataan tersebut
dikatakan valid.1
a. Transparansi (X1)
Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Transparansi (X1)
Item Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan
1 0,284 0,196 Valid
2 0,981 0,196 Valid
3 0,981 0,196 Valid
4 0,284 0,196 Valid
5 0,981 0,196 Valid
6 0,958 0,196 Valid
Sumber : Hasil olah data
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari
Rtabel. Dengan kata
lain, instrumen penelitian yang berjumlah 6 pernyataan
Transparansi (X1)
dinilai semua butir pernyataan adalah valid.
b. Akuntabilitas (X2)
Tabel 4.5
Hasil Pengujian Uji Validitas Akuntabilitas (X2)
Item Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan
1 0,752 0,196 Valid
2 0,524 0,196 Valid
3 0,216 0,196 Valid
4 0,580 0,196 Valid
5 0,476 0,196 Valid
6 0,734 0,196 Valid
7 0,388 0,196 Valid
Sumber : Hasil olah data
1 Khaidir, Pengaruh Labelisasi Halal, Kualitas Produk dan
Kualitas Pelayanan
Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Restoran CFC Abadi
Jambi, 2017, UIN
STS Jambi, hlm. 64-65.
-
60
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari
Rtabel. Dengan kata
lain, instrumen penelitian yang berjumlah 7 pernyataan untuk
Akuntabilitas
(X2) dinilai semua butir pertanyaan adalah valid.
c. Kepercayaan Muzakki ( Y)
Tabel 4.6
Hasil Pengujian Uji Validitas Muzakki (Y)
Item Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan
1 0,943 0,196 Valid
2 0,238 0,196 Valid
3 0,943 0,196 Valid
4 0,238 0,196 Valid
5 0,943 0,196 Valid
6 0,388 0,196 Valid
Sumber : Hasil olah data
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari
Rtabel. Dengan kata
lain, instrumen penelitian yang berjumlah 6 pernyataan untuk
Kepercayaan
Muzakki (Y) dinilai semua butir pertanyaan adalah valid.
b. Uji Reabilitas
Reabilitas adalah alat ukur mengukur suatu kuesioner yang
merupakan