Page 1
PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
PERIODE 2011-2015
(Skripsi)
Oleh:
Elsiana Ruddian
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017
Page 2
“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
2011 – 2015”
Abstrak :Penelitian ini dilatar belakangi oleh isu yang marak tentang fenomena penghindaran
pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola
perusahaan dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak
merupakan Variabel Dependen dan penghindaran pajak didalam penelitian ini
diukur dengan Cash Efective Tax Rate dan Earnings Management. Proporsi
Komisaris Independen, Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional adalah
Variabel Independen dan adapun Profitabilitas adalah Variabel kontrol pada
penelitian ini.sampel penelitian ini adalah 18 perusahaan pertambangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2011-2015. Sampel dipilih dengan
menggunakan metode Purposive Sampling. Analisis data dilakukan dengan uji
asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kontrol yang dalam hal ini yaitu
profitabilitas memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
Kata kunci : Tata Kelola Perusahaan, PenghindaranPajak, Profitabilitas, manajemen laba,
Cash Efective Tax Rate
Page 3
The Effect Of Corporate Governance To Tax Avoidance On The Minning Companies
Listed Indonesia Stock Exchange
Periode 2011-2015
Abstract : This research is motivated by the widespread issue about the phenomenon of tax
evasion in Indonesia this study aims to analyze corporate governance and
profitability againts tax evasion . Tax evasion is a dependent variable and
measured by cash Effective Tax Rate and Earnings Management. The proportion
of Independent Commissioners, Managerial Ownership, Institusional Ownership
are independent variables. The profitabilsity is the control variable. The sample of
this research is 18 mining companies listed in Indonesia stock exchange period
2011-2015. Sample is chosen by using purposive sampling method. Data analysis
was done by classical assumption test and hypotesis test by multiple linear
regression method.the results of this study indicate that that the control variable
has a positive and significant correlated to avoidance of taxes.
Keywords: Corporate Governance, Tax Avoidance, Earnings Management, Cash Effective
Tax Rate
Page 4
PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
PERIODE 2011-2015
Oleh
ELSIANA RUDDIAN
SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017
Page 8
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan diBukit Gemuruh, Waytuba Bukit Gemuruh pada tanggal
10 Oktober 1995,dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari
pasangan Bapak Pakaruddin dan Ibu Masdiana.
Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar(SD)
diselesaikan di SDN 01 Bukit Gemuruh pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 13 Ogan Komering Ulu dan
menyelesaikan pendidikan pada tahun 2007. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan
Pada tahun 2013 di SMA Plus Negeri 4 Ogan Komering Ulu. Pada tahun 2013, penulis
diterima sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas
Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota aktif Himpunan
Mahasiswa Akuntansi (Himakta) periode kepengurusan 2013/2014 dan 2013/2014. Pada
bulan januari 2016, penulis juga melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik
di Desa Bumi Dipasena Jaya, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang.
Setelah itu penulis mengerjakan skripsi yang merupakan tugas akhir dalam mendapatkan
gelar sarjana dan penulis menyelesaikan Studi Sarjana Ekonomi dengan gelar S.E.
Page 9
MOTTO
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya
berkata kepadanya “Jadilah!”.Maka jadilah sesuatu itu. (Q.S Yasin : 82)
Pelangi memang tidak selalu hadir di setiap hujan badai.Tapi paling tidak
langitakan cerah kembali setelahnya. Itu janji Allah.. (Ibuku Masdiana)
Do’a ibu bagi anaknya adalah do’a yang paling mujarab (Abraham Samad)
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, Tetapi kita
selalu menyesali apa yang belum kita capai. (Elsiana Ruddian)
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.
(Cahyadi HS)
Page 10
PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahiim
Alhamdulillahirrobbil’alamin
Kupersembahkan karya penuh perjuanganku ini kepada:
Allah SWT
Ayah danIbuku
Yang sangat aku cintai dan aku sayangi
Terimakasih atas do’a, bimbingan, dan kasih sayangnya
Selama ini
Terimakasih untuk segalanya
Meski ini semua tidak akan cukup untuk membalas semua
jasa-jasa kalian. Tapi inilah salah satu tanda baktiku...
Page 11
SANWACANA
AssalammualaikumWr.Wb.
Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan syukur Alhamdulillah penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah serta ridho-Nya penulis
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul “PENGARUH TATA
KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) PERIODE 2011-2015” dapat terselesaikan dengan baik dan optimal.
Dalam pelaksanaan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesulitan dan rintangan, namun
itu semua dapat penulis dan Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu dan mendukung penelitian ini:
1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Lampung;
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M,Si. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
4. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt. Selaku Dosen Pembimbing Utama atas
bantuan, arahan, dan waktunya selama penyusunan skripsi ini dan selama masa
perkuliahan;
5. Ibu Mega Metalia, S.E., M.Si.,M.S.Ak., Akt. Selaku Dosen Pembimbing Kedua atas
bantuan, arahan dan waktunya selama penyusunan skripsi ini dan selama masa
perkuliahan;
6. Ibu Dr. Ratna Septianti, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Utama atas bantuan, saran, dan
waktunya dalam penyelesaian skripsi ini;
Page 12
7. Ibu Chara Pratami T T, S.E., M.Acc.,Akt. Selaku Dosen Pembimbing Akademik,
Terimakasih atas bimbingannya;
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu penulis dalam menempuh
pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
10. Rasa hormat dan terimakasih secara khusus saya hanturkan kepada kedua orangtua
tercinta, Bapak Pakaruddin dan Ibu Masdiana. Terimakasih atas limpahan do’a,
bimbingan, kasih sayang, dan materi yang tidak terhitung mudah-mudahan kalian selalu
diberi kesehatan dan kebahagiaan dihari tua nanti;
11. Satu kakak Angga Ruddian dan Adikku satu-satunya Subayu Ruddian terimakasih atas
dukungan, semangat, dan do’a senantiasa untukku;
12. Cahyadi Halomoan Simanjuntak, partner terbaik yang pernah ada. Terimakasih untuk
segala do’a, dukungan, semangat, dan motivasinya;
13. Sahabat terbaik dari dulu hingga sekarang, Septa istiana,Meri sagita,Oktavia fesma,
vinny aisyah, Intan Mayasari, oktariani,tika,silvera,yoke,shanne,ayu, terimakasih atas
doa dan semangatnya;
14. Sahabat terbaik semasa kuliah Nadaa, Fitria, Seli, Ucha, Amel, Eten, Indika, Eza
terimakasih untuk segala dukungannya selama ini;
15. Teman-teman seperjuanganku Akuntansi 2013, Abdul, Adit, Adon, Ardi, Arbud, Boy,
Ayudia, Deni, Dewi, Diena, Diska, Ferdinan, Galuh, Gus, Isun, jania, kinan, lano, tifeh,
lala, meli, syuhada, araa, novi, ratuuu, reni, sesil, sulton, sunu, sisik, ulva, dan vetek.
Terimakasih atas persahabatan dan kebersamaan yang terjalin;
16. Partner kerja skripsiku Ria guslimawati terimakasih atas bantuan dan semangatnya;
17. Teman KKN sekaligus yang sudah saya anggap sebagai mbak dan keluarga saya sendiri
Eka Hurwaningsih makasih atas semangat dan sudah ikut campur dalam suka dan duka
pengerjaan skripsi ini;
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi
ini yang tidak bias disebutkan satu persatu;
19. Almamater Tercinta Universitas Lampung.
Page 13
Terima kasih untuk orang yang sudah terlibat atau melibatkan dirinya dalam kehidupanku,
dan orang-orang yang terlewat disebutkan tetapi memiliki arti yang sama pentingnya bagi
kehidupanku, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga karya ini bermanfaat dan
membantu pihak-pihak yang berkepentingan.
WassalammualaikumWr.Wb.
Bandar Lampung, Agustus 2017
Penulis
ElsianaRuddian
Page 14
DAFTAR ISI
Halaman
COVER
ABSTRAK
RIWAYAT HIDUP
MOTTO
PERSEMBAHAN
SANWACANA
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .............................................................................. 7
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................... 7
1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................. 8
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori agency(Agency Theory) ............................................... 9
2.1.2 Corporate Governance
2.1.2.1 Pengertian Corporate Governance...................................... 10
2.1.2.2 Kepemilikan Institusional................................................... 13
2.1.2.3 Proporsi Dewan Komisaris Independen ............................. 15
2.1.2.4 Kepemilikan manajerial ..................................................... 16
2.1.3 Profitabilitas ........................................................................... 16
2.1.4 Tax Avoidance (penghindaran pajak) .................................... 17
2.2 Pengembangan Hipotesis
2.2.1 Proporsi Komisaris Independen.............................................. 21
2.2.2 Kepemilikan Institusional ........................................................ 22
2.2.3 Kepemilikan Manajerial .......................................................... 23
2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................................ 24
Page 15
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Populasi dan Sampel sampel ............................................................ 25
3.2 Pengukuran Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional
3.2.1 Variabel dependen ................................................................. 26
3.2.2 Variabel Independen
3.2.2.1 Proporsi Dewan Komisaris ................................................ 29
3.2.2.2 Kepemilikan Institusional.................................................. 29
3.2.2.3 Kepemilikan Manajerial .................................................... 30
3.2.3 Variabel Kontrol
3.2.3.1 Profitabilitas ...................................................................... 30
3.3 Jenis dan Sumber Data ..................................................................... 30
3.4 Metode Analisis Data
3.4.1 Statistik Deskriptif ................................................................. 31
3.4.2 Uji Asumsi Klasik
3.4.2.1 Uji Normalitas ................................................................... 31
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas ......................................................... 32
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas ...................................................... 33
3.4.2.4 Uji Autokorelasi ................................................................ 33
3.4.3 Pengujian Hipotesis
3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) ......................................... 34
3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) ........................ 35
3.4.3.3 Uji Signifikansi Parameter (Uji Statistik t) ....................... 35
IV. HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian ........................................... 36
4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik
4.2.1 Hasil Pengujian Normalitas ................................................... 38
4.2.2 Hasil Pengujian Multikolonieritas ......................................... 40
4.2.3 Hasil Pengujian Heterokedasitas ........................................... 41
4.2.4 Hasil Pengujian Autokeralasi ................................................ 43
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis
4.3.1 Hasil Uji Koefisien Determinan (R²) ..................................... 44
4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) ............................ 45
4.3.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) ................................. 46
4.4 Pembahasan
4.4.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap
penghindaran pajak ................................................................ 50
4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap penghindaran
pajak........................................................................................ 51
4.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap penghindaran
Pajak ....................................................................................... 52
4.4.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak .......... 53
Page 16
4.5 Analisis Tambahan ............................................................................ 54
V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 55
5.2 Keterbatasan Penelitian .................................................................... 56
5.3 Saran ................................................................................................. 57
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 17
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat
prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan (Agoes dan Trisnawati, 2013).
Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan
kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi,
mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan didaerah.
Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh para pemilik usaha, yang senantiasa
berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak.
Pengurangan beban pajak juga berkaitan dengan adanya kecenderungan
emosional wajib pajak tidak ingin membayar pajak. Bahkan pada dasarnya tidak
ada seseorangpun yang senang membayar pajak (Mangunsong, 2002).
Pada era globalisasi saat ini fenomena tax avoidance atau penghindaran pajak di
Indonesia maupun di berbagai belahan dunia semakin banyak diperbincangkan.
Beberapa peristiwa di Indonesia yang muncul di permukaan terkait penghindaran
Page 18
2
pajak menurut PWYP (Publish What You Pay) yang dikutip oleh Prasetyo (2015),
sepanjang periode 2013-2014 negara kehilangan Rp 235,76 triliun akibat praktik
pengela kan pajak oleh perusahaan tambang. Berdasarkan data dari Direktorat
Jendral Pajak, sekitar 24 persen dari 7.834 perusahaan tambang tidak ber-NPWP
dan sebanyak 35 % tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Secara
umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena
lebih banyak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang
berlaku (Ambong, 2014).
Pajak yang merupakan sumber pembiayaan anggaran terbesar bagi negara
ditargetkan dapat memberikan pemasukkan sebesar 1.360 triliun di tahun 2016
(Kemenkeu, 2016). Sehubungan dengan hal ini, pemerintah khususnya Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) diharapkan mampu mengoptimalkan pemasukkan negara
melalui fungsinya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
berkeadilan. Negara selaku pemungut pajak dan perusahaan selaku wajib pajak
memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan juga cenderung mencari cara
untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Ngadiman dan Sari, 2014). Dalam
memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan dapat memperkecil
nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan pajak yang berlaku (penghindaran
pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai
dengan undang-undang (Brian dan Martani, 2014).
Alasan-alasan mengapa seseorang tidak melakukan kewajibannya membayar
pajak karena moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak,
sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, transparansi dan
Page 19
3
akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, korupsi tingkat tinggi, ada
kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah, biaya kepatuhan
yang tinggi, lemahnya penegakkan atas hukum pajak, tidak tepatnya pemungutan
pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan
pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak
yang tinggi, dan administrasi yang lemah (Hoque, et.al., 2011).
Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang
melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) yang mana perusahaan
memandang penghindaran pajak sebagai bagian manajemen pajak yang
merupakan hak perusahaan untuk mengendalikan biayanya, namun mau tidak mau
suatu perusahaan harus memperhatikan pandangan masyarakat, untuk menjaga
nama baik dan kelangsungan usaha perusahaan untuk jangka panjang. Dilain
pihak, pemegang saham membutuhkan masukan informasi untuk mengetahui
cara- cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak
sehingga memenuhi kepentingannya.
Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah salah satu cara untuk menghindari
pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghidaran pajak
ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi
diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Metode dan teknik yang digunakan tax
avoidance terletak pada grey area yakni cenderung memanfaatkan kelemahan-
kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk
memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2014). Memang tidak ada unsur
pidana dari aksi penghindaran pajak sebab perusahaan bertransaksi dengan baik,
Page 20
4
benar, disertai bukti akurat dan tidak menyalahi aturan. Namun, aktivitas ini
mengakibatkan negara tidak memperoleh pajak secara maksimal. Didalam
penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan dua cara yaitu cara yang pertama
dengan Cash Effective Tax Rate (CETR) dan Earning Management (Manajemen
Laba) yang diproksikan dengan Discretionary Accrual.
Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia dan International
Monetary Fund (IMF) memperkenalkan konsep Good Corporate Governance
(GCG). Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang
menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang
menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Perusahaan yang memiliki
mekanisme corporate governance yang baik maka akan berbanding lurus dengan
kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sartori, 2010).
Corporate governance diciptakan untuk mengawasi tax planning ataupun tax
management agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. Corporate
governance memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap
berada dalam koridor penghindaran pajak (tax avoidance) yang bersifat legal
bukan penggelapan pajak (tax evasion) yang bersifat illegal.
Dalam praktik corporate governance memainkan beberapa peran, diantaranya
sebagai pengawasan dari penghindaran pajak. prosedur pengambilan keputusan
dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggung jawabkan (Sumihandayani,
2013). Corporate governance sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah
perusahaan sesuai dengan karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan
yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak.
Page 21
5
Selain corporate governance adalah profitabilitas. Profitabailitas merupakan
salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu
perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan
laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham
tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adala return on
assets. Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan
performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih
oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat
dikategorikan baik (Kurniasih, 2013) melakukan penelitian untuk mengetahui
pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
Sejumlah penelitian telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu tentang
pengaruh Corporate Governance terhadap tax avoidance. Penelitian ini
merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Annisa dan Kurniasih (2012). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen yang digunakan. Corporate
governance yang proksinya yaitu proporsi dewan komisaris, kepemilikan
institusional, kepemilikan manajerial dan variabel kontrol yang digunakan yaitu
profitabilitas.
Periode 2011-2015 dipilih karena menggambarkan kondisi yang relatif baru di
pasar modal Indonesia. Selain itu, tahun 2011-2015 dipilih karena periode ini
merupakan tahun terkini yang memungkinkan untuk dijadikan populasi penelitian
terkait ketersediaan dan kelengkapan data penelitian.
Page 22
6
Objek penelitian yang diambil adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Karena perusahaan pertambangan merupakan salah satu
penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. Hal ini terbukti
dengan berdasarkan data kementrian energi dan sumber daya mineral (ESDM),
jumlah perusahaan tambang baik kontrak karya dan izin usaha pertambangan
(IUP) mencapai 10.800 perusahaan, namun hanya 6.000 yang statusnya clear and
clean. Dari data ditjen pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat
pelaporan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) masih buruk. Terlebih lagi
banyak perusahaan yang memiliki lahan kuasa pertambangan tidak mendaftar
sebagai wajib pajak. Ini bisa terjadi lantaran izin usaha pertambangan saat ini
diberikan oleh pemerintah daerah setempat (Perwitasari, 2013). Sehingga
dimungkinkan perusahaan pertambangan yang terindikasi melakukan praktik
penghindaran pajak.
Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada
Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
Tahun 2011-2015”
Page 23
7
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dapat
diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Apakah Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan jumlah proporsi
dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan jumlah
kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan jumlah
kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk
membuktikan sacara empiris terhadap :
1. Untuk menganalisis pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan
dengan proporsi dewan komisaris independen terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan
dengan kepemilikan institusional terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan
dengan kepemilikan manjerial terhadap Penghindaran Pajak.
Page 24
8
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang
terkait sebagai berikut:
1. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan
pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang
benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku,
sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa yang
akan datang.
2. Bagi pengguna laporan keuangan diharapkan dapat memberikan tambahan
informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan
keputusan investasi.
3. Bagi akademisi diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan
pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh tata kelola perusahaan
terhadap penghindaran pajak didalam perusahaan pertambangan yang terdaftar
di bursa efek Indonesia.
Page 25
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)
Agency theory mengasumsikan bahwa manajer akan bertindak secara oportunistik
dengan mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi kepentingan
pemegang saham. Teori agensi ini timbul karena adanya perkembangan ilmu
manajemen modern yang menggeser teori klasik, yaitu adanya aturan yang
memisahkan pemilik perusahaan (principal) dengan para pengelola perusahaan
(agent). Ketika perusahaan berkembang menjadi besar, apalagi pemegang saham
semakin tersebar, semakin banyak agency cost yang terjadi dan pemilik semakin
tidak dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap manajer yang mengelola
perusahaan (Prasetyo, 2009).
Satu elemen kunci dari teori keagenan adalah bahwa principal dan agen
mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan. Information gap yang terjadi pada
berbagai perusahaan dikarenakan pihak manajer setiap hari berinteraksi langsung
dengan kegiatan perusahaan dengan demikian pihak manajer mempunyai
informasi yang sangat lengkap tentang perusahaan yang dikelolanya (Oktavianti,
Page 26
10
2014). Sedangkan pemilik perusahaan hanya mengandalkan laporan yang
diberikan oleh pihak manajemen, karena pemilik perusahaan tidak berinteraksi
secara langsung pada kegiatan perusahaan.
2.1.2 Corporate Governance
2.1.2.1 Pengertian Corporate Governance
Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan
meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Herawati, 2008).
Sedangkan Isgiyarta dan Triatiarini (2005) mendefinisikan corporate governance
sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-
hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan.
Kehadiran suatu corporate governance yang baik bagi suatu perusahaan akan
menunjang aktivitas operasional perusahaan (Haruman, 2008). Selain itu
mekanisme pelaksanaan corporate governance suatu perusahaan harus menjadi
perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan.
Mekanisme corporate governance yang baik memiliki keterkaitan dengan
kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya
diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan.
Corporate Governance tidak dilakukan untuk semua perusahaan yang terdaftar
Page 27
11
di Bursa Efek Indonesia, sehingga sampel penelitian hanya terbatas (kurniasih
dan siregar, 2007). Variabel yang digunakan sebagai proksi Corporate
Governance dalam beberapa penelitian, adalah kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial (Machfoedz, 2003), dewan komisaris independen,
komite audit (Sari, 2003).
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance
adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui
hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan
ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Menurut Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG), yaitu:
1. Transparansi (Tranparency)
Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan
perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas
informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut
untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat
dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi
kepada publik secara terbuka, benar, kredibel dan tepat waktu akan
memudahkan untuk menilai kinerja dan resiko yang dihadapi perusahaan.
Praktek yang dikembangkan dalam rangka transparansi diantaranya
perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting
yang terkait dengan perusahaan, resiko-resiko yang dihadapi dan rencana atau
kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu
Page 28
12
untuk menyampaikan kepada seluruh pihak struktur kepemilikan perusahaan
serta perubahan terjadi.
2. Kewajaran (Fairness)
Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang
saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang
saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktek
kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta
penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk
melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham
minoritas dari praktek kecurangan dan praktek-praktek insider trading.
3. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan
hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas
diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah keagenan yang timbul
antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris.
Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh
organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak
kewajibannya.
Praktek-praktek yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas
diantaranya pemberdayaan dewan komisaris, memberikan jaminan
perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas
dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Pengangkatan
komisaris independen merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas,
Page 29
13
dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham
terhadap kinerja perusahaan.
4. Responsibilitas (Responsibility)
Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur
mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan
tujuan yang hendak dicapai dalam good corporate governance yaitu
mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan.
Responsibilitas juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi
semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan
yang ada akan menghindarkan dari sanksi, baik sanksi hukum maupun sangsi
moral masyarakat akibat dilanggarnya kepentingan mereka. Implementasi
prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan
(corporate governance) mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah
dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut dapat merupakan modal
dasar bagi timbulnya kepercayaan publik sehingga perusahaan yang telah go
public saham perusahaannya akan lebih diminati oleh para investor dan
berdampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan atau harga saham
(Arif, 2008).
2.1.2.2 Kepemilikan Institusional
Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi
kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih
Page 30
14
berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Institusi sebagai
investor yang sophisticated karena mempunyai kemampuan dalam memproses
informasi dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian, akan
semakin membatasi manajemen dalam memainkan angka dalam laporan
keuangan (Saptantinah, 2005).
Menurut Bushee dalam Boediono (2005) menyatakan bahwa kepemilikan
institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang
mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan
institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan
discretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang
dilaporkan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk
mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif
sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba.
Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi
proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat
akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.
Kepemilikan institusional (INST) adalah kepemilikan saham perusahaan oleh
institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha
pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat
menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan. Kepemilikan
institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir
tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut
(Moh’d et al., 1998).
Page 31
15
2.1.2.3 Proporsi Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk
mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas
pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien
dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberikan
nasihat bilamana diperlukan (Darmawati, 2004). Karena posisinya yang sangat
penting dalam perusahaan, kemampuan dan pemahaman komisaris terhadap
bidang usaha dan emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan
yang dibuat, sehingga komisaris harus memiliki dan menguasai latar belakang
pendidikan di bidang ekonomi.
Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan,
memiliki peranan dalam aktivitas pengawasan (Siallagan dan Machfoedz, 2006).
Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa non-executive director
(komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan
yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen
serta memberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan
posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan
yang good corporate governance.
Dewan ada dua jenis sistem, yaitu sistem dewan unitary dan sistem dewan two-
tier. Dewan unitary terdiri dari baik itu direktur eksekutif (dari dalam perusahaan
atau insider) maupun direktur non-eksekutif (dari luar perusahaan atau outsider),
dan membuat keputusan sebagai kelompok yang satu. Sedangkan di Indonesia
mengikuti sistem dewan two-tier, yaitu memiliki dua dewan yang terpisah,
dewan manajemen dan dewan pengawas. Dewan manajemen hanya mencakup
Page 32
16
eksekutif, dan berfokus pada masalah operasional dan dikepalai oleh chief
executive. Dewan pengawas membuat keputusan strategis dan mengawasi dewan
manajemen. Komisaris perusahaan menjabat dalam dewan pengawas sebagai
non-eksekutif. Dewan pengawas terdiri hanya dari direktur non-eksekutif
(Solomon, 2007).
2.1.2.4 Kepemilikan Manajerial
Herawaty (2008) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil
menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan
menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham.
Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang
manajer dianggap sebagai seorang pemilik.
Kepemilikan manajerial (Manajerial ownership) adalah kepemilikan saham
perusahaan oleh pihak manajemen (Budiono, 2005).
2.1.3 Profitabilitas
Menurut Kusumawati (2005), profitabilitas merupakan kemampuan perusah aan
untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari
keberhasilan operasi perusahaan. Menurut Kasmir (2008), rasio profitabilitas
merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen
suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan
dan pendapatan investasi.
Page 33
17
Van Horne dan Wachowicz (2005) mengemukakan rasio profitabilitas terdiri atas
dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan
penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan
investasi. Profitabilitas dalam hubungnya dengan penjualan terdiri atas margin
laba kotor (gross profit margin) dan margin laba bersih (net profit margin).
Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat
pengembalian atas aktiva (return on total assets) dan tingkat pengembalian atas
ekuitas (return on equity).
2.1.4 Penghindaran Pajak
Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa
timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membaayar pengeluaran umum.
Sedangkan menurut Waluyo (2009) pajak adalah iuran masyarakat kepada
negara (yang dipaksakan) yang tentang oleh yang wajibmembayarnya menurut
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari
yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang
melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme
Page 34
18
sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning). Umumnya perencanaan
pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak (WP)
supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai
peraturan perpajakan (Suandy, 2008).
Menurut Suandy (2008) ada beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk
melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:
1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar
oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar
pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus,
semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu
pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak
untuk melakukan pelanggaran, dan
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran,
maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan
pelanggaran.
Adanya keinginan dari wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan
membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap
pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu: perlawanan pasif dan perlawanan
aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak
dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan
aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada
Page 35
19
pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak (Sumarsan, 2010).
Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Zain (2003), terdapat dua
potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak, yaitu:
1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil
mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu berusaha
mengindarkan pajak terutang secara ilegal. Upaya penghindaran ini dilakukan
sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang menyakinkan bahwa
akibat dari perbuatannya kemungkinan besar. mereka.akan dihukum serta
yakin bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.
Dari definisi Zain (2003), dapat disimpulkan poin pertama merupakan pengertian
dari penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak sering
dianalogikan dengan upaya perencanaan pajak (tax planning) yang merupakan
proses mengorganisasi usaha wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak
lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini
dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun
secara komersial (Setyani, 2008).
Menurut Bernard P. Heber (1976), pengertian tax avoidance adalah upaya wajib
pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang
perpajakan, sehingga dapat membayar pajak. Mengukur peghindaran pajak
dengan dua pengukuran yaitu:
Page 36
20
1. Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)
Cash Effective Tax Rate (Cash ETR) diharapkan mampu
mengidentifikasikan penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan
dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer
(Chen, 2010). Perbedaan tetap dan temporer dapat dilihat dalam catatan
laporan keuangan perusahaan. Menurut Hanlon (2010) Cash ETR
bertujuan untuk mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan
oleh perusahaan.
2. Earning Management
Para manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif
dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam
perlakuan akuntansi. Fleksibilitas ini digunakan oleh manajemen
perusahaan untuk mengelola laba. Perilaku manajemen yang mendasari
lahirnya manajemen laba adalah perilaku opportunistic manajer dan
efficient contracting. Sebagai perilaku opportunistic, manajer
memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi dan
hutang political cost (Scott, 2006).
Perilaku oportunis ini direfleksikan dengan melakukan rekayasa
keuangan dengan menerapkan income increasing atau income decreasing
decretionary accrual. Sedangkan sebagai efficient contracting yaitu
meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi
privat. Perilaku manajemen oportunis dikenal dengan istilah earnings
management, oleh Heally dan Wahlen (1999) didefinisikan sebagai
Page 37
21
berikut: earnings management terjadi ketika manajemen menggunakan
judgment dalam pelaporan keuangan yang dapat merubah laporan
keuangan sehingga menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan perusahaan.
Scott (2006) berpendapat bahwa ada beberapa factor yang dapat
memotivasi manajer melakukan manajemen laba seperti berikut ini
1. Rencana Bonus (Bonus Scheme)
2. Kontrak Utang Jangka Panjang (Debt Covenant)
3. Motivasi politik (Political motivation)
4. Motivasi perpajakan (Taxation motivation)
5. Pergantian CEO (Chic/Executive officer)
6. Penawaran saham perdana ( )
2.2 Pengembangan Hipotesis
2.2.1 Proporsi Komisaris Independen
Komisaris independen sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis
dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan
dewan komisaris lain harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris
melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi untuk
memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik Good Corporate Governance
diterapkan dengan baik, mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku serta
menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan
operasinya (KNKG, 2006). Salah satu syarat pencatatan saham bagi calon
perusahaan tercatat adalah memiliki komisaris independen sekurang- kurangnya
30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris.
Page 38
22
Apabila jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak,
maka akan semakin baik karena komisaris independen dapat memenuhi
peran mereka didalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan para
direktur, maka aktivitas tax avoidance akan semakin rendah. Berdasarkan
pandangan Sabli (2011), komisaris independen melakukan pengawasan yang
sangat baik yaitu dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan aturan yang telah
ditetapkan. Penelitian Prakosa (2014) dapat membuktikan bahwa proporsi
komisaris independen mempengaruhi tax avoidance secara negatif.
H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh Negatif terhadap aktivitas
penghindaran pajak.
2.2.2 Kepemilikan Institusional
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate governance yang
dapat mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan institusional merupakan
kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan
hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-
institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja
manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Dengan adanya kepemilikan
institusional di suatu perusahaan maka kepatuhan dan kinerja manajemen akan
meningkat. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin
besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk
mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih
besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Investor institusional memilki andil
Page 39
23
didalam keputusan maka secara otomatis akan mendorong manajemen untuk
mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah sehingga perusahaan patuh terhadap
pajak (Hanum dan Zulaikha, 2013). Dengan begitu, perusahaan akan menghindari
perilaku tax avoidance yang menyimpang dari ketetapan pajak yang sesuai di
negeri ini. Berdasarkan penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menghasilkan
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran
pajak.
H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap aktivitas
penghindaran pajak.
2.2.3 Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan
(direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) yang diukur dengan presentase
jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Manajemen akan lebih berhati-hati
dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada
dirinya selaku pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam
perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan
kepatuhannya termasuk menghindari aktivitas tax avoidance. Meningkatkan
kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi
masalah agensi di perusahaan. Di Cina, Ying (2011) menemukan bahwa semakin
tinggi kepentingan persentase direksi, semakin rendah tarif pajak efektif.
Demikian pula, Hamed (2015) di Tunisia menyimpulkan bahwa perusahaan
dengan persentase managerial ownership yang tinggi akan mengurangi
agresivitas pajak. Minnick (2010) menunjukkan bahwa insentif direksi
Page 40
24
merupakan faktor penting dari agresivitas pajak dalam konteks Amerika. Oleh
karena itu, kepemilikan oleh anggota dewan perusahaan menciptakan insentif
untuk melindungi kepentingan keuangan mereka dalam perusahaan.
H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap aktivitas
penghindaran pajak
2.3 Kerangka Pemikiran
Konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang
telah diindentifikasi sebagai masalah (Sugiyono, 2012). Berdasarkan telaah
pustaka dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dikembangkan model
sebagai kerangka pikir.
Kerangka pemikiran:
Proporsi komisaris independen (H1)
Kepemilikan institusional (H2)
Kepemilikan manajerial (H3)
Penghindaran pajak
(variabel dependen)
Variable kontrol:
Profitabilias
Variabel independen:
Page 41
25
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Populasi dan Sampel
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Penelitian ini
menggunakan perusahaan pertambangan karena perusahaan pertambangan adalah
merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar diIndonesia yang cukup
bermasalah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode
purposive sampling, yaitu dengan kriteria:
1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
tahun 2011-2015.
2. Perusahaan yang menyajikan Laporan tahunan dan laporan keuangan yang
lengkap.
3. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang
digunakan.
4. Perusahaan menggunakan tahun buku 31 desember pada laporan keuangan
tahunan.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011-2015. Sampel
Page 42
26
penelitian ini menggunakan purposive sampling. Data diperoleh dari website
Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan. Berdasarkan kriteria sampel
yang digunakan diperoleh sampel penelitian sebanyak 18 perusahaan dengan total
data keseluruhan 90 laporan keuangan perusahaan.
Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel
Keterangan Jumlah
Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-
2015 41
Perusahaan yang tidak terdaftar di bursa efek Indonesia
selama tahun 2011-2015 (13)
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan tahunan dan
laporan keuangan yang lengkap (6)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel-
variabel yang digunakan (0)
Perusahaan yang tidakmenggunakan tahun buku 31
desember pada laporan keuangan tahunan yang lengkap. (4)
Jumlah perusahaan yang digunakan 18
Total keseluruhan sampel selama 5 tahu
(18 x 5 = 90) 90
Sumber : data sekunder yang diperoleh
3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
3.2.1. Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel yang disebabkan atau dipengaruhi oleh adanya
variabel bebas atau variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen
adalah penghindaran pajak. Variabel ini dihitung melalui dua pengukuran yaitu:
Page 43
27
1. CASH ETR (cash effective tax rate)
Menurut Dyreng et.al. (2008) CETR digunakan untuk menggambarkan
kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh
dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau
perlindungan pajak. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas
penghindaran pajak yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas
perpajakan.karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk
pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, perhitungan CETR dirumuskan
sebagai berikut:
2. Earning Managements
Penghindaran pajak bisa diukur dengan Discretionary Accrual yang
merupakan proksi dari earnings management karena penelitian ini melihat
berdasarkan UU pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1b,
penghasilan kena pajak wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha
tetap dikenakan tariff sebesar 28% mulai tanggal 1 januari 2009.
Selanjutnya pada pasal 17 ayat 2a tarif pajak tersebut diturunkan menjadi
25% dan berlaku pada 1 januari 2010. Penurunan tarif yang lebih rendah
akan mendorong perusahaan melakukan manajemen laba (earnings
management) dengan menggeser penghasilan kearah tarif yang lebih
rendah.
Page 44
28
Earning management yang diproksikan oleh accrual-based earnings
management. Variabel tersebut tidak dapat diteliti secara langsung, oleh
karena itu diperlukan variabel yang kemudian dikembangkan dengan
proksi-proksi tertentu untuk mengukurnya. Variabel dependen accrual
earnings management dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi
dari earnings management yaitu discretionary accruals. Untuk mengukur
discretionary accruals (DAC), penelitian ini menggunakan Modified Jones
Model (Dechow et al., 1995), langkah-langkah dalam menghitung
discretionary accruals adalah sebagai berikut:
Langkah Pertama:
TAC = NIit – CFOit
Langkah Kedua:
Nilai total akrual (TAC) diestimasi dengan persamaan regresi sebagai
berikut:
TACit / TAit-1 = α1(1/TAit-1)+α2(ΔREVit / TAit-1)+α3 (PPEit / TAit-1) + e
Langkah Ketiga:
Dengan menggunakan koefesien regresi di atas nilai non-discretionary
accruals (NDA) dapat dihitung dengan rumus:
NDAit = α1(1/TAit-1) + α2((ΔREVit – ΔRECit) / TAit-1) + α3 (PPEit /TAit-1)
Langkah Keempat:
Sehingga discretionary accruals (DA) dihitung dengan rumus :
DAit = (TACit / TAit-1) – NDAit-1
Keterangan:
TAC = total akrual
NIit = net income perusahaan i pada tahun t
Page 45
29
CFOit = (cash flow from operation) perusahaan i pada tahun t
NDAit = non-discretionary accrual perusahaan i pada tahun ke t
TACit = total akrual perusahaan i pada tahun ke t
TAit-1 = total aktiva perusahaan i pada tahun ke t-1
ΔREVit= perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun ke t
ΔRECit = perubahan piutang perusahaan i pada tahun ke t
PPEit = aktiva tetap (gross property, plant and equipment) perusahaan i
pada tahun ke t
DAit = discretionary accruals perusahaan i pada tahun ke t.
e = error
3.2.2 Variabel Independen
Variabel independen (variabel bebas) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau
mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2014). Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
3.2.2.1 Proporsi Dewan komisaris
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar
perusahaan. Variabel tersebut diukur berdasarkan presentase jumlah dewan
komisaris terhadap total komisaris yang ada dalam jajaran dewan komisaris
perusahaan. Independensi Dewan Komisaris diukur dengan (Bakhri, 2008).
Keterangan :
INDP = Proporsi Komisaris Independen
JKI = Jumlah Komisaris Independen
JSK = Total anggota dewan komisaris
3.2.2.2. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas
dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham
Page 46
30
yang dimiliki institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham
yang beredar di perusahaan tersebut (Moh’d et al., 1998).
Keterangan :
INST = Proporsi kepemilikan institusional
JSI = Jumlah saham yang dimiliki investor institusi
TMS = Total modal saham perusahaan
3.2.2.3. Kepemilikan manajerial
Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak
manajemen (Budiono, 2005). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah
persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan dewan komisaris perusahaan
(Erni, 2005).
3.2.3 Variabel Kontrol
3.2.3.1. Profitabilitas
Profitabilitas dapat di ukur dengan menggunakan rasio return on assest (ROA).
ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode,
yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba, dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Indah Sulistiyowati, 2010):
Page 47
31
3.3 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder karena data diperoleh
secara tidak langsung atau melalui media perantara. Sumber-sumber data dapat
diperoleh dari mengunduh di website Bursa Efek Indonesia (BEI): www.idx.co.id
dan website resmi perusahaan.
3.4 Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis
regresi linier berganda. Sebelum dilakukan Uji Hipotesis maka model regresi diuji
terlebih dahulu dengan Uji Asumsi Klasik. Hal ini dilakukan untuk memastikan
bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas,
multikolinearitas, autokorelasi, dan data terdistribusi normal.
3.4.1 Statistik Deskriptif
Ghozali (2016) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau
deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi,
varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan
distribusi). Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil
data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk
menguji hipotesis.
3.4.2 Uji Asumsi Klasik
Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan
yang signifikan dan mewakili (representatif), maka model tersebut harus
memenuhi uji asumsi klasik regresi, yang meliputi :
Page 48
32
3.4.2.1 Uji Normalitas
Basuki dan Prawoto (2016) menyatakan uji normalitas berguna untuk menentukan
data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi
normal. Pada penelitian ini terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah risidual
berdistribusi normal atau tidak yang digunakan dalam uji ini adalah analisis statik
dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov dan analisis grafik dengan
menggunakan uji probabitility plot.
Uji Kolmogrov-Smirnov digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih
detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang
digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogrov-Smirnov lebih dari
0,05.
Uji probabitility plot digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal,
dan ploting data risidual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi
data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan
mengikuti garis diagonalnya.
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau
tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai
tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2016).
Page 49
33
Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah
sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai cutoff yang
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance
≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Heterokedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua
pengamatan pada model regresi. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan dengan pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan
ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda
disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak
terjadi heteroskedastisitas (Basuki dan Prawoto, 2016).Dalam penelitian ini untuk
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastistitas adalah dengan melihat grafik
plot dan menggunakan uji park. Dengan grafik plot, kita dapat melihat ada
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, jika tidak ada pola yang jelas serta
titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas.
3.4.2.4. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel
dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan
dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan
Page 50
34
dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode
sesudahnya (Purbayu dan Ashari, 2005).
3.4.3. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda dilakukan
untuk mengetahui pengaruh antarvariabel terikat dan variabel bebas. Pengujian
masing masing hipotesis dilakukan dengan menguji masing masing koefisien
regresi dengan uji t. Hubungannya dapat diketahui melalui persamaan sebagai
berikut :
TA = β0 + β1INDP + β2INST+ β3MAN + β4PROFT+
Keterangan:
TA : Tax avoidance
β0 : Konstanta
β1- β4 : Koefisien Regresi dari Setiap Variabel Independen
INDP : Proporsi Komisaris Independen
INST : Kepemilikan Institusional
MAN : Kepemilikan Manajerial
PROFT: Profitabilitas
ε : Error Term
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan
signifikansi perumusan hipotesis yang dibuat. Ketepatan fungsi regresi sampel
dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of fit-nya yang meliputi
nilai koefisien determinasi (statistik R²), nilai signifikansi simultan (statistik F
atau anova) dan nilai signifikansi parsial (statistik t).
Page 51
35
3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi
adalah antara nol dan satu. Nilai R2
yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variabel dependen.
3.4.3.2 Uji Ketepatan Model (Uji Statistik F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap
variabel dependen. Untuk menguji signifikansi pengaruh corporate governance
yang diproksikan antara lain yaitu proporsi dewan komisaris independen,
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan profitabilitas sebagai
variabel kontrol secara bersama-sama terhadap tax avoidance digunakan uji F
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0 (keempat variabel independen secara bersama-sama
tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen).
Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0 (keempat variabel independen secara bersama-sama
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen).
3.4.3.3 Uji Koefisien Regresi Linear Berganda (Uji Statistik t)
Page 52
36
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b1) sama
dengan nol, atau:
Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0 (keempat variabel independen bukan merupakan
penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha)
parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:
Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0 (keempat variabel tersebut merupakan penjelas yang
signifikan terhadap veriabel dependen.
Page 53
55
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh Corporate
Governance berdasarkan proksi proporsi dewan komisaris, kepemilikan
institusional, dan kepemilikan manajerial Terhadap penghindaran pajak (Tax
Avoidance). Yang dalam penelitian ini variabel kontrol yang dipakai adalah
Profitabilitas. Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis
hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai hubungan
yang positif dan tidak signifikan hal ini berarti bahwa proporsi dewan
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax
avoidance). Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Rahmi Fadillah (2014).
2. Variabel kepemilikan institusional memiliki hubungan negatif dan tidak
signifikan hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional tidak
berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil ini sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmia Ayu Annisa
(2012).
Page 54
56
3. Variabel kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif dan tidak
signifikan hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh
terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuaia dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Robert Jao (2011).
4. Variabel profitabilitas memiliki hubungan positif dan signifikan hal ini
berarti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax
avoidance). Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Kurniasih (2013).
5.2. Keterbatasan Penelitian
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:
1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel dalam mempengaruhi
penghindaran pajak, yaitu proporsi dewan komisaris independen,
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. sedangkan masih
banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak
agar dapat meningkatkan hasil yang lebih signifikan.
2. Penelitian ini hanya dapat menjelaskan tindakan penghindaran pajak
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama periode tahun 2011-2015.
3. Nilai koefisien adjusted R square dinilai rendah, sehingga kemampuan
variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen lebih rendah
jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Oleh karena itu kemampuan
variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dinilai
kurang kuat.
Page 55
57
5.3. Saran
Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi
penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu:
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan ukuran atau variabel lain untuk
dapat melihat pengaruh dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan proksi yang lain yang
termasuk dalam proksi corporate governance untuk mendapatkan hasil
yang lebih signifikan. Seperti salah satu contoh komite audit, kualitas
audit.
3. Bagi fiskus pajak, hendaknya meningkatkan pengawasan atas kewajiban
perpajakan bagi peusahaan agar mengurangi tindakan penghindaran pajak.
Page 56
DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2014. Akuntansi perpajakan Edisi
3.Jakarta:Salemba empat.
Ambong, Ayu. (2014, 19 September). Modus Skandal Pajak Perusahaan Sawit dan Tambang.
Tempo Bisnis. Diambil dari http://en.tempo.co.
Annisa, N. A., dan Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax
Avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing, 8, hal. 95-189.
Boediono, Gideon, SB. “Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance
dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur”. Solo:
Simposium Nasional Akuntansi VIII. 2005.
Brian, I., dan Martani, D. (2014). Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan
Keluarga terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok, Indonesia, 24-27 September.
Darmawati. “Hubungan Corporate Governance dan Kinerja
Perusahaan”.Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar. 2004.
Dyreng, et al., (2010). The effect of Executives on corporate tax avoidance. The accounting
review, 85, 1163-1189.
Erni, Masdupi. “Analisis dampak struktur kepemilikan pada kebijakan hutang dalam
mengontrol konflik”. Keagenan journal ekonomi dan bisnis Indonesia, Vol. 20, No.
1: 57-69.2005.
Hamed, M.S., dan Boussaidi.A. (2015). The Impact of Governance Mechanisms on Tax
Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisisan Context. Journal of Asian
Business Strategy, Vol.5(1).
Hanum, H. R., dan Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance
Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar Di BEI 200-
2011).Diponegoro Journal of Accounting 2(2), hal 1-10.
Haruman, Tendi. 2008. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan keuangan dan
nilai perusahaan: survey pada perusahaan Manufaktur di bursa efek Indonesia.
Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 juli 2008, Pontianak.
Herawati, Vinola.”Peran praktek corporate governance sebagai moderating variabel dari
pengukuran earnings management terhadap nilai perusahaan”. Pontianak: SNA XI.
2008.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta:
BPFE-UGM
Page 57
Isgiarta, Midiastuty dan Triatiarini. ”Analisa Hubungan Mekanisme Corporate Governance
dan Indikasi Manajemen Laba”. Simposium Nasional Akuntansi VI. IAI. 2005
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.
Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.
Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Kasmir. 2008. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M. Ratna. Pengaruh Return On Asset, Leverage,
Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax
Avoidance, Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No.1, Februari 2013.
Kusumawati. (2005). Analisis pengaruh profitabilitas (ROE). Ukuran perusahaan (size) dan
leverage keuangan solvabilitas terhadap tingkat underpricing pada perusahaan
perdana (initial publik offering/ IPO) dibursa efek Jakarta. Utilitas Vol. 13 No.1 p.
93-110.
Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia. Jakarta
Maharani,I Gusti Ayu Cahya.dan Suardana,ketut alit.2014. pengaruh corporate governance,
profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur.
E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2 (2014) : 525-539.
Mardiasmo. Perpajakan edisi revisi 2011. Yogyakarta: penerbit Andi.2011.
Mayangsari, S. 2003. Analisis pengaruh independensi, kualitas audit, serta mekanisme
corporate governance terhadap integritas laporan keuangan. Surabaya: Simposium
Nasional Akuntansi VI.
Midiastuty, P.P. dan Machfoedz, M. “Analis hubungan mekanisme Corporate Governance
dan indikasi Manajemen Laba”. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya. 2003
Minnick, K., dan Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax
management? Journal of Corporate Finance, 16, 703-718.
Moh’d M.A., et. al. “The Impact of Ownership Structure on Corporation Debt Policy: A
Time-Series Cross-Sectional Analysis”. The Financial Riview, 33, pp. 85-98. 1998
Page 58
Ngadiman dan Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan
Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan
Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. Jurnal
Akuntansi,8(3), hal.408-421.
Pohan, C.A. (2011). Optimizing Corporate Tax Management. Jakarta: Bumi Aksara.
Prakosa, K.B., (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate
Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Simposium Nasional
Akuntansi 17, Lombok, Indonesia, 24-27 September.
Prasetyo, Aris. (2015, 10 November). Tapal Kuda dan Tambang. Kompas.
Sartori, Nicola. (2010). Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate
Governance.www.ssrn.com.
Sabli, N. (2011). Tax Planning and Corporate Governance: Evidence from Shariah
Compliant Companies. Tesis S2 Universiti Teknologi MARA.
Saptatinah, Dewi, Puji Astuti. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi
manajemen laba diseputar right issue”. Skripsi universitas muhammadiyah, Malang.
2005.
Setyani, Rina. “Detterent Effect Penyidikan Pajak Asian Agri Group terhadap Peningkatan
Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industry dan Perkebunan Kelapa Sawit”. Tesis
Program Master Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 2008.
Solomon, J. 2007. Corporate governance and accountability. 2nd
ed. The atrium, west
Sussex: john wiley & sons, Ltd.
Suandy, Erly. “Perencanaan Pajak”. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
Sumarsan, Thomas. “Perpajakan Indonesia”. Jkarta: indeks. 2010.
Suminhandayani, Arwiani. (2013). Pengaruh Hubungan Tax Avoidance Terhadap Nilai
Perusahaan dengan kinerja corporate social responsibility pada perusahaan gopublic di BEI.
Jurnal manajemen teori dan terapan, No.1.
Tommy Kurniasih, Maria M. Ratna Sari. 2013. Pengaruh Return Turn On Asset (ROA),
Laverage, Coorporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi rugi Fiskal
Pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No. 1, Februari 2013
Page 59
Ujiyantho, Arif Muh. Dan B. A. Pramuka.”Mekanisme corporate governance, manajemen
laba dan kinerja keuangan”. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar. 2007.
Watson, Luke. (2011). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An
Examination of Unrecognized Tax Benefits. www.ssrn.com.
Waluyo, “Perpajakan Indonesia”. Edisi 9. Jakarta: Salemba empat. 2010.
Zain, Mohammad. “Manajemen Perpajakan”. Jakarta: Salemba Empat. 2003.
Van Horne, James C. Dan M.Jhon Wachowicz, 2005. Prinsip-Prinsip Manajemen keuangan,
Diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrani, dan Taufik Hendrawan, edisis
kedua belas, PT.Salemba Empat, Buku Satu, Jakarta.