pengaruh sistem remunerasi, sistem pengendalian intern ...

PENGARUH SISTEM REMUNERASI, SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN SIKAP RASIONALISASI

TERHADAP NIAT MELAKUKAN KECURANGAN (FRAUD)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Dwi Rahmawati

NIM: 11160820000044

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442H / 2021M

i




Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Dwi Rahmawati

NIM: 11160820000044

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I

Prof. Dr. Amilin, SE., Ak., M.Si., CA., QIA., BKP., CRMP

NIP: 19730615200501 1 009

Pembimbing II

Wilda Farah, SE., M.Si., Ak., CPA., CA., BKP

NIP: 19830326200912 2 005

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442 H/2021 M

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Rabu Tanggal 11 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan

Ujian Komprehensif atas mahasiswa:

1. Nama : Dwi Rahmawati

2. NIM : 11160820000044

3. Jurusan : Akuntansi

4. Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan Sikap Rasionalisasi Terhadap Niat

Melakukan Kecurangan (Fraud)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa

mahasiswa diatas dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk melanjutkan

ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 11 Maret 2020

1. Dr. Yusar Sagara, SE., M.Si., Ak., CA., CMA., CPMA

NIDN. 2009058601

(...........................)

Penguji I

2. Ismawati Hariwibowo, SE., M.,Si

NIP. 198009092014112003

(...........................)

Penguji II

iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Senin, 25 Januari 2021 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:


2. NIM : 11160820000044

3. Jurusan : Akuntansi

4. Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern




bersangkutan selama ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut

diatas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 25 Januari 2021

1. Fitri Damayanti, SE., M.Si

NIP. 19810731200604 2 003 (...............................)

Ketua

2. Atiqah, SE., M.S.AK

NIP. 19820120200912 2 004 (...............................)

Penguji Ahli

3. Prof. Dr. Amilin. SE., Ak., M.Si., CA., QIA., BKP., CRMP

NIP. 19730615200501 1 009 (...............................)

Pembimbing I

4. Wilda Farah, SE., M.Si., Ak., CPA., CA., BKP

NIP. 19830326200912 2 005 (...............................)

Pembimbing II

iv

LEMBAR PERNYATAAN

KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dwi Rahmawati

NIM :11160820000044

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan

mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah orang lain.

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli

atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan

karya ini.

Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan melalui

pembuktian dan dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti

bahwa saya telah melanggar aturan diatas, maka saya siap dikenai sanksi

berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.


Yang Menyatakan

Dwi Rahmawati

v

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Senin, 25 Januari 2021 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa/i:

Nama : Dwi Rahmawati

No. Induk Mahasiswa : 11160820000044

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern




bersangkutan selama proses Ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa/I

tersebut dinyatakan LULUS dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.


vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI


2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 01 Agustus 1998

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Alamat : Jl. SD Inpres Pabuaran Barat Rt. 002

Rw. 07, Tangerang Selatan, Banten

5. Telepon : 089629096425

6. Email : [email protected]

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. TK As-Sakinnah (2003-2004)

2. SD Negeri 07 Kebayoran Lama Utara (2005-2010)

3. SMP Negeri 31 Jakarta Selatan (2010-2013)

4. SMA Kartika X-1 Jakarta Selatan (2013-2016)

5. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016-2020)

- S1 Akuntansi

III. LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Ayah : Carmadi

2. Ibu : Winarti

3. Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

mailto:[email protected]

vii

THE EFFECT OF REMUNERATION SYSTEM, GOVERNMENT

INTERN CONTROL SYSTEM, AND RATIONALIZATION

ATTITUDE ON THE INVENTION TO DO FRAUD

ABSTRACT

The purpose of this study is to test and produce empirical evidence regarding the

effect of the remuneration system, the government internal control system (SPIP)

and the rationalization attitude towards the intention to commit fraud (fraud). This

study used a sample of 108 respondents. Respondents in this study were state civil

servants (ASN) throughout Indonesia. Data analysis used multiple linear

regression analysis and with the help of the SPSS 25 program.

The results of this study indicate that there is a significant negative effect of

the remuneration system and government control system (SPIP) on the intention to

commit fraud. Meanwhile, rational attitude has a positive significant effect on the

intention to commit fraud (fraud). Then for the variable remuneration system,

government control system (SPIP) and the attitude of rationalization

simultaneously influence the intention to commit fraud.

Keywords: Remuneration System, Government Intern Control System,

Rationalization Attitude, Intention to commit fraud.

viii




ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dan menghasilkan

bukti empiris mengenai pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan Sikap Rasionalisasi terhadap niat melakukan kecurangan

(fraud). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 108 responden. Responden

dalam penelitian ini adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diseluruh

Indonesia. Data analisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan

dengan bantuan program SPSS 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

negatif dalam pengaruh Sistem Remunerasi dan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) terhadap Niat Melakukan Kecurangan (fraud). Sedangkan Sikap

Rasionalisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Melakukan Kecurangan

(fraud). Kemudian untuk variabel Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan Sikap Rasionalisasi berpengaruh secara simultan terhadap

Niat Melakukan Kecurangan (fraud).

Kata kunci: Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), Sikap Rasionalisasi, Niat Melakukan Kecurangan

(fraud).

ix

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan

judul “Pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan Sikap Rasionalisasi Terhadap Niat Melakukan

Kecurangan (Fraud)”. Tak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada

Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan

menuju zaman yang terang berderang seperti saat ini dan semoga kita

mendapatkan syafaat nya kelak di hari akhir.

Penyusunan proposal skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas

Metodologi Penelitian dan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana

Akuntansi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam

menyelesaikan proposal skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak pihak

yang turut serta membantu dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini. Oleh

karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, bantuan, dukungan, dan

bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Kakak perempuanku, Vivin Septiyani dan adik laki-lakiku, Yusuf

Hermawan yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Amilin, SE., Ak., MSi., CA., QIA., BKP., CRMP. Selaku

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan

selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk selalu

memberikan saran, referensi, motivasi, nasihat, dan semangat kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

x

4. Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Ibu Fitri Damayanti, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Ibu Wilda Farah, SE., M.Si., Ak., CPA., CA., BKP selaku Dosen

Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan

saran, motivasi, semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak., CA sebagai salah satu Dosen

yang selalu memberikan referensi, saran, nasihat, hiburan dan semangat

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Furqon Hanafi dan Ariena Alifia Suseno selaku partner penulis dalam

pembuatan skripsi ini yang telah banyak membantu, meluangkan waktu,

tenaga, pikiran serta selalu memberikan semangat kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabatku sejak SMA (Kiki, Momon, Refli, Sabil dan Syifa) yang

selalu memberikan hiburan, dukungan dan semangat kepada penulis.

10. Sahabat-sahabatku sejak kecil (Riska, Morel dan Ucok) yang selalu

memberikan hiburan, dukungan dan semangat kepada penulis.

11. Teman-teman seperjuanganku (Indah, Tyas, Savira, Putri, Shasa, Dimas)

yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.

12. Teman-teman KKN 002 Second Home yang selalu memberikan doa dan

dukungan kepada penulis

13. Kak Farhani Fajria dan Kak Umayah Achmad selaku senior penulis yang

selalu memberikan semangat, dukungan, waktu dan referensi kepada

penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh teman-teman Akuntansi 2016 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang selalu memberi dukungan, doa, dan saran kepada penulis.

15. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

xi

Penulis menyadari pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna

dikarenakan masih adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki

penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak

sangat dibutuhkan untuk penulis.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dwi Rahmawati

xii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .......................... iv

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ................................................... v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .......................................................................... vi

ABSTRACT....................................................................................................... vii

ABSTRAK ....................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ix

DAFTAR ISI ..................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvi

BAB I .................................................................................................................. 1

PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................................ 1

B. Identifikasi Masalah ................................................................................... 13

C. Pembatasan Masalah .................................................................................. 14

D. Rumusan Masalah ..................................................................................... 15

E. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 15

F. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 16

BAB II .............................................................................................................. 17

TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................... 17

A. Landasan Teori ........................................................................................ 17

1. Teori Fraud (Kecurangan) ..................................................................... 17

2. Theory Reasoned Action ........................................................................ 24

3. Theory of Planned Behaviour ................................................................ 27

B. Tinjauan Literatur ................................................................................... 32

1. Sistem Remunerasi ................................................................................ 34

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ...................................... 31

3. Sikap Rasionalisasi ................................................................................ 41

xiii

4. Niat Melakukan Kecurangan (Fraud) .................................................... 43

C. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 46

D. Pengembangan Hipotesis ......................................................................... 51

1. Pengaruh Sistem Remunerasi Terhadap Niat Melakukan Kecurangan

(Fraud) ..................................................................................................... 51

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Niat

Melakukan Kecurangan (Fraud)................................................................ 52

3. Pengaruh Sikap Rasionalisasi Terhadap Niat Melakukan Kecurangan

(Fraud) ..................................................................................................... 53

4. Pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pemerintah (SPIP) Secara Simultan Terhadap Niat Melakukan Kecurangan

(Fraud) ..................................................................................................... 54

E. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 56

BAB III ............................................................................................................. 57

METODE PENELITIAN ................................................................................ 57

A. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................................... 57

B. Metode Penentuan Sampel ...................................................................... 57

1. Populasi dan Sampel ............................................................................. 57

2. Metode Pengambilan Sampel ................................................................ 58

3. Metode Pengumpulan Data .................................................................... 59

C. Operasionalisasi Variabel Penelitian ...................................................... 60

D. Metode Analisis Data ............................................................................... 62

1. Analisis Statistik Deskriptif ................................................................... 62

2. Uji Kualitas Data ................................................................................... 62

3. Uji Asumsi Klasik ................................................................................. 64

4. Uji Hipotesis ......................................................................................... 67

BAB IV ............................................................................................................. 71

HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................... 71

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ....................................................... 71

1. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................ 71

2. Deskripsi Profil Responden ................................................................... 72

B. Analisis Data Penelitian ........................................................................... 79

1. Hasil Statistik Deskriptif ....................................................................... 79

2. Hasil Uji Kualitas Data .......................................................................... 81

3. Hasil Uji Asumsi Klasik ........................................................................ 85

xiv

4. Hasil Uji Hipotesis ................................................................................ 92

5. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis..................................................... 95

C. Pembahasan ............................................................................................. 97


(Fraud) ..................................................................................................... 97

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Niat

Melakukan Kecurangan (Fraud)................................................................ 99


(Fraud) ................................................................................................... 101


(SPIP) dan Sikap Rasionalisasi Secara Simultan Terhadap Niat Melakukan

Kecurangan (Fraud) ................................................................................ 103

BAB V ............................................................................................................. 105

SIMPULAN DAN SARAN ............................................................................ 105

A. Simpulan ............................................................................................... 105

B. Implikasi Penelitian ............................................................................... 107

C. Keterbatasan.......................................................................................... 110

D. Saran ..................................................................................................... 110

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 112

LAMPIRAN ................................................................................................... 119

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .......................................................................... 46

Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian ...................................................................... 72

Tabel 4. 2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Instansi ................ 73

Tabel 4. 3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan ......................... 74

Tabel 4. 4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............... 75

Tabel 4. 5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia .............................. 76

Tabel 4. 6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ..... 77

Tabel 4. 7 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Masa Kerja ......... 78

Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik Deskriptif .............................................................. 79

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Sistem Remunerasi .............................................. 81

Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .. 82

Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Sikap Rasionalisasi ............................................ 83

Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)................. 83

Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas ....................................................................... 84

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolonieritas .............................................................. 86

Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas ........................................................................ 88

Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 90

Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted-R Square) ...................... 92

Tabel 4. 18 Hasil Uji Statistik F ......................................................................... 93

Tabel 4. 19 Hasil Uji Statistik t ......................................................................... 94

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia ................................. 4

Gambar 1. 2 TPK berdasarkan profesi/jabatan tahun 2018, 2019 dan 2020........... 6

Gambar 1. 3 TPK berdasarkan instansi tahun 2018, 2019, dan 2020. .................... 7

Gambar 1. 4 Kelemahan Pengendalian yang Menyebabkan Fraud ....................... 9

Gambar 2. 1 Fraud Triangle Theory .................................................................. 18

Gambar 2. 2 Fraud Diamond Theory ................................................................. 21

Gambar 2. 3 Crowe's Fraud Pentagon Theory ................................................... 22

Gambar 2. 4 Theory of Reasoned Action ............................................................ 25

Gambar 2. 5 Theory of Planned Behaviour......................................................... 28

Gambar 2. 6 Theory of Planned Behaviour yang dikembangkan......................... 29

Gambar 2. 7 Unsur-unsur SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 ................... 41

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram ................... 89

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot ......................... 89

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot ............................ 91

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I KUESIONER ........................................................................... 120

LAMPIRAN II IDENTITAS DAN JAWABAN RESPONDEN ....................... 133

LAMPIRAN III HASIL UJI............................................................................. 154

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi global saat ini berkembang dengan sangat cepat bersamaan

dengan kompleksitas dalam berbisnis dan semakin terbukanya peluang usaha

serta investasi yang menyebabkan risiko terjadinya kecurangan semakin tinggi.

Kecurangan merupakan salah satu hal yang memprihatinkan saat ini.

Kecurangan terjadi diberbagai lapisan ekonomi, baik sektor pemerintahan

maupun swasta. Kecurangan atau fraud yaitu tindakan manipulasi,

penggelapan, pencurian, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh pihak

tertentu yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau

pemerintah/organisasi.

Menurut Cressy dalam Tuanakotta (2007:105) fraud disebabkan oleh

adanya tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi

(rationalization) yang tergabung dalam triangle of fraud atau segitiga

kecurangan. Fraud dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pihak yang tidak

memiliki jabatan tinggi sekalipun. Association of Certified Fraud Examiners

(ACFE) mengklasifikasikan tindakan fraud menjadi tiga kategori, yaitu: (1)

kecurangan aset (asset misappropriation), berupa pencurian atau

penyalahgunaan aset; (2) pernyataan palsu atau salah pernyataan (fraudulent

statement), meliputi tindakan yang dilakukan oleh pegawai/eksekutif suatu

instansi untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan

rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangan

2

instansi guna mendapat keuntungan; (3) korupsi (corruption), yaitu para pelaku

kecurangan menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam transaksi bisnis

untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Jenis kecurangan ini

banyak terjadi disektor pemerintahan.

Menurut ACFE (2019), korupsi dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian

illegal (illegal gratuity) dan pemerasan (economic extortion). Tingkat

kecurangan suatu negara ditunjukkan oleh tingkat korupsi dari negara tersebut.

Karena itulah untuk mengukur tingkat kecurangan yang terjadi di suatu negara

adalah dengan menghitung indeks korupsi nya. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Donald Cressey pada tahun 1950-an di USA telah memberikan

pengetahuan yang berharga terhadap suatu pertanyaan mengapa tindak

kecurangan bisa terjadi. Kebanyakan orang di dunia lebih mengenal istilah

“korupsi” (corruption) dibanding dengan “kecurangan” (fraud). Dalam ilmu

akuntansi, korupsi adalah bagian dari kecurangan. Keduanya merupakan

tindakan yang melanggar hukum dan dapat merugikan pihak lain. Hasil

penelitian tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan segitiga kecurangan

(triangle of fraud). Tiga hal yang menjadi komponen dalam segitiga kecurangan

sangat berpengaruh terhadap tindak kecurangan (fraud).

3

Berdasarkan Survei Fraud Indonesia (SFI) yang dilakukan oleh ACFE

Indonesia, Fraud menjadi permasalahan yang masih sering terjadi secara terus

menerus hingga saat ini. Tidak ada institusi/lembaga instansi yang bersih dan

terbebas dari kemungkinan terjadinya fraud. Para pelaku fraud juga dapat

ditemukan disemua lapisan, baik golongan atas maupun golongan pegawai

bawah. Maka, saat ini diperlukan kepedulian dari berbagai pihak untuk sadar,

waspada dan peduli dengan lingkungan tempat kerja terhadap potensi terjadinya

fraud. Lembaga fraud ACFE melakukan survei tentang Occupational Fraud

and Abuse secara berkala setiap dua tahun sekali. Survei ini menggambarkan

fraud yang terjadi diseluruh dunia. Kemudian menerbitkan hasil survei yang

diberi nama Report to The Nations (RTTN) yang mulai dilakukan pada tahun

1996 hingga saat ini. RTTN ini dapat digunakan untuk membantu dalam

pemecahan masalah fraud baik dalam rangka merancang untuk mencegah,

mendeteksi dan meng investigasi fraud.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter 239

tahun 2019, fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah sebagai

berikut:

4

Sumber: Survei ACFE Indonesia, 2019.

Gambar 1. 1

Fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1, Korupsi adalah jenis fraud yang paling banyak

terjadi di Indonesia dengan persentase 64.4%. Jenis fraud selanjutnya yaitu

penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan instansi dengan persentase 28.9%,

sedangkan fraud Laporan Keuangan sebesar 6.7%. hasil survei ini berbeda

dengan Report to The Nations (RTTN) pada tahun 2018 yang menemukan

bahwa fraud yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan aset sebanyak

89% yang diikuti dengan korupsi sebesar 38% dan fraud laporan keuangan

10%.

Perbedaan ini disebabkan oleh frekuensi publikasi skandal korupsi di

Indonesia seperti yang disajikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

rekapitulasi penyelidikan tindak pidana korupsi meningkat dari tahun 2004

sampai tahun 2018 (KPK, 2018). Sebagaimana dengan teori pembingkaian

(framing theory) yang dijelaskan oleh Tversky dan Kahneman (1981) bahwa

terdapat tendensi kognitif individu dalam merespons berbagai situasi yang

5

terjadi berdasarkan dengan konteks dan informasi yang tersedia sehingga

menyebabkan potensi terjadinya bias kognitif. Dengan demikian, maka

berkembang lah berbagai macam informasi korupsi di media yang merupakan

salah satu pemicu pembingkai responden yang ada di Indonesia dalam penilaian

mengenai skandal korupsi sebagai kasus fraud yang banyak berkembang di

Indonesia.

Data pada gambar 1.1 mengenai fraud yang paling banyak terjadi di

Indonesia, menunjukkan bahwa saat ini Indonesia masih dihantui dengan

banyaknya kasus korupsi. Seperti halnya kasus korupsi pembangunan

infrastruktur Kementerian PUPR pada tahun 2009 yang melibatkan jajaran

pihak PUPR dicokok KPK. Kasus ini tentunya sangat merugikan negara dan

menghambat proses pembangunan infrastruktur itu sendiri. Menurut KPK kasus

ini telah merugikan negara hingga triliunan rupiah (Hikam, 2018)

Selanjutnya kasus korupsi yang baru terjadi yaitu korupsi ekspor benih

lobster. Diawali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang

menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP tentang Tim Uji Tuntas Due

Diligence Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada tahun 2020.

Jumlah uang kurang lebih sebesar 13 miliar rupiah. Selain Edhy Prabowo, KPK

menetapkan enam tersangka lainnya yaitu, Safri selaku Stafsus Menteri KKP,

Andreau Pribadi Misanta juga Stafsus Menteri KKP, Siswadi Pengurus PT Aero

Citra Kargo (PT ACK). Kemudian, Ainul Faqih Staf istri Menteri KKP, Amiril

Mukminin dan Suharjito Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) selaku

pemberi suap (Dirhantoro, 2020).

6

Kasus korupsi lainnya yang terjadi adalah kasus korupsi dana Bantuan

Sosial (Bansos) yang melibatkan Menteri Sosial yaitu Juliari Peter Batubara

(JPB) dan empat orang lainnya. Perkara ini diawali dengan adanya pengadaan

bansos penanganan covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI

tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp 5,9 Triliun, dengan total

272 kontrak dan dilaksanakan dua periode. Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan

untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar oleh

Matheus dan Adi sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dan nilai Rp 300 ribu

per paket Bansos (CNN Indonesia, 2020).

Berdasarkan rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilakukan

oleh KPK tahun 2018, 2019, dan 2020 berdasarkan profesi/jabatan adalah

sebagai berikut:

Sumber: https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan

Anggota DPR

danDPRD

KepalaLembaga/Kemente

rian

DutaBesar

Komisioner

Gubernur

Walikota/Bupati danWakil

EselonI/II/III

Hakim Jaksa PolisiPengacara

Swasta LainyaKorpor

asi

2020 17 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 12 15 0

2019 10 2 0 0 1 18 26 0 3 0 1 59 33 1

2018 103 1 0 0 2 30 24 5 0 0 4 56 31 4

0

20

40

60

80

100

120

Jum

lah

Kas

us

TPK berdasarkan profesi/jabatan tahun 2018, 2019 dan

2020

Gambar 1. 2

TPK berdasarkan profesi/jabatan tahun 2018, 2019 dan 2020

7

Berdasarkan data diatas pada tahun 2018 TPK paling banyak adalah DPR

dan DPRD yaitu sebanyak 103 kasus, swasta 56 kasus, lainnya 31 kasus, wali

kota/bupati dan wakil 30, eselon I/II/III 24 kasus, hakim 5 kasus, pengacara dan

korporasi 4 kasus, gubernur 2 kasus, dan kepala Lembaga/Kementerian 1 kasus

dengan total jumlah kasus 260. Pada 2019 mengalami penurunan dengan total

sebanyak 154 kasus yang tertinggi adalah profesi swasta dengan 59 kasus, lalu

disusul oleh profesi lainnya sebanyak 33 kasus, selanjutnya profesi eselon

I/II/III dengan 26 kasus. Wali kota/bupati dan wakil sebanyak 18 kasus, jaksa 3

kasus, kepala Lembaga/Kementerian 2 kasus, gubernur dan korporasi masing-

masing 1 kasus. Untuk tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebanyak 55

kasus. Dengan peringkat pertama diduduki oleh profesi anggota DPR dan

DPRD sebanyak 17 kasus, lalu profesi lainnya 15 kasus, profesi swasta 12

kasus, eselon I/II/III 7 kasus, wali kota/bupati dan wakil sebanyak 4 kasus.

Sumber: https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi

DPR danDPRD

Kementerian/Lembaga

BUMN/BUMD

KomisiPemerintah

ProvinsiPemkab/Pe

mkot

2020 0 2 5 0 6 30

2019 7 44 17 0 11 66

2018 4 47 5 0 29 114

0

20

40

60

80

100

120

Jum

lah

Kas

us

TPK Berdasarkan Instansi 2018, 2019 dan 2020

Gambar 1. 3

TPK berdasarkan instansi tahun 2018, 2019, dan 2020.

8

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 instansi dengan kasus

terbanyak yang melakukan korupsi adalah pemkab/pemkot dengan 114 kasus,

kementerian/lembaga 47 kasus, pemerintah provinsi 29 kasus, BUMN/BUMD

5 kasus, dan DPR/DPRD 4 kasus dengan total sebanyak 199 kasus. Pada tahun

2019 mengalami kenaikan menjadi 145 kasus dengan pemkab/pemkot 66 kasus,

kementerian/lembaga 44 kasus, BUMN/BUMD 17 kasus, pemerintah provinsi

11 kasus, dan DPR/DPRD 7 kasus. Selanjutnya pada tahun 2020 juga

mengalami penurunan menjadi 43 kasus dengan pemkab/pemkot 30 kasus,

pemerintah provinsi 6 kasus, BUMN/BUMD 5 kasus, dan kementerian/lembaga

2 kasus.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kecurangan termasuk

korupsi masih banyak terjadi. Salah satu penyebab kecurangan banyak terjadi

adalah karena lemahnya pengendalian yang dimiliki oleh instansi di Indonesia.

Walaupun saat ini sistem ataupun metode anti-fraud sudah dibangun oleh

banyak instansi, namun masih terdapat hal-hal yang membuat pelaksanaannya

kurang efektif. Menurut survei yang dilakukan ACFE Indonesia tahun 2019, hal

ini disebabkan karena atasan yang tidak memberikan keteladanan dalam

melaksanakan sistem pengendalian. Atasan yang memiliki kekuasaan sehingga

cenderung mengabaikan sistem yang ada.

Kondisi inilah yang menyebabkan karyawan yang turut meniru perilaku

atasan tersebut. Hal ini semakin di perburuk dengan kurangnya kontrol dalam

instansi yang dapat menyebabkan kesempatan untuk melakukan fraud semakin

terbuka lebar. Hasil ini sejalan dengan hasil di tahun 2016, namun disini

9

responden mulai memandang pentingnya peran intern control. Hal ini terlihat

dari kenaikan persentase terkait langkanya pengawasan intern dan

mengesampingkan intern control yang masing-masing menjadi 24.3%; dan

18% seperti yang tersaji pada gambar berikut ini.

Sumber: Survei ACFE Indonesia, 2019.

Gambar 1. 4

Kelemahan Pengendalian yang Menyebabkan Fraud

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tindakan fraud masih banyak terjadi

yang disebabkan oleh banyak hal. Menurut Said, dkk (2017) salah satu hal yang

dapat menyebabkan kecurangan itu terjadi adalah karena besarnya peluang yang

ada. Dengan adanya peluang tersebut seseorang dapat dengan mudah memiliki

niat untuk melakukan tindak kecurangan. Faktor ini biasanya didorong karena

lemahnya pengendalian intern atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu

instansi. Pemerintah sebagai elemen penting telah melakukan berbagai cara

untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi salah satunya dengan

10

mengeluarkan beberapa kebijakan termasuk kebijakan mengenai Sistem

Remunerasi bagi pegawai pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memperkecil

kemungkinan pegawai pemerintah dalam melakukan tindak kecurangan

(Martaningtyas, 2014).

Dalam kebijakan Sistem Remunerasi di Indonesia, kebijakan Sistem

Remunerasi merupakan kebijakan yang dibuat untuk menata kembali sistem

penggajian para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar para pegawai dapat memiliki

kinerja yang lebih baik dari sebelumnya dan agar para pegawai memiliki

tanggung jawab lebih sehingga tidak tergiur untuk melakukan tindak

kecurangan. Kebijakan Sistem Remunerasi dibuat berdasarkan peraturan dan

undang-undang tentang reformasi birokrasi, yaitu Undang-Undang No. 17

tahun 2007 mengenai rencana pembangunan nasional jangka panjang 2005-

2025 dan juga Peraturan Menteri Negara PAN, No. PER/15/M.PAN/7/2008

mengenai pedoman umum reformasi birokrasi. Dari kasus-kasus kecurangan

yang terjadi di Indonesia maka dalam hal ini pentingnya peran dan tanggung

jawab para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan amanah yang

diberikan masyarakat. Diharapkan bahwa para ASN dapat menghindari hal-hal

yang menjurus terhadap kasus kecurangan seperti, korupsi, suap,

penyalahgunaan aset, dan tindakan kecurangan lainnya yang dapat merugikan

negara.

Untuk menunjang agar Sistem Remunerasi dalam suatu instansi dapat

diterapkan dengan baik, maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam sektor pemerintah adalah

11

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus

dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern yang dimaksudkan adalah suatu proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus baik

oleh pemimpin maupun seluruh pegawai demi memberikan keyakinan yang

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008). Adanya pengendalian intern yang memadai dapat menciptakan

tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik. Pengendalian intern tersebut

terdiri atas lima komponen yang meliputi: (1) Control environmrnt; (2) Risk

assessment; (3) Control activities; (4) Information and communication; (5)

Monitoring (COSO, 2009; Arens et al; PP No.60/2008).

Selain itu adanya Sikap Rasionalisasi yang dimiliki individu menjadi salah

satu komponen besar yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan fraud.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahlia, dkk (2013) menunjukkan bahwa

Sikap Rasionalisasi menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam

tindakan fraud terutama korupsi. Sebagian besar koruptor yang melakukan

tindakan korupsi melakukan tindakannya bukan karena adanya tekanan

ekonomi ataupun kesempatan namun karena pada umumnya koruptor

manganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang umum terjadi dan

12

tidak melanggar hukum maupun kemanusiaan, sehingga tindakan ini masih

banyak terjadi.

Berdasarkan kesimpulan dari penjelasan diatas, peneliti termotivasi untuk

melakukan penelitian ini karena sebagian besar penelitian sebelumnya tidak

melakukan kombinasi antara pengaruh eksternal yang menyebabkan terjadinya

kecurangan yaitu Sistem Remunerasi dan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dengan pengaruh intern yang dimiliki individu untuk

kecenderungan dalam melakukan kecurangan yaitu Sikap Rasionalisasi yang

merupakan bagian dari triangle of fraud. Saat ini perkembangan ekonomi

berkembang dengan sangat cepat yang mengakibatkan semakin bertambahnya

kebutuhan ataupun gaya hidup seseorang yang harus dipenuhi, hal tersebut

memberikan dampak yang sangat besar terhadap pola pikir setiap individu.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Martaningtyas,

2014) dengan perbedaan sistem pengendalian intern lebih difokuskan pada

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan adanya penambahan

variabel yaitu Sikap Rasionalisasi yang merupakan pengembangan dari

penelitian (Pesudo dkk, 2019). Pada penelitian ini objek yang diterapkan adalah

untuk seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) baik PNS (Pegawai Negeri

Sipil) maupun PPPK (Peserta Rekrutmen Pegawai Pemerintah) di Indonesia.

Peneliti menggunakan variabel Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan kombinasi variabel yaitu Sikap Rasionalisasi sebagai

variabel independen dan niat melakukan kecurangan (fraud) sebagai variabel

dependen.

13

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini seluruh ASN (Aparatur Sipil

Negara) sebagai salah satu pemegang amanah dari masyarakat dapat

menjalankan tugas dengan jujur, profesional, dan selalu menaati

regulasi/hukum yang berlaku agar terhindar dari faktor-faktor yang dapat

mengakibatkan para ASN memiliki niat untuk melakukan tindak kecurangan di

lingkungannya, sehingga penulis memberikan judul skripsi ini sebagai

“Pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) dan Sikap Rasionalisasi Terhadap Niat Melakukan Kecurangan

(Fraud)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka identifikasi

masalah yang hendak diteliti pada penelitian ini yaitu terkait permasalahan yang

terjadi pada pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam mengatasi niat untuk

melakukan kecurangan (fraud) seperti korupsi, diantaranya:

1. Adanya pegawai ASN yang melakukan kasus kecurangan.

2. Adanya Sistem Remunerasi yang kurang baik didalam instansi sehingga

menimbulkan potensi pegawai ASN untuk melakukan kecurangan.

3. Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kurang efektif

dan efisien didalam instansi yang dapat memicu pegawai ASN melakukan

kecurangan.

4. Adanya Sikap Rasionalisasi yang dimiliki pegawai ASN tersebut sehingga

membuatnya tidak merasa bersalah saat melakukan kecurangan.

14

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka pembatasan masalah yang

hendak diteliti dalam penelitian ini adalah, diantaranya:

1. Menguji Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) dan Sikap Rasionalisasi terhadap niat melakukan kecurangan

(fraud).

Dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh pegawai ASN,

penelitian ini hanya fokus membahas mengenai bagaimana pengaruh

Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan

Sikap Rasionalisasi terhadap Niat Melakukan Kecurangan (fraud). Sistem

Remunerasi itu sendiri merupakan sebuah sistem penggajian atas kinerja

pegawai ASN. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

merupakan sebuah sistem yang dimiliki seluruh instansi pemerintah guna

mencapai tujuan instansi itu sendiri, serta Sikap Rasionalisasi adalah

sebuah sikap yang merupakan tindakan pembenaran atas suatu tindakan

yang salah yaitu tindak kecurangan untuk melindungi dirinya atas tindakan

yang sudah dilakukan tersebut.

2. Responden hanya pada pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia

Dari sekian banyak profesi yang ada, penelitian ini hanya berfokus

pada pegawai ASN, sebagai salah satu profesi yang rentan terjadinya

tindak kecurangan/korupsi. Penelitian ini hanya berfokus pada pegawai

ASN yang berlokasi di Indonesia, tetapi hanya didominasi oleh pulau Jawa.

15

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Remunerasi berpengaruh terhadap Niat Melakukan

Kecurangan (Fraud)?

2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh

terhadap Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)?

3. Apakah Sikap Rasionalisasi berpengaruh terhadap Niat Melakukan

Kecurangan (Fraud)?

4. Apakah Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), dan Sikap Rasionalisasi berpengaruh terhadap Niat Melakukan

Kecurangan (Fraud)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan

penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Remunerasi terhadap niat melakukan kecurangan (fraud).

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap niat

melakukan kecurangan (fraud).

3. Pengaruh Sikap Rasionalisasi terhadap niat melakukan kecurangan (fraud).


(SPIP), dan Sikap Rasionalisasi terhadap niat melakukan kecurangan

(fraud).

16

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian adalah:

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukkan dalam

mengeluarkan kebijakan terkait dengan tindak kecurangan.

2. Mahasiswa jurusan akuntansi, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi

mahasiswa jurusan akuntansi serta menambah bahan referensi dan bahan

pembanding penelitian yang berhubungan dengan Sistem Remunerasi,

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Sikap Rasionalisasi

terhadap niat melakukan fraud.

3. Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi

masyarakat.

4. Penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi

penulis mengenai tindak kecurangan dan diharapkan penelitian ini dapat

bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

5. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak yang akan

meneliti selanjutnya mengenai topik yang sejenis.

17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Fraud (Kecurangan)

a. Fraud Triangle Theory

Teori segitiga kecurangan adalah suatu gagasan mengenai

penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan

oleh Donald R. Cressey (1993) yang dinamakan fraud triangle atau

segitiga kecurangan. Teori ini mengemukakan alasan mengapa

seseorang melakukan fraud. Fraud triangle dapat diibaratkan sebagai

fire triangle, di mana pressure dapat dianggap sebagai sumber panas

yang dapat memicu munculnya api. Akan tetapi, pressure sendiri

tidak akan dapat membuat seseorang melakukan fraud, kecuali

pressure ini didukung dan dipengaruhi oleh faktor lain yaitu

opportunity atau peluang untuk melakukan fraud yang diibaratkan

sebagai bahan bakar yang membuat api itu tetap menyala dan juga

rationalization atau rasionalisasi dari tindakan kecurangan yang

diibaratkan sebagai oksigen nya (Lister, 2007)

Cressey mengungkapkan bahwa seseorang melakukan fraud

adalah ketika mereka memiliki masalah keuangan yang sulit untuk

diselesaikan bersama. Maka secara diam-diam mereka

menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan jabatan/pekerjaan

yang mereka miliki. Cressey juga mengungkapkan bahwa banyak

18

dari mereka yang melakukan kecurangan ini mengetahui dan

menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan

tindakan illegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran

bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar

terjadi. Elemen fraud triangle digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Fraud Triangle Theory oleh Cressey (1953)

Tekanan (pressure) memiliki berbagai arti, yaitu keadaan di

mana seseorang merasa ditekan/tertekan dan kondisi yang berat saat

seseorang menghadapi suatu kesulitan. Dari pengertian ini

menunjukkan bahwa pressure dapat menjadi motivasi bagi seseorang

dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Menurut Albrecht et al. I

(2011) dan Sihombing (2014) pressure dibagi menjadi tiga

kelompok, yaitu:

Pressure

Rationalization Opportunity

Gambar 2. 1

Fraud Triangle Theory

19

1. Tekanan keuangan (Financial Pressure)

2. Tekanan akan kebiasaan buruk (Vices Pressures)

3. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (Work-Related

Pressure)

Peluang (Opportunity) merupakan situasi atau kondisi yang

memungkinkan terjadinya kecurangan. peluang terjadi karena

lemahnya pengendalian intern, ketidakefektifan pengawasan dari

atasan, atau penyalahgunaan posisi/jabatan seseorang. Albrecht dan

Sihombing (2014) ada enam faktor peluang yang menyebabkan

terjadinya fraud, yaitu:

1. Kurangnya kontrol dalam pencegahan atau pendeteksian fraud

2. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja

3. Kegagalan dalam mendisiplinkan para pelaku fraud

4. Kurangnya pengawasan terhadap akses informasi

5. Ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi

fraud

6. Kurangnya jejak audit (audit trial)

Rasionalisasi (rationalization) adalah sikap melakukan

pembenaran terhadap perilaku menyimpang merupakan hal yang

wajar dilakukan, dengan adanya sikap pembenaran dari seseorang

yang tidak jujur ini akan mendukung seseorang tersebut bahwa tidak

adanya tindakan kecurangan yang dilakukan.

20

Albrecht dan Sihombing (2014) menjelaskan tentang rasionalisasi

yang sering terjadi saat seseorang melakukan fraud, yaitu:

1. Aset itu sebenarnya milik saya (perpetrator’s fraud)

2. Saya hanya menjamin dan akan membayarnya nanti

3. Tidak ada pihak yang dirugikan

4. Hal ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak

5. Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan

ini selesai

6. Saya rela mengorbankan repurtasi dan integritas saya asal hal itu

dapat meningkatkan standar hidup

b. Fraud Diamond Theory

Kemajuan bisnis sangat mempengaruhi perkembangan kajian

mengenai teori kecurangan ini. Wolfe dan Hermanson (2004)

melakukan pengembangan teori fraud melalui teori dari Cressey

(1953) yaitu fraud triangle theory yang memiliki tiga elemen,

kemudian dikembangkan menjadi empat elemen dengan menambah

elemen baru yaitu capability (kemampuan) yang dikenal dengan fraud

diamond theory. Teori tersebut digambarkan seperti gambar dibawah

ini:

21

Sumber: Fraud Diamond Theory oleh Wolfe dan Hermanson (2004)

Kemampuan (Capability)

Menurut Wolfe dan Hermanson (2004) yang mengatakan:

“When designing detection system, it is important to consider who

within the organization has the Capability to quash a red flag, or to

cause a potential inquiry by intern auditors to be redirected. A key to

mitigating Fraud is to focus particular attention on situations offering,

in addition to incentive and Rasionalization the combination of

Opportunity and Capability”

Pendapat ini menjelaskan bahwa kunci dalam mengatasi fraud

adalah fokus pada situasi yang terjadi dengan menggunakan pressure

dan rationalization serta kombinasi dari opportunity dan capability.

c. Crowe’s Fraud Pentagon Theory

Konsep Crowe’s Fraud Pentagon ini diperkenalkan oleh literatur

profesional pada Crowe Horwath (2012) pada sebuah paper yang

berjudul Playing Offense in a High Risk Environment yang

menyebutkan:

Pressure Opportunity

Capability Rationalization

Gambar 2. 2

Fraud Diamond Theory

22

“Cressey’s classic fraud triangle helps to explain many but not all

situations, these differences support the need too expand the fraud

triangle to a five-sides fraud Pentagon where an employee’s

competence or power to perform and arrogance”.

Teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Cressey (1953) telah

banyak membantu dalam menjelaskan kondisi terjadinya fraud,

namun teori ini belum mencakup semua kondisi yang dapat

digambarkan. Dengan adanya perbedaan ini mendukung kebutuhan

untuk melakukan pengembangan dan penyempurnaan dari teori fraud

yang ada menjadi lima elemen yang dikenal dengan crowe’s fraud

pentagon theory, kemampuan karyawan untuk berani dalam bersikap

yaitu arogansi. Konsep skema dari crowe’s fraud pentagon theory

menurut Crowe Howart (2012) digambarkan seperti berikut ini:

Sumber: Crowe’s Fraud Pentagon Theory menurut Crowe Howart

(2012)

Gambar 2. 3

Crowe's Fraud Pentagon Theory

23

Teori ini adalah untuk melanjutkan penyempurnaan teori dari

Crassey (1953) dan Wolfe dan Hermenson (2004). Dalam

pengembangan ini Crowe menambahkan satu elemen. Elemen tersebut

menggambarkan sifat dari pelaku kecurangan yang disebut arrogance

atau kesombongan. Elemen ini menambah elemen yang ada menjadi

lima elemen.

Arogansi (Arrogance)

Penambahan elemen arrogance (arogansi/kesombongan) atau

kurangnya kesadaran dari karyawan adalah faktor penentu kecurangan.

Kesombongan atau kurangnya hati nurani, sikap keunggulan dan hak

atau keserakahan yang dimiliki seseorang yang percaya bahwa

kebijakan perusahaan dan prosedur yang ada pada perusahaan tidak

berlaku bagi dirinya. Kompetensi dan kesombongan memainkan peran

utama dalam menentukan apakah karyawan memiliki hal yang

diperlukan dalam berbuat kecurangan. Elemen tekanan, kesempatan,

rasionalisasi, kompetensi dan kesombongan dapat memicu seorang

individu untuk melakukan kecurangan. Hal ini semakin memperbesar

peluang apabila seorang individu yang mahir melakukan kecurangan

memiliki akses untuk informasi perusahaan, memiliki pola pikir ke

depan sehingga dapat menutupi bukti untuk menghindari risiko dalam

kecurangan.

24

Para ahli mengatakan bahwa kesombongan atau kurangnya hati

nurani seseorang merupakan sikap unggulan dan hak keserakahan yang

dapat dipercaya seseorang bahwa pengendalian intern yang ada tidak

berlaku pada dirinya. Menurut Lano (2015) arogan adalah sikap angkuh

dan sombong yang ditunjukkan oleh seseorang yang merasa bahwa

dirinya yang paling hebat, pintar, berkuasa, dan paling berperan

dibanding dengan orang lain. Sikap arogan ini sering menyerang

seseorang yang sedang berada diposisi puncak karirnya.

2. Theory Reasoned Action

Theory Reasoned Action adalah teori yang diusulkan oleh Ajzen dan

Fisibein pada tahun 1980. Teori ini mulai dikembangkan pada tahun 1967,

selanjutnya teori ini terus di revisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan

Martin Fisibein. Mulai tahun 1980 teori ini digunakan untuk mempelajari

perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi yang lebih baik

lagi. Icek Ajzen adalah seorang profesor psikologi di University of

Massachusetts. Ia bersama Martin Fishbein telah menulis berbagai paper,

jurnal, artikel dan buku mengenai Theory of Reasoned Action dan Theory

of Planned Behaviour termasuk juga buku Understanding Attitude and

Predicting Social Behaviour yang terbit pada tahun 1980 dan telah banyak

dipakai dikalangan akademik.

25

Sedangkan Martin Fishbein adalah seorang profesor pada

Departement of Psychology and the Institute of Communication Research

pada University of Illinois di Urbana. Ia merupakan seorang konsultan

pada The International Atomic Energy Agency. The Federal Trade

Commission and Warner Communications, Inc. bersama dengan Ajzen

telah menulis beberapa buku termasuk buku Belief, Attitude Intention and

Behavior, An Introduction to Theory and Research pada tahun 1975. Ia

juga telah banyak menulis berbagai buku, teks dan artikel. Pada tahun

1970-an ia dan Ajzen mengembangkan Theory of Reasoned Action dan

Theory of Planned Behaviour.

Sumber: Fishbein dan Ajzen 1975

Theory of Reasoned Action mengasumsikan bahwa perilaku seseorang

ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan

suatu tindakan tertentu ataupun sebaliknya. Keinginan ini ditentukan oleh

dua faktor utama yaitu sikap dan norma subjektif. Ajzen dan Fishibein

(1980) dalam “Theory of Reasoned Action” menyatakan bahwa norma

subjektif merupakan determinan dari keinginan individu dalam melakukan

Beliefs and

Evaluation

Normative Beliefs

and Motivation to

copy

Attitude

toward

Behaviour

Subjective

Norm

Behaviour

Intention

Actual

Behaviour

Gambar 2. 4

Theory of Reasoned Action

26

suatu tindakan tertentu. Norma subjektif adalah suatu fungsi dari

keyakinan yang ada dalam diri individu dalam hal menyetujui atau tidak

menyetujui suatu perilaku yang ingin dilakukan. Hal ini didasari oleh suatu

keyakinan yang dinamakan dengan keyakinan normatif. Faktor lingkungan

keluarga merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi tindakan

perilaku seseorang. Individu cenderung melakukan sesuatu berdasarkan

persepsi orang lain terhadap suatu perilaku, bila perilaku tersebut dinilai

sebagai perilaku yang positif, maka seorang individu tidak ragu dalam

melakukan tindakan tersebut.

Teori ini dikembangkan untuk menguji hubungan antara sikap dan

perilaku. Konsep utamanya adalah “prinsip-prinsip kompatibilitas” dan

konsep “intensi perilaku”. Prinsip kompatibilitas digunakan untuk

memprediksi suatu perilaku tertentu diarahkan ke target tertentu dalam

konteks dan waktu tertentu, sikap khusus yang sesuai dengan waktu, target

dan konteks yang harus dinilai. Sedangkan keinginan dalam berperilaku

menunjukkan berapa banyak usaha yang dilakukan oleh individu dan

komitmen yang dilakukan. Keinginan untuk berperilaku ini ditentukan oleh

sikap dan norma yang subjektif (Fishbein dan Ajzen, 1975).

Sikap mengacu pada persepsi individu (baik yang menguntungkan

maupun sebaliknya) terhadap suatu perilaku tertentu. Norma subjektif

mengacu pada penilaian subjektif yang dilakukan oleh individu tentang

presensi lain dan Theory of Planned Behaviour dukungan untuk

berperilaku. Theory of Reasoned Action ini dikritik karena dianggap

27

mengabaikan pentingnya faktor-faktor sosial lain yang dalam kehidupan

nyata manusia menjadi penentu individu dalam melakukan tindakan

tertentu, seperti norma individu. Karena adanya kelemahan dalam teori ini

maka dilakukan pengembangan dengan menambahkan faktor lain yang

dapat mempengaruhi perilaku individu. Inilah yang disebut dengan Theory

of Planned Behaviour (Ajzen, 1991).

3. Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour (TPB) dan Theory of Reasoned Action

(TRA) adalah teori yang saling berhubungan. Theory of Planned

Behaviour merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action

yang dirumuskan pada tahun 1967 dalam upaya memberikan konsistensi

dalam studi hubungan antara perilaku dan sikap. Teori ini merupakan teori

perluasan dari Theory of Reasoned Action. Asumsi utama dalam teori ini

adalah rasional individu dalam mempertimbangkan tindakan masing-

masing individu sebagai implikasi dari tindakan yang dilakukan

(pengambilan keputusan). Rasionalitas pengambilan keputusan

mengibaratkan bahwa keputusan yang diambil seseorang dibuat di bawah

ketidakpastian (Basu 1996; Eppen et al. 1998). Pembuatan keputusan yang

diambil secara rasional diharapkan menjadi keputusan yang optimal karena

seseorang menyadari semua dampak dan konsekuensi yang akan

ditimbulkan.

28

Dalam teori ini dijelaskan bahwa niat seseorang dalam melakukan

tindakannya didasari oleh dua faktor utama, yaitu attitude toward to

behavior dan subjective norm (Fishbein dan Ajzen, 1975). Sedangkan

dalam Theory of Planned Behaviour sebagai pengembangan dari TRA

dikembangkan menjadi tiga faktor dengan penambahan satu faktor, yaitu

perceived behavioural control (Ajzen, 1991).

Sumber: Ajzen (1991)

Gambar 2. 5

Theory of Planned Behaviour

Theory of planned behavior digunakan untuk memprediksi apakah

seseorang akan melakukan suatu tindakan atau tidak melakukannya. Teori

ini menggunakan tiga faktor, yaitu sikap individu terhadap suatu perilaku,

norma subjektif dan perasaan individu mengenai kemampuan mengontrol

segala sesuatu yang ditimbulkan sebelum melakukan tindakan tersebut.

Teori ini juga dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Attitude toward Behaviour

Subjective Norm

Perceived Behavioural

Control

Intention Behavioural

29

Sumber : Ajzen, I. (1991). Organizational Behaviour and Human Decision

Processes, 50, p 179-211.

Keterangan:

1. Sikap (Attitude)

Ajzen (2005) mengemukakan bahwa sikap individu terhadap

perilaku tertentu ditentukan oleh keyakinan yang diperoleh atas

konsekuensi dari perilaku (behavior beliefs). Beliefs ini berkaitan

dengan penilaian yang subjektif dari seseorang terhadap lingkungan

sekitarnya. Seorang individu memerlukan pemahaman terhadap diri

sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dalam teori ini Ajzen menyatakan

bahwa belief dapat diimplikasikan dengan cara menghubungkan

suatu tindakan kita ketahui risiko ataupun manfaat yang mungkin

terjadi apabila kita melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Intention

Behavioural

Beliefs

Attitude

Toward the

Behaviour

Normative

Beliefs

Subjective

Norm

Control

Beliefs

Perceived

Behavioural

Control

Behaviour

Actual

Behaviour

Control

Gambar 2. 6

Theory of Planned Behaviour yang dikembangkan

30

Keyakinan ini yang dapat memperkuat sikap seorang individu

terhadap perilaku/tindakan yang akan dilakukan.

2. Norma subjektif (Subjective Norm)

Norma subjektif adalah bentuk perasaan seseorang atau dugaan

yang ada dalam diri seseorang yang berbentuk harapan yang

dilontarkan kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan orang

tersebut. Perasaan ini mengharapkan orang lain melakukan atau tidak

melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini fokus utama adalah

perasaan seseorang. Perasaan bersifat subjektif maka dimensi ini

disebut dengan norma subjektif (subjective norm). Sikap terhadap

perilaku memiliki hubungan yang erat yang bersifat sangat

menentukan perilaku seseorang. Norma subjektif juga dipengaruhi

oleh keyakinan, bedanya adalah apabila hubungan sikap terhadap

perilaku merupakan fungsi dari keyakinan terhadap perilaku yang

akan dilakukan seseorang (behavior belief) maka norma subjektif

adalah fungsi dari keyakinan yang dimiliki seseorang yang diperoleh

atas pandangan terhadap orang lain yang ada dalam hidupnya dan

berhubungan dengannya (normative belief).

3. Persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioural Control)

Persepsi kontrol perilaku atau bisa disebut juga dengan kontrol

perilaku adalah perasaan yang dimiliki seseorang mengenai mudah

atau sulitnya mewujudkan suatu tindakan tertentu (Ajzen, 2005).

Ajzen menjelaskan beberapa perilaku kontrol dengan cara

31

membedakannya menjadi locus of control atau pusat kendali yang

dikemukakan oleh Rotter’s. Pusat kendali ini berkaitan dengan

keyakinan seseorang yang relatif stabil apabila dihadapi dengan

berbagai situasi. Persepsi kontrol perilaku dapat berubah tergantung

dengan situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan seseorang.

Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu bahwa

keberhasilannya dalam melakukan sesuatu tergantung pada usaha

yang dilakukan seseorang itu sendiri (Rotter’s, 1996). Keyakinan ini

berkaitan dengan pencapaian atas usaha yang dilakukan, misalnya

keyakinan dapat menguasai keterampilan seseorang dalam bidang

tertentu, ini yang disebut dengan kontrol perilaku (perceived

behavioural control).

Konsep lain selain locus of control adalah self efficacy atau

efisiasi diri yang dikemukakan oleh Bandura (Ajzen, 2005). Efisiasi

diri adalah suatu keyakinan yang dimiliki individu untuk menguasai

keterampilan yang diinginkan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan

suatu pekerjaan tertentu. Konsep persepsi kontrol perilaku yang

dikemukakan oleh Ajzen ini banyak dipengaruhi oleh riset yang

dilakukan Bandura mengenai efisiasi diri. Individu yang mempunyai

persepsi kontrol yang tinggi akan terus melakukan usaha karena

adanya keyakinan yang dimiliki dan percaya bahwa kesulitan yang

akan dihadapinya akan dapat diatasi.

32

B. Tinjauan Literatur

1. Sistem Remunerasi

Remunerasi memiliki pengertian yaitu sesuatu yang diterima pegawai

sebagai bentuk imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya kepada

organisasi tempat di mana pegawai tersebut bekerja. Remunerasi memiliki

makna yang lebih luas daripada gaji, karena mencakup semua bentuk

imbalan, baik yang berbentuk uang maupun barang, diberikan secara

langsung maupun tidak langsung, dan bersifat rutin maupun tidak rutin.

Imbalan langsung tersebut terdiri dari gaji/upah, tunjangan jabatan,

tunjangan khusus, bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan

prestasi kerja dan kinerja organisasi, intensif sebagai penghargaan prestasi,

dan berbagai jenis bantuan yang diberikan secara rutin. Imbalan tidak

langsung yaitu berupa fasilitas, kesehatan, dana pensiun, gaji selama cuti,

santunan musibah dan sebagainya (Nugroho dkk, 2014).

Dessler berpendapat bahwa remunerasi atau kompensasi adalah setiap

bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada pegawai. Ada tiga

komponen remunerasi/kompensasi pegawai yaitu:

a. Direct financial payment seperti gaji, upah, insentif komisi dan

bonus.

b. Indirect financial payment seperti asuransi dan tamasya.

c. Non financial reward seperti promosi dan beasiswa.

33

Dalam usaha reformasi birokrasi yang digagas oleh pemerintah,

kebijakan remunerasi juga diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang meliputi

kegiatan:

a. Pembangunan Sistem Remunerasi yang didasarkan pada prestasi

kerja

b. Pembangunan Sistem Remunerasi yang didasarkan pada tingkat

kelayakan hidup, gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban

pekerjaan dan tanggung jawabnya serta harus mampu memacu

produktivitas

c. Penyempurnaan sistem pensiun

(Deputi MenPAN Bidang SDM Aparatur, 2009) Sistem penggajian bagi

PNS telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian, yang didalam pasal 7 disebutkan bahwa:

a. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak

sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya

b. Gaji yang diterima Pegawai Negeri harus mampu memacu

produktivitas dan menjamin kesejahteraan nya

c. Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksudkan

dalam ayat 1 ditetapkan dengan PP

Para PNS saat ini selain menerima gaji pokok seperti yang diatur dalam PP

No. 8 tahun 2009 juga mendapat tambahan berupa tunjangan jabatan.

Jabatan PNS secara umum terbagi dua yaitu jabatan struktural dan

34

fungsional. Setiap jabatan memiliki tunjangan yang berbeda. Tunjangan

jabatan struktural diatur dalam Perpres No. 26 tahun 2007 Tentang

Tunjangan Jabatan Struktural, sedangkan untuk jabatan fungsional diatur

oleh instansi Pembina jabatan fungsional seperti fungsional peneliti

pembinaan nya adalah LIPI, Widyaiswara pembina nya LAN.

Kelemahan yang dirasakan berkaitan dengan pemberian tunjangan ini

adalah jumlah tunjangan jabatan baik struktural maupun fungsional relatif

lebih besar dibandingkan dengan jumlah besaran gaji pokok yang diterima.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penghargaan yang diberikan terhadap

kinerja dan kompetensi pegawai masih kurang. Oleh karena itu tidak heran

bila melihat banyak PNS yang lebih berorientasi mengejar jabatan dari

pada menunjukkan prestasi kerja dan meningkatkan kompetensi. Hal inilah

salah satu yang menyebabkan terjadinya tindak kecurangan (fraud) untuk

mengejar jabatan walaupun dengan cara-cara yang tidak baik.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengendalian intern perlu diterapkan dalam suatu instansi, termasuk

instansi pemerintah, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir

penyelewengan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Menurut peraturan

pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif

35

dan efisien sehingga dapat mendeteksi serta meminimalisir terjadinya

tindakan yang dapat merugikan negara.

Menurut Mulyadi (2002:180) pengendalian intern memiliki tujuan

yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tiga

golongan tujuan (keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap

peraturan dan hukum yang berlaku, dan efektivitas serta efisiensi

operasional). Pengendalian intern yang efektif memiliki tujuan antara lain:

a. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi

b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran akuntansi

c. Mendorong efisiensi

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta

pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah wajib menerapkan

setiap unsur sistem pengendalian intern. Untuk memastikan bahwa sistem

pengendalian intern tersebut telah dirancang dan di implementasikan

dengan baik dan secara memadai diperbaharui untuk menyesuaikan

keadaan yang terus berubah. Secara khusus sesuai dengan pasal 43 PP No

60 tahun 2008, pimpinan instansi harus melakukan pemantauan antara lain

melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian intern nya masing-

masing untuk mengetahui kinerja dan efektivitas sistem pengendalian

intern dan cara meningkatkan nya. Pemantauan ini juga berguna untuk

mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan,

pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola (missmanagement).

36

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission (COSO) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60

tahun 2008. Sistem pengendalian intern terdiri dari lima unsur yang saling

terkait, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian (Control Environment)

Pimpinan dari instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus

menciptakan dapat memelihara lingkungan dalam keseluruhan

organisasi sehingga dapat menimbulkan perilaku yang positif serta

mendukung terhadap pengendalian intern yang sehat, melalui:

1) Penegagakkan integritas dan nilai etika

2) Komitmen terhadap kompetisi

3) Kepemimpinan yang kondusif

4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang

efektif

8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Penjelasan mengenai masing-masing dari sub unsur lingkungan

pengendalian ini, kemudian dijelaskan dalam PP No. 60 Tahun 2008

37

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11 dan 12.

b. Penaksiran risiko Manajemen (Management Risk)

Unsur selanjutnya dari SPIP adalah unsur penilaian risiko.

Penilaian risiko diawali dengan menetapkan maksud dan tujuan dari

instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat

instansi maupun tingkat kegiatan. Lalu selanjutnya instansi

pemerintah melakukan identifikasi risiko intern dan eksternal yang

dapat mempengaruhi keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai.

Kemudian menganalisis risiko yang mungkin akan terjadi serta

bagaimana dampak yang akan ditimbulkan mulai dari yang risiko

yang tinggi hingga risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan penilaian risiko tersebut, selanjutnya dilakukan

respon atas risiko yang terjadi dan melakukan pengendalian yang

tepat. Kegiatan pengendalian yang menjadi unsur ketiga dalam

pengendalian intern ini memiliki maksud untuk merespon risiko yang

dimiliki dan memastikan bahwa instansi dapat melakukan respon

yang tepat dan efektif.

c. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

Kegiatan pengendalian merupakan unsur ketiga dari SPIP

menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yang wajib diterapkan di instansi

pemerintah. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dilakukan

untuk mengatasi risiko yang terjadi serta penetapan dan pelaksanaan

38

kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan yang

dilakukan untuk mengatasi risiko telah dilakukan secara efektif.

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:

1) Reviu atas kinerja pemerintah yang bersangkutan

2) Pembinaan sumber daya manusia

3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

4) Pengendalian fisik atau aset

5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

6) Pemisahan fungsi

7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting

8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan

kejadian

9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan nya

10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan nya

11) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta

transaksi dan kejadian penting

d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Selanjutnya unsur SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu

informasi dan komunikasi. Informasi didefinisikan sebagai data yang

telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dari instansi

pemerintah itu sendiri. Sedangkan komunikasi adalah proses

39

penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau

lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan umpan balik. Sehubung dengan definisi yang telah

disebutkan, PP Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa dalam

menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, pimpinan

dari instansi pemerintah dan seluruh penyelenggara unsur SPIP harus

selalu dilaporkan dan dikomunikasikan.

Dalam unsur informasi dan komunikasi, terdapat hal-hal yang

perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Hal-hal tersebut yaitu:

1) Pimpinan instansi pemerintah sudah menggunakan bentuk dan

sarana komunikasi yang efektif, yang berupa buku pedoman

kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan

pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman, video, e-

mail, dan arahan yang disampaikan secara lisan.

2) Pimpinan telah melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan

yang positif saat berhubungan dengan pegawai di dalam

organisasi dan memperhatikan dukungan terhadap pengendalian

intern.

3) Pemantauan (Monitoring)

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelanggaraan sistem

pengendalian intern didalam instansi pemerintah, maka dilakukan

pengawasan intern dan pembinaan dalam penyelenggaraan SPIP.

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian

40

intern yang memiliki fungsi melakukan penilaian yang bersifat independen

atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari instansi pemerintah. Ruang lingkup

atas pelaksanaan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas,

kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan dam

telaahan sejawat. Pembinaan atas pelaksanaan SPIP meliputi penyusunan

pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan

pembimbingan dan konsultasi SPIP, seta peningkatan kompetensi auditor

aparat pengawasan intern pemerintah.

Unsur terakhir yang ada pada SPIP ini adalah pemantauan pengendalian

intern di mana PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan bahwa

pemantauan pengendalian intern ini sebagai proses penilaian atas mutu

kinerja dari sistem pengendalian intern dan proses yang dapat memberikan

keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi yang telah dilakukan lainnya

segera ditindaklanjuti. Pemantauan yang dapat dilakukan menurut PP

Nomor 60 Tahun 2008 dapat dilakukan dengan cara, pemantauan yang

berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil

audit dan reviu lainnya.

Unsur-unsur yang telah disebutkan ditas, bukanlah merupakan unsur-

unsur yang berdiri sendiri melainkan unsur-unsur diatas memiliki

keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini karena proses

pengendalian yang ada menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara terus-menerus oleh seluruh komponen yang ada dalam instansi baik

pimpinan maupun pegawai. Hal yang menjadi pondasi dari pengendalian

41

adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada didalam organisasi instansi

pemerintah yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam

mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai instansi. Keterkaitan antara

kelima unsur SPIP ini dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Sumber: http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/sekilas-spip.bpkp

Gambar 2. 7

Unsur-unsur SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008

Tercapainya pengendalian intern dalam suatu instansi pemerintah dapat

meminimalisir kerugian atau pemborosan pengelolaan sumber daya instansi

pemerintah. Pengendalian intern juga memberikan informasi tentang

bagaimana menilai kinerja instansi dan manajemen sebagai pedoman dalam

perencanaan selanjutnya. Dan dengan diterapkannya sistem pengendalian

intern yang baik akan mempersempit atau mengurangi peluang dan

kesempatan yang ada untuk melakukan tindak kecurangan (fraud).

42

3. Sikap Rasionalisasi

Menurut Donald Cressey (1953) dalam riset nya menyimpulkan bahwa

ada tiga kondisi yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak

kecurangan (fraud). Kondisi tersebut disebut dengan konsep fraud triangle

(segitiga kecurangan). Tiga kondisi tersebut terdiri dari tekanan (pressure),

kesempatan (opportunity) dan rasionalisasi (rationalization). Dari ketiga

kondisi diatas, satu kondisi yang paling susah diukur dan menjadi elemen

penting dalam terjadinya tindak kecurangan adalah rasionalisasi

(rationalization).

Sikap Rasionalisasi (rationalization) adalah sikap/karakter yang

memperbolehkan atau membenarkan seseorang untuk melakukan

kecurangan ataupun tindakan seseorang dalam mencari berbagai alasan

untuk merasionalkan tindakan mereka (Edi et al, 2018). Rasionalisasi

membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan kecurangan

menjadi ingin melakukan kecurangan. Rasionalisasi merupakan suatu

alasan yang kesannya membenarkan tindakan kecurangan dan merupakan

hal yang sewajarnya (Gamayuni, 2015).

Dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak kecurangan berkeyakinan

bahwa tindakan yang telah dilakukan bukanlah sebuah tindak kecurangan

(fraud) melainkan adalah sebuah tindakan yang merupakan hak pelaku yang

harus didapatkan. Keyakinan ini didasari oleh kinerja yang telah diberikan

kepada organisasi yang mengakibatkan tindakan yang dilakukan pelaku

43

adalah sesuatu yang benar dan bukan merupakan suatu kesalahan

(Zulkamain, 2013).

4. Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)

Secara harfiah fraud didefinisikan sebagai kecurangan, namun

pengertian ini dikembangkan lebih luas. Menurut Albrecht et.al dalam Tiro

(2014) dalam bukunya fraud examination, yaitu:

“Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which

human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get

an advantage over another by false representations”.

Dari pengertian kecurangan (fraud) diatas, kecurangan adalah istilah umum

yang mencakup banyak arti. Dalam kecurangan, kecerdikan yang dimiliki

manusia dapat menjadi alat yang dipilih untuk mendapatkan keuntungan

dengan representasi yang salah. Secara skematis, Association of Certified

Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan Occupational fraud dalam

bentuk fraud tree (Tuannakotta, 2007:96). Occupational tree ini

mempunyai tiga cabang utama, yaitu Fraudulent Statements, Asset

Misappropriation dan Corruption.

a. Fraudulent statements atau kecurangan pelaporan, sangat dikenal oleh

para auditor yang melakukan general audit. Fraud ini merupakan

bentuk salah saji baik itu overstatement atau understatement.

Fraudulent statement merupakan tindakan yang biasanya dilakukan

oleh pegawai atau eksekutif di suatu instansi atau instansi pemerintah

untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan

44

melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam

penyajian laporan keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

b. Asset misappropriation atau penyalahgunaan aset, atau pengambilan

aset secara illegal (Tuannakotta, 2007:100). Namun dalam istilah

hukum, mengambil aset secara illegal (tidak sah atau tidak sesuai

dengan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang

untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, disebut

menggelapkan, istilah pencurian dalam fraud tree disebut juga dengan

larceny.

c. Corruption atau korupsi, dalam ketentuan perundang-undangan di

Indonesia (Tuannakotta, 2007:96). Jenis fraud ini paling dideteksi

karena berhubungan dengan kerja sama yang dilakukan bersama pihak

lain seperti suap dan korupsi. Menempatkan pegawai pada posisi atau

lingkup tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing

pegawai sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab

dalam melaksanakan tugasnya.

Fraud disektor Pemerintahan

Kecurangan yang sering terjadi disektor pemerintahan adalah

kecurangan yang berbentuk korupsi. Korupsi sendiri yaitu perbuatan yang

dapat merugikan bagi kepentingan umum atau kepentingan publik maupun

masyarakat luas demi kepentingan pribadi seseorang. Tindakan korupsi

tidak hanya dikalangan pemerintahan saja, namun bisa juga terjadi pada

sektor swasta. Korupsi juga berarti suatu perbuatan kebusukan, keburukan,

45

kejahatan, perilaku ketidakjujuran, tidak bermoral, serta penyimpangan dari

kesucian (Karyono, 2013:22).

Pristiyanti (2012) menjelaskan bahwa jenis kecurangan yang dilakukan

disektor pemerintahan adalah korupsi. Korupsi berasal dari kata corruption

corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan

atau menyogok. Korupsi biasanya dilakukan oleh para pegawai publik,

politisi atau pegawai negeri yang tidak berlaku adil dan banyak yang tidak

mengerti hukum antara dirinya ataupun dengan orang-orang terdekatnya.

Dengan begitu dapat menyalahgunakan kekuasaan publik yang telah

dipercaya kepada seseorang yang mendapat wewenang.

Jadi korupsi merupakan tindakan yang merajalela diseluruh wilayah.

Dalam sektor pemerintahan sendiri korupsi sering terjadi dan telah terjadi

di mana-mana. Korupsi hampir melekat diseluruh pemerintahan, baik pusat

maupun daerah.

46

C. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini, berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang

berkaitan dengan topik yang sedang diteliti:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No. Judul Penulis (Tahun) Hasil Persamaan Perbedaan

1. Pengaruh Moralitas Individu,

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, dan Ketaatan

Aturan Akuntansi Terhadap

Kecenderungan Kecurangan

Akuntansi (Studi Empiris

pada SKPD Kab. Singingi)

Yully Novikasari

(2017)

Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa moralitas individu,

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dan ketaatan aturan

akuntansi mempengaruhi

kecenderungan kecurangan

akuntansi dilingkungan SKPD

Kab. Singingi.

Variabel Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah dan

variabel kecurangan

akuntansi serta

penggunaan metode

multiple linear

regression

Variabel Sistem

Remunerasi, Sikap

Rasionalisasi,

Responden dan Lokasi

Penelitian

2.

Pengaruh Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah dan Peran

Inspektorat Terhadap

Penyalahgunaan Aset

Michel Rendika

(2013)

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa variabel Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

dan Peran Inspektorat

berpengaruh signifikan dan

negatif terhadap variabel

Penyalahgunaan Aset

Variabel Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah dan

penggunaan metode

Multiple Linear

Regression

Variabel Sistem

Remunerasi, Sikap

Rasionalisasi,

Responden dan Lokasi

Penelitian

Bersambung pada halaman selanjutnya

47


3. An Empirical Study: The

Effect of Performance

Incentive, Intern Control

System, Organizational

Culture, on Fraud of

Indonesia Government

Officer

Dwi Asih

Surjandari dan

Irma

Martaningtyas

(2015)


bahwa Intensif Kinerja tidak

berpengaruh terhadap fraud,

Sistem Pengendalian Intern tidak

berpengaruh terhadap fraud

Variabel Sistem

Pengendalian Intern

Variabel Sistem

Remunerasi, Sikap

Rasionalisasi dan

metode pengambilan

sampel serta metode

pengolahan data

5. Determinan Terjadinya

Fraud di Institusi

Pemerintahan

Rangga Nur

Apriadi dan Dra.

Nurul Fachriyah,

MSA, Ak (2014)


bahwa kesesuaian kompensasi,

Efektivitas Pengendalian Intern

dan Budaya Organisasi

Berpengaruh Terhadap

Kecurangan pada Instansi

Pemerintah

Penggunaan variabel

fraud dan metode

Multiple Linear

Regression

Responden penelitian,

lokasi penelitian dan

variabel independen

dalam penelitian

6. Pengaruh Tunjangan Kinerja,

Sistem Pengendalian Intern,

Kultur Organisasi Terhadap

Fraud Pegawai Negeri Sipil

Irna

Martaningtyas

(2014)


bahwa tidak terdapat hubungan

antara sistem pengendalian

intern dengan fraud dan terdapat

hubungan negatif antara kultur

organisasi dengan fraud

Penggunaan variabel

Tunjangan Kinerja dan

variabel fraud


metode penelitian

variabel Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah, dan Sikap

Rasionalisasi


48


7. Pengaruh Tekanan,

Kesempatan dan

Rasionalisasi Terhadap

Tindakan Kecurangan

(Fraud) (Survei pada

Narapidana Tipikor di

Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Kota Pekanbaru)

Ami Zahra

(2017)


bahwa tekanan, kesempatan dan

rasionalisasi memiliki pengaruh

yang cukup signifikan terhadap

fraud. Tetapi secara parsial

hanya kesempatan dan

rasionalisasi saja yang

berpengaruh signifikan positif

terhadap kecurangan

Variabel Sikap

Rasionalisasi dan

variabel Fraud



variabel Sistem

Remunerasi dan

Sistem Pengendalian

Intern

8. The New Fraud Triangle

Model

Kassem, R. dan

Higson, A.W.

(2012)


bahwa triangle theory

berpengaruh terhadap tindakan

fraud

Penggunaan variabel

Niat Melakukan

Kecurangan dan

penggunaan fraud

triangle theory

Penggunaan variabel

Sistem Remunerasi,

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah dan

Sikap Rasionalisasi


49


9. Pengaruh Aspek Tekanan,

Penegakan Pendapatan,

Rasionalisasi dan Wewenang

Pegawai Terhadap Fraud

(Studi Empiris pada SKPD

Kabupaten Karangasem)

I Gusti Agung

Ngurah Rahma

Yudistira, Edy

Sujana dan Gede

Adi Yuniarta

(2017)


bahwa aspek tekanan

berpengaruh signifikan positif

dan signifikan terhadap fraud,

penegakan peraturan

berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap fraud,

rasionalisasi tidak berpengaruh

terhadap fraud dan wewenang

pegawai tidak berpengaruh

terhadap fraud.

Penggunaan variabel

Rasionalisasi, variabel

Fraud, dan metode

regresi linear berganda

Penggunaan variabel

Sistem Remunerasi,

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah,

responden dan lokasi

penelitian

10. Kebijakan Remunerasi

Berbasis Kinerja

Prof. Dr. H.

Budiman Rusli,

MS. (2010)

Hasil positif yang menunjukkan

Kebijakan Remunerasi

memerlukan sistem yang

terpadu. Kinerja, kompetensi

aparatur serta sikap pengabdian

dijadikan titik tolak dengan tetap

konsisten menegakkan prinsip

reward and punishment

Penggunaan variabel

Sistem Remunerasi

Penggunaan variabel

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah,

Sikap Rasionalisasi,

variabel fraud

responden penelitian,


metode penelitian


50


11. Pengaruh Tekanan,

Kesempatan, Rasionalisasi

dan Kemampuan Terhadap

Kecenderungan Aparatur

Sipil Negara dalam

Melakukan Kecurangan

Akuntansi (Studi Empiris

Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur)

Gerry Antonio

Hormati dan

David

Adechandra

Ashedica Pesudo

(2019)


bahwa tekanan secara financial,

kesempatan dan rasionalisasi

berpengaruh negatif terhadap

kecenderungan aparatur sipil

negara dalam melakukan

kecurangan akuntansi sedangkan

kemampuan berpengaruh positif

terhadap kecenderungan

kecurangan aparatur sipil negara

dalam melakukan kecurangan

akuntansi

Penggunaan variabel

Sikap Rasionalisasi,

variabel kecurangan

dan metode regresi

linear berganda

Penggunaan variabel

Sistem Remunerasi,

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah,

responden penelitian

dan lokasi penelitian

51

D. Pengembangan Hipotesis


(Fraud)

Berdasarkan rekomendasi dari World Bank (1997) tentang strategi

pemberantasan korupsi secara komprehensif salah satunya dengan

membangun birokrasi yang berdasarkan ketentuan hokum dengan struktur

penggajian yang menghargai kejujuran para pegawai negeri. Di Indonesia

sendiri menurut Rusli (2010) menyatakan bahwa dalam meningkatkan

kesejahteraan dan kinerja aparatur, pemerintah menerapkan kebijakan

remunerasi.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan terobosan terhadap

fenomena yang menunjukkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah

selama ini. Terlebih dengan marak nya kasus korupsi yang terjadi

dikalangan aparatur negara yang terjadi hampir disetiap institusi

pemerintah baik di pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah yang

telah membentuk citra aparatur negara menjadi kurang baik dimata

masyarakat.

Sayangnya kebijakan pemberian remunerasi yang telah dijalankan sat

ini kurang efektif dan belum menunjukkan hasil yang diinginkan, sebagai

contoh di lingkungan kementerian keuangan Republik Indonesia setelah

beberapa tahun kebijakan remunerasi dijalankan belum mendapat hasil

yang signifikan, bahkan tindakan korupsi semakin merajalela dan banyak

52

terjadi. Hal ini berarti bahwa ada sesuatu yang masih kurang dalam

pelaksanaan kebijakan Sistem Remunerasi ini.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herawati, dkk

(2017) dan Sujana, dkk (2017) menunjukkan bahwa kesesuaian

kompensasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap

financial fraud. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian

ini adalah sebagai berikut:

H1 = Terdapat pengaruh negatif antara Sistem Remunerasi dengan Niat


2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap

Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)

Novikasari (2017) mengatakan bahwa menurut PP No 60 tahun 2008

menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

seluruh komponen instansi baik pimpinan maupun pegawai untuk

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Selain itu perlunya pengawasan yang ketat dan dilakukan secara rutin

menjadi komponen penting untuk terciptanya sistem pengendalian intern

yang baik. Dengan adanya pengendalian intern yang baik diharapkan dapat

53

meminimalisir perilaku tidak etis seperti kecurangan dalam instansi atau

lembaga yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rendika (2013),

Wiliyanti dkk (2014) dan Eliza (2015) menunjukkan adanya pengaruh

yang signifikan dan negatif pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah terhadap kecenderungan fraud sebagai variabel terkait.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai

berikut:

H2 = Terdapat pengaruh negatif antara Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dengan Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)


(Fraud)

Nardisyah et, al (2019) rasionalisasi adalah suatu perilaku yang

mentolerir atau memaklumi individu dalam melakukan kecurangan.

Individu tersebut memiliki asumsi bahwa tindakan kecurangan yang

dilakukannya adalah tindakan yang biasa dan wajar. Rasionalisasi juga

didefinisikan sebagai bentuk sikap dan cara berpikir yang didasari dengan

berbagai pertimbangan moral individu pegawai untuk merasionalisasikan

perilaku kecurangan tersebut dengan menggunakan beragam alasan

sebagai bentuk pembenaran yang dilakukan atas perilakunya.

Pelaku yang melakukan tindak kecurangan ini berkeyakinan bahwa

tindakan yang dilakukan adalah bukan termasuk tindakan kecurangan

melainkan sebuah hak yang wajar untuk didapatkan pelaku. Keyakinan

54

yang dimiliki pelaku didasari atas kinerja yang telah dilakukannya selama

ini yang diberikan oleh organisasi kepada dirinya (Zulkarmain, 2013).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahra (2017)

menjelaskan bahwa Sikap Rasionalisasi memiliki pengaruh yang

disignifikan positif terhadap niat melakukan kecurangan. Berdasarkan

penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 = Terdapat pengaruh positif antara Sikap Rasionalisasi dengan Niat



Pemerintah (SPIP) Secara Simultan Terhadap Niat Melakukan

Kecurangan (Fraud)

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Sistem

Remunerasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki

pengaruh yang negatif terhadap niat melakukan kecurangan atau fraud. Hal

ini dikarenakan semakin baik Sistem Remunerasi dan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) yang dimiliki suatu instansi/lembaga/organisasi

maka semakin kecil kemungkinan pegawai maupun pimpinan untuk

melakukan kecurangan (fraud).

Sedangkan Sikap Rasionalisasi memiliki pengaruh yang positif

terhadap niat melakukan kecurangan atau fraud. Dikarenakan semakin

tinggi Sikap Rasionalisasi yang dimiliki individu maka kemungkinan

untuk melakukan kecurangan semakin besar.

55

Maka berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

H4 = Terdapat pengaruh simultan antara Sistem Remunerasi, Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Sikap Rasionalisasi

dengan Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)

56

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai

berikut:

Kerangka Pemikiran

Masih marak nya tindakan kecurangan (fraud)

yang terjadi di intansi pemerintah berupa,

penyalahgunaan aset (asset misappropriation),

pemalsuan laporan keuangan (fraudulent

statements) dan korupsi (corruption).

Terwujudnya sistem

pemerintahan yang baik (good

government) yang terbebas dari

tindak kecurangan (fraud).

GAP

Pengaruh Remunerasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan

Sikap Rasionalisasi terhadap Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)

Basis Teori: Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behaviour

Sistem Remunerasi (X1)

Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) (X2)

Sikap Rasionalisasi (X3)

Niat Melakukan

Kecurangan (Fraud) (Y)

Metode Analisis: Multiple Linear Regression

Hasil yang diharapkan

Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan dan Saran

57

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan Sikap Rasionalisasi sebagai variabel independen

terhadap Niat Melakukan Kecurangan (fraud) sebagai variabel dependen.

Untuk mendapatkan hasil yang signifikan, maka penelitian ini mengambil ruang

lingkup seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara).

B. Metode Penentuan Sampel

1. Populasi dan Sampel

Setelah menentukan adanya ruang lingkup penelitian, peneliti juga

menentukan populasi dan sampel untuk penelitian tersebut. Menurut Polit

dan Hungler (1999:37) populasi mencakup secara keseluruhan objek dan

subjek yang sesuai dengan spesifikasi yang akan diteliti. Maka populasi

mencakup seluruh aspek yang akan dijadikan sebagai penelitian.

Sedangkan, sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari populasi

yang memiliki ruang lingkup lebih luas. Sampel bertujuan untuk mewakili

populasi yang ada. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang

tergabung dalam ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia, dan untuk

sampel nya yaitu seluruh pegawai yang tergabung dalam ASN (Aparatur

Sipil Negara) yang hanya berada di pulau Jawa dan Sumatra.

58

2. Metode Pengambilan Sampel

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah convenience

sampling. Convenience sampling merupakan sampel yang berjenis non

probabilitas. Menurut Dornyei (2007) adalah suatu pemilihan metode

sampel yang dipilih berdasarkan keadaan yang ada saat itu, seperti

ketersediaan waktu tertentu, kedekatan geografis, akses yang mudah dan

kesediaan secara sukarela saat diperlukan untuk penelitian.

Metode ini juga sangat fleksibel karena responden dari penelitian

berada di sekitar penulis sehingga mudah dijangkau dalam membantu

penelitian penulis. Namun, selain kemudahan yang diberikan ada juga

kelemahan yang terdapat dalam metode pengambilan sampel ini yaitu

sampling ini cenderung bias dikarenakan kemudahan dalam mendapatkan

sampel sehingga keamanan data harus lebih diperhatikan (Mackey and

Gass, 2005).

Metode pengambilan sampel yang dilakukan saat ini memiliki tujuan

untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data dan untuk

mengantisipasi jika ada kemungkinan sulit dalam memperoleh data.

Pemilihan ASN (Aparatur Sipil Negara) digunakan agar mempermudah

kriteria untuk pengolahan data yang akan dilakukan oleh peneliti.

59

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data

langsung/data primer. Data ini diperoleh dengan dua cara, yaitu penelitian

pustaka (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Reaseacrh).

a. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian dengan menggunakan cara ini memperoleh data

melalui berbagai buku, jurnal, artikel, berita, skripsi, tesis, internet

dan bahan pustaka lainnya untuk memperoleh data yang

berhubungan dengan judul pada penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Reaseacrh)

Penelitian yang menggunakan cara ini adalah dengan terjun

langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data

diperoleh dari pihak pertama, dengan mengirimkan kuesioner baik

dikirim secara langsung maupun dengan melalui pihak perantara

atau pihak lain.

Data primer yang berisikan pertanyaan-pertanyaan ini

mencakup seluruh pertanyaan yang sesuai dengan indikator variabel

dari penelitian dan akan dijawab langsung oleh pihak yang

merupakan responden dalam penelitian. Subyek pada penelitian ini

adalah seluruh pegawai yang tergabung dalam ASN (Aparatur Sipil

Negara).

60

Pengumpulan data memiliki tujuan untuk mendapatkan

informasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan peneliti dalam

melakukan penelitian ini. Hasil yang diperoleh didapatkan melalui

skor yang sudah dibuat dan dikategorikan dalam variabel penelitian

yang akan diisi oleh profesi ASN sebagai responden dari penelitian

ini. Namun dikarenakan pandemic Covid-19 yang terjadi saat ini,

peneliti tidak dapat melakukan penelitian lapangan secara langsung.

C. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini akan menjelaskan definisi

terkait variabel yang ada dalam penelitian ini serta pengukuran apa saja yang

digunakan pada variabel penelitian

1. Sistem Remunerasi (X1)

Sistem Remunerasi adalah sistem balas jasa yang diberikan kepada

pegawai atas kinerja nya dan diwujudkan dalam bentuk uang (gaji, bonus,

komisi dan lain sebagainya). Dalam penelitian ini Sistem Remunerasi

diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Argarini

(2015) dan diukur dengan menggunakan skala likert dengan tujuh poin

dengan rentan nilai 1 sampai 7, dengan ukuran sebagai berikut: nilai (1)

Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Agak Tidak Setuju, (4) Netral,

(5) Agak Setuju, (6) Setuju, (7) Sangat Setuju.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X2)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai suatu

61

entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien sehingga dapat

mendeteksi serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan

negara. Dalam penelitian ini Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh

(Lestari, 2014) dalam menilai sistem pengendalian intern harus meliputi,

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,

informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Variabel

ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan tujuh poin dengan

rentan nilai 1 sampai 7, dengan ukuran sebagai berikut: nilai (1) Sangat

Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Agak Tidak Setuju, (4) Netral, (5) Agak

Setuju, (6) Setuju, (7) Sangat Setuju.

3. Sikap Rasionalisasi (X3)

Sikap Rasionalisasi adalah sikap/karakter yang memperbolehkan atau

membenarkan seseorang untuk melakukan kecurangan ataupun tindakan

seseorang dalam mencari berbagai alasan untuk merasionalkan tindakan

mereka. Dalam penelitian ini Sikap Rasionalisasi diukur dengan

menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Dellaportas (2012) dan

Irphani (2017) yang dikembangkan dari Chiu et, al (2003) dan diukur

dengan menggunakan skala likert dengan tujuh poin dengan rentan nilai 1

sampai 7, dengan ukuran sebagai berikut: nilai (1) Sangat Tidak Setuju, (2)

Tidak Setuju, (3) Agak Tidak Setuju, (4) Netral, (5) Agak Setuju, (6)

Setuju, (7) Sangat Setuju.

62

4. Niat Melakukan Kecurangan (Fraud) (Y)

Niat Melakukan Kecurangan (Fraud) adalah istilah umum yang

mencakup banyak arti. Dalam kecurangan, kecerdikan yang dimiliki

manusia dapat menjadi alat yang dipilih untuk mendapatkan keuntungan

dengan representasi. Dalam penelitian ini Niat Melakukan Kecurangan

(Fraud) diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh

Asrifah (2018) dengan instrument dan diukur dengan menggunakan skala

likert dengan tujuh poin dengan rentan nilai 1 sampai 7, dengan ukuran

sebagai berikut: nilai (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Agak

Tidak Setuju, (4) Netral, (5) Agak Setuju, (6) Setuju, (7) Sangat Setuju.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji

asumsi klasik, dan uji hipotesis.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Yakni memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,

sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali,

2018:19).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

63

kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson

Correlation yaitu dengan menghitung korelasi antara nilai yang

diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila pearson correlation

yang didapat memiliki nilai di bawah 0,05 berarti data yang diperoleh

ialah data yang valid (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,

2018:47). Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan dua cara,

yaitu:

1) Repeated Measure atau pengukuran ulang, disini seseorang

akan diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang

berbeda, kemudian akan dilihat hasilnya apakah jawabannya

tetap konsisten atau tidak.

2) One Shot atau pengukuran sekali saja, pengukuran nya hanya

dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban

pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan

menggunakan pengujian Cronbach Alpha (α). Suatu variabel

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach

Alpha>0.70 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2018:48).

64

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas,

uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Analisis grafik dalam penelitian ini menggunakan Normal Probability

Plot (P-P Plot). Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus

diagonal, yang apabila distribusi data residual normal, maka garis yang

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal

nya. (Ghozali, 2018:161).

Selain menggunakan analisis grafik, penelitian ini juga

menggunakan analisis statistik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Uji statistik

ini adalah pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi normalitas

melalui pengamatan residual. Pengujian ini memiliki kelebihan, yaitu

sederhana dan tidak menimbulkan persepsi diantara satu pengamat

dengan pengamat lain yang sering kali terjadi pada uji normalitas

dengan menggunakan grafik. Konsep kolmogorov-smirnov ini dengan

membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitas nya)

dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data

yang telah di transformasikan dalam bentuk Z-score dan di asumsikan

normal. Uji kolmogorov-smirnov ini merupakan uji beda antara yang

diuji normalitasnya dengan data normal baku.

65

Jika signifikansi data dibawah 0,05, maka terdapat perbedaan yang

signifikan, dan jika signifikansi diatas 0,05 maka tidak terjadi

perbedaan yang signifikan. Caranya, dengan menentukan terlebih

dahulu hipotesis pengujian nya yaitu:

H0: Data residual terdistribusi secara normal

Ha: Data residual tidak terdistribusi secara normal

Penerapan uji kolmogorov-smirnov ialah jika signifikansi di bawah

0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan

dengan data normal baku, yang artinya bahwa data tersebut tidak

normal dan H0 ditolak. Sedangkan jika signifikansi diatas 0,05 maka

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang diuji normal

karena tidak berbeda dengan normal baku dan H0 diterima (Ghozali,

2018).

b. Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

dependen. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan

Variance Inflation Faktor (VIF) (Ghozali, 2013:105). Uji

multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance ≥ 1.0 atau sama dengan

nilai Variance Inflantion faktor (VIF) ≤10.

66

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah

yang homokedastisitas, atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji

heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik plot antara

nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SPRESID).

Jika menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar

kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi

heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:139).

Selain menggunakan analisis grafik, peneliti juga menggunakan

analisis statistik yaitu dengan uji gletser. Uji ini mengusulkan untuk

meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika

nilai probabilitas signifikansi nya diatas tingkat kepercayaan 5% atau

0,05,maka model regresi tersebut tidak mengandung

heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

67

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis terbagi menjadi dua macam yaitu uji interaksi dan uji

regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan uji regresi linear

berganda, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

regresi linear berganda. Regresi berganda dapat didefinisikan sebagai

pengaruh antara lebih variabel independen (bebas) dan satu variabel

dependen (terikat) dan juga digunakan untuk membangun persamaan

dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan

(Kurniawan. 2011:36).

Dalam penelitian ini persamaan regresi yang digunakan ialah:

Y = α + β1X1 + β2 X2 + β3 X3 + e

Di mana:

Y : Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X1: Sistem Remunerasi

X2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

X3: Sikap Rasionalisasi

e : Error

68

Pengujian Hipotesis dilakukan melalui:

3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu.

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

dependen amat terbatas. Acuan yang menjadi ukuran seberapa

besar penjelasan R2 ialah sebagai berikut:

0,00 - 0,199: Sangat Rendah

0,20 - 0,399: Rendah

0,40 - 0,599: Sedang

0,60 - 0,799: Kuat

0,80 - 1,00: Sangat Kuat

Menurut Insukindro (1998) dalam Ghozali (2013), ia

menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu

dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik.

Alasannya bila suatu estimasi regresi linear menghasilkan

koefisien determinasi yang menghasilkan koefisien determinasi

yang tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori ekonomika yang

dipilih oleh peneliti, atau tidak lolos dari uji asumsi klasik,

Maka model tersebut bukanlah model penaksir yang baik dan

seharusnya tidak dipilih menjadi model empiris. Kelemahan dari

koefisien determinasi ialah bias terhadap jumlah variabel

69

independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan

satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat dan tidak

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat

mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai

Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel

independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2018:97)

4) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh

satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98).

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

a) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka H0

diterima atau Ha ditolak, yang artinya bahwa variabel

independen (bebas) tidak mempunyai pengaruh signifikan

secara individual terhadap variabel dependen (terikat).

b) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0

ditolak atau Ha diterima, yang artinya bahwa variabel

independen (bebas) mempunyai pengaruh signifikan

secara individual terhadap variabel dependen (terikat).

70

5) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah

semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam

model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap

variabel dependen/terikat diuji dengan tingkat signifikansi 0,05

(Ghozali, 2013:98). Menurut Santoso (2004:120) dasar

pengambilan keputusan ialah sebagai berikut:

a) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka H0

diterima atau Ha ditolak, yang artinya bahwa variabel

independen (bebas) tidak mempunyai pengaruh signifikan

secara bersama- sama terhadap variabel dependen

(terikat). Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka

H0 ditolak atau Ha diterima, yang artinya bahwa variabel

independen (bebas) mempunyai pengaruh signifikan

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat).

71

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)

di Indonesia. ASN yang menjadi responden kami terdiri dari beberapa

Lembaga, yaitu Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, Lembaga

Kemasyarakatan Dan Lembaga Pemerintahan. Dalam penelitian ini

jabatan yang ada pada ASN menjadi responden penelitian ini, baik jabatan

struktural maupun jabatan fungsional.

Dalam penelitian ini responden lebih banyak berasal dari pegawai

ASN dengan jabatan fungsional. Pengumpulan data dalam penelitian ini

dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara tidak langsung dengan

melalui email, dan pengiriman kuesioner dilakukan melalui google form.

Dalam hal ini peneliti tidak melakukan penyebaran kuesioner secara

langsung ke lembaga-lembaga terkait karena adanya pandemi COVID-19

dan di berlakukannya sistem kerja WFH (work from home).

Proses penyebaran kuesioner dilakukan dimulai dari tanggal 8 Juni

2020 sampai dengan 13 Juli 2020 dan berhasil memperoleh 110 buah.

Kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 2 buah atau 1,82% yang

dikarenakan adanya responden yang tidak sesuai dan tidak objektif dalam

menjawab pertanyaan yang diberikan.

72

Gambaran mengenai data sampel penelitian disajikan dalam tabel

dibawah ini.

No. Keterangan Jumlah Presentase

1 Jumlah kuesioner yang disebar 122 100%

2 Jumlah kuesioner yang tidak kembali 10 8,19%

3 Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 2 1,64%

4 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 110 90,16%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

2. Deskripsi Profil Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini diukur dengan

menggunakan skala nominal yang menunjukkan besarnya frekuensi

absolut dari persentase jenis kelamin, usia, jabatan, pendidikan terakhir

dan lama masa bekerja. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh

pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tersebar di Indonesia.

Kuesioner ini disebar dengan harapan responden dapat memberikan

jawaban yang objektif atas pertanyaan yang telah dibuat peneliti guna

menghasilkan penelitian yang baik.

Tabel 4. 1

Data Sampel Penelitian

73

Data mengenai karakteristik responden disajikan dalam tabel berikut:

a. Deskripsi responden berdasarkan Jenis Instansi

Pada tabel 4.2 akan akan menggambarkan deskripsi

responden berdasarkan jenis instansi.

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa profesi ASN

(Aparatur Sipil Negara) sebagai responden penelitian,

diketahui bahwa jenis instansi dari para pegawai ASN

didominasi oleh Lembaga Pemerintah dengan persentase

40,7% atau sekitar 44 orang, responden selanjutnya berasal dari

Lembaga Pendidikan dengan 38% atau sekitar 41 orang.

Selanjutnya responden berasal dari Lembaga

Kemasyarakatan yaitu sebesar 11,1% atau sekitar 12 orang, dan

sisanya diisi oleh responden yang berasal dari Lembaga

Tabel 4. 2

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Instansi

Jenis Instansi

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Lembaga Pendidikan 41 38,0 38,0 38,0

Lembaga

Kesehatan 11 10,2 10,2 48,1

Lembaga

Kemasyarakatan 12 11,1 11,1 59,3

Lembaga

Pemerintah 44 40,7 40,7 100,0

Total 108 100,0 100,0

74

Kesehatan yaitu sebesar 10,2% atau sekitar 11 orang. Penelitian

ini didominasi oleh ASN yang berasal dari Lembaga

Pemerintah dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa

kecurangan masih banyak terjadi dikalangan pemerintah. Oleh

karena itu, penelitian ini lebih di fokuskan untuk memilih

responden pada Lembaga Pemerintahan, agar sesuai dengan

hasil penelitian yang diinginkan.

b. Deskripsi responden berdasarkan Jabatan

Pada tabel 4.3 akan menggambarkan deskripsi responden

berdasarkan jabatan.


Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa responden yang

menjawab kuesioner atas pertanyaan-pertanyaan yang

disajikan penelitian adalah 25,0% atau dijawab oleh sekitar 27

orang ASN dengan jabatan struktural yang terdiri dari staf ahli

dan kepala bagian. Sedangkan 75,0% atau dijawab oleh sekitar

81 orang ASN yang memiliki jabatan fungsional, terdiri dari

TNI, POLRI, guru, dosen, auditor, apoteker, staf dan perawat.

Tabel 4. 3

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Jabatan Struktural

27 25,0 25,0 25,0

Jabatan Fungsional

81 75,0 75,0 100,0

Total 108 100,0 100,0

75

Responden dalam penelitian ini didominasi oleh ASN

dengan jabatan fungsional dikarenakan jabatan struktural diisi

oleh pejabat dan petinggi negara sehingga peneliti memiliki

sedikit kesulitan untuk mencapai responden ASN pada jabatan

struktural.

c. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

Pada tabel 4.4 akan menggambarkan deskripsi responden

berdasarkan jenis kelamin.


Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa sebanyak 68 orang

atau sekitar 63,0% responden berjenis kelamin perempuan dan

untuk responden laki-laki berjumlah 40 orang atau sekitar

37,0%, penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis

kelamin perempuan.

Tabel 4. 4

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Perempuan 68 63,0 63,0 63.0

Laki-Laki 40 37,0 37,0 100,0

Total 108 100,0 100,0

76

d. Deskripsi responden berdasarkan usia

Pada tabel 4.5 ini akan menjelaskan deskripsi responden

berdasarkan usia.


Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa sekitar 20 orang

atau 18,5% responden berusia 20-25 tahun, selanjutnya

responden yang menjawab dan memiliki usia 26-30 tahun

adalah 16 orang atau 14,8%, lalu untuk responden dengan usia

31-35 adalah 12 orang dengan persentase 11,1%. Selanjutnya

responden yang berusia 36-40 yaitu sekitar 24 orang atau

22,2%, usia 41-45 dengan 15 orang dengan persentase 13,9%.

Tabel 4. 5

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid

20-25 tahun 20 18,5 18,5 18,5

26-30 tahun 16 14,8 14,8 33,3

31-35 tahun 12 11,1 11,1 44,4

36-40 tahun 24 22,2 22,2 66,7

41-46 tahun 15 13,9 13,9 80,6

47-50 tahun 10 9,3 9,3 89,8

>50 tahun 11 10,2 10,2 100,0

Total 108 100,0 100,0

77

Selanjutnya usia 41-45 10 orang atau 9,3% dan

responden yang memiliki usia lebih dari 50 tahun sekitar 11

orang dengan persentase 10,2%. Penelitian ini didominasi oleh

responden dengan usia 36-40 tahun karena memiliki nilai dan

persentase 20,4% dengan responden sebanyak 24 orang.

e. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir


pendidikan terakhir.


Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa responden pada

penelitian ini yang memiliki jenjang pendidikan terakhir

diploma ada 13 orang atau sekitar 12,0%, lalu responden yang

memiliki pendidikan terakhir S1 berjumlah 65 orang atau

sekitar 60,2%. Selanjutnya untuk responden dengan pendidikan

terakhir S2 berjumlah 27 orang atau sekitar 25,0% dan sisanya

yang terakhir responden dengan tingkat pendidikan terakhir S3

adalah sebanyak 3 orang atau 2,8%.

Tabel 4. 6

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Diploma 13 12,0 12,0 12,0

S1 65 60,2 60,2 72,2

S2 27 25,0 25,0 97,2

S3 3 2,8 2,8 100,0

Total 108 100,0 100,0

78

Pada penelitian ini didominasi oleh responden yang

memiliki pendidikan terakhir tingkat S1 yang mencapai 60,2%.

Hal ini dikarenakan banyak responden pada penelitian ini yang

akan melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya yang lebih

tinggi.

f. Deskripsi responden berdasarkan lama masa kerja


lama masa kerja.


Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa lama masa kerja

dari responden pada penelitian ini mayoritas sudah bekerja

lebih dari 20 tahun, karena terdapat 38 atau 35,2% responden

dengan lama masa kerja ini. Untuk responden yang memiliki

masa kerja 11-15 tahun yaitu sekitar 29 orang atau 29,6%.

Selanjutnya untuk responden dengan masa kerja 6-10 tahun

terdapat 34 orang atau 31,5%. Dan sisanya responden dengan

lama masa kerja 0-5 tahun yaitu sekitar orang atau 6,5%.

Tabel 4. 7

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Masa Kerja

Lama Masa Kerja

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid 0-5 tahun 7 6,5 6,5 6,5

6-10 tahun 34 31,5 31,5 38,0

11-15 tahun 29 26,9 26,9 64,8

>20 tahun 38 35,2 35,2 100,0

Total 108 100,0 100,0

79

B. Analisis Data Penelitian

1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel dalam penelitian ini yang menguji tentang pengaruh Sistem

Remunerasi, sistem pengendalian intern (SPIP) dan Sikap Rasionalisasi

terhadap Niat Melakukan Kecurangan (fraud) yang diuji dengan

menggunakan statistik deskriptif, dan mendapatkan hasil seperti pada

tabel 4.8 sebagai berikut.


Pada tabel 4.8 menjelaskan bahwa variabel Sistem Remunerasi

jawaban terkecil (minimum) responden sebesar 45, jawaban terbesar

(maximum) responden sebesar 63 dengan rata-rata keseluruhan jawaban

responden yaitu 57,44 dan untuk standar deviasi sebesar 4,823. Variabel

sistem pengendalian intern (SPIP) memiliki jawaban terkecil (minimum)

sebesar 92, dan untuk jawaban terbesar nya (maximum) sebesar 119 dari

rata-rata jawaban 106,71 serta untuk standar deviasi dari variabel sistem

pengendalian intern (SPIP) ini sebesar 6,792.

Tabel 4. 8

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Min Max Mean Std. Deviation

Sstem Remunerasi 108 45 63 57,44 4,823

SPIP 108 92 119 106,71 6,792

Sikap Rasionalisasi 108 40 56 52,35 3,669

Niat Melakukan Kecurangan

108 79 105 97,45 5,867

Valid N

(listwise) 108

80

Variabel Sikap Rasionalisasi dijelaskan pada tabel diatas memiliki

jawaban terkecil sebesar 40, dan untuk jawaban terbesar (maximum)

adalah 56 dari rata-rata jawaban sebesar 52,35 dan 3,669 standar deviasi

nya.

Variabel Sikap Rasionalisasi memiliki nilai terkecil dari seluruh

variabel yang ada. Dan yang terakhir untuk variabel Niat Melakukan

Kecurangan (fraud) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 79 dan

nilai terbesar (maximum) sebesar 105, dengan rata-rata sebesar 97,45 dan

memiliki standar deviasi sebesar 5,867.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang telah dijelaskan diatas,

bahwa semakin besar nilai standar deviasi suatu data maka semakin besar

jarak setiap titik dengan nilai rata-rata (Ghozali, 2018). Maka dapat

diambil kesimpulan bahwa semakin kecil standar deviasi, maka data yang

dihasilkan semakin baik atau semakin bagus dikarenakan data tersebut

mendekati nilai rata-rata hitung nya.

Apabila nilai standar deviasi lebih besar daripada rata-rata (mean)

maka nilai rata-rata tersebut akan menjelaskan keberadaan data yang

buruk. Sedangkan jika nilai standar deviasi jauh lebih kecil dibandingkan

nilai mean, maka nilai rata-rata (mean) tersebut dapat dipergunakan untuk

mempresentasikan keseluruhan data dari penelitian ini.

81

2. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid/tidaknya

suatu indikator pertanyaan pada kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk menjelaskan

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam menentukan

valid atau tidaknya suatu kuesioner dapat dilakukan dengan

menggunakan Pearson Correlation, dan hasil dari uji signifikansi

koefisien korelasi tersebut memiliki nilai taraf signifikansi 0,05 yang

berarti item tersebut dianggap valid (Ghozali, 2018).

Pada tabel berikut akan menggambarkan nilai validitas dari

semua butir pertanyaan yang ada pada variabel Sistem Remunerasi

(SRM), Sistem Pengendalian Intern (SPIP), Sikap Rasionalisasi (SR)

dan Niat Melakukan Kecurangan (NMK) dengan 108 responden pada

penelitian ini.


Tabel 4. 9

Hasil Uji Validitas Sistem Remunerasi

No Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig. 2

(Tailed) Keterangan

SRM1 0,738** 0,000 Valid

SRM2 0,773** 0,000 Valid

SRM3 0,719** 0,000 Valid

SRM4 0,697** 0,000 Valid

SRM5 0,712** 0,000 Valid

SRM6 0,711** 0,000 Valid

SRM7 0,630** 0,000 Valid

SRM8 0,705** 0,000 Valid

SRM9 0,782** 0,000 Valid

82

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa indikator pada variabel

Sistem Remunerasi dinyatakan valid untuk semua pertanyaan, karena

memiliki kriteria nilai sig <0,05.


Pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa indikator variabel

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinyatakan valid untuk

semua pertanyaan, karena memiliki kriteria nilai sig <0,05.

Tabel 4. 10

Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig. 2

(Tailed) Keterangan

SPIP 1 0,642** 0,000 Valid

SPIP 2 0,618** 0,000 Valid

SPIP 3 0,701** 0,000 Valid

SPIP 4 0,692** 0,000 Valid

SPIP 5 0,650** 0,000 Valid

SPIP 6 0,617** 0,000 Valid

SPIP 7 0,668** 0,000 Valid

SPIP 8 0,678** 0,000 Valid

SPIP 9 0,689** 0,000 Valid

SPIP 10 0,607** 0,000 Valid

SPIP 11 0,656** 0,000 Valid

SPIP 12 0,609** 0,000 Valid

SPIP 13 0,622** 0,000 Valid

SPIP 14 0,676** 0,000 Valid

SPIP 15 0,646** 0,000 Valid

SPIP 16 0,693** 0,000 Valid

SPIP 17 0,597** 0,000 Valid

83


Pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa indikator pada

variabel Sikap Rasionalisasi dinyatakan valid untuk semua

pertanyaan, karena memiliki kriteria nilai sig <0,05

Sumber: Data primer diolah, 2020

No Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig. 2

(Tailed) Keterangan

SR1 0,645** 0,000 Valid

SR2 0,627** 0,000 Valid

SR3 0,630** 0,000 Valid

SR4 0,664** 0,000 Valid

SR5 0,680** 0,000 Valid

SR6 0,630** 0,000 Valid

SR7 0,682** 0,000 Valid

SR8 0,689** 0,000 Valid

Tabel 4. 11

Hasil Uji Validitas Sikap Rasionalisasi

Tabel 4. 12

Hasil Uji Validitas Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)

No Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig. 2

(Tailed) Keterangan

NMK1 0,484** 0,000 Valid

NMK2 0,580** 0,000 Valid

NMK 3 0,463** 0,000 Valid

NMK 4 0,493** 0,000 Valid

NMK 5 0,441** 0,000 Valid

NMK 6 0,529** 0,000 Valid NMK 7 0,527** 0,000 Valid

NMK 8 0,477** 0,000 Valid

NMK 9 0,456** 0,000 Valid

NMK 10 0,392** 0,000 Valid

NMK 11 0,487** 0,000 Valid

NMK 12 0,439** 0,000 Valid

NMK 13 0,398** 0,000 Valid

NMK 14 0,521** 0,000 Valid

NMK 15 0,452** 0,000 Valid

84

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa indikator pertanyaan pada

variabel Niat Melakukan Kecurangan (Fraud) dinyatakan valid untuk

semua pertanyaan, karena memiliki kriteria nilai sig <0,05.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur

apakah kuesioner reliabel atau tidak. Reliabilitas merupakan bentuk

kekonsistenan jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan.

Kuesioner dikatakan reliabel jika hasil uji reliabilitas dengan

menggunakan Cronbach Alpha (α) bernilai >0,70 (Ghozali, 2018).

Pada tabel 4.13 dibawah ini merupakan hasil dari uji reliabilitas

terhadap 4 variabel yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya

Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

Sikap Rasionalisasi, dan Niat Melakukan Kecurangan (Fraud).

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Tabel 4. 13

Hasil Uji Reliabilitas

No Variabel Cronbach's Alpha Keterangan

1 Sistem Remunerasi 0,876 Reliabel

2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

0,910 Reliabel

3 Sikap Rasionalisasi 0,793 Reliabel

4 Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)

0,750 Reliabel

85

Tabel 4.13 diatas menjelaskan bahwa hasil dari uji reliabilitas

dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha atas variabel Sistem Remunerasi

bernilai 0,876, variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) 0,910, variabel Sikap Rasionalisasi sebesar 0,793, dan

variabel Niat Melakukan Kecurangan (Fraud) sebesar 0,750.

Dari hasil uji reliabilitas terhadap 4 variabel tersebut

menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini

reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha >0,70. Hasil ini

menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dari masing-masing variabel

pada penelitian ini yang diberikan kepada responden memiliki hasil

yang konsisten, hal ini berarti jika responden diberikan pertanyaan

yang sama maka akan memperoleh jawaban yang sama pula.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah pengujian yang dilakukan untuk

menentukan apakah model yang digunakan dari regresi tersebut

memiliki daya korelasi antar variabel independen. Model regresi

yang baik adalah model yang tidak memiliki korelasi antara variabel

independen nya.

86

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas dalam

suatu model regresi biasanya dilihat dari nilai tolerance dan

lawannya, yaitu variance inflation faktor (VIF). Kedua ukuran ini

dapat menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh

variabel independen lainnya.

Nilai tolerance itu sendiri digunakan untuk mengukur

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan

oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah

sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/Tolerance). Nilai

umum yang biasa digunakan untuk menunjukkan adanya

multikolonieritas yaitu jika nilai Tolerance >0,10 atau sama dengan

nilai VIF <10 (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 14

Hasil Uji Multikolonieritas


Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

SRM 0,922 1,085

SPIP 0,990 1,011

SR 0,917 1,090

a. Dependent Variabel: NMK

87

Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa nilai

tolerance dari masing-masing variabel memiliki nilai lebih dari 0,10

dan begitu juga dengan nilai VIF kurang dari 10. Tabel tersebut

menjelaskan bahwa nilai tolerance atas variabel Sistem Remunerasi

sebesar 0,922, sistem pengendalian intern (SPIP) sebesar 0,990, dan

sistem rasionalisasi sebesar 0,917 dengan nilai VIF atas masing-

masing variabel berturut-turut menunjukkan nilai sebesar 1,085,

1,011, dan 1,090.

Dari penjelasan hasil pengujian multikolonieritas diatas dapat

diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini tidak memiliki

masalah dalam multikolonieritas yang berarti bahwa data dalam

penelitian ini tidak terdapat korelasi di antara variabel independen

nya yang berarti data dalam penelitian ini merupakan data yang baik

dan layak untuk digunakan.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang

normal. Secara sederhana uji normalitas ini digunakan untuk menguji

apakah data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara

normal (Ghozali, 2018).

88

Tabel 4. 15

Hasil Uji Normalitas


Berdasarkan tabel 4.15, diketahui bahwa nilai uji signifikansi

data sebesar 0,200 yang menunjukkan bahwa angka tersebut lebih

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada

penelitian ini terdistribusi secara normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 108

Normal

Parametersa,b

Mean ,0000000

Std. Deviation 3,67275471

Most Extreme

Differences

Absolute ,068

Positive ,068

Negatif -,056

Test Statistic ,068

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

Monte Carlo

Sig. (2-tailed)

Sig. ,669e

99% Confidence

Interval

Lower

Bound

,656

Upper

Bound

,681

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

89

Gambar 4. 2

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Berdasarkan Gambar 4.1 hasil uji normalitas menggunakan grafik

histogram menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola

distribusi menunjukkan kurva lonceng yang artinya distribusi

menyebar secara normal tak berhingga pada kedua arah positif dan

negatifnya (Ghozali, 2018).

Gambar 4. 1

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram

90

Pada gambar 4.2 uji normalitas menggunakan grafik p-plot

diatas telah menggambarkan bahwa data dalam penelitian ini sudah

terdistribusi dengan normal. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa kurva

tersebut memperlihatkan penyebaran data yang normal karena titik-

titik yang terdapat pada gambar tersebut mendekati garis sumbu nya

(Ghozali, 2018).

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada

ketidaksamaan varian residual dalam suatu pengamatan.

Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -1.198 5.527 -.217 .829

SRM .005 .041 .013 .126 .900

SPIP .049 .028 .169 1.738 .085

SR -.028 .063 -.045 -.449 .654

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh bahwa nilai signifikansi pada

ketiga variabel independen lebih dari 0,05 yaitu masing-masing

0,900; 0,085; 0,654. Artinya model regresi tidak mengandung gejala

91

heteroskedastisitas atau memiliki varians yang homogen.

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar

secara acak dan merata, yaitu terdapat diatas maupun dibawah angka

0 pada sumbu Y. Kesimpulan pada model regresi dalam penelitian

ini tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi ini layak

untuk digunakan.

Gambar 4. 3

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

92

4. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menguji kebenaran dari

hipotesis yang menyatakan bahwa Sistem Remunerasi, Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sikap Rasionalisasi memiliki

pengaruh terhadap Niat Melakukan Kecurangan (fraud). Hasil uji

hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang berguna

mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen secara

parsial.

a. Hasil Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted-R Square)

Pengujian ini dilakukan guna mengukur seberapa jauh

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependen. Pada tabel 4.17 akan disajikan hasil uji koefisien

determinasi (Adjusted-R Square) pada penelitian ini.

Tabel 4. 17

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted-R Square)


Tabel 4.17 diatas menjelaskan bahwa variabel Niat

Melakukan Kecurangan (Fraud) dapat dijelaskan oleh variabel

lainnya didalam penelitian ini, yaitu variabel Sistem

Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,744a ,554 ,541 3,72535

a. Predictors: (Constant), TSR, TSPIP, TSRM

93

Sistem Rasionalisasi sebesar 0,554 atau sekitar 55,4%

sedangkan sisanya sebesar 44,6% dijelaskan oleh faktor-faktor

lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti sikap dan

perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku, locus of control dan

spiritual quotient.

1) Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan guna menguji apakah model yang

digunakan pada penelitian ini sudah signifikan. Apabila nilai

signifikansi <0,05, maka model pada penelitian ini dapat

dinyatakan signifikan. Tabel 4.18 ini menyajikan hasil uji

statistik F pada penelitian ini.

Tabel 4. 18

Hasil Uji Statistik F


Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan hasil F hitung

sebesar 43,080 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai

probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini dapat

digunakan untuk memprediksi NMK (Niat Melakukan

ANOVAa

Model Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

1 Regression 1793.626 3 597.875 43,080 ,000b

Residual 1443.337 104 13.878

Total 3236.963 107


b. Predictors: (Constant), SR, SPIP, SRM

94

Kecurangan) atau dapat dikatakan bahwa variabel Sistem

Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan

Sikap Rasionalisasi secara simultan berpengaruh terhadap Niat

Melakukan Kecurangan (Fraud).

2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen/penjelas yang

secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Apabila nilai signifikansi <0,05 maka dapat dikatakan bahwa

variabel independen secara individual berpengaruh terhadap

variabel dependen nya (Ghozali, 2019). Berikut uji statistik t

yang disajikan pada tabel 4.16.

Tabel 4. 19

Hasil Uji Statistik t


Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

Beta

T

Sig.

B Std. Error

1 (Constant) 73,159 8,822 8,293 ,000

SRM -,221 ,066 -,228 -3,349 ,001

SPIP -,101 ,045 -,148 -2,249 ,027

SR ,904 ,100 ,617 9,021 ,000


95

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat diperoleh persamaan

regresi sebagai berikut:

Y = 73,159 - 0,221X1 - 0,101X2 + 0,904X3

Keterangan:

Y = Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)

X1 = Sistem Remunerasi

X2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

X3 = Sistem Rasionalisasi

E = Error Term (tingkat kesalahan penduga dalam penelitian)

5. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh Sistem Remunerasi Terhadap Niat Melakukan

Kecurangan (Fraud)

Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa

variabel Sistem Remunerasi memiliki tingkat signifikansi sebesar

0,001. Selain itu hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai beta

sebesar -0,221, hal ini menunjukkan arah pengaruh adalah negatif

yaitu semakin tinggi atau semakin baik Sistem Remunerasi yang

dimiliki instansi maka semakin menurunkan niat melakukan

kecurangan (fraud) seseorang.

Hal ini yang berarti bahwa penelitian ini mendukung hipotesis

yang pertama (H1), karena tingkat signifikansi yang dihasilkan

<0,05 dan nilai beta menunjukkan arah yang negatif.

96

b. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Terhadap Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)


variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki

tingkat signifikansi sebesar 0,027. Selain itu hasil pengujian

menunjukkan bahwa nilai beta sebesar -0,101. Hal ini menunjukkan

arah pengaruh adalah negatif yaitu semakin tinggi atau semakin baik

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dimiliki instansi

maka semakin menurunkan niat melakukan kecurangan (fraud)

seseorang. Hal ini yang berarti bahwa penelitian ini mendukung

hipotesis yang kedua (H2), karena tingkat signifikansi yang

dihasilkan <0,05 dan nilai beta menunjukkan arah yang negatif.

c. Pengaruh Sikap Rasionalisasi Terhadap Terhadap Niat



variabel Sikap Rasionalisasi memiliki tingkat signifikansi sebesar

0,000. Selain itu hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai beta

sebesar 0,904. Hal ini menunjukkan arah pengaruh adalah positif

yaitu semakin tinggi Sikap Rasionalisasi yang dimiliki seseorang

maka semakin tinggi juga niat melakukan kecurangan (fraud)

seseorang. Hal ini yang berarti bahwa penelitian ini mendukung

hipotesis yang ketiga (H3), karena tingkat signifikansi yang

97

dihasilkan <0,05 dan nilai beta menunjukkan arah yang positif.

d. Pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), Sikap Rasionalisasi Terhadap Niat Melakukan

Kecurangan (Fraud)


variabel Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) dan Sikap Rasionalisasi secara simultan memiliki tingkat

signifikansi sebesar 0,000. Hal ini yang berarti bahwa penelitian ini

mendukung hipotesis keempat (H4). Karena tingkat signifikansi

yang dihasilkan <0,05.

C. Pembahasan


(Fraud)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Sistem

Remunerasi terhadap Niat Melakukan Kecurangan (fraud). Uji regresi

menunjukkan bahwa Sistem Remunerasi memiliki tingkat signifikansi

sebesar 0,001 yang berarti bahwa nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan

memiliki nilai beta sebesar -0,221. Hal ini menunjukkan ke arah yang

negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung

hipotesis pertama (H1).

Remunerasi memiliki makna sebagai pembayaran atas apa yang

sudah dikerjakan oleh seorang pegawai atau sebagai bentuk balas jasa

atas pelaksanaan tugas seorang pegawai. Sulsitiyo yang dikutip

98

Noorsyamsa menjelaskan bahwa remunerasi, kompensasi, gaji dan upah

termasuk intensif yang seringkali digunakan secara bergantian dan

dianggap memiliki makna yang sama yaitu sebagai balas jasa. Dalam

Paul Mackay (1997) juga menekankan bahwa remunerasi merupakan

balas jasa yang diberikan kepada pegawai atas kinerja yang telah

dilakukan dan diwujudkan dalam bentuk gaji, bonus, komisi, dan

sebagainya.

Penelitian ini sejalan dengan rekomendasi yang dilakukan oleh

Word Bank (1997) mengenai strategi untuk pemberantasan korupsi

secara komprehensif salah satunya adalah dengan struktur penggajian

dan juga metode yang diterapkan di Swedia dengan memberikan

tunjangan kinerja yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat

korupsi yang banyak terjadi. Selanjutnya hasil penelitian ini juga

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Calvin (2017) yang meneliti

tentang The Impact of Remuneration on Employes’ Performance (A

Study of Abdul Gusau Polytechnic, Talata-Mafara and State Collage of

Education Maru, Zamfara State) yang menyatakan bahwa remunerasi

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Martaningtyas (2014) karena dalam penelitian ini

hipotesis ditolak. Sistem Remunerasi memiliki pengaruh yang positif

terhadap fraud. Dalam hal ini menyatakan bahwa penyebab hipotesis

ditolak adalah karena adanya penghapusan lebih dari separuh indikator

99

yang ada.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Niat



Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Niat Melakukan

Kecurangan (fraud). Uji regresi menunjukkan bahwa Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki tingkat signifikansi


memiliki nilai beta sebesar -0,101. Dalam hal ini menunjukkan arah yang

negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung

hipotesis kedua (H2).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) digunakan guna

mewujudkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan yang memadai

bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan

rencana dan dapat mencapai tujuan (Wilyanti dkk, 2014). Seperti yang

disebutkan dalam PP No.60 tahun 2008 tentang SPIP dan COSO

Framework yang menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh komponen instansi baik

pimpinan maupun pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai

atas tercapainya tujuan dari organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

100

Dengan adanya pengendalian intern yang efektif dan semakin baik

dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi atau menghapuskan

kemungkinan terjadinya tindak kecurangan dikalangan pemerintah.

Dengan adanya penerapan SPIP yang baik diharapkan celah untuk

terjadinya kecurangan tertutup karena pada setiap kegiatan yang

dilakukan telah terbentuk lingkungan pengawasan yang terkendali dengan

baik. Maka dalam hal ini semakin mengacu pada Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) akan memperkecil adanya tindak kecurangan

yang dilakukan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rendika

(2013), Wiliyanti dkk (2014) dan Eliza (2015) bahwa Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh secara negatif terhadap

intensi melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun

penelitian ini tidak mendukung penelitian (Martaningtyas, 2017) yang

mengatakan bahwa salah satu strategi pemberantasan korupsi adalah

dengan meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian intern.

Hal ini dibuktikan dengan data responden penelitiannya yaitu 38%

responden menyatakan bahwa kecurangan dilakukan karena adanya

kesempatan contohnya adalah ketika yang bersangkutan menduduki

jabatan tertentu membuat orang tersebut memiliki peluang yang lebih

besar untuk melakukan kecurangan dan sebesar 42% menyatakan bahwa

101

pelaksanaan sistem pengendalian intern belum sesuai dengan PP No. 60

tahun 2008. Berdasarkan analisa tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa

sistem pengawasan dan pengendalian intern seperti Aparat Pengawas

Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman belum bekerja secara

efektif yang membuat peluang yang besar akan terjadinya tindak

kecurangan. sehingga keberadaan sistem pengawasan dan pengendalian

intern disini tidak membawa pengaruh terhadap Niat Melakukan

Kecurangan (fraud).


(Fraud)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Sikap

Rasionalisasi terhadap Niat Melakukan Kecurangan (fraud). Uji regresi

menunjukkan bahwa Sikap Rasionalisasi memiliki tingkat signifikansi


memiliki nilai beta sebesar 0,904. Hal ini menunjukkan ke arah yang

positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung

hipotesis ketiga(H3).

Sikap Rasionalisasi diartikan sebagai bentuk pembenaran diri

terhadap apa yang telah dilakukan pelaku yang melakukan kecurangan

dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan tidak menyimpang.

Setiap individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas menyadari

bahwa perilaku kecurangan adalah perilaku yang ilegal sehingga mereka

102

akan menghindari perbuatan tersebut. Selain itu, bagi individu yang

memiliki tingkat spiritual tinggi artinya taat pada keyakinan akan dapat

menjauhi setiap perbuatan menyimpang dan perbuatan yang tidak sesuai

dengan ajaran dari keyakinannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Nakashima (2017). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa rationalization

memiliki pengaruh terhadap tindakan fraud. Dan juga penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2015) bahwa

rasionalisasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan. Pengaruh

positif tersebut menunjukkan bahwa semakin besar rasionalisasi yang

dilakukan oleh seseorang maka semakin besar juga jumlah kecurangan

yang terjadi. Mengapa demikian, alasan utamanya adalah seseorang

berangga pan bahwa keuntungan yg didapatkan lebih besar dari risiko

terdeteksi.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Susandra dan Hartina (2017) karena dalam penelitian ini Sikap

Rasionalisasi tidak mempengaruhi tindak kecurangan. Dalam penelitian

ini menyebutkan bahwa, ketika individu mengedepankan integritas dan

moralitas nya dalam bersikap di suatu instansi, maka setiap tindakan yang

dilakukan adalah bagian dari perilaku etis dan tidak menyimpang. Hal

inilah yang menyebabkan seseorang enggan untuk melakukan kecurangan

dengan mengedepankan Sikap Rasionalisasi (pembenaran diri) sehingga

rasionalisasi tidak dapat memicu terjadinya tindak kecurangan.

103

4. Pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan Sikap Rasionalisasi Secara Simultan Terhadap

Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)


Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sikap

Rasionalisasi terhadap Niat Melakukan Kecurangan (fraud). Uji regresi

menunjukkan bahwa Sistem Remunerasi memiliki tingkat signifikansi

sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama

(H4).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zainal,

2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif kesesuaian

kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ia

menyatakan bahwa secara umum alasan yang digunakan para pelaku

tindak kecurangan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan

adanya pemberian jumlah kompensasi yang tinggi dan sesuai dengan

kebutuhan pokok karyawan maka karyawan dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya yang semakin hari semakin mahal.

Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh (Nisak, 2013) tentang sistem pengendalian intern dalam pencegahan

fraud pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Banglan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komponen sistem pengendalian

intern menurut COSO yang terdiri dari, lingkungan pengendalian,

104

penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan

pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan fraud baik secara simultan

maupun parsial.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Dellpotras, 2012), yang menyebutkan bahwa sebuah kejahatan yang

dilakukan oleh ras putih adalah kurangnya perasaan atau adanya bentuk

ketidakpedulian yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan yang

berasal dasri serangkaian alasan atau bentuk rasionalisasi untuk

membebaskan diri dari perasaan bersalah yang timbul dari perilaku

menyimpang. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Binde, 2016), (Murdock, 2008), (Greenlee dkk, 2006)

yang membuktikan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap tindakan

fraud.

105

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat

mengenai pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan Sikap Rasionalisasi terhadap Niat Melakukan

Kecurangan (fraud). Responden pada penelitian ini berjumlah sebanyak 108

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan pola

data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan

menggunakan aplikasi SPSS versi 25, maka dapat dihasilkan sebuah

kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Remunerasi yang diterapkan pada suatu instansi terutama untuk

instansi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap niat untuk

melakukan kecurangan (fraud). Artinya semakin baik Sistem

Remunerasi yang ada pada instansi maka semakin kecil kemungkinan

pegawai dalam instansi tersebut untuk melakukan tindak kecurangan

(fraud). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan

oleh (Paul Mackay, 1997), (World Bank, 1997) dan (Calvin, 2017).

Namun dalam hasil pada penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian

yang dilakukan oleh (Martaningtyas, 2014).

106

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdapat dalam

suatu instansi pemerintah berpengaruh secara negatif terhadap niat

untuk melakukan kecurangan (fraud). Artinya semakin baik Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan dalam instansi

maka semakin kecil kemungkinan pegawai instansi untuk melakukan

tindak kecurangan (fraud) Hasil penelitian ini mendukung penelitian

yang telah dilakukan oleh (Rendika, 2013), (Wiliyanti dkk, 2014) dan

(Eliza, 2015). Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang

dilakukan oleh (Martaningtyas, 2017).

3. Sikap Rasionalisasi yang terdapat dalam diri seseorang dan khususnya

pada pegawai yang tergabung dalam Aparatur Sipil Negara (ASN)

berpengaruh secara positif terhadap Niat Melakukan Kecurangan

(fraud) seseorang. Artinya apabila Sikap Rasionalisasi yang dimiliki

seseorang semakin tinggi maka kemungkinan dalam melakukan tindak

kecurangan semakin besar. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Nakhasima, 2017) dan (Pamungkas,

2017). Namun hasil pada penelitian ini tidak mendukung penelitian dari

(Susandra dan Hartina, 2017).

4. Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan

Sikap Rasionalisasi yang terdapat dalam instansi dan juga dalam diri

pegawai khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) berpengaruh secara

simultan terhadap Niat Melakukan Kecurangan (fraud). Hasil penelitian

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Zainal, 2013), (Nisak,

107

2013), (Dellaportas, 2012), (Binde, 2016), (Murdock, 2008) dan

(Greenlee, dkk, 2006).

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka implikasi dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Sistem Remunerasi yang ada dalam instansi khususnya instansi

pemerintah dapat mempengaruhi niat untuk melakukan kecurangan

(fraud). Hal tersebut dikarenakan bahwa seseorang cenderung

melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk

dengan melakukan hal-hal yang menyimpang. Dengan adanya Sistem

Remunerasi yang diterapkan dengan baik pada suatu instansi yang

sesuai dengan kinerja pegawai, diharapkan hal ini dapat mencegah

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menyebabkan seseorang

enggan untuk melakukan tindak kecurangan (fraud). Hasil penelitian ini

dapat menjadi bahan evaluasi dilingkungan instansi pemerintah dan

kepada pegawai yang tergabung dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) di

Indonesia untuk lebih mengetahui betapa pentingnya Sistem

Remunerasi yang baik untuk diterapkan pada suatu instansi pemerintah

sehingga dapat mengurangi risiko pegawainya untuk melakukan tindak

kecurangan (fraud) tersebut.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ada dalam instansi

harus dapat dilaksanakan dengan baik dan semaksimal mungkin. Hal ini

guna meningkatkan efektivitas dan efisien atas semua kegiatan yang ada

108

didalam intansi. Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) yang efektif dan efisien dapat mempermudah instansi dalam

mencapai suatu tujuan. Hal ini berkaitan juga dengan tindakan para

pegawainya, bila Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

dilaksanakan dengan baik dapat memperkecil celah pegawai yang ingin

melakukan suatu tindak kecurangan. hasil dalam penelitian ini dapat

menjadi bahan evaluasi bagi instansi untuk dapat menerapkan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik agar pegawai yang

bekerja dalam suatu instansi tindak memiliki celah sedikit pun untuk

melakukan tindak kecurangan (fraud).

3. Sikap Rasionalisasi yang terdapat dalam diri seseorang khususnya

pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mempengaruhi niat

seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. hal ini dikarenakan

profesi ASN adalah profesi yang paling rentan untuk melakukan tindak

kecurangan, baik kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan aset,

pemalsuan laporan keuangan maupun korupsi. Apabila seseorang

memiliki Sikap Rasionalisasi yang tinggi maka apabila seseorang

melakukan tindak kecurangan maka, seseorang tersebut akan

menganggap bahwa tindak kecurangan yang ia lakukan adalah tindakan

yang wajar. Dan orang tersebut akan cenderung merasa percaya diri

bahwa tindakannya ini adalah tindakan yang benar dan tidak

menyimpang. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk

dapat meningkatkan moralitas yang baik dalam diri seseorang terutama

109

dalam berperilaku jujur atas tugas dan wewenang yang telah diberikan

dan dipercayakan kepada dirinya.

4. Sistem Remunerasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

menjadi suatu kombinasi yang penting didalam instansi. Apabila kedua

sistem ini diterapkan dengan baik dan maksimal dapat mengurangi

kemungkinan terjadinya tindak kecurangan didalam instansi. Dengan

adanya Sistem Remunerasi yang baik dapat mencegah terjadinya tindak

kecurangan yang dikarenakan adanya pemenuhan atas hak bagi pada

pegawai dalam suatu instansi. Sehingga pegawai diharapkan tidak

melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun karena instansi

telah melakukan Sistem Remunerasi yang baik. Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) dapat menjamin, mengantisipasi maupun

mengatasi tindak kecurangan. Apabila SPIP dalam suatu instansi

diterapkan dengan baik maka dapat memperkecil celah pegawainya

dalam melakukan kecurangan. Selain itu pentingnya menghindari Sikap

Rasionalisasi yang ada dalam diri pegawai juga dapat mengurangi

kemungkinan terjadinya tindak kecurangan. Sikap ini harus dapat

dihindari oleh para pegawai, karena sikap ini membuat seseorang yang

melakukan kecurangan berpikir bahwa tindakannya wajar untuk

dilakukan. Sehingga Sikap Rasionalisasi sangat penting dihindari

sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya kecurangan (fraud).

110

C. Keterbatasan

Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang

dialami oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah data yang dikumpulkan belum maksimal terutama bagi Aparatur

Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di luar pulau Jawa. Karena

sulitnya mendapatkan responden yang berdomisili di luar pulau Jawa.

2. Data primer yang dilakukan terbatas karena hanya melalui pertanyaan

dalam kuesioner yang dijawab oleh responden tanpa adanya sesi

wawancara langsung untuk mendapatkan tambahan informasi yang

diinginkan.

3. Akibat adanya pandemi covid-19 yang terjadi maka peneliti harus

melakukan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian

secara online tanpa adanya tatap muka secara langsung dengan

responden.

4. Variabel yang digunakan masih sangat terbatas, belum dijelaskan secara

jelas faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap niat

melakukan fraud seperti attitude, norm subjective dan behaviour.

5. Penggunaan metode pengambilan sampel dengan Covenience sampling

sebaiknya tidak digunakan di penelitian selanjutnya. Karena teknik ini

dapat dilakukan dengan mengambil siapa saja yang dapat ditemui oleh

peneliti, sehingga hasil yang diperoleh dapat memunvulkan bias dalam

pengambilan keputusannya.

111

D. Saran

Penulis menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman penulis baik

secara teoritis maupun praktisi masih sangat terbatas. Penulis berharap untuk

penelitian di masa mendatang agar dapat menyajikan hasil penelitian yang

lebih baik dan lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan,

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas wilayah penelitian,

tidak hanya dominan di pulau Jawa namun agar mendapatkan hasil

penelitian yang lebih luas dan general

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan data berupa hasil

wawancara dengan responden agar mendapatkan hasil yang lebih

relevan.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya

untuk berkembangnya penelitian.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan faktor-

faktor atas variabel yang ada agar menghasilkan penelitian yang lebih

baik dan terperinci.

112

DAFTAR PUSTAKA

Agogila, P., Christhoper, Brown, F., Kevin, & Sanchez, H., Maria (2007).

Consideration of Control Environmrnt and Fraud Risk: A Set of Instructional

Exercise. J. of Acc. Ed. 25: 207-221. Diunduh pada 13 Juli 2020, dari DOI:

10.1016/j.jaccedu.2007.08.001.

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behaviour. In J

Kuhl and J. Beckmann (Eds), Action Control: From cognition to behaviour.

Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag. Diunduh pada 22 Juli 2020,

dari https://page-one.springer.com/pdf/preview/10.1007/978-3-642-69746-

3_2.

Ajzen, I. (1987). Attitudes, traits and actions. Dispositional prediction of

behaviour in personality and social psychology. In L. Berkowitz (Ed),

Advances in experimental social psychology. New York: Academic Press,

Vol.20, pp. 1-63. Diunduh pada 22 Juli 2020, dari

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T.

Ajzen, I. (2002). “Constructing a TPB questionnaire: conceptual and

methodological considerations”. Diunduh pada 20 Juli 2020, dari

wwwunix.oit.umass.edu/,aizenpdf/tpn.measurement.pdf.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour, Organizational Behaviour

and Human Decision Processes, vol. 50, no.2, pp. 179-211. Diunduh pada 20

Juli 2020, dari

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T.

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social

behaviour. Englewood Cliffts, NJ: Prentice.Hall. Diunduh pada 20 Juli 2020,

dari https://www.worldcat.org/title/understanding-attitudes-and-predicting-

social-behavior/oclc/5726878.

Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behaviour. In

Albarracin, D., Johnson, BT., Zanna MP. (Eds), The handbook of attitudes,

Lawrence Erlbaum Associates. Diunduh pada 20 Juli 2020, dari

https://www.researchgate.net/publication/264000974_The_Influence_of_Atti

tudes_on_Behavior.

Argarini, Prasetya, Eka (2015). Pengaruh Kompensasi terhadap Fraud dengan

Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening. Jurnal Nominal Vol. IV No. 2.

Diunduh pada 12 Agustus 2020, dari

https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/8004.

https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/8004

113

Binde, Per (2016). Gambling-related Embezzlement in The Workplace: A

Qualitative Study. International Gambling Studies. Diunduh pada 22 Oktober

2020, dari https://doi.org/10.1080/14459795.2016.1214165.

Calvin, Ojeleye, Yinka (2017). The Impact Of Remuneration On Employees’

Performance (A Study Of Abdul Gusau Polytechnic, Talata-Mafara And State

Collage Of Education Maru, Zamfara State). Arabian Journal of Business and

Management Review (Nigerian Chapter). Vol. 4, No. 2, 2017. Diunduh pada

21 Agustus 2020, dari

https://www.researchgate.net/publication/318014419_The_Impact_of_Remu

neration_on_Employees'_Performance_A_Study_of_Abdul_Gusau_Polytech

nic_Talata-Mafara_and_State_College_of_Education_Maru_Zamfara_State.

Crowe, Howarth (2012) “The Mind Behind The Fraudters Crime: Key

Behavioural and Environmental Element”.

Dahlia, D. (2013). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap

Tindak Pidana Korupsi. Procedings of Population And Human Resource

Development 2. Diunduh pada 17 September 2020, dari

http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2587.

Dellaportas, Steven (2012). Conversations with inmate accountants: Motivation,

opportunity, and the fraud triangle. Accounting Forum. Diunduh pada 22 Juli

2020, dari

https://www.researchgate.net/publication/256979345_Conversations_with_in

mate_accountants_Motivation_opportunity_and_the_fraud_triangle.

Diesle & Gary (2006). Human Resource Management An Asian Perspective,

Prentice Hall, Pearson Education South Asia Pte Ltd,Singapore. Diunduh pada

13 Agustus 2020, dari https://library.ui.ac.id/detail?id=136615.

Edi & Victoria, E. (2018). Pembuktian Fraud Triangle Theory Pada Financial.

Jurnal Benefits (380-395). Diunduh pada 19 Oktober 2020, dari

https://www.researchgate.net/publication/328659451_PEMBUKTIAN_FRA

UD_TRIANGLE_THEORY_PADA_FINANCIAL_REPORT_QUALITY.

Eliza, Yuliana (2015). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal

Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD

Kota Padang). Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 1. Diunduh pada 10 Juli 2020,

dari https://docplayer.info/30800757-Pengaruh-moralitas-individu-dan-

pengendalian-internal-terhadap-kecenderungan-kecurangan-akuntansi-studi-

empiris-pada-skpd-di-kota-padang.html.

114

Fachriyah, N., & Apriadi, N.R. (2014). Determinan Terjadinya Fraud di Institusi

Pemerintahan. Artikel Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya Malang. Diunduh pada 13 Juli 2020, dari

https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1490.

Gamayuni, A.P., & R.R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Prespektif Fraud Diamond (Studi

Empiris pada Instansi LQ-45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2013). Jurnal

Akuntansi dan Keuangan, Vol. 20 No. 1 (19-34). Diunduh pada 12 Juni 2020,

dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6077.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25

(9th Ed.).

Greenlee, Janet, dkk (2006). An Investigation of Fraud in Nonprofit

Organization: Occurrences and Deterrent. Working Paper No. 35. Diunduh

pada 23 Juli 2020, dari

https://www.researchgate.net/publication/228162620_The_Causes_and_Cons

equences_of_Internal_Control_Problems_in_Nonprofit_Organizations.

Herawati, Trisna, Nyoman, dkk (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Kas,

Implementasi Good Goverment, Moralitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan

Persepsi Kesesuaian Kompensasi Terhadap Financial Fraud. Vol:7 No. 1.

Diunduh pada 22 Agustus 2020, dari

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10152.

Karyono, AK.(2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: Andi Offset.

Lano, P. F. (2015). Fungsi Kepemimpinan untuk Mengurangi Sikap Arogansi

Pegawai. Universitas Tribhuawana Tunggadewi. Jurnal Ilmu Sosial dan

Politik Vol. 4 No. 1. Diunduh pada 30 September 2020, dari

https://media.neliti.com/media/publications/42398-ID-fungsi-kepemimpinan-

untuk-mengurangi-sikap-arogansi-pegawai.pdf.

Lister, L.M. (2007). A Practical Approach to Fraud Risk: Internal Auditors.

Diunduh pada 30 Juni 2020, dari

https://www.coursehero.com/file/28743396/A-practical-approach-to-Fraud-

Risk-LIster-2007pdf/.

Mackay, Paul (1997). Which Remuneration And Rewards System Will Work

Best For Us, Performance Based Or Skill Based? Management Development

Centre,USA.

115

Martaningtyas, Irna (2014). Pengaruh Tunjangan Kinerja, Sistem Pengendalian

Intern, Kultur Organisasi Terhadap Fraud Pegawai Negeri Sipil. Jurnal

TEKUN. Vol No. 01: 110-124. Diunduh pada 9 Juli 2020, dari

https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/tekun/article/view/280.

Martaningtyas, I., & Suryandari, A.D. (2015). An Empirical Study: The Effect of

Performance Incentive, Intern Control System, Organizational Culture, on

Fraud of Indonesia Government Officer. Vol 6 No 5 55. Diunduh pada 21 Juni

2020, dari

http://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/7878.

Michele, J., Hooper, C. M. P. (2010). Financial Reporting Fraud.

MS., Rusli, Budiman.(2010). Kebijakan Remunerasi Berbasis Kinerja. Artikel

Guru Besar FISIP Universitas Padjajaran. Diunduh pada 14 Juni 2020, dari

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-

content/uploads/2013/10/pustaka_unpad_kebijakan_remunerasi_berbasis_kin

erja.pdf.

Mulyadi (2002). Auditing. Jakarta: Salemba Empat.

Murdock, Herman (2008). The three dimensions of fraud: auditors should

understand the needs, opportunities, and justifications that lead individuals to

commit fraudulent acts. Internal Auditor. 65.4 p81.

Nakashima, M. (2017). Can Fraud Triangle Predict Accounting Fraud?. Evidence

From Japan. Chiba University Of Commerce, 1-37. Diunduh pada 3 Juli 2020,

dari https://www.rieb.kobe-

u.ac.jp/tjar/conference/8th/CC2_MasumiNAKASHIMA.pdf.

Nisak, Chairun, Prasetyo, Fitri (2013). Sistem Pengendalian Intern Dalam

Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada

Kabupaten Bangkalan. (Disertasi Tidak Dipublikasikan) Universitas

Trunojoyo Madura, Indonesia

Nugroho, Heru, Yunarso, Widhi, Eko, Prasetyo, Nindito, Hanung (2014).

Implementasi Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja di Perguruan Tinggi

Universitas TELKOM D/H Politeknik TELKOM. Program Studi MMT-

ITS. ISBN: 978-602-97491-9-9. Surabaya, Indoensia.

Novikasari, Yully (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan

Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kab. Singingi). JOM

Fekon. Vol.4 No.1. Diunduh pada 20 Juli 2020, dari

https://www.neliti.com/id/publications/117544/pengaruh-moralitas-individu-

sistem-pengendalian-intern-pemerintah-dan-ketaatan-a.

116

Pamungkas & Desiana, Dwi (2015). Pengaruh Faktor-faktor dalam Dimensi

Fraud Triangle Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Siswa Kelas XI

Akuntansi Negeri 1 Tampel Tahun Ajaran 2014/2015. Universitas Negeri

Yogyakarta. Diunduh pada 01 Agustus 2020, dari

https://eprints.uny.ac.id/25070/.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, Tentang Perubahan kesebelas atas

Peratura Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

Pesudi, A.A.D., & Hormati, A.G. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan,

Rasionalisasi dan Kemampuan Terhadap Kecenderungan Aparatur Sipil

Negara dalam Melakukan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). Jurnal Ilmiah

Akuntansi dan Humanika. Vol. 9 No. 2 ISSN: 2599-2651. Diunduh pada 21

Juni 2020, dari

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/20583.

Pristiyanti, I., R. (2012). Persepsi pegawai instansi pemerintah mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi fraud disektor pemerintahan. Accounting Analysis

Journal (AAJ)1 (1). ISSN 2252-6765. Diunduh pada 11 September 2020, dari

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/707.

Rendika, Michael (2013). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset. Artikel

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri

Padang. Diunduh pada 20 Juli 2020, dari

http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/669/426.

Ruky, S., Achmad (2011). Tunjangan dalam Paket Remunerasi (Imbalan)

Pegawai. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Vol. 5, No. 1. Diunduh pada

19 Juni 2020, dari https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/issue/view/10.

Susandra, F., & S., Hartina (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Kecenderungan Fraud pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota

Bogor. Jurnal Akunida, 3 (2), 35-55. Diunduh pada 09 Agustus 2020, dari

https://www.researchgate.net/publication/324500640_ANALISIS_FAKTOR-

FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_KECENDERUNGAN_FRAUD_P

ADA_SATUAN_KERJA_PERANGKAT_DAERAH_SKPD_DI_KOTA_B

OGOR.

117

Tiro, Andi Amrullah Arif, (2014). Pengaruh Pengendalian Intern dan

Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) pada Pemerintah

Kota Palopo, Artikel Universitas Hasanuddin Makassar.

Tuanakotta, T.M. (2007). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta:

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Santoso, Singgih (2004). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT.

Elex Media Koputindo.

Sihombing, Kennedy, Samuel, & Shiddiq, Nur, Rahardjo (2014). Analisis Fraud

Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris Pada

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun

2010-2012. Diponegoro Journal of Accounting. Semarang, FEB UNDIP.

Diunduh pada 12 Juni 2020, dari

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6136.

Sujana, Edy, dkk (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal,

Kesesuaian Kompensasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan

Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan

Susut. Vol. 8 No. 2. Diunduh pada 15 Juli 2020, dari

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10422.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Wolfe, David, T., & Dana, R., Hermanson (2004). “The Fraud Diamond:

Considering the Four Elements of Fraud”. CPA Journal. 74.12 :38-42.

Diunduh pada 11 Juli 2020, dari

https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/1537/.

Zahra, Ami (2017). Pengaruh Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi Terhadap

Tindakan Kecurangan (Fraud) (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru). Artikel Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Diunduh pada 07 Agustus

2020, dari http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2587.

Zainal, Rizki (2013). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri

Informasi, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan

Kecurangan. Artikel Universitas Negeri Padang. Diunduh pada 30 Juli 2020,

drai http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/668.

118

LAMPIRAN

119

LAMPIRAN I

KUESIONER

120

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Dengan hormat,

Perkenalkan saya mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang saat ini

sedang melakukan penelitian ilmiah untuk memenuhi persyaratan dalam

penyelesaian pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan kerendahan hati

saya memohon kesediaan waktu dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden

dalam penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sikap Rasionalisasi terhadap

Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)”.

Saya menyusun kuesioner yang didalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan

yang dimaksudkan untuk memperoleh penilaian Bapak/Ibu/Saudara/I, khususnya

berkenaan dengan Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), Sikap Rasionalisasi dan Niat Melakukan Kecurangan

(Fraud). Saya sangat menyadari bahwa waktu Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berharga

dan terbatas. Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I sangat berguna bagi pengembangan

ilmu pengetahuan serta menentukan arah keberhasilan dari penelitian saya ini. Perlu

saya sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan

akan terjamin kerahasiannya. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I,

saya ucapkan terimakasih.

Jika ada pertanyaan terkait dengan kuesioner ini, Anda dapat menghubungi peneliti

di +62 89629096425 (email: [email protected])

Hormat saya,

Dwi Rahmawati

mailto:[email protected]

121

Pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) dan Sikap Rasionalisasi terhadap Niat Melakukan Kecurangan

(Fraud)

Tujuan utama dari kuesioner ini adalah untuk mengidentifikasi seberapa

besar pengaruh Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) dan Sikap Rasionalisasi terhadap Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)

yang dilakukan responden dengan menggunakan skala Hurtt (2010).

Kuesioner ini terdiri dari 2 (dua) bagian. Bagian pertama berisi tentang

identitas responden, sedangkan bagian kedua berisi Item Pertanyaan

Karakteristik Kuesioner Skala Hurtt (2010). Silahkan jawab pernyataan-

pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda centang ( √ ) pada tempat yang

tersedia ( □ ) untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda.

Untuk jawaban bagian 2 silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

1 2 3 4 5 6 7

Sangat

Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Kurang

Setuju

Netral Agak

Setuju

Setuju Sangat

Setuju

Sejauh mana Anda setuju atas pernyataan-pernyataan dibawah ini. Silahkan

menggunakan skala diatas.

122

KUESIONER

BAGIAN I: IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk : Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi informasi terkait identitas yang

diperlukan dan memberi tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai.

1. Nama : ………………………………………………..

2. Nama Entitas/Instansi : ………………………………………………..

3. Jenis Kelamin Pria Wanita

4. Usia……………………………Tahun

5. Pendidikan Terakhir : S3

S2

S1

D3

6. Jabatan : Jabatan Struktural

Jabatan Fungsional

7. Lama Bekerja : < 1 Tahun

1-5 Tahun

6-10 Tahun

> 10 Tahun

123

BAGIAN II : ITEM PERNYATAAN

Petunjuk : Berilah penilaian Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap pernyataan-

pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda centang ( √ ) pada jawaban yang

dianggap paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i terkait Sistem

Remunerasi.

1 2 3 4 5 6 7

Sangat

Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Kurang

Setuju

Netral Agak

Setuju

Setuju Sangat

Setuju



1 2 3 4 5 6 7

1 Gaji yang saya terima setiap bulannya diberikan

secara tepat waktu

2

Gaji yang saya terima sesuai dengan pekerjaan dan

pendidikan saya

3 Tambahan penghasilan dari project yang saya terima

sesuai dengan hasil kerja saya

4 Jika kerja lembur, saya memperoleh tambahan

penghasilan

5 Jaminan asuransi kesehatan yang diberikan sudah

memadai

124

6 Tunjangan jabatan yang saya terima sudah sesuai

dengan beban kerja yang saya kerjakan

7 Tunjangan kinerja yang saya terima sudah sesuai

dengan hasil kerja saya

8 Dalam bekerja saya memperoleh fasilitas yang

menunjang pekerjaan saya

9 Saya memperoleh tunjangan pemeliharaan

kendaraan untuk memperlancar tugas dan pekerjaan

saya

10 Fasilitas-fasilitas (ruang kantor, tempat ibadah,

tempat parkir) yang diberikan sudah memadai

125



dianggap paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i terkait Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

1 2 3 4 5 6 7

Sangat

Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Kurang

Setuju

Netral Agak

Setuju

Setuju Sangat

Setuju



Lingkungan Pengendalian 1 2 3 4 5 6 7

11 Aturan perilaku diterapkan kepada seluruh tingkatan

pimpinan dan pegawai

12 Pelaksanaan kepemimpinan memiliki sikap positif

dan responsive terhadap pelaksanaan pelaporan

program dan kegiatan

13 Pimpinan secara berkala mengevaluasi struktur

organisasi guna menyesuaikan lingkungan instansi

Penilaian Resiko 1 2 3 4 5 6 7

14 Risiko pelaksanaan program dan kegiatan

diidentifikasi di tiap tingkatan..

15 Risiko yang ditimbulkan atas program dan kegiatan

memiliki pengaruh dan menjadi perhatian pimpinan.

126

16 Pimpinan mengantisipasi timbulnya risiko akibat

perubahan ekonomi, peraturan, kegiatan atau kondisi

lainnya yang dapat mempengaruhi pencapaian

sasaran.

17 Pimpinan melakukan analisis resiko secara lengkap

dan menyeluruh tentang dampak pelaksanaan

program dan kegiatan

Kegiatan Pengendalian 1 2 3 4 5 6 7

18 Pimpinan mengidentifikasi kegiatan pengendalian

yang diperlukan untuk menangani resiko

19 Pimpinan instansi terlibat dalam penyusunan

rencana strategis dan rencana kerja tahunan

20 Pencatatan dilaksanakan diseluruh siklus transaksi

mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan

klasifikasi dalam pencatatan ikhtisar

21 Kegiatan pengendalian secara berkala dievaluasi

untuk memastikan kegiatan telah sesuai dengan

tujuan instansi

Informasi dan Komunikasi 1 2 3 4 5 6 7

22 Informasi disediakan tepat waktu, memungkinkan

untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat

23 Sistem informasi yang ada didalam instansi selalu

diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi

yang ada.

24

Tugas yang dibebankan pada pegawai

dikomunikasikan dengan jelas dan dimengerti

pengendalian internnya

127

Pemantauan Pengendalian Intern 1 2 3 4 5 6 7

25 Pemantauan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah)/instansi, mencakup identifikasi kegiatan

dan sistem pendukung pencapaian misi

26 Pengawasan bidang akuntansi selain dilakukan oleh

auditor intern juga dilakukan auditor eksternal

27 Pimpinan menindaklanjuti rekomendasi temuan dari

aparat pengawas intern

128



dianggap paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i terkait Sikap

Rasionalisasi.

1 2 3 4 5 6 7

Sangat

Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Kurang

Setuju

Netral Agak

Setuju

Setuju Sangat

Setuju



1 2 3 4 5 6 7

28 Menurut saya sikap manajemen terhadap nilai etis

rendah

29 Penyelewengan merupakan hal yang lumrah terjadi

30 Hasil penyelewengan digunakan untuk tujuan

kebaikan

31 Saya layak mendapatkan imbalan lebih karena hasil

yang di dapat tidak sesuai

32 Saya merasa instansi ini adalah "milik saya"

33 Saya sudah memberikan andil dan sumbangsih yang

besar di instansi saya

34 Saya pernah meminjam uang kas di instansi saya

dan segera dikembalikan

129

35 Saya senang membantu teman-teman saya yang

sedang mengalami kesulitan dengan meminjam uang

kas di instansi

130



dianggap paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i terkait Niat

Melakukan Kecurangan (Fraud).

1 2 3 4 5 6 7

Sangat

Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Kurang

Setuju

Netral Agak

Setuju

Setuju Sangat

Setuju



1 2 3 4 5 6 7

36 Saya sering menerima berbagai pendapatan fiktif

yang ada di instansi

37 Saya melaporkan pengungkapan atas laporan

keuangan sesuai dengan fakta yang ada

38 Saya melakukan penilaian kembali atas aset sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

39 Menurut saya unit kas harus dikelola oleh orang

yang bertanggung jawab dan jujur

40 Sering terjadi pengeluaran yang ilegal atau tidak

sesuai dengan prosedur yang ada

41 Saya menggunakan aset instansi untuk kepentingan

pribadi.

42 Saya membuat perencanaan yang mengutamakan

kepentingan pribadi

131

43 Saya menerima suap dalam bentuk apapun

44 Saya memberikan hadiah kepada pihak ketiga

setelah membuat sebuah kontrak kerja tertentu

45 Saya melakukan praktik pemerasan terhadap

pegawai

46 Adanya keterbukaan informasi antara saya dan

atasan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan

47 Saya menyusun laporan keuangan sesuai dengan

prosedur dan standar yang berlaku

48 Merupakan sesuatu yang wajar memasukkan

kebutuhan pribadi ke dalam belanja kantor

49 Suatu hal yang wajar apabila pengguna anggaran

menggunakan kwitansi kosong atas pembelian bahan

perlengkapan kantor

50 Bukan suatu masalah bagi saya apabila

perlengkapan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan

spesifikasi yang seharusnya dibeli

132

LAMPIRAN II

IDENTITAS DAN

JAWABAN RESPONDEN

133

IDENTITAS RESPONDEN

No Instansi Jabatan Jenis

Kelamin Usia

Pendidikan

Terakhir

Lama

Bekerja

1 4 2 1 1 2 1

2 4 2 1 4 3 4

3 1 2 1 4 3 4

4 1 2 1 6 2 4

5 1 2 2 6 2 4

6 4 1 1 6 4 4

7 4 2 1 4 2 4

8 2 2 1 2 2 2

9 4 2 1 5 3 4

10 4 2 1 4 2 2

11 1 1 1 2 2 2

12 1 2 1 2 2 2

13 1 1 1 7 2 4

14 2 2 2 2 3 2

15 1 1 1 6 2 4

16 1 1 1 5 3 4

17 1 2 2 4 2 4

18 1 2 1 3 2 2

19 1 2 1 7 2 4

20 1 1 1 5 2 4

21 1 2 1 6 3 4

22 1 2 1 7 2 4

23 2 2 1 2 1 2

24 1 2 2 4 2 4

25 1 2 2 5 3 4

26 1 2 1 2 2 2

27 2 1 1 4 2 2

28 4 2 2 2 2 3

29 2 2 2 2 2 2

30 1 2 2 6 3 4

31 1 1 1 6 4 4

32 1 2 1 7 4 4

33 4 1 1 6 3 4

34 1 2 1 5 2 4

35 1 2 1 6 3 4

36 4 1 1 5 3 4

37 3 1 2 4 3 2

134


Kelamin Usia

Pendidikan

Terakhir

Lama

Bekerja

38 3 2 2 1 2 2

39 4 2 2 1 1 2

40 2 2 2 2 1 2

41 1 2 1 6 3 4

42 1 2 2 7 3 4

43 1 1 1 7 2 4

44 1 2 1 7 2 4

45 3 2 2 2 1 2

46 3 2 1 4 3 4

47 3 1 1 1 2 3

48 1 1 1 3 2 2

49 1 1 1 1 2 3

50 1 2 2 4 2 2

51 1 2 1 7 2 2

52 1 2 1 7 2 4

53 3 2 1 1 2 2

54 3 2 2 1 1 2

55 1 2 1 2 2 1

56 1 1 1 3 2 2

57 4 1 1 1 2 2

58 3 2 1 7 3 4

59 1 2 1 2 1 2

60 2 2 1 2 2 2

61 4 1 1 1 1 2

62 3 2 1 3 2 3

63 3 2 2 1 1 1

64 2 2 1 1 2 1

65 2 2 1 1 2 2

66 4 1 2 3 2 3

67 1 2 1 1 2 2

68 4 2 2 5 2 3

69 4 2 2 4 3 3

70 4 1 2 4 3 3

71 4 1 2 3 3 3

72 4 1 2 3 2 3

73 4 1 2 4 2 3

74 4 2 1 4 2 3

75 4 2 2 4 2 3

135


Kelamin Usia

Pendidikan

Terakhir

Lama

Bekerja

76 4 2 2 5 2 3

77 4 2 2 4 2 3

78 4 2 1 4 2 3

79 4 2 2 3 2 3

80 4 1 2 4 3 3

81 4 2 1 3 3 3

82 4 2 2 5 2 3

83 4 2 2 4 2 3

84 4 1 2 4 2 3

85 4 2 2 4 2 3

86 4 2 1 4 2 3

87 4 2 1 4 2 3

88 4 1 2 3 2 3

89 4 2 2 3 3 3

90 1 2 1 5 1 4

91 1 2 1 5 1 4

92 4 2 1 3 2 3

93 4 2 2 5 3 4

94 4 2 1 5 3 4

95 4 2 2 4 3 3

96 4 2 2 5 3 4

97 4 2 2 5 3 4

98 1 2 1 7 2 4

99 3 2 2 2 2 2

100 4 2 1 1 2 2

101 4 1 1 1 2 1

102 1 2 1 2 1 2

103 1 2 1 1 2 1

104 3 2 1 1 2 1

105 4 2 1 1 2 2

106 2 2 1 1 1 2

107 2 2 1 2 1 2

108 1 2 1 1 2 2

136

Keterangan:

Instansi = (1) Lembaga Pendidikan, (2) Lembaga

Kesehatan, (3) Lembaga Kemasyarakatan,

(4) Kementerian

Jabatan = (1) Jabatan Struktural, (2) Jabatan Fungsional

Jenis Kelamin = (1) Perempuan, (2) Laki-laki

Umur (Tahun) = (1) 20-25, (2) 26-30, (3) 31-35, (4) 36-40, (5)

41-45, (6) 46-50, (7) > 50

Pendidikan Terakhir = (1) Diploma, (2) S1, (3) S2, (4) S3

Lama Bekerja = (1) < 1 Tahun, (2) 2-5 Tahun, (3) 6-10 Tahun,

(4) > 10 Tahun

137

JAWABAN RESPONDEN

No SRM1 SRM2 SRM3 SRM4 SRM5 SRM6 SRM7 SRM8 SRM9

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 7 7 7 7 7 6 7 7 7

3 5 6 7 6 6 7 6 5 6

4 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7 5 5 6 5 4 4 5 4 5

8 6 6 6 6 6 6 6 6 6

9 7 7 6 6 7 6 7 6 7

10 7 7 5 6 4 6 6 7 7

11 7 7 6 5 7 6 7 6 6

12 6 6 6 7 7 6 6 7 6

13 6 7 7 7 7 7 6 7 7

14 5 7 6 5 5 6 5 5 7

15 7 7 7 7 7 6 6 6 7

16 7 7 7 7 7 7 7 7 7

17 7 7 7 7 7 7 7 7 7

18 6 6 6 7 7 6 6 6 7

19 7 7 7 7 7 7 7 7 7

20 6 6 6 6 6 6 6 6 6

21 7 7 7 7 5 4 7 6 7

22 7 6 6 7 6 6 7 7 6

23 6 6 6 6 6 6 6 6 6

24 7 7 7 7 7 6 6 6 6

25 7 7 7 7 7 7 7 7 7

26 6 6 6 7 6 5 6 7 6

27 7 7 6 7 5 7 6 7 7

28 6 7 7 7 7 7 7 7 7

29 7 6 6 5 6 6 5 4 5

30 5 6 6 7 7 6 6 6 5

31 4 5 7 6 6 7 6 7 6

32 7 7 7 7 7 7 7 7 7

33 7 6 6 7 7 5 6 7 6

34 7 7 7 5 6 7 6 6 6

138


35 7 6 7 7 6 6 6 7 6

36 7 7 6 7 5 6 6 5 6

37 6 6 7 7 5 6 6 5 6

38 6 6 7 6 6 7 6 6 7

39 7 7 7 6 7 7 5 6 6

40 6 6 7 7 3 6 7 5 4

41 7 7 6 7 5 5 6 6 6

42 7 5 7 7 6 7 7 6 7

43 7 7 7 7 7 7 7 7 7

44 5 5 6 5 4 5 5 6 6

45 6 7 6 4 7 4 7 7 7

46 7 6 7 7 4 3 3 4 4

47 7 7 7 7 7 7 6 7 7

48 6 6 6 6 4 4 5 7 6

49 7 7 6 7 7 6 7 5 7

50 6 7 7 4 6 6 4 6 6

51 6 7 6 7 5 7 6 3 7

52 5 6 5 6 6 6 6 6 5

53 6 6 6 6 6 6 6 6 6

54 7 7 7 7 7 7 7 7 7

55 7 7 6 7 6 6 6 7 7

56 6 6 6 7 6 6 6 7 6

57 7 6 5 6 6 6 5 5 5

58 6 5 6 6 7 7 7 6 7

59 6 7 7 5 6 6 7 7 5

60 4 5 5 6 4 4 6 5 5

61 6 6 6 6 6 6 6 6 6

62 7 7 7 7 7 7 7 7 7

63 6 7 7 6 7 6 2 7 7

64 5 5 5 5 5 5 5 5 5

65 4 4 6 6 6 4 6 4 6

66 6 6 6 6 7 7 6 7 6

67 6 6 6 6 6 6 6 6 6

68 4 5 5 5 5 6 6 4 4

69 7 6 5 7 3 6 6 6 7

70 7 5 7 6 7 6 7 5 7

71 6 6 7 6 3 6 7 6 7

139


72 6 5 6 7 7 7 2 6 6

73 7 6 6 7 5 7 7 7 7

74 7 7 7 7 7 7 7 7 7

75 7 7 7 7 7 7 7 7 7

76 6 6 6 6 6 6 6 6 6

77 6 6 6 6 6 6 6 6 6

78 3 6 7 4 2 7 6 7 7

79 5 7 7 7 7 7 7 7 7

80 7 7 7 7 7 7 7 7 7

81 7 7 7 7 7 7 7 7 7

82 6 6 6 6 6 6 6 6 6

83 7 7 7 6 7 7 7 6 6

84 7 7 7 7 7 7 7 7 7

85 7 7 7 7 7 7 7 7 7

86 6 6 6 5 3 7 7 6 7

87 7 7 7 7 7 7 7 7 7

88 7 7 7 7 7 7 7 7 7

89 6 6 6 6 6 6 6 6 6

90 6 6 6 7 6 6 6 5 7

91 6 6 6 6 6 6 6 6 6

92 7 7 7 7 7 7 7 7 7

93 7 7 7 7 7 7 7 7 7

94 6 6 6 6 6 6 6 6 6

95 7 7 7 7 7 7 7 7 7

96 5 5 5 5 5 5 5 5 5

97 7 7 7 7 7 7 7 7 7

98 6 6 6 6 6 6 6 6 6

99 5 5 4 4 4 5 6 6 4

100 7 7 6 7 7 6 7 7 7

101 7 7 7 7 7 7 7 7 7

102 6 6 5 5 4 7 6 6 6

103 7 6 7 7 7 7 7 5 7

104 5 5 5 5 5 5 5 5 5

105 7 7 7 7 7 7 7 7 7

106 6 6 6 6 6 6 6 6 6

107 5 5 5 5 5 5 5 5 5

108 7 7 7 7 7 7 7 7 7

140

No SPIP1 SPIP2 SPIP3 SPIP4 SPIP5 SPIP6 SPIP7 SPIP8 SPIP9 SPIP10 SPIP11 SPIP12 SPIP13 SPIP14 SPIP15 SPIP16 SPIP17

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7

3 7 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7

4 6 6 7 7 7 5 6 6 6 6 2 7 7 6 7 7 7

5 7 6 6 7 7 6 7 6 7 6 6 7 7 6 7 7 6

6 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7

7 5 7 5 5 5 7 6 7 7 5 6 6 5 5 6 6 6

8 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7 6

9 5 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6

10 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7

11 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7 6 6 6 6

12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

13 6 7 6 6 7 7 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 7

14 6 6 6 6 5 6 7 6 7 7 6 6 7 7 6 7 6

15 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7

16 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6

17 5 5 5 5 7 7 6 6 5 5 2 5 5 6 6 6 6

18 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 7

19 7 7 6 6 7 5 7 7 6 6 7 7 6 6 7 6 6

20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 7 7 6 7

21 6 7 5 6 5 6 5 5 6 6 4 5 6 7 6 6 6

22 6 6 6 6 6 7 5 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6

23 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 5 6 6 4

24 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 7

25 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7

26 6 6 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

141


27 7 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

28 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7

29 6 6 5 5 6 5 6 6 7 6 6 5 7 6 6 7 6

30 7 6 6 5 5 5 5 5 7 5 6 6 5 6 7 7 7

31 5 6 7 2 6 5 7 5 5 6 3 7 7 6 5 6 7

32 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

33 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 6 7

34 7 6 7 7 5 7 5 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7

35 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

37 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 5 6 6 6

38 7 7 7 7 6 7 6 7 6 7 7 6 6 7 7 7 6

39 7 6 7 4 5 6 7 6 6 6 6 7 6 5 4 5 5

40 5 7 6 5 6 7 5 4 5 5 2 6 6 6 7 5 7

41 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 3 6 5 2 6 6 6

42 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

43 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7 6

44 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6

45 7 7 7 6 6 4 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6

46 7 7 6 6 6 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

47 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

48 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

49 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

50 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

51 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7

52 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7

142


53 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 4 7 7 7 7 6 6

54 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

55 6 7 6 6 7 7 7 6 7 6 7 6 7 7 6 6 6

56 7 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

58 7 7 6 6 7 7 7 7 6 5 7 5 7 5 7 6 7

59 6 6 6 5 5 6 6 5 6 4 2 5 7 7 7 7 7

60 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

61 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

62 6 7 7 6 5 6 5 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7

63 6 7 7 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

64 7 5 7 6 6 5 5 5 7 5 6 6 7 7 7 7 7

65 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6

66 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6

67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 6 7 6 7 7

68 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 7 7 7 6 7

69 7 6 6 5 7 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 6 6

70 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 5 7 6

71 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

72 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6

73 7 7 7 7 5 5 7 5 5 7 3 5 5 7 5 6 6

74 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

75 6 6 6 6 6 6 6 5 7 6 6 6 5 6 6 6 6

76 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

78 7 6 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 4 6 7 7 7

143


79 6 5 5 6 5 5 6 6 7 6 3 7 6 5 6 6 6

80 6 6 6 6 4 5 5 5 5 7 7 7 7 5 6 6 7

81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

82 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7

83 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

84 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7

85 7 7 7 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

86 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 7

87 5 5 5 5 4 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 7

88 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

89 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

90 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

91 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7

92 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

93 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

94 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

95 7 7 6 7 6 6 6 2 7 3 6 6 7 6 6 6 6

96 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

97 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

98 7 7 6 5 5 6 7 6 6 3 7 7 7 7 7 7 7

99 6 7 7 6 6 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6

100 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 5

101 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

102 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

103 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

104 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

144


105 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

106 5 7 5 5 7 7 7 7 7 7 3 6 6 6 6 6 6

107 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

108 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

145

No SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8

1 1 1 1 1 1 7 1 1

2 2 2 2 2 2 6 2 2

3 1 2 2 3 2 6 1 1

4 1 1 1 1 1 7 1 1

5 1 1 1 1 1 6 5 2

6 1 1 1 1 2 6 2 3

7 1 1 1 1 1 7 1 1

8 1 1 1 1 1 7 1 1

9 1 1 1 1 1 7 1 1

10 1 1 1 1 1 6 1 2

11 2 1 2 2 1 6 1 1

12 1 1 1 1 1 7 1 1

13 2 2 3 1 1 7 7 5

14 2 2 1 1 1 7 1 1

15 2 3 3 1 1 7 1 1

16 2 2 2 2 2 6 2 2

17 2 1 1 3 1 7 1 2

18 2 1 1 1 1 7 1 1

19 1 2 1 2 1 7 1 1

20 1 1 3 1 1 7 1 1

21 1 1 1 1 1 7 1 1

22 1 1 1 1 1 6 2 2

23 2 2 2 2 2 6 2 2

24 2 2 2 2 2 6 2 2

25 2 2 1 1 1 6 2 1

26 2 2 2 2 2 7 1 1

27 1 1 1 1 1 7 1 1

28 2 2 1 5 1 7 2 2

29 1 1 1 1 1 7 1 1

30 3 1 2 2 1 5 1 2

31 1 1 2 2 2 5 1 1

32 1 3 3 2 2 7 1 2

33 1 1 2 1 1 6 1 2

34 1 1 1 2 3 7 1 1

35 1 2 2 1 1 7 1 1

36 1 1 1 1 1 6 1 1

37 2 2 2 2 2 6 2 2

146


38 1 1 1 1 1 7 1 1

39 1 1 1 1 1 7 1 1

40 1 1 1 1 1 7 1 1

41 1 2 2 2 1 6 1 1

42 1 1 1 1 1 7 1 1

43 1 1 1 2 2 7 5 6

44 1 1 1 1 1 6 1 1

45 1 1 2 2 1 6 5 2

46 1 1 1 1 1 6 1 1

47 1 1 1 1 1 7 1 1

48 2 2 1 1 1 7 1 1

49 1 1 2 2 1 7 1 6

50 1 1 1 1 1 7 1 1

51 1 1 1 1 1 7 1 1

52 1 1 1 1 1 7 1 1

53 1 1 1 1 1 7 1 2

54 1 1 1 2 1 6 5 2

55 2 2 2 2 2 6 2 2

56 1 1 1 1 3 7 2 2

57 1 1 1 1 1 7 1 1

58 1 3 3 3 1 7 1 1

59 1 1 2 2 2 7 3 1

60 1 1 1 1 1 7 1 1

61 1 1 1 1 1 5 3 2

62 1 2 1 1 1 7 1 2

63 2 2 2 2 1 7 1 2

64 1 1 1 3 1 7 1 1

65 1 2 2 2 2 6 2 1

66 2 2 2 2 2 6 2 2

67 2 2 2 1 1 7 1 1

68 1 1 1 1 1 7 1 1

69 1 1 1 1 1 7 1 1

70 1 1 1 1 1 7 1 1

71 1 2 3 3 1 6 2 3

72 2 2 2 2 2 6 2 2

73 1 1 2 1 1 7 1 1

74 1 1 1 1 1 7 1 1

147


75 1 1 1 1 1 7 1 1

76 1 1 1 1 1 6 2 1

77 2 2 2 2 2 6 2 2

78 1 1 2 1 1 7 1 1

79 1 1 1 1 1 6 1 1

80 2 2 2 2 2 6 2 2

81 1 1 1 1 1 7 1 1

82 1 2 1 1 1 7 1 1

83 1 1 1 1 1 7 1 1

84 1 1 1 1 1 7 1 1

85 2 2 2 2 2 6 2 2

86 2 2 1 1 1 6 1 1

87 1 1 1 1 1 7 1 1

88 2 2 2 2 2 6 2 2

89 1 2 1 3 1 6 1 1

90 1 1 1 1 1 7 1 1

91 1 1 1 1 1 7 1 1

92 3 3 3 3 3 5 3 2

93 2 2 2 2 2 6 2 2

94 2 1 1 1 1 7 1 1

95 1 1 1 1 1 7 1 1

96 1 1 1 1 1 7 1 1

97 1 1 5 1 1 7 1 1

98 1 3 1 1 2 6 5 2

99 1 1 1 1 1 7 1 1

100 1 1 1 1 1 7 1 1

101 2 2 2 2 2 6 2 2

102 1 1 1 1 1 7 1 1

103 1 4 1 1 1 7 1 1

104 2 2 2 2 2 6 2 2

105 3 3 3 3 3 5 3 3

106 1 1 1 1 1 7 1 1

107 1 1 1 1 1 7 1 1

108 1 1 1 1 1 7 1 1

148

No NMK1 NMK2 NMK3 NMK4 NMK5 NMK6 NMK7 NMK8 NMK9 NMK10 NMK11 NMK12 NMK13 NMK14 NMK15

1 2 6 6 6 2 2 1 1 1 1 6 6 2 1 1

2 2 6 7 6 2 2 2 1 2 2 6 6 2 2 1

3 1 7 7 7 2 1 1 4 1 1 7 7 2 1 1

4 1 7 5 7 3 1 1 3 1 1 6 7 1 1 1

5 2 6 6 6 2 1 2 3 3 2 6 7 1 1 1

6 1 7 4 6 1 1 1 1 1 1 4 7 3 1 1

7 1 7 7 7 2 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

8 1 6 6 6 2 2 1 1 1 1 5 7 2 2 2

9 1 5 5 7 1 1 1 2 2 1 6 6 1 1 1

10 1 6 7 7 3 1 1 1 7 1 7 7 1 2 1

11 1 7 6 7 1 2 2 1 1 1 6 6 1 1 1

12 1 6 6 7 1 1 1 1 1 1 6 6 1 2 1

13 1 6 6 7 2 1 1 1 2 1 7 6 2 4 3

14 1 7 7 7 2 1 1 1 1 1 5 6 1 1 1

15 3 6 6 7 2 1 1 1 1 3 6 6 2 2 2

16 1 5 6 7 1 1 7 1 1 1 6 7 1 2 1

17 1 6 6 7 3 1 1 2 2 1 6 6 1 1 2

18 2 6 6 6 2 1 1 1 2 2 7 7 1 1 1

19 1 7 7 7 1 3 1 1 1 2 6 6 3 3 1

20 1 7 6 7 1 1 1 1 1 1 6 5 1 1 1

21 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

22 2 2 6 7 1 2 3 1 1 1 6 7 1 2 2

23 2 7 7 7 1 3 2 2 2 2 7 6 2 1 1

24 2 6 6 6 1 1 3 3 1 1 5 7 1 2 2

25 2 6 6 7 2 1 2 2 2 2 6 7 2 1 2

26 1 4 5 6 2 1 1 1 1 1 5 6 1 1 1

149


27 1 7 7 7 2 1 1 1 1 1 7 7 1 1 3

28 2 6 6 6 2 2 2 1 2 2 6 7 3 2 2

29 1 7 7 7 2 1 2 1 1 1 7 7 1 1 3

30 2 7 7 6 2 2 1 1 1 1 6 6 2 2 1

31 1 5 6 7 1 3 1 1 2 1 6 6 1 1 1

32 3 5 6 6 2 2 2 2 2 1 6 7 1 2 2

33 1 7 7 7 2 3 1 1 2 1 6 6 2 1 2

34 3 6 5 7 2 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

35 1 6 5 7 1 2 1 1 2 2 7 6 1 1 1

36 1 6 6 7 1 1 1 1 1 1 5 7 1 1 1

37 2 6 4 6 2 1 1 1 2 2 6 6 2 2 2

38 2 6 6 6 1 1 1 1 2 2 7 7 1 1 2

39 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

40 1 5 4 7 1 1 1 1 1 1 5 6 1 1 1

41 1 7 5 7 1 1 1 1 1 1 6 7 1 1 1

42 2 7 6 7 2 1 2 1 1 1 6 6 2 2 2

43 3 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 3 2 2

44 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

45 2 5 6 6 1 1 2 1 2 2 6 6 2 1 2

46 1 6 7 7 2 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

47 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 5 7 1 1 1

48 1 6 5 7 1 1 1 1 1 6 7 7 1 1 1

49 2 7 7 7 2 1 1 2 1 1 7 7 2 1 2

50 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 2

51 1 7 6 6 1 1 1 1 1 1 7 5 1 1 1

150


52 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

53 1 5 4 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

54 1 6 6 7 1 2 2 1 2 1 7 7 3 2 2

55 2 6 6 7 1 2 2 2 5 1 6 6 1 2 3

56 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2

57 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

58 2 7 7 7 2 1 2 1 2 2 6 6 2 2 2

59 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

60 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

61 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 2 3

62 2 7 7 6 2 1 2 2 1 1 7 6 1 2 2

63 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2

64 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

65 1 6 7 7 2 2 1 2 2 2 6 7 1 1 1

66 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2

67 1 6 6 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 5 2

68 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

69 1 6 6 7 2 2 1 1 1 1 6 6 1 1 2

70 1 7 7 7 2 2 2 1 2 2 6 7 1 1 1

71 2 6 6 6 3 1 1 1 2 6 5 5 1 3 1

72 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2

73 3 6 4 7 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1

74 1 7 6 7 1 1 1 1 1 5 7 7 1 1 1

75 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

76 7 6 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

151


77 1 6 7 2 2 1 1 1 1 1 7 7 1 1 2

78 1 7 7 7 4 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

79 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

80 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2

81 1 7 7 7 1 2 1 1 1 1 6 5 1 1 1

82 1 6 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

83 1 6 7 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 2

84 1 6 5 7 2 2 2 6 1 5 5 5 1 1 1

85 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2

86 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

87 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

88 2 6 6 6 3 2 2 2 2 3 6 6 2 2 2

89 2 6 6 6 3 2 3 2 2 2 6 6 2 2 2

90 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 3 7 1 1 1

91 1 6 7 6 2 2 2 2 1 1 6 7 1 1 1

92 1 5 7 5 1 3 3 3 2 3 5 7 2 3 3

93 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2

94 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

95 1 7 7 7 1 1 1 1 1 6 7 7 1 1 1

96 1 7 7 7 1 1 1 1 1 3 7 7 1 1 1

97 1 7 6 6 1 3 1 1 1 4 7 7 2 2 1

98 2 6 6 7 1 7 2 1 1 2 4 7 1 3 2

99 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

100 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 4 1

101 3 5 6 5 2 4 2 2 2 2 6 6 2 2 2

152


102 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 4 1 1

103 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 3

104 2 6 6 6 2 2 2 1 2 1 7 5 2 2 2

105 3 6 6 6 2 2 2 2 1 1 7 6 2 3 2

106 1 7 7 7 2 2 1 2 1 2 7 7 1 1 2

107 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1

108 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 3 1 1

153

LAMPIRAN III

HASIL UJI

154

STATISTIK DESKRIPTIF RESPONDEN

1. Berdasarkan Jenis Intansi

Statistics

Instansi

N Valid 108

Missing 0

Std. Deviation 1.356

Skewness -.065

Std. Error of Skewness .233

Kurtosis -1.822

Std. Error of Kurtosis .461

Minimum 1

Maximum 4

Instansi

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid 1 41 38.0 38.0 38.0

2 11 10.2 10.2 48.1

3 12 11.1 11.1 59.3

4 44 40.7 40.7 100.0

Total 108 100.0 100.0

155

2. Berdasarkan Jabatan

Statistics

Jabatan

N Valid 108

Missing 0

Std. Deviation .435

Skewness -1.171


Kurtosis -.641


Minimum 1

Maximum 2

Jabatan


Percent

Valid 1 27 25.0 25.0 25.0

2 81 75.0 75.0 100.0

Total 108 100.0 100.0

3. Berdasarkan Jenis Kelamin

Statistics

Jenis Kelamin

N Valid 108

Missing 0

Std. Deviation .485

Skewness .544


Kurtosis -1.736


Minimum 1

Maximum 2

156

Jenis Kelamin


Percent

Valid 1 68 63.0 63.0 63.0

2 40 37.0 37.0 100.0

Total 108 100.0 100.0

4. Berdasarkan Usia

Statistics

Usia

N Valid 108

Missing 0

Std. Deviation 1.929

Skewness .151


Kurtosis -1.057


Minimum 1

Maximum 7

Usia


Percent

Valid 1 20 18.5 18.5 18.5

2 16 14.8 14.8 33.3

3 12 11.1 11.1 44.4

4 24 22.2 22.2 66.7

5 15 13.9 13.9 80.6

6 10 9.3 9.3 89.8

7 11 10.2 10.2 100.0

Total 108 100.0 100.0

157

5. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Statistics

Pendidikan Terakhir

N Valid 108

Missing 0

Std. Deviation .672

Skewness .329


Kurtosis .319


Minimum 1

Maximum 4

Pendidikan Terakhir


Percent

Valid 1 13 12.0 12.0 12.0

2 65 60.2 60.2 72.2

3 27 25.0 25.0 97.2

4 3 2.8 2.8 100.0

Total 108 100.0 100.0

158

6. Berdasarkan Lama Bekerja

Statistics

Lama Bekerja

N Valid 108

Missing 0

Std. Deviation .962

Skewness -.261


Kurtosis -1.128


Minimum 1

Maximum 4

Lama Bekerja


Percent

Valid 1 7 6.5 6.5 6.5

2 34 31.5 31.5 38.0

3 29 26.9 26.9 64.8

4 38 35.2 35.2 100.0

Total 108 100.0 100.0

159

UJI VALIDITAS

1. Sistem Remunerasi (X1)

Correlations

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 TOTAL

X1.1 Pearson Correlation 1 .667** .447** .597** .481** .361** .361** .392** .492** .738**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X1.2 Pearson Correlation .667** 1 .570** .433** .451** .471** .389** .535** .589** .773**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X1.3 Pearson Correlation .447** .570** 1 .484** .459** .498** .344** .423** .552** .719**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X1.4 Pearson Correlation .597** .433** .484** 1 .460** .363** .352** .361** .475** .697**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

160

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 TOTAL

X1.5 Pearson Correlation .481** .451** .459** .460** 1 .442** .287** .422** .421** .712**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X1.6 Pearson Correlation .361** .471** .498** .363** .442** 1 .428** .462** .570** .711**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X1.7 Pearson Correlation .361** .389** .344** .352** .287** .428** 1 .399** .474** .630**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X1.8 Pearson Correlation .392** .535** .423** .361** .422** .462** .399** 1 .551** .705**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X1.9 Pearson Correlation .492** .589** .552** .475** .421** .570** .474** .551** 1 .782**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

161

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 TOTAL

TOTAL Pearson Correlation .738** .773** .719** .697** .712** .711** .630** .705** .782** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

162

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)

Correlations

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 TOTAL

X2.1 Pearson Correlation 1 .496** .549** .477** .299** .214* .327** .309** .450** .642**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .026 .001 .001 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.2 Pearson Correlation .496** 1 .513** .437** .397** .412** .388** .288** .356** .618**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.3 Pearson Correlation .549** .513** 1 .537** .456** .314** .447** .319** .311** .701**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .001 .001 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.4 Pearson Correlation .477** .437** .537** 1 .503** .422** .341** .367** .473** .692**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

163

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 TOTAL

X2.5 Pearson Correlation .299** .397** .456** .503** 1 .516** .531** .455** .387** .650**

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.6 Pearson Correlation .214* .412** .314** .422** .516** 1 .448** .520** .425** .617**

Sig. (2-tailed) .026 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.7 Pearson Correlation .327** .388** .447** .341** .531** .448** 1 .553** .443** .668**

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.8 Pearson Correlation .309** .288** .319** .367** .455** .520** .553** 1 .467** .678**

Sig. (2-tailed) .001 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.9 Pearson Correlation .450** .356** .311** .473** .387** .425** .443** .467** 1 .689**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

164

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 TOTAL

TOTAL Pearson Correlation .642** .618** .701** .692** .650** .617** .668** .678** .689** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108


*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

165

X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 TOTAL

X2.10 Pearson Correlation 1 .393** .440** .252** .315** .197* .320** .230* .607**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .008 .001 .041 .001 .017 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.11 Pearson Correlation .393** 1 .396** .336** .348** .308** .353** .190* .656**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .049 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.12 Pearson Correlation .440** .396** 1 .576** .334** .387** .372** .305** .609**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.13 Pearson Correlation .252** .336** .576** 1 .519** .416** .474** .355** .622**

Sig. (2-tailed) .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.14 Pearson Correlation .315** .348** .334** .519** 1 .514** .499** .486** .676**

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

166

X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 TOTAL

X2.15 Pearson Correlation .197* .308** .387** .416** .514** 1 .584** .591** .646**

Sig. (2-tailed) .041 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.16 Pearson Correlation .320** .353** .372** .474** .499** .584** 1 .603** .693**

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X2.17 Pearson Correlation .230* .190* .305** .355** .486** .591** .603** 1 .597**

Sig. (2-tailed) .017 .049 .001 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

TOTAL Pearson Correlation .607** .656** .609** .622** .676** .646** .693** .597** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108



167

3. Sikap Rasionalisasi (X3)

Correlations

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 TOTAL

X3.1 Pearson Correlation 1 .507** .408** .441** .453** .459** .206* .255** .645**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .033 .008 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X3.2 Pearson Correlation .507** 1 .471** .440** .427** .287** .210* .186 .627**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .003 .029 .054 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X3.3 Pearson Correlation .408** .471** 1 .390** .364** .297** .206* .292** .630**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002 .032 .002 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X3.4 Pearson Correlation .441** .440** .390** 1 .444** .374** .213* .329** .664**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .027 .001 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

168

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 TOTAL

X3.5 Pearson Correlation .453** .427** .364** .444** 1 .461** .326** .340** .680**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X3.6 Pearson Correlation .459** .287** .297** .374** .461** 1 .367** .259** .630**

Sig. (2-tailed) .000 .003 .002 .000 .000 .000 .007 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X3.7 Pearson Correlation .206* .210* .206* .213* .326** .367** 1 .612** .682**

Sig. (2-tailed) .033 .029 .032 .027 .001 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

X3.8 Pearson Correlation .255** .186 .292** .329** .340** .259** .612** 1 .689**

Sig. (2-tailed) .008 .054 .002 .001 .000 .007 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108


Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

169



170

4. Niat Melakukan Kecurangan (Fraud) (Y)

Correlations

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 TOTAL

Y.1 Pearson Correlation 1 .283** .168 .220* .198* .170 .202* .123 .484**

Sig. (2-tailed) .003 .083 .022 .040 .079 .036 .205 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Y.2 Pearson Correlation .283** 1 .476** .287** .097 .224* .404** .142 .580**

Sig. (2-tailed) .003 .000 .003 .320 .020 .000 .142 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Y.3 Pearson Correlation .168 .476** 1 .101 .058 .042 .088 .145 .463**

Sig. (2-tailed) .083 .000 .299 .548 .663 .366 .134 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Y.4 Pearson Correlation .220* .287** .101 1 .276** .191* .201* .170 .493**

Sig. (2-tailed) .022 .003 .299 .004 .047 .037 .078 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

171

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 TOTAL

Y.5 Pearson Correlation .198* .097 .058 .276** 1 .062 .100 .312** .441**

Sig. (2-tailed) .040 .320 .548 .004 .522 .302 .001 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Y.6 Pearson Correlation .170 .224* .042 .191* .062 1 .263** .174 .529**

Sig. (2-tailed) .079 .020 .663 .047 .522 .006 .071 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Y.7 Pearson Correlation .202* .404** .088 .201* .100 .263** 1 .295** .527**

Sig. (2-tailed) .036 .000 .366 .037 .302 .006 .002 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108

172

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 TOTAL

Y.8 Pearson Correlation .123 .142 .145 .170 .312** .174 .295** 1 .477**

Sig. (2-tailed) .205 .142 .134 .078 .001 .071 .002 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108


Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108



UJI RELIABILITAS

1. Sistem Remunerasi

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.876 9

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)


Cronbach's

Alpha N of Items

.910 17

3. Sikap Rasionalisasi


Cronbach's

Alpha N of Items

.793 8

4. Niat Melakukan Kecurangan (Fraud)


Cronbach's

Alpha N of Items

.750 15

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Multikolonieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 73.159 8.822 8.293 .000

X1 -.221 .066 -.228 -3.349 .001 .922 1.085

X2 -.101 .045 -.148 -2.249 .027 .990 1.011

X3 .904 .100 .617 9.021 .000 .917 1.090

a. Dependent Variable: Y

2. Uji Normalitas

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) -1.198 5.527 -.217 .829

X1 .005 .041 .013 .126 .900

X2 .049 .028 .169 1.738 .085

X3 -.028 .063 -.045 -.449 .654

a. Dependent Variable: Abs_Res

UJI HIPOTESIS

1. Regresi Linier Berganda

Model

Variables

Entered

Variables

Removed

Method

1 TX1, TX2, TX3b

. Enter

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .744a .554 .541 3.72535

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 1793.626 3 597.875 43.080 .000a

Residual 1443.337 104 13.878

Total 3236.963 107

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) 73.159 8.822 8.293 .000

X1 -.221 .066 -.228 -3.349 .001

X2 -.101 .045 -.148 -2.249 .027

X3 .904 .100 .617 9.021 .000

a. Dependent Variable: Y

pengaruh sistem remunerasi, sistem pengendalian intern ...

Documents