PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BTN SYARI’AH CABANG JAKARTA Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Oleh: NURYAMAH NIM: 104046101690 PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI’AH JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/2008 M
91
Embed
PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DPK …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7596/1/NURYAMAH-FSH.pdf · Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Pembiayaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)
TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BTN SYARI’AH CABANG JAKARTA
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh:
NURYAMAH NIM: 104046101690
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI’AH JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1429 H/2008 M
PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BTN
SYARIAH CABANG JAKARTA
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh
NURYAMAH
NIM: 104046101690
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Prof. Dr. Amany Burhanuddin Lubis, lc, MA Dr. Hendra Kholid, MA
NIP: 150 270 614 NIP: _
KOSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/2008 M
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan unutk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (SI) di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantnmkan sesuai dengan ketantuan yang berlakau di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ciputat, 7 Dzulqa’dah 1429 H 5 November 2008 M
Nuryamah
KATA PENGANTAR
بسم اهللا الرحمن الرحيم
Alhamdulilah, maha suci Allah SWT, yang telah memberikan jalan hidup
setiap manusia yang berbeda-beda. Maha indah karunia-Nya yang telah
membekali setiap insan dengan potensi yang beraneka rupa. Dan atas ridha dan
rahmat-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi
persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabi dan rasul Muhammad
SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan bahkan umatnya, Insya Allah dan
mudah-mudahan kita ada didalamnya.
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
(DPK) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada BTN Syari’ah Cabang
Jakarta” dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi
dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada jurusan
Muamalat program studi Perbankan Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sepenuhnya penulis menyadari bahwa banyak pihak dan orang yang
terlibat dan berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu,
penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada:
1. Ayahanda H. Fakhruddin dan Ibunda Hj. Mariyam atas doa dan upaya, kasih
dan sayang, pengorbanan dan air mata, yang tiada dapat dituturkan oleh kata-
kata, moga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dan menempatkan
engkau berdua di syurga-Nya yang paling tinggi
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM. Selaku Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ibu Euis Amalia, M.Ag dan Bapak Ah. Azharuddin, M.Ag selaku Ketua dan
Sekretaris Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Ibu Prof. Dr, Amany Burhanuddin Lubis, Lc, MA dan Bapak Dr. Hendra
Kholid, MA selaku dosen pembimbing atas kesediaannya memberikan waktu
luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan
masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen dan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat
kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebaikannya mendapat balasan di
sisi Allah SWT.
6. Pimpinan dan staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak
membantu menyelesaikan skripsi dengan berbagai referensi.
7. Bapak Edy Setiadi Pimpinan BTN KCS Jakarta Harmoni yang telah
memberikan tempat penelitian penulisan skripsi. Kepada Bapak Herry dan
Bapak Ali Muntoro serta Ibu Pipih yang telah meluangkan waktu untuk
membantu penulis melakukan penelitian serta memberikan data yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada seluruh karyawan BTN
Syari’ah Ibu Suci, Ibu Putri, Ibu Indah, Ibu Liana, Ibu Esti, Bapak Aris, Bapak
Wifaq, Bapak Bambang, Bapak Mukhlis terima kasih atas bantuan yang
diberikan dalam proses penelitian ini. Thank’s for you all.
9. Untuk kakakku tercinta teh Sanah dan a Engkus, adikku tercinta Nurazizah
serta keponakanku Rilla yang telah memberikan perhatian dan do’anya tanpa
kalian semua penulis tidak mungkin bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga
Allah SWT membalas amal baik kalian semua.
10.Seluruh rekan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
program studi perbankan Syari’ah angkatan 2004. teman-teman perbankan
Syari’ah kelas D (Bocah Rusuh) yang tidak bisa disebut satu persatu, mudah-
mudahan persahabatan kita abadi. Rerencang Riungan Mahasiswa Sukabumi
(RIMASI) Jakarta, temen-temen asrama atas do’a dan suportnya. Terutama
buat “AA” yang selalu ada di kala suka dan duka, makasih “A” .
11.Semua pihak yang tidak bisa disebutkan semoga kebaikan dan bantuan kepada
penulis manjadi amal ibadah dan mendapat Ridha dari Allah SWT.
Akhir kata, penulis sadar tentu ada kekurangan pada skripsi ini oleh
karena itu diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak yang
membaca skripsi ini karena hanya Tuhanlah yang maha benar dan kebenaran.
Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua. Amîn ya rabb al-‘âlamîn.
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................... .. i
PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................... .. ii
KATA PENGANTAR .......................................................................... ..iii
DAFTAR ISI ......................................................................................... ..vi
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.......................................................viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..................................................... ..1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................. ..4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ........................................... ..4
D. Review Studi Terdahulu ...................................................... ..5
E. Metode Penelitian ............................................................... ..7
F. Sistematika Penulisan.......................................................... ..12
BAB II PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)
DAN PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK
SYARI’AH
A. Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Syari’ah ................. ..14
1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK) ........................... ..14
2. Faktor Penyebab Nasabah Menyimpan Dana
di Bank ......................................................................... ..15
3. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga (DPK) ........................... ..16
B. Pembiayaan ......................................................................... .. 26
Grafik 4.1 Grafik Batang DPK ................................................... 56 Grafik 4.2 Grafik Batang Pembiayaan ........................................ 58 Grafik 4.3 Linieritas .................................................................... 43 Grafik 4.4 Sebaran Data Penyaluran Pembiayaan ...................... 63 Grafik 4.5 Sebaran Data dan Pihak Ketiga (DPK) ..................... 64 Grafik 4.6 Histogram Sebaran Data dua Variabel ...................... 67
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bank syari’ah adalah lembaga intermediasi yang kegiatan pokoknya
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.
Dana yang telah terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam
bentuk pembiayaan.1
Intermediasi adalah fungsi bank untuk menghimpun dana dari masyarakat
kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.2 Dana yang dikumpulkan
oleh bank dari masyarakat disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) sementara dana yang
disalurkan oleh bank ke masyarakat disebut pembiayaan.
Menurut Ramzi Ahmad Zuhdi3 menyebutkan, pada tahun 2007 aset
perbankan syari’ah mencapai Rp. 33 triliun, dengan pertumbuhan Dana Pihak
Ketiga (DPK) mencapai 37,3 persen (year on year/yoy) atau Rp. 2,64 triliun.
Perkembangan yang cukup pesat bila dibandingkan dengan tahun 2006 yang
hanya mencapai 32,7 persen. Menurutnya, bila dilihat dari pertumbuhan Dana
Pihak Ketiga, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syari’ah lebih
tinggi dibandingkan bank konvensional meski hanya sekitar 2%. Pertumbuhan
DPK bank syari’ah mencapai 12,8 persen sementara DPK bank konvensional
1 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah, (Jakarta:
Rasindo, 2005), cet I, h. 18. 2 Wiroso, Penghimpunan Dana, h. 18. 3 Direktur Direktorat Perbankan Syari’ah Bank Indonesia.
hanya mencapai 8,2 persen. DPK bank syari’ah mencapai Rp. 2,64 triliun
sedangkan bank konvensional Rp. 104,4 triliun.4
Dana yang telah terkumpul kepada bank syari’ah kemudian akan
disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hingga
Oktober 2007 pembiayaan murabahah mencapai 60,85% atau bernilai 12,993
triliun rupiah. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah masing-
masing pada kisaran 20,28% atau 4,323 triliun rupiah dan 12,82% atau bernilai
2,737triliun rupiah. Untuk Pembiayaan istisna’ dan lainnya masing-masing hanya
mencapai 1,6% atau senilai dengan 341,691 miliyar rupiah dan 4,49% atau senilai
958,957 miliar rupiah. Bila dilihat dari data di atas, terjadi trend kenaikan dari
DPK dan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syari’ah Indonesia.5 Hal
ini tentu saja sangat baik untuk perkembangan perbankan syari’ah ke depan.
Namun disayangkan, pertumbuhan sektor pembiayaan masih didominasi oleh
pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dan ijarah yang memiliki
marjin tetap.
Salah satu bank syari’ah yang memberikan kontribusi penting dalam
peningkatan DPK dan pembiayaan untuk masyarakat Indonesia adalah Bank
Tabungan Negara (BTN). Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan salah satu
bank terkemuka yang mengembangkan pembiayaan dalam sektor perumahan.
Untuk lebih mengembangkan usaha dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat luas, Pada tahun 2008 ini BTN menambah kantor cabang syari’ah
yang ke-13 yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat tepatnya di ruko Kalimas,
Bekasi Timur. Menurut direktur utama BTN Iqbal Latanro, Pembukaan cabang
4 www.kompas.com, “BTN Perluas Cabang Syari’ah”, senin, 18 Februari 2008. 5 www.kompas.com, “BTN Perluas Cabang Syari’ah”, Senin, 18 Februari 2008.
syari’ah ini dimaksudkan untuk memenuhi penyediaan alternatif layanan
perbankan dual banking sistem.6 Sebelumnya 14 Januari 2005 BTN meresmikan
kantor cabang Jakarta. Pengembangan unit syari’ah di BTN dimaksud untuk
mendukung kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional
terutama pembiayaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah termasuk
program Rusunami.7
Berbagai fasilitas jasa keuangan disediakan oleh BTN Syari’ah untuk
mempermudah para nasabah dalam memenuhi kebutuhan lalu lintas keuangannya.
Hal ini ditujukan untuk meningkatkan keuntungan bank secara keseluruhan.
Laporan yang belum diaudit sampai dengan 31 Desember 2007, BTN Unit
Syari’ah memberikan kontribusi pembiayaan Rp. 396 miliar bagi 4.156 unit
rumah. Sementara total kredit yang disalurkan BTN mencapai Rp. 8,551 triliun
untuk 140.192 unit. Laba yang dicapai Rp. 613 miliar, aset Rp. 36,7 triliun, kredit
yang disalurkan Rp. 23,4 triliun, Dana Pihak Ketiga Rp. 24,2 triliun. Sementara
untuk rasio keuangan CAR 20,84 persen, FDR 92,42 persen,NPL 2,48 persen dan
modal Rp. 2,7 triliun.8
Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar
akumulasi Dana Pihak Ketiga (DPK) mempengaruhi alokasi penyaluran
pembiayaan pada BTN Syari’ah, dengan bebarapa pertimbangan, maka akan
memfokuskan meneliti penghimpunan DPK dan penyaluran pembiayaan pada
BTN Syari’ah Cabang Jakarta dengan judul skripsi “Pengaruh Penghimpunan
6 Bank yang punya sistem konvensional dan sistem syari’ah (www.kompas.com, “BTN
Perluas Cabang Syari’ah”, senin, 18 Februari 2008). 7 www.kompas.com, “BTN Perluas Cabang Syari’ah”, senin, 18 Februari 2008. 8 www.kompas.com, “BTN Perluas Cabang Syari’ah”, senin, 18 Februari 2008.
Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Pembiayaan pada BTN
Syari’ah Cabang Jakarta.”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Penelitian ini difokuskan pada variabel penghimpunan Dana Pihak Ketiga
(DPK) dan pengaruhnya pada penyaluran pembiayaan, Periode variabel yang
diteliti adalah dari Januari 2006 sampai Maret 2008.
Guna fokus pada pembahasan skripsi ini, penulis akan membatasi
pembahasan pada pengaruh penghimpunan Dana Pihak Ketiga terhadap
penyaluran pembiayaan. Kemudian akan merumuskan hal tersebut ke dalam
pertanyaan-pertanyaan berikut:
1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran
pembiayaan?
2. Jika memang Dana Pihak Ketiga (DPK) telah mampu memicu
pertumbuhan volume penyaluran pembiayaan, berapa besar pengaruhnya
terhadap penyaluran pembiayaan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, di antaranya
adalah:
1. Mengetahui hubungan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap
penyaluran pembiayaan
2. Mengetahui besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap
pembiayaan.
Diharapkan penelitaian yang dilakukan penulis memiliki nilai manfaat,
Ada pun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Bagi kalangan akademisi, diharapkan mampu memperluas informasi
dalam rangka menambah serta meningkatkan khazanah pengetahuan di
bidang perbankan syari’ah.
2. Bagi praktisi, diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan
bahan pertimbangan, saran dan masukan dalam merumuskan kebijakan
terkait pengaruh penghimpunan Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran
pembiayaan.
3. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi
dan gambaran tentang produk bank syari’ah dan segala bentuk Dana Pihak
Ketiga serta bentuk penyaluran pembiayaan.
D. Review Studi Terdahulu
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil
penelitian yang membahas topik yang sejenis, diantaranya:
1. Subandi Arsito, Jurusan Muamalat Perbankan Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. “Analisa Hubungan
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syari’ah
Dengan Solvabilitas.” Penelitian ini membahas korelasi pertumbuhan DPK
dengan solvabilitas.
2. Ahmad Mujahid, Ekonomi dan Keuangan Syari’ah Kajian Timur Tengah dan
Islam, Program Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2004. ”Analisa
Proses Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Pada Perbankan
Syari’ah (Study Kasus Bank BRI Unit Usaha Syari’ah)”. Penelitian ini
mendeskripsikan tentang kelebihan dan kekurangan dari BRI unit usaha
syari’ah dalam menyalurkan kredit KUK dengan membandingkan faktor-faktor
yang sama yang dimiliki pesaing.
3. Teddy Sumirat Bassar, Ekonomi dan Keuangan Syari’ah Kajian Timur Tengah
dan Islam, Program Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2004. ”Analisa
Perbandingan Kinerja Penghimpunan dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada
PT. Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Perbankan”.
Penelitian ini menganalisis perbandingan kinerja penghimpunan dan
penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalah Indonesia (BMI)
sebelum dan sesudah kebijakan perbankan 1998 yaitu berupa UU No. 10
Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang bank
membahas tentang strategi pengelolaan dana, mekanisme perhitungan bagi
hasil, analisis sistem bagi hasil mudharabah, serta prospek penerapannya.
Dari penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa fokus
pembahasan masih tertuju pada perbandingan kinerja penghimpunan dan
penyaluran dana masyarakat, proses penyaluran pembiayaan, hubungan
pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan perbankan syari’ah dengan
solvabilitas. Belum ada penelitian yang mengangkat tentang pengaruh Dana Pihak
Ketiga terhadap penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu penulis bermaksud
untuk melengkapi penelitian-penelitian di atas dengan mengadakan penelitian
dengan variabel serupa namun dengan pembahasan yang berbeda.
E. Metodologi Penelitian
1. Jenis data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, pertama data
primer, yaitu data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Data tersebut
adalah:
1. Neraca laba-rugi dari tahun 2006-2008 Juni BTN Syari’ah Cabang Jakarta.
2. Laporan Tahunan Annual Report BTN Syari’ah Cabang Jakarta.
Kedua data sekunder, adalah refrensi tambahan yang digunakan
menunjang dan melengkapi data primer. Data sekunder ini sudah terlampir dalam
daftar pustaka.
2. Teknik Pengumpulan Data
Ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah
pertama wawancara, wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara tidak
terstruktur dalam artian tidak menggunakan daftar pertanyaan yang baku.
Wawancara dilakukan pada tanggal 11, 17, dan 20 Juni 2008 bertempat di gedung
BTN Syari’ah Cabang Jakarta. Dalam wawancara ini, penulis hanya melakukan
wawancara dengan pak Edi Setiadi sebagai kepala BTN Syari’ah Cabang Jakarta
dan pak Heri sebagai kepala operasional BTN Syari’ah Cabang Jakarta. Kedua
penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan
data-data dari perpustakaan sesuai dengan objek materi yang diteliti. Dengan cara
membaca, memahami dan menginterpretasikan buku-buku, dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan topik pembahasan skripsi ini.
3. Teknik Pengolahan Data
Data yang telah tersedia akan diolah dengan menggunakan SPSS for
Windows versi 15.0 yang didalamnya sudah terdapat hal-hal sebagai berikut:
a. Uji literalis
Dalam suatu penelitian, ada kecenderungan mengelompokan data ke jenis
data linier. Padahal, mungkin saja sebaran data tersebut tidak linier atau berbentuk
kurva sehingga harus digunakan parameter lain, bukan dengan regresi. Kepastian
linier atau tidaknya suatu data, tidak dapat didasarkan pada asumsi-asumsi,
melainkan harus dengan suatu uji linieritas.
b. Uji normalitas
Data-data bersekala interval sebagai hasil pengukuran pada umumnya
mengikuti asumsi distribusi normal. Namun, tidak tertutup kemungkinan data
tersebut tidak mengikuti asumsi. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang
diperoleh, harus mengikuti uji normalitas. Berbagai rumus statistik inferensial
yang dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian mendasarkan pada asumsi
bahwa data yang bersangkutan memenuhi ciri sebaran normal. Dengan kata lain,
keadaan data distribusi normal merupakan sebuah data persyaratan yang harus
terpenuhi. Sebuah data yang berdistribusi tidak normal tidak dapat digarap dengan
rumus statistik tersebut. Dengan demikian, sebelum dianalisa dengan rumus
tertentu, normalitas sebaran suatu data harus sudah diketahui. Jadi, uji normalitas
data harus sudah dilakukan sebelum penerapan suatu rumus statistik untuk
pengujian hipotesis.9
Ada pun uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
uji kolmogrov-smirnov untuk menguji kesesuain (goodness of fit). Uji kolmogrov
merupakan uji kecocokan antara data hasil pengamatan dengan hipotesa. Uji ini
mengukur apakah data dari sampel yang dipilih berasal dari dari suatu sumber
9 Burhan Nugroho dkk, Statistik Terapan,( Yogyakarta: Gadjah Mada Universiats Press,
2004), h.111.
teoritis. Uji ini membandingkan antara frekuensi kumulatif sebaran data
hipotesis.10
c. Regresi sederhana
Regresi sederhana digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu
variabel berpengaruh terhadap variabel yang lainnya.
Rumus regresi adalah
Y = a + bx
Y : Variabel terikat
x : Variabel bebas
a : Konstanta (harga Y jika x=0)
b : Koefisien regresi
a ∑ ∑
∑ ∑ ∑∑−
−= 22
2
)(
))(())((
xxn
xyxxy
b ∑ ∑
∑ ∑ ∑−
−= 22 )(
))((
xxn
yxxyn
d. Korelasi
Digunakan untuk mengetahui hubungan dan membuktikan hipotesis
hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan
sumber data dari dua variabel adalah sama. Untuk menghitung korelasi, rumus
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh sebuah variabel terhadap variabel yang lainnya. Rumusnya adalah r2.
Nilai r didapat dari rumus r-product moment.11
Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran mengenai variabel-variabel yang
diteliti, maka verifikasi variabelnya adalah sebagai berikut:
X = tingkat penghimpunana dana pihak ketiga
Y = penyaluran pembiayaan
Pada penelitian ini, ada dua variabel yang akan diketahui hubungannya
satu sama lainnya. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas
(independent) dan variabel terikat (dependent). Variabel bebas adalah tingkat dana
pihak ketiga, sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah penyaluran
pembiayaan.
f. Uji Signifikan
Uji signifikan adalah sebuah uji untuk mengetahui nyata dan tidak nyata
atau yakin dan tidak meyakinkannya nilai hubungan antara dua variabel atau
lebih. Kegunaan uji signifikan adalah untuk mengeneralisasi populasi, artinya apa
yang terjadi pada sampel akan diberlakukan kepada populasi dari sampel yang
diambil. Apabila pada sampel terdapat hubungan positif, maka setelah
diberlakukan uji signifikan ternyata terdapat hubungan positif pula, maka
hubungan positif berlaku pula pada populasi. Apabila pada sampel terdapat
hubungan negatif, dan setelah dilakukan uji signifikan terdapat hubungan negatif
juga, maka hubungan negatif tersebut dapat diberlakukan pada populasi.
11 Sugiono, Statistika untuk penelitian, (Bandung: Bandung, 2007), h. 250.
Akan tetapi bila pada sampel ada hubungan positif dan negatif, setelah
dilakukan uji signifikan ternyata tidak ada hubungan (menerima Ho), maka
hubungan positif atau negatif yang terdapat pada sampel tidak signifikan. Artinya
hubungan positif atau negatif yang terjadi pada sampel tidak dapat diberlakukan
pada populasi.12
Uji signifikan yang dilakukan adalah t-test, dengan rumus:
t = t 21
2
r
nr
−
−=
keterangan:
n = jumlah sampel
r = koefisien korelasi product moment
Teknik penulisan penelitian ini mengacu pada ”Buku Pedoman Penulisan
Skripsi” Fakultas Syari’ah dan Hukum tahun 2007.
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah proses penelitian ini, penulis akan
mensistematisasikan skripsi ini sebagai berikut:
BAB I :Pendahuluan, di dalamnya akan diuraikan alasan penulis memilih
topik ini, akan dilengkapi dengan batasan dan rumusan masalah
yang akan dibahas, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II :Berisikan kerangka pembahasan pengantar, didalamnya akan
diuraikan: Pertama, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syari’ah
yang akan dilengkapi dengan pengertian Dana Pihak Ketiga
12 Ali Mauludi, Statistik 1, ( Ciputat: Pima Heza Lestari, 2006) , h. 102.
(DPK), faktor-faktor yang menpengaruhi mobilisasi dana, jenis-
jenis Dana Pihak Ketiga (DPK). Kedua, pembiayaan yang akan
berisikan pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan,
dan jenis-jenis pembiayaan.
BAB III :Membahas profile BTN Syari’ah Cabang Jakarta, produk-produk,
dan informasi BTN Syari’ah Cabang Jakarta.
BAB IV :Dibahas hasil temuan penelitian kemudian hasil temuan tersebut
akan diolah dengan menggunakan teknik: uji linier, uji normalitas,
hipotesa, analisa regresi serta pengujian signifikansi konstanta dan
koefisien regresi, dan koefisien determinasi.
BAB V :Penutup, berisikan kesimpulan, saran-saran, dan lampiran-
lampiran.
BAB II
DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN PEMBIAYAAN
A. Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Syari’ah
1. Pengertian Dana Pihak Ketiga
Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan utama. Tanpa
dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali.
Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki banak atau pun aktiva lancar
yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.13 Dana yang dimiliki atau
yang dikuasai bank tidaklah berasal dari milik bank sendiri, tapi juga ada dan
pihak lain. Dana yang dikuasai bank bersumber dari:
a. Dana modal sendiri, dana yang bersumber dari modal bank sendiri atau berasal
dari para pemegang saham. Dana ini disebut dana pihak pertama.
b. Dana pinjam dari pihak luar. ini disebut dana pihak kedua.
c. Dana dari masyatakat. Dana ini disebut dengan dana pihak ketiga.14
Dana dari pihak luar atau dana dari pihak ketiga adalah dana yang dimiliki
bank secara tidak permanen. Dana tersebut yang sewaktu-waktu ditarik kembali.
Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari pemilik bank itu
sendiri ditambah dengan cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan
yang ditanam kembali pada bank baru mencapai 7% dari total aktiva 8%.15 Jadi
dana pihak ketiga adalah sejumlah uang yang dimiliki bank dan berasal dari pihak
luar yang menyimpan uangnya. Dengan kata lain uang yang dimiliki bukan milik
bank sendiri tapi titipan dari pihak luar. Bank hanya sebatas sebagai lembaga yang
13 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank Edisi Kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 84.
14 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana, h. 87. 15 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah Edisi Refisi, (Jakarta: Alfabeta,
2006), h.50.
menghimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk
pembiayaan.
2. Faktor Penyebab Nasabah Menyimpan Dana di Bank
Ada banyak faktor yang menjadi penyebab masyarakat menggunakan jasa
penyimpanan uang di bank. Faktor-faktor tersebut antara lain:
a. Kepercayaan masyarakat
Kepercayaan masyarakat pada suatu bank jelas akan mempengarui bank
dalam menghimpun dana dari berbagai sumber terutama dari masyarakat dan
institusi. Tingakat kepercayaan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kinerja
bank yang bersangkutan, posisi keuangan, kapabelitas, integritas serta kredibelitas
manajemen bank.
b. Ekspektasi
Ekspektasi adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima penabung
dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama.
c. Keamanan
Jaminan keamanan oleh bank atas dana nasabah. Di Indonesia sendiri
sudah berdiri Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengakomodasi
kepercayaan yang dibutuhkan masyarakat.16
3. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga
16 Siamat Dahlan, Manajemen Bank umum Cetakan 2, (Jakarta: UI Press, 2004) h. 113.
Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank syari’ah menawarkan
berbagai macam kemudahan dan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh nasabah.
Masyarakat dapat menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan, atau pun
deposito.17
a. Simpanan Giro (Demand Deposit)
Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat
dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang
rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya
jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan
oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank
jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah
relative lebih rendah dari bunga simpanan lainnya.18
b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan
menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu Anjungan Tunai
Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga
tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan
rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan.
Dalam prakteknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.19
c. Simpanan Deposito (Time Deposite)
17 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grapindo
Persada, 2007), h. 107. 18 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana, h. 89. 19 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisa Fiqih, h. 107.
Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh
tempo). Penarikannyapun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini
sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan
nasabah. Dalam prakteknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka,
sertifikat deposito, dan deposito on call.20
Dalam melakukan praktek penggalangan dana dari masyarakat, bank
syari’ah mempunyai prinsip tersendiri yang berbeda dengan prinsip yang
digunakan bank konvensional. Prinsip tersebut adalah mudharabah dan wadi’ah.21
1. Mudharabah
a. Definisi Mudharabah
Mudharabah berasal dari kata dhar, berarti memukul atau berjalan, secara
teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana
pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan
pihak lainnya menyediakan pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah
dibagi menurut kesepakatan yang dituangakan dalam kontrak, sedangkan jika
mengalami kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian ini bukan
kecurangan atau kelalaian pengelola.22
b. Skema Mudharabah
20 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisa Fiqih, h. 107. 21 Adiwarman Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,(Gema Insani: Jakarta
2001), h. 86. 22 Ahmad al-Syarbayi, al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islami (Bairut: Dar Alamil Kutub, 1997),
10.
c. Landasan hukum mudharabah
Akad mudharabah memiliki landasan hukum dalam al-Qur’an dan hadits
nabi Muhammad SAW.23
1. Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS.AL-Maidah 1).
2. Hadits nabi Muhammad SAW Riwayat Thabrani
23 DSN, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional untuk Lembaga Keungan Syari’ah,
(DSN MUI dan Bank Indonesia, Jakarta 2001), h, 39-47.
اهللالى ص اهللالوس رالق :ال قهيب ان عبيه صن بحال صنع ةضارقمال ولجى ال اعيبال.ةآرب النهي فثالث :ملس وهيلع 24)روه ابن ماجه (عيبل ل التيبل لريعالش برب الطالخاو
Artinya : “Dari Shaleh bin Shuhaib ra bahwa Rasulallah bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibn Majah)
Dalam melakukan akad mudharabah, ada beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi, antara lain:
1. Bank akan membiayai proyek yang disetujui sepenuhnya dalam bentuk
pengadaan barang modal.
2. Proyek akan dikelola sepenuhnya pengusaha selaku pemegang amanah.
3. Bank dan pengusaha sama-sama menghitung porsi pembagian laba atau resiko
untuk masing-masing sebelum pelaksanaan proyek.
4. Apabila terjadi kerugian maka bank menanggung seluruh kerugian.25
Ada pun berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pihak penyimpan
dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yaitu mudharabah mutlaqah dan
mudharabah mukayadah:26
1. Mudharabah Mutlaqah
Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada batasan bagi bank dalam
menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa
pun kepada bank, ke bisnis apa dan yang disimpannya itu hendak disalurkan atau
penetapan penggunaan akad-akad tertentu atau pun mensyaratkan dananya
24 Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qizwini, Sunan Ibn Majah, vol, II, (Beirut: Dâr
al-Fiqr, t.t), h. 768. 25 Yadi Janwari Djajuli, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan),
(Jakarta:Raja Grapindo Persada, 2001), h. 66. 26 Adiwarman Karim, Bank Islam, h. 109.
diperuntukan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh. Dari
penerapan sistem mudharabah mutlaqah di atas dikembangkan deposito
mudharabah dan tabungan mudharabah.27 Berikut akan dibahasa pengertian dan
landasan hukum deposito mudharabah.
a. Deposito Mudharabah
Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah.28 Deposito yang
dibenarkan secara syari’ah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah
(Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000). Ada pun ketentuan umum deposito
berdasarkan mudharabah adalah sebagai berikut:
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mâl atau pemilik dana,
dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam
usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan
mengembangkannya termasuk dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan
piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan
dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
27 Ahmad al-Syarbayi, al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islami (Bairut: Dar Alamil Kutub, 1997),
10. 28 Adiwarman Karim, Bank Islam, h. 109.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan.29
Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan
dituangkan dalam akad pembukaan rekening dan bank tidak diperkenankan
mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.30
Dalam deposito brdasarkan mudharabah, nasabah bertindak sebagai
pemilik dana (shahibul mâl). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat
melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan
pihak lain.31
Penerapan sistem mudharabah mutlaqah yang keduan adalah tabungan
mudharaba, berikut pembahasannya.
b. Tabungan Mudharabah
Tabungan mudharabah adalah simpanan dana yang penarikannya hanya
dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. 32Tabungan
yang dibenarkan secara syari’ah adalah tabungan berdasarkan prinsip
mudharabah dan wadi’ah. (Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/VI/2000). Ada pun
ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah adalah sebagai berikut:
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mâl atau pemilik
dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
29 DSN, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah, h. 19. 30 Saeful Bakhri, dkk, Ekonomi Syari’ah dalam Sorotan,(Jakarta: Yayasan Amanah,
2003), h. 175. 31 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, h. 108. 32 Adiwarman Karim, Bank Islam, h. 110.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan
mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan
piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan
dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan.33
Dalam perspektif wewenang nasabah, tabungan mudharabah yang
digunakan di samping mudharabah mutlaqah adalah mudharabah muqayyadah.
Berikut penjelasannya:
b. Mudharabah Muqayadah
Dalam mudharabah muqayyadah ada batasan bagi bank dalam
menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah memberikan persyaratan kepada
bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau penetapan
penggunaan akad-akad tertentu.34
Mudharabah muqayyadah ada dua jenis:
1. Mudharabah muqayyadah on balance sheet
Jenis ini merupakan simpanan khusus karena pemilik dana dapat
menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank.
33 DSN, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah, h. 12-13. 34 Ahmad al-Syarbayi, al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islami (Bairut: Dar Alamil Kutub, 1997),
10.
2. Mudharabah muqayyadah of balance sheet
Jenis ini merupakan penyaluran dana mudharabah kepada pelaksana
usahanya. Bank bertindak sebagai pelantara yang mempertemukan antara pemilik
dengan pelaksana usaha.35
Prinsip operasional syari’ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana di
samping mudharabah adalah wadi’ah. Berikut pembahasannya:
2. Wadi’ah
Wadi’ah adalah suatu kontrak perjanjian antara pemilik asset dan
kustodian (bank) untuk melindungi asset/kapital dari kerusakan atau kehilangan
serta menjaga keamanan asset.36 Ada 2 (dua) jenis wadi’ah:
a) Wadi’ah Yad Amanah (trustee safe custody), wadi’ah mensyaratkan kustodian
yang dapat dipercaya, asset/ kapital harus terpisah dan tidak dapat digunakan
serta ditransaksikan oleh kustodian.
b) Wadi’ah Yad Dhamamah (Quaranteed safe custody), kustodian terpercaya,
asset/kapital tidak perlu dipisah dan dapat digunakan oleh kustodian untuk
mendapat keuntungan dari penggunaan asset/kapital.37
Landasan hukum wadi’ah adalah sebagai berikut:
1. Al-Qur’an surat al-Nissa ayat 58.
35 Adiwarman Karim, Bank Islam, h. 110. 36 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, h. 148. 37 Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transakasi Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Dzikrul
Hakim, 2003), h. 93.
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.” (QS. Al-Nissa 58).
“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda”sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi).
B. Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan.39
Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan atau aktiva produktif
adalah penanaman dana bank syari’ah baik dalam rupiah atau maupun valuta
asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qordh, surat berharga syari’ah,
38 Abi Isa Muhammad Isa Bin Saurah Ibn Musa Turmuzi, Jâmiut Turmuzî, (Riyadh:
Dârus Salam Linnasyri wat Tauzi, 1999) ,h. 500-501 39 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Akademi
Manajemen Perusahaan YLPN), h. 16.
penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan
kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi’ah Bank Indonesia.40
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu:
tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat
mikro. Dalam tingkat makro pembiayaan bertujuan sebagai berikut:
a. Meningkatkan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak punya akses
secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses
ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
b. Tersedianya dana bagi meningkatkan usaha, artinya: untuk mengembangkan
usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh
melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan
kepada pihak minus dana, sehingga dana dapat bergulir.
c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang
bagi masyarakat untuk mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya
produksi tidak akan jalan tanpa adanya dana.
d. Membuka lapangan kerja baru, Artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha
melalui dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga
kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat yang memiliki usaha
produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh
40 Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003.
pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan pendapatan
masyarakat. Jika ini terjadi maka pendapatan akan terdistribusi.41
Ada pun dalam tingkat mikro, pembiayaan bertujuan untuk: 1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan
tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan
mendapatkan laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka
mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu
menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan
resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh
melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat
dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber
manusianya ada, sementara sumber daya modal tidak ada. Maka semuanya
tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pembiayaan.
Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna
sumber-sumber daya.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: Dalam kehidupan masyarakat ada pihak
yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam
kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi
jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak
yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.42
41 Muhammad, Manajemen Pembiayaan, h. 17. 42 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik, h. 19.
Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, menurut Sinungan
(1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:
1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang
4. Menimbulkan kegairahan berusaha
5. Menjaga stabilitas ekonomi
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.43
3. Jenis-Jenis Pembiayaan
Dana yang sudah terkumpul dari nasabah akan disalurkan kembali kepada
masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Secara garis besar produk pembiayaan
syari’ah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan
penggunaannya, yaitu:
a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (ba’i)
b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.44
Untuk keterangn lebih lanjut, di bawah ini akan dijelaskan satu-persatu.
Pertama akan membahas pembiayaan dengan prinsip jual beli:
1. Prinsip jual beli
Prinsip jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan
waktu penyerahan barangnya, prinsip ini terbagi menjadi:
a) Murabahah
43 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik, h. 44 Adiwarman Karim, Bank Islam, h. 97.
Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya.
Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.45
Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan
syari’ah adalah jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan
Rasulullah SAW dan para sahabatnya.46 Secara sederhana murabahah berarti
suatu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati.47
Menurut Djazuli dan Janwari mekanisme operasional murabahah adalah
menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui
bersama untuk dibayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui
harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual. Mekanisme
murabahah ini bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi
belum mempunyai uang yang diperlukan.48
45 Adiwarman Karim, Bank Islam, h. 98. 46 Adiwarman Karim, Ekonomi Islam, h. 86. 47 Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rasyid, Bidayatul Mujahid Wa Nihayatul
Muqtasid, (Bairut: Darul Qalam, 1988), Vol II, h. 216. 48 Yadi Janwari Djajuli, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan),
(Raja Grapindo Persada: Jakarta 2001),h. 67.
Landasan hukum transaksi murabahah adalah:
Al-Qur’an al-Nissa ayat 29
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu” (QS.al-Nissa 29).49
Untuk Indonesia transaksi murabahah sudah dituangkan dalam Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional No.04/DSN-MUI/2000. Ada pun syarat transaksi
murabahah adalah sebagai berikut:
1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus syah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila tejadi cacat atas barang
sesudah.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang terjadi pada pembelian, misalnya
jika pembelian dilakukan secara utang.50
Dalam pelaksanaannya di bank syari’ah, bank membelikan terlebih dahulu
barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada
supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga
jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.51
Transaksi dengan murabahah bukan berarti tanpa resiko, di antara
kemungkinan resiko yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut:
1. Default, atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komperatif, ini terjadi jika harga suatu barang di pasar
mengalami kenaikkan setelah bank membelinya untuk nasabah
3. Penolakan nasabah : barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena
sesuatu sebab.52
Pembiayaan yang biasa diguakan dalam bank syari’ah yang kedua adalah
dengan prinsip salam, berikut pembahasannya:
b) Pembiayaan Salam
a. pengertian Salam
Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan
belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara
50 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, h. 102. 51 IBI, Konsep,Produk dan Implementasi Oprasional Bank Syari’ah, (Djambatan: Jakarta
2001), h. 76. 52 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, h. 107.
pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah
sebagai penjual.53
b. Skema Pembiayaan Salam
Landasan hukum pembiayaan salam adalah sebagai berikut:54
1. Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282
53Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rasyid, Bidayatul Mujahid Wa Nihayatul
Muqtasid, (Bairut: Darul Qalam, 1988), Vol XII, h.124. 54 Muhammad Syafi’i Antonoi, Bank Syari’ah, h. 108.
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS.al-Baqarah 282).55
Artinya: “Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang ditentukan.”(HR enam imam hadist).
Bank syari’ah dalm pembiayaannya juga menggunakan prinsip istisna’,
berikut pembahasannya:
c) Pembiayaan istisna’
a. Pengertian pembiayaan istisna’
Produk pembiayaan istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna
pembayarannya dapat dilakukan bank dalam beberapa kali. Skim istisna dalam
bank syari’ah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan
kontruksi. Mengingat istisna merupakan lanjutan dari salam maka secara umum
landasan hukumnya sama.57
b. Skema pembiayaan istisna’
56 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, Shahih al-Bukhary, (Beirut, Darul
Fikr, 1995), jilid II, h. 30. 57 Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, Bidayatul Mujahid Wa Nihayatul
Di samping menggunakan prinsip jual beli, pembiayaan dalam bank
syari’ah juga biasa menggunakan prinsip sewa atau ijarah, berikut
pembahasannya:
2. Prinsip sewa (ijarah)
Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui
pembayaran upah sewa, tnapa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas
barang itu sendiri.58
Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, bedanya
terletak pada objek transaksinya, bila pada jual beli objeknya adalah barang maka
pada ijarah objeknya adalah jasa. Dalam sistem ini tidak merubah kepemilikan
barang. Pada akhir masa sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakannya
pada nasabah. Karena itu dalam perbankan syari’ah dikenal dengan ijarah
muntahhiah bi al-tamlik (sewa yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan).59
Landasan hukum ijarah adalah sebagai berikut:
1. Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233
58 Muhammad Rawas Qal’aji, Mu’zam Lughat al-Fuqaha, (Bairut: Darun-nafs, 1985),
cetakan ke-8 vol III, h. 183. 59 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, h. 117.
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 233).60
2. Hadits nabi Muhammad SAW
مجت احملس وهيل ع اهللالى صيب النن أاسب عنبى اور 61)رواه أحمد والبخارى ومسلم (هرج أامجحى الطعاو
Artinya “Diriwayatkan dari ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabdaو “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Prinsip yang ketiga dalam pembiayaan bank syari’ah adalah prinsip bagi
hasil, berikut penjelasannya:
61 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, Shahih al-Bukhary, h. 36.
3. Prinsip bagi hasil
Produk pembiayaan yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai
berikut:
1. Musyarakah
a. Pengertian musyarakah
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
(amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko dibagi
bersama sesuai kesepakatan.62
b. Skema musyarakah
62 Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, Bidayatul Mujahid Wa Nihayatul
Muqtasid, (Bairut: Darul Qalam, 1988), Vol II, 253-257.
Artinya: “Dari abu Hurairah, Rasulallah SAW bersabda, “ Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati yang lainnya.” (HR Abu Dawud).
Produk pembiayaan yang didasarkan atas prinsip bagi hasil disamping
musyarakah adalah mudharabah, berikut penjelasannya:
b. Mudharabah
Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana
pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu
perjanjian pembagian keuntungan.64 perjanjian antara penanam modal dan
pengelola untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian
keuntungan antara kedua belah pihak bedasarkan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya.
63 Abi Toyyib Muhammad Syamsul Haq al-Adzî abadî ma’a Syarhil Hâfidz Syamsuddîn
Ibn Qayyum al-Jauziyah,’Aunul Ma’bûd Syarh Sunanul Abî Dâwud, (Beirut: Daarul Kutubul ‘Âlamiyyah, 1990), h. 170.
64 Ahmad al-Syarbayi, al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islami (Bairut: Dar Alamil Kutub, 1997), 10.
Landasan hukum untuk sistem ini adalah sebagai berikut:
1. Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283
Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagaian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.al-Baqarah 283).65
2. Hadits Nabi
اهللالى ص اهللالوس رالق :ال قهيب ان عبيه صن بحال صنع ةضارقمال ولج الى اعيبال.ةآرب النهي فثالث :ملس وهيلع 66)روه ابن ماجه (عيبل ل التيبل لريعالش برب الطالخاو
Artinya :
“Dari Shaleh bin Shuhaib ra bahwa Rasulallah bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibn Majah)
66 Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qizwini, Sunan Ibn Majah, vol, II, (Beirut: Dâr
al-Fiqr, t.t), h. 768.
Pembiayaan dalam bank syari’ah juga biasa menggunakan pembiayaan
dalam jenis akad pelengkap, berikut penjelasannya:
4. Akad pelengkap
Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga
akad pelengkap. Akad ini tidak ditujuakan untuk mencari keuntungan tapi
ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun demikian,
dalam akad ini dibolehkan untuk meminta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
pelaksanaan akad ini. Pada penerapannya, akad ini terbagi menjadiakad: hiwalah
(alih utang-piutang), rahn (gadai), qardh, wakalah (perwakilan), dan kafalah
(garansi bank).67
Dari pemaparan di atas didapatkan ada tiga jenis bentuk penghimpunan
Dana Pihak Ketiga yaitu simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pada tahap ini
belum terlihat adanya perbedaan dengan produk bank konvensional. Hal yang
membedakannya pada prinsip operasionalnya yaitu dengan menggunakan
mudharabah dan wadi’ah. Untuk pembiayaan ada empat prinsip yang dipakai
oleh bank syari’ah, prinsip jual beli, prinip sewa, prinsip bagi hasil, dan prinsip
akad pelengkap.
67 Adiwarman Karim, Bank Islam, h.105.
BAB III
PROFIL BTN SYARIAH CABANG JAKARTA
A. Sejarah BTN Syariah
Dalam prakteknya ternyata bank syariah bukan hanya diminati oleh
kalangan muslim, tetapi juga dimanfaatkan oleh kalangan non-muslim, baik
kapasitasnya sebagai nasabah, karyawan maupun pemilik. Hal ini menunjukan
bahwa bank syari’ah merupakan bank yang universal dan tidak semata-mata
dimanfaatkan atas pertimbangan agama, tetapi juga pertimbangan ekonomis dan
manfaatnya.
Untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan
Negara (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari telah
menetapkan untuk membuka Unit Usaha Syariah pada tahun 2004 dan perubahan
Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 oktober 2004 oleh Emi
Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi
syari’ah berdasarkan Ketetapan Direksi No 14/DIR/DSYA/2004 tanggal 4
November 2004. BTN mendapat Izin Prinsip Operasional Unit Usaha Syari’ah
dari Bank Indonesia melalui Surat BI No. 6/1350/DPbs tanggal 15 Desember
2004. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syari’ah disebut ”BTN Syariah” dengan
motto ”Maju dan Sejahtera Bersama.”68
Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syari’ah didampingi oleh
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat
dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Divisi Syari’ah dan Pimpinan
68 Bank Tabungan Negara. Laporan Tahunan Annual Report, Jakarta, 2006, h. 85.
Kantor Cabang Syari’ah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip Syari’ah.
Dewan Pengawas Syari’ah adalah badan independen yang ditempatkan oleh
Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada bank.
Dewan Pengawas Syari’ah Bank BTN terdiri dari.69
1. Drs. H Ahmad Nazri Adlani (Ketua DPS)
2. Drs. H Mohammad Hidayat, MBA, MBL (Anggota DPS)
3. Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI,ACS (Anggota DPS)
Pada tahun 2006, Bank BTN telah mengoperasikan 9 (sembilan) Kantor
Cabang Syari’ah dan 27 (dua puluh tujuh) Kantor Layanan Syari’ah (Office
Chenneling) pada kantor-kantor cabang dan kantor cabang pembantu
konvensional. Kantor Cabang Syari’ah tersebar di Jakarta, Bandung, Makassar,
Surabaya, Yogyakarta, Solo, Malang, Medan dan Batam70.
BTN Syari’ah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan baik untuk
kinerja, tahun 2005 maupun pencapaian kinerja tahun 2006 yaitu:
1. The Best Customer Service and Teller dari Karim Businee Consulting 2005.
2. The Most Growing Earning Asset Market Share Unit Usaha Shariah untuk
kelompok asset > 100 milyar rupiah tahun 2006.
3. The Best Sharia Unit (Overall) peringkat ke 2 Unit Usaha Syari’ah untuk
kelompok asset > 100 milyar rupiah tahun 2006.
4. Sharia Acceleration Award 2007 sebagai Best Outlet Productivity (Bank
Indonesia) tahun 2007.71
69 Bank Tabungan Negara. Laporan Tahunan h. 85 70 Bank Tabungan Negara. Laporan Tahunan, h. 86 71 Bank Tabungan Negara. Laporan Tahunan h. 85
B. Produk-Produk BTN Syari’ah
Produk BTN Syari’ah cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan
keluarga nasabah namun tetap fokus pada pembiayaan perumahan (di antaranya:
KPR BTN Syari’ah dan Multiguna BTN Syari’ah untuk Kendaraan Bermotor).
BTN Syari’ah memiliki produk-produk yang tentu saja berbeda dengan
produk BTN konvensional produk-produk ini digunakan untuk menghimpun dan
menyalurkan dana. Produk-produk di bawah ini merupakan produk
penghimpunan dana:
1. Tabungan Batara Mudharabah
Tabungan Batara Mudharabah adalah tabungan yang bersifat investasi
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan
imbalan yang disyaratkan dan disepakati dalam bentuk nisbah yang tertuang
dalam akad pembukaan rekening.
2. Tabungan Batara Wadi’ah
Tabungan Batara Wad’iah adalah tabungan yang bersifat simpanan yang
bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk
pemberian (‘athaya) bonus yang bersifat sukarela, tidak disyaratkan dan tidak
diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan dari pihak bank.
3. Deposito Batara Mudharabah
Deposito Batara Mudharabah adalah jenis penanaman dana pada yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian
nasabah dengan bank. Deposito ini menggunakan prinsip Mudharabah Muttlaqah
yakni suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik
dana (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua selaku pengelola dana
akan dibagikan sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati sebelumnya
oleh kedua belah pihak.
4. Giro Batara Wadi’ah
Giro Batara Wadi’ah adalah simpanan pihak ketiga pada bank berdasarkan
prinsip Wadi’ah Yad Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan cek bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran
lainnya atau dengan pemindahbukuan.
Menurut keterangan Kepala Operasional BTN Syari’ah Cabang Jakarta,
dari prodak di atas yang paling banyak diminati dan efektif adalah produk
deposito mudharabah.72
Untuk selanjutnya akan dibahas produk-produk pembiayaan. Berikut
rinciannya:
1. Pembiayaan KPR BTN Syari’ah (Murabahah)
Peruntukan pembiayaan KPR BTN Syari’ah adalah untuk membiayai
nasabah yang akan membeli rumah, rumah toko, rumah kantor, apartemen dan
jenis rumah tinggal lainnya dan/atau berikut tanah untuk dimiliki atau
dipergunakan sendiri (rumah baru/lama).
2. Pembiayaan Multiguna BTN Syari’ah (Murabahah)
Pembiayaan Multiguna BTN Syari’ah peruntukan adalah untuk membiayai
nasabah yang akan membeli kendaraan bermotor untuk dimiliki dan dipergunakan
sendiri.
3. Pembiayaan Musyarakah BTN Syari’ah
72 Wawancara Pribadi dengan Herry, Jakarta, 2 Juli 2008.
Pembiayaan musyarakah BTN Syari’ah adalah pembiayaan yang diberikan bank
kepada pengembang atau developer berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, CV,
atau perorangan, untuk membantu modal kerja pengembang dalam pendanaan
pembangunan proyek perumahan yang meliputi rumah atau bangunan berikut
sarana dan prasarananya.
4. Pembiayaan Mudharabah modal Kerja BTN Syari’ah
Pembiayaan Mudharabah modal kerja BTN Syari’ah adalah penyediaan
dana oleh bank (shahibul mâl) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah
(mudharib) berbentuk PT, CV, Koperasi, BUMN, Swasta, BMT, BPRS.
5. Pembiayaan KPR indensya BTN Syari’ah
Pembiayaan kepemilikan rumah inden syari’ah adalah fasilitas
pembiayaan kepemilikan rumah yang diberikan bank kepada nasabah untuk
membeli tanah atau rumah dari pengembang dengan kondisi rumah belum
terbangun atau sedang dalam tahap pembangunan berdasarkan pesanan sesuai
dengan prinsip Istisna’.
Dari prodak pembiayaan ini yan banyak dilakukan BTN Syari’ah adalah
pebiayaan KPR BTN Syari’ah murabahah.73
Berikutnya akan dipaparkan informasi keuangan BTN Syari’ah Cabang
Jakarta:
C. Informasi Keuangan BTN Syariah Cabang Jakarta
1. Neraca
73 Wawancara Pribadi dengan Herry, Jakarta, 2 Juli 2008.
Neraca adalah laporan menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada
satu tangal tertentu. Neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan modal pada
tanggal tetentu.74
Tabel 3.1. Neraca aktiva BTN Syari’ah Cabang Jakarta 2007
Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007.
Karim, Adiwarman. Ekonomi Islam: Suatu Kajaian Kontemporer, Gema Insani: Jakarta 2001.
Mauludi, Ali. Statistik 1, Ciputat: Pima Heza Lestari, 2006. Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, Yogyakarta: Akademi
Manajemen Perusahaan YLPN.
BTN. Neraca BTN Syari’ah Cabang Jakarta, 2006. Nugroho, Burhan. dkk. Statistik Terapan, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas
Press, 2004 Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003.
Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank Edisi Kedua, Jakarta: Bumi
Aksara, 1997. Sugiono. Statstek untuk Penelitian, Bandung: Bandung, 2007. Sunarto, Zulkifli. Panduan Praktis Transakasi Perbankan Syari’ah, Jakarta:
Dzikrul Hakim, 2003. Turmuzi, Abi Isa Muhammad Isa Bin Saurah Ibn Musa. Jâmiut Turmuzî. Riyadh:
Dârus Salam Linnasyri wat Tauzi, 1999. Widayat. Riset Bisnis, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2002. Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah, Jakarta:
Rasindo, 2005.
www.kompas.com. “BTN Perluas Cabang Syari’ah”, senin, 18 Februari 2008. Wawancara Pribadi dengan Herry, Jakarta, 2 Juli 2008. Qizwini, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid. Sunan Ibn Majah, vol, II, Beirut: