KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN SKRIPSI PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPUASAN WAJIB PAJAK ATAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP MADYA JAKARTA SELATAN Diajukan oleh: Asti Farisca Rahma NPM: 09460004905 AJUN AKUNTAN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2006 Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Sains Terapan Akuntansi Pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2010
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
SKRIPSI
PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPUASAN WAJIB PAJAK ATAS
PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP
MADYA JAKARTA SELATAN
Diajukan oleh:
Asti Farisca Rahma NPM: 09460004905
AJUN AKUNTAN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Tahun 2006
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Sains Terapan Akuntansi
Pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Tahun 2010
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
NAMA
NOMOR POKOK MAHASISWA
BIDANG SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI
MengetahuiDirektur,
Kusmanadji, Ak., MBA.NIP 196009151981121001
ii
: ASTI FARISCA RAHMA
: 09460004905
: SEMINAR PERPAJAKAN
: PENGARUH PEMERIKSAAN
PAJAK DAN KEPUASAN WAJIB
PAJAK ATAS PELAYANAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA KPP MADYA
JAKARTA SELATAN
MenyetujuiDosen Pembimbing,
Izzuddin, Ak., MM.NIP 196004031981121001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
PERNYATAAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
NAMA
NOMOR POKOK MAHASISWA
BIDANG SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI
Tangerang Selatan, 15 Oktober 2010
1.Susi Zulfina, SH., M.H.NIP 196604301993102001
2.Izzuddin, Ak., MM.NIP 196004031981121001
3.Irawan, Ak., MBT.NIP 740002695
iii
: ASTI FARISCA RAHMA
: 09460004905
: SEMINAR PERPAJAKAN
: PENGARUH PEMERIKSAAN
PAJAK DAN KEPUASAN WAJIB
PAJAK ATAS PELAYANAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA KPP MADYA
JAKARTA SELATAN
( Ketua Penguji )
( Anggota Penguji/Pembimbing )
( Anggota Penguji)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
NAMA
NOMOR POKOK MAHASISWA
BIDANG SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI
: ASTI FARISCA RAHMA
: 09460004905
: SEMINAR PERPAJAKAN
: PENGARUH PEMERIKSAAN
PAJAK DAN KEPUASAN WAJIB
PAJAK ATAS PELAYANAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA KPP MADYA
JAKARTA SELATAN
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil tulisan saya
sendiri dan tidak terdapat bagian tulisan yang disalin tanpa mencantumkan pengakuan dari
penulis aslinya. Apabila terbukti melakukan plagiatisme, saya siap dinyatakan tidak
lulus dan dicabut gelar yang telah diberikan.
Tangerang Selatan, September 2010
Yang memberi pernyataan,
Asti Farisca Rahma NPM 09460004905
iv
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas
segala rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi penelitian
berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Jakarta Selatan”.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih
kepada:
1. Bapak Kusmanadji, Ak., MBA. selaku Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan kesempatan bagi
penulis untuk menambah ilmu yang bermanfaat.
2. Bapak Izzuddin, Ak., MM. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah
memberikan arahan dan motivasi pada penulis untuk menghasilkan karya yang
bermanfaat.
3. Ibu Dyah Purwanti selaku Dosen Penilai Outline dan Bapak Agung Nugroho, Ak.
Mbit selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan arahan
dan petunjuk pada penulis terkait penyelesaian skripsi.
4. Kedua orang tua penulis, Mama Papa, yang senantiasa mendoakan dan
memberikan motivasi serta semangat pada penulis.
5. Rio Agung Wilis, suami tercinta sekaligus sahabat terbaik yang setia menemani,
mendukung, memotivasi, dan selalu membuat penulis merasa dicintai sepenuh
hati.
v
6. Bapak, Ibu, Mas Farid, Mbak Ika, Mbak Enggi, Mas Angga, Leo atas dukungan
semangat dan doanya.
7. Seluruh pegawai KPP Madya Jakarta Selatan beserta eks pegawai Maksel,
terutama Ibu Inayah, Mas Arnold, Mbak Dewie, Mas Bayu, Mas Affandi, Pak
Sabar, Bung Koes, dan Arik yang telah banyak membantu penulis selama proses
penyusunan skripsi.
8. Rekan-rekan seperjuangan, terutama Cukuma, Jengmil Mirtha, Aini, Mamah
Affan, Ellen, Mbak Yuyi, dan Bunda Thoriq yang selalu memberikan motivasi
pada penulis untuk selalu berusaha menjadi lebih baik, serta sahabat yang jauh
tapi tetap dekat, 2t, yang selalu menyemangati dan banyak membantu penulis.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perkembangan selanjutnya.
Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat, baik bagi
Lampiran 7 Regresi Linier Berganda dan Uji Normalitas ........................................99
xiii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Tanpa
pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan. Pajak digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terkait proses pemerintahan. Selain itu,
pajak juga digunakan dalam rangka melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan.
Silitonga (2006) menyatakan bahwa target penerimaan pajak akan terus
meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terkait fungsi dan peranan pajak yang semakin
penting dan strategis, terutama pada saat kondisi perekonomian nasional belum stabil
akibat krisis ekonomi global. Untuk itu, pemerintah senantiasa berupaya
mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pembaharuan sistem perpajakan.
Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1983.
Reformasi perpajakan tersebut memuat suatu perubahan mendasar berupa perubahan
sistem pelaporan perpajakan yang pada mulanya merupakan sistem perhitungan pajak
terutang oleh fiskus (official assessment system) menjadi sistem perhitungan
pajak
terutang oleh wajib pajak sendiri (self assessment system). Suparji (2005)
1
2
menyebutkan bahwa dianutnya self assessment system yang memberikan
kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan
melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar diharapkan akan meningkatkan
kepatuhan dan kesadaran pajak.
Selain itu, pembaharuan masih terus dilakukan terutama terkait kebijakan
perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan. Pembaharuan
tersebut dilakukan melalui program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang
dimulai sejak tahun 2002. Program ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama.
Pertama, optimalisasi yang berkeadilan. Kedua, peningkatan kepatuhan sukarela
melalui pelayanan prima dan penegakan hukum secara konsisten. Ketiga, efisiensi
administrasi melalui penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan
teknologi tepat guna. Keempat, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan
masyarakat yang tinggi melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang
kondusif dan pelaksanaan good governance.
Salah satu sasaran yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
melalui modernisasi perpajakan tersebut adalah peningkatan kepatuhan sukarela
(voluntary compliance). Kepatuhan wajib pajak secara sukarela merupakan
kunci keberhasilan pemungutan pajak dalam sistem self assessment sehingga
penerapan self assessment system menuntut peran serta aktif para wajib pajak
dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan
wajib pajak adalah memberikan pelayanan prima. Hal ini didasari oleh pemikiran
bahwa kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat memberikan kepuasan pada
3
wajib pajak sehingga mampu mendorong kepedulian dan ketaatan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.
Selain melalui pemberian pelayanan prima, DJP juga berupaya menekan
ketidakpatuhan wajib pajak melalui penegakan hukum (law enforcement). Salah satu
bentuk penegakan hukum ini diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak. Dalam self
assessment system, pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan
pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak yang secara operasional dilaksanakan
hanya jika terdapat indikasi terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak memenuhi
kewajiban perpajakan dan kriteria lain yang lebih bersifat pasif.
Penelitian mengenai kepuasan wajib pajak atas pelayanan telah dilakukan oleh
beberapa periset. Penelitian-penelitian tersebut bertujuan mengetahui kualitas
pelayanan dan tingkat kepuasan wajib pajak atas pelayanan.
Penelitian mengenai pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan
wajib pajak telah beberapa kali dilakukan. Penelitian mengenai pemeriksaan pajak yang
dilakukan sebelum dimulainya modernisasi perpajakan secara komprehensif pada tahun 2002
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kualitas kebijaksanaan
pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, Suparto (2007) yang
meneliti tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Penelitian-penelitian mengenai pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh
beberapa periset terdahulu tidak khusus membahas mengenai kepatuhan wajib pajak
badan. Untuk itu, masih timbul pertanyaan mengenai ada atau tidaknya pengaruh
4
pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, mengingat
penelitian sebelumnya hanya mengukur tingkat kepuasan wajib pajak atas pelayanan,
timbul pula pertanyaan mengenai ada atau tidaknya pengaruh kepuasan wajib pajak atas
pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian berjudul “Pengaruh
Pemeriksaan Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak Atas Pelayanan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak pada KPP Madya Jakarta Selatan”.
B. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelatif antara
pemeriksaan pajak dan kepuasan wajib pajak atas pelayanan sebagai variabel bebas
(independent variable) dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat
(dependent variable).
Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka
penelitian ini dibatasi pada pengujian tingkat signifikansi korelativitas dan tidak
menguraikan hubungan antar variabel yang bersifat kausal.
C. Tujuan Penelitian
Pada dasarnya, tujuan dari penelitian ini antara lain:
1. Melakukan pengujian empiris untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
antara pemeriksaan pajak dan kepuasan wajib pajak atas pelayanan terhadap
kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Jakarta Selatan secara bersama-sama
maupun parsial.
2. Melakukan pengujian empiris untuk menentukan faktor yang lebih dominan
dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Jakarta Selatan.
5
D. Manfaat penelitian
Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini antara lain:
1. Dapat menjadi salah satu masukan dan motivator bagi para pegawai dan pejabat
DJP terutama di KPP Madya Jakarta Selatan dalam melaksanakan dan
mengembangkan upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak.
2. Secara akademis, dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan
khususnya mengenai perpajakan. Selain itu, penelitian dalam skripsi ini dapat
menjadi masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini
dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih
mendalam.
E. Sistematika Penulisan
Skripsi ini akan terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori,
metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Ringkasan isi dari tiap-
tiap bab sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan skripsi yang meliputi latar
belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta
sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari pembahasan dalam penelitian
tentang pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak pada KPP Madya Jakarta Selatan. Teori-teori tersebut pada dasarnya
6
menjelaskan tentang pemeriksaan pajak, kepuasan atas pelayanan, yang mencakup
definisi kepuasan, karakteristik pelayanan publik, dan konsep kepuasan pelanggan,
serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu, bab ini juga menguraikan kajian atas hasil
penelitian sebelumnya. Teori-teori tersebut digunakan dalam pengembangan kerangka
berpikir dalam penyusunan hipotesis penelitian dan sebagai dasar operasionalisasi
variabel penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang pelaksanaan dan metode yang dipakai dalam penelitian,
meliputi subjek penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan
sampling, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, serta teknik
pengolahan data penelitian.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjabarkan tentang deskripsi data hasil penelitian, pengujian validitas dan
reliabilitas, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan interpretasi serta
pembahasannya.
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang simpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian tersebut.
Selain itu, diungkapkan juga adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian.
Penulis juga memberikan saran terkait dengan hasil penelitian tersebut yang dapat
dijadikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Perpajakan
1. Pengertian dan fungsi pajak.
Smeets dalam Suandy (2000) mendefinisikan pajak sebagai prestasi kepada
pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa
adanya kontraprestasi yang dapat ditunjuk dalam hal yang individual, yang bertujuan
untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Soemitro dalam Waluyo dan Wirawan (2001) mengartikan pajak sebagai
“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang langsung dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran
rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara
langsung yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.
Beberapa fungsi pajak yang dikemukakan dalam Tinjauan Perpajakan
Indonesia (2006) yaitu:
7
8
a. Fungsi finansial (budgetair).
Pungutan pajak bertujuan untuk mengisi kas negara yang akan digunakan oleh
pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin
dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk
membiayai pembangunan.
b. Fungsi mengatur (regulerend).
Dalam sistem ketatanegaraan, pemerintah berfungsi mengatur segala sesuatu
yang berada di dalam wilayahnya. Fungsi regulerend pajak adalah untuk
menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan
masyarakat.
c. Fungsi Distribusi
Manfaat pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara tidak hanya
dinikmati oleh masyarakat tersebut tetapi juga dinikmati oleh seluruh masyarakat
tanpa terkecuali.
d. Fungsi Demokrasi
Sebagai negara yang demokratis, keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan
negara merupakan hal mutlak. Bertitik tolak dari itu, segala kegiatan negara dapat
direncanakan dan diarahkan guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Self assessment system.
Dalam self assessment system, para Wajib Pajak diberi kepercayaan
untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Self
assessment system merupakan tipe administrasi perpajakan yang banyak ditentukan
9
oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut
pajak dan respon Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut (Zain, 2003).
Harahap (2004) menyatakan bahwa dianutnya sistem self assessment
membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat
untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan
memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung
sistem self assessment.
Kepatuhan sukarela memang merupakan suatu hal yang sangat penting dari
suatu sistem perpajakan. Namun, pembayaran pajak yang sepenuhnya diserahkan
pada kemauan dan kesadaran masyarakat tidak akan selalu berjalan seperti kemauan
ketentuan perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, Tarjo dan Indra Kusumawati
(2005) menyatakan bahwa pendelegasian wewenang kepada Wajib Pajak
menimbulkan konsekuensi pentingnya sistem kontrol oleh DJP secara memadai.
Pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya
penyalahgunaan wewenang. Kurangnya penegakan hukum akan menimbulkan
ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya
dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan dalam self assessment system
memegang peranan yang cukup penting.
B. Pelayanan Publik
1. Pengertian pelayanan publik.
Pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu bentuk
pelayanan publik. Pelayanan publik (public service) merupakan salah satu perwujudan
fungsi aparatur negara sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat. Mahmudi
10
(2005) mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, pengertian pelayanan publik
adalah sebagai berikut: “Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”
2. Asas dan prinsip pelayanan publik.
Pelayanan pada sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa pelayanan
adalah pemberdayaan. Pelayanan sektor publik tidak mencari keuntungan tetapi
memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mahmudi (2005)
menyatakan bahwa instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas
pelayanan publik sebagai berikut:
a. Transparansi. Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas. Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional. Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
11
e. Tidak diskriminatif. Pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi.
f. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Menurut Lovelock dalam Permana (2007), lima prinsip yang harus
diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain:
a. Tangible, meliputi kemampuan fisik, peralatan, personil dan komunitas material.
b. Reliable, meliputi kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dapat tepat
dan memiliki keajegan.
c. Responsiveness, meliputi rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan.
d. Assurance, meliputi pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai.
e. Emphaty, meliputi perhatian perorangan pada pelanggan.
Sementara itu, prinsip pelayanan publik menurut Mahmudi (2005) adalah
sebagai berikut:
a. Kesederhanaan prosedur.
b. Kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administratif pelayanan.
c. Kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
d. Akurasi produk pelayanan publik.
e. Kelengkapan sarana dan prasarana.
f. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian
hukum.
g. Adanya pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
12
h. Kemudahan akses.
i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pemberi pelayanan.
j. Kenyamanan lingkungan pelayanan.
3. Konsep pelayanan prima.
Kepuasan pelanggan (masyarakat) dapat dicapai apabila aparatur pemerintah
yang terlibat dalam pelayanan, baik langsung maupun tidak langsung, memahami dan
melaksanakan pelayanan prima.
Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “Excellent Service” yang
berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Disebut terbaik karena
sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang
memberikan pelayanan.
Sutopo (2003) menyatakan bahwa pelayanan disebut sebagai pelayanan prima
ketika mampu memuaskan pihak yang dilayani. Pelayanan prima dalam hal ini
disimpulkan sebagai pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan.
Pelayanan prima sektor publik di Indonesia mengacu pada Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal
10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik dan Keputusan
MENPAN Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Petunjuk
Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
C. Pemeriksaan Pajak
Pengertian pemeriksaan (auditing) telah banyak dikemukakan oleh beberapa
penulis. Mulyadi dan Puradiredja dalam Rini (2008) merumuskan pengertian
pemeriksaan sebagai berikut:
13
“Pemeriksaan adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti dan informasi secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka
(assurance), dan memahami (emphaty). Masing-masing dimensi dijabarkan
menjadi komponen-komponen terukur yang dijadikan acuan dalam menyusun butir
pernyataan dalam kuesioner.
Hasil penilaian tanggapan responden mengenai variabel kepuasan wajib pajak
atas pelayanan dijabarkan dalam Tabel Persepsi Responden Terhadap Kepuasan wajib
pajak atas Pelayanan pada Lampiran 4B. Dari tabel tersebut dapat diketahui skor
penilaian atas tanggapan responden untuk masing-masing butir pernyataan, mean per
butir pernyataan, dan mean total.
50
Butir pernyataan yang mewakili dimensi tampilan fisik adalah pernyataan 1, 2,
dan 3. Nilai rata-rata masing-masing pernyataan yaitu 3,22; 3,39; dan 3,20
menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas dengan kemudahan mengakses
lokasi kantor, kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan pelayanan, serta
kerapian dan kebersihan penampilan pegawai pajak.
Butir pernyataan yang mewakili dimensi keandalan yaitu pernyataan 4, 5, dan
6. Nilai rata-rata masing-masing pernyataan yaitu 3,27; 3,41; dan 3,29. Dari nilai ratarata
tersebut dapat dilihat bahwa responden merasa cukup puas dengan ketepatan waktu
pelaksanaan jam kerja dan waktu penyelesaian pelayanan perpajakan serta
kemudahan memperoleh informasi atas hal-hal yang kurang jelas bagi WP.
Dimensi ketanggapan diwakili oleh butir pernyataan 7 dan 8. Nilai mean
masing-masing pernyataan yaitu 3,35 dan 3,18 menunjukkan bahwa responden
merasa cukup puas dengan kesediaan pegawai pajak memberikan informasi yang
dibutuhkan dan menanggapi keluhan dan kesulitan yang dihadapi oleh WP.
Dimensi jaminan diwakili oleh butir pernyataan 9, 10, dan 11. Nilai mean dari
butir pernyataan yang mewakili dimensi jaminan yaitu 3,29; 3,31; dan 3,31.
Tanggapan responden ini menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas dengan
penguasaan pegawai pajak atas peraturan perpajakan dan tugas pokoknya, keramahan
dan kesopanan pegawai dalam melayani WP, serta adanya jaminan kerahasiaan
informasi dan data WP.
Butir pernyataan 12 dan 13 mewakili dimensi emphaty. Nilai mean dari
masing-masing pernyataan yaitu 2,57 dan 3,18. Hal ini menunjukkan bahwa
responden merasa cukup puas dengan pemberian perhatian atas masalah yang
51
dihadapi WP terkait hak dan kewajiban perpajakannya namun responden kurang puas
terkait prosedur pelayanan. Responden merasa kemudahan dan kesederhanaan
prosedur pelayanan masih kurang memuaskan dibandingkan dengan apa yang
diharapkan.
Dari Tabel Persepsi Responden Terhadap Kepuasan Wajib Pajak atas
Pelayanan diketahui bahwa mean total persepsi responden terhadap kepuasan atas
pelayanan sebesar 3,23. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden merasa
cukup puas dengan pelayanan yang diberikan meskipun masih terdapat satu aspek
pelayanan mengenai kemudahan dan kesederhanaan prosedur pelayanan yang masih
dirasa kurang memuaskan bagi responden.
c. Kepatuhan wajib pajak.
Variabel kepatuhan wajib pajak dijabarkan ke dalam dimensi menurut konsep
Nurmantu (2003) yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal
diuraikan menjadi kepatuhan membayar dan kepatuhan melaporkan kewajiban
perpajakan sedangkan kepatuhan material diuraikan menjadi kepatuhan menghitung dan
memperhitungkan kewajiban perpajakan.
Hasil penilaian tanggapan responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak
dijabarkan dalam Tabel Persepsi Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada
Lampiran 4C. Berdasarkan hasil tabulasi tersebut dapat diketahui skor penilaian atas
tanggapan responden untuk masing-masing butir pernyataan, mean per butir
pernyataan, dan mean total.
Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai mean masing-masing butir
pernyataan di atas 3, artinya rata-rata responden setuju dengan pernyataan-
pernyataan
52
mengenai kepatuhan membayar tepat waktu sesuai dengan SPT yang dilaporkan,
kepatuhan melaporkan SPT yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan
ditandatangani secara tepat waktu, serta kepatuhan dalam menghitung dan
memperhitungkan pajak terutang.
Dari nilai mean total sebesar 3,34 dan tidak ada butir pernyataan yang
memiliki mean di bawah 3 diketahui bahwa kepatuhan WP yang dinilai dari
tanggapan responden mengenai kepatuhan WP dalam membayar, melaporkan,
menghitung, dan memperhitungkan kewajiban perpajakannya adalah cukup baik.
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian
1. Uji validitas instrumen penelitian.
Uji validitas merupakan pengujian atas setiap butir pertanyaan untuk
mengetahui kelayakan dalam mendefinisikan suatu variabel. Tinggi rendahnya
validitas instrumen penelitian menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak
menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.
Untuk mengukur validitas masing-masing pertanyaan dalam instrumen
penelitian, digunakan korelasi product moment Pearson. Pengujian dilakukan
dengan
melihat angka koefisien korelasi (rxy) yang menyatakan hubungan antara skor
pertanyaan dengan skor total (item total correlation). Hasilnya dibandingkan dengan
r tabel, dimana df = n-2 dengan taraf signifikansi 5%. Jika nilai r yang dihasilkan tiap
item pertanyaan dengan skor total > r tabel (signifikansi 5%), maka item pertanyaan
tersebut dikatakan valid. Sebaliknya jika nilai r yang dihasilkan < r tabel (signifikansi
5%), maka item pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid.
53
Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan program SPSS 16.0.
Hasil pengujian validitas untuk masing-masing item pertanyaan pada setiap variabel
yang digunakan dalam penelitian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel IV.1. Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak
KoefisienItem pertanyaan
Pemeriksa menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak sesuai ketentuanPemeriksa memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa PajakPemeriksa menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada WPPengetahuan pemeriksa mengenai ketentuan perpajakan memadaiPemeriksa menyampaikan permintaan peminjaman kelengkapan data/dokumenSelama pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa bersikap terbuka, komunikatif dan tidak aroganSelama pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa bersikap objektif dan tidak memberatkan WPPemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada WPPemeriksa melakukan pembahasan akhir (closingconference) dengan WP
Permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas dari WP
Pengembalian buku/dokumen yang dipinjam dari WP
Hasil pemeriksaan memberikan kepastian hukum kepada WPJangka waktu penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan ketentuanPemeriksaan pajak membantu WP memahami ketentuan perpajakan
Sumber: Data primer diolah
korelasi r tabel KeteranganPearson
0,737 0,288 Valid
0,867 0,288 Valid
0,539 0,288 Valid
0,672 0,288 Valid
0,851 0,288 Valid
0,834 0,288 Valid
0,605 0,288 Valid
0,876 0,288 Valid
0,709 0,288 Valid
0,883 0,288 Valid
0,841 0,288 Valid
0,860 0,288 Valid
0,853 0,288 Valid
0,876 0,288 Valid
Berdasarkan Tabel IV.1 di atas, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi
pearson dari masing-masing pertanyaan lebih besar dari nilai t tabel dengan jumlah
54
sampel sebesar 49 dan tingkat signifikansi 5% yaitu 0,288. Dengan demikian, seluruh
item pertanyaan yang menyusun variabel pemeriksaan pajak dinyatakan valid dan
dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.
Tabel IV.2. Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan WP atas Pelayanan
KoefisienItem pertanyaan
Kemudahan mengakses lokasi kantor/tempat pelayananKebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan pelayanan
Kerapian dan kebersihan penampilan pegawai
Ketepatan waktu pelaksanaan jam kerja
Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perpajakan Kemudahan memperoleh informasi atas hal-hal yang kurang jelasKesediaan pegawai pajak dalam menanggapi keluhan dan kesulitan yang dialami WPKesediaan pegawai pajak memberikan informasi yang dibutuhkan WPPenguasaan pegawai pajak atas peraturan perpajakan dan tugas pokoknyaKeramahan dan kesopanan pegawai pajak dalam melayani WP
Kerahasiaan informasi dan data WP
Kemudahan dan kesederhanaan prosedur pelayanan
Pemberian perhatian atas masalah yang dihadapi WP
Sumber: Data primer diolah
korelasi r tabel KeteranganPearson0,805 0,288 Valid
0,782 0,288 Valid
0,845 0,288 Valid
0,847 0,288 Valid
0,809 0,288 Valid
0,885 0,288 Valid
0,737 0,288 Valid
0,814 0,288 Valid
0,458 0,288 Valid
0,644 0,288 Valid
0,878 0,288 Valid
0,346 0,288 Valid
0,604 0,288 Valid
Berdasarkan Tabel IV.2. Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan WP atas
Pelayanan diketahui bahwa nilai koefisien korelasi pearson dari masing-masing
pertanyaan lebih besar dari nilai t tabel yaitu 0,288. Dengan demikian, seluruh item
55
pertanyaan yang menyusun variabel kepuasan WP atas pelayanan dinyatakan valid dan
dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.
Hasil pengujian validitas variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada
Tabel IV.3 di bawah ini.
Tabel IV.3. Hasil Uji Validasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
KoefisienItem pertanyaan
Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan Membayar jumlah pajak sesuai dengan SPT yang dilaporkan
Membayar kewajiban perpajakan selalu tepat waktu
Berusaha untuk tidak memiliki tunggakan pajak Selalu
melaporkan SPT tepat waktuSPT yang dilaporkan selalu diisi dengan lengkap, jelas, dan ditandatangani.Mempertanggungjawabkan data yang diungkapkan dalam SPTSPT yang dilaporkan berisi data yang benar atas kewajiban perpajakanTidak mengungkapkan pendapatan kurang dari seharusnyaTidak mendapat STP maupun SKPKB karena telah menghitung pajak dengan benar
Tidak kesulitan dalam memperhitungkan pajak
Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan Tabel IV.3 tersebut diketahui
korelasi r tabel KeteranganPearson0,717 0,288 Valid
0,927 0,288 Valid
0,874 0,288 Valid
0,918 0,288 Valid
0,808 0,288 Valid
0,840 0,288 Valid
0,843 0,288 Valid
0,885 0,288 Valid
0,789 0,288 Valid
0,847 0,288 Valid
0,876 0,288 Valid
bahwa nilai koefisien korelasi
pearson dari masing-masing pertanyaan > 0,288. Dengan demikian, seluruh item
pertanyaan yang menyusun variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid dan
dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.
56
2. Uji reliabilitas instrumen penelitian.
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi responden dalam
menjawab pertanyaan sebagai indikator dari dimensi suatu variabel yang disusun
dalam suatu instrumen penelitian. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara
bersamasama terhadap seluruh butir pertanyaan.
Pengujian reliabilitas instrumen penelitian ini dilakukan dengan teknik Alpha
Cronbach. Hal ini sesuai dengan pernyataan Arikunto (2001) bahwa untuk mencari
reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 digunakan rumus alpha. Suatu
instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,60.
Hasil penghitungan nilai koefisien reliabilitas instrumen penelitian adalah
sebagai berikut:
Tabel IV.4. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Koefisien alpha Keterangan
Pemeriksaan pajak 0,952 Valid
Kepuasan WP atas pelayanan 0,921 Valid
Kepatuhan wajib pajak 0,960 Valid
Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas atas instrumen penelitian pada tabel
IV.4 di atas, diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai koefisien
reliabilitas > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan
reliabel.
57
C. Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel
pemeriksaan pajak dan variabel kepuasan wajib pajak atas pelayanan dengan variabel
kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama maupun terpisah (parsial), maka
digunakan analisis regresi linier berganda.
Model regresi yang digunakan dapat menunjukkan hubungan yang signifikan dan
representatif atau disebut BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) apabila model
regresi tersebut memenuhi asumsi klasik regresi. Oleh karena itu, dilakukan pengujian
asumsi klasik meliputi uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji
autokorelasi untuk setiap variabel bebas dalam regresi tersebut. Sebelum melakukan
pengujian asumsi klasik, dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui distribusi data
dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian.
Pengolahan data dilakukan dengan program SPSS 16.0. Berikut ini diuraikan hasil
pengolahan data.
1. Uji normalitas data.
Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang
memiliki distribusi normal. Untuk itu, sebelum data diolah berdasarkan model-model
statistik parametrik, dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data
variabel penelitian mengikuti sebaran normal atau tidak.
Pengujian normalitas menggunakan uji Normal Kolmogorov-Smirnov dengan
kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:
Jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov > 0,05 (α=5%) maka data
berdistribusi normal.
58
Jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov < 0,05 (α=5%) maka data tidak
berdistribusi normal.
Hasil pengujian dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov-Smirnov pada
program SPSS 16.0. dapat dilihat pada tabel IV.8. di bawah ini.
Tabel IV.5. Hasil Uji Normalitas Data
Variabel
Pemeriksaan pajak
Kepuasan WP atas pelayanan
Kepatuhan wajib pajakSumber: Data primer diolah
Nilai signifikansiKolmogorov-Smirnov
0,084
0,059
0,752
Keterangan
Normal
Normal
Normal
Sesuai dengan hasil pengujian normalitas pada tabel IV.5 di atas, dapat diketahui
bahwa ketiga variabel penelitian memiliki nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov
lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel penelitian
terdistribusi normal dan persyaratan normalitas terpenuhi.
2. Uji autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu dengan yang lain (Kuncoro, 2000). Autokorelasi seringkali ditemukan
apabila data yang digunakan merupakan data runtut waktu. Model regresi yang baik
tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi.
Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, digunakan uji Durbin Watson
(DW Test) dengan kriteria sebagai berikut:
Jika nilai DW berada di antara dU dan 4 - dU (dU < DW < 4 - dU) maka koefisien
autokorelasi = 0 artinya tidak ada autokorelasi.
59
Jika nilai DW < dL atau DW > 4 - dL maka terdapat autokorelasi.
Jika nilai DW terletak diantara dL dan dU maka tidak dapat disimpulkan.
Jika nilai DW terletak di antara 4 - dU dan 4 - dL (4 - dU < DW < 4 - dL) maka
tidak dapat disimpulkan.
Dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,859.
Untuk jumlah variabel bebas=2 dan n=49, nilai dL tabel adalah 1,475 dan nilai dU
tabel adalah 1,566. Karena DW berada di antara dU dan 4 - dU (1, 566 < 1,859 <
2,434), maka disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dan persyaratan
autokorelasi terpenuhi. Hasil perhitungan uji autokorelasi dapat dilihat pada Lampiran
7.
3. Uji heteroskedastisitas.
Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu
periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Metode yang sering digunakan
untuk memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan metode chart
(pola gambar Scatterplot) dengan dasar pemikiran bahwa:
Jika data mengumpul hanya di atas atau di bawah, atau membentuk pola tertentu
maka terjadi heteroskedastisitas.
Jika data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 0 dan penyebaran titik-
titik data tidak berpola maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Akan tetapi, beberapa peneliti menganggap metode ini kurang memadai
karena pengambilan keputusan mengenai ada tidaknya heteroskedastisitas dengan
berdasarkan pada pengamatan gambar dapat bersifat bias dan tergantung persepsi
sehingga belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
60
Oleh karena itu, pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini
menggunakan uji Glejser. Gejala heterokedastisitas ini diketahui dengan
menggunakan analisis metode uji Glejser. Jika nilai signifikansi t hitung lebih besar dari
0.05 ( p > 0.05) maka dapat dikatakan bebas dari gejala heterokedastisitas atau terjadi
homokedastis.
Tabel IV.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel t hitung Sig. Keterangan
Pemeriksaan pajak 0,399 0,692 Tidak Heteroskedastisitas
Kepuasan WP atas pelayanan 1,645 0,107 Tidak Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah
Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai t hitung dari masing-masing variabel
tidak signifikan secara statistik sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas.
4. Uji multikolinieritas.
Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel
independen yang memiliki hubungan antar variabel independen dalam suatu model.
Model regresi yang baik tidak mengandung adanya korelasi antar variabel
independen. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas, digunakan nilai
tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,1
dan VIF yang dihasilkan berada di antara 1 sampai 10, maka tidak terjadi
multikolinieritas. Berikut ini hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF:
61
Tabel IV.7. Hasil Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)
Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF
Pemeriksaan pajak 0,241 4,144
Kepuasan WP atas pelayanan 0,241 4,144
Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai tolerance masing-masing
variabel > 0,1 dan nilai VIF berada di antara 1 dan 10 (1 < VIF < 10) sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.
5. Analisis model regresi.
Hasil pengujian dengan program SPSS for Windows versi 16.0 diuraikan
sebagai berikut:
Tabel IV.8. Variables Entered/Removedb
Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 kepuasan wp
atas pelayanan,. Enter
pemeriksaan
pajaka
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: kepatuhan wp Sumber: Output SPSS 16.0
Hasil output pengolahan data pada tabel IV.8 menunjukkan metode dalam
memasukkan variabel. Dari tabel tersebut terlihat bahwa variabel yang dimasukkan
untuk dianalisis adalah variabel kepuasan WP atas pelayanan dan pemeriksaan pajak.
Tidak ada variabel yang dikeluarkan karena metode yang digunakan adalah metode
“enter”.
62
Hasil output pengolahan data pada tabel IV.9 menunjukkan besarnya
koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui persentase variabel
tergantung yang dapat diprediksi dengan menggunakan variabel bebas.
Tabel IV.9. Model Summaryb
Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .979a .959 .957 .11892 1.859
a. Predictors: (Constant), kepuasan wp atas pelayanan, pemeriksaan pajak
b. Dependent Variable: kepatuhan wp
Sumber: Output SPSS 16.0
Nilai R Square menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,959. Artinya,
sebesar 95,9% kepatuhan WP dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel
pemeriksaan pajak dan variabel kepuasan WP atas pelayanan sedangkan sisanya yaitu
4,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.
Koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0.979 menunjukkan bahwa hubungan
variabel bebas dengan variabel tergantung adalah kuat. Nilai koefisien R yang positif
menunjukkan pengaruh hubungan yang searah.
Tabel IV.10. ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 15.135 2 7.567 535.060 .000a
Residual .651 46 .014
Total 15.785 48
a. Predictors: (Constant), kepuasan wp atas pelayanan, pemeriksaan pajak
b. Dependent Variable: kepatuhan wp
Sumber: Output SPSS 16.0
63
Tabel IV.10 menunjukkan hasil output perhitungan uji F (Anova). Perhitungan
ini digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Agar dapat digunakan sebagai
model regresi yang dapat digunakan dalam memprediksi variabel tergantung, maka
angka probabilitas atau signifikansi (sig) harus lebih kecil dari 0,05. Dari hasil output
pengolahan data pada tabel IV.12 di atas diketahui angka F yang dihasilkan sebesar
535,060 dengan tingkat signifikansi (sig) < 0,05 sehingga model regresi ini layak
Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Sekretariat Negara. Jakarta.
Rini, Indah. 2008. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Santoso, Singgih. 2005. Menggunakan SPSS untuk Statistic Multivariat. Jakarta: PT
Elex Media Komputindo.
Sarwono, Jonathan. 2009. Statistik itu Mudah: Panduan Lengkap untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi IV, Buku 2.Diterjemahkan Kwan Men Yon. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Suandy, Erly. 2000. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Subroto, Budiarto dan Dolly Sutajaya Nasution. 2001. Pengukuran Tingkat Kepuasan
Pelanggan. Jakarta: Manajemen Usahawan-Lembaga Management FE UI.
79
Sudjimat, Dwi Agus. 2004. Metodologi Penelitian. Surabaya: Universitas PGRIAdibuana Surabaya.
Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Administrasi, Edisi XI. Bandung: PenerbitAlfabeta.
Sujarweni, V. Wiratna. 2006. Panduan Mudah Menggunakan SPSS dan Contoh Penelitian Bidang Ekonomi. Yogyakarta: Ardana Media.
Suparto, Tulus. 2007. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Tebet). Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana
Universitas Indonesia.
Tarjo, Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang
Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di
Bangkalan. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, online, Vol 10, No. 1. http://journal.uii.ac.id (diakses 30 Juli 2010).
Waluyo dan Wirawan. 2001. Penyesuaian Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
______, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/63/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2003.
______, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2004.
______, “Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawas Perpajakan”. http://www.dannydarussalam.com (diakses 7 Juli 2010).
Dalam rangka penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan kepuasan wajib
pajak atas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Jakarta Selatan, kami
mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu responden untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam
kuesioner ini. Seluruh jawaban dalam data ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan
digunakan untuk kepentingan penelitian serta penulisan skripsi.
Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan bapak/ibu responden dalam
menjawab/mengisi kuesioner penelitian ini.
I. Formulir I (Data Responden) Petunjuk Pengisian : Lingkari angka atau isilah data yang sesuai dengan data perusahaan anda.
1. Bentuk Usaha : 1. PT
2. Lain-lain...
2. Klasifikasi Usaha : 1. Perdagangan 2. Jasa
3. Lain-lain...
3. Terdaftar Sebagai WP : 1. < 5 Tahun 2. 5 - 10 Tahun
3. > 10 Tahun
II. Formulir II (Penilaian Dimensi) Petunjuk Pengisian : Bagaimana pendapat Anda terhadap masing-masing pernyataan berikut? Jawab dengan
memberikan tanda silang (×) pada kolom yang sesuai untuk :
TP = “Tidak Puas” STS = “Sangat Tidak Setuju”
KP = “Kurang Puas” TS = “Tidak Setuju”
CP = “Cukup Puas” S = “Setuju”
P = “Puas” TS = “Sangat Setuju”
SP = “Sangat Puas” SSS = “Sangat Setuju Sekali”Anda diharapkan memberikan jawaban sesuai dengan kondisi riil dan bukan kondisi ideal (yang
diharapkan).
81
A. Kuesioner Kepuasan WP atas Pelayanan
No.
1.2.3.
4.5.6.
7.
8.
9.
10.11.
12.13.
Butir PernyataanTampilan Fisik (Tangible)
Kemudahan mengakses lokasi kantor/tempat pelayanan
Kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan pelayanan
Kerapian dan kebersihan penampilan pegawai
Keandalan (Reliability)Ketepatan waktu pelaksanaan jam kerja
Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perpajakan
Kemudahan memperoleh informasi atas hal-hal yang kurang jelas
Ketanggapan (Responsiveness)Kesediaan pegawai pajak dalam menanggapi keluhan dan kesulitan yang dialami WPKesediaan pegawai pajak memberikan informasi yang dibutuhkan WP
Jaminan (Assurance)Penguasaan pegawai pajak atas peraturan perpajakan dan tugas pokoknya
Keramahan dan kesopanan pegawai pajak dalam melayani WP
Kerahasiaan informasi dan data WP
Memahami (Emphaty)Kemudahan dan kesederhanaan prosedur pelayanan
Pemberian perhatian atas masalah yang dihadapi WP
Pilihan JawabanTP KP CP P SP1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
TP KP CP P SP1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
TP KP CP P SP
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
TP KP CP P SP
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
TP KP CP P SP
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
B. Kuesioner Pemeriksaan PajakPilihan Jawaban
No.
1.
2.3.4.
5.
Butir Pernyataan
Pemeriksa menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak sesuai ketentuan
Selama pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa bersikap terbuka, komunikatif dan tidak aroganSelama pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa bersikap objektif dan tidak memberatkan WPPemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada WPPemeriksa melakukan pembahasan akhir (closing conference)dengan WPApabila terdapat perbedaan antara WP dan pemeriksa dalam pembahasan akhir, WP dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas oleh Tim PembahasPengembalian buku/dokumen yang dipinjam dari WP paling lama 7 hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
STS TS S SS SSS
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
12. Hasil pemeriksaan memberikan kepastian hukum kepada WP
13. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
14. Pemeriksaan pajak membantu WP memahami ketentuan perpajakan
C. Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak
No. Butir Pernyataan
Sebagai WP, saya selalu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Pilihan JawabanSTS TS S SS SSS
1.
2.
3.4.5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
peraturanSaya membayar jumlah pajak sesuai dengan SPT yang saya laporkan
Saya selalu membayar kewajiban perpajakan tepat waktu
Saya berusaha untuk tidak memiliki tunggakan pajak Saya
selalu melaporkan SPT tepat waktuSPT yang saya laporkan selalu diisi dengan lengkap, jelas, dan ditandatangani.Saya akan mempertanggungjawabkan data yang saya ungkapkan dalam SPTSPT yang saya laporkan berisi data yang benar atas kewajiban perpajakan sayaSaya tidak pernah mengungkapkan pendapatan kurang dari seharusnyaSaya tidak mendapat STP maupun SKPKB karena telah menghitung pajak dengan benarSaya tidak kesulitan dalam memperhitungkan pajak, baik yang disetor sendiri maupun dipotong/dipungut pihak lain
3. Kerapian dan kebersihan penampilan pegawai 0 6 30 10 3 157 3,20
4. Ketepatan waktu pelaksanaan jam kerja 0 1 37 8 3 160 3,27
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perpajakan
Kemudahan memperoleh informasi atas hal-hal yang kurang jelasKesediaan pegawai pajak dalam menanggapi keluhan dan kesulitan yang dialami WPKesediaan pegawai pajak memberikan informasi yang dibutuhkan WPPenguasaan pegawai pajak atas peraturan perpajakan dan tugas pokoknyaKeramahan dan kesopanan pegawai pajak dalam melayani WP
0 0 32 14 3
0 1 36 9 3
0 0 35 11 3
0 6 31 9 3
0 2 33 12 2
0 4 29 13 3
167 3,41
161 3,29
164 3,35
156 3,18
161 3,29
162 3,31
11. Kerahasiaan informasi dan data WP 0 1 36 8 4 162 3,31