Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi 2001-2011

1

SKRIPSI

PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN

EKONOMI PULAU SULAWESI

OLEH :

S A B A R U D I N

NIM. B1A1 09 015

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2014

2

SKRIPSI

PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN

EKONOMI PULAU SULAWESI

OLEH :

S A B A R U D I N

NIM. B1A1 09 015

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2014

3

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI

PADA TANGGAL ………………………………

OLEH

SABARUDIN

NIM. B1A1 09 015

PEMBIMBING I, PEMBIMBING II,

ULFA MATOKA, SE., Msi SYAMSUL ANAM, SE.,M.Ec.Dev NIP. 1958092 198810 2 001 NIP. 19760417 200604 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan

Dr. Rosnawintang, SE., M.Si

Nip. 19680808 199403 2 002

4

HALAMAN PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI

Telah diuji pada

Tanggal 7 Oktober 2014

Nama : Sabarudin

Stanbuk : B1A1 09 055

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muh. Yani Balaka, SE., M.Si (………………………)

Sekretaris : Wali Aya Rumbia, SE., M.Si (………………………)

Anggota : 1. Ulfa Matoka, SE.,Msi (……………………....)

2. Dr. Muh Nur Afiat, SE.,M.Si (………………………)

3. Syamsul Anam, SE., M.Ec.Dev (………………………)

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan

Dr. Rosnawintang, SE., M.Si

5

Nip. 19680808 199403 2 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABARUDIN

Stambuk : B1A1 09 015

Fakultas : Ekonomi Universitas Halu Oleo Kendari

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Alamat : Perumahan Dosen UHO Kendari Blok V. No 12. Kec. Kambu

Kota Kendari

Telp/HP : 085398995217

Judul Skripsi :Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap

PertumbuhanEkonomi Pulau Sulawesi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar -benar hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil duplikasi atau hasil karya orang

lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Kendari,

Yang membuat pernyataan

SABARUDIN

(B1A1 09 015)

6

ABSTRAKSI

SABARUDIN, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pulau Sulawesi. dibimbing: Ulfa Matoka, dan Syamsul Anam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur dalam

hal ini panjang jalan, pemakaian listrik dan volume bongkar muat pelabuhan terhadap

pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) di pulau sulawesi

(Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi

Tenggara) dalam periode 2001-2011. Penelitian ini di latarbelakangi oleh kenyataan bahwa

PDRB pulau Sulawesi dalam periode 2001-2011 menunjukan peningkatan disetiap tahunya

sementara infrastruktur yang tersedia kurang memadai.

Model analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif (deskriptif) dan metode analisis

regresi berganda, dengan model ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan pengaruh

infrastruktur (jalan, pelabuhan dan listrik) terhadap pertumbuhan ekonomi pulau sulawesi. Hasil

analisi deskriptif menunjukan bahwa secara bersama-sama berpengaruh positif antara

infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi pulau sulawesi, dalam hal ini panjang jalan

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, konsumsi listrik berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi, dan volume bongkar pelabuhan berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi.

Kata kunci : Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi.

7

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat

rahmat dan hidayahnya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan hasil penelitian ini

menjadi sebuah skripsi yang utuh yang berjudul “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan

kepada Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para

pengikutnya hingga akhir zaman.

Setelah lebih kurang 12 semester menimba Ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Halu

Oleo Kendari, dengan segala keterbatasan yang ada, Penulis sangat menyadari bahwa

penyusunan karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan,

bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala

kerendahan hati yang paling dalam penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk Ayahanda tercinta La Tangka yang telah mendidik dan membesarkan dengan

penuh keikhlasan dan kasih sayang yang begitu besar dan nyata, Bapak seorang lelaki

yang terbaik sepanjang masa, yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup yang

sangat berarti. Semoga Allah Swt senantiasa memberi kesehatan, menjaga dan

memberikan kemuliaan atas semua tanggung jawab dan semua hal yang begitu sangat

berarti yang telah dilakukan oleh beliau.

2. Untuk Ibunda tercinta Wa Dame yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh

keikhlasan dan kasih sayang yang begitu besar dan nyata, seorang Ibu yang terbaik, Ibu

yang tiada duanya, selalu sabar dan tak pernah berhenti memberikan semangat dan doa.

8

3. Bapak Prof. DR. Ir. Usman Rianse, M.Si, selaku Rektor Universitas Haluoleo

4. Bapak Prof. Dr. H. Muhamad Syarif, SE.,MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnsi Universitas Halu Oleo.

5. Ibu Dr. Rosnawintang, SE.,MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan Universitas Halu Oleo.

6. Ibu Ulfa Matoka, SE.,Msi, sebagai Pembimbing I yang telah banyak membantu dan

memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam

penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Syamsul Anam, SE., M.Ec.Dev, selaku Pembimbing II yang dengan penuh

kesabaran telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada Penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Dr. Muh. Yani Balaka, SE., M.Si; Ibu Wali Aya Rumbia, SE., M.Si, dan Bapak

Dr. Muh Nur Afiat, SE.,M.Si, selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu untuk

menguji dan memberi penilaian pada tugas akhir ini.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo yang

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada penulis selama

perkuliahan.

10. Bapak dan Ibu Kantor Badan Pusat dan Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Penulis

mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan dan penyediaan data dalam

penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh staf jurusan Ilmu Ekonomi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas segala informasi

dan bantuannya kepada penulis.

12. Buat teman2ku yang lebih dulu mendapat gelar sarjananya Yusdin Tangkesi, SE;

Muataqim, SE; Randi Yudha, SE; La Ode Ndimani, SE; Adzan Dewangga, SE; Dian

9

Angraha sultra, SE; Silvery SE; Lita Aprianti, SE; Sitti Nurjanan, SE; Hizarudin, SE;

Nurwai, SE; semoga sukses selalu and cepat dapat kerja. Amin...............

Buat teman-teman seperjuangan Amal Salham, SE., Filsafat, Mardamin, La ode Kadar,

Ajal Saputra, Ardi Wijaya, Adrian, SH., Ardin, Prawindi, Eko Sudrajat, Tamsil ,

“Perjuangan Belum Berakhir Kawan”.

13. Kepada rekan-rekan pergerakan di HMI, PMII, LMD, makasih atas semua dorongan dan

spirit perjuangan selama ini.

14. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis terutama adik-adik yang

masih berproses di “HMJ IESP, BEM FEKON UHO, DPM FEKON UHO” teruslah

berkarya, jangan patah semangat, jaga dan junjung tinggilah Almamater kita Universitas

Halu Oleo. “Idealisme Diatas Segalanya”.

15. Kepada keluarga besar ISMEI dan IMEPI, semoga ISMEI dan IMEPI kedepan tambah

maju dan berkembang, amin. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan, karena

perubahan itu naluri alamiyah yang ada dimuka bumi ini, percayalah jika kita tidak

pernah berbuat sesuatu niscaya tiada orang pun yang tau siapa kita.

16. Dan kepada semua pihak lainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

banyak memberikan bantuan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak

langsung, penulis yakin dan percaya bahwa tanpa dukungan dan bantuannya, maka

proses ini tidak akan pernah sampai disini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat.

Kendari, 7 Oktober 2014

Penyusun

Sabarudin

B1A1 09 015

10

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..…………………………………………………………... i

HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………………... ii

KATA PENGANTAR ……….…………………………………………………... iii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. vi

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………. ix

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………… . x

DAFTAR GRAFIK ……………………………………………………………… xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .. …………………………………………………….. 1

1.2 Rumusan Masalah …………..…………………………………….… 5

1.3 Tujuan Penelitian …………………………………………………… 6

1.4 Manfaat Penelitian ………………………………………………….. 6

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ………………………………………….. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Infrastruktur ………………………………………... 7

2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur ………………………. …. 10

2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi ………………………………………. 13

2.3.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik ………………………. 15

2.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik …………………. 16

2.3.3 Model Pertumbuhan Agregat ……………………………… 15

2.3.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional ………………......... 17

2.4 Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi ………………………….. 19

2.5 Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Regional ………………… 21

2.6 Infrastruktur dan Stabilitas Ekonomi ………………………………. 23

2.7 Penelitian Terdahulu ……………………………………………….. 24

2.8 Kerangka Pemikiran ….……………………………………………. 27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian ……………………………………………………. 29

3.2 Jenis dan Sumber Data ……………………………………………… 29

3.2.1 Jenis Data …………………………………………………… 29

11

3.2.2 Sumber Data ………………………………………………… 29

3.3 Instrumen Penelitian ………….……………………………………... 30

3.4 Teknik Pengolahan Data …………………………………………… 30

3.5 Analisis Data ……………………………………………………….. 30

3.5.1 Analisis Kuantitatif ………………………………………… 30

3.5.2 Peralatan Analisis ………………………………………….. 31

3.6 Uji Asumsi Klasik ....……………………………………………….. 32

3.6.1 Uji Multikolonieritas ………………………………………… 32

3.6.2 Uji Heterokedastis ………………………………………….. 32

3.6.3 Uji Autokorelasi ...................................................................... 33

3.7 Uji Signifikasi ..................................................................................... 33

3.7.1 Analisis koefisien determinasi (R2) ........................................ 33

3.7.2 Uji serempak ( Uji F) .............................................................. 33

3.7.3 Uji parsial (Uji T) .................................................................... 34

3.8 Definisi Operasional ……………………………………………….. 34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Perekonomian Sulawesi ……………………………. 35

4.2 Perkembangan Infrastruktur di Sulawesi ………………………....... 43

4.2.1 Infrastruktur Jalan ………………………………………….. 43

4.2.2 Infrastruktur Pelabuhan …………………………………….. 46

4.2.3 Infrastruktur Kelistrikan ………………………….…………. 48

4.3 Hasil Analisis ........………….……………………………………..... 51

4.3.1 Uji Statistik .............................................................................. 53

4.3.2 Uji Asumsi Klasik .................................................................... 54

4.4 Pembahasan …………………………………………….................... 57

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .............................................……………………………. 59

5.2 Saran .........................................................………………………....... 59

Daftar Pustaka

Lampiran

12

DAFTAR TABEL

Table 1. Perkembangan Nilai PDRB ADHK Enam Provinsi Di Pulau Sulwesi

Dalam Periode 2001-201……………………...…………………………………. 37

Table 2. Perkembangan Kontribusi PDRB lima provinsi di Pulau Sulawesi

Menurut Kelompok Sektor Ekonomi Periode 2001-2011 ………………...…...39

Table 3. Perkembangan Panjang jalan Pulau Sulawesi Tahun 2001-2011 …………....…. 43

Table 4. Perkembangan Volume Bongkar Muat Pulau Sulawesi

Tahun 2001-2011 ………………….…………………………….……………… 47

Table 5. Perkembangan Pemakaian Listrik pulau Sulawesi

Tahun 2001-2011 ……………….………………………………………………. 49

Table 6. Hasil Estimasi Pengaruh Jalan, Pelabuhan Dan Listrik Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi ………………………………………………… 57

Table 7. Uji multikolinearlitas ………………………………...………………………….. 60

Table 8. Uji autokorelasi ………………………………………...………………………...

61

13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Infastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi ……………………………………... 21

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian …………………………………………………….. 28

Gambar 3. Uji Heterokedastisatas ………………………………………………………... 29

14

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kontribusi PDRB Pulau Sulawesi Menurut Kelompok Sektor (persen ........... 38

Grafik 2. Perbandingan Trasformasi Struktur Ekonomi di Pulau Besar Di Indonesia ….. 40

Grafik 3. Perkembangan panjang jalan di enam provinsi pulau sulawesi dalam

periode 2001-2011 ………………………………………………………………42

Grafik 4. Perkembangan volume bongkar muat (ton/tahun) di enam provinsi pulau

Sulawesi dalam periode 2001-2011 …………………………………………......45

Grafik 5. Perkembangan pemakaian listrik (Kwh/Tahun) di enamprovinsi pulau

sulawesi dalam periode 2001-2011……............................................................. 47

Grafik 6. Perbandingan Jumlah Sambungan Listrik Pulau Di Indonesia, Nasional

Tahun 2011………………………………………………………………………50

Grafik 7. Uji Heterokedastisitas …………………...…………………………………….....56

15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang Indonesia terus berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya,

salah satunya dengan melalui pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tujuan negara dalam

ekonomi makro adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi yang baik, pertumbuhan ekonomi

yang tinggi, kemiskinan yang menurun serta penganguran yang sedikit. Pemerintah dalam

rangka mencapai kondisi tersebut telah mendesain kebijakan-kebijakan baik itu dilakukan oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut menunjukkan hasil pembangunan yang terus membaik disetiap

tahunnya baik secara nasional maupun daerah, kondisi perbaikan ekonomi secara nasional

misalnya membaiknya kondisi indikator-indikator ekonomi makro indonesia, pertumbuhan

ekonomi yang terus positif dari tahun ke tahun, kemiskinan yang menurun dan penganguran juga

terus menurun. Bersaman dengan itu terdapat ketimpangan-ketimpangan dari pembangunan

ekonomi tersebut hal ini tercermin dari pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainya,

diantara ketimpangan tersebut tersaji antara kawasan barat indonesia (KBI) (Sumatera, Jawa,

Dan Bali) dengan kawasan timur indonesia (KTI) (Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua).

Salah satu ketimpangan tersebut terdapat pada pembangunan bidang infrastruktur terutama

jalan, listrik, dan pelabuhan.

Pulau Sulawesi dalam periode 2001-2011 mengalami kecenderungan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi (PDRB) dibandingkan dengan pulau lainya di Indonesia bahkan kenaikan

16

PDRB tersebut diatas kenaikan rata-rata PDB nasional. secara rata-rata untuk kenaikan PDRB

pulau Sulawesi dalam periode 2001-2011 sebesar 7.17 persen pertahun.

Dilihat dari skala provinsi kenaikan PDRB di Sulawesi terlihat pada provinsi Sulawesi

Tenggara sebesar 10,41 persen, Sulawesi Tengah Sebesar 9,27 persen, Sulawesi Barat 8,90

persen, Sulawesi Selatan 8,33 persen, Sulawesi Utara 7,90 persen, Gorontalo 7,71 persen. Hal ini

jauh berbeda dengan kondisi pertumbuhan ekonomi pulau Jawa dimana dalam periode yang

sama pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,95 persen pertahunya.

Untuk wilayah Sulawesi kondisi ini relative ideal dalam rangka memperbesar ukuran

ekonominya mengingat meskipun pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan PDRB diatas

nasional tetapi ukuran ekonomi pulau Sulawesi masih dibawah pulau Jawa, Sumatera dan

Kalimantan. Hal ini ditunjukan dengan kontribusi PDRB terhadap pembentukan PDB nasional

tahun 2012 pulau Sulawesi hanya mampu menyumbang 4.98 persen terhadap PDB nasional

sementara dalam periode yang sama pulau Jawa menyumbang sebesar 61.36 persen terhadap

pembentukan PDB nasional.

Pada sisi lain pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik dan pelabuhan dalam

periode pertumbuhan ekonomi tinggi pulau Sulawesi dianggap masih menjadi problem utama

terutama ketika infrastruktur berfungsi dalam membuka isolasi antar wilayah dan

menghubungkan pulau dengan kawasan lainnya di Indonesia bahkan dunia.

Sebagai ilustrasi ketimpangan dibidang pembangunan infrastrukur jalan, pelabuhan dan

kelistrikan di pulau Sulawesi, ditunjukan dari data tahun 2012 panjang jalan pulau Sulawesi

hanya sebesar 16,53 persen dari panjang jalan nasional, sementara untuk pulau Jawa pada

periode yang sama sebesar 23,61 persen dari panjang jalan nasional dan sumatera sebesar 34,15

persen dari panjang jalan nasional. Kondisi panjang jalan pada pulau Sulawesi makin timpang

17

jika dilihat dari sisi penanganya, jalan di pulau Sulawesi lebih banyak di tangani dan menjadi

tanggung jawab kabupaten kota dibandingkan dengan provinsi dan pemerintah data tahun 2012

dari enam provinsi yang ada sebesar 80 persen jalan dipulau Sulawesi menjadi tanggung jawab

kabupaten kota, sementara sisanya di tangani oleh provinsi dan pemerintah pusat.

Pada infrastruktur pelabuhan, umunya pelabuhan-pelabuhan di pulau Sulawesi masih

tertinggal dibandingkan dengan kapasitas pelabuhan-pelabuhan KBI. Secara umum, ketersediaan

sarana dan prasarana pelabuhan pada masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi masih terbatas.

Pada Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan, pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, dan

pelabuhan di Sulawesi Barat, pelabuhan Nusantara Kendari Sulawesi Tenggara, dan pelabuhan

Gorontalo, masing-masing berhadapan dengan kondisi dermaga yang pendek, lapangan

penumpukan yang sempit, peralatan bongkar muat yang terbatas, dan kolam pelabuhan yang

dangkal. Hal ini membuat kondisi umum pelabuhan di pulau Sulawesi tidak efisien untuk

mendukung perekonomian pulau Sulawesi. Kondisi ini sangat berbeda dengan pelabuhan-

pelabuhan yang ada di pulau Jawa dan Sumatera, pelabuhan-pelabuhan pulau Jawa umumnya

sudah memilki sebagian besar fasilitas yang mendukung pelayanan pelabuhan yang cepat, tepat

dan murah.

Sementara untuk infrastruktur listrik dibandingkan dengan pulau Jawa dan pulau

Sumatera, pulau Sulawesi memiliki tantangan yang cukup besar, permasalahan kelistrikan pulau

Sulawesi antara lain jaringan kelistrikan di Pulau Sulawesi belum terkoneksi lintas provinsi

bahkan lintas kabupaten dan kota, dan juga kapasitas energy listrik pulau Sulawesi yang terbatas.

Melihat permasalah infrastruktur yang dihadapi oleh pulau Sulawesi dan pulau-pulau

yang ada dalam di indonesia, pemerintah terus mendorong program pembangunan infrastruktur

hal ini ditunjukan dengan naiknya anggaran infrastruktur yang dialokasikan dalam APBN. Tahun

18

2009 sampai tahun 2013 angka belanja untuk sektor infrasturktur terus mengalami kenaikan

tahun 2009 belanja infrasturktur pemerintah pusat sebesar 91,3 triliun rupiah dari APBN kondisi

ini terus ditingkatkan oleh pemerintah hingga tahun 2012 total belanja infrasturktur sudah

sebesar 174,9 triliun rupiah dari APBN.

Meningkatnya anggaran infrastruktur ini berimplikasi baik untuk pembangunan

infrastruktur indonesia. Diantaranya dimanfaatkan oleh pemerintah dalam hal memaksimalkan

penyedian infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan serta persedian pasokan listrik. Tetapi

kenaikan anggaran tersebut banyak alokasikan diwilayah-wilayah yang umunya sudah memilki

kondisi infrastruktur yang baik seperti KBI (Sumatera, Jawa, Dan Bali), sementara untuk KTI

(Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua) mendapatkan porsi yang sedikit. Akibatnya

peningkatan anggaran belanja infrastruktur tersebut tidak mampu mengurangi ketimpangan

ketersedian infrasturktur dimasing-masing daerah terutama pulau Sulawesi.

Penelitian dan kajian tentang peran infrasturktur bagi perekonomian sudah banyak

dilakukan baik itu dalam skala nasional maupun lokal, terutama penelitian tentang hubungan

antara pertumbuhan ekonomi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana

pengaruh infrasturktur jalan, lisrik, dan ketersedian pelabuhan pada pertumbuhan ekonomi di

pulau sulawesi. Untuk itu penulis kemudian mengambil judul “Pengaruh Pembangunan

Infraksturktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan maka rumusan masalah penelitian ini

adalah: Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan, listrik, pelabuhan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Sulawesi ?

19

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk

mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, listrik, pelabuhan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Sulawesi.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah

daerah wilayah Sulawesi dalam menetapkan kebijakan terkait dengan bidang infrasturktur.

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan maka agar penelitian ini lebih tearah maka

ruang lingkup pembahasan penelitian ini adalah infrasktutur jalan, infasktutur listrik, infrasktutur

pelabuhan di pulau Sulawesi yang mencakup (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat) dengan periode pengamatan tahun

2001-2011.

20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Infrastruktur

Infrastruktur merupakan keseluruhan elemen yang berguna untuk berfungsinya

perekonomian dengan menfasilitasi sirkulasi barang dan ide. Setiap usaha untuk meningkatkan

dan mendivervikasi produksi, memperluas perdagangan, menyebarkan penduduk, mengurangi

kemiskinan, serta memperbaiki kondisi lingkungan membutuhkan prasarana infrastruktur. Dalam

kamus bahasa Indonesia infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum.

Sarana secara umum dikenal juga sebagai fasilitas publik, seperti jalan, listrik, jembatan, rumah

sakit, pelabuhan.

MacMillan Dictionary Of Modern Economics (1996) menyebutkan infrastruktur

merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli

dan penjual. Sementara itu The Routledge Of Economics (1995) memberikan penegertian yang

lebih luas yaitu infrastruktur merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu

kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung yaitu dengan

menyediakan trasnportasi dan juga fasilitas pendukung lainya.

Fox dalam Rachel Shally (1997) mendefinisikan Infrastruktur sebagai, “those services

derived from the set public work tradisionally supported by the public sector to enchance private

sector production and to allow for household consumption”. Selanjutnya Vaughn and Pollard

(2003) menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem

pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah,

fasilitas kesehatan, penjara, tempat rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, dan telekomunikasi.

21

Todaro (2007) juga mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting yang

menentukan pembangunan ekonomi. “the underlying amount of physical and financial capital

embodied in roads, railways, waterways, airways, and other forms of transportation and

communication plus water supplies, finacila instituons, electricity, and public services such as

health and education. The level of infrastructural development in a country is a crucial factor

determing the pace and diversity of economic development.”

Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang

dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam

penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya

untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Selanjutnya dalam World Bank Report (1994) infrastruktur dibagi dalam tiga golongan

yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi yang merupakan aset fisik dalam menyediakkan jasa dan digunakan

dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utility (telekomunikasi, air minum,

sanitasi, dan gas), public works (jalan, bendungan, saluran irigasi, dan lapangan terbang).

2. Infrastruktur sosial yang merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian

masyarakat meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakan), kesehatan (rumah sakit, pusat

kesehatan), serta untuk rekreasi (taman, museum, dan lain-lain).

3. Infrastruktur administrasi/institusi yang meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan

kordinasi, serta kebudayaan.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite

Percepatan Penyediaan infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang

penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan,

22

infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika,

infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi.

Dalam banyak pembahasan infrastruktur dapat dikatakan memiliki sifat sebagai barang

publik, hal ini sejalan dengan penjelasan Stiglizt (2000: 104), yang menyatakan bahwa beberapa

infrastruktur seperti jalan, pendidikan merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh

pemerintah meskipun infrastruktur ini bukanlah barang publik murni.

Barang publik mempunyai dua ciri utama dari sisi pengunaanya (konsumsi barang

publik), yaitu non-rivalry dan non-excludable. merupakan sifat rivalitas (persaingan) dalam

mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang, maknanya adalah jika suatu barang digunakan

oleh seseorang, barang tersebut tidak dapat digunakan orang lain. Jika seseorang mengkonsumsi

atau menggunakan suatu barang dan orang lain mengkonsumsi barang tersebut, dengan kata lain,

jika kondisi sebaliknya yaitu ketika seseorang mampu untuk menahan orang lain untuk bersama-

sama mengonsumsi barang tersebut, barang itu dapat dikatakan sebagai barang publik. Dengan

memahami sifat infraskruktur sebagai barang publik, maka berdasarkan teori infraskruktur

memilki karakter eksternalitas. Hal ini sesuai dengan sifatnya, yaitu dimana infraskruktur

disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang mengunakan infraskruktur tidak

memberikan bayaran secara langsung atas penguna infraskruktur.

Canning dan Pedroni (2004: 11) menyatakan bahwa infraskruktur memiliki sifat

eksternalitas. Berbagai infraskruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan dsb memiliki

eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai

infraskruktur merupakan eksternalitas positif dan dapat meningkatkan produktifitas semua input

daalam proses produksi. Eksternalitas positif pada infraskruktur yaitu berupa efek limpahan

(spillover effect) dalam bentuk peningkatan produksi perusahaan-perusahaan dan sektor

23

pertanian tanpa harus meningkatkan modal tenaga kerja/juga meningkatkan level teknologi.

Dengan dibangunya infraskruktur, tingkat produktifitas perusahan dan sektor pertanian akan

meningkat. Salah satunya (yang paling Nampak) adalah pembangunan jalan (Wyne, 1996: 72).

2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Infraskruktur

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah tertentu di pengaruhi oleh beberapa

hal. Salah satu adalah pembangunan sektor infrastruktur dimana faktor ini dapat menjadi urat

nadi perekonomian daerah. Penelitian mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi

dengan infraskruktur telah banyak dilakukan.

Todaro (2000: 143) “menjelaskan bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu

Negara dan daerah tertentu adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi”. Hal senada juga dikemukakan Mankiw (2003) menyatakan

bahwa ada beberapa hal yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, diantara adalah modal

fisik, modal manusia, sumber daya alam, dan pengetahuan teknologis. Capital meliputi investasi

sektor publik dan privat dalam perekonomian, misalnya saja sektor privat melakakukan

pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin produksi baru Sedangkan sektor publik dengan

membangun infrasktutur seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, jaringan telekomunikasi, dan

jaringan listrik yang disebut juga sebagai public capital.

Lebih lanjut Mankiw (2004:57). “Pekerja akan lebih produktif jika mereka mempunyai

alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang di gunakan untuk menghasilkan

barang dan jasa di sebut modal fisik yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi

pada suatu negara”

24

Marwan Ja‟far (2007) dalam penelitian yang peranan infraskturtur terhadap pertumbuhan

ekonomi menyimpulkan bahwa infraskturtur memilki peranan positif terhadap pertumbuhan

ekonomi bahwa dalam jangka pendek infraskturtur dapat menciptakan lapangan kerja, dan dalam

jangka menegah dan panjang infraskturtur akan mendukung peningkatan efisiensi dan

produktifitas sektor-sektor ekonomi terkait.

Tanjung hapsari (2011) penelitian dengan judul pengaruh infrastruktur terhadap

pertumbuhan ekonomi di Indonesia mendapatkan kesimpulan bahwa infrastruktur jalan, listrik

menujukan pengaruh yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sementara dua

infrastruktur yakni infrastruktur telepon dan air tidak berpengaruh atas pertumbuhan ekonomi.

Permana dan Alla (2010: 16) menujukan bahwa “variabel infrastruktur termasuk panjang

jalan beraspal berpengaruh terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi”. Dengan baiknya

infrastruktur, yang dalam penelitian ini dilihat dari panjang jalan yang dalam keadaan baik, maka

proses produksi sampai distribusi kepada konsumen akan lebih singkat sehingga kegiatannya

menjadi efisien. Sejalan dengan hal tersebut, Firdaus 2008 dalam (Permana dan Alla 2010:18)

mengemukakan bahwa “suplai tenaga listrik dan infrastruktur sosial berpengaruh signifikan

terhadap daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah.”

Robert E. Looney dan David Winterford (1972-1991) menunjukan adanya hubungan

yang sangat erat di Pakistan antara keberadaan infrastruktur regional dan tingkat pembangunan

sosial ekonomi secara luas. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya perbedaan

jenis infraskruktur dalam trasnportasi untuk membangun regional. Penelitain ini di akhiri dengan

rekomendasi kebijakan mengenai tingkat daan kombinasi infrastruktur keras (Hard

Infrastructure) yang dapat digunakan para pengambil kebijakan untuk mengurangi disparitas

pendapatan antar daerah yang ada dipakistan.

25

Munnell (1990), dengan melakukan penelitian dampak infrasturktur publik terhadap

pertumbuhan produktifitas di 48 negara bagian amerika selama tahun 1970-1986, dengan

mengunakan variable jalan, sekolah, rumah sakit, faasilitas air minum, gas, listrik dan

infrasturktur non militer lainya, menyimpulkan bahwa infrasturktur tersebut memberikan

dampak postif terhadap produktifitas yang selanjutnya dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi di 48 negara bagian amerika.

Kemudian Sylvie Bertrand (1999) melakukan penelitian untuk mengetahui peran

infrasturktur publik pada pertumbuhan ekonomi regional prancis pada periode 1982-1983, dalam

penelitian ini didapat bahwa infrasturktur publik seperti jalan, jembatan, listrik, pelabuhan,

sekolah, dan sanitasi berpengaruh dalam merangsang pertumbhan ekonomi regional prancis.

Hasil studi Bank Dunia dalam Infrastructure for Development (1994) menyatakan bahwa

faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia pada abad ke-20 menjadi relatif

cepat dibandingkan dengan beberapa abad sebelumnya adalah karena kemajuan teknologi dan

pertumbuhan Infrastruktur. Berdasarkan kajian empris, dapat dibuktikan bahwa semakin maju

atau semakin modern tingkat perekonomian suatu Negara, maka semakin besar pula tingkat

kebutuhan akan infrasturktur.

Menurut Wylie (1996: 37) dalam penelitian peran infrastruktur terhadap pertumbuhan

ekonomi di kanada, infrasturktur jalan merupakan yang paling berpengaruh dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi di kanada. Ini didasari atas dengan ketersedian infrasturktur jalan maka

akan membuka akses yang baik di suatu wilayah, sehingga menyebabkan kelancaran produksi.

2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan

26

kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur

prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya,

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan

yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan

kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin

berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk

seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDRB dan

PDB tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat

pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan

ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang

terjadi suatu negara. Pertumbuhan (growth) tidak identik dengan ”pembangunan (development)

pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa

secara nasional, sedangkan pembangunan ekonomi berdimensi lebih luas.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB menurut

harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita

dalam jangka panjang. Penekanan pada „proses‟, karena mengandung unsur dinamis, perubahan

atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan

dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa

sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong

aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

27

2.3.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ekonom klasik, Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor

utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (lihat Arsyad,1999). Unsur

pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga :

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi

suatu masyarakat dimana jumlah, sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas

maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.

2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan

output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga

kerja.

3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan

output. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sector-sektor

dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui

berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada

faktor-faktor produksi (Sukirno, 1994).

Persamaannya adalah :

Δ Y = f (ΔK, ΔL, ΔT)

Δ Y = tingkat pertumbuhan ekonomi

Δ K = tingkat pertambahan barang modal

Δ L = tingkat pertambahan tenaga kerja

Δ T = tingkat pertambahan teknologi

2.3.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

28

Teori pertumbuhan Neo Klasik, permintaan masyarakat tidak menentukan laju

pertumbuhan sebaliknya tergantung dalam pertumbuhan ekonomi tergantung kepada

pertambahan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini

didasarkan pada asumsi perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh

dan kapasitas barang-barang modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa ke masa.

Pertambahan faktor- faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi akan menjadi penentu

sampai dimana perekonomian berkembang (Sukirno,2000:263-264).

Dalam teori Neo Klasik rasio modal produksi dengan mudah mengalami perubahan.

Kombinasi jumlah antara modal yang diperlukan dan tenaga kerja yang diperlukan dapat berubah

sesuai dengan kuantitas produksi yang diinginkan. Apabila modal yang tersedia sedikit, maka

tenaga kerja yang digunakan banyak sebaliknya apabila modal yang digunakan banyak, maka

tenaga kerja yang digunakan sedikit.

Dengan kata lain terdapat fleksibilitas yang menjamin kebebasan perekonomian dalam

menentukan alokasi modal dan tenaga kerja (Rahardja dan Manurung, 2005:148-150). Teori

pertumbuhan neoklasik mempunyai suatu persamaan yang umum untuk menjelaskan teorinya

yaitu suatu persamaan yang dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas, yang secara

lazim disebut fungsi produksi Cobb douglas. Fungsi tersebut dapat dituliskan secara berikut :

Yt = TtKα tL β t ………………………………………………………………..(1)

dimana:

Yt = tingkat produksi tahun t

Tt = tingkat teknologi tahun t

Kt = jumlah modal kapital pada tahun t

29

Lt = jumlah tenaga kerja pada tahun t

α = pertambahan produksi yang diciptakan oleh pertambahan satu modal

β = pertambahan produksi yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga Kerja.

Dari persamaan diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa merujuk teori pertumbuhan

klasik, laju pertumbuhan ekonomi negara tergantung kepada tingkat perkembangan teknologi,

peranan modal dalam menciptakan pendapatan nasional (produksi marginal modal) dikalikan

dengan tingkat perkembangan stok modal dan peranan tenaga kerja dalam menciptakan

pendapatan nasional (produktivitas tenaga kerja) dikalikan dengan tingkat pertambahan tenaga

kerja (Arsyad, 2004:60).

2.3.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan

masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru

dan merangsang pekembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad,1999).

Pada saat ini tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah

secara komprehensif, namun beberapa teori secara parsial dapat membantu untuk memahami arti

penting pembangunan ekonomi daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang

menentukan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ada beberapa variabel yang dapat dipilih sebagai indikator atau pengukur pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu

kawasan. Peningkatan ini meliputi baik kepada kapasitas produksi ataupun volume ril produksi

(Adisasmita, 2010). Pertumbuhan ekonomi juga dapat dinyatakan sebagai peningkatan dalam

sejumlah komoditas yang dapat digunakan atau diperoleh di suatu daerah. Konsep ini

30

menyangkut pengaruh perdagangan yaitu dapat diperolehnya komoditas sebagai suply hasil akhir

yang meningkat melalui pertukaran antar kawasan.

Dalam konteks kewilayahan, setiap wilayah juga menjadikan pertumbuhan ekonomi

sebagai target ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi wilayah menjadi faktor yang paling

penting dalam keberhasilan perekonomian suatu wilayah untuk jangka panjang. Pertumbuhan

ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar hidup (standard of

living) penduduk yang jumlahnya terus meningkat, dimana proses pertumbuhan ekonomi

wilayah secara garis besarnya dipengaruhi oleh dua macam faktor, yakni faktor ekonomi dan non

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat tergantung pada sumberdaya alamnya,

sumberdaya manusia, kapital, usaha, teknologi dan sebagainya.

Semua itu merupakan faktor-faktor ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin

bisa terjadi selama lembaga sosial dan budaya, kondisi politik dan keamanan serta nilai-nilai

moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Dengan kata lain tanpa adanya dukungan faktor-

faktor non ekonomi semacam itu secara baik, maka pertumbuhan ekonomi kemungkinan tidak

terwujud. Menghitung laju pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah berdasarkan konsep

pendapatan regional atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Dalam konsep makro ekonomi, pengeluaran pemerintah (government expenditure) untuk

pembelian barang dan jasa merupakan injeksi terhadap perekonomian yang berdampak pada

pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarnya

ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak

(fiscal policy). Suatu injeksi pegeluaran pemerintah dalam hal ini pembangunan infrastruktur

disuatu daerah tidak hanya menaikkan pendapatan di daerah yang bersangkutan, tetapi juga

menyebarkan kekuatan pendorong kepada daerah-daerah sekitarnya yang saling berhubungan

31

melalui kenaikan impor. Pengeluaran pemerintah biasanya ditujukan pada upaya penyediaan

infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun berupa transfer langsung yang ditujukan untuk

mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

2.4 Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Garmendia dkk (2004:04), hubungan antara jasa infrastruktur, pertumbuhan

ekonomi dan hasil-hasil sosial seperti bekerjanya Millennium Development Goals melalui

saluran-saluran yang ganda seperti yang dilukiskan di dalam gambar 2.1. Kontribusi dari jasa

seperti air, sanitasi transportasi dan energi secara langsung rumah tangga menerima manfaat dan

dapat memperbaiki kesejahteraan mereka. Banyak dari manfaat infrastruktur kepada perusahaan

di Prancis, sebagai contoh, bahwa diagram input output mengungkapkan perusahaan perusahaan

mengkonsumsi dua pertiga dari semua jasa prasarana (Prud'homme dalam Garmendia, et al.,

2004:04). Jadi, dengan demikian saluran perusahaan akan menurunkan biaya-biaya dan, yang

paling penting, peluang pasar diperluas (terutama melalui telekomunikasi-telekomunikasi dan

pengangkutan). Laba yang hasilnya di dalam daya saing dan produksi adalah apa yang dihasilkan

di dalam pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya kesejahteraan.

Gambar 2.1 menunjukan adanya keterkaitan antara persediaan infrastruktur dengan

pertumbuhan ekonomi. infrastruktur secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi melalui jalur rumah tangga (melalui peningkatan kesejahteraan) dan perusahaan

(melalui penurunan biaya dan perluasan pasar) yang nantinya akan berpengaruh secara bersama-

sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur mempunyai manfaat menggerakan berbagai

sektor perkenonomian karena dianggap sebagai social overhead capital (Hirchman dalam

Yanuar dalam Permana (2009:11)

32

Gambar 2.1

Infastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

2.5 Infrasturktur dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Kajian teori ekonomi pembangunan menurut Sjafrizal (2008) dikatakan bahwa untuk

menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukana sarana Infrastruktur yang

memadai. Ilustrasi sederhana, seandainya semula tidak ada akses jalan lalu dibuat jalan maka

dengan akses tersebut akan meningkatakan aktivitas perekonomian. Contoh lain disuatu

INFRASTRUKTUR

Keuntungan Perusahaan

Keuntungan Rumah Tangga

Perluasan Pasar Peningkatan Kesejahteraan Penurunan Biaya

Pertumbuhan Ekonomi

33

komunitas bisnis, semula tidak ada listrik maka dengan adanya listrik kegiatan ekonomi

dikomunitas tersebut akan meningkat.

Infrastruktur fisik, terutama jaringan jalan sebagai pembentuk struktur ruang nasional

memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun

sosial budaya kehidupan masyrakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial

masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan

ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersedian jalan memadai.

Tambunan (2005) dikutip oleh arman (2008) menegaskan bahwa manfaat ekonomi

infrastruktur jalan sangat tinggi apabila infrastruktur tersebut dibangun tepat untuk melayani

kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang berkembang. Tambunan menunjukan manfaat

variabel infrastruktur (diukur dengan panjang jalan aspal) terhadap peningkatan beragam

tanaman pangan dipulau Jawa jauh lebih signifikan berpengaruh terhadap produksi tanaman

pangan dibandingkan dengan pembangunan pengairan. Lebih lanjut menyatakan bahwa

infrastruktur merupakan roda pengerak pertumbuhan ekonomi.

Secara ekonomi makro ketersedian dari jasa pelayanan infraskturtur mempengaruhi

marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi makro, ketersedian

jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Secara langsung atau tidak langsung masing-masing infrastruktur fisik memberikan

kontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Seperti keberadaan Infrastruktur jalan

memiliki peran vital dalam mendukung berlangsungnya aktivitas sector-sektor lain, dan

berpengaruh sebagai prasarana penggerak angkutan bahan mentah untuk produksi, maupun

prasarana penggerak distribusi pemasaran dan jasa yang dihasilkan.

2.5 Infraskturtur dan Stabilitas Ekonomi

34

Perekonomian suatu Negara dikatakan stabil apabila kondisi output (pertumbuhan) dan

kenaikan harga umum (inflasi) tidak fluktuatif. Karena output (PDRB riil) dan harga umum

merupakan hasil interaksi permintaan dan penawaran agregat, maka stabilitas output dan harga

menunjukan stabilitas dan keseimbangan pergerakan sisi permintaan dan sisi penawaran agregat.

Gejala pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan inflasi misalnya, dapat menyebabkan

pertumbuhan permintaan agregat yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan penawaran agregat.

Karena inflasi di indonesia murni merupakan gejala moneter.

Maka penangananya tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan kebijakan

moneter. Kebijakan di sektor ril sangat dibutuhkan untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan

agregat yang lebih cepat dari tingkat pertumbuhan penawaran agregat. Untuk barang-arang

tradeable, seperti bahan makanan, kendaraan bermotor, maupun barang-barang industry,

peningkatan pasokan dapat dilakukan dengan impor. Namun untuk barang-barang non-tradeable,

penambahan pasokan harus diusahakan oleh perekonomian domestik dengan dukungan oleh

peningkatan efisiensi.

Lemahnya sisi penawaran agregat ini bukanlah masalah yang baru bagi bangsa

indonesia. Krisis yang dialami pada pertengahan 1960-an juga juga disebabkan lemahnya sisi

penawaran agregat. Bukan berarti selama ini pembangunan jangka panjang Indonesia sisi

penawarannya tidak berkembang. Melainkan pertumbuhan penawaran agregat kalah cepat

dibandingkan permintaan agregat. Salah satu faktor yang penting adalah kekurangan

Infrastruktur, ternyata sekalipun banyak kemajuan dalam hal pembangunan Infrastruktur,

kemajuan tersebut belum mamadai dibandingkan dengan kebutuhan. Dalam hal yang lebih luas

dan dapat ditunjukan bahwa faktor infrastruktur mempunyai pengaruh yang besar terhadap

masalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

35

Beberapa studi empiris yang dilakukan di Indonesia juga membawa kesimpulan tentang

pentingnya Infrastruktur bagi stabilitas perekonomian khususnya stabilitas pertumbuhan

ekonomi dan terkendalinya inflasi. Studi yang dilakukan Simorangkir (2004:48) tentang faktor-

faktor penentu inflasi regional, membawa pada suatu kesimpulan yakni ketersediaan

infrastruktur yang makin baik disuatu daerah akan mempengaruhi tingkat penurunan inflasi di

daerah yang bersangkutan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian lain yang berkaitan dengan infrastruktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi

(PDRB) pernah dilakukan di jepang oleh Yohosida (1990), dengan melihat perkembangan

perekonomian jepang pada tahun 1990, sehingga didapatkan suatu informasi yang cukup penting

terhadap pertumbuhan ekonomi dan perekembangan Infrastruktur. Dalam penelitian Yohosida

menyakini bahwa investasi infrastruktur sangatlah diperlukan dalam tahapan awal industrialisasi.

Hasil penlitian ini bahwa jepang memiliki perjalanan panjang dalam perencanan infrastruktur

meliputi trasportasi, kelistrikan dan telekomunikasi.

Munnell (1990) dengan funggsi produksi Cobb Douglas, mendukung dampak yang kuat dan

signifikan dari infrasktutr publik pada pertumbuhan produkstifitas di 48 negara bagian USA

selama tahun 1970-1986. Variabel yang digunakan meliputi jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas

air minum, gas, litrik, dan infrastruktur non militer lainya serta mesin-mesin. Kesimpulan modal

publik mempunyai dampak yang sangat positif pada produkstifitas output dengan elastisitas

sebesar 0,15% sedangkan modal swasta 0,31% atau elastisitas modal publik setengah dari modal

swasta.

36

Sylvie Chart dan Bertrand Schmitt pada tahun 1999. Dengan fungsi produksi yang

mengunakan tiga input (public capital, private capital, employment), kedua peneliti tersebut

melakukan penelitian untuk mengetahui peran infrastruktur publik pada pertumbuhan ekonomi

regional di Prancis. Estimasi dilakukan dengan metode ekonometrik data-panel dari 22 regional

di Prancis pada periode 1982-1993. Dalam penelitian ini di dapat bahwa capital public

berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan ekonomi regional, namun tidak bepengaruh dalam

mengurangi disparitas antar regional.

Wylie (1996: 37) melakukan penelitian yang berfokus pada peran infrastruktur terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kanada. Penelitian ini di latarbelakangi oleh prestasi perekonomian

Kanada yang buruk pada kurun waktu 1947-1972) dan 1973-1991. Buruknya pertumbuhan

ekonomi tersebur diduga sebagai akibat dari turunnya produsktifitas pekerja, yaitu 5,84 persen

menjadi 2,63 persen pertahun. Sedangkan total modal Infrastruktur per pekerja juga turun 6,09

persen menjadi 3,05 persen pada kurung waktu yang sama.

Atas dasar ini Wylie mencoba menguji peran infrastruktur terhadap pertumbuhan

ekonomi Kanada dengan menggunakan model fungsi Cob-Douglas. Dengan menganggap

Infrastruktur mempunyai pengaruh terhadap produktifitas pekerja sehingga demikian tingkat

produktifitas akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini

didasarkan pada makna capital deepening sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi

sehingga definisi Infrastruktur dalam penelitian ini cukup banyak, yaitu dari pelayanan

tarsnportasi, system telepon, listrik perdagangan, keungan, asuransi, real estate, sekolah, dan

rumah sakit. Data yang digunakan adalah output riil (real GDP) sedangkan Infrastruktur di ukur

dengan stok infrastruktur di Kanada. Hasil penelitiaan ini menyimpulkan adanya kaitan antara

infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas pekerja.

37

Sibarani (2002) mengenai kontribusi infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi Indonesia,

menyimpulkan bahwa infrastruktur (jalan, listrik, telepon) memberikan pengaruh yang signifikan

dan positif pada agregat output yang diwakili oleh variabel pendapatan per kapita. Kontribusi

setiap jenis infrastruktur untuk setiap wilayah berbeda. Untuk estimasi dengan data semua

provinsi di Indonesia hasil yang diperoleh yaitu elastisitas listrik pada pertumbuhan yaitu 0,06;

pendidikan 0,07; investasi 0,01. Variabel jalan dan telepon tidak signifikan. Hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpusat di pulau Jawa dan

Indonesia Bagian Barat (IBB) menimbulkan disparitas pendapatan perkapita di masing-masing

daerah di Indonesia, terutama antara pulau Jawa dengan luar Jawa dan Indonesia Bagian Barat

(IBB) dengan Indonesia Bagian Timur (IBT), meskipun pada saat yang sama pertumbuhan

ekonomi meningkat.

Yanuar (2006) dalam penelitiannya tentang kaitan pembangunan infrastruktur dan

pertumbuhan output menggunakan analisis panel data 26 provinsi dengan model fixed effects

menemukan modal fisik (physical capital), infrastruktur jalan, telepon, kesehatan dan pendidikan

memberikan pengaruh terhadap output. Hasil dari estimasi semua provinsi dan total seluruh

sektor di Indonesia diperoleh elastisitas masingmasing variabel yaitu: listrik -0,00; jalan 0,16;

telepon 0,16; kesehatan 0,46; pendidikan 0,18; modal fisik 0,03. Penelitian Prasetyo (2008) yang

berjudul “Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan

Barat Indonesia (KBI)” mendapatkan hasil estimasi untuk elastisitas masing-masing variabel

yaitu: listrik 0,22; panjang jalan 0,08; stok modal 0,02; dummy OTDA 0,04, sedangkan untuk

variabel air bersih tidak signifikan.

2.7 Kerangka Pikir

38

Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia terus melaksanakan pembangunan, salah

satu pembangunan yang menjadi sasaran pemerintah adalah pembangunan bidang ekonomi.

Meningat dengan pembangunan bidang ekonomi tersebut diyakini mampu sebagai jalan untuk

mensejahterakan rakyat indonesia. salah satu wujud pembangunan ekonomi tersebut adalah

pembangunan bidang infrastruktur. Selanjutnya diyakini mampu menaikan PDRB dibeberapa

daerah Indonesia, komitemn pembangunan infrastruktur tersebut oleh pemerintah diwujudkan

dalam peningkatan belanja infraskturtur dalam APBN. dengan peningkatan belanja infrastruktur

tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah untuk terus membangun infrastrtuktur seperti

infrastruktur jalan, infrastruktur listrik serta infrastruktur pelabuhan. Namun yang menjadi

masalah utama dari pembangunan ekonomi tersebut adalah masih terdapatnya ketimpangan

pembangunan antara daerah. Sementara itu untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi

pulau Sulawesi yang tumbuh diatas nasional dalam sepuluh tahun terakhir, dibutuhkan

infrastruktur jalan, infrastruktur listrik dan infrastruktur pelabuhan yang baik.

39

Gambar 2.2: Kerangka Pikir Penelitian

Pelabuhan Listrik Jalan

Kesimpulan

INFRASTURKTUR

Analisis Regresi Berganda

Perekonomian Pulau Sulawesi

40

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan

ekonomi Sulawesi. (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,

Gorontalo, Sulawesi Barat).

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi dengan mengunakan data PDRB atas dasar harga konstan

seluruh provinsi di Sulawesi dari tahun 2001-2011.

2. Data panjang dan kondisi jalan seluruh provinsi se Sulawesi di Sulawesi dari tahun 2001-

2011.

3. Data infrastruktur kelistrikan seluruh provinsi Sulawesi dari tahun 2001-2011.

4. Data bongkar muat dan kondisi pelabuhan seluruh provinsi Sulawesi dari tahun 2001-2011.

3.2.2 Sumber Data

Data bersumber dari publikasi yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik, PT. PLN

Persero, Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, PT. Pelindo wilayah IV, Kementrian

Keuangan Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia.

3.3 Instrumen Penelitian

41

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dimana

semua data-data yang dibutuhkan dikumpulkan baik yang diperoleh dari instansi terkait ataupun

literatur yang memiliki hubungan atau kesamaan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini proses pengolahan data sebagai berikut:

1. Sortir yaitu teknik yang digunakan untuk memisahkan data-data yang akan digunakan sesuai

dengan kebutuhan.

2. Coding yaitu memberikan tanda terhadap data yang akan digunakan dalam penelitian.

3. Tabulasi data yaitu data dimasukkan kedalam table kerja dan selanjutnya dioleh secara

kualitatif.

4. Analisis Data yaitu tahap pengolahan data dengan menggunakan peralatan analisis yang

telah ditentukan.

5. Interpretasi data, yaitu data yang telah dioleah kemudian diformulasikan kedalam bentuk

deskriptif, selanjutnya di tarik kesimpulan.

3.5 Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini maka menggunakan metode analisis

deskriptif, dimana data yang diperoleh terlebih dahulu dianalisis kemudian dilakaukan penarikan

kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

3.5.1 Analisa Kuantitatif

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui pengaruh variable panjang jalan, konsumsi

listrik dan volume bongkar maut pelabuhan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan

42

menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi

ketergantungan variable dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variable

penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau

nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati:

1999).

3.5.2 Peralatan Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan model :

𝐘𝐢 = 𝜷₁ + 𝜷₂ 𝑿₂ᵢ + 𝜷₃𝑿₃ᵢ + ⋯+ 𝜷𝒌𝑿𝒌𝒊 + 𝒖𝒊

Dimana :

𝛽₁ = intersep

𝛽₂ sampai 𝛽𝑘= koefisien kemiringan

u = unsur ganguan

i = observasi ke і

Berdasarkan model regresi linear yang dijabarkan oleh Gujarati (1999: 130) maka penulis

mereplikasi model tersebut diatas dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana

yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Adapun model regresi yang dipergunakan adalah

:

𝑷𝑫𝑹𝑩𝐢𝐭 = 𝐚𝟎 + 𝐚𝟏𝑱𝑳𝑵𝒊𝒕 + 𝐚𝟐𝑳𝑺𝑻𝒊𝒕 + 𝐚𝟑𝑷𝑳𝑩𝑵𝒊𝒕 + 𝒆𝒊𝒕

Dimana :

PDRBit = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konstan provinsi I pada tahun t

(juta Rp).

LSTit = Energi listrik terjual (Kwh) provinsi i dan tahun t,

PJN = Panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang (Km) provinsi i

43

dan tahun t,

PLBN = jumlah bongkar muat pelabuhan (Ton) provinsi I dan tahun t,

a0 = intersep,

a1 - a7 = koefisien,

eit = error term.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Pengujian model terhadap asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan parameter

penduga yang tepat bila memenuhi prasyarat uji multikolineritas, heteroskedasitas dan

autokorelasi.

3.6.1 Uji multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel bebas dalam regresi.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Multikolineritas

dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini

menunjukan setiap variabel yang akan dimasukan dalam perhitungan regresi harus mempunyai

tolerance diatas 10 % dan VIF dibawah 10 %. Selain itu jika VIF lebih dari 10 maka variabel

tersebut mempunyai persoalan multikolineritas.

3.6.2 Uji heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji ketidak samaan varian dari residual suatu

ppengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari

heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Jika

gambar dimana titik-titik tersebut tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik

tersebut menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi

44

heteroskedasitas. Adanya heteroskedasitas mengindikasihkan variabel yang tidak konstan

menghasilkan model estimator yang bias.

3.6.3 Uji autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan mengunakan metode Durbin-Watson (D-W). D-W

mengukur tingkat korelasi serial pada error persamaan regresi dimana angka D-W statistic yang

kurang dari dua mengindikasihkan adanya korelasi serial, imlikasi dari adanya korelasi serial

pada error adalah model menjadi tidak konsisten untuk jumlah sampel yang lebih besar, dimana

erornya tebaca lebih besar.

Secara umum dapat dilihat patokan bahwa :

- angka D-W dibawah -2 ada autokorelasi korelasi positif.

- angka D-W dibawah -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi

- angka D-W dibawah +2 berarti ada autokorelasinegatif.

3.7 Uji Signifikasi

Sedangkan untuk menguji tingkat signiffikasi dari masing-masing variable independen

terhadap veriabel dependen maka penulis menggunakan

3.7.1 Analisis koefisien determinasi (R2)

Berdasarkan hasil regresi berganda, maka selanjutnya dapat dianalisis koefisien

determinansinya (R) yaitu mengukur seberapa besar pengaruh variable independen

(pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja) terhadap variable dependen (kemiskinan). Dan

dari sini pula dapat diketahui berapa persen pengaruh variable yang ada diluar model terhadap

variable.

45

3.7.2 Uji Serempak (Uji F)

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh dari independen terhadap variable dependen,

keputusan menerima atau menolak hipotesis dengan langkah membandingkan hasil signifikasi

pengolahan dengan tingkat signifikasi α., dimana tingkat signifikasi yang digunakan yaitu 5%.

3.7.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-maing variable independen secara

sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variable independen dapat

menjelaskan perubahan yang terjdi pada vaiabel independen secara nyata. Uji t digunakan untuk

membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak yaitu meembandingkan tingkat

signifikasi hasil pengolahan dengan tingkat signifikasi α, dimana tingkat signifikasi yang

digunakan 5%.

3.8 Definisi Operasional

1. Pertumbuhan ekonomi adalah nilai dari PDRB provinsi sesulawesi atas dasar harga konstan

dari tahun 2001-2011.

2. Infrastruktur jalan adalah panjang jalan provinsi se-Sesulawesi dengan kondisi baik, sedang

dan rusak di ukur dengan kilometer dari tahun 2001-2011.

3. Infrastrutur listrik adalah konsumsi tenaga listrik di ukur dari pendapatan PLN di Sulawesi

perkelompok pelanggan dalam rupiah dalam periode 2001-2011.

4. Infrastrutur pelabuhan adalah seluruh pelabuhan di Sulawesi yang diukur dengan aktifitas

bongkar muat barang dari tahun 2001-2011.

46

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Perekonomian Sulawesi

Secara nasional pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau dengan pertumbuhan PDRB

yang cukup tinggi di Indonesia. Dalam periode 2001-2011 enam provinsi yang ada (Sulawesi

Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara) rata-

rata mengalami kanaikan PDRB di setiap tahunnya. Kondisi ini relatif baik untuk perekonomian

pulau Sulawesi dalam rangka meningkatkan ukuran ekonominya, karena hanya dengan PDRB

yang tinggi pulau Sulawesi dapat memperbesar perekonomianya sekaligus sebagai jalan untuk

mengurangi tingkat kemiskinan dan penganguran.

Berikut ini adalah perkembangan PDRB atas dasar harga kontan (ADHK) pada pulau

sulawesi dalam periode 2001-2011 yang menunjukan peningkatan. Hal ini didorong oleh naiknya

PDRB di enam provinsi di pulau sulawesi (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara) dimana pada tahun 2001 nilai PDRB

pulau Sulawesi sebesar 19,20 triliun rupiah naik menjadi sebesar 115,12 triliun rupiah pada

tahun 2011, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel perkembangan kenaikan PDRB dibawah ini :

47

Tabel 4.1

Perkembangan PDRB ADHK (Juta/Tahun) di Enam Provinsi

di Pulau Sulwesi Periode 2001-2011

Tahun

PDRB ADHK (juta)

Sulut Gorontalo Sulteng Sulsel Sulbar Sultra Sulawesi

2001 3,357,569 968,046 2,507,463 10,603,662 * 1,766,340 19,203,080

2002 3,490,692 1,030,221 2,643,129 11,092,996 * 1,880,970 20,138,008

2003 3,671,883 1,100,834 2,808,673 11,690,525 * 2,016,261 21,288,176

2004 12,149,501 1,891,761 10,925,420 34,345,080 2,946,313 7,480,180 69,738,255

2005 12,744,549 2,027,723 11,752,214 36,424,018 3,120,765 8,026,856 74,096,125

2006 13,532,072 2,175,815 12,671,550 38,867,679 3,338,754 8,643,330 79,229,200

2007 14,407,302 2,339,218 13,683,880 41,332,426 3,568,649 9,331,719 84,663,194

2008 15,428,425 2,520,673 14,748,600 44,549,825 3,999,288 10,010,586 91,257,397

2009 17,149,624 2,710,737 16,208,100 47,314,024 4,239,460 10,768,557 98,390,502

2010 18,371,201 2,917,491 17,625,200 51,197,036 4,744,309 11,653,906 106,509,143

2011 19,734,270 3,141,458 19,214,100 55,099,213 5,238,359 12,698,120 115,125,520

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah)

Catatan: *) Provinsi Sulawesi Barat Belum Mekar

Pada tabel 4.1 terlihat dalam periode 2001-2011 dari enam provinsi di pulau Sulawesi

rata-rata perkembangan PDRB menunjukan kenaikan, kondisi ini ditunjukan dimulai dari

provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2001 PDRB Sulawesi Utara sebesar 3,35 triliun rupiah

meningkat menjadi 19,73 triliun rupiah tahun 2011, sementara untuk provinsi Gorontalo pada

tahun 2001 nilai PDRB sebesar 968,04 miliar rupiah dan naik sebesar 3,14 triliun rupiah tahun

2011. Tidak jauh berbeda dengan gorontalo, Sulawesi Tengah juga menunjukan peningkatan

nilai PDRB di setiap tahunya, tahun 2001 PDRB Sulawesi Tengah sebesar 2,50 triliun rupiah

naik menjadi 19,21 triliun rupiah tahun 2011.

Provinsi Sulawesi selatan juga menunjukan peningkatan nilai PDRB disetiap tahunya,

untuk tahun 2001 nilai PDRB sebesar 10,60 triliun rupiah, naik menjadi 55,09 triliun rupiah pada

48

tahun 2011, sekaligus menempatkan Sulawesi Selatan provinsi yang memilki besaran PDRB

tertinggi di pulau Sulawesi. Sedangkan untuk provinsi Sulawesi Barat meskipun provinsi ini

baru tahun 2004 menjadi daerah otonom baru setelah memekarkan diri dari Sulawesi selatan,

tetapi peningkatan PDRB daerah ini menunjukan kenaikan setiap tahunya, kondisi ini ditunjukan

dengan nilai PDRB dari tahun 2004 sebesar 2,94 triliun rupiah naik menjadi sebesar 5,23 triliun

rupiah pada tahun 2011. Peningkatan PDRB tersebut juga diikuti oleh provinsi Sulawesi

Tenggara yang terus menunjukan peningkatan PDRB dari tahun 2001 hanya sebesar 1,76 trilun

rupiah menjadi sebesar 12,69 triliun rupiah pada tahun 2011.

Kenaikan PDRB pulau Sulawesi dalam periode 2001-2011 disebabkan oleh dua faktor

utama diantaranya, pertama pulau Sulawesi dalam periode 2001-2011 PDRB nya lebih banyak

didorong oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan). Kedua sebagai imbas dari

membaiknya sektor primer terutama pertambangan dalam periode yang sama 2001-2011 juga

turut mempengaruhi besaran kontribusi sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, keuangan,

jasa-jasa, properti, transportasi dan komunikasi).

Perkembangan struktur sektor perekonomian suatu daerah penting untuk diamati guna

melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor terhadap PDRB, dan dalam rangka

memberikan penjelasan terkait dengan kondisi infrastruktur pada suatu daerah.

Karena semakin baik pola transformasi struktur ekonomi suatu daerah, maka semakin

baik juga kondisi infrastruktur pada daerah tersebut. Secara umum transformasi struktur

perekonomian dimulai dari sektor ekonomi primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan

dan penggalian), ke sektor sekunder (industri pengelolaan) dan selanjutnya sektor ekonomi

tersier (perdagangan, hotel, restoran, keuangan, jasa-jasa, properti, transportasi dan komunikasi).

49

Pada tabel 4.2 menjelaskan perkembangan kontribusi PDRB di lima provinsi di pulau

Sulawesi dengan tiga tahun pengamatan dalam periode 2001-2011, untuk lebih jelasnya

perhatikan tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Perkembangan Kontribusi PDRB lima provinsi di Pulau Sulawesi Menurut

Kelompok Sektor Ekonomi (%)

Periode 2001-2011

Sektor

Sulut Gorontalo Sulteng Sulsel Sultra

2001 2006 2011 2001 2006 2011 2001 2006 2011 2001 2006 2011 2001 2006 2011

Primer 28.23 26.64 22.7 33.12 31.64 28.78 46.61 46.12 44.65 45.2 39.5 33.1 42.1 41.1 38.3

Sekunder 8.46 7.91 7.64 10.08 8.17 7.92 7.42 6.48 5.81 12.9 13.9 13.5 8.4 8.9 6.4

Tersier 63.31 65.46 69.65 56.8 60.2 63.3 45.97 47.41 49.53 41.9 46.6 53.4 49.5 49.9 55.4

Sumber: Badan Pusat Statistik,2013 (diolah)

Dari Tabel 4.2 terlihat dari lima provinsi di pulau Sulawesi (Sulawesi Utara, Gorontalo,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara) yang sektor ekonomi tersiernya paling

besar dalam berkontribusi dalam pembentukan PDRB. Pada periode 2001-2011 provinsi

Sulawesi utara terlihat kontribusi sektor primer paling rendah dibandingkan dengan provinsi-

provinsi lainya di pulau Sulawesi, yakni rata-rata sebesar 26.1 persen sementara rata-rata untuk

provinsi lainya sebesar 30 persen untuk sektor primer berkontribusi untuk pembentuan PDRB.

Sementara itu sektor tersier pada periode 2001-2011 adalah sektor yang berkontribusi

besar terhadap pembentukan PDRB yakni rata-rata sebesar 65 persen, sementara provinsi lainya

hanya rata-rata sebesar 55 persen. tetapi untuk sektor sekunder provinsi sulawesi utara paling

kecil dalam memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB yakni rata-rata sebesar 7.5 persen

pertahunya. Untuk lebih mempermudah melihat perbandingan kontribusi sektor terhadap PDRB

di lima provinsi di pulau Sulawesi perhatikan grafik dibawah ini

50

Grafik 4.1

Kontribusi PDRB Pulau Sulawesi Menurut

Kelompok Sektor (persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik,2013 (diolah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik 4.1 menunjukan kecenderungan sektor primer dan tersier berkontribusi besar

terhadap pertumbuhan ekonomi di lima provinsi yang ada di pulau Sulawesi (Sulawesi Utara,

Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara) hal ini menggambarkan

bahwa pertumbuhan PDRB selama sepuluh tahun terakhir 2001-2011 pulau Sulawesi mengalami

taranformasi struktur ekonomi yang kurang baik.

Kondisi diatas juga sekaligus mengkonfirmasi kondisi infrastruktur ekonomi pulau

Sulawesi masih dibawah rata-rata nasional, seperti jalan, pelabuhan, dan listrik. Karena pada

umumnya bila transformasi struktur ekonomi pada suatu daerah berjalan dengan baik maka

syarat utamanya adalah membaiknya infrastruktur pada daerah tersebut.

Pada skala nasional pulau Sulawesi bersama pulau Kalimantan dan Sumatera merupakan

tiga pulau besar yang pertumbuhan ekonominya di topang oleh sektor primer dan tersier. Hal ini

menandakan bahwa infrastruktur Sulawesi tergolong belum memadai jika dibandingkan dengan

pulau jawa yang memiliki transformasi struktur ekonomi yang baik, untuk lebih jelasnya grafik

4.2 menjelaskan perkembangan perbandingan trasformasi struktur ekonomi di tiga pulau besar di

Indonesia :

2001 2007 2011 2001 2007 2011 2001 2007 2011 2001 2007 2011 2001 2007 2011

Sulut Gorontalo Sulteng Sulsel Sultra

Primer

Sekunder

Tersier

51

010203040506070

2001 2006 2011 2001 2006 2011 2001 2006 2011

Pulau Sulawesi Pulau Jawa Pulau Sumatera

Primer

Sekunder

Tersier

Grafik 4.2

Perbandingan Trasformasi Struktur Ekonomi di Tiga

Pulau Besar di Indonesia


Pada grafik 4.2 diatas terlihat dari tiga pulau besar Sulawesi, Jawa, dan Sumatera, pulau

Jawa merupakan pulau relative yang memiliki tranformasi struktur ekonomi yang baik, disusul

oleh pulau sumatera dan terakhir pulau Sulawesi. Ini mengandung makna bahwa pulau Jawa

relatif memilki infrastruktur yang memadai untuk mengerakan sektor-sektor ekonomi secara

baik. Sementara jika dibandingkan dengan pulau Sulawesi relatif belum tidak mampu

mengerakan struktur ekonomi dengan baik karena dibatasi dengan infrastruktur yang buruk.

4.2. Perkembangan Infrastruktur di Sulawesi

4.2.1. Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar yang paling penting untuk pulau

Sulawesi mengingat dari segi karakteristik wilayah pulau Sulawesi sebagai daerah kepulauan.

Olehnya itu jalan di Sulawesi memiliki fungsi strategis. Karena fungsi strategis yang dimilikinya,

yaitu sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah lainya dalam rangka mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya alam, meningkatkan daya saing ekonomi wilayah, dan memperbaiki

52

akses penduduk terhadap sumberdaya, pasar, dan layanan publik, seperti pendidikan dan

kesehatan sehingga diharapkan jalan di Sulawesi dapat menjadi urat nadi perekonomian daerah.

Panjang jalan pulau Sulawesi dalam kondisi baik dan sedang dalam periode 2001-2011,

mengalami kenaikan di setiap tahunya, hal ini ditunjukan dengan data panjang jalan yang ada

untuk pulau Sulawesi. Tahun 2001 panjang jalan pulau Sulawesi sepanjang 1,55 kilometer (Km)

naik menjadi 2,13 kilometer pada tahun 2011. Peningkatan panjang jalan pulau sulawesi di

akibatkan meningkatnya panjang jalan di beberapa provinsi di pulau Sulawesi. berikut ini adalah

tabel 4.3 mengambarkan perkembangan panjang jalan di enam provinsi di pulau Sulawesi dalam

periode 2001-2011 :

Tabel 4.3

Perkembangan Panjang jalan (km/tahun) di Enam Provinsi

di Pulau Sulawesi Tahun 2001-2011

Tahun Jalan (Km)


2001 80,94 87,59 363,00 355,44 343,97 280,84 1,551,81

2002 80,94 82,28 363,00 345,54 343,97 280,48 1,496,23

2003 80,94 81,32 334,60 343,97 343,97 289,47 1,474,30

2004 80,94 99,24 379,20 343,37 335,44 265,40 1,503,60

2005 80,94 87,32 379,20 258,96 106,94 285,86 1,199,23

2006 126,23 93,07 282,03 277,05 120,71 334,06 1,233,18

2007 125,78 92,89 181,39 1,475,66 352,13 443,98 2,671,86

2008 125,78 83,78 239,74 1,244,73 373,83 492,87 2,560,76

2009 125,78 93,07 211,62 1,061,79 389,40 385,52 2,267,20

2010 130,97 22,16 240,04 1,162,86 403,50 497,63 2,457,17

2011 131,92 60,67 218,19 1,061,79 381,35 284,44 2,138,38



53

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa panjang jalan di pulau Sulawesi dari tahun 2001 sampai

tahun 2011 menunjukan peningkatan. Sementara untuk tiap provinsinya memiliki

perkembangan panjang jalan yang fluktuatif. Tahun 2001 panjang jalan untuk provinsi Sulawesi

Utara mencapai 80,94 kilometer naik menjadi 131,92 Km tahun 2011. semenara untuk provinsi

gorontalo pada tahun 2001 memilki panjang jalan sepanjang 87,59 Km turun menjadi 60,67 Km

pada tahun 2011, kondisi ini sekaligus menempatkan provinsi Gorontalo tersebut sebagai

provinsi yang memiliki panjang jalan terendah dibandingkan dengan provinsi lainya di pulau

Sulawesi.

Dari data tabel 4.3 juga memperlihatkan provinsi Sulawesi Tengah kondisi

perkembangan panjang jalan mengalami fluktuatif ditiap tahunya, tahun 2001 terlihat sepanjang

363,06 Km turun menjadi 181,39 Km pada tahun 2007 dan naik kembali di tahun 2011 menjadi

218,19 Km. Tidak jauh berbeda dengan Sulawesi Tengah, untuk provinsi Sulawesi Selatan pada

tahun 2001 memiliki panjang jalan sepanjang 355,44 Km, turun menjadi 258,96 Km pada tahun

2005, dan naik kembali pada tahun 2011 menjadi 1,061,79 Km, kondisi ini sekaligus

menempatkan provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang memiliki panjang jalan yang

terpanjang di Sulawesi. Sementara untuk provinsi sulawesi Tenggara tahun 2001 memilki

panjang jalan sepanjang 280,84 Km naik menjadi 497,63 Km pada tahun 2010 dan mengalami

penurunan panjang jalan pada tahun 2011 yakni panjang jalan tinggal sepanjang 284,4 Km.

Untuk mempermudah melihat perkembangan total panjang jalan dan enam provinsi di

pulau Sulawesi, perhatikan grafik 4.3 menyajikan perkembangan panjang jalan di enam provinsi

di pulau Sulawesi dan total panjang jalan pulau Sulawesi selama periode 2001-2011 :

54

Grafik 4.3

Perkembangan Panjang Jalan di Enam Provinsi Pulau Sulawesi

Dalam Periode 2001-2011

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada grafik 4.3 menjelaskan perkembangan peningkatan panjang jalan untuk total

pulau Sulawesi mengalami peningkatan di setiap tahunya. Peningkatan panjang jalan untuk pulau

Sulawesi dalam kurun waktu antara tahun 2001-2011 tertinggi terjadi pada tahun 2007 dan tahun

2008 yakni sepanjang 2,671,86 Km pada tahun 2007 dan 2,560,76 Km pada tahun 2008.

Peningkatan total panjang jalan pulau Sulawesi tahun 2007 dan 2008 ini didorong oleh

meningkatnya panjang jalan di provinsi Sulawesi selatan yakni pada tahun 2007 sepanjang

1,475,66 Km dan tahun 2008 1,244,73 Km.

Peningkatan panjang jalan di pulau Sulawesi tersebut memiliki makna bahwa

pemerintah daerah di pulau Sulawesi cukup peduli dengan infrastruktur jalan karena letak

wilayahnya berbentuk kepulauan. Disamping itu juga meningkatnya pertumbuhan ekonomi

pulau Sulawesi dalam periode sepuluh tahun terakhir juga turut menjadi landasan utama

pemerintah untuk terus melanjutkan perencanaan jalan-jalan baru, karena anggaran pemerintah

yang bertambah setiap tahunya memungkinkan untuk mengangarkan proyek-proyek infrastruktur

pemerintah terutama jalan.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sulut

Gorontalo

Sulteng

Sulsel

Sulbar

Sultra

Sulawesi

55

Tetapi jika dilihat dari perbandingan panjang jalan di enam provinsi (sulawesi utara,

gorontalo, sulawesi tengah, sulawesi selatan, sulawesi barat, dan sulawesi tenggara) relative

berfluktuatif, hal ini menunjukan bahwa di masing-masing provinsi dipulau sulawesi masih

memiliki kendala yang berbeda-beda dalam membangun jalan, salah satunya adalah berkaitan

dengan anggaran untuk infrastruktur. Seperti provinsi Gorontalo yang merupakan provinsi

terendah dalam hal urusan panjang jalan, hal ini karena meskipun Gorontalo memilki

pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun untuk besaran ekonomi sangat kecil sehingga porsi

anggaran untuk pembangunan jalan juga kecil juga.

Sementara itu provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang memiliki panjang jalan

terpanjang sesulawesi, hal ini didorong oleh disamping pertumbuhan ekonomi yang tinggi

disetiap tahunya juga Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memilki besaran PDRB yang

tinggi untuk ukaran perekonomian pulau Sulawesi. Sehingga hal ini dimanfatkan oleh

pemerintah Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur terutama jalan.

4.2.2 Infrastruktur Pelabuhan

Sulawesi Sebagai salah satu wilayah kepulauan di Indonesia, olehnya itu peran

infrasturktur pelabuhan sangat penting dalam ikut mengerakan roda perekonomian Sulawesi

karena pelabuhan berperang besar dalam menciptakan konektivitas di enam provinsi di pulau

Sulawesi dan provinsi lain di indonesia, dalam menunjan mobilitas perdagangan antara pulau

dan antara Negara. Atau dengan kata lain dengan pemanfaatan pelabuhan yang baik maka akan

tercipta yang namanya konektifitas secara nasional dan terintegrasi secara global.

Secara umum perkembangan volume bongkar muat pada pelabuhan pulau Sulawesi

megalami kenaikan dalam periode 2001-2011. Pada tahun 2001 volume bongkar muat sebanyak

12,58 ton, dan pada tahun 2011 volume bongkar muat dipelabuhan pulau Sulawesi mengalami

kenaikan sebesar 19,33 ton. Tetapi jika dilihat dari perkembangan disetiap provinsi di pulau

56

Sulawesi volume bongkar muat menunjukan tren yang fluktuatif, Berikut ini tabel perkembangan

volume bongkar muat pelabuhan di wilayah Sulawesi dalam periode 2001-2011 :

Tabel 4.4

Perkembangan Volume Bongkar Muat (Ton/Tahun) di Enam Provinsi


Tahun

Bongkar muat (Ton)


2001 3,324,168 3,324,168 1,178,400 4,238,885 * 523,096 12,588,717

2002 3,598,139 3,598,139 2,336,491 3,193,780 * 634,928 13,361,477

2003 3,420,482 3,420,482 1,524,037 3,644,358 * 569,818 12,579,177

2004 2,598,609 1,984,161 1,671,014 4,049,008 2,564,312 408,966 13,276,070

2005 3,778,972 2,356,490 1,178,400 4,294,414 2,724,562 378,232 14,711,070

2006 2,676,368 2,113,250 1,671,014 4,349,748 8,331,454 298,802 19,440,636

2007 4,125,577 4,251,073 1,524,037 2,447,287 2,783,370 897,782 16,029,126

2008 3,656,706 4,819,480 1,449,748 3,730,780 2,672,750 422,019 16,751,483

2009 4,518,298 4,518,298 1,552,880 6,368,544 2,472,481 907,217 20,337,718

2010 4,763,324 4,979,891 1,898,890 7,474,636 1,983,732 924,800 22,025,273

2011 4,290,222 3,930,446 1,970,970 7,107,851 1,548,236 483,175 19,330,900



Dari tabel 4.4 diatas terlihat bahwa volume bongkar muat pada pelabuhan pulau

Sulawesi bersifat fluktuatif di enam provinsi pulau Sulawesi. Dimulai pada provinsi Sulawesi

Utara volume bongkar muat di pelabuhan bitung mengalami naik turun, tahun 2001 volume

bongkar muat sebesar 3,32 Ton turun menjadi 2,59 Ton pada tahun 2004, namun penurunan

tersebut hanya terjadi sampai tahun 2006, ini ditunjukan dengan meningkatnya kembali volume

bongkar muat padat tahun 2009 yakni sebesar 4,51 Ton, kondisi ini bertahan hingga tahun 2011.

Sementara untuk Gorontalo juga menunjukan hal yang sama yakni terjadi naik turun volume

57

bongkar maut pada pelabuhan Gorontalo. tahun 2001 volume bongkar muat pada pelabuhan

Gorontalo sebesar 3,32 Ton, tetapi pada tahun 2004 turun menjadi 1,98 Ton, namun penurun

tersebut berlangsung tidak terlalu lama karena pada tahun 2007 volume bongkar muat pada

pelabuhan Gorontalo sudah sebesar 4,25 Ton dan kondisi ini bertahan hingga tahun 2011.

Sulawesi Tengah perkembangan volume bongkar muat sifatnya relatif stabil

dibandingkan dengan provinsi lainya, kenaikan hanya terlihat pada tahun 2002 kondisi ini

ditunjukan dengan data yang ada, pada tahun 2001 volume bongkar muat pada pelabuhan Palu

sebesar 1,17 Ton naik menjadi 2,33 Ton pada tahun 2002, namun kondisi ini turun kembali

sebesar 1,52 Ton hingga tahun 2011. Sementara untuk Sulawesi Selatan perkembangan volume

bongkar muat menunjukan perkembangan yang fluktuatif dimana hampir setiap tahunya volume

bongkar muat mengalami penurunan yang besar dan juga kenaikan yang tinggi. Tahun 2001

volume bongkar muat sebesar 4,23 Ton naik menjadi sebesar 6,36 Ton pada tahun 2009, bahkan

pada tahun 2011 sudah sebesar 7,10 ton. hal ini juga sekaligus menjadikan provinsi Sulawesi

Selatan sebagai provinsi yang memilki aktifitas volume bongkar muat terbesar di Sulawesi.

Provinsi Sulawesi Tenggara juga menunjukan perkembangan volume bongkar muat

yang relative berfluktuatif dari data yang ada tahun 2001 volume bongkar muat sebesar 523,09

ton naik menjadi 897,78 ton pada tahun 2007, dan turun kembali sebesar 483,17 ton tahun 2011,

hal ini sekaligus menunjukan bahwa provisi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang

memilki volume bongkar muat terendah dalam periode 2001-2011. Sementara untuk provinsi

Sulawesi Barat yang baru pada tahun 2004 menjadi daerah otonomi baru, juga menunjukan

kondisi volume bongkar muat yang baik. Data menunjukan sekalipun sebagai provinsi baru

tetapi lebih baik dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal bongkar muat pada

pelabuhan mamuju.

58

Untuk lebih mudah dipahami perkembangan volume bongkar muat pada pelabuhan

sulawesi perhatikan grafik 4.4 menunjukan perekembangan volume bongkar muat pada

pelabuhan Sulawesi dalam periode 2001-2011 :

Grafik 4.4

Perkembangan Volume Bongkar Muat (Ton/Tahun) di Enam Provinsi


Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari grafik 4.4 dapat dilihat bahwa perkembangan volume bongkar muat pada

pelabuhan-pelabuah pulau Sulawesi dalam periode 2001-2011 mengalami kenaikan yang cukup

tinggi. Untuk total volume bongkar muat pada pulau Sulawesi kenaikan tertinggi terjadi dimulai

pada tahun 2002, tahun 2006 hingga tahun 2010. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan

dengan kenaikan volume bongkar muat pada pelabuhan Sulawesi tahun 2002 ke tahun 2006.

Naik turunya volume bongkar muat pada pelabuhan di enam provinsi pulau Sulawesi

didorong oleh beberapa hal diataraanya, untuk kenaikan tahun 2002 ke tahun 2006 lebih banyak

disebabkan oleh kegiatan berdagangan di pulau Sulawesi yang berkembang pesat baik itu

perdaganagn dalam negri maupun luar negri. Pada tahun tersebut seperti pada pelabuhan

Sulawesi Selatan terjadi muat barang-barang ekspor seperti kakao, hasil perikanan, serta garam,

semen. Sementara itu untuk pelabuhan lain juga melakukan muat barang-barang impor yang

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sulut

Gorontalo

Sulteng

Sulsel

Sulbar

Sulawesi

59

sebagian besar barang-barang sektor primer. Sementara itu untuk kenaikan tahun 2009 ketahun

2011 ini disumbang oleh meningkatnya perdagangan di masing-masing daerah pulau Sulawesi,

seperti provinsi Sulawesi tenggara pada periode tersebut mengalami volume bongkar yang besar,

seperti semen dan barang-barang kebutuhan pokok lainya, kondisi sama dengan provinsi lain nya

di pulau Sulawesi.

4.2.3. Infrastruktur Kelistrikan

Pertumbuhan ekonomi pulau Sulawesi setiap tahunya membutuhkan sistem kelistrikan

yang memadai. mengingat listrik sebagai salah satu faktor produksi dalam melakukan kegiatan

ekonomi, baik pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Beberapa tahun terakhir kelistrikan di

Pulau Sulawesi seirama dengan pertumbuhan ekonomi, ini terbukti dengan listrik pulau Sulawesi

mengalami kemajuan yang cukup berarti. Beberapa indikator perbaikan diantaranya: upaya yang

berkesinambungan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik serta pengembangan jaringan

transmisi dan distribusi.

Tabel 4.5 dibawah ini menjelaskan pemakaian listrik di pulau Sulawesi dalam kurun

waktu 2001 hingga tahun 2011 dimana dengan pertumbuhan PDRB setiap tahunya, juga

meningkatkan kebutuhan pemakaian tenaga listrik, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5

Perkembangan Pemakaian Listrik (Kwh/Tahun) di Enam Provinsi \


Tahun

Listrik (Kwh/Tahun)


2001 667,174,507 84,842,868 213,310,148 1,186,872,923 * 165,296,800 2,317,497,246

2002 559,512,807 83,982,124 237,893,404 1,697,279,210 * 216,780,662 2,795,448,207

2003 657,329,467 94,177,412 285,987,521 1,799,643,836 * 197,288,291 3,034,426,527

60

2004 739,082,679 96,509,342 211,126,352 1,178,930,996 68,013,496 370,634,017 2,664,296,882

2005 1,102,483,181 98,629,370 238,756,369 2,064,514,167 71,087,643 438,879,375 4,014,350,105

2006 1,253,104,291 10,621,918 268,776,560 2,227,448,686 77,543,734 480,375,318 4,317,870,507

2007 1,168,327,507 26,815,201 273,567,210 2,395,263,079 86,819,104 438,462,593 4,389,254,694

2008 1,273,707,908 162,452,736 345,235,601 2,535,709,824 101,473,555 304,706,177 4,723,285,801

2009 1,397,182,824 188,619,211 401,706,597 2,637,328,900 109,078,304 356,094,234 5,090,010,070

2010 1,478,838,728 205,447,592 474,191,477 2,990,466,124 131,851,234 364,180,434 5,664,975,589

2011 1,563,555,751 228,516,232 477,115,712 3,571,285,254 151,510,380 390,481,269 6,382,464,598



Grafik 4.5 terlihat pemakian listrik pada pulau Sulawesi dalam periode 2001-2011

menunjukan peningkatan setiap tahunya. Hal ini ditunjukan dengan data tahun 2001 pemakain

listrik pulau Sulawesi sebesar 2,317,49 Kwh, naik menjadi 6,382,46 Kwh pada tahun 2011.

Kenaikan pemakain listrik yang terjadi dipulau Sulawesi antara tahun 2001-2011 didorong oleh

peningkatan pemakain listrik di enam provinsi di pulau Sulawesi (Sulawesi Utara, Gorontalo,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Dan Sulawesi Tenggara).

Dari enam provinsi di pulau Sulawesi provinsi Sulawesi Utara untuk periode 2001-

2011 mengalami pemakaian listrik yang cukup stabil menunjukan kenaikan dari data yang ada

pada penelitian ini tahun 2001 pemakaian sebesar 667,17 kwh, naik menjadi 1,563,55 Kwh pada

tahun 2011. Sementara untuk provinsi Gorontalo memiliki pemakaian listrik yang fluktuatif,

tahun 2001 sebesar 84,84 Kwh turun menjadi 10,621,918 Kwh pada tahun 2006 dan menaglami

kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2011 sebesar 228,51 Kwh.

Provinsi Sulawesi Tengah tergolong daerah daerah yang cukup tinggi dalam

pemakaian listrik jika dibandingkan dengan dua provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, yang

menunjukan kenaikan pada setiap tahunya dalam pemakian listrik. Tahun 2001 sebesar 213,31

Kwh pemakaian listrik, naik sebesar 345,23 Kwh pada tahun 2008, kondisi ini terus menunjukan

61

kenaikan hingga tahun 2011 dalam penelitian ini yakni sudah sebesar 477,11 Kwh. Sedangkan

untuk provinsi Sulawesi Selatan menunjukan pemakaian tenaga listrik yang sama dengan

provinsi Sulawesi Tengah dimana dalam periode 2001-2011 menunjukan kenaikan pemakaian

listrik, tahun 2001 sebanyak 1,186,87 Kwh naik menjadi 2,064,51 pada tahun 2005, hal ini terus

bertahan pada kenaikan besaran pemakaian listrik sampai tahun 2011 yakni sudah sebesar

3,571,28 Kwh. Untuk Sulawesi Selatan disamping menunjukan kenaikan setiap tahunya juga

merupakan provinsi yang banyak mengunakan listrik di Sulawesi.

Provisni Sulawesi Barat meskipun baru pada tahun 2004 menjadi daerah baru di pulau

Sulawesi namun kondisi pemakaian listrik dari data penelitian ini cukup besar dan menunjukan

kenaikan pemakian disetiap tahunya, tahun 2004 tercatat pemakian sebesar 68,01 Kwh, naik

menjadi 151,51 Kwh pada tahun 2001, kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan provinsi

Sulawesi Tenggara yang menunjukan penurunan pemakian listrik dalam periode yang sama.

Kemudian untuk provinsi Sulawesi Tenggara data yang ada menunjukan bahwa dari periode

2001-2011 pemakaian listrik mengalami fluktuatif yakni anatara tahun 2008-2011 mengalami

penurunan setelah mengalami kenaikan tahun 2005-2007. Tahun 2001 pemakaian listrik

Sulawesi Tenggara sebesar 165,29 Kwh, naik menjadi 438,87 Kwh tahun 2005 kondisi ini

bertahan hingga tahun 2007, karena pada tahun 2008 mengalami penurunan yakni kembali

sebesar 304,70 Kwh dan kondisi ini bertahan sampai tahun 2011 yakni pada posisi 390,48 Kwh.

Untuk mempermudah melihat perkemabang pemakaian listrik pada pulau Sulawesi,

perhatikan grafik 4.5 dibawah ini, menjelaskan perkembangan pemakain listrik di enam provinsi

pulau Sulawesi :

62

Grafik 4.5

Perkembangan Pemakaian Listrik (Kwh/Tahun) di Enam Provinsi \


Sumber: Badan Pusat Statistik

Garfik 4.5 mengambarkan pemakaian listrik di enam provinsi dan total pemakaian

listrik pulau Sulawesi dalam periode 2001-2011, terlihat bahwa dari grafik secara umum untuk

pemakain listrik pulau Sulawesi mengalami kenaikan, hanya pada dalam periode 2001-2011,

hanya pada tahun 2004 mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh penurunan pemakaian

dibeberapa provinsi yang ada.

Kanaikan pemakaian listrik pulau Sulawesi secara umum dipengaruhi oleh banyak

faktor. Diantaranya adalah, Pertama pertumbuahn ekonomi pulau Sulawesi yang sebagian

besarnya di sumbang oleh sektor primer seperti pertambangan yang banyak membutuhkan listrik

dalam proses produksinya, kedua pulau Sulawesi merupakan salah satu daerah kawasan wisata,

seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara, konsekuensi dari daerah

wisata adalah semakin berkembangnya sektor tersier seperti jasa-jasa dimana jasa-jasa ini lebih

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sulut

Gorontalo

Sulteng

Sulsel

Sulbar

Sultra

Sulawesi

63

banyak di dominansi oleh hotel-hotel dan restoran sehingga kebutuhan akan listrik meningkat

pesat pula.

Meskipun Kanaikan pemakaian listrik pulau Sulawesi selama periode 2001-2011, Listrik

pulau Sulawesi masih tantangan diantaranya, rasio eletifikasi kelistrikan pulau Sulawesi masih

dibawah dibawah pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk lebih jelasnya garfik 4.6

menjelaskan perbandingan rasio elektifikasi dibeberapa pulau besar indonesia :

Grafik 4.6

Perbandingan Jumlah Sambungan Listrik di Enam Pulau besar

di Indonesia Tahun 2011

Sumber: Statistik PLN 2011

Dari grafik 4.6 dengan mengunakan data tahun 2011, diatas terlihat bahwa untuk rasio

elektifikasi secara nasional pulau Sulawesi masih rendah dibandingkan dengan pulau Jawa,

Sumatera, dan Kalimantan, Hal mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuahn ekonomi yang

tinggi setiap tahunya dan pemakaian listrik pulau Sulawesi juga naik mengikuti pertumbuhan

ekonomi tersebut namun secara nasional masih tergolong rendah. Bahkan juga pada umumnya

peningkatan pemakaian listrik dipulau Sulawesi selama periode 2001-2011 hanya terkonsetrasi

di kota-kata besar dan belum terkoneksi lintas provinsi, lintas kabupaten akibat jaringan

16% 5%4%

1%

21%5%

48%sumatera

kalimantan

sulawesi

maluku + papua

jawa

bali + nusa tenggara

64

transmisi yang mendukung sistem interkoneksi masih terbatas dan kapasitas listrk yang masih

rendah.

4.3 Hasil Analisis

Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan pelabuhan terhadap

pertumbuhan ekonomi di pulau Sulawesi dilakukan dengan mengunakan analisis regresi

berganda. Dengan analisis regresi ini akan diketahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel

independen yaitu pajang jalan, volume bongkar muat pelabuhan dan konsumsi listrik dengan

variabel dependen: pertumbuhan ekonomi pulau Sulawesi :

Tabel 4.4

Hasil Estimasi Model Regresi Linear Berganda pengaruh jalan, pelabuhan dan listrik

terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Sulawesi

( Pada α= 0,05 )

Model Unstandardized

Coofficients

Standardized

Coofficients

t

Sig.

ANOVA R R

Square

B Std.

Error

Beta F Sig.

(Constant) -10.757 5.101 -2. 109 .073

6.080 .028 .850 .723 JLN .031 .031 .013 .052 .960

LST 1.554 1.544 .711 1.358 .217

PLBH .489 .489 .142 .292 .779

Sumber: lampiran 1

Berdasarkan hasil estimasi analisis regresi diatas, menunjukan bahwa panjang jalan (PJL),

volume bongkar muat pelabuhan (PLBH) dan konsumsi listrik (LST) mempunyai hubungan

yang positif dengan kenaikan PDRB Sulawesi. hasil regresi menjukan nilai elastisitas koefisien

variabel bebas yang mengandung arti sebagai berikut:

1. Koefisien β0

= -10.757 ini berarti bahwa jika infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik sama

dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh sebesar -10.757 miliar pertahun nya.

65

2. Koefisien β1= 0.031 artinya bahwa terdapat hubungan positif antara panjang jalan dengan

pertumbuhan ekonomi di pulau Sulawesi. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa jika jalan

naik/meningkat 1 kilo meter, maka PDRB pulau Sulawesi akan mengalami kenaikan sebesar

0,031 miliar rupiah

3. Koefisien β2= 0.489 berarti bahwa jika aktivitas volume bongkar muat sebesar 1 ton pada

pelabuhan pulau Sulawesi, maka PDRB pulau Sulawesi akan naik sebesar 0.489 miliar

rupiah.

4. Koefisien β3= 1.554 artinya jika terjadi pemakaian listrik 1 Kwt, maka PDRB pulau

Sulawesi akan naik sebesar 1.544 miliar rupiah.

4.3.1 Uji Statistik

4.3.1.1 Uji Simultan F

Uji F (simultan) digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel independen yang

dimasukan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersamaan

terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, pengujian secara simultan ingin

melihat apakah variabel jalan, listrik dan pelabuhan berpengaruh terhadap PDRB atau tidak.

Untuk melihat apakah ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait

dilihat dari nilai signifikannya.

Dapat dilihat pada tabel 4.4 dari hasil uji simultan diperoleh bahwa apabila nilai

probabilitas F-hitung lebih kecil dari nilai α=0,05 (0,028 < 0,05). Dengan demikian variabel bebas

pada penelitian ini yaitu jalan, pelabuhan dan listrik mempunyai pengaruh signifikan secara

simultan terhadap kenaikan PDRB pulau Sulawesi.

4.3.1.2 Uji Parsial t

66

Uji-t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel-variabel

indepeden terhadap variabel dependen. Pengujian secara parsial (Uji-t) dilakukan dengan

membandingkan nilai propabilitas dengan taraf signifikansi 0,05. Jika dan nilai probabilitas

<0,05 maka dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel independent yaitu pajang jalan

(PJL), bongkar muat pelabuhan (PLBH) dan konsumsi listrik (LST) berpengaruh nyata dan kuat

terhadap variabel dependen (PDRB). sebaliknya jika nilai probabilitas > 0.05 maka dapat

dikatakan bahwa masing-masing variabel independent pajang jalan (PJL), bongkar muat

pelabuhan (PLBH) dan konsumsi listrik (LST) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel

dependen (Y). hal ini ditunjukan oleh hasil perhitungan.

Dari perhitungan nilai t adalah panjang jalan (JLN) 0.960, volume bongkar muat (PLBH)

0.217 dan pemakaian listrik (LST) 0.779 hal mengandung makna bahwa secara parsial JLN,

PLBH dan LST tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi pulau sulawesi.

4.3.1.2 Uji Koefisien R_Square

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi yang

dapat lihat dari nilai R Square. Untuk mengetahui tingkat perkembangan pertumbuhan ekonomi

pulau Sulawesi yang disebabkan oleh beberapa infrasturktur antara lain yaitu pajang jalan (PJL),

bongkar muat pelabuhan (PLBH) dan konsumsi listrik (LST) dapat dilihat melalui besarnya

koefisien determinasi. Dari perhitungan nilai R Square adalah .723. Hal ini berarti 72,3 persen

pertumbuhan ekonomi pulau sulawesi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen di atas,

sedangkan sisanya yaitu 27,7 persen dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya

penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik

67

tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien Pada

penelitian ini. Oleh karena itu perlu pengujian-pengujian lebih lanjut dan dilakukan perlakuan-

perlakuan yang tepat untuk menghilangkan masalah tersebut. pengujian yang dilakukan adalah

uji Multikolineritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

4.3.2.1 Uji Multikolineritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat

problem Multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan

memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF

(Variance Inflation Factor) dan Tolerance-nya. Nilai dari VIF yang kurang dari 10 dan tolerance

yang lebih dari 0.10 maka menandakan bahwa tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem

multikolinieritas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolineritas

Variabel Tolerance Variance Inflation

Factor (VIF)

Panjang Jalan (JLN) .642 1.558

Volume Bongkar Muat

Pelabuhan (PLB)

.145 6.916

Listrik (LST) .167 5.976

Dari perhitungan mengunakan program SPSS versi 16 dapat kita ketahui bahwa nilai VIF

dan tolerance sebagai berikut :

1. Variabel panjang jallan (PJL) mempunyai VIF 1.558 dan tolerance sebesar 0.642

68

2. Variabel bongkar muat pelabuhan (PLBN) mempunyai nilai VIF sebesar 6.916 dan tolerance

sebesar 0.145

3. Variabel konsumsi listrik (LST) mempunyai nilai VIF sebesar 5.976 dan tolerance sebesar

0.167

Dari ketentuan yang ada bahwa jika nilai VIF < 10 dan tolerance 0.10 maka tidak terjadi

gejala multikolineritas dan nilai-nilai didapat dari perhitungan adalah sesuwai dengan ketetapan

nilai VIF dan tolerance, dan dari hasil analisis diatas dapat diketahui nilai tolerance semua

variabel independen (JLN, PLB, LST) lebih dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat

disimpulkan bahwa variabel independennya tidak terjadi multikolinearlitas sehingga model

tersebut telah memenuhi syarat asumsi klasik dalam analisis regresi.

4.3.2.2 Uji Autokorelasi

Uji yang paling di kenal untuk menguji autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson

(Gujarati, 2006 : 121). Adapun untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dalam hasil regresi dapat

melihat nilai Durbin-watson statistiknya.

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

Change Statistics Durbin-

Watson R Square

Change

F Change df1 df2 Sig. F

Change

.723 6.080 3 7 .023 1.642

Dari hasil estimasi terhadap masalah serial korelasi atau autokorelasi diperolah nilai DW

sebesar 1.642 atau berada diantara -2 sampai +2. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model

yang dibangun dalam penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

69

4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 16 diatas dapat diketahui bahwa titik-

titik yang menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol, pada sumbu Y serta

tidak membentuk pola atau kecenderungan tertentu pada diagram plot, sehingga dapat

mengidentifikasikan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas dan model regresi tersebut layak

digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi.

4.4 Pembahasan

Beberapa pengujian telah dilakukan sebelumnya ternyata menunjukan bahwa model regresi

yang digunakan sudah baik, terbatas dari penyakit asumsi Klasik.

Interpretasi ekonomi dari persamaan yang diperoleh :

1. Nilai konstanta sebesar -10.75 menunjukan bahwa jika variabel-variabel independen dianggap

konstan, maka PDRB akan turun sebesar -10.75 miliar rupiah, angka sebesar itu dipengaruhi

oleh variabel-variabel lain di luar model.

2. Nilai koefisien dari variabel panjang jalan ( PJL) adalah 0.031 artinya dan nilai tersebut

adalah positif maka peningkatan panjang jalan berpengaruh positif terhadap peningkatan

70

PDRB pulau sulawesi. Jika jalan naik 1 kilometer, maka PDRB pulau sulawesi akan

mengalami kenaikan sebesar 0.031 miliar rupiah. Hal ini Karena infrastruktur jalan

memegang peranan penting dalam trasnportasi pulau Sulawesi, dalam konteks pembangunan

pertanian dan ekonomi, jalan merupakan infrastruktur yang memperlancar distribusi hasil

pertanian ke pasar. Hal ini sejalan dengan Teori Sollow yang menyatakan bahwa jalan

memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena teori sallow

menyatakan hanya terdapat berbagai jenis capital. Perusahaan privat melakukan investasi pada

capital biasa, sedangkan pemerintah juga melakukan investasi pada bentuk capital publik

yaitu infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran pembuangan. Selain itu pnelitian ini juga sama

dengan yang penelitian sebelumnya yaitu: wylie (1996), Ageor dan Moreno-Dodson (2009)

dimana semua penelitian tersebut menjelaskan bahwa jalan memiliki pengaruh yang positif

terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

3. Nilai koefisien dari variabel bongkar muat pelabuhan (PLBH) adalah 0.489 dan nilai ini

adalah positif maka volume bongkar muat berpengaruh positif terhadap peningkatan PDRB

pulau sulawesi. Jika aktifitas volume bongkar muat sebesar 1 Ton pada pelabuhan di pulau

Sulawesi, maka PDRB Sulawesi akan naik sebesar 0.489 miliar rupiah. Hal ini didasarkan

bahwa sebagai suatu wilayah kepulauan di indonesia keberadaan akan infraskturtur pelabuhan

sangat penting sebagai pintu konektifitas nasional maupun integrasi perdagangan dunia.

Selain itu juga mengingat pertumbuhan ekonomi pulau Sulawesi yang lebih banyak

disumbang oleh sektor primer maka peran infrasturktur pelabuhan sangat penting.

4. Koefisien dari variabel konsumsi listrik (LST) adalah 1.554 dan nilai ini adalah positif maka

kenaikan pemakaian listrik pulau sulawesi berpengaruh positif terhadap peningkatan PDRB

pulau Sulawesi. Jika terjadi pemakaian listrik 1 Kwh, Maka PDRB pulau sulawesi akan naik

71

sebesar 1.554 miliar rupiah. hal ini karena listrik adalah salah satu sumber vital yang

dipergunakan sebagai sarana pendukung produksi sektor-sektor ekonomi daerah dan

kehidupan sehari-hari, tenaga listrik memegang peranan penting dalam upaya mendukung

pembangunan ekonomi pulau Sulawesi, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pemakaian

listrik dari tahun 2001-2011 di pulau Sulawesi juga di ikuti dengan peningkatan PDRB pulau

sulawesi dalam periode yang sama. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Sibarani (2002), Yanuar (2006), Prasetio (2008), firdaus Muhamad (2009)

masing-masing penelitian tersebut menyatakan bahwa listrik mempunyai pengaruh yang

positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena.

72

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian mengenai pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap

pertumbuhan ekonomi pulau Sulawesi dapat disimpulkan sebagai bahwa Secara simultan

infrastruktur jalan, listrik, dan pelabuhan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

pulau Sulawesi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya perlu dilakukan untuk menjaga

pertumbuhan ekonomi agar tetap berkesinambungan melalui pembangunan infrastruktur pulau

Sulawesi antara lain :

1. Meskipun Sulawesi telah menerima manfaat dari infrastruktur jalan, pelabuhan dan listrik

dalam mendorong kenaikan PDRB, untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Sulawesi

Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Dan Sulawesi

Tenggara, harus terus berkomitmen menjaga dan memelihara infrastruktur yang ada.

2. Pengaruh jalan, pelabuhan dan listrik dalam mendorong kenaikan PDRB harus terus di

tingkatkan, peningkatan panjang jalan pada daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi,

revitalisasi pada pelabuhan untuk memudahkan dan mempercepat konektivitas nasional dan

integrasi perdagangan global, penambahan kapasitas listrik dalam rangka mengatasi

permintaan tenaga listrik dalam pembangunan sektor-sektor ekonomi strategis terutama

sektor industri. Contohnya seperti apa yang telah dilakukan oleh pulau Jawa.

73

3. Pemerintah daerah dalam hal ini Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Selatan, Sulawesi Selatan, Dan Sulawesi Tenggara, diharapkan mengalokasikan belanja

yang besar untuk pembangunan bidang infrastruktur terutama jalan, pelabuhan dan listrik

sehingga mampu memelihara dengan baik infrastruktur yang ada dan mampu merencanakan

penambahan jalan baru, revitalisasi pelabuhan, dan penambahan kapasitas listrik.

74

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2010. “Dasar-dasar Ekonomi Transportasi”. Edisi pertama Mei 2010.

Graha Ilmu, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. 2001-2012, Sulawesi utara dalam angka 2001-2012.Sulut: Badan Pusat

Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2001-2012, Gorontalo dalam angka 2001-2012.Gorontalo: Badan Pusat

Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2001-2012, Sulawesi Tengah dalam angka 2001-2012.Sulteng: Badan

Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2001-2012, Sulawesi Selatan dalam angka 2001-2012.Sulsel: Badan Pusat

Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2001-2012, Sulawesi Barat dalam angka 2001-2012.Sulbar: Badan Pusat

Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2001-2012, Sulawesi Tenggara dalam angka 2001-2012.Sultra: Badan

Pusat Statistik.

Canning, Pedroni. Infrasktructure and long run economic growth. University of Belfast.2004.

Demurger, Sylvie. 2001. Infrastructure Developement and Economic Growth : An Explanation

for Regional Disparities in China?. Journal of Comparative Economic 29, 95-117

(2001).

Fox (2004) dalam Rachel Shally. 1997. Strategic option for urban infrastructure management.

Urban management programe policy paper 17. Washiton D.C: work bank. 1994 dalam

Rachel mashika and sally barden. Infrasktuture an poverty: A gender analysis. UK:

Bridge, side report no 15. June 1997.

Garmendia dkk, dalam Fajar Eko. Analisis pengaruh infrastruktur publik terhadap produk

domestik bruto perkapita di indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang

Gujarati, 2003. Basic econometrics. New York: Mc, Graw-Hiil.

Hirchman dalam Yanuar. 2006. Kaitan Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Output

serta Dampaknya terhadap Kesenjangan di Indonesia.

Hapsari Tanjung, 2011. Pengaruh pembangunan infrasktutur terhadap pertumbuhan ekonomi

indonesia. UIN Syarif hidayahtulah Jakarta.

Jinghan. 2000. Ekonomi pembangunan dan perencanaan (Teori Dorongan Kuat – Big Push

Teory) Raja grafindo persada jakarta.

75

Kodoatie, R.J. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrajat. 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMP

YKPN Yogyakarta.

Looney dan Winterford (1991) dalam Dwi Hidayatika 2007 peranan infrasktruktur terhadap

pertumbuhan ekonomi indonesia. Universitas Indonesia

Lincolin Arsyad, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.

Yogyakarta, BPFE-UGM.

Rahardja, Prahatma, Manurung, Mandala. 2005. Teori Ekonomi Makro (Suatu Pengantar)(Edisi

Ketiga). Jakarta” Lembaga Penerbit FE UI.

Mankiw, N.Gregory.2000.Teori Makro Ekonomi.Ed.4, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mankiw, N, Gregory. Pengantar ekonomi (haris muhandar, penerjemah) Jakarta erlangga, 2003.

Marwan Ja‟far. 2007. Infraskturtur pro rakyat, strategi investasi infraskturtur indonesia abad

21. Pustaka Toko Bangsa.

Munnell, A.H.1990. “How does Public Infrastructure Affect Regional Performance?”, New

England Economic Review, Sept./Oct., 11-32.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005. Tentang Komite Percepatan Penyediaan

Infrastruktur.

Routledge Dictionary Of Economics Routlegge (November 20, 1995)

Robert E. Looney dan David Winterford. 1972-1991. The Role Of Infrastructure In Pakistan‟s

Economic Development. Pakistan Economics And Social Review 1992.

Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Baduose Media, Cetakan Pertama,

Padang.

Sibarani. 2002. Kontribusi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (26

Provinsi di Indonesia tahun 1983-1997).Tesis diterbitkan, Jakarta : Program Studi Ilmu

Ekonomi, Bidang Ekonomi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Simorangkir. 2004. dalam Hapsari Tanjung, 2011. Pengaruh pembangunan infrasktutur

terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. UIN Syarif hidayahtulah Jakarta.

Stiglizt, E. Joseph. Economics Of The Public Sector. 3 edition. New York: narton, 2000.

76

Sukirno, Sadono.2000 Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga

Keynesian Baru. Raja Grafindo Pustaka.

MacMillan. Dictionary of Modern Economic. 1996. Palgrave Macmillan: Revised Edition

Prasetyo, R.B. 2008. Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan

Ekonomi. Skripsi Sarjana Ekonomi, IPB, Bogor.

Permana, Alla Asmara. 2010. “Analisis Peranan dan Dampak Investasi Infrastruktur terhadap

Perekonomian Indonesia.

Todaro, M.P. 2000. Economic Development. Addison-Wesley, Harlow.

Todaro,P Micahel, Smith C Stephen. 2007. Pembangunan Ekonomi di Negara Dunia Ketiga

(Edisi kedembilan) Jilid1.(Haris Munanda,Puji A.L). Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Alih Bahasa

Indonesia: Burhanudin Abdullah dan Haris Munandar.

Tambunan. 2005. Kebijakan investasi dan pemulihan usaha. Jurnal bisnis dan ekonomi politik,

Vol. 6 No. 3, oktober 2005. Jakarta: Bank Indonesia.

World Bank. 1994. World Development Report: Infrastructure for Development. Majalah

priority outcome no 3 edisi februari 2003.

Wylie (1996: 37). dalam Haspari 2011. Pengaruh pembangunan infrasktutur terhadap

pertumbuhan ekonomi indonesia. UIN Syarif hidayahtulah Jakarta.

Yanuar, 2006. Kaitan Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Output serta Dampaknya

terhadap Kesenjangan di Indonesia.

Yoshida. Japan‟s experience in infrastructure development and economic growth (March 1993)

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi 2001-2011

Documents