i PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen) TESIS Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : SUSILO PRAPTO N I M : S 4307035 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
117
Embed
PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, …/Pengaruh... · NIP. 19680401 199303 2 001 ... Akuntansi Sektor Publik ... terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP
KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen)
TESIS
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
SUSILO PRAPTO N I M : S 4307035
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
ii
PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP
KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen)
RINGKASAN TESIS
Disusun oleh:
Susilo Prapto N I M : S 4307035
Telah disetujui Pembimbing
Pada tanggal : ...........................................
Pembimbing I
Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak
NIP. 19680401 199303 2 001
Pembimbing II
Drs. Sri Hartoko, MBA., Ak
NIP. 19610711 198703 1 001
Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Dr. Bandi, M.Si., Ak.
NIP. 19641120 199103 1 002
iii
PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP
KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Lampiran 11 Reliabilitas Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah
Lampiran 12 Reliabilitas Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah
Lampiran 13 Regresi
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: pengaruh tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dengan menggunakan sampel sebanyak 120 responden. Metode sampel dengan metode purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner,
xii
sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik uji instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas; uji asumsi klasik meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas; pengujian hipotesis dengan regresi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, hal ini terlihat dari t hitung sebesar 0,747 dengan nilai signifikansi sebesar 0,456, 2) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, t hitung sebesar 1,806 dengan nilai signifikansi sebesar 0,074, 3) pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, t hitung sebesar 14,129 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, 4) pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, t hitung sebesar 7,951 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 . Kata kunci : pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, ketepatwaktuan pelaporan keuangan
ABSTRACT
This research aimed to: test empirically influence of technology information used and intern accounting control toward reliability and on time financial performance of local government.
xiii
This research was conducted in local government Sragen Regency; used sample with amount 120 respondent. Sample method with purposive sampling. Data colecting used questioner, while data analysis technique that used instrument test consist validity test and reliability test; classic assumption test consist multicolinearity test, heteroscedastisity test, autocorrelation test and normality test; hypothesis test with regression. Result of research indicate that the 1) information technology do not have an effect on relevance of financial reporting local government, this matter is seen from t value 0,747 with the significance value equal to 0,456 2) information technology do not have an effect timeliness of financial reporting local government, this matter is seen from t value 1,806 with significance value equal to 0,074, 3) internal control have an significance effect on relevance of financial reporting local government, this matter is seen from t value 14,129 with significance value equal to 0,000 4) internal control have an significance effect on the to timeliness of financial reporting local government, this matter is seen from t value 7,951 with significance value equal to 0,000
Key word: technology information used, accounting intern control, reliability financial performance local government, on time financial performance local government
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi (information technology) pada
dekade terakhir ini meningkat dengan pesat. Pemanfaatannya dalam
kehidupan masyarakat secara luas juga mengalami peningkatan yang sangat
besar. Berbagai kepentingan menjadi dasar pertimbangan dari mulai hanya
sebagai gaya hidup (life style) atau pelengkap sampai dengan menjadi
perangkat dan sarana yang menempati posisi yang vital. Hal ini bukan saja
terjadi pada masing-masing individu masyarakat tetapi juga terjadi pada
xiv
organisasi secara luas. Kebutuhan teknologi informasi pada setiap organisasi
akan berbeda sesuai dengan interpretasi dari visi yang dimiliki para pimpinan
(Albarda, 2006).
Perkembangan teknologi informasi berdampak luas pada aktivitas
organisasi terutama organisasi bisnis. Indriasari dan Ertambang (2007)
menyatakan teknologi informasi dalam hal ini merupakan pemampu (enabler)
keberhasilan praktik bisnis tersebut. Semakin pentingnya teknologi informasi
bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan memperluas peran sistem
informasi. Fungsi sistem informasi perlu lebih dilibatkan dalam perumusan
strategik perusahaan. Dalam konteks sistem informasi, kebutuhan pengguna
akan sistem informasi harus dideteksi dengan baik oleh perancang sistem
(termasuk dalam departemen sistem informasi) agar kebutuhan pengguna
dapat terpenuhi dengan baik oleh sistem informasi. Pemenuhan kebutuhan
pengguna tersebut nantinya akan memberikan kepuasan bagi para pengguna
sistem informasi dan memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan secara
optimal (Mulyadi, 2001)
Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi
menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi
ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting
dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan
negara. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mendorong adanya
1
xv
desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan peraturan daerah tentang Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan
mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai
oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.
Disebutkan bahwa pengungkapan informasi tentang kinerja tersebut adalah
relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang
ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (outputs) dari
setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Dengan demikian,
perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan
Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Salamun (2007) menyatakan bahwa tuntutan yang semakin besar
terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen
pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi kepada publik.
Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai
pengelolaan keuangan negara/daerah dalam bentuk pelaporan keuangan.
Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan
keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan
selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan)
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
xvi
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan
keuangan tidak hanya meliputi komponen laporan keuangan, tetapi juga
meliputi laporan-laporan lain yang diperlukan.
Halim (2007) menyebutkan tujuan pelaporan keuangan sektor publik
secara umum adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan
memenuhi kebutuhan pengguna. Lebih lanjut disebutkan bahwa tujuan
pelaporan keuangan sektor publik, antara lain : mengidentifikasi sumber daya
yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh
DPRD, menyediakan informasi tentang sumber daya keuangan dan
penggunaannya, menyediakan informasi tentang cara pemerintah daerah
membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan
informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan manajemen
dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajibannya serta
menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah
daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi biaya operasi dan pencapaian
target.
Latifah dan Sabeni (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah
merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang
powershare pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem
manajemen di daerah. Distribusi kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan
kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Untuk
melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan
xvii
informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan. Pemerintah
Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi
keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat
dipercaya.
Jurnali dan Supomo (2002) menyatakan bahwa penelitian tentang
sistem informasi pada umumnya befokus pada hubungan antara sistem
informasi dan kinerja individu. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi
juga dapat dihubungkan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja.
Penggunaan teknologi informasi dapat dijadikan media evaluasi berkaitan
dengan dua aspek dalam organisasi yaitu aspek manfaat dan aspek kesesuaian
antara teknologi dan tugas. Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi
diharapkan mampu mempengaruhi sikap dan faktor situasional dalam
organisasi yang mengarahkan pemakai untuk memanfaatkan sistem informasi
sehingga dapat meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.
Hussein et al., (2005) menyatakan bahwa perkembangan teknologi
informasi berpengaruh terhadap cara kerja organisasi termasuk juga dalam
sektor pemerintahan. Penggunaaan teknologi informasi akan berpengaruh
terhadap kinerja aparat pemerintah termasuk juga dalam cara memberikan
pelayanan terhadap masyarakat. Munculnya konsep e-governance yang
mewujudkan pelayanan publik melalui internet merupakan salah satu bentuk
dampak perkembangan teknologi pada sektor pemerintahan. Melalui e-
governance ini pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan pelayanan
dengan cepat kepada masyarakat, berkomunikasi langsung dengan
xviii
masyarakat, serta mempublikasikan berbagai informasi termasuk informasi
keuangan.
Indriasari dan Ertambang (2007) menyatakan bahwa banyak pihak
yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan
oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Adapun kriteria dan
unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam
laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana
disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Menurut PP
No. 24 Tahun 2005 pelaporan keuangan sektor publik hendaknya memenuhi
beberapa unsur, antara lain: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan
(d) dapat dipahami.
Penggunaan teknologi informasi dalam sektor publik menjadikan
organisasi sektor publik membentuk departemen sistem informasi. Para
pengguna teknologi informasi berharap departemen sistem informasi
membantu mereka dalam berbagai hal berkaitan dengan penggunaan teknologi
informasi, misalnya pemilihan hardware dan software, instalasi sistem,
pemecahan masalah, sambungan jaringan, pengembangan sistem dan
pelatihan. Perluasan tanggungjawab ini terlihat pada berbagai bentuk fasilitas
seperti pusat informasi dan bantuan. Suatu departemen sistem informasi yang
sukses harus mampu memberikan keuntungan bagi para pengguna jasa melalui
aktivitas-aktivitas pelayanan yang dilakukannya dan membantu organisasi
dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain departemen sistem informasi
xix
haruslah efektif bagi organisasi yang terlihat dari kepuasaan para pengguna
sistem informasi. (Mulyadi, 2001).
Sugijanto (2002) menyatakan bahwa hal pertama yang mempengaruhi
keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah
pemanfaatan teknologi informasi. Seperti diketahui bahwa total volume
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke
tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal
tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga
menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit
dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin
kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan
keuangan pemerintah
Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari
PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Suatu teknologi
informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan
jaringan (Wilkinson et al., 2000). Walaupun secara umum telah banyak
diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain
kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan
perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang
lebih rendah, kemampuan multiprocessing (Wahana Komputer, 2003), namun
pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah, jika teknologi
xx
informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal
maka implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal.
Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di
instansi pemerintah belum optimal.
Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab
Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian
Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan
keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan
catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan
melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk
memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan
(BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek
terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh
karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau sistem
akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi,
2007). Hal-hal yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi (Sugijanto, 2002).
Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang
untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan
pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan
perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu:
xxi
(a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan
(c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan
dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga
dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian
intern administratif (Moscove et al., 1990 dalam Triyuwono dan Roekhudin,
2000). Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait
dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur
akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan
tugas.
Indriasari dan Ertambang (2007) menyatakan bahwa keterandalan dan
ketepatwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait
dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Karena pentingnya
keterandalan dan ketepatwaktuan maka peneliti tertarik untuk meneliti hal apa
saja yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sragen yang dimulai sejak
Tahun 2002 sampai dengan saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk
penyediaan fasilitas sarana dan prasarana teknologi informasi telah mencapai
8 milyar rupiah. Setelah ditetapkan dan kemudian diterapkannya pengendalian
intern akuntansi sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, maka
diharapkan akan memberikan pengaruh yang positif terhadap keterandalan dan
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah khususnya di
xxii
Kabupaten Sragen. Peneliti memilih Pemerintah Kabupaten Sragen karena di
samping peneliti bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen, peneliti
juga ingin mengetahui pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintah
Kabupaten Sragen dengan biaya yang besar tersebut dapat mewujudkan bahwa
pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi aspek keterandalan dan
ketepatwaktuan.
Berdasar latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul ”Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan
Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan
Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada
Pemerintah Kabupaten Sragen)”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
A Apakah pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern
akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah ?
B Apakah pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern
akuntansi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
xxiii
Tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi
dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan dan
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
a Bagi Praktisi
Melalui hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah akan
memperoleh sumbangan pemikiran tentang seberapa pentingkah
pemanfaatan teknologi informasi dan peranan pengendalian intern
akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan
keuangan Pemerintah Daerah, Studi Pada Pemerintah Kabupaten
Sragen
b Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan bahan
perbandingan untuk memahami hubungan pemanfaatan teknologi
informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan
ketepatwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, Studi Pada
Pemerintah Kabupaten Sragen.
D. Sistematika Penelitian
xxiv
Sistematika Penelitian yaitu suatu pola umum penyusunan laporan
untuk memperoleh gambaran dan arah Penelitian yang baik dan jelas.
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi
informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan
ketepatwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dengan Studi
Pada Pemerintah Kabupaten Sragen.
BAB. I menguraikan deskripsi pemikiran yang menjadi latar
belakang penelitian dan dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan
pertanyaan/ pernyataan penelitian, batasan penelitian, dan manfaat
penelitian. Berdasarkan apa yang diuraikan dalam Bab I, selanjutnya Bab
II akan menjelaskan teori dan kajian yang mendukung penelitian.
Berdasarkan hasil kajian dan teori, peneliti merumuskan hipotesis. Metode
yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan analisis data akan
dijelaskan dalam Bab III. Setelah metode yang akan digunakan jelas, akan
dilakukan analisis data hasil penelitian dan pengujian hipotesis. Hasilnya
akan dimasukkan kedalam Bab IV dan Bab V merupakan uraian
penyimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan
keterbatasan penelitian serta implikasi dari penelitian ini.
xxv
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
A. Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi
Baridwan (2002) menyatakan bahwa sistem adalah suatu kerangka
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, dan disusun dengan skema yang
menyeluruh dengan melalui suatu kegiatan atau fungsi utama dari entitas.
Prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang
menerangkan apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, kapan
dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya.
xxvi
Menurut Mulyadi (2001) pengertian umum mengenai sistem terdiri
dari beberapa hal antara lain : setiap sistem terdiri dari unsur-unsur, unsur-
unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan, unsur
sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem dan suatu sistem
merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Dari penjelasan tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur
tersebut merupakan bagian terpadu. Sistem yang saling berkaitan dan
bekerjasama untuk mencapai tujuan khusus sistem yang telah ditentukan
sebelumnya. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar.
Subsistem menjalankan peran yang lebih terspesialisasi jika dibandingkan
dengan peran sistemnya. Subsistem mempunyai hubungan timbal balik dan
diorganisasikan untuk saling bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan
khusus yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi ini lebih banyak diterima
karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem.
Karakteristik yang ada pada sistem secara umum menurut Wilkinson.
et.al., (2000:25) adalah sebagai berikut ini.
1. Setiap sistem berusaha mencapai suatu sasaran atau lebih dan hal itu
menjadi daya motivasi untuk sistem.
2. Dalam sistem terdapat masukan - proses - keluaran. Input terdiri dari
semua yang berwujud yang masuk kedalam sistem serta hal – hal yang
tidak berwujud yang merupakan dampak terhadap sistem, output terdiri
dari semua arus keluar atau akibat yang dihasilkan dan proses merupakan
metode yang merupakan alat untuk mengkonversi input menjadi output.
13
xxvii
3. Setiap sistem mempunyai lingkungan yang ada di sekitarnya.
4. Sistem yang sangat kecil sekali terdiri dari subsistem.
5. Setiap sistem mengalami ketergantungan berganda. Di satu pihak sistem
mempunyai subsistem yang saling berkaitan, tetapi di lain pihak menjadi
subsistem dari sistem yang lebih besar. Hubungan subsistem, sistem dan
supersistem membentuk hierarki sistem.
6. Jaringan sistem menunjukkan ketergantungan antar sistem yang
kedudukannya setingkat dalam hierarki.
7. Maksud dari tujuan sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan (goal) dan
untuk mencapai suatu sasaran (objectives). Tujuan biasanya dihubungkan
dengan lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang lingkup yang
lebih sempit.
Menurut Bodnar dan Hopwood (2004: 1), sistem informasi akuntansi
adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang
untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang
dikomunikasikan kepada berbagai pihak pengambil keputusan. Menurut
Wilkinson et. Al., (2000: 27), sistem informasi akuntansi dalam melaksanakan
aktivitas memerlukan elemen yang spesifik yang bervariasi tergantung pada
tingkat otomatisasi sistem informasi akuntansi tersebut.
Mulyadi (1993) menyatakan prinsip-prinsip umum yang melandasi
penyusunan sistem akuntansi adalah: (a) prinsip keseimbangan antara biaya
dengan efektivitas, (b) prinsip fleksibilitas untuk mengantisipasi
perkembangan di masa yang akan datang, (c) prinsip pengembangan internal
xxviii
yang memadai, (d) prinsip pelaporan yang efektif, (e) prinsip kesesuaian
dengan struktur organisasi, sedangkan perancangan sistem akuntansi meliputi
(a) analisis sistem, (b) desain sistem dan (implementasi sistem).
Handayani (2007) menyatakan bahwa sistem informasi juga berperan
dalam bidang akuntansi. Statement of Financial Accounting Concept No. 2,
Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan akuntansi
sebagai sistem informasi. Standar akuntansi keuangan tersebut juga
menyebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan
informasi bagi pengambil keputusan. Sistem informasi akan memberikan
kemudahaan bagi para akuntan manajemen untuk menghasilkan informasi
keuangan yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, dapat dipahami dan
teruji sehingga akan membantu pengambilan keputusan. American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA) baru-baru ini telah membuat sertifikasi
baru yaitu Certified Information Technology Professional (CITP). CITP
mendokumentasikan keahlian sistem para akuntan yaitu akuntan yang
memiliki pengetahuan luas di bidang teknologi informasi dan yang memahami
bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam berbagai organisasi.
Hal ini mencerminkan pengakuan AICPA atas pentingnya teknologi atau
sistem informasi dan hubungannya dengan akuntansi. Pada dasarnya sistem
informasi telah diimplementasikan di banyak perusahaan dengan biaya yang
besar, namun masalah yang timbul adalah penggunaan yang masih rendah
terhadap sistem informasi secara kontinuous. Rendahnya penggunaan sistem
informasi diidentifikasikan sebagai penyebab utama yang mendasari
xxix
terjadinya productivity paradox yaitu investasi yang mahal di bidang sistem
tetapi menghasilkan return yang rendah.
Dari beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya tentang akuntansi
dan sistem informasi akuntansi, maka peneliti menilai bahwa sistem dan
teknologi informasi berperan penting dalam aktivitas operasional perusahaan/
organisasi. Sistem dan teknologi informasi sangat berperan dalam bidang
akuntansi untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan, sehingga
apabila sistem dan teknologi informasi baik akan dapat meningkatkan kinerja
organisasi dan sekaligus mampu mencegah dan mendeteksi kesalahan dalam
aktivitas operasi perusahaan/ organisasi. Dengan demikian adanya
pemanfaatan sistem dan teknologi informasi maka perusahaan/organisasi
publik/ pemerintahan akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
B. Pelaporan Keuangan
Suwardjono (2005) menyatakan bahwa pelaporan keuangan adalah
struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan
disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang
pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial
negara. Pelaporan keuangan sebagai sistem nasional merupakan hasil dari
proses perekayasaan akuntansi. Pelaporan keuangan memiliki tujuan yang
bersifat fungsional. Tujuan fungsional pelaporan keuangan adalah masyarakat
atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi
dari masing-masing individu didalamnya. Tujuan individu tidak dapat diamati
sedangkan tujuan fungsional dapat diidentifikasi dengan mengamati
xxx
konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan masyarakat yang nyata terjadi. Tujuan
fungsional akuntansi terdiri dari satu atau beberapa tujuan yang berkaitan,
antara lain : mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien, membantu
perusahaan untuk dapat memperoleh dana untuk ekspansi, membantu
pemerintah untuk menarik pajak secara adil dan efisien, membantu para
manajer dalam keputusan investasi, mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan negara, memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial, mengarahkan
perilaku manajer untuk mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan
sosial dan ekonomi negara dan mengurangi serta mencegah konflik
kepentingan antara manajer, auditor dan pemegang saham.
Menurut FASB (2001), tujuan utama pelaporan keuangan dalam
kerangka konseptual FASB adalah:
1. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi
para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun
potensial, dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan
semacamnya yang rasional. Informasi harus terpahami bagi mereka yang
mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan bisnis
dan ekonomi.
2. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para
investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial,
dalam menilai (assessing) jumlah, saat terjadi, dan ketidakpastian
penerimaan kas mendatang (prospective cash receipts) dari dividen atau
bunga dan pemerolehan kas (proceeds) mendatang dari penjualan,
xxxi
penebusan, atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. Dengan cara lain,
pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para
investor dan kreditor dan pemakai lain dalam menilai (assessing) jumlah
saat terjadi, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha
bersangkutan.
3. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya
ekonomik suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut
(kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomik ke
entitas lain dan ekuitas pemilik), dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian,
dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap
sumber daya tersebut.
FASB (2001) juga menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan
untuk organisasi non bisnis memiliki karakteristik tersendiri. Tujuan utama
pelaporan keuangan organisasi non bisnis yaitu pelaporan keuangan organisasi
non bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia
dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat
keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut.
Sedangkan tujuan spesifik untuk organisasi non bisnis antara lain :
1. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para
penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam
menilai (assessing) jasa-jasa yang disediakan organisasi dan
kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut.
xxxii
2. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para
penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam
menilai (assessing) bagaimana para manajer organisasi non bisnis telah
melaksanakan tanggung jawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain
kinerjanya.
3. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya,
kewajiban, dan sumber daya (aset) bersih organisasi, dan akibat-akibat dari
transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya dan hak atas
sumber daya tersebut.
4. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang kinerja
organisasi selama satu periode. Pengukuran periodik perubahan-perubahan
jumlah dan sifat aset bersih organisasi non bisnis dan informasi tentang
upaya-upaya dan hasil jasa (service efforts and accomplishments)
organisasi secara bersama menunjukkan informasi yang paling bermanfaat
dalam menilai kinerja organisasi.
5. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang bagaimana
organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atau sumber likuid lain,
tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang dapat
mempengaruhi likuiditas organisasi.
6. Pelaporan keuangan harus mencakupi penjelasan-penjelasan dan
interpretasi-interpretasi untuk membantu para pemakai memahami
informasi keuangan yang disediakan.
xxxiii
Catrinasari (2006) menyatakan bahwa pelaporan keuangan merupakan
cara lain dari laporan keuangan untuk menyampaikan informasi-informasi dan
pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja
kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut.
Pelaporan keuangan mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan
dengan laporan keuangan. Apabila laporan keuangan terdiri dari neraca,
laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan,
maka dalam pelaporan keuangan tidak hanya laporan keuangan tetapi semua
informasi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan
informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang
sumber daya perusahaan, hutang, earnings, dan sebagainya. Unsur utama
dalam pelaporan keuangan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan
merupakan akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk memberikan
informasi kepada calon investor, calon kreditor, pengguna laporan keuangan
untuk pengambilan keputusan bisnis. Bagi pihak manajemen laporan
keuangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen
perusahaan dalam menetapkan rencana kegiatan perusahaan untuk periode
yang akan datang.
Dari beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya tentang pelaporan
keuangan, maka peneliti menilai bahwa pelaporan keuangan adalah
merupakan bentuk tanggungjawab manajemen atas pengelolaan sumber daya
yang ada dalam organisasi. Hal yang disajikan dalam pelaporan keuangan
akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang
xxxiv
berkepentingan. Dengan demikian pelaporan keuangan harus memenuhi
karakteristik kualitatifnya yang diantaranya adalah ketepatwaktuan dan
relevansi. Selain itu, pelaporan keuangan apabila diungkapkan tepat waktu
maka sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Dalam sektor publik,
pelaporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban terhadap
masyarakat atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah.
C. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Pengertian
Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan
asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada
pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi
keuangan pemerintah (Indriasari dan Ertambang, 2007). Dengan
diberlakukannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara (UU No 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan UU No 15 tentang Pemeriksaan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan
pemerintah yang dirasakan kurang transparan dan akuntabel telah berubah,
karena sebelumnya laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun
mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar
akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Sejak saat itulah,
keseluruhan proses pelaporan keuangan pemerintah mengacu pada standar
akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuai
xxxv
dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh
Pemerintah Daerah di dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.
Salamun (2007) menyatakan bahwa asumsi dasar dalam pelaporan
keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai
suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat
diterapkan, asumsi dasar tersebut meliputi asumsi kemandirian entitas, asumsi
kesinambungan entitas dan asumsi keterukuran dalam satuan uang. Pelaporan
keungan sektor publik juga disusun atas dasar prinsip-prinsip pelaporan.
Prinsip pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami
dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam
memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini prinsip-prinsip yang
digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah : prinsip nilai historis,
prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip
periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap dan prinsip
penyajian wajar.
2. Entitas Pelaporan
Salamun (2007) menyatakan bahwa unit pemerintahan Pengguna
Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan disebut sebagai Entitas Akuntansi. Bendahara Umum
Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah
xxxvi
merupakan Entitas Pelaporan. Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan disebut sebagai Entitas
Pelaporan. Jadi, laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Pelaporan
merupakan gabungan dari laporan keuangan beberapa Entitas Akuntansi.
Disebutkan bahwa dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan
syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan
terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk
pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan
lainnya.
Berkaitan dengan entitas pelaporan, Halim (2007) menyebutkan bahwa
pada ketentuan terdahulu terdapat dua pilihan bagi pemerintah daerah dalam
menentukan entitas pelaporan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun, saat ini pemerintah daerah
diwajibkan menggunakan sistem desentralisasi dalam pelaporan keuangannya,
sehingga baik satuan kerja maupun bagian keuangan pemerintah daerah
melaksanakan akuntansi. Satuan kerja melaksanakan akuntansi terhadap
transaksi ekonomi (dan menghasilkan laporan keuangan) yang terjadi pada
bagiannya, dan bagian keuangan akan menggabungkan atau
mengkonsolidasikan laporan keuangan semua satuan kerja (termasuk bagian
keuangan itu sendiri) untuk disusun menjadi laporan keuangan pemerintah
daerah secara keseluruhan.
xxxvii
Salamun (2007) menyatakan untuk meningkatkan keterandalan
Laporan Keuangan dan Kinerja, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Sistem Pengendalian Intern ini
harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang
diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan
data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Daerah
(BUD). Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada pemerintah daerah
melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak terkait.
3. Peran dan Tujuan Pelaporan Keuangan
Salamun (2007) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan
bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan
realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan) dengan anggaran
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan
xxxviii
efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan
mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan
serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan, secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan:
(a). Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
(b). Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
(c). Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan.
xxxix
(d). Keseimbangan Antar generasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran
yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan
akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Pelaporan keuangan
pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik
keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
Kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah meliputi: lembaga
pemerintah, investor dan kreditor, penyedia sumber daya, badan pengawas,
dan konstituen (Mardiasmo, 2007). Pengelompokan yang kurang lebih sama
dikemukakan oleh Bastian (2001) yaitu: legislatif dan manajemen pemerintah,
masyarakat, investor dan kreditor, institusi internasional, pengamat, dan aparat
pemerintah. Untuk menyederhanakan dan menyamakan persepsi tentang
kelompok pengguna laporan keuangan ini, kita gunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai
acuan, yang menyebutkan kelompok utama pengguna laporan keuangan
pemerintah, namun tidak terbatas, yaitu: masyarakat, para wakil rakyat,
lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah.
4. Komponen Pelaporan Keuangan
xl
Pelaporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah pusat
meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagaimana tercantum dalam
pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan
meliputi :
1). Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah
- Nilai informasi = Manfaat - kos - Informasi bernilai jika dapat mengurangi ketidakpastian
pengguna ketika berada dalam situasi keputusan tertentu. - Definisi kualitatif sulit diterapkan, karenanya perlu
mempertimbangkan pendekatan kuantitatf salahsatunya information economics approach
- Nilai informasi dipengaruhi oleh kualitas informasi yaitu : relevan, akurat, tepatwaktu, ringkas, jelas, dapat dikuantifikasi, dan konsisten
PP 24 Tahun 2005 Karakteristik kualitatif didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran-ukuran normatif tersebut : 1. Relevan (feedback value, predictive value, tepatwaktu,
lengkap) 2. Andal (penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas) 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
Sebagai aspek pendukung keberpautan, ketepatwaktuan adalah
tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum
informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.
Sedangkan keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi
keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Dalam hal tertentu,
mengejar keberpautan dan ketepatwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan
harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi
(accuracy/precision) atau keterandalan. Jadi terdapat saling korban (trade-off)
antara ketepatwaktuan dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan
kebermanfaatan. Namun, walaupun berkurangnya reliabilitas berakibat
berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat
ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas secara
material. Dengan begitu ketepatwaktuan dengan aproksimasi justru akan
meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Suwardjono, 2005).
xlviii
Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan
meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen
yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu
sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau
dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan
menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas
keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi
lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi
seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan
peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas.
Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan
secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan
lebih banyak serta dapat didistribusikan kepada orang lain lewat LAN. Dengan
penggunaan teknologi informasi diharapkan kinerja aparat pemerintah menjadi
lebih cepat. Keterlibatan teknologi informasi dalam penyusunan pelaporan
keuangan daerah diharapkan mampu mengurangi terjadinya kesalahan serta
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. (Indriasari dan Ertambang, 2007).
Berdasar hal tersebut Peneliti menduga penggunaan teknologi informasi
akan mampu meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah termasuk juga
dalam menyusun pelaporan keuangan. Penggunaan teknologi informasi
diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi dalam pelaporan
keuangan terutama berkaitan dengan aspek keterandalan dan ketepatwaktuan
penyampaian pelaporan keuangan.
xlix
Jurnali dan Supomo (2002) menyatakan penggunaan komputer
memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan terutama bekaitan dengan
aspek efisiensi dan efektivitas. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam
sistem yang terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan dapat
dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga kinerja organisasi secara
keseluruhan dapat meningkat. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa
untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan
dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan
kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi
Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.
Lestari dan Zulaikha (2007) menyatakan teknologi informasi dapat
dijadikan sebagai mekanisme koordinasi lintas unit dan berpengaruh terhadap
proses yang ada dalam organisasi. Dengan penggunaan teknologi diharapkan
kondinasi antar unit dalam organisasi dapat berjalan dengan cepat dan tepat
sehingga kinerja organisasi secara umum dapat meningkat.
Dewi dan Gudono (2007) menyatakan penggunaan teknolgi informasi
dalam akuntansi diharapkan dapat meningkatkan kinerja para akuntan dalam
menyusun laporan keuangan sehingga dapat menyusun laporan keuangan
dengan cepat serta dengan data yang akurat.
l
Berdasarkan beberapa kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya
tentang teknologi informasi kaitannya dengan keterandalan dan ketepat-
waktuan pelaporan keuangan, maka peneliti menduga bahwa terdapat
pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap aspek keterandalan dan
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pada sektor publik.
E. Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Pemerintah Kaitannya dengan
Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan
Arens et. al., (2003 : 432) mendefinisikan pengendalian intern sebagai
sebuah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak
mengenai pencapaian sasaran manajemen dalam beberapa kategori antara lain:
1). keandalan laporan keuangan, 2). efektivitas dan efisiensi dari operasional
serta 3). pemenuhan dengan kebutuhan hukum dan peraturan yang bisa
ditetapkan. Pada intinya pengendalian intern merupakan sistem yang
dirancang untuk menyelaraskan aktivitas perusahaan dengan tujuan yang
ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Hal tersebut penting agar
kelangsungan hidup perusahaan dapat terus terjaga.
Mulyadi (2001:104) menyebutkan bahwa pengendalian intern dibagi
menjadi dua macam, yaitu pengendalian intern akuntansi (internal accounting
control) dan pengendalian intern administrasi (internal administration
control). Pengendalian intern akuntansi meliputi kebijakan dan prosedur
terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, sedangkan pengendalian administrasi meliputi
li
kebijakan dan prosedur terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendali intern (SPI) di
lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Untuk itu, perlu
dirancang suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian,
pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan, sehingga
dapat disusun menjadi laporan keuangan. Selanjutnya laporan keuangan
tersebut diserahkan kepada BPK. BPK sendiri melakukan penilaian
terhadap sistem pengendalian internal untuk bisa memberikan opini
terhadap kinerja keuangan suatu pemerintah daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan definisi Sistem
Pengendalian Interna Pemerintah sebagai sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Inti dasar dari PP 60/2008 adalah terciptanya suatu
sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mewujudkan suatu
praktik-praktik good governance. Langkah pertama yang diamanahkan di
dalam PP ini adalah memahami terlebih dahulu konsep dasar pengendalian
intern. PP 60/2008 tentang SPIP ini sebenarnya murni mengadopsi
lxxi
pendekatan dari GAO yang menginduk kepada COSO. SPIP bertujuan
untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas
dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan (Primastuti, 2008).
Ismail dan Chandler (2002) menyatakan bahwa ketepatwaktuan
penyampaian pelaporan keuangan akan berkaitan dengan penggunaan
informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ketapatwaktuan
merupakan salah satu unsur relevansi dari rerangka konseptual FASB dari
informasi akuntansi. Para pemakai laporan keuangan membutuhkan
informasi secara tepat waktu agar dapat menentukan untuk melanjutkan
atau meninjau kembali keputusan yang telah diambilnya.
Handayani (2007) menyatakan bahwa organisasi biasanya
menginvestasikan dana yang besar untuk memenuhi aspek teknologi
informasi. Investasi yang besar tersebut bertujuan agar kinerja perusahaan
dapat meningkat. Bagi profesi akuntan, penggunaan teknologi informasi
diharapkan dapat mendukung prinsip kerja yang efektif dan efisien serta
penyusunan laporan keuangan dengan lebih cepat dan akurat.
Menurut PP No 60 Tahun 2008, salah satu tujuan pengendalian
intern akuntansi pemerintahan adalah penyajian pelaporan akuntansi
secara tepat waktu. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu bertujuan agar
tersedia informasi yang relevan dan terpercaya untuk pengambilan
keputusan. Penyajian serta tepat waktu pelaporan keuangan
lxxii
memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian
dan tanggung jawabnya.
Salamun (2007) ketepatwaktuan dapat dipengaruhi berbagai
macam aspek, salah satunya kemampuan sistem akuntansi. Sistem
akuntansi yang baik memiliki pengendalian intern yang baik pula.
Pengendalian intern ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kesalahan
dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data
organisasi dari ancaman sabotase sistem. Pengendalian intern disusun agar
pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban. Perwujudan dari asas
ketertiban tersebut adalah penyampaian pelaporan keuangan secara tepat
waktu. Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti mengajukan hipotesis:
H2b: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
BAB III
METODA PENELITIAN
A. Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diantar dan
diambil sendiri oleh peneliti terhadap bagian akuntansi/penatausahaan
lxxiii
keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD ini meliputi
Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian.
B. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan
keuangan pada semua SKPD yang ada di Kabupaten Sragen. Sampel diambil
dengan metoda secara purposive sampling method. Purposive sampling
method digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber
yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti
(Sekaran, 2003). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai
yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD.
Responden dalam penelitian ini adalah kepala Tata Usaha atau Sekretaris dan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Umum/ Keuangan dan Staf Pengurus/
Bendahara Barang.
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Sragen Nomor 10
Tahun 2008, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, terdiri atas:
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satpol PP, Dinas Daerah (14 Dinas),
Lembaga Teknis Daerah (9 Badan) dan 4 kantor serta 1 buah RSUD.
Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008,
secara garis besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten
Sragen, terdiri atas :
1. Sekretariat Daerah termasuk didalamnya Staf Ahli Bupati
2. Sekretariat DPRD
60
lxxiv
3. Inspektorat Kabupaten
4. Dinas Daerah
5. Lembaga Teknis Daerah
6. Kecamatan
7. Kelurahan
8. Satuan Polisi Pamong Praja.
Perincian SKPD yang berada di Kabupaten Sragen dan yang menangani
bidang akuntansi/penatausahaan keuangan serta yang menjadi sampling/
responden adalah sebagai berikut :
Tabel III.1 Daftar SKPD di Kabupaten Sragen
No Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab. Sragen
Bag Akuntansi/ Penatausahaan
Keuangan
Responden/ Sample Yang Digunakan
I Sekretariat Daerah 4 4 II Sekretariat DPRD 4 4 III Inspektorat 4 4 IV Satpol PP 4 4 V Dinas Daerah 1. Dinas Pendidikan 4 4 2. Dinas Kesehatan 4 4 3. Dinas Pekerjaan Umum 4 4 4. Dinas Perindustrian, Kop & UMKM 4 4
lxxv
5. Dinas Sosial 4 4 6. Dinas Pertanian 4 4 7. Dinas Peternakan & Perikanan 4 4 8. Dinas Perhub, Kom & Informatika 4 4 9. Dinas Kependudukan & Capil 4 4 10. Dinas PPKAD 4 4 11. Dinas Perdagangan & Pajak Daerah 4 4 12. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, POR 4 4 13. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 4 4 14. Dinas Kehutanan & Perkebunan 4 4
VI Lembaga Teknis Daerah A BADAN 1. BAPPEDA (Perencanaan) 4 4 2. BKD (Kepegawaian) 4 4 3. Badan Kesbangpol & linmas 4 4 4. BPT (Perijinan) 4 4 5. Badan KB, PMD 4 4 6. Badan Diklat & Litbang 4 4 7. Badan Lingk. Hidup 4 4 8. Badan Pelaks. Penyuluhan 4 4 9. Badan Pemberdayaan UMD 4 4
B KANTOR 1. Kantor Ketahanan Pangan 2 2 2. Kantor Perpustakaan Daerah 2 2 3. Kantor Pengelola Data Elektronik 2 2 4. Kantor Arsip & Dokumentasi 2 2
C RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 4 4 VII Kecamatan (20 Wilayah Kecamatan) 80 0 VIII Kelurahan (208 Kelurahan/ Desa) 416 0 IX Satpol Pamong Praja 4 0
Jumlah 650 124
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu:
1 Sangat Tidak Setuju,
2 Tidak Setuju,
3 Netral,
4 Setuju, dan
5 Sangat Setuju.
lxxvi
Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya
terhadap pernyataan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang
sesungguhnya. Secara terperinci seperti pada tabel III. 2;
Tabel III.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel Definisi Operasional Item Pernyataan
1. Pemanfaatan teknologi Informasi
Tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. (Jumali & Supomo, 2002).
1. Subbagian akuntansi/keuangan anda memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja anda.
3. Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
8. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.
Variabel Definisi Operasional
Item Pernyataan
2. Pengendalian Intern Akuntansi
Bagian dari pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang dirancang untuk menjaga
1. Subbagian keuangan/akuntansi anda menyelenggarakan sistem akuntansi yang meliputi: a. Prosedur akuntansi penerimaan kas b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas c. Prosedur akuntansi aset d. Prosedur akuntansi selain kas
2. Daftar rekening (chart of account) pemerintah daerah tersedia dan digunakan.
3. Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.
lxxvii
keterandalan data akuntansi. (Indriasari dan Ertambang, 2007)
4. Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.
5. Setiap transaksi dicatat dalam buku catatan akuntansi.
6. Catatan akuntansi dijaga untuk tetap “up-to-date”.
7. Laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan
8. Sistem akuntansi yang ada memungkinkan audit/transaction trail.
9. Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD.
3. Keterandalan Pelaporan Keuangan
Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. (PP No. 24 Tahun 2005)
1. Transaksi serta peristiwa lainnya yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
2. Neraca disajikan. 3. Laporan realisasi anggaran atau laporan
perhitungan APBD disajikan. 4. Catatan atas laporan keuangan disajikan. 5. Informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat diuji. 6. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara
catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.
7. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
Variabel Definisi Operasional
Item Pernyataan
4. Ketepat- waktuan Pelaporan Keuangan
Tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk
1. Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.
2. Laporan-laporan sering disediakan secara sistematis dan teratur, misal: laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan (bila laporan jarang tersedia berikanlah tanda pada angka satu).
3. Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur
a. Laporan realisasi semester pertama
lxxviii
mempengaruhi keputusan. (PP No. 24 Tahun 2005)
b. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD
c. Neraca d. Catatan atas Laporan Keuangan
D. Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas menggunakan analisis product moment dari pearson.
Hasil uji ini dikatakan valid apabila rhitung > rtabel, sedangkan dikatakan tidak
valid apabila rhitung < rtabel (Sugiyono, 2001).
Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai cronbach
alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai cut off untuk
menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai cronbach alpha lebih dari
0.60 (Ghozali, 2004).
E. Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji
statistik umum yang berupa statistik deskriptif. Statistik deskriptif
meliputi mean, minimum, maximum serta standar deviasi yang bertujuan
mengetahui distribusi data yang menjadi sampel di dalam penelitian.
2. Uji Normalitas data
lxxix
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah variabel
dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal ataukah
tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik
Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan
p-value yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan
yaitu 5%. Apabila p-value > nilai signifikansi, maka data berdistribusi
normal.
3. Uji Asumsi Klasik
a). Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini
tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang
nilai korelasi antar sesama variabel independen yang lainnya sama
dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat tolerance
value dan value-inflating factor (VIF). Nilai yang umum dipakai
adalah tolerance value 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10. (Ghozali,
2005)
b). Uji Autokorelasi
Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah sebuah
pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah di dalam model
lxxx
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi
nama dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.
Autokorelasi diuji dengan menggunakan Durbin-Watson. Kriteria
pengujiannya adalah sebagai berikut.
1) Bila angka Durbin – Watson berada di bawah –2, berarti ada
autokorelasi.
2) Bila angka Durbin – Watson diantara –2 sampai +2, berarti tidak
ada autokorelasi.
3) Bila angka Durbin – Watson di atas +2, berarti ada autokorelasi
negatif.
c). Uji Heteroskedastisitas
Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan
untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak
heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji
dengan menggunakan uji Scatterplot. Ada atau tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya
lxxxi
pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SDRESID dan ZPRED
dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah
residual. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk
pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
Jika tidak ada pola yang telah diuraikan tersebut diatas dan titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 maka tidak terjadi
heteroskedastisitas
4. Pengujian Hipotesis
Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap
variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk
menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan model
sebagai berikut:
KA = a + b1PTI + b2PIA + e.................................(1)
KW = a + b1PTI +b2PIA+ e....................................(2)
Keterangan:
KA : Keterandalan Pelaporan Keuangan
KW : Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan
a : Konstanta
b1, b2 : Koefisien regresi
PTI : Pemanfaatan Teknologi Infomasi
PIA : Pengendalian Intern Akuntansi
e : error
lxxxii
Pengujian hipotesis meliputi:
a. Koefisien Determinasi
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan
perkiraan dalam analisis regresi. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan
dalam koefisien determinasi majemuk (R2) yang nilainya antara 0
sampai dengan 1. Nilai Adjusted R Square yang semakin mendekati 1
(satu) menunjukkan semakin kuat kemampuan variabel independen
dalam menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai Adjusted R
Square sama dengan 0 berarti variabel independen tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen.
b. Pengujian Koefisien Regresi Simultan (Nilai F)
Nilai F regresi (ANOVA) merupakan alat yang digunakan untuk
menguji apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-
sama atau simultan terhadap variabel dependennya. Nili F dalam
penelitian ini dihitung dengan tingkat signifikansi 5%.
c. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Nilai t Regresi)
Nilai t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t dalam penelitian ini
menggunakan tingkat signifikansi 5%.
lxxxiii
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL DAN ANALISIS
1. Statistik Deskiptif
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan
teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap
keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah
studi pada pemerintah Kabupaten Sragen. Sebelum melakukan analisis
lxxxiv
data, terlebih dahulu dilakukan uji statistik dekriptif untuk mengetahui
distribusi data jawaban responden dalam penelitian ini. Berikut ini statistik
deskriptif dari masing-masing variabel penelitian.
Tabel IV.1
Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation x1 120 14.00 40.00 30.8250 5.69632 x2 120 10.00 40.00 32.1833 5.23239 y1 120 8.00 35.00 27.6917 4.57394 y2 120 3.00 15.00 11.9417 2.16269 Valid N (listwise) 120
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Keterangan :
X1 = pemanfaatan teknologi informasi
X2 = pengendalian intern akuntansi
Y1 = keterandalan pelaporan keuangan daerah
Y2 = ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah
Hasil pengujian statistik deksriptif menunjukkan bahwa variabel
pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 14
dengan nilai maksimum 40. Nilai rata-rata variabel pemanfaatan teknologi
informasi sebesar 30.82 dengan standar deviasi sebesar 5.69.
Hasil pengujian untuk variabel pengendalian intern akuntansi
memiliki nilai minimum sebesar 10 dengan nilai maksimum 40. Nilai rata-
rata variabel pengendalian intern akuntansi sebesar 32.18 dengan standar
deviasi sebesar 5.32.
71
lxxxv
Hasil pengujian untuk variabel keterandalan memiliki nilai
minimum sebesar 8 dengan nilai maksimum 35. Nilai rata-rata variabel
keterandalan sebesar 27.69 dengan standar deviasi sebesar 4.57.
Hasil pengujian untuk variabel ketepatwaktuan memiliki nilai
minimum sebesar 5 dengan nilai maksimum 15. Nilai rata-rata variabel
ketepatwaktuan 11.94 dengan standar deviasi sebesar 2.16.
2. Uji Instrumen Penelitian
Sebelum dilakukan analisis data, maka dalam penelitian ini perlu
dilakukan pengujian instrumen yaitu pengujian validitas dan reliabilitas.
Validitas merupakan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk
mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang
dilakukan dengan instrumen tersebut. Sedangkan reliabilitas menunjukkan
konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama.
a. Uji Validitas
Uji validitas dalam hal ini bertujuan untuk menilai t regresi
tingkat ketepatan (kesahihan) instrumen dalam mengukur variabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi,
Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Keputusan mengenai butir item yang dinyatakan valid dengan
membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel, jika rhitung > rtabel maka
butir item dinyatakan valid. Dari hasil uji validitas dapat dilihat seperti
pada tabel di bawah ini:
lxxxvi
1) Validitas item pernyataan untuk variabel pemanfaatan teknologi
informasi (X1)
Variabel pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari 8 item
pernyataan. Item pernyataan dikatakan valid apabila nilai rhitung >
rtabel. Berikut didapatkan hasil pada tabel IV.2:
Tabel IV.2 Korelasi item pernyataan terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi
Korelasi item-item pernyataan terhadap variabel yang
mempunyai nilai rhitung lebih besar dari rtabel merupakan item
pernyataan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel IV.5
diatas menunjukkan bahwa semua item pernyataan mempunyai
rhitung lebih besar dari rtabel sehingga semua item pernyataan valid
dalam menjelaskan variabel ketepatwaktuan pelaporan keuangan
daerah.
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa instrumen
penelitian bebas dari kesalahan persepsi sehingga memperoleh hasil
yang konsisten dan dapat digunakan pada kondisi yang berbeda-beda.
Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui suatu instrumen yang
dipergunakan untuk mengumpulkan data dapat mengukur suatu yang
diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Ukuran dapat dikatakan
reliabel jika ukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten.
Reliabilitas diukur dengan menggunakan metode Cronbach alpha.
Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach alpha lebih besar
dari 0,60 (Sekaran: 173) atau (Nunnaly, 1967 dalam Ghozali, 2005:
42). Pengujian reliabilitas menggunakan bantuan komputer program
SPSS for Windows dengan hasil seperti pada tabel berikut:
xc
Tabel IV.6
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Alpha Cronbach
Kriteria Keterangan
Pemanfaatan teknologi informasi
0,8583 Alpha
Cronbach > 0,60 maka
reliabel
Reliabel
Pengendalian intern akuntansi
0,8682 Reliabel
Keterandalan pelaporan keuangan daerah
0,9155 Reliabel
Ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah
0,7663 Reliabel
Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009
Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa, koefisien (r)
alpha hitung seluruh variabel lebih besar dibandingkan dengan kriteria
yang dipersyaratkan atau nilai kritis (role of tumb) sebesar 0,6, yaitu
masing-masing sebesar 0,8583; 0,8682; 0,9155 dan 0,7663 > 0,60
sehingga dapat dikatakan bahwa butir-butir pernyataan seluruh
variabel dalam keadaan reliabel.
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Data
Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal. Uji ini dilakukan dengan melihat gambar plot pada garis
regresinya, apabila titik-titik menyebar, searah dan mendekati garis
diagonal, maka hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi
xci
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y2
Observed Cum Prob
1.00.75.50.250.00
Exp
ecte
d C
um P
rob
1.00
.75
.50
.25
0.00
secara normal. Dengan bantuan komputer program SPSS for Windows,
uji normalitas diperoleh hasil seperti pada gambar IV.1:
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas
Dari gambar IV.1 normal probability plots diatas terlihat titik-
titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal dan hal ini
menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.
b. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubugan yang
terjadi diantara variabel-variabel yang diteliti. Untuk mengetahui hal
ini akan digunakan angka Durbin Watson dalam tabel derajat
kebebasan dan tingkat signifikansi tertentu. Hasil uji autokorelasi
dapat dilihat pada tabel IV.7 dibawah ini:
Tabel IV.7 Hasil Uji Autokorelasi
xcii
Model Summaryb
.723a .523 .515 1.50656 1.395Model1
R R SquareAdjustedR Square
Std. Error ofthe Estimate
Durbin-Watson
Predictors: (Constant), X2, X1a.
Dependent Variable: Y2b.
Dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin – Watson ini
dilakukan dengan mengadopsi argumen Santoso (2000: 219), sebagai
berikut:
4) Bila angka Durbin – Watson berada di bawah –2, berarti ada
autokorelasi.
5) Bila angka Durbin – Watson diantara –2 sampai +2, berarti tidak
ada autokorelasi.
6) Bila angka Durbin – Watson di atas +2, berarti ada autokorelasi
negatif.
Tabel IV.7 diatas dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar
1,395 yang berarti berada diantara –2 sampai +2, berarti tidak ada
autokorelasi.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui varian
dalam model regresi adalah sama. Model regresi menjadi model yang
efisien apabila terjadi kesamaan varian atau tidak ada
heteroskedastisitas. Jika diperoleh varians sama maka asumsi dari
heteroskedastisitas dapat diterima. Untuk mendeteksi adanya gejala
xciii
Scatterplot
Dependent Variable: Y2
Regression Standardized Predicted Value
210-1-2-3-4-5
Reg
ress
ion
Stu
dent
ized
Res
idua
l
3
2
1
0
-1
-2
-3
heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai
prediksi variabel terikat (Zpred) dengan residualnya (Sdresid). Dengan
bantuan komputer program SPSS for Windows, uji heteroskedastisitas
diperoleh hasil seperti pada gambar IV.2:
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dari gambar IV.2 scatterplots di atas terlihat titik-titik menyebar
secara acak (random) baik diatas maupun di bawah angka 0 pada
sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada
heteroskedastisitas pada model regresi.
d. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui korelasi
antar variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian.
Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat angka variance
inflation factor (VIF) atau tolerance. Sebuah model regresi bebas dari
Multikolinieritas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai
xciv
angka tolerance lebih besar dari 0,10 (Ghozali, 2005: 92). Dengan
bantuan komputer program SPSS for Windows, uji multikolinieritas
diperoleh hasil seperti pada tabel IV.8 berikut ini:
Tabel IV.8 Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel VIF Tolerance Kriteria Keterangan Pemanfaatan
teknologi informasi 1,537 0,651
VIF < 10 dan Tolerance > 0,1
Tidak terjadi multikolinieritas
Pengendalian intern akuntansi
1,537 0,651 Tidak terjadi multikolinieritas
Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009
Hasil uji multikolinieritas diatas diketahui besarnya VIF masing-
masing variabel lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak
terdapat multikolinieritas.
4. Uji Hipotesis
a. Persamaan Regresi Linier Berganda
1). Hasil persamaan regresi linier berganda model 1
Adapun persamaan regresi linier berganda model 1 adalah :
Y = 3,214 + 0,035X1 + 0,727X2 + e
(0,027) (0,456) (0,000)**
Nilai F : 163,382 prob value : 0,000
Keterangan:
** = Signifikan pada tingkat kesalahan 5%
Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel
pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan
xcv
variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal
ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel
yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X1) memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,456 lebih besar dari a = 0,05, sedangkan
variabel pengendalian intern akuntansi (X2) memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari a = 0,05. Hal tersebut
menunjukan bahwa pemanfatan teknologi informasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah, sedangkan variabel pengendalian intern
akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan
keuangan pemerintah daerah.
2). Hasil persamaan regresi linier berganda model 2
Adapun persamaan regresi linier berganda model 2 adalah :
Y = 1,896 + 0,054X1 + 0,260X2 + e
(0,040) (0,074)* (0,000)**
Nilai F : 64,112 prob value : 0,000
Keterangan:
** = Signifikan pada tingkat kesalahan 5%
* = Signifikan pada tingkat kesalahan 10%
Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel
pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap
xcvi
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan
variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel
yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X1) memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,074 lebih kecil dari a = 0,10, sedangkan
variabel pengendalian intern akuntansi memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,000 lebih kecil dari a = 0,05. Hasil ini menunjukan
bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah
pada tingkat signifikansi 5% namun berpengaruh signifikan
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah
pada tingkat signifikansi 10%. Sedangkan variabel pengendalian
intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan
pelaporan keuangan pemerintah daerah.
b. Nilai F Regresi
1). Nilai F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan
variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil nilai F
persamaan regresi pertama dikatuhui nilai F hitung sebesar 163.38
dengan nilai signikansi sebesar 0.000. Pengujian memberikan hasil
yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaaan
xcvii
teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi
berpengaruh secara simultan terhadap keterandalan pelaporan
keuangan.
2). Hasil uji persamaan kedua diperoleh nilai F sebesar 64.11 dengan
signifikansi sebesar 0.000. Pengujian memberikan hasil yang
signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan
teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh
secara simultan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
c. Nilai t Regresi
1). Hipotesis 1a (H1a)
Hipotesis 1a menyatakan pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah. Hasil nilai t regresi (lampiran) menunjukkan
bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai t hitung
sebesar 0,747 dengan nilai signifikansi sebesar 0,456 lebih besar
dari taraf signifikansi 0,05 maka pemanfaatan teknologi informasi
tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan
pelaporan keuangan pemerintah daerah (H1a tidak terbukti).
2). Hipotesis 2a (H2a)
Hipotesis 2a menyatakan pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
xcviii
pemerintah daerah. Hasil nilai t regresi (lampiran) menunjukkan
bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai t hitung
sebesar 1,806 dengan nilai signifikansi sebesar 0,074 lebih kecil
dari tingkatt signifikansi 0,10 maka pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada
tingkatsignifikansi 10%. (H2a terbukti dengan tingkat signifikansi
10%).
3). Hipotesis 1b (H1b)
Hipotesis 1b menyatakan pengendalian intern akuntansi
berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah. Hasil nilai t regresi (lampiran) menunjukkan
bahwa pengendalian intern akuntansi mempunyai t hitung sebesar
14,129 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf
signifikansi 0,05 maka pengendalian intern akuntansi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah (H1b terbukti).
4). Hipotesis 2b (H2b)
Hipotesis 2b menyatakan pengendalian intern akuntansi
berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah. Hasil nilai t regresi (lampiran) menunjukkan
xcix
bahwa pengendalian intern akuntansi mempunyai t hitung sebesar
7,951 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf
signifikansi 0,05 maka pengendalian intern akuntansi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah (H2b terbukti).
d. Analisis Koefisien determinasi (R2)
1). Analisis Koefisien Determinasi (R2) model 1
Untuk mengetahui pengaruh variabel pemanfaatan
teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dapat dilihat
dari besarnya koefisien determinasi korelasi (Adjusted R Square)
yang memiliki nilai positif sebesar 0,732 yang menunjukkan
bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian
intern akuntansi mempengaruhi variasi variabel keterandalan
pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 73,2% dan sisanya
sebesar 26.8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model
penelitian.
2). Analisis Koefisien Determinasi (R2) model 2
Untuk mengetahui pengaruh variabel pemanfaatan
teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dapat
c
dilihat dari besarnya koefisien determinasi korelasi (Adjusted R
Square) yang memiliki nilai positif sebesar 0,515 yang
menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dan
pengendalian intern akuntansi mempengaruhi variasi variabel
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar
51,5% dan sisanya sebesar 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain di
laur model penelitian.
B. PEMBAHASAN
1. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan
pelaporan keuangan pemerintah daerah
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah, hasil ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem
informasi keuangan daerah belum sepenuhnya memberikan hasil yang
diharapkan terutama dalam keterandalan pelaporan keuangan pemerintah
daerah, hal ini disebabkan karena peralatan dan software pendukung yang
masih sering mengalami kendala di samping sumber daya manusia yang
masih perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan
profesionalitas tugas. Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian Indriasari
dan Ertambang (2007) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daearah namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian
ci
penelitian Donnelly et. al., (1994) menemukan bahwa teknologi informasi
yang dimiliki pemerintah daerah di Skotlandia belum begitu baik sehingga
tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan publik.
Peneliti berpendapat bahwa untuk saat ini penggunaan teknologi
informasi pada sektor publik terutama di Kabupaten Sragen belum dapat
dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kemampuan yang
terbatas dari sumber daya manusia yang ada di pemerintah daerah
kabupaten Sragen. Komputer yang ada hanya merupakan alat bantu kerja
yang terpisah antara satu fungsi dan fungsi lain dalam pemerintah daerah.
Di Kabupaten Sragen, teknologi informasi yang digunakan belum
merupakan kesatuan sistem yang terintegrasi dalam satu perintah server.
Sehingga pembuatan pelaporan keuangan dilakukan secara manual sistem
tanpa ada software atau jaringan tertentu yang menyatukannya. Hal
tersebut menyebabkan penggunaaan teknolgi informasi dalam penelitian
ini tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan
pelaporan keuangan pemerintah daerah
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil
penelitian Wilkinson (2000), dimana sistem informasi akuntansi dalam
melaksanakan aktivitas memerlukan elemen yang spesifik yang bervariasi
cii
tergantung pada tingkat otomatisasi sistem informasi akuntansi tersebut.
Dengan demikian masih diperlukan adanya seperangkat alat berupa
elemen software yang lain untuk memenuhi kriteria ketepatwaktuan
pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Hussein et. a., (2005) menyatakan bahwa perkembangan berbagai
mecam teknologi informasi terutama komputer dan internet membuat
pergeseran tata cara pelayanan publik menjadi sistem online yang
terkomputerisasi. Dalam hal penyusunan pelaporan keuangan organisasi
telah memafaatkan berbagai softwere yang dapat digunakan untuk
menyusunan laporan keuangan. Penggunaan softwere akuantansi tersabut
dapat berdampak pada peningkatan kualitas tertutama berkaitan dengan
akurasi dan kecepatan.
Namun hasil penelitian ini memberikan hasil yang tidak signifikan.
Hasil tersebut ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem informasi
keuangan daerah yang masih mengalami kendala karena peralatan dan
software pendukung yang masih sering mengalami kendala sehingga
membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama sehingga berdampak
pada jadwal waktu pelaporan yang mengalami penyesuaian atau
mengalami kemunduran dan ini berimplikasi pada ketidaktepatan
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Peneliti menduga ada
keterbatasan teknologi yang dimiliki serta keterbatasan kemampuan
sumber daya manusia yang tidak dapat mengoptimalkan peran teknologi
informasi dalam proses akuntansi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen
ciii
belum memiliki sistem atau software tertentu yang membuat semua SKPD
dan dinas yang ada memiliki pelaporan keuangan yang terintegrasi.
Sehingga teknologi yang ada masih merupakan alat bantu yang tidak
terintegasi dalam satu sistem sehingga proses penyusunan pelaporan tetap
dilakukan secara manual yang memerlukan banyak waktu. Keterbatasan
kemampuan sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor
penentu ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Teknologi informasi yang
canggih tidak akan menghasilkan pelaporan keuangan yang akurat dan
cepat apabila sumber daya manusia yang ada tidak dapat mengoptimalkan
kemampuan teknologi tersebut.
3. Pengaruh Pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan
pelaporan keuangan pemerintah daerah
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern
akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah. Arens et al (2003) menyatakan bahwa aktivitas
pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sebuah sistem
yang dibentuk agar sebuah aktivitas yang ada dalam perusahaan dilakukan
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan
proses pengendalian intern yang baik diharapkan proses penyusunan
pelaporan keuangan sektor publik lebih efektif serta memiliki tingkat
keterandalan dan akuntabilitas yang tinggi. Pengendalian inten yang baik
akan mampu mencegah kesalahan dan kecurangan dalam penyusunan
civ
pelaporan keuangan. Sehingga semakin baik tingkat pengendalian intern
akan semakin tinggi tingkat keterandalan pelaporan keuangan. Hasil
pengujian menunjukan koefisien regersi positif hal tersebut membuktikan
bahwa apabila semakin baik sistem pengendalian intern akan semakin baik
pula tingkat keterandalan pelaporan keuangan.
Dewi dan Gujono (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan
teknologi informasi di satu sisi dapat meningkatkan keunggulan
kompetitif suatu organisasi, akan tetapi di sisi lain juga memungkinkan
timbulnya risiko-risiko yang sebelumnya tidak pernah ada.
Berkembangnya para hacker dan cracker merupakan salah satu contoh isu
yang terkait dengan pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi.
Pengendalain intern organisasi harus ditingkatkan agar keamanan data
pemerintahan dapat terjaga dengan baik. Hal ini menjadi penting karena
data yang ada dalam pemerintahan merupakan dasar yang digunakan
dalam penyusunan pelaporan keuangan. Jika data tersebut diubah oleh
pihak yang tidak memiliki otorisasi maka akan berbahaya bagi organisasi.
Hal tersebut dikarenakan data dalam organisasi pemerintahan akan
dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang terkait dengan
pelaporan keuangan. Kesalahan (eror) atau sabotase terhadap data
pemerintahan dapat berdampak pada angka yang tidak relevan dalam
pelaporan keuangan. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengendalian
intern yang memadai dapat mencegah kesalahan karena human eror serta
sabotase dari pihak di luar organisasi pemerintahan. Dengan demikian
cv
keberadaan sistem pengendalian intern dapat meningkatkan keterandalan
pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 313 menyadur pernyataan COSO mengenai
komponen pengendalian intern dan menyatakan bahwa pengendalian
internal sendiri dalam pelaksanaannya sekurang-kurangnya harus
memenuhi beberapa kriteria, antara lain : terciptanya lingkungan
pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko (penaksiran
resiko), terselenggaranya aktivitas pengendalian, terselenggaranya sistem
informasi dan komunikasi dan terselenggaranya kegiatan pemantauan
pengendalian.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan
kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
Gubernur/Bupati/Walikota mengatur dan menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan pemerintahan daerah yang
dipimpinnya. Untuk itu, perlu dirancang suatu sistem yang mengatur
proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi
keuangan, sehingga dapat disusun menjadi laporan keuangan. Hasil
penelitian ini mendukung apa yang ada dalam PP 60/2008 tentang sistem
pengendalian intern pemerintahan yang menyebutkan bahwa salah satu
tujuan dilakukannya sistem pengendalian intern adalah untuk mewujudkan
keterandalan pelaporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
cvi
bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan
Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Primastuti (2008) menyatakan bahwa pedoman umum GCG
Indonesia merekomendasikan agar setiap perusahaan memiliki fungsi
pengawasan internal yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian
Internal yang handal, dan bertugas membantu Direksi memastikan
pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha, dengan melakukan
pelaksanaan program perusahaan, memberikan saran untuk memperbaiki
efektivitas proses pengendalian resiko, dan melakukan evaluasi kepatuhan
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap
keterandalan pelaporan keuangan. Sehingga untuk meningkatkan
keterandalan pelaporan maka kualitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah harus ditingkatkan. Peneliti berpendapat bahwa untuk
meningkatkan system pengendalian intern maka kerja auditor intern
pemerintah dalam hal ini BPKP dan inspektorat untuk dapat ditingkatkan
lagi agar dapat menunjang terwujudnya pelaporan keuangan pemerintah
daerah yang dijamin keterandalannya..
4. Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatwaktuan
pelaporan keuangan pemerintah daerah
cvii
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern
akuntansi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah. Primastuti (2008) menyatakan bahwa sesungguhnya
yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian intern suatu
entitas organisasi/perusahaan adalah manajemen (lebih tegasnya lagi ialah
top management/direksi), karena dengan sistem pengendalian intern yang
baik itulah top management dapat mengharapkan kebijakannya dipatuhi,
aktiva atau harta perusahaan dilindungi, dan penyelenggaraan pencatatan
berjalan baik. Top manegement bertanggung jawab menyusun sistem
pengendalian intern, tentu saja dilaksanakn oleh para stafnya. Dalam
penyusunan team yang akan ditugaskan untuk merancang sistem
pengendalian intern, harus dipilih anggotanya dari para ahli/kompeten,
termasuk yang berkaitan dengan Teknologi Iinformasi. Sistem
pengendalian intern harus selalu dan terus-menerus dievaluasi, diperbaiki,
disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan teknologi informasi.
Koefisien regresi dari pengujian pengaruh sistem pengendalian
intern terhadap ketepatwaktuan pelaporan menunjukan nilai positif. Hal
tersebut menujukan bila sistem pengendalain intern akuntansi baik maka
ketepatwaktuan pelaporan juga akan tinggi. Ismail dan Chandler (2002)
menyatakan bahwa ketepatwaktuan penyampaian pelaporan keuangan
akan berkaitan dengan penggunaan informasi sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan. Kinerja dari sebuah sistem informasi akan
semakin mendukung aspek kecepatan dan ketepatan apabila sistem
cviii
pengendalain intern juga berjalan dengan baik. Karena ketepatwaktuan
menjadi hal yang sangat penting maka hendaknya sistem pengendalain
intern mampu mempunyai sifat preventif terhadap kesalahan, detektif
terhadap kesalahan dan melakukan koreksi terhadap kesalahan yang
terjadi. Sehingga apabila sistem pengendalain intern meningkat diharapan
aspek ketepatwaktuan pelaporan keuangan juga akan meningkat.
Hasil penelitian ini mendukung apa yang telah dicanangkan oleh
pemerintah berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintahan.
Menurut PP 60/2008, salah satu komponen pengendalian intern dalam
Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) adalah komunikasi dan
informasi. Pimpinan instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat
dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi
terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfatan teknologi
informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan
ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Sragen. Hipotesis
dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan dua persamaan regresi linier
cix
berganda. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat
disimpulkan bahwa :
1. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (H1a tidak terbukti/
tidak terdukung).
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah (H2a tidak terbukti/
tidak terdukung).
3. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (H1b terbukti/
terdukung).
4. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah (H2b terbukti/
terdukung).
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi
mempengaruhi variasi variabel keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah sebesar 73,2% dan sisanya sebesar 24%
menggambarkan adanya variasi bebas (Independen variable) lain yang
tidak diamati dalam penelitian ini. Seberapa besar pengaruh variabel
pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dapat
dilihat dari besarnya koefisien determinasi korelasi (Adjusted R Square)
yang memiliki nilai positif sebesar 0,515 yang menunjukkan bahwa
96
cx
variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern
akuntansi mempengaruhi variasi variabel ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah daerah sebesar 51,5% dan sisanya sebesar 48,5%
menggambarkan adanya variasi bebas (Independen variable) lain yang
tidak diamati dalam penelitian ini.
B. IMPLIKASI
1. Implikasi Teoritis
Hasil penelitian ini memberikan bukti baru bahwa keterandalan pelaporan
keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi
informasi dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama.
Sedangkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak
dipengaruhi secara signifikan oleh pemanfaatan teknologi informasi saja.
2. Implikasi Praktik
Hasil ini diharapkan bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang
terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dengan memperhatikan
pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya
rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak
pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu
melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya
bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang
andal dan tepat waktu. Implikasi lainnya adalah bahwa temuan dalam
cxi
penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, misalnya
dua nilai informasi lain yang belum diteliti yaitu dapat dibandingkan dan
dapat dipahami.
3. Implikasi Kebijakan
Bagi para penentu kebijakan pembuatan laporan keuangan daerah
(Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar didalam proses
penyusunan pelaporan keuangan tetap memperhatikan pengendalian intern
yang teratur, tertib dan secara terus menerus dari proses persiapan, entry
data sampai ke out put laporan keuangan daerah.
C. KETERBATASAN
Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut :
1. Penelitian ini dilakukan hanya di wilayah Pemerintah Kabupaten Sragen
sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir ke semua objek.
2. Keterbatasan yang dirasa cukup mengganggu dalam penelitian ini adalah
model yang digunakan. Model yang digunakan dalam penelitian ini
bukanlah model yang telah teruji di dalam penelitian sebelumnya. Model
penelitian ini dibangun atas dugaan yang kuat akan hubungan variabel
yang dihipotesiskan.
3. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pernyataan-pernyataan
dalam kuisioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menyatakan
jawaban semua pernyataan-pernyataan yang ada. Masalah subjektivitas
cxii
dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap
biasnya jawaban responden.
D. SARAN
Saran untuk penelitian yang akan datang:
1. Bagi pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk bahan
perencanaan stratejik harus lebih mempertimbangkan pemanfaatan
teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-
sama dalam menghasilkan pelaporan keuangan pemerintah yang andal dan
tepat waktu.
2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya waktu yang digunakan untuk
mengumpulkan data, proses penelitian diperpanjang agar peneliti memiliki
waktu untuk uji coba dan kolekting data kuesioner.
3. Bagi peneliti yang akan datang hendaknya dapat menambah variabel
lainnya seperti transparansi (keterbukaan) dan keakuratan.
4. Obyek yang dipilih sebagai sampel diupayakan dan dikembangkan pada
responden yang memahami karakteristik operasional instansi.
5. Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi metoda survai dengan
wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat
mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan
antara jawaban di kuesioner dan jawaban secara lisan untuk
pernyataan/pertanyaan yang sama.
cxiii
6. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian
ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya
lebih tinggi.
DAFTAR PUSTAKA
Albarda.2006. Strategi Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk
Tata Kelola Organisasi (IT – Governance). Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Indonesia. 3 – 4 Mei 2006. Institut Teknologi Bandung. hal. 52 – 56.
Anonim. 2006. Tinjauan Pustaka. www.yahoo.com Arens dan Loebbecke.2003. Auditing : Pendekatan Terpadu. Jakarta : Salemba
Empat. Asmoko, Hindri.2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap
Efektivitas Pengendalian. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 2, November 2006 Hal 53 – 64.
Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara. Baridwan, Zaki.2001. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Edisi
5. BPFE : Yogyakarta. Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit
BPFE Yogyakarta. Bodnar, George H., dan Hopwood Willian S. 2004. Accounting Information
System. 9th edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc Catrinasari, Renny. 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan
Pelaporan Keuangan Perusahaan Perbankan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Skripis FE UII.
Christiaens, John. 1999. Converging New Public Management Reform and
Diverging Accounting Practices in Belgian Local Government. Working Paper Research Seminar. University of Gent.
cxiv
Dewi, Ni Wayan.K dan Gudono. 2007. Analisis Pengaruh Intensitas Moral Terhadap Intensi Keperilakuan: Peranan Masalah Etika Persepsian Dalam Pengambilan Keputusan Etis Yang Terkait Dengan Sistem Informasi. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar
Donnelly, Mike, John F. Dalrymple, & Ivan P. Hollingsworth. 1994. “The Use
and Development of Information Systems and Technology in Scottish Local Government”. International Journal of Public Sector Management. Vol. 7 No. 3. Hal.4-15.
Financial Accounting Standard Board (FASB). 2001.Original Pronouncement.
New York : John Wiley & Sons Ghozali, Imam. 2004. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi
3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. Concepts Statement
No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government. Norwalk.
Gujarati, Damodar N. 2003. Basic Econometrics. McGraw-Hill, Inc. New York. Hair, J.F., Black, William C. Babin, Barry J. Anderson, Rolph E. Tatham, &
Ronald L. 2006. Multivariate Data Analysis. Sixth Edition. Upper Saddle River, Prentice Hall International, Inc.
Salemba Empat. Handayani, Rini. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat
Pemanfaatan Sistem Informasi Dan Penggunaan Sistem Informasi. (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi X Makasar
Henley, D., A. Likierman, J. Perrin, M. Evans, I. Lapsley, & J. Whiteoak. 1992.
Public Sector Accounting and Financial Control. Fourth Edition. Chapman & Hall.
Hussein, R, H. Selamat and N.S Abdul Kharim. 2005. The Impact Of
Technological Factors On Information Systems Success In The Electronicgovernment Context. The Second International Conference On Innovations In Information Technology
cxv
Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo. 2007. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
Ismail, Ku Nor Izah and Roy Chandler. 2002. The Timeliness Of Quarterly
Financial Reports Of Companies In Malaysia. Availble online at www.ssrn.com
Jones, Rowan & Maurice Pendlebury. 1996. Public Sector Accounting. Fifth
Edition. London: Pitman. Jogiyanto. 2007. Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. Penerbit Andi :
Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5 No. 2 Hal. 214-228.
Latifah, Lyna dan Arifin Sabeni. 2007. Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam
Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Simposium Nasional Akuntansi X Makasar
Lestari, Baiq Anggun Hilendry dan Zulaikha. 2007. Pengaruh Information
Technology Relatedness Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Knowledge Management Capability Sebagai Variabel Intervening (Kajian Empiris Pada Perusahaan Perbankan Di Jawa Tengah). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar
Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif,
DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik, edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Andi Mulyadi. 1993. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta. ------------.2001.Sistem Akuntansi. Edisi ke – 3. Jakarta : Salemba Empat. Mulyadi dan Puradireja, K.2002. Auditing. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat. Primastuti, Anindita. 2008. Penilian terhadap pelaksanaan sistem pengendalian
intern pemerintah. FE UI.
cxvi
Radityo, Dody dan Zulaikha. 2007. Pengujian Model DeLone and McLean Dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Kajian Sebuah Kasus). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar
Rajiv, D. Banker., Hsihui Chang, and Yi Ching Kao. 2002. Impact of Information
Technology on Public Accounting Firm Productivity. Journal of Information System. Vol. 16. No. 2. pp. 209 – 222.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. -------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. -------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah. -------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. -------------------, PP. No. 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalain Akuntansi
Intern Pemerintah Salamun, Suyono. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah. Availabel online at
www.google.co.id Sekaran, Uma. 2003. Research Methods For Business: A Skill-Building Approach.
John Wiley and Sons Inc, New York. Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. Lintasan Ekonomi. Volume XIX Nomor 1.Hal. 50-66.
Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung. Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi
Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 3 No. 2 Hal. 151-167.
Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis
Komputer. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
cxvii
Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.