Pengaruh Multinational Corporations (MNCs) Sebagai Agen an Nilai-Nilai Kapitalisme Di Indonesia

KARYA TULIS PERTEMUAN NASIONAL MAHASISWA HUBUNGAN INTERNASIONAL

(PNMHII) KE-XXII UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA“Pengaruh Multinational Corporations (MNCs) Sebagai Agen Penyebaran Nilai-

nilai Kapitalisme di Indonesia (dibidang investasi dan eksploitasi terhadap buruh)”

oleh

Yenny Kurniawati 080910101001

Moch. Satria Guna P. 080910101010

Gangsar Parikesit 080910101034

Triono Akmad Munib 080910101035

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER2010

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta tidak

lupa kepada junjungan besar Nabi Muhammad saw. Karena atas hidayah-Nya lah

akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pengaruh

Multinational Corporations (MNCs) Sebagai Agen Penyebaran Nilai-nilai

Kapitalisme di Indonesia (dibidang investasi dan eksploitasi terhadap buruh)”.

Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa saat ini dunia sedang

dihadapkan dengan fenomena globalisasi. Di mana fenomena globalisasi yang terjadi

saat ini memiliki sifat ambivalensi. Globalisasi dapat mendatangkan banyak manfaat,

namun di sisi lain globalisasi menebarkan ancaman yang membahayakan. Bagi mereka

yang terlebih dahulu mengalami modernisasi dan memiliki modal (capital) yang

banyak, globalisasi justru akan mendatangkan banyak manfaat. Namun di sisi lain bagi

mereka (negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga) globalisasi justru

dianggap monster yang mengerikan dan siap memakan mereka yang lemah.

Dalam makalah ini Penulis mencoba mendeskripsikan bagaimana Multi

National Corporations (MNCs) sangat berperan besar dalam menyebarkan nilai-nilai

kapitalisme. Di mana kapitalisme mempunyai tiga prinsip dasar, yakni eksploitasi,

akumlasi dan ekspansi. Maraknya aktivitas MNCs di negara-negara berkembang bahkan

negara dunia ke tiga ternyata tidak selalu membawa dampak yang positif. Negara-

negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga saat ini sangat tergantung dengan

hadirnya MNCs. Mereka terpaksa menyediakan tenaga kerja yang murah. Sehingga

dapat kita lihat fenomena yang terjadi saat ini lebih seperti bentuk imperialisme baru, di

mana negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga sangat tergantung

dengan adanya MNCs. Hal ini sama seperti kondisi penjajahan pada waktu dahulu, di

mana negara jajahan membutuhkan negara penjajah dan mereka (negara jajahan)

dieksploitasi habis-habisan. Yang membedakannya hanya tidak adanya usaha represif.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami ucapkan kepada pihak-pihak yang

telah membantu dalam proses pembuatan makalah ini. Kepada dosen-dosen tercinta

yang tidak pernah jenuh mencurahkan keilmuan mengenai Hubungan Internasional

kepada Penulis. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi serta doa

i

yang tiada batasnya kepada Penulis. Serta tidak lupa Penulis ingin mengucapkan terima

kasih kepada teman-teman HI Universtitas Jember angkatan 2008, yang selalu

memberikan motivasi, kritikan serta canda tawanya sehingga dalam menyelesaikan

makalah ini Penulis dapat dengan bahagianya menyelesaikannya. Penulis bangga

bersama kalian.

Memang dalam penulisan makalah ini tentu masih sarat dengan

kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik yang bersifat membangun

dari para pembaca yang budiman demi perbaikan makalah ini kedepannya. Akhir kata

semoga makalah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 02 November 2010

Salam Hormat

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………......................................... i

DAFTAR ISI………………………………………………………………… iii

BAB 1 PENDAHULUAN…………………………………………………… 1

1.1 Latar Belakang…………………………………………………….. 1

1.2 Rumusan Masalah………………………………………………… 6

1.3 Tujuan Penulisan………………………………………………….. 6

1.4 Kerangka Teori…………………………………………………….. 6

1.5 Hipotesis……………………………………………………………. 8

BAB 2 MULTINATIONAL CORPORATIONS (MNCs)….……………… 9

2.1 Pengertian MNCs………………………………………………….. 9

2.2 Pro dan Kontra Terhadap Kehadiran MNCs……………………. 11

BAB 3 INVESTASI………………………………………………………….. 16

3.1 Pengertian Investasi……………………………………………….. 16

3.2 Penentu-penentu Tingkat Investasi………………………………. 16

3.3 Jenis-jenis Investasi……………………………………………….. 17

3.4 Pro dan Kontra Terhadap Investasi……………………………… 18

BAB 4 MNCs dan KAPITALISME………………………………………… 23

4.1 Sejarah Munculnya Kapitalisme…………………………………. 25

4.2 Karateristik Kapitalisme………………………………………….. 26

4.3 MNCs dan Konsep Imperialisme..……………………………….. 26

4.3.1 Pengertian Imperialisme………………………………….. 26

4.3.2 MNCs Sebagai Imperialisme Baru (New Imperialism)…….. 27

BAB 5 PERAN MNCs TERHADAP DIMENSI BURUH………………… 32

5.1 MNCs dan Penyerapan Tenaga Kerja……………………………. 33

5.2 Eksploitasi Buruh Oleh MNCs…………………………………….. 33

iii

BAB 6 PENUTUP…………………………………………………………… 36

6.1 Kesimpulan………………………………………………………… 36

6.2 Saran……………………………………………………………….. 38

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….. 39

iv

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berakhirnya perang dingin yang ditandai oleh runtuhnya tembok Berlin

pada tahun 1989 merupakan titik awal bagi kebangkitan kapitalisme di dunia ini.

Uni Soviet Sosialis Republik (USSR) dibawah kepemimpinan Presiden Michael

Gorbachev dengan program glasnot dan perestorikanya menjadikan USSR terpecah

menjadi negara-negara baru. Akhirnya Amerika Serikat (AS) keluar sebagai

pemenang dalam perang dingin. Tak pelak orang seperti Francis Fukuyama, yang

terkenal dengan bukunya The End of History and the Last Man, menyatakan bahwa

dengan berakhirnya komunisme maka ide-ide liberal dan ekonomi pasar telah

berhasil menyingkirkan rival berat mereka selama ini, dan ini sekaligus pertanda

berakhirnya sejarah1.

Selain itu, saat ini semua negara-negara di seluruh dunia menghadapi era

globalisasi, di mana tidak ada satu negara pun yang dapat membendung globalisasi.

Bahkan di negara-negara yang mempunyai rezim otoritarian atau rezim totalitarian

seperti di Korea Utara dan Myanmar pun tidak dapat membendung globalisasi.

Globalisasi ini dapat ditandai dengan semakin cepatnya perkembangan

telekomunikasi, teknologi dan transportasi, sehingga membuat dunia terasa semakin

kecil. Di era globalisasi seperti saat ini juga mulai banyak aktor-aktor yang muncul

selain negara. Aktor-aktor non negara tersebut diantaranya Multinational

Corporations (MNCs), Non Government Organizations (NGOs), gerakan sosial dan

bahkan individu.

MNCs adalah faktor penting yang mendorong terjadinya proses globalisasi

ekonomi dunia menuju integrasi ekonomi tanpa batas. MNCs saat ini juga dianggap

sebagai aktor yang turut diperhatikan kekuatannya dalam perekonomian global.

Data statistik menyebutkan pada akhir 1990-an, terdapat sekitar 53.000 MNCs di

1Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Qalam, Yogyakarta, 2003

1

dunia dengan 450.000 anak perusahaan diberbagai belahan dunia.2 Jumlah ini

kemudian bertambah menjadi 63.000 MNCs dengan sekitar 690.000 anak

perusahaan pada tahun 1998.3

Pendapatan MNCs sering kali lebih besar dari perdagangan internasional

yang dilakukan oleh negara. Hal ini menandakan bahwa peran MNCs dalam

perekonomian global tidak dapat dianggap enteng. Dari seratus ekonomi terbesar

dunia, 51 diantaranya adalah korporasi dan 49 lainnya merupakan negara.4 Hal ini

dapat berdampak terhadap bargaining position dari MNCs sering kali lebih kuat

dibandingkan bargaining position dari suatu negara. Sebagai contoh yang terjadi di

Indonesia di mana pihak asing (MNCs) dapat melakukan intervensi terhadap

pembuatan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA). Di Indonesia

yang sebelumnya membatasi ruang gerak MNCs di Indonesia pada tahun 1967.

Pihak asing hanya boleh memiliki saham sampai dengan 5% sehingga hal ini

menyebabkan ketidakleluasaan pihak asing untuk menguasai perekonomian

Indonesia.

Pihak asing ternyata tidak puas hanya mendapatkan 5% dari saham di

Indonesia, melalui perubahan UUPMA tahun 1968, pihak asing boleh memiliki

saham sampai dengan 49%. Seiring berjalannya waktu pihak asing semakin bebas

menguasai Indonesia karena pihak asing boleh memiliki saham sampai dengan 95%.

Meningkatnya peran MNCs dalam perekonomian global juga mendorong

adanya peningkatan dalam bidang investasi di berbagai negara. Foreign Direct

Investment (FDI) yang saat ini marak terjadi diyakini dapat meningkatkan kas suatu

negara dan secara tidak langsung negara dapat melakukan pembangunan yang

berkelanjutan dari adanya FDI yang dampaknya akan mampu mensejahterakan

2 Jeffry A. Frieden dan David A. Lake, International Political Economy : Prespectives On Global Power and Wealth, Edisi Ke Empat, Routledge, New York, 1996. hal. 141.

3 Theodore H. Cohn, Global Political Economy : Theory and Practice, Edisi Ke Dua, Addison Wesley Longman Inc, New York, 2003, hal. 319.

4 Zain Maulana, Jerat Globalisasi Neoliberal Ancaman Bagi Negara Dunia KeTiga, Riak, Yogyakarta, 2010, hal. 36.

2

rakyat. Hal ini karena FDI didasarkan pada dua asumsi pokok5, pertama, bahwa FDI

bukan sekedar aliran modal, namun mencakup suatu paket modal jangka panjang,

kemungkinan terjadinya transfer teknologi dan kemampuan manajemen yang sangat

dibutuhkan oleh negara-negara dunia ketiga untuk melakukan pembangunan

berkelanjutan dan mengurangi angka kemiskinan. Kedua, kemiskinan diartikan

sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan minimalnya,

karena kehilangan kemampuan untuk memilih dan kesempatan untuk kehidupan

yang lebih baik.

Maraknya MNCs yang tumbuh dan pergerakan investasi yang masif seperti

saat ini, terlihat jelas bahwa untuk menunjang kedua aktivitas tersebut (MNCs dan

investasi) dibutuhkan yang namanya modal (capital). Sehingga banyak para ahli

yang berpendapat bahwa MNCs dianggap sebagai agen penyebaran nilai-nilai

kapitalisme.

Namun apakah benar dengan dengan dengan meliberalisasikan pasar, dan

menarik masuknya MNCs untuk beroperasi dan menanamkan modalnya di sini akan

membuat negara kita semakin kuat dalam perekonomian yang dapat berdampak

pada kesejahteraan rakyat banyak seperti, yang terkandung dalam Undang-Undang

Dasar 45 (UUD 45)? Bukankah para pemikir kritis menyebutkan bahwa capitalism

is a greedy development?

Saat ini negara-negara di kawasan Amerika Latin seperti, Venezuela yang

dipimpin Hugo Chavez, Bolivia yang dipimpin oleh Evo Morales berusaha keras

untuk menasionalisasikan aset-aset negara mereka dari tangan MNCs. Selain itu

bagaimana gerakan revolusioner Sandinista di Nikaragua yang berusaha untuk terus

melawan nilai-nilai neoliberalisme.

Bahkan di Amerika Latin saat ini sedang terjadi fenomena bangkitnya

perlawanan “kiri” terhadap agenda neoliberalisme yang sarat akan nilai-nilai

kapitalisme. Ini dapat dilihat dari kemenangan presiden-presiden yang beraliran

“kiri” seperti Hugo Chavez, Evo Morales. Sekarang, para pemimpin populis ini

terutama sekali menekankan diutamakannya egalitarisme (persamaan) sosial, dan

5Carl, Aaron, The Contribution of FDI TO Poverty Alleviation, FLAS, hal. 1.

3

4

tidak menghargai anjuran-anjuran yang diberikan oleh dunia Barat. Jalan lama, yaitu

jalan kapitalisme seperti yang dianjurkan oleh International Monetary Fund (IMF),

Bank Dunia, dan World Trade Organisation (WTO), sudah pernah mereka tempuh

bertahun-tahun, dan hasilnya adalah yang serba negatif, dan serba lebih

menyengsarakan rakyat.

Bukankah saat ini di Indonesia kita juga dapat melihat bagaimana gerakan-

gerakan sosial dari masyarakat dan aksi-aksi demonstrasi untuk menentang nilai-

nilai kapitalisme. Ambil contoh kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Di Banyuwangi, kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Jatim ini pernah

memiliki konflik akibat adanya ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Konflik ini terjadi di Kecamatan Pesanggaran, dimana di wilayah Gunung Tumpang

Pitu, Gunung Jatian, Gunung Wedi Ireng, Gunung Sumber Salak, dan Gunung

Macan yang ternyata di tanahnya memiliki kandungan emas.

Mengetahui akan hal itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi

memandang bahwa wilayah itu sangat berpotensi untuk menambah Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi. Dengan dalih bahwa warga lokal

belum memiliki ilmu pengetahuan mengenai pertambangan dan teknologi yang

mutakhir, maka Pemkab Banyuwangi mengajak perusahaan swasta untuk mengelola

lahan tersebut. Akhirnya PT. Indo Multi Niaga (IMN) mendapatkan tender tersebut.

Setelah hampir 2 tahun lebih perusahaan ini beroperasi, warga di sekitar

kawasan eksplorasi tersebut mulai merasakan dampak kerusakan alam akibat dari

kegiatan eksplorasi PT. IMN tersebut. Para nelayan di kawasan Pancer, Lampon,

Grajakan, Rajegwesi, hingga Muncar mulai merasakan adanya penurunan hasil

tangkapan mereka. Tangkapan ikan mereka menurun karena disebabkan oleh hasil

pembuangan limbah tailing dari sisa proses penambangan. Padahal logam berat ini

tentu dapat mencemari kawasan perairan, mempengaruhi ekositemnya dan

menyebabkan gangguan kesehatan, yang mengancam keberlanjutan hidup warga di

masa depan.

Selain para nelayan, dampak rusaknya dari kegiatan penambangan ini juga

dirasakan oleh sebagian petani jeruk di daerah sekitar tempat penambangan. Untuk

5

beroperasinya PT. IMN menggunakan air yang berasal dari Sungai Kali Baru untuk

mengekstraksi emas. Padahal Sungai Kali Baru sudah sejak lama digunakan untuk

memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. Pada saat yang sama, PT. IMN juga merusak

Gunung Tumpang Pitu, yang dibawahnya terdapat perkebunan jeruk dan pertanian

pangan warga. Padahal kawasan ini menghidupi ratusan petani jeruk. Hal ini belum

ditambah dengan kondisi bagaimana warga lokal, yang dari sejak lahir telah berada

di situ namun tidak mendapatkan manfaat yang optimal dari kekayaan alamnya.

Walaupun warga sekitar dapat dampak limpahan dari beroperasinya PT.

IMN seperti terserapnya warga lokal untuk jadi tenaga kerja dan terbukanya lahan

untuk berwirausaha. Namun warga lokal di sekitar lingkungan beroperasinya PT.

IMN dianggap belum memiliki keterampilan dalam bidang pertambangan, hal ini

mengakibatkan mereka (warga lokal) hanya bekerja dengan jabatan yang rendah,

seperti office boy, cleaning service, security dan jabatan-jabatan rendah lainnya.

Namun untuk jabatan strategis tetap saja PT. IMN menggunakan orang luar yang

dianggap berkompeten dibidangnya. Dari hal di atas kita dapat mengambil

kesimpulan bahwa keuntungan yang paling besar diraih oleh PT. IMN yang

melakukan penambangan.

Melihat dari fenomena bangkitnya perlawanan “kiri” di Amerika Latin

terhadap agenda-agenda neoliberalisme dan kasus yang pernah terjadi di Kabupaten

Banyuwangi yang sangat berpotensi menimbulkan konflik yang dapat berujung

kepada disintegrasi bangsa. Berdasarkan pemaparan singkat di atas maka penulis

tertarik untuk menganalisisnya dalam makalah yang berjudul :

“Pengaruh Multinational Corporations (MNCs) Sebagai Agen Penyebaran Nilai-

nilai Kapitalisme di Indonesia (dibidang investasi dan eksploitasi terhadap

buruh)”

1.2 Rumusan Masalah

6

Masalah memiliki arti penting bagi suatu penelitian ilmiah. Masalah akan

mendorong peneliti untuk berpikir dan menyelidiki agar mendapatkan

pemecahannya. Masalah timbul apabila terdapat perbedaan antara apa yang

diharapkan dengan kenyataan yang ada. Masalah timbul karena adanya tantangan,

adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena,

adanya kemenduaan arti (ambigu), adanya halangan dan rintangan, adanya celah

(gap) baik antar kegiatan maupun antar fenomena, baik yang telah ada maupun yang

akan ada.6

Dari uraian singkat sebelumnya, maka penulis merumuskan bahwa masalah

pokok yang hendak dibahas dalam karya tulis ilmiah ini adalah :

“Seberapa jauh pengaruh MNCs sebagai agen penyebaran nilai-nilai

kapitalisme terhadap dimensi buruh (pekerja) dan investasi di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai melalui makalah ini yakni, penulis ingin

mengetahui seberapa jauh peran MNCs terhadap dimensi buruh (pekerja) dan

investasi di Indonesia. Selain itu penulis juga ingin karya tulis ini dapat bermanfaat

bagi para peneliti lainnya yang ingin mengkaji seputar MNCs, nilai-nilai kapitalisme

dan hubungannya dengan eksploitasi terhadap pekerja serta investasi.

1.4 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pedoman dalam menguji data dan manganalisa

permasalahan yang ada. Teori sangat diperlukan sebagai landasan pemikiran untuk

mempermudah menganalisa permasalahan sehingga dapat dilakukan pembahasan

yang mendalam dan sesuai dengan tema yang disampaikan.

Untuk menganalisa perkembangan kehadiran MNCs terhadap dimensi

buruh (pekerja) dan investasi di negara-negara berkembang yang besifat ekspolitatif,

penulis menggunakan teori Marxisme (Karl Heinrich Marx 1818-1883). Marxisme

telah dianut oleh banyak negara-negara yang beraliran “kiri”. Bahkan Russia ketika

6 Moh.Nasir, Ph.D, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.133

7

tergabung dalam USSR menerapkan Marxisme sebagai ideologi negara mereka. Di

sisi lain Marxisme yang mencita-citakan komunisme di bawah keditakturan

proletariat menjadi sangat ditakuti oleh negara-negara yang menganut paham

kapitalisme.

Ada dua ajaran Marx yang tertuang dalam Das Capital, yakni ajaran

mengenai “nilai lebih” dan “kehancuran otomatis sistem kapitalisme”.7 Selain itu

pada volume pertama buku Das Capital, Marx mengemukakan ramalannya yang

terkenal,8 “Selama sejumlah modal tetap yang dimiliki oleh pemilik perusahaan

menurun, yang merebut atau memonopoli seluruh keuntungan dalam proses

transformasi ini, maka akan tumbuh kesengsaraan rakyat, penindasan, perbudakan,

degradasi, eksploitasi. Tetapi juga akan terjadi pemberontakan kelas buruh,

sejumlah kelas yang jumlahnya terus membengkak, didisplinkan, disatukan dan

diorganisasikan oleh mekanisme proses produksi kapitalis itu sendiri. Monopoli

kapital menjadi hambatan-hambatan atau modus produksi kapitalisme, di mana

hambatan-hambatan tersebut semakin terbuka dan subur dalam sistem kapitalisme.

Sentralisasi alat-alat produksi dan sosialisasi kerja pada akhirnya dapat mencapai

suatu titik di mana mereka menjadi tidak memadai lagi dengan lapisan kulit

kapitalis. Lapisan kulit ini meledak hancur. Lonceng kematian hak milik pribadi

kapitalis berdentang. Kaum penjarah akan dijarah.” Inilah ramalan Marx mengenai

kehancuran otomatis sistem kapitalisme.

Mengenai nilai lebih atau value added, Marx menggambarkan apa yang

disebut dengan “fetisisme komoditas” yang artinya suatu komoditi dapat ditukarkan

seolah-olah hanya karena fisiknya, padahal nilai tukar suatu komoditi justru terletak

pada adanya hubungan sosial dengan tenaga kerja yang terkandung di dalamnya.9

Menurut Marx, hukum ekonomi kapitalis adalah ekuivalensi, jadi harga bahan baku

7 F. Budi Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2007, hal. 242.

8 Rupert Woodfin dan Oscar Zarate, Marxisme Unutk Pemula, Resist Book, Yogyakarta, 2008, hal. 58.9 Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

2008, hal. 102.

8

+ harga tenaga kerja = harga komoditas.10 Marx lalu menunjukkan bahwa nilai lebih

ini diperoleh karena pekerja bekerja melampaui waktu yang wajar. Kelebihan waktu

itu adalah kerja tanpa upah. Inilah salah satu dari nilai kapitalisme yakni eksploitatif

di mana proses akumulasi modal adalah proses dari prampasan dari kaum buruh

sendiri, yaitu tenaga lebihnya tak dibayar dan menjadi keuntungan kapitalis.

1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang diangkat

dalam penelitian, kebenarannya harus diuji secara empiris. Sehingga secara implisit,

hipotesis juga menyatakan prediksi.11

Hipotesis yang penulis ajukan berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan

ini adalah : MNCs merupakan agen penyebar nilai-nilai kapitalisme

(ekspolitasi, ekspansi, dan akumulasi) dalam dimensi buruh (pekerja) dan

investasi di Indonesia.

BAB 2

MULTINATIONAL CORPORATIONS (MNCs)

2.1 Pengertian MNCs

10F. Budi Hardiman, Op. Cit., hal. 243.11Sumardi, Suryabrata, Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hal. 69.

Multinational Corporations atau biasa disingkat dengan MNCs merupakan

sebuah perusahaan nasional yang berekspansi melewati batas nasional

(internasional). Michael J. Carbaugh menyebutkan sedikitnya ada empat

karakteristik dari MNCs. Namun untuk mempermudah pemahaman kita, terdapat

empat karakteristik dari MNCs12, yakni :

1. MNCs disebutkan sebagai suatu perusahaan bisnis yang beroperasi di dua atau

lebih negara tujuan (host country) dimana perusahaan induk MNCs tadi berasal

di negara asal (home country)

2. MNCs sering kali melakukan kegiatan research and development di negara

tujuan

3. Sifat operasional tadi perusahaan tadi adalah lintas batas negara

4. Adanya pemindahan modal yang ditandai dengan arus investasi asing langsung

dari daerah-daerah sedikit yang memberikan keuntungan kepada MNCs ke

daerah-daerah yang dianggap mampu memberikan kontribusi positif atas

keberadaan MNCs.

MNCs sangat mengutamakan prinsip efisiensi, di mana dengan biaya

pengeluaran yang sedikit dapat mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Efisiensi MNCs yang dilakukan oleh MNCs di sini terbagi menjadi dua yakni,

faktor permintaan dan faktor biaya.13 Faktor permintaan erat kaitannya dengan profit

orientation yang ingin didapatkan oleh MNCs. Sebagai contoh, apa yang dilakukan

oleh MNCs yang terus melakukan perluasan pangsa pasar mereka (ekspansi).

Dengan pasar yang semakin luas dan hasil produksinya diminati oleh konsumen, ini

akan mendatangkan keuntungan yang menggiurkan.

Faktor biaya lebih menekankan bagaimana efisiensi dalam produksi dan

distribusi dapat ditekan dengan maksimal. Dengan biaya produksi dan distrbusi

yang dapat ditekan dengan maksimal maka akan berdampak dengan naiknya

keuntungan dari suatu MNCs. Sebagai contoh PT. Toyota yang membuka pabrik

baru di Indonesia. Dengan adanya pabrik baru di Indonesia bahan-bahan produksi

12 Michael J. Carbaugh, Inernational Economics, South-Western College Publishing, Cincinnati, 200013 Carbaugh, Op. Cit., hal.312-315.

9

10

mobil Toyota ada yang dihasilkan di sini (Indonesia), hal ini mengakibatkan dengan

semakin berkurangnya biaya produksi, karena PT. Toyota tidak perlu mengimpor

bahan-bahannya. Selain itu dengan dibukanya pabrik Toyota yang baru di Indonesia,

PT. Toyota dapat mencari tenaga kerja dengan biaya yang lebih murah.

Pendapatan MNCs sering kali lebih besar dari perdagangan internasional

yang dilakukan oleh negara. Hal ini menandakan bahwa peran MNCs dalam

perekonomian global tidak dapat dianggap enteng. Tabel di bawah ini

menggambarkan perbandingan pendapatan antara MNCs dan Gross Domestic

Product (GDP) sejumlah negara.

Tabel. 1 Perbandingan Pendapatan Lima PerusahaanInternasional dan GDP Sejumlah Negara (dalam milyar dolar)

MNCs Negara

Mitsubishi (Jepang)184.36591.290,6

Rwanda1.359

Mitsui (Jepang)181.51868.770,9

Bangladesh23.977

Itochu (Jepang)169.16465.708,9

Filipina54.068

General Motors (AS)168.828217.123,4

Venezuela59.995

Sumitomo (Jepang)167.53050.268

Indonesia52.20

Diolah dari sumber : IBON Fact and Figure, 15 Juni 1997

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa pendapatan MNCs sering

kali lebih besar dari GDP suatu negara. Hal ini dapat berdampak terhadap

bargaining position dari MNCs sering kali lebih kuat dibandingkan bargaining

position dari suatu negara.

2.2 Pro dan Kontra Terhadap Kehadiran MNCs

Seperti mata uang yang selalu memiliki dua sisi, kehadiran MNCs di suatu

negara pun juga demikian. Selalu ada sisi positif dan negatif mengenai kehadiran

MNCs di suatu negara. Jika dilihat dari sisi yang positif, ada tiga keuntungan

dengan masuknya MNCs,14 yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan nasional

Dengan hadirnya suatu MNCs di sebuah negara akan dapat menambah

pundi-pundi kas negara. Negara tentu dapat menetapkan pajak kepada MNCs

yang sedang beroperasi di negara tersebut. Semakin besar pendapatan negara

yang diperoleh dari pajak MNCs, tentu akan semakin memudahkan negara untuk

menyelenggarakan pembangunan. Sebagai contoh berdasarkan laporan

keuangan Freeport pada 2008, total pendapatan Freeport adalah US$ 3,703

miliar dengan keuntungan US$ 1,415 miliar. Adapun penerimaan negara dari

Freeport melalui pajak maupun royalti sebesar US$ 725 juta.

2. Penyerapan tenaga kerja

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi hadirnya suatu MNCs akan menyerap

tenaga kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja, jumlah pengangguran akan

berkurang. Di sisi lain dengan terserapnya tenaga kerja di sini, akan terjadi

proses transfer teknologi dan pengenalan sistem manajerial yang baru.

Sebagai contoh, dengan hadirnyanya PT. Astra Honda Motor (AHM) di

Indonesia setidaknya, dapat menyerap 14 ribu tenaga kerja di Indonesia dalam

posisi internal perusahaan, namun jika dihitung secara rinci dari dealer AHM,

toko suku cadang setidakny ada 1 juta pekerja saat ini menurut Johanes Loman

selaku Executive Vice President AHM.15

3. Merangsang industri lokal

Dengan hadirnya MNCs di suatu negara, ini akan merangsang indsutri

lokal yang memasok bahan-bahan produksi dari MNCs tersebut. Masih

menggunakan contoh yang sama, (PT. AHM Indonesia) ternyata komponen

motor Honda hampir 98% adalah produk industri lokal. Untuk sepeda motor

suktik (matik) sudah 97% persen, sedangkan motor sport saat ini mencapai 91%.

Selain itu, setidaknya saat ini tidak kurang dari 500 vendor dan produsen suku 14 David Balaam dan Michael Vesseth, Introduction to International Political Economy, Pretince

Hall, New Jersey, 200115 http://www.astra-honda.com/index.php/berita/view/195, diakses pada tanggal 29 Oktober 2010

11

cadang lokal yang memasok produknya ke PT. AHM Indonesia. Diantara

vendor dan produsen suku cadang yang bermitra dengan PT. AHM adalah

perusahaan skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM)16.

Namun di sisi lain dengan hadirnya suatu MNCs di suatu negara tidak dapat

dipungkiri juga dapat mendatangkan efek buruk. MNCs mendapatkan kritik tajam

yang dinilai dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional suatu negara dan

dapat menimbulkan efek imperialisme akibat ketergantungan ekonomi suatu negara

terhadap MNCs.

Ini dapat dilihat pada saat negara mengalami krisis ekonomi, MNCs dengan

mudahnya menarik investasinya ke negara lainnya yang memiliki kondisi

perekonomian dan politik yang stabil. Hal ini akan berdampak pada semakin

jatuhnya perekonomian negara yang ditinggalkan oleh MNCs tersebut. Dengan

berpindahnya MNCs tersebut, tentu ini akan meningkatkan angka pengangguran,

dengan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah lapangan yang tersedia

sangat terbatas dapat mengakibatkan goyahnya stabilitas keamanan ekonomi

negara tersebut. Suatu contoh yang terjadi di Thailand krisis politik di sana

mendorong pabrik Toyota Fortuner dipindahkan ke Indonesia17.

Jika kita menyoroti dari aspek ketenagakerjaan di sini berlaku hukum

“supply and demand”. Pemerintah negara-negara berkembang biasanya mewakili

aspek supply/persediaan dengan adanya lokasi/daerah, tenaga kerja, dan material

yang berasal dari sumberdaya alam lokal. Selanjutnya, MNCs merupakan pihak

yang mewakili permintaan. Selanjutnya mudah, ketika persediaan lebih besar dari

pada permintaan, maka posisi tawar MNCs akan lebih besar daripada posisi tawar

pemerintah, dimana MNCs memainkan politik “take it or leave it”.

Untuk masalah kesejahteraan kaum buruh misalnya kita ambil contoh

seorang pekerja level supervisor yang bekerja pada pabrik Nike yang hanya

memperoleh US$ 18 per hari, di mana seorang Philip H. Knight, Presiden dari Nike

16 http://forum.otomotifnet.com/forum/archive/index.php/t-7641.html, diakses pada tanggal 29 Oktober 2010

17 http://www.zonaindo.com/2010/06/thailand-krisis-pabrik-fortuner-pindah.html, diakses pada tanggal 27 Oktober 2010

12

13

Inc. dapat memperoleh US$ 4526 per hari.18 Berdasarkan fakta tersebut, dapat kita

bayangkan bagaimana dengan upah mereka yang bekerja sebagai buruh kasar.

Selain itu, ada juga ketentuan lain mengenai pesangon yang merugikan buruh dan

pekerja, yaitu ketika perusahaan tutup karena alasan force majeur, maka

perusahaan tidak wajib membayar uang pesangon kepada buruh atau pekerja.

Dampak ini belum dilihat dari faktor lingkungan di mana tempat MNCs

tersebut beroperasi. Banyak kasus yang terjadi akibat beroperasinya suatu MNCs di

suatu negara merusak alam/lingkungan hidup negara tersebut dan warga sekitarnya

lah yang harus menanggung kerugian dari aktivitas MNCs tersebut. Sebagai contoh

adalah PT. Freeport Indonesia. Freeport adalah salah satu perusahaan tambang

emas terbesar di dunia di Provinsi Papua Barat. PT. Freeport Indonesia mulai

beroperasi sejak tahun 1967 atas izin pemerintah semasa Orde Baru. Dari jangka

waktu yang sudah sekian lama memberikan dampak kerusakan lingkungan yang

parah di Papua Barat. Mungkin kita masih ingat kejadian longsor di sekitar

tambang emas PT. Freeport pada tahun 2008. Longsor yang terjadi di sekitar areal

tambang emas PT. Freeport Indonesia di Mimika, Provinsi Papua tak semata-mata

karena kawasan tersebut terjal ataupun karena timpaan hujan deras. Tetapi ini bukti

bahwa daya dukung kawasan tersebut tak mampu menanggung beban kerusakan

lingkungan karena penambangan.19

Memang sebagian besar MNCs telah menerapkan konsep Corporate Social

Responsibility (CSR). CSR menurut Bauer dapat diartikan sebagai, “corporate

social responsibility is serously considering the impact of the company’s action on

society.”20 Dari definisi di atas tersirat dua hal yang penting dalam konsep CSR,21

yaitu: to protect (melindungi), merupakan kewajiban MNCs untuk melindungi

18 http://aiviniezt.blogspot.com/2010/09/menilik-keberadaan-mnc-di-indonesia.html, diakses pada tanggal 27 Oktober 2010

19 http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&newsID=B0063&ikey=1, diakses pada tanggal 31 Oktober2010

20 Archie. B. Carroll, Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, 3rd edition, South Western College Publishing, 1996, hal. 31-32.

21 Yulius P. Hemawan, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hal. 226.

masyarakat sekitarnya dari ekses-ekses negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan

dan aktivitas MNCs, dan to improve (meningkatkan) adalah bagaimana MNCs

tersebut mampu memberikan kontribusi positif dengan memberdayakan

masyarakat sekitar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Banyak MNCs

yang beroperasi di Indonesia telah melakukan CSR sebagai contoh perusahaan air

minum Aqua (Danone), yang melakukan CSR dengan mengadakan program “1

liter Aqua untuk 10 liter air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Namun

disisi lain banyak yang mengatakan bahwa CSR hanyalah salah satu program untuk

memperbaiki citra/image dari MNCs tersebut. Bisa kita lihat ketika CSR dari suatu

MNCs dipromosikan melalui berbagai macam media (televisi, radio dan spanduk)

maka tidak lama rating dari MNCs tersebut mengalami peningkatan dan hal ini

tidak dapat menutupi semua cela dari nilai-nilai kapitalisme.

Melihat adanya segi yang positif dan negatif di atas maka hubungan antara

negara dan MNCs sangat dilematis. Di mana bagi negara-negara yang sedang

berkembang sangat memerlukan kehadiran MNCs untuk dapat menyerap tenaga

kerja dan mengurangi pengangguran dan disisi lain MNCs memang membutuhkan

tenaga kerja dengan biaya yang murah, layaknya pekerja-pekerja yang berasal dari

negara dunia ketiga. Banyak negara-negara yang berkembang berlomba-lomba

menciptakan situasi politik dan perekonomian yang kondusif. Bahkan tidak jarang

ngera-negara yang sedang berkembang memperbaiki infrastrukturnya (jalan,

penerangan, dll) hanya untuk menarik minat MNCs untuk berinvestasi di

negaranya. Sehingga terkadang MNCs mempunyai posisi tawar yang lebih kuat

dibandingkan negara dan kadang negara juga mempunyai posisi tawar yang lebih

kuat dibandingkan MNCs.

14

15

BAB 3

INVESTASI

3.1 Pengertian Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan

penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan

perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi

barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.22 Dalam prakteknya,

dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu

tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi,

pembelian berbagai macam barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan

produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan,

perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor,

bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya,

pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan

barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan

pendapatan nasional.23

3.2 Penentu-penentu Tingkat Investasi

Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah :

tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh

tingkat bunga

ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan

kemajuan teknologi

tingkat pendapatan nasionaldan perubahan-perubahannya

keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan24

3.3 Jenis-Jenis Investasi

Investasi memiliki dua bentuk yaitu investasi “Greenfield” yang

melibatkan penciptaan fasilitas baru seperti pembangunan pabrik. “Brownfield”

dalam bentuknya yang lain yaitu berupa penggabungan dan akuisisi yang melibatkan

pembelian asset perusahaan dalam negri.25 Jenis investasi “Greenfield” cenderung

lebih aman bagi negara tujuan investasi. Sebagai contoh dengan dibukanya pabrik

mobil Toyota yang baru di Indonesia, tentu akan dapat menyerap tenaga kerja,

22 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Makroekonomi, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Bandung, 1994, hal. 107.

23 Sadono Sukirno, Op.Cit, hal. 107.24 Sadono Sukirno, Op.Cit, hal. 109.

25 Ha jooj Chang and Illene Grabel, Membongkar Mitos Neolib;Upaya Merebut kembali Makna Pembangunan, Insist Press, Yogyakarta, 2008, hal. 106.

16

17

meningkatkan pendapatan nasional dan masih banyak spill over effect yang dapat

dirasakan. Jenis investasi “brownfiled” cenderung lebih berbahaya karena di sini

tidak disertai dengan adanya pembangunan infrastruktur baru. Jenis investasi ini

berbentuk seperti, penjualan saham, derivasi dan obligasi. Dimana ketika terjadi

suatu kondisi politik dan ekonomi yang tidak kondusif, maka para investor, akan

menarik investasinya secara besar-besaran. Hal ini akan mengakibatkan semakin

terpuruknya negara tersebut.

Joseph E. Stiglitz (2003) pernah mengatakan dalam bukunya Globalisasi

dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional, bahwa proses

liberalisasi terhadap pasar modal, bahwa proses liberalisasi terhadap pasar modal

memberikan risiko yang sangat besar, karena pergerakan modal tidak dapat

diprediksikan dan dikontrol, sehingga pada suatu masa akan mengalami Booming

yang berpotensi menimbulkan inflasi dan di masa yang lain, modal dapat lari

seketika dan akan menciptakan krisis dan resesi ekonomi yang parah.

Di bawah ini terdapat tabel mengenai FDI oleh beberapa negara dari tahun

1980 sampai dengan tahun 2003 (dalam jutaan dollar).

Tabel. 2 FDI Inflows, by Host and Economy, 1980-2003 ($ millions)

18

Sumber : International Labour Organizations (ILO), 2005

3.4 Pro dan Kontra Terhadap Investasi

Investasi memang memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Untuk kaum

yang pro investasi dipandang sebagai job filed (lapangan pekerjaan) bagi para job

loses (pengangguran). Kemudian investasi maupun MNCs bisa meningkatkan

pendapatan negara dari sektor pajak. Yang terpenting adalah investasi asing bisa

membantu pemerintah mensukeskan programnya mengenai penyediaan tenaga

kerja. Namun juga terdapat sisi negatif. Salah satu faktor para investor asing sangat

suka menanamkan modalnya di negara berkembang karena faktor-faktor efisiensi,

yaitu terkait dengan upah buruh yang murah. Tak bisa dipungkiri memang aliran

dana dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) deras sekali masuk ke negara-

negara berkembang pada tahun 2010. Seperti apa yang pernah diungkapkan mantan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa dana global akan mengalir lebih deras ke

negara-negara emerging market atau negara berkembang, dimana Indonesia

menjadi salah satu tujuan utama.26 Diperkirakan, angkanya mencapai USD 671

miliar27. Sebagai catatan, investasi asing oleh perusahaan multinasional di negara

berkembang meningkat pesat dari US$ 13 miliar pada tahun1981 menjadi US$ 25

miliar pada tahun 1991. Namun hadirnya investasi asing (FDI) juga patut

dipertanyakan. Meski membawa arus modal yang sangat besar, kehadiran investasi

asing tidak serta-merta mengatasi problema pembangunan. Mengapa demikian?.

Ada enam analisa mengenai investasi di Indonesia, yaitu28 :

1. Motif Investasi

26 http://www.pontianakpost.com/?mib=berita.detail&id=33622, diakses pada tanggal 03 November 201027 Ibid28 http://www.apakabar.ws/forums/viewtopic.php?p=21442, diakses pada tanggal 03 November 2010

19

Aktivitas investasi asing di Indonesia sebagian besar tak terlepas dari

adanya sebuah motif penguasaan atas sumber kekayaan alam seperti eksplorasi

minyak, pertambangan, dan penebangan hutan. Dalam perkembangannnya

kegiatan eksplorasi ini semakin menjurus ke arah eksploitasi alam yang

berpotensi menghancurkan daya dukung lingkungan dan peminggiran

masyarakat lokal.

Suatu contoh longsor yang terjadi di sekitar area tambang PT. Freeport

Indonesia pada bulan Mei 2008 yang semata-mata bukan karena

ketidakmampuan area untuk menampung air limbah namun adanya perusakan

lingkungan yang dibuat oleh PT. Freeport Indonesia.29 Sehingga di sini konsep

CSR tidak lagi menjadi penting dan diabaikan .

2. Keuntungan Untuk Home Country

Keuntungan besar yang diperoleh dari hasil aktivitas produksi di

Indonesia tidak serta merta digunakan untuk reinvestasi dan proses alih

teknologi namun direpatriasikan ke negara asal (home country). Praktik-praktik

seperti ini sangat merugikan Indonesia terutama posisi neraca pembayaran

Sebagai analisis adalah masalah keuntungan yang diperoleh PT. Freeport

Indonesia. Seperti apa yang diungkapkan Marwan Batubara, Direktur Eksekutif

Indonesian Resource Studies bahwa kita (Indonesia) tak sampai mendapatkan

setengah keuntungan dari aktivitas pertambangan PT. Freeport. Berdasarkan

laporan keuangan Freeport pada 2008, total pendapatan Freeport adalah US$

3,703 miliar dengan keuntungan US$ 1,415 miliar. Adapun penerimaan negara

dari Freeport melalui pajak maupun royalti hanya US$ 725 juta. Bisa dilihat

bahwa penerimaan negara lebih kecil daripada Freeport. Bila ditarik hingga lima

tahun ke belakang, periode 2008-2004, Freeport menerima total pendapatan US$

17,893 miliar. Bila diasumsikan pengeluaran biaya operasi dan pajak 50 persen,

maka total penerimaan bersih Freeport adalah US$ 8,964 miliar. Sementara itu

29 http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&newsID=B0063&ikey=1, diakses pada tanggal 01 November 2010

total pendapatan negara dalam kurun waktu 2004-2008 lewat royalti mencapai

US$ 4,411 miliar.30

3. Bentuk Investasi

Kebanyakan orang Indonesia mengira bahwa kehadiran investasi asing

di Indonesia serta-merta membawa dolar dalam bentuk kontan. Ini hanya mimpi.

Para investor asing/MNCs sering memanfaatkan fasilitas kredit yang ditawarkan

oleh perbankan nasional. Oleh karena sebagian besar pejabat menganggap peran

investasi asing sangat penting maka para investor tersebut sering memperoleh

perlakuan istimewa terutama dalam hal akses kredit dengan bunga rendah

padahal dunia usaha domestik sendiri mengalami kelangkaan modal.

4. Praktek Transfer Pricing

Kegiatan investasi asing di Indonesia ikut memberikan kontribusi

dalam menurunnya target penerimaan pajak sebagai akibat dari praktik

transfer pricing. Praktek transfer pricing dilakukan dengan jalan transaksi

internal perusahaan. Dengan kata lain, transaksi/perdagangan

antarcabang/anak perusahaan masih dalam induk perusahaan yang sama namun

berlainan negara. Sebuah MNC otomotif bisa menjalankan proses produksinya

dalam negara yang berbeda. Misalnya, di Indonesia hanya memproduksi suku

cadang lalu suku cadang tersebut dikapalkan ke Malaysia yang melakukan

assembling. Hasil assembling tersebut dikirim kembali ke Indonesia dalam

bentuk penjualan akhir (final sale). Proses transaksi ini sulit ditaksir berdasarkan

nilai pasar yang sebenarnya oleh karena sifat transaksi dilakukan secara internal

oleh perusahaan yang sama sehingga memungkinkan manipulasi nilai transaksi.

5. Eksploitasi Buruh

Kehadiran investasi asing di Indonesia diyakini akan memperluas

kesempatan kerja. Pendapat ini mungkin ada benarnya. Namun tak jarang,negeri

yang terkenal dengan berlimpahnya buruh yang murah sering dijadikan sebagai

eksploitasi untuk memperbesar keun-tungan dengan mengabaikan hak-hak

30 http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/03/04/brk,20100304-229961,id.html, diakses pada tanggal 03 November 2010

20

21

buruh seperti pelayanan kesehatan, asuransi jiwa tenaga kerja, dan dana pensiun.

Secara sepintas terserapnya tenaga kerja ke dalam pabrik-pabrik yang dimiliki

oleh modal asing memang cukup melegakan namun proses ini ibarat menanam

bom waktu di kemudian hari. Di samping itu patut dipertanyakan juga kesediaan

MNCs untuk melakukan proses transfer of knowledge pada tenaga kerja

Indonesia.

6. Pelanggaran HAM

Investasi asing di manapun di seluruh dunia selalu berkepentingan

dengan risiko politik dan keamanan. Para investor asing atau MNC tidak begitu

peduli dengan isu HAM atau demokrasi oleh karena bagi mereka yang penting

adalah stabilitas politik demi menjaga kelangsungan bisnis dan terjaminnya

kepentingan mereka. Sebagai contoh tewasnya Theys H. Eluay dan adalah

konflik antara PT Freeport dengan warga pendulang emas di areal konsesi PTFI

pada tahun 2006. Atau pada bulan Februari 1978 terjadi penembakan terhadap

seorang polisi Indonesia. Insiden ini disebabkan tak dipenuhinya seluruh janji

Freeport yang tertuang dalam January Agreement. Hingga 1978 itu, Freeport tak

memenuhi seluruh janji yang ada dalam perjanjian tersebut.

Hampir seluruh kasus pelanggaran HAM terkait tambang Freeport tidak

jelas penyelesaiannya. Para pelaku kejahatan HAM ini umumnya tidak

ditemukan atau mendapat perlindungan sehingga lolos dari jerat hukum.

Keadilan bagi korban pelanggaran HAM kasus-kasus Freeport tampaknya

memang suatu hal yang absurd.31

Meski masuknya investasi asing tidak serta merta mengatasi problem

pembiayaan pembangunan tidak dapat dimungkiri sedikit banyak tentu ada

manfaatnya bagi proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Adalah sebuah kenaifan

bila mengharapkan kebaikan atau ketulusan hati dari investasi asing. Colman dan

Nixson (1978) dengan lugas mengatakan :

Their prime objective is global profit maximization and their actions

31 http://konservasionis.wordpress.com/2010/02/13/sejarah-kelam-tambang-freeport/, diakses pada tanggal 03 November 2010

22

are aimed at achieving that objective, not developing the host less developed country. If the technology and the products that they introduceare inappropriate, if their actions exacerbate regional and social inequalities, it they weaken balance of payments position, in the last resort it is up to the less developed country government to pursue policies which will eliminate the causes of these problems.

Di sini kita kembali menelaah kepada konsep kapitalisme mengenai

eksploitasi, dan akumulasi. Dari penjelasan di atas sudah tampak jelas bahwa

investasi asing maupun MNCs merupakan sebuah agen penyebaran nilai-nilai

kapitalisme yang kemudian parahnya akan menuju pada imperialisme. Masihkah

kita terus mengandalkan investasi asing atau MNCs?. Kita (Indonesia) merasa

dijajah kembali setelah sejarah kelam pernah hinggap di tanah air kita, yaitu

penjajahan Belanda 3,5 abad silam.

Investasi asing khususnya oleh negara-negara maju ke negara berkembang

membuat negara-negara berkembang dijadikan sebuah imperium. Bagaimana tidak,

kita hanya dieksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan juga masalah

ketenagakerjaan (buruh). Keuntungan pun juga kita tidak mendapatkan separuhnya.

Bukankah kondisi ini mengingatkan kita kembali kepada konsep imperialisme pada

masa lampau. Di mana daerah jajahan yang dalam hal ini negara berkembang hanya

dieksploitasi yang kemudian untuk mensejahterahkan kerajaan yang menjajah

(negara maju).

BAB 4

MNCs dan KAPITALISME

4.1 Sejarah Munculnya Kapitalisme

Kapitalisme awal muncul pada abad ke-15. Pada fase ini masih mengacu

pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri sandang di Inggris

sejak abad XVI sampai abad XVIII. Dan berlanjut pada usaha perkapalan,

pergudangan, bahan- bahan mentah, barang- barang jadi dan variasi bentuk

kekayaan yang lain. Dan kemudian berubah menjadi perluasan kapasitas produksi,

dan talenta kapitalisme ini yang kemudian hari justru banyak menelan korban.

Di perkotaan, para saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi

mereka dalam satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mula-mula

mereka menjual barang pada teman sesama saudagar seperjalanan, lalu berkembang

menjadi perdagangan publik. Sementara di wilayah pedesaan saat itu masih

cenderung feodalistik.

Dalam hal ini Russel mengemukakan adanya tiga faktor yang menghambat

kapitalisme di pedesaan dan berbagai wilayah lain. Kendala itu adalah:

a. Tanah yang ada hanya digunakan untuk bercocok tanam, sehingga hasil

produksinya sangat terbatas. Russel mengusulkan untuk mengubah tanah

menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan (profitable). Atau dengan pengertian

lain tanah bias diperjual belikan seperti barang lainnya.

b. Para petani atau buruh tani yang masih terikat pada system ekonomi subsistensi.

Komentar Russel untuk hal ini adalah mereka siap untuk dipekerjakan dengan

upah tertentu.

c. Hasil produksi yang diperoleh petani saat itu hanya sekedar digunakan untuk

mencukupi kebutuhan pribadi. Menurutnya, produksi hasil petani harus

ditawarkan ke pasar dan siap dikonsumsi oleh publik

Kemudian kapitalisme memasuki fase baru di mana ada pergeseran dari

perdagangan publik kebidang industri yang ditandai oleh Revolusi Industri di

Inggris dimana banyak diciptakan mesin-mesin dan teknologi besar yang sangat

menunjang industri. Kondisi ini terjadi pada tahun 1700-an. Di fase inilah terkenal

tokoh yang disebut “bapak kapitalisme” dengan bukunya yang sangat tekenal the

Wealth of Nations (1776) dimana salah satu poin ajarannya laissez faire dengan

invisible hand-nya (mekanisme pasar) dan beberapa tokoh seangkatan seperti David

Ricardo dan John Stuart Mills, yang sering dikenal sebagai tokoh ekonomi neo-

klasik. Pada fase inilah kapitalisme sering mendapat hujatan pedas dari kelompok

Marxis.

Kapitalisme mengalamai fase yang singnifikan saat terjadinya Perang

Dunia I. Kapitalisme berlanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak

oleh tiga momentum. Pertama, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika.

23

24

Kedua, bangkitnya kesadaran bangsa- bangsa di Asia dan Afrika sebagai ekses dari

kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan

perlawanan. Ketiga, revolusi Bolshevik Rusia yang berhasrat meluluhlantakkan

institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan secara individu atas

penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan

kemapanan agama

Secara sosiologis paham kapitalisme berawal dari perjuangan terhadap

kaum feodal, salah satu tokoh yang terkenal Max Weber dalam karyanya The

Protestan Ethic of Spirit Capitalism, mengungkapkan bahwa kemunculan

kapitalisme erat sekali dengan semangat religius terutama kaum protestan. Pendapat

Weber ini didukung Marthin Luther King yang mengatakan bahwa lewat perbuatan

dan karya yang lebih baik manusia dapat menyelamatkan diri dari kutukan abadi.

Tokoh lain yang mendukung adalah Benjamin Franklin dengan mottonya yang

sangat terkenal yaitu “time is money”, bahwa manusia hidup untuk bekerja keras

dan memupuk kekayaan.

Secara ekonomis maka perkembangan tidak akan pernah akan bisa lepas

Dari sang maestro, Bapak kapitalisme yaitu Adam Smith dimana ia mengemukakan

5 teori dasar dari kapitalisme :

1. Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu.

2. Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan

status sosial ekonomi.

3. Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih

keuntungan semaksimal mungkin.

4. Kebebasan melakukan kompetisi.

5. Mengakui hukum ekonomi pasar bebas/mekanisme pasar.

4.2 Karateristik Kapitalisme

Secara garis besar ada tigal hal karateristik utama dari pada kapitalisme.

Di mana tiga hal tersebut yang melandasi adanya penindasan yang terjadi dari sejak

25

munculnya kapitalisme sampai praktek kapitalisme yang terjadi detik ini. Tiga hal

tersebut adalah:

1. Eksploitasi

Ini berarti pengerukan secara besar-besaran dan habis-habisan terhadap

sumber daya alam maupun sumber daya manusia, seperti yang terjadi pada

jaman penjajahan, bahkan sampai sekarang meskipun dalam bentuk yang tidak

sama. Kaum kapitalis akan terus melakukan perampokan besar- besaran

terhadap kekayaan alam kita dan terus mengeksploitasi para buruh demi

kepentingan dan keuntungan pribadi.

2. Akumulasi

Secara harfiah akumulasi berarti penumpukan, sifat inilah yang

mendasari kenapa capitalist tidak pernah puas dengan dengan apa yang telah

diraih. Misalnya, kalau pertama modal yang dipunyai adalah Rp. 1 juta maka si

kapitalis akan berusaha agar bisa melipat gandakan kekayaannya menjadi Rp. 2

juta dan seterusnya. Sehingga kaum kapitalis selalu menggunakan segala cara

agar kekayaan mereka berkembang dan bertambah.

3. Ekspansi

Ini berarti pelebaran sayap atau perluasan wilayah pasar, seperti yang

pada kapitalisme fase awal. Yaitu dari perdagangan sandang diperluas pada

usaha perkapalan, pergudangan, barang- barang mentah dan selanjutnya barang-

barang jadi. Dan yang terjadi sekarang adalah kaum kolonialis melakukan

ekspansi ke seluruh penjuru dunia melalui modal dan pendirian pabrik-pabrik

besar yang notabene adalah pabrik lisensi. Yang semakin dimuluskan dengan

jalan globalisasi.

Itulah yang terjadi pada hampir di seluruh belahan dunia, kapitalisme

semakin mengakar dan menghisap negara-negara miskin dan berkembang seperti

Indonesia melalui sebuah cara yang disebut globalisasi. Kapitalisme semakin

menggurita dalam setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia yang besar ini.

4.3 MNCs dan Konsep Imperialisme

26

4.3.1 Pengertian Imperialisme

Imperialisme bisa dikatakan sebuah level tertinggi dari sebuah sistem

ekonomi kapitalis. Karena setelah Abad ke-20, monopoli mendominasi segi-segi

ekonomi dan politik di dalam masyarakat secara utuh di negara-negara kapitalis

besar. Alat-alat produksi maupun kapital uang dikontrol oleh segelintir kapitalis

monopoli. Penguasaan dari kedua hal tersebut sangatlah penting dan dibutuhkan

oleh industri.32

Pengertian imperialisme secara bahasa berasal dari kata ”imperare” yang

artinya suatu negara untuk menguasai negara lain demi kepentingan ekonomi,

politik dan budaya agar mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi negaranya.

Dari situ kemudian berkembang istilah imperator yaitu sebutan untuk orang yang

berkuasa atas suatu wilayah. Sedangkan wilayah kekuasaanya kemudian disebut

dengan  imperium. Pengertian di atas jika dikaitkan dengan sebelum terbentuknya

konsep negara bangsa secara gamblang terlihat di mana suatu kerajaan/emperor

yang kuat bisa menguasai dan mengeskploitasi suatu daerah dengan dampak yang

sangat jelas terlihat. Namun di abad ke-20 ini dan semakin majunya teknologi

membuat imperialisme mengalami bentuk baru yang bisa dikatakan lebih halus

dalam aktivitasnya. Sub bab berikutnya akan dibahas bentuk baru dari imperialisme

itu sendiri

4.3.2 MNCs Sebagai Bentuk Imperialisme Baru (New Imperialism)

Seperti yang dikatakan di atas bahwa saat ini di abad ke-20 imperialisme

mengalami perbuhan bentuk dalam aktivitasnya yang bisa dikatakan lebih ”halus”.

Dalam sejarah imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara kuat dibedakan

menjadi dua macam yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Keduanya

adalah memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menguasai daerah untuk kepentingan

pribadi negara imperialisme. Adapun perbedaan dari kedua imperialisme tersebut

adalah sebagai berikut.

32 http://www.scribd.com/doc/5975671/Imperialisme-Teori, diakses pada tanggal 31 Oktober 2010

27

Tabel. 3 Perbedaan Imperialisme Kuno dan Modern

Jenis Imperialisme Kuno Imperialisme Modern

Waktu Terjadinya

Terjadi sebelum Revolusi Industri

Terjadi setelah Revolusi Industri

Kepentingan

- Berpijak pada semboyan 3G (Gold, Gospel, Glory)

- Gold : memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya

- Gospel : menyebarkan agama - Glory : Memperoleh kejayaan

secara politik

- Menguasai suatu daerah untuk kepentingan industri yaitu :

a. Tempat mendapatkan bahan mentah

b. Tempat memasarkan hasil c. Tempat menanamkan

modalSumber : http://www.majalahbara-smaga.co.cc/2010/02/pengertian imperialisme-dan.html

Bentuk imperialisme modern saat ini telah dibungkus ke dalam sebuah

perusahaan yang dinamakan Multinational Corporations (MNCs). MNCs yang

semakin menjamur di negara-negara berkembang tidak jauh dan lain adalah sebuah

imperialisme baru. Mengapa MNCs dikategorikan sebagai bentuk penjajahan baru?

Hal ini tidak terlepas dari MNCs yang telah menggantikan penaklukkan terang-

terangan yang dipraktekkan sebelum Perang Dunia II oleh kekuatan-kekuatan

kolonial tidak langsung, yang diantaranya :

1. perusahaan-perusahaan multinasional mengacaukan pola-pola produksi di Brazil

dan tempat-tempat lainnya dengan mengganti tanaman pangan dan serat yang

memungkinkan swasembada dengan tanaman pertanian komersial

2. mereka seringkali meminggirkan pengusaha-pengusaha kecil pribumi

3. konglomerat-konglomerat makanan raksasa menjerumuskan pilihan-pilihan

konsumsi dengan memasarkan minuman-minuman ringan, makanan sampah

(junk food) dan barang-barang kualitas rendah serupa negara-negara miskin

4. etika global para konglomerat mengenai konsumen di pasar mereka: berikan

sedikit demi sedikit mungkin dan ambil sebanyak mungkin yang secara politik

bisa diterima

5. ITT terkenal dengan peran yang dimainkan dalam menggulingkan pemerintahan

Salvador Allende di Chile yang terpilih secara popular

28

6. Seringkali, perusahaan-perusahaan multinasional sebenarnya mengekspor lebih

banyak modal dari negara-negara berkembang dibandingkan jumlah modal yang

harus mereka bawa masuk

7. Seringkali konsekuensi aktivitas intensif multinasional adalah terciptanya

seegelintir sektor modern di tengah nyatanya peningkatan kemiskinan ekonomi

tradisional, seperti yang banyak terjadi di Iran era Shah.

8. Keuntungan perusahaan-perusahaan multinasional yang jeli sedikit terkait

dengan keefisienan dan sensivitas mereka pada pemilihan-pemilihan konsumen

disbanding dengan ketrampilan mereka dalam melobi, menyuap, dan

persekutuan-persekutuan yang saling menguntungkan dengan para politisi di

banyak Negara.33

MNCs yang kebanyakan dimiliki oleh negara maju terus mengekspansi

perusahaannya untuk memasarkan hasil produksinya, mendapatkan bahan mentah,

dan menanamkan modalnya. Negara berkembang seakan dijajah dengan bentuk

baru yang bukan lagi seperti imperialisme kuno yang secara terang

mengeksploitasi. Penjajahan yang dilakukan oleh MNCs bisa berupa buruh dengan

gaji yang murah, ketergantungan, dan penguasaan atas ekonomi. Tenaga kerja yang

memang banyak diserap oleh MNCs secara tidak langsung bisa membantu

pemerintah dalam masalah pengangguran. Namun di sisi lain merupakan sebuah

bentuk eksploitasi buruh. Alasan MNCs suka menanamkan investasinya ke negara-

negara berkembang adalah karena upah buruh yang murah. Perhitungan awal

adalah buruh murah untuk menggairahkan investasi.34

Modal asing masuk kemudian roda ekonomi berjalan mengiringi.

Perhitungan ini sangat kasar dan prematur. Posisi buruh dianggap alat produksi

seperti halnya mesin, lokasi, modal, dll. Mereka dilihat sebagai ternak yang bisa

diambil susu, kulit dan dagingnya dengan mudah. Ekspansi dan eksploitasi yang

besar-besaran dilakukan demi akumulasi modal. Sebagai contoh perusahaan nike

33 Robert Lekachman dan Borin Van Loon, Kapitalisme Teori dan Sejarah Perkembangannya, Resist Book, Yogyakarta, 2008, hal. 59-61.

34 http://pengukuraspal.multiply.com/journal/item/13, diakses pada tanggal 01 November 2010

29

selama periode 1989-1994 membuka lokasi pabrik baru di Cina, Indonesia dan

Thailand dimana upah sangat rendah.35

Sekarang coba kita tinjau operasi MNCs, perusahaan-perusahaan joint

venture atau perusahaan-perusahaan yang mendapat lisensi beroperasi di Indonesia.

Dalam proses produksinya, perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik yang PMA,

joint-venture atau perusahaan domestik yang mendapat lisensi, tetap tergantung pada

perusahaan induknya. PT. Multi Bintang yang memproduksi bir, raginya harus

didatangkan dari Belanda, PT. Boma Bisma Indra yang mendapat lisensi dari Deutz

untuk memproduksi mesin diesel, komponen-komponennya masih harus didatangkan

dari Jerman, PT. Astra yang memproduksi mobil Toyota, tetap harus mengimpor

mesinnya dari Jepang, PT. IPTN yang membuat pesawat terbang dan helikopter,

sebagian besar komponennya harus diimpor. Demikian pula PT. Food Specialities

Indonesia, PT. Unilever dan sebagainya. Bahan-bahan dan komponen yang harus

diimpor dari negara asal MNC itu, tidak dapat dibeli di tempat lain, karena barang

substitusi akan mempunyai komposisi kimia dan karakteristik teknik yang berbeda.

Ketergantungan oleh komponen ini baru ditinjau dari segi teknik, belum lagi harganya

yang dipermainkan oleh perusahaan induknya, sehingga di bidang pemasaran juga

terjadi di bidang perencanaan (design). Dalam semua segi aktifitasnya MNC di dunia

ketiga pada umumnya dan di Indonesia khususnya, tetap dikoordinir oleh perusahaan di

negara asalnya, baik di bidang perencanaan, produksi, pemasaran dan sebagainya.

Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Robert Gilpin :

“There is a common pool of managerial, financial and technical resources, and most importantly, the parent operates the whole in terms of a coordinatedglobal strategy. Purchasing, production, marketing, research and so forth, areorganized and managed by the parent in order to achieve its long-term goal of corporate growth”

Dari pembahasan mengenai industri-industri di Indonesia, terlihat jelas

bahwa walaupun terjadi perkembangan, namun tetap ada ketergantungan dan

nampaknya sejalan dengan teori Associated Dependent Development-nya Fernando

35 http://blog.unsri.ac.id/revolusi_jalanan/isu-perburuhan/outsourcing-sebuah-pengingkarankapitalisme-terhadap-hak-hak-buruh/mrdetail/14162/, diakses pada tanggal 01 November 2010

30

Hendrique Cardoso. Dalam teori ini, “pemilikan” industri nampaknya tidak penting,

apakah dimiliki pihak asing, berbentuk perusahaan patungan atau perusahaan

domestik yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan asing, tetapi penekanan

justru pada siapa yang mengambil keputusan, umumnya berada di luar negeri.

Yang terakhir adalah masalah penguasaan ekonomi. Kita bisa lihat pada

tabel 1 tentang “Perbandingan Pendapatan MNCs dengan GDP Negara”. Tampak

jelas bahwa pendapatan MNCs yang notabene hanya satu perusahaan bisa 10 kali

lipat bahkan lebih GDP negara yang merupakan hasil akumulasi dari pajak, ekspor-

impor, penjualan tambang, dll. Misalnya General Motors (AS) yang mendapatkan

pendapatan 168.828217.123,4 milyar dollar dengan GDP Venezuela yang hanya 59.995

milyar dollar. MNCs telah menguasai perekonomian negara berkembang terlebih

menguasai perekonomian dunia. Walaupun memang suatu MNCs tetap membayar pajak

dan kewajiban-kewajiban finansial kepada negara yang ditanami investasi, namun tetap

keuntungan mereka tak berkurang secara signifikan. Apalagi keuntungan mereka didapat

dengan pengeluaran yang sedikit, yaitu upah buruh yang murah. Apakah masih belum bisa

dikatakan bahwa MNCs sebagai agen kapitalis yang selalu mengedepankan efisiensi dan

kemudian berubah bentuk menjadi new imperialism?

Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa secara tidak sadar kita

telah dijadikan imperium oleh sebuah MNCs. Kemapanan yang kita lihat saat patut

dipertanyakan kembali karena praktek imperialsme baru dewasa ini semakin ‘rapi’

dan ‘halus’ dalam pengoperasiannya yang tidak lagi menunjukkan sifat aslinya

yang penuh dengan kehancuran.

31

BAB 5

PERAN MNCs TERHADAP DIMENSI BURUH

5.1 MNCs dan Penyerapan Tenaga Kerja

Kehadiran MNCs di negara-negara berkembang memang sangat membantu

pemerintah setempat khususnya dalam masalah penyerapan ketenagakerjaan.

Pemerintah sendiri terkadang sulit untuk menolak kehadiran MNCs. MNCs yang

datang dengan membawa “kabar gembira”, yaitu penyediaan lapangan kerja.

Pemerintah seakan terjebak dalam tuntuntannya akan mensejahterahkan rakyat

namun pemerintah sendiri pun masih belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan.

Mau tidak mau, pemerintah setempat pun menerima kehadiran MNCs tersebut.

Namun kondisi ini sangat dimanfaatkan oleh MNCs di mana hampir

kebanyakan MNCs melakukan ekspansi, di mana ekspansi ini juga tidak terlepas

dari memperoleh raw material yang digunakan dalam proses produksi namun juga

mencari tenaga kerja dengan upah yang murah. MNCs melakukan ekspansinya

kepada negara-negara berkembang khususnya negara dunia ketiga hal ini

dikarenakan negara berkembang mempunyai jumlah penduduk yang banyak.

Sedangkan pemerintah dari negara berkembang biasanya belum dapat menyediakan

lapangan pekerjaan yang cukup bagi angkatan kerja.

Tidak bisa dipungkiri memang MNCs menyediakan lapangan pekerjaan

bagi angka kerja di suatu negara. Hal ini pun juga terjadi di Indonesia. Misalnya PT.

AHM Indonesia yang setidaknya menyerap 14 ribu pekerja di bidang internal.36 Di

sisi lain franchise Carrefour di Indonesia yang mampu menyerap karyawan sebesar

20.000.37 Selain itu kita juga dapat melihat mulai banyak berdiri kawasan industri di

Indonesia, seperti kawasan industri KIIC di Karawang, Jababeka di Cikarang, Ngoro

di Mojokerto dan masih banyak lagi yang lainnya.

5.2 Eksploitasi Buruh Oleh MNCs

Pendirian MNCs di Indonesia sebenarnya mempunyai efek tersendiri yaitu

terhadap penyerapan buruh dan eksploitasi buruh. Memang benar ketika MNCs

didirikan buruh-buruh dapat terserap karena kebutuhan MNCs dalam

mengembangkan usahanya dan modal yang besar sehingga MNCs dapat menyerap

buruh dalam jumlah besar namun hal ini ternyata tidak dibarengi dengan

peningkatan kesejahteraan buruh. Ini dapat dilihat dari bagaimana aksi-aksi

demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh ketika Labour Day yang diperingati

setiap tanggal 1 Mei.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh ini mempunyai beberapa

tuntuntan seperti, peningkatan kesejahteraan bagi mereka (buruh), dihapuskannya

sistem out sourcing dan sistem kerja kontrak yang dinilai sangat merugikan bagi

buruh, selain itu mereka menuntut akan naiknya Upah Minimum Regional (UMR).

Mengapa mereka menuntut banyak hal kepada negara agar membuatkan payung

36 http://www.astra-honda.com/index.php/berita/view/195, diakses pada tanggal 29 Oktober 201037 http://bisnis.vivanews.com/news/read/613643-nasib_25_ribu_karyawan_dipertaruhkan, diakses pada

tanggal 3 November 2010

32

33

hukum bagi ketenaga kerjaan? Ini tidak terlepas dari bagaimana buruh merasa

dieksploitasi oleh MNCs.

Sedikit kita kembali kepada teori Karl Marx dengan slogannya yang

terkenal “bersatulah para buruh seluruh dunia” Di sini eksploitasi yang dilakukan

oleh kaum kapitalis (MNCs) kepada buruh ialah dalam masalah value added atau

akan adanya fetisisme komoditas yang artinya suatu komoditi dapat ditukarkan

seolah-olah hanya karena fisiknya, padahal nilai tukar suatu komoditi justru terletak

pada adanya hubungan sosial dengan tenaga kerja yang terkandung di dalamnya.

Jadi setiap komoditas punya nilai guna dan nilai tukar. Faktor yang ada dalam

semua komoditas itu adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi

komoditas.

Dari value added tersebut kaum kapitalis memperoleh keuntungan.

Keuntungan adalah sesuatu yang bukan hanya membuat kaum kapitalis hidup

dengan enak, keuntungan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam

seluruh sistem kapitalisme, tanpa keuntungan kapitalisme tidak mampu bertahan

hidup.38 Karena sistem kapitalisme menekankan pada peran penting modal. Maka di

sini kaum borjuis yang memiliki modal banyak dapat membeli alat produksi, di

mana alat produksi ini tidak mampu dibeli oleh kaum yang tidak memiliki modal.

Di sini kaum yang tidak memiliki modal biasanya hanya punya satu cara untuk

bertahan hidup, yakni menjual tenaga kerja. Tenaga kerja dari kaum buruh memang

dibayar oleh para kapitalis namun di sini pembayaran tersebut tidak adil dengan

usaha yang telah dilakukan oleh para buruh, sedangkan kaum kapitalis memperoleh

keuntungan yang banyak padahal mereka tidak bekerja dan hanya memiliki modal.

Ketika teknologi terus berkembang sehingga alat-alat produksi yang baru

dapat melakukan efisiensi baik dari segi waktu dan biaya. Maka rasio bagi kaum

kapitalis ialah melakukan pembelian alat produksi yang baru tersebut dan

merumahkan beberapa buruhnya karena tenaga kerjanya sudah dapat tergantikan

oleh alat produksi yang baru tersebut. Semakin banyak buruh yang di rumahkan

maka tingkat pengangguran semakin tinggi dan dampaknya semakin sulit

38 Rupert Woodfin dan Oscar Zarate, Op.Cit, hal. 49.

34

memperoleh pekerjaan. Hal inilah yang digunakan oleh para kaum kapitalis untuk

lebih mengintimidasi buruh. Selain itu kaum kapitalis tidak hanya menahan laju

pergerakan para buruh dengan ekonomi deterministik namun juga kaum kapitalis

menciptakan hegemoni. Agar kaum buruh dapat lebih jinak dan tidak radikal.

Berikut merupakan sebuah contoh mengenai eksploitasi yang dilakukan

oleh MNCs kepada buruhnya. Menurut Portland Jobs with Justice (PJJ), lebih dari

sepertiga produk Nike dihasilkan di Indonesia. Buruh hanya mendapat 2,25 dollar

AS dan naik menjadi 2,46 dollar pada April 1997 per hari untuk membuat sekitar

100 sepatu.39 Dengan upah tersebut, buruh tidak mampu membeli makanan dan

mencari tempat berlindung yang cukup. Dalam release yang dikeluarkan Portland

Jobs with Justice (PJJ) dikatakan bahwa kalau Anda menjadi buruh Nike di

Indonesia berarti Anda dan sekitar 88 persen buruh lainnya mengalami kekurangan

makanan yang sehat. Juga berarti harus tinggal di gubug tanpa fasilitas air yang

memadai. Buruh harus bekerja 18 jam per hari. Kalau mengeluh, buruh dipecat.

Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan gaji yang diterima oleh

bos dan dedengkot Nike Inc, Philip H. Knight yang menerima gaji dan bonus

sebesar 864.583 dollar dan 787.500 dollar pada tahun 1995. Jumlah ini belum

termasuk stok Nike sebesar 4,5 biliun dollar.40 Contoh di atas telah mampu

menggambarkan bagaimana keegoisan kelas kapitalis terhadap kesejahteraan buruh.

Dimana posisi buruh selalu dirugikan dan kaum kapitalis selalu diuntungkan (zero

sum game).

Selain itu contoh diatas membuktikan bahwa MNCs walaupun modalnya

besar, mampu menyerap tenaga kerja yang banyak namun kenyataannya buruh

dieksploitasi, kesejahteraan hidupnya tidak terjamin bahkan tidak perduli terhadap

hak-hak yang seharusnya diterima oleh buruh-buruh tersebut, MNCs mengganggap

bahwa kesejahteraan buruh bukan menjadi tanggung jawab MNCs tetapi tanggung

jawab pemerintah. Eksploitasi terhadap buruh juga dilakukan dengan

mempekerjakan anak-anak dibawah umur terbukti adanya pernyataan International 39 http://www.tempo.co.id/ang/min/02/39/ekbis2.htm, diakses pada tanggal 29 Oktober 2010

40 Ibid

35

Labour Organization (ILO) mengemukakan fakta bahwa terdapat lebih dari 200 juta

anak-anak pada usia 5-14 tahun terlibat dalam kegiatan eksploitasi pekerja di

negara kurang berkembang, pembedaan gender dilakukan dengan memberikan gaji

yang lebih rendah pada wanita bahkan wanita yang lulus S1 hanya mendapatkan

25% dari gaji pria.41

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan dan analisa di atas, dapat kita tarik sebuah benang

merah antara manuver MNCs, eksistensi buruh, dan kapabilitas Pemerintah dari host

country, yang dapat kami klasifikasikan dalam beberapa kategori :

Dimensi Politik

Dalam konteks aplikasi sistem politik yang demokratis di negara berkembang

atau negara dunia ke-3, orientasi kualitas akan penentuan dan pemilihan para

perangkat birokrat dan Decision Maker menjadi sedikit “ternafikan”. Hal ini

dikarenakan sistem legitimasi yang quantity oriented atau hanya terfokus pada

perolehan suara terbanyak. Politisasi dalam usaha memperoleh legitimasi

“power”, membuat kecenderungan berpikir dan bertindak secara instan dalam

usaha mewujudkan interest atau cita-cita konstitusi oleh para wakil rakyat yang

dipilih secara quantity oriented tersebut. Inilah yang “memaksa” terciptanya

afiliasi antara perangkat birokrasi dan para pengusaha(kapitalis) dalam usaha

41 http://aiviniezt.blogspot.com/2010/09/menilik-keberadaan-mnc-di-indonesia.html diakses tanggal 1 November 2010

mewujudkan tujuan pembangunan dan “kesejahteraan” masyarakat sesuai yang

tercantum dalam konstitusi, namun hal ini disikapi secara konvesional dan

pragmatis. Mereka menghiraukan proses yang membentuk dan mensukseskan

suatu tujuan dan hanya fokus pada hasil akhir (pembangunan ekonomi dan

kemakmuran masyarakat). Padahal untuk menciptakan suatu fondasi ekonomi

yang kuat dan lahirnya suatu kesinambungan kemakmuran, proses yang

berkualitas, mandiri, penuh kesadaran, dan sesuai dengan nilai/norma yang

berpihak pada masyarakat lokal (owner resources) menjadi indikator yang

memiliki peranan cukup vital.

Dimensi Ekonomi

Kesimpulan dalam pembahasan kami dapat diklasifikasikan dalam dua konteks,

yaitu:

1. Konteks MNCs dan Home country

Di sini dapat kita lihat potensi yang luar biasa dari penerapan dan penyebaran

nilai-nilai kapitalisme. Karakteristiknya yang berkaitan dengan eksploitasi,

akumulasi, dan ekspansi adalah sesuatu yang sangat sistematis dan

menjanjikan optimalisasi Benefit yang sangat menggiurkan. MNCs sebagai

aktor utama dan home country sebagai supporter vital, merupakan kombinasi

hebat dalam upaya merealisasikan interest kedua pihak tersebut yang terlihat

condong ke economic oriented.

2. Konteks Buruh dan Host country

Posisi sebagai obyek dan korban cukup relevan jika kita membicarakan

dampak dari kapitalisme terhadap buruh dan Host country. Sebagi pihak-

pihak yang tidak memiliki capital (dalam konteks teknologi, SDM, uang,

saham, dll), otomatis mereka menjadi pihak yang memiliki bargaining

position lemah dan cenderung tereksploitasi oleh MNCs.

Dimensi new-Imperialisme

36

37

Investasi merupakan salah satu bentuk neo-instrumental dalam “menjajah” suatu

negara. Dewasa ini, sektor ekonomi memang terlihat menjadi mainframe utama

dalam setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Biasanya, level ekonomi

akan menimbulkan spill over effect ke berbagai bidang kehidupan lain, seperti

sosial, budaya, politik, dll. Inilah yang membuka mata kita akan fundamentalnya

efek dan peran dari pihak yang menguasai sektor ekonomi, khususnya melalui

investasi secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai keterkaitan dengan

neo-imperialisme, dapat kita amati dari fenomena dependensi suatu negara

terhadap investasi dari negara lain, serta tindakan eksploitatif dan optimalized

benefit oriented dari para investor-investor tersebut yang merupakan antek, serta

alat dari kapitalisme dan home country interest.

6.2 Saran

Kami ingin memberikan masukan untuk beberapa pihak, yaitu:

1. Pemerintah (host country)

Suatu model atau sistem yang sukses diterapkan di suatu negara, belum tentu

cocok/aplicable diterapkan di negara lain. Ambil dan ekstraksi berbagai sistem

yang ada dan pemimpin negara yang visioner akan menerapkan sistem yang

cocok dengan nilai, norma, karakter SDA dan SDM, serta interest yang

merepresentasikan kepentingan masyarakat. Hargailah proses menuju

kemakmuran pembangunan dan kemandirian, serta ubahlah mindset yang

bersifat Pragmatis atau hanya mementingkan hasil akhir secara instan.

2. Akademisi

Pertahankanlah idealisme kalian, dari situlah kita akan menyadari kontradiksi

yang terjadi dalam berbagai fenomena di sekitar kita. Kritis dalam balutan

kesantunan, merupakan ellegant action di dalam usaha “mengingatkan” para

aktor utama dalam fenomena tersebut.

38

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Carbaugh, Michael J. 2000. International Economics. Cincinnati : South Western

College Publishing

Carl, Aaron. The Contribution of FDI TO Poverty Alleviation. FLAS

Carroll , Archie B. 1996. Business and Society : Ethics and Stakeholder Management,

3rd Edition. Concinnanti : South Western College Publishing

Chang, Ha Jooj and Illene Grabel. 2008. Membongkar Mitos Neolib, Upaya Merebut

Kembali Makna Pembangunan. Yogyakarta : Insist Press

F. Budi, Hardiman. 2007. Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta :

Gramedia Pustaka Utama

Fakih, Mansour. 2008. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta ;

Pustaka Pelajar

Frieden, Jeffry A. dan David A. Lake. 1996. International Political Economy :

Prespectives On Global Power and Wealth, Edisi Keempat. New York :

Routhledge

Fukuyama, Francis. 2003. The End of History and the Last Man. Yogyakarta : Qalam

H. Cohn, Theodore H. 2003. Global Political Economy : Theory and Practice, Edisi

Kedua. New York : Addison Wesley Longman Inc

Hemawan, Yulius P. 2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor,

Isu dan Metodologi. Yogyakarta : Graha Ilmu

Lekachman, Robert dan Borin Van Loon. 2008. Kapitalisme Teori dan Sejarah

Perkembangannya. Yogyakarta : Resists Book

Maulana, Zain. 2010. Jerat Globalisasi Neoliberal Ancaman Bagi Negara Dunia

Ketiga. Yogyakarta : Riak

Nasir Ph.D, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia

Sukirno, Sadono. 1994. Pengantar Teori Ekonomi Makroekonomi, Edisi Kedua,

Bandung : Rajawali Pers

Suryabrata, Sumardi. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta : Rajawali Pers

Woodfin, Rupert dan Oscar Zarate. 2008. Marxisme Unutk Pemula. Yogyakarta :

Resist Book

Situs

blog.unm.ac.id/.../MULTINATIONAL-CORPORATIONS-DAMPAKNYA-BAGI

INDONESIA.pdf

http://aiviniezt.blogspot.com/2010/09/menilik-keberadaan-mnc-di-indonesia.html

http://blog.unsri.ac.id/revolusi_jalanan/isu-perburuhan/outsourcingsebuah-

pengingkaran-kapitalisme-terhadap-hak-hak-buruh/mrdetail/14162/

http://pengukuraspal.multiply.com/journal/item/13

http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&newsID=B0063&ikey=1,

http://www.scribd.com/doc/5975671/Imperialisme-Teori

http://www.tempo.co.id/ang/min/02/39/ekbis2.htm,

39

40