PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, TRANSPARANSI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di KabupatenSukoharjo) Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Oleh: SIDIQ WAHYU RAMADAN B 200150340 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2019
20
Embed
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, …eprints.ums.ac.id/78209/1/NASPUB FIX.pdf · Dengan didukung sumber daya manusia yang potensial diharapkan akan tercipta pengelolaan kuangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
TRANSPARANSI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari,
Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di
KabupatenSukoharjo)
Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Oleh:
SIDIQ WAHYU RAMADAN
B 200150340
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019
i
ii
iii
1
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, TRANSPARANSI,
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan
Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya
manusia, transparansi, dan pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di 3
kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Populasi penelitian ini adalah aparatur
pemerintah desa yang menduduki jabatan kepala desa, sekretaris desa, kepala
urusan keuangan, dan bendahara desa di 3 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.
Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
convenience sampling dengan jumlah sampel sebanyak 102 responden. Analisis
data menguunakan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPPS
versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya
manusia, transparansi, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sukoharjo.
Kata Kunci: akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kualitas sumber daya
manusia, transparansi, pemanfaatan teknologi.
Abstract
The research aims to determine the effect quality of human resource,
transparency, aan utilization of technology towards the accounting of the financial
management of the village. This study was conducted at the village of goverment
at 3 capitals in Sukoharjo district. The population of reseach is the establishment
of the village of goverment which occupied the head of the village, secretary of
the village, head of the village finance, and the village chief advisor in at the 3
capitals in Sukoharjo district. The sampling technique are used in this research is
convenience sampling, the population in this reseach is 102 respondents of the
village aparaturs. The data analysis model used is a multiple linear regression
model using SPSS test tool version of 16. Research result suggest that a variety of
human resource, tranparency, and utilization of technology reactors were
influential to accountability of financial management of the village of Sukoharjo
district.
Keyword : accounting of the financial management of the village, quality of
human resource, transparency, utilization of technology.
1. PENDAHULUAN
Pengertian desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Desa atau dikenal
2
dengan nama lain dengan adat yang selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintah desa memiliki wewenengan untuk mengelola dana atau
keuangan secara mandiri dengan begitu diharapkan pembangunan akan tepat
sasaran karena pengelolaan dana dianggarkan sesuai kebutuhan masyarakat desa
sendiri.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sumber pendapatan desa
adalah pendapatan asli desa atas hasil usaha aset, swadaya, partisipasi, gotong
royong dan lain-lain pendapatan asli desa, alokasi dari APBN dalam belanja
transfer ke daerah atau desa, retribusi daerah kabupaten atau kota paling sedikit
10% dari pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa yang merupakan bagian
dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota paling sedikit 10% dari
dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD setelah
dikurangi dana alokasi khusus, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD
kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
lain-lain pendapatan desa yang sah. Dari pendapatan yang diterima oleh desa, desa
memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan keuangannya, sehingga desa
dapat berkembang baik dari segi ekonomi maupun budaya dan harus diimbangi
dengan pengelolaan yang memadai sehingga ketepatan sasaran dan tujuan dapat
tercapai.
Menurut Kementerian Desa PDTT, pemberian dana desa dari pemerintah
yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab perangkat desa untuk
merealiksasikanya, maka diperlukannya sumber daya manusia yang mumpuni
untuk mengelola keuangan yang baik sehingga tingkat kesalahan dan kecurangan
dapat diminimalisir. Dalam hal mewujudkan dan mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik terutama pengelolaan dana desa yang secara langsung
berdampak pada desa yang menerima dana desa, sehingga perlu menggunakan
aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES merupakan sistem
3
berbasis online yang diperuntukan untuk pengelolaan dana desa berdasarkan
rekomendasi Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi
Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015. Dengan didukung sumber daya manusia
yang potensial diharapkan akan tercipta pengelolaan kuangan desa yang akuntabel
dan transparan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menginstruksikan agar seluruh
badan publik menyediakan informasi publik yang dapat di akses oleh masyarakat
secara umum kecuali informasi yang sifatnya rahasia. Salah satu prinsip yang
penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi
dan didukung oleh laporan yang berkesinambugan dalam hal pengelolaan
keuangan dana desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak berpihak tentang pengelolaan keuangan dana desa disetiap
tahapanya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran,
pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan dengan tetap memperhatikan
atas hak asasi pribadi, golongan, atau rahasia desa. Sikap keterbukaan sangat
diperlukan dan diwajibkan untuk dilakukan didalam institusi atau setiap lembaga
publik yang memiliki keterkaitan terhadap orang banyak, hal itu diperlukan
sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah atau akan
diambil dalam institusi tersebut.
Pada zaman modern ini teknologi telah berkembang pesat termasuk sistem
pengelolaan keuangan pemerintahan, sistem pengelolaan keuangan pemerintah
yang sedang dan telah berprinsip pada e-goverment akan dapat menunjang
pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai target penerapan teknologi yang
efektif, perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau e-goverment sehingga
pemerintah desa dapat menyajikan laporan keuangan yang berbasis kepada Sistem
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Fenomena pengelolaan keuangan desa menarik untuk di kaji disebabkan
dana yang bermuara di desa bisa dikatakan sangat tinggi, hal ini berpotensi
menimbulkan tingkat penyalahgunaan kewenangan yang tinggi pula serta masih
adanya beberapa desa yang belum bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan
tersebut, hal itu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang sangat
4
berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Disamping itu kurang terbukanya
perangkat desa atas pengelolaan keuangan desa juga menjadi sorotan di tengah
masyarakat dewasa ini, teknologi juga ikut berperan yang mana masih sering
dijumpai desa yang belum dapat memaksimalkan teknologi yang telah difasilitasi
oleh pemerintah pusat dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan dana
desa yang baik dan dapat meminimalisir kecurangan serta resiko yang tinggi.
Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan mengambil judul “PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA, TRANSPARANSI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan
Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo)”.
2. METODE
2.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
kuesioner yang diberikan secara langsung kepada setiap aparatur pemerintah desa
yang menduduki jabatan kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan,
dan bendahara desa pada kantor-kantor kepala desa di Kecamatan Bendosari,
Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten
SukoharjoPengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode
convenience sampling. Convenience sampling yaitu teknik penentuan sampel
dengan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen populasi yang tersedia
dengan tidak perlu susah payah.
Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)
Desa-desa di wilayah Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan
Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo. (2) Desa yang memiliki sususan
perangkat desa terstruktur dan sah sesuai Permendagri Nomor 84 tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (3) Desa dengan
lokasi terdekat serta mudah dijangkau oleh peneliti. (4) Desa dan aparatur
5
perangkat desa yang bersedia menjadi responden untuk mengisi kuesioner dengan
lengkap.
Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kepala desa
merupakan otoritas pemegang jabatan tertinggi di suatu desa yang memiliki tugas
untuk menyelenggarakan pemerintah desa dan pemberdayaan desa. (2) Sekretaris
desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan
sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). (3) Kepala urusan keuangan adalah
perangkat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan
pengelolaan sumber pendapatan desa pengelolaan administrasi keuangan desa
dalam mempersiapkan bahan penyususnan APBDes. (4) Bendahara desa adalah
salah satu unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) yang
dijabat oleh staf pada urusan keuangan yang bertugas menerima, memyimpan,