Page 1
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Oleh:
VITA PUTRI PAMUNGKAS
B 200 130 261
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017
Page 5
1
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber
Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari
kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada DPPKAD
Kabupaten Boyolali. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode
sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner
sebanyak 84 eksemplar yang dibagikan kepada seluruh responden pada DPPKAD
Kabupaten Boyolali. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 43 responden.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji
reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji regresi linier berganda, uji F,
uji determinasi R, dan uji t. Data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan
SPSS 21.00. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa kompetensi sumber daya
manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada DPPKAD Kabupaten Boyolali.
Kata Kunci: Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi
informasi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
ABSTRACT
The study aimed to determine the effect of human resource competency
and the utilization of information technology on the Quality of local Government
Financial Report (LKPD) in DPPKAD of Boyolali regency. This research uses
quantitative method with primary data that collecting questionnaire. Population
of this research is employee department staff at DPPKAD Boyolali. The used
sampling method is the saturated samples. Data collection is done by giving as
many as 84 copies of the questionnaire, which was distributed to respondents on
DPPKAD of Boyolali Regency. Sum samples are 43 respondent. Analysis tool
uses validity, reliability, normality, multicolinierity, heteroscedasticity, regression
linier, F, t, and coefficient determination test. The data obtained are then
analyzed using SPSS 21.00. Based on the analysis result, obtained that the human
resource competency and the utilization of information technology has significant
effect on the Quality of local Government Financial Report (LKPD) in DPPKAD
of Boyolali Regency.
Keyword: human resource competency, the utilization of information technology,
and quality of local government financial report.
Page 6
2
1. PENDAHULUAN
Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan
yang baik (good governance government). Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang baik kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus
ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Fenomena
yang terjadi di Indonesia dalam era reformasi sektor publik saat ini adalah
menguatnya tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam proses
pembangunan manajemen pemerintahan. Meningkatnya tuntutan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong Pemerintah
Daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat
diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).
Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan
suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan
dengan baik sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan
keuangan yang berkualitas, di mana laporan keuangan yang dihasilkan telah
memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan,
andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat
di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik
kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.
Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan
pemerintah merevisi PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP no. 71
Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis
akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik serta
Page 7
3
untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan
akuntabel.
Pertanggungjawaban keuangan pemerintah agar menghasilkan laporan
keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan
kompeten dalam akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia adalah faktor
penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu
entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya
melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini
kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.
Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat
menyelesaikan pekerjaanya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini
pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu
serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu
pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Semakin cepat laporan
keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan
(Mardiasmo, 2002: 146).
Selain sumber daya manusia hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas
laporan keuangan adalah teknologi informasi. Tersedianya teknologi informasi
diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat
menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Pemerintah Daerah
berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan
menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik.
Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat potensi pemanfaatannya secara
luas, dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola,
dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.
Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah yang direvisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010.
Page 8
4
Jika faktor-faktor tersebut diterapkan dalam penyusunan pelaporan
keuangan maka laporan yang dihasilkan pemerintah dapat memenuhi karakteristik
kualitatif laporan keuangan. Namun pada kenyataannya, laporan keuangan
merupakan unsur nilai informasi yang sering terjadi masalah. Berdasarkan hasil
pemeriksaan atas LKPD TA Tahun 2015, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boyolali dinilai
memenuhi kriteria dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Meski memperoleh
opini WTP, masih terdapat permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan
Perundang-undangan. Permasalahan-permasalahan terkait kepatuhan terhadap
perundang-undangan antara lain: Pemerintah Daerah belum memenuhi kewajiban
program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai Aparatur
Sipil Negara, terdapat indikasi penyimpangan dalam proses pelelangan melalui
Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) serta pengendalian
dan penagihan piutang pajak atas tunggakan pajak belum memadai.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaaan keuangan yang baik, pemerintah
daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik
dan benar. Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan
menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu
mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas, namun saat ini banyak
fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang
sesuai yang menimbulkan tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan
pemerintahan yang baik. Oleh karena itu melalui peningkatan kompetensi sumber
daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan pihak pengelola
keuangan daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik
yang akhirnya bermuara pada terciptanya good governance.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Boyolali).
Page 9
5
2. METODE PENELITIAN
2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang
memiliki karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002: 115). Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja
pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Boyolali yang berjumlah 84 pegawai. Sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010:81). Sampel
dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada DPPKAD Kabupaten
Boyolali sebanyak 84 pegawai. Teknik pengambilan sampel (sampling method)
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik pengambilan sampel
Nonprobability Sampling dengan sampling jenuh. Penulis menggunakan teknik
sampling ini karena jumlah populasi sebanyak 84 pegawai. Menurut Arikunto
(2006: 134), “Apabila subyek penelitian kurang dari 100, maka lebih baik diambil
semua sebagai sampel, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”.
Dalam penelitian ini melihat jumlah populasi sebanyak 84 orang Pegawai Negeri
Sipil maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian.
2.2 Definisi Operasional Variabel
2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut PP No.71 Tahun 2010 kualitas laporan keuangan adalah
kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat
dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan
keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta
dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan
dengan periode-periode sebelumnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud
dengan kualitas laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu
diwujudkan dalam informasi akuntansi yang di dalamnya mencakup unsur
relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan
menggunakan kuesioner yang memuat 4 indikator, yaitu: Relevan, Andal,
Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami. Pengukuran Variabel Kualitas
Page 10
6
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan skala likert 5 poin
dengan 9 item pertanyaan.
2.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan baik dalam
tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk
melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya
secara efektif dan efisien (GTZ dan USAID/CLEAN Urban, 2001 dalam
Indriasari dan Nahartyo 2008).
Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) diukur
berdasarkan penelitian GTZ dan USAID/CLEAN Urban (2001) dengan
jumlah item pertanyaan adalah 10 item dengan skala likert 5 poin. Dalam
penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi
sumber daya manusia adalah kemampuan individu, organisasi atau
kelembagaan, sistem untuk pencapaian tujuan.
2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh
pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemanfaatan
Teknologi Informasi (PTI) merupakan tingkat integrasi teknologi informasi
pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali dan Supomo, 2002).
Pemanfaatan teknologi diukur berdasarkan instrumen yang diadopsi
Thompson (1991) dengan jumlah item pertanyaan adalah 8 item dengan skala
likert 5 poin. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur
variabel pemanfaatan teknologi adalah perangkat, pengelolaan dan
penyimpanan data keuangan, dan perawatan.
2.3 Metode Analisis Data
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan model regresi
linier berganda, dimana dalam uji regresi tersebut akan diuji pengaruh antara
variabel independen terhadap variabel dependen. Namun sebelumnya akan diuji
terlebih dahulu uji normalitas dan uji asumsi klasik yang meliputi uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
Page 11
7
Model persamaan regresi yang yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang
dikembangkan adalah sebagai berikut:
KLK i = β0 + β1 KSDM + β2PTI + e
Keterangan :
KLK = Kualitas Laporan Keuangan
β0 = Konstanta
KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia
PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi
e = Error
β1,β2,β3 = Koefisien Regresi
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Uji Asumsi Klasik
Untuk mendapatkan ketepatan model yang dianalisis, perlu dilakukan
pengujian atas beberapa persyaratan asumsi klasik yang mendasari model
regresi. Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi
berganda adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Masalah yang umum terjadi
dalam model regresi linier berganda yaitu uji multikolonieritas, uji normalitas,
dan uji heterokedastisitas, maka dilakukan uji asumsi klasik mengenai
keberadaan masalah tersebut.
3.2 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal
atau tidak. Untuk melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji statistik
non-parametrik Kolmogrov Smirnov (K-S). jika nilai probabilitasnya lebih
besar dari tingkat kepercayaan 5% maka model regresi memenuhi asumsi
normal (Ghozali, 2011:58).
3.3 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Untuk
mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model rgresi, dapat dilihat
Page 12
8
dari tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur
variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh
variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan
nilai VIF yang tinggi (karena VIF =1/tolerance). Nilai cut off yang umumnya
dipakai untuk menunjukkan adanya multikoliniearitas adalah nilai tolerance<
0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011:105).
3.4 Uji Heterokedastisitas
Menurut Ghozali (2011: 139), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah
terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk
mendeteksi adanya heteroskedastisitas dari tingkat signifikansi dapat
digunakan uji glejser atau absolut residual dari data. Jika tingkat signifikansi
berada diatas 5% berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika jika
berada di bawah 5% berarti terjadi gejala heteroskedastisitas.
3.5 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis
3.5.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap
Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi
Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 3,600 lebih besar dari t tabel
sebesar 2,021 dan nilai sig sebesar 0,001 lebih kecil dari 5%, sehingga H1
diterima artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3.5.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap
Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pemanfaatan
Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel
Pemanfaatan Teknologi sebesar 3,193 lebih besar dari t tabel sebesar 2,021,
Page 13
9
dan nilai sig sebesar 0,003 lebih kecil dari 5%, sehingga H2 diterima artinya
Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah secara statistik signifikan.
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa
Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi
sumber daya manusia yang dimiliki maka semakin baik kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya jika semakin rendah kompetensi
yang dimiliki maka kualitas laporan keuangan juga akan menurun.
Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi pemanfaatan
teknologi informasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah. Sebaliknya jika pemanfaatan teknologi informasi semakin menurun
maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan menurun.
4.2 Implikasi
Berdasarkan pemahasan dan kesimpulan diatas, implikasi dari
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPPKAD
Kabupaten Boyolali dalam proses penyusunan laporan keuangan agar dapat
tercapai kualitas laporan keuangan yang baik. Dapat menambah pengetahuan,
wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti lebih
mendalam mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4.3 Keterbatasan
Penelitian yang dilaksanakan ini memiliki keterbatasan.
Keterbatasan ini perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang
maupun pembaca. Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini antara
lain penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan
kuisioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga penulis
tidak mengawasi secara langsung atas pengisian jawaban tersebut.
Page 14
10
Kemungkinan jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan yang
sebenarnya dikarenakan kondisi-kondisi tertentu masing-masing
responden. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen,
yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas
laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. Lingkup
penelitian terbatas karyawan pada DPPKAD Kabupaten Boyolali dan waktu
yang digunakan dalam penelitian terbatas sehingga hasil penelitian kurang
maksimal.
4.4 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran yang
bermanfaat antara lain peneliti diharapkan mengawasi pengisian kuesioner
dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga hasil yang diperoleh
sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Bagi peneliti berikutnya
diharapkan menambah variabel independen dan menambah sampel penelitian
untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini. Lingkup penelitian
terbatas pegawai DPPKAD Kabupaten Boyolali waktu yang digunakan
dalam penelitian terbatas, sehingga perlu menambah jumlah pegawai dan
menambah waktu penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
Andini, Dewi Dan Yusrawati. 2015. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya
Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan”. Jurnal Ekonomi,
Manajemen dan Akutansi. Vol. 24 No. 1 Juni 2015.
Arikunto, Suharsimi. 2006. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta : Rineka Cipta”.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun
2015. Melalui http://www.bpk.go.id.
Badjuri Achmad. 2011. Faktor-faktor Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit
Auditor Independen Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Jawa Tengah.
ISSN ; 1979-4878. Vol 3.No .November.Hal : 183 – 197
Page 15
11
Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta.
Fikri, M.Ali, dkk. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,
Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas
Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai
Variabel Moderating (Studi Empiris pada Skpd-Skpd Di Pemprov. Ntb).
Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara, Medan.
Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS”.
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Indriasari, Desi. 2008. “Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Daerah”. Pontianak :
Kasandra, Ni Made Ayu dan Gede Juliarsa. 2016. Pengaruh Kualitas Penerapan
SIA, Pemanfaatan Dan Kepercayaan Tteknologi Informasi Pada Kinerja
Karyawan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 14.1.
http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/11420/11857.
Diakses 18 september 2016. Hal 1.
Mahaputra, I Putu Upabayu Rama dan I Wayan Putra. 2014. Analisis Faktor-
Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Bali.
Mardiasmo (2002). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta.
Mardiasmo (2004). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta.
Mardiasmo (2006). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah. Jakarta.
Putra Immanuel Momuat, Chandra. 2016. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi
Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dalam Rangka
Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Kabupaten
Minahasa Tenggara)”. Jurnal EMBA. Vol.4 No.1 Maret 2016. Hal. 1519-
1530.
Sekaran, Uma. (2006). Research Methods for Business. Metodologi Penelitian
untuk Bisnis. Penerbit Salemba.
Page 16
12
Setyowati, Lilis dan Wikan Isthika. 2014. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi
Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang”.
Jurnal Proceedings SNEB. Universias Dian Nuswantoro.
Surastiani, Dyah Puri. (2015). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal
Dinamika Akuntansi. Vol. 7. No. 2. September 2015. pp. 139-149.
Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi
Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
Suwanda, Dadang. 2013. The Impact Of Apparatus Competence, Information
Technology Utilization And Internal Control On Financial Statement
Quality (Study On Local Government Of Jakarta Province - Indonesia).
World Review of Business Research. Vol. 3. No. 4. November 2013 Issue.
Pp. 157 – 171.
Sutabri, Tata. 2012. Analisis Sistem Informasi. Andi, Yogyakarta.
Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel
Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada
Pemkab Kebumen). Jurnal Fokus Bisnis. Volume 14, No 02, Desember
2014.
Wansyah, Darwins, Bakar. 2012. “Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian terhadap
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh”. Jurnal
Akuntansi Pasca sarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 1 No. 1
Agustus 2012.
Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On
Wing. 2000. Accounting Information System: Essential Concepts and
Applications. Fourth Edition. John Wiley and Sons, Inc.
Yuliani, Safrida. Nadirsyah dan Usman Bakar. 2010. “Pengaruh Pemahaman
Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)”. Jurnal
Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 3. No. 2. Juli 2010 Hal. 206-220.