PENGARUH INISIATIF OBOR (ONE BELT ONE ROAD) TIONGKOK TERHADAP PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR INDONESIA TAHUN 2017 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh: Rhinanda Avifa Fahmi 11141130000092 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2018
110
Embed
PENGARUH INISIATIF OBOR ONE BELT ONE ROAD) …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43471/1...Teori Neo liberalisme, konsep kerja sama internasional, serta kepentingan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH INISIATIF OBOR
(ONE BELT ONE ROAD) TIONGKOK TERHADAP
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
TAHUN 2017
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Rhinanda Avifa Fahmi
11141130000092
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2018
ii
iii
iv
v
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang proyek One Belt One Road (OBOR) yang
diinisiasi oleh Tiongkok pada tahun 2013 di Indonesia serta pengaruhnya terhadap
perkembangan infrastruktur Indonesia pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan
dengan tujuan untuk melihat sebesar apa pengaruh Inisiatif OBOR terhadap
perkembangan infrastruktur Indonesia, khususnya melihat pesatnya pembangunan
fasilitas publik seperti jalan tol, pelabuhan laut, lapangan udara, pembangkit
listrik dan sebagainya yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Teori Neo liberalisme, konsep kerja sama internasional, serta kepentingan
nasional digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung analisis mengenai
kerja sama OBOR antara Indonesia dan Tiongkok. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode eksplanatif succesionist dengan melihat pengaruh
variabel “inisiatif OBOR Tiongkok” terhadap variabel “perkembangan
infrastruktur Indonesia.” Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini
bersumber dari wawancara, studi kepustakaan serta data-data online. Sebagai
kekuatan ekonomi baru dunia, Tiongkok mencanangkan inisiatif OBOR.
Indonesia sebagai negara berkembang menjadi salah satu negara anggota OBOR
guna meningkatkan perekonomian-nya. Dalam pelaksanaannya, kerja sama
infrastruktur antara kedua negara terus meningkat yang berefek pada
perkembangan infrastruktur Indonesia secara signifikan, meskipun tidak dapat
dimungkiri terdapat banyak kendala yang perlu dihadapi.
Kata Kunci: Perkembangan Ekonomi Tiongkok, Inisiatif One Belt One Road
(OBOR) dan Infrastruktur Indonesia.
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang
telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini
dapat selesai tepat pada waktunya. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Inisiatif
OBOR (One Belt One Road) Tiongkok Terhadap Perkembangan Infrastruktur
Indonesia Tahun 2017.” Penelitian ini membahas tentang Tiongkok sebagai
kekuatan ekonomi baru dunia melalui inisiatif Belt and Road yang amat
berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya dalam
bidang infrastruktur. Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme Institusional,
serta konsep Kerja Sama Internasional dan Kepentingan Nasional.
Dalam penyusunan proposal skripsi ini, saya mendapat banyak sekali
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Zulkifli, MA. selaku Dekan FISIP UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Ahmad Alfajri, MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Badrus Sholeh, MA selaku dosen mata kuliah Seminar Proposal
sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya
dengan penuh perhatian dan kesabaran.
vii
4. Bapak Feny Zamzari selaku Diplomat di Fungsi Politik dan Mr. Li Feng
Pipa selaku Sekretaris Umum International Seng He Society atas
kesediaannya menjadi narasumber dalam penelitian ini.
5. Teman-teman mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai teman seperjuangan
selama menempuh perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Terakhir, Umi, Abi, Nazwa, Om, Tante dan keluarga besar yang selalu
memberikan dukungan berupa moril maupun materil.
Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Saya mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak
kekurangan. Saya bersedia menerima segala kritik dan saran yang bersifat
membangun untuk masa yang akan datang. Terakhir, semoga laporan ini dapat
diterima sebagai persyaratan kelulusan dan dapat menjadi referensi bagi
mahasiswa Indonesia.
Jakarta, September 2018
Rhinanda Avifa Fahmi
NIM.11141130000092
viii
DAFTAR ISI
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI................................................... iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI................................................ iv
ABSTRAK...................................................................................................... v
KATA PENGANTAR.................................................................................... vi
DAFTAR ISI................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL........................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR...................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah............................................................ 1
B. Pertanyaan Penelitian.......................................................... 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian........................................... 9
D. Tinjauan Pustaka................................................................. 10
E. Kerangka Teoritis................................................................ 14
F. Metode Penelitian................................................................ 22
G. Pembahasan......................................................................... 26
BAB II SEJARAH INISIATIF ONE BELT ONE ROAD (OBOR)
A. Sejarah Jalur Sutra Kuno..................................................... 28
B. Perkembangan Ekonomi Tiongkok Tahun 1960-2016....... 31
C. Inisiatif OBOR (One Belt One Road) ................................ 34
D. Kepentingan Tiongkok Dalam Inisiatif One Belt One
Gambar IV.B.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
Triwulan II/2017 Menurut Kategori (Persen) .....................
69
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Selama beberapa dekade, Jepang telah menjadi rekan perdagangan terbesar
bagi Indonesia. Berbagai komoditas yang diimpor dari Jepang mayoritas
merupakan produk-produk bernilai tinggi, seperti mesin-mesin dan suku-cadang,
produk plastik dan kimia, perlengkapan listrik, baja, perlengkapan elektronik,
mesin alat transportasi, suku-cadang mobil dan lain sebagainya.1 Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 2000 hingga 2005, nilai impor
Indonesia dari Jepang selalu menempati posisi pertama. Pada tahun 2000, nilai
impor asal Jepang adalah sebesar US$ 5,39 miliar. Angka tersebut fluktuatif
hingga tahun 2005, yaitu mencapai US$6,90 miliar. Namun, sejak tahun 2006,
Jepang tidak lagi menempati posisi pertama, melainkan Tiongkok.2
Pada tahun 2006, nilai impor Indonesia asal Tiongkok berhasil mengungguli
Jepang dengan nilai US$ 6,63 miliar. Sedangkan, nilai impor asal Jepang hanya
mencapai US$ 5,51 miliar pada tahun yang sama. Hingga tahun 2016 lalu, nilai
impor dari Tiongkok masih menempati posisi pertama senilai US$ 30,80 miliar,
lalu disusul Jepang pada posisi kedua dengan nilai US$ 12,98 miliar.3 Produk
ponsel dan komputer adalah dua produk terbesar yang diimpor dari Tiongkok.
1 http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html diakses pada tanggal 02 Juli 2018 pukul 13.50. 2 https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1036/nilai-impor-menurut-negara-asal-utama--nilai-cif--juta-us----2000-2016.html diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 11.57. 3 https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1036/nilai-impor-menurut-negara-asal-utama--nilai-cif--juta-us----2000-2016.html diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 11.58
Harga yang murah dan kualitas yang cukup baik menjadi salah satu faktor utama
bagi peningkatan minat terhadap produk-produk tersebut.4
Selain itu, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
akumulasi investasi Tiongkok dan Hongkong di Indonesia mencapai US$ 5,5
miliar pada tahun 2017, mengalahkan Jepang dengan nilai investasi US$ 4,9
miliar. Sedangkan, investasi Singapura menempati posisi pertama dengan nilai
US$ 8,4 miliar. Kemudian, Korea Selatan menempati posisi kelima dengan nilai
investasi sebesar US$ 2,0 miliar. 5 Padahal, sampai tahun 2015, nilai investasi
Tiongkok di Indonesia bahkan tidak mencapai posisi lima besar.6 Sedangkan,
pada tahun 2016, investasi Tiongkok ke Indonesia hanya mencapai US$ 2,7
miliar.7 Nilai investasi yang terus meningkat tampaknya menjadikan Tiongkok
sebagai negara yang cukup berpengaruh bagi Indonesia, khususnya dalam sektor
ekonomi. Berikut tabel investasi di Indonesia berdasarkan negara asal.
4 http://bisnis.liputan6.com/read/2484206/ini-barang-impor-dari-tiongkok-yang-bikin-perdagangan-ri-tekor diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 12.22. 5 BKPM. Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari-Desember 2017 (Jakarta: BKPM, 30 Januari 2018), h.20. 6 BKPM. Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari-Desember 2017 (Jakarta: BKPM, 30 Januari 2018), h. 35. 7 http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/04/03/onshut408-seberapa-banyak-sih-investasi-cina-di-indonesia-sebenarnya, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 20.45.
Tiongkok memulai pembangunan negaranya yang berdasarkan ideologi
komunisme dan sosialisme setelah Mao Zedong mengumumkan berdirinya
Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949.8 Kemudian, pada tahun
1978, setelah kematian Mao Zedong, Deng Xiaoping bersama dengan Partai
Komunis Tiongkok (PKT) dan kekuatan kapitalis dunia kemudian melakukan
liberalisasi perdagangan guna meningkatkan perekonomian negara.9 Deng
Xiaoping pernah mengungkapkan bahwa menjadi kaya adalah mulia. Ungkapan
memang sekedar ungkapan, namun nilai yang tertanam di dalamnya sedikit-
banyak telah mampu mendorong Tiongkok untuk tidak pernah tanggung-tanggung
dalam berinvestasi.10 Salah satu investasi terbesar Tiongkok selama dekade ini
adalah pembangunan One Belt One Road (OBOR).
One Belt One Road (OBOR), untuk selanjutnya disebut OBOR, adalah
sebuah jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia hingga
8 Ivan Taniputera. History of China (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.590. 9 Abd. Malik Rusman, Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Amerika Serikat Dalam Kaitannya Dengan Trans-Pacific Partnership (Skripsi Mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Tahun 2016), hal. 18. 10 Bagus Dharmawan, Ed. Cermin dari China: Geliat Sang Naga di Era Globalisasi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 4.
Eropa dan terdiri dari sekitar 60 negara yang melalui jalur sutra. OBOR memiliki
dua prinsip utama, yaitu One Belt dan One Road. One Belt mengacu pada Silk
Economic Road atau rute perdagangan yang melalui jalur sutra berbasis daratan
dari Tiongkok, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah hingga
Eropa yang juga akan didukung dengan jalur rel, jalan raya, dan jaringan pipa
baru. Sedangkan, One Road mengacu pada 21st Century Maritime Silk Road atau
sebuah jalur sutra berbasis laut yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia
Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah dan Eropa.11
Gambar I.A.2. Jalur One Belt One Road (OBOR)
Sumber: China-Britain Business Council, One Belt One Road: A Role for UK
Companies in Developing China’s New Initiative (London: Foreign and
Commonwealth Office)
11 Scott Enright & Associates, One Belt One Road: Insights for Finland (Team Finland Future Watch Report, January 2016), hal. 3.
6
OBOR pertama kali diinisiasikan oleh presiden Tiongkok, Xi Jinping pada
bulan September 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dunia
serta menciptakan sebuah jalur perdagangan baru yang memiliki peluang bisnis
yang lebih besar bagi Tiongkok. Inisiasi OBOR dikelola oleh sebuah kelompok
kecil yang terdiri dari the National Development and Reform Commission
(NDRC), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Tiongkok
yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli. Mengenai masalah
pembiayaan, Tiongkok telah mengeluarkan modal sebesar £ 25,5 miliar pada
bulan Desember 2014 yang diperoleh dari devisa negara, perusahaan-perusahaan
investasi, bank ekspor-impor dan China Development Bank untuk membangun
jalur sutra tersebut. Sedangkan, pembangunan jalur OBOR sendiri sudah dimulai
sejak tahun 2015.12
Pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OBOR yang
dilaksanakan pada Mei 2017 lalu, pemerintah Indonesia berusaha mengumpulkan
investor sebanyak mungkin guna mendukung pembangunan infrastruktur terkait
dengan inisiasi OBOR. Namun sayangnya, dana OBOR yang diinvestasikan
Tiongkok untuk Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Pakistan
yang mencapai angka US$ 62 miliar.13 Sedangkan, menurut Thomas Lembong,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga tahun 2017,
investasi OBOR Tiongkok ke Indonesia hanya mencapai US$ 5 miliar. Nilai
tersebut terdiri dari investasi kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar US$ 1 miliar
12 China-Britain Business Council, One Belt One Road: A Role for UK Companies in Developing China’s New Initiative (London: Foreign and Commonwealth Office), h. 6-8. 13 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2947476/ri-kalah-dari-malaysia-soal-dana-investasi-china, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 09.43.
dan kucuran dana dari China Development Bank (CDB) ke tiga Bank Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar US$ 1 miliar untuk masing-masing Bank
tersebut.14 Tiga bank BUMN tersebut antara lain PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank
Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk.15
Menurut BKPM, terdapat empat sektor yang menjadi tujuan utama investasi
Tiongkok, antara lain smelter, electronic appliances, infrastruktur, dan industri
minuman.16 Penanaman modal dalam sektor infrastruktur di Indonesia merupakan
salah satu upaya Tiongkok guna merealisasikan inisiatif OBOR. Investasi yang
masuk ke Indonesia memang tidak hanya didominasi oleh Tiongkok, namun
modal yang masuk dari Tiongkok sedikit-banyak berpengaruh terhadap
perkembangan dan kemajuan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, kemajuan
infrastruktur akan meningkatkan perekonomian Indonesia.
Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana
pengaruh yang ditimbulkan OBOR Tiongkok terhadap pembangunan infrastruktur
di Indonesia. Apakah OBOR Tiongkok memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap perkembangan infrastruktur Indonesia atau mungkin tidak. Khususnya
jika melihat minimnya nilai investasi OBOR hingga tahun 2017. Penelitian ini
membahas tentang kepentingan Tiongkok dan Indonesia dalam OBOR, serta
pengaruh yang ditimbulkan OBOR atau investasi Tiongkok dalam rangka
mendukung proyek OBOR terhadap perkembangan infrastruktur Indonesia pada
14 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170510143338-92-213836/indonesia-incar-puluhan-miliar-dollar-dari-china-lewat-obor diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 06.00. 15 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160314183053-78-117364/pinjaman-bank-china-us-3-m-habis-sekejap-oleh-3-bank-bumn diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 06.04. 16 https://bisnis.tempo.co/read/780014/bkpm-perusahaan-cina-minati-4-sektor-investasi-indonesia diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 07.42.
tahun 2017 , baik pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Selain itu, penelitian
ini juga akan menjabarkan alasan yang menyebabkan minimnya investasi
Tiongkok di Indonesia dibandingkan Negara lain di Asia Tenggara, serta
memberikan solusi terhadap masalah yang ada.
Penelitian ini menggunakan salah satu teori besar dalam hubungan
internasional, yaitu teori Neo Liberalisme. Neo Liberalisme adalah pembaharuan
dari ideologi Liberalisme yang sangat idealis. Neo Liberalisme menggunakan
negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, tetapi masih mengakui
pentingnya aktor non-negara seperti organisasi internasional non-pemerintah dan
perusahaan multinasional. Neo Liberalisme menggunakan ide-ide liberalis tentang
kemajuan dan perubahan, tetapi menolak idealisme. Teori ini melihat bahwa
hubungan internasional yang bersifat anarki dapat diatasi dengan suatu integrasi.
Integrasi tersebut mengacu pada suatu kerja sama internasional yang intensif.17
Meskipun begitu, dalam hubungan kerja sama, tetap ada kepentingan
nasional yang menjadi tujuan utama. Kemudian, kepentingan dan power yang
dimiliki suatu negara akan mempengaruhi kemampuan negara dalam negosiasi
yang kemudian menciptakan asimetris interdependensi atau kesalingtergantungan
yang tidak seimbang. Dalam kasus Tiongkok dan Indonesia, kemampuan
Bargaining Power yang berbeda antara kedua negara akan berpengaruh terhadap
ketergantungan satu sama lain. Hal ini juga terlihat dari nilai impor-ekspor dari
dan ke Tiongkok yang nampaknya tidak seimbang. Selain itu, nilai investasi
17 Robert Jackson & Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 63.
9
Tiongkok di Indonesia juga sangat jauh bila dibandingkan dengan investasi
Indonesia di Tiongkok.
Peneliti melihat bahwa hubungan yang terjalin antara Indonesia dan
Tiongkok adalah hubungan yang sarat akan unsur ekonomi yang mengandung
kepentingan dari masing-masing negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki
kepentingan melihat bahwa OBOR Tiongkok memiliki dampak positif dan negatif
bagi Indonesia. Melihat hal tersebut Indonesia perlu lebih teliti lagi dalam
mempelajari dampak mana yang lebih besar sehingga Indonesia dapat
menghasilkan kebijakan yang terbaik.
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan
diajukan oleh penulis adalah:
1. Bagaimana pengaruh inisiatif One Belt One Road (OBOR) Tiongkok
terhadap perkembangan infrastruktur Indonesia pada tahun 2017?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan
teori-teori konsep yang ada dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan pengaruh inisiatif One Belt One Road (OBOR)
Tiongkok terhadap perkembangan infrastruktur Indonesia pada tahun
2017.
10
2. Manfaat Penelitian
a. Sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama
belajar di program studi Ilmu Hubungan Internasional.
b. Sebagai sumber bacaan bagi peminat studi Ilmu Hubungan Internasional,
serta sumber rujukan bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian yang
berkaitan dengan One Belt One Road (OBOR).
D. Tinjauan Pustaka
Terdapat beberapa penelitian yang dapat dikaji untuk mencari informasi
mengenai pengaruh OBOR Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia pada
tahun 2017. Penulis menggunakan buku, jurnal, artikel dan berbagai penelitian
lain sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis.
Penelitian terkait Tiongkok pernah dibahas dalam buku “China’s Rise:
Challenges and Opportunities” yang ditulis oleh C. Fred Bergsten, Charles
Freeman, Nicholas R. Lardy dan Derek J. Mitchell pada tahun 2008. Buku ini
membahas tentang perubahan Tiongkok yang begitu signifikan sejak 36 tahun
lalu. Pemerintah Tiongkok telah dengan cerdas mengadopsi sistem politik dan
perekonomian Neoliberal tanpa melepaskan karakteristik budayanya. Selain itu,
Fred juga mengungkapkan bahwa Tiongkok mampu bersaing dengan Amerika
Serikat sebagai negara adidaya di dunia tanpa harus berperang.18
Buku ini menggunakan teori Liberalisme Institusional untuk memahami
pertumbuhan sistem ekonomi Tiongkok. Fred menjelaskan bahwa Tiongkok
18 C. Fred Bergsten, et al. China’s Rise: Challenges and Opportunities (Washington, DC: Peterson Institute For International Economics Center For Strategic and International Studies, 2008), h. 235.
11
mereformasi sistem perekonomian-nya dari sistem Sosialis menjadi Neo
Kapitalis dengan menggunakan demokrasi yang tetap menerapkan karakteristik
Tiongkok yang khas. Selain itu, dalam buku ini, Fred juga membahas tentang
kepemimpinan, korupsi, implikasi energi terhadap ekonomi negara, sektor militer
modern, serta kepentingan Amerika Serikat terhadap Tiongkok.
Tulisan Fred menggunakan tema dan teori yang bersinggungan dengan
penelitian ini, yaitu kebangkitan ekonomi Tiongkok dengan menggunakan teori
Liberalisme Institusional. Namun, tulisan ini lebih spesifik membahas tentang isu
terbaru berupa OBOR yang dicanangkan oleh Tiongkok dan dikaitkan dengan
perkembangan infrastruktur Indonesia. Isu kebangkitan Tiongkok sebagai negara
Adidaya baru juga dibahas melalui perspektif Neo Liberalisme dengan
mempertimbangkan kemajuan ekonominya.
Penelitian selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh David Murphy yang
berjudul One Belt One Road: International Development Finance With Chinese
Characteristics dalam buku berjudul Pollution. Artikel ini menjelaskan tentang
kepentingan Tiongkok dalam OBOR dengan menggunakan teori Neo Realisme.
Guna membiayai pembangunan proyek OBOR tersebut, Tiongkok menggunakan
China Development Bank, sebuah institusi baru bernama Asia Infrastructure
Investment Bank (AIIB). David menyamakan AIIB dan Cina Development Bank
dengan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, di mana semua
institusi tersebut adalah institusi yang dibangun untuk kepentingan negara asalnya
semata. David melihat bahwa konsep yang digunakan dalam inisiasi OBOR bukan
12
semata-mata berdasarkan pada kemajuan ekonomi bersama, tetapi berdasarkan
ambisi dominasi Tiongkok di dunia sebagai kekuatan ekonomi.19
Artikel yang ditulis oleh David tersebut menggunakan latar belakang
masalah yang sama dengan penelitian ini, yaitu OBOR Tiongkok. Namun, David
lebih fokus kepada analisis Neo Realisme-nya tentang kepentingan Tiongkok di
balik inisiasi OBOR melalui China Development Bank dan Asia Infrastructure
Investment Bank (AIIB) serta membandingkannya dengan institusi ekonomi dunia
seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Sedangkan, tulisan
ini lebih fokus membahas tentang seberapa besar peluang ekonomi yang diperoleh
Indonesia dalam inisiasi OBOR tersebut serta pengaruh OBOR terhadap
perkembangan infrastruktur di Indonesia. Meskipun proyek pembangunan OBOR
masih dalam proses, tetapi penulis melihat bahwa OBOR telah memberikan
pengaruh besar bagi Indonesia.
Penelitian selanjutnya adalah artikel dengan judul Promoting the Belt and
Road Initiative by Strengthening ‘5 + 1’ Cooperation yang ditulis oleh Biliang
Hu, Qingjie Liu dan Jiao Yan dan diterbitkan dalam buku berjudul China's New
Sources of Economic Growth. Artikel ini membahas tentang promosi yang
dilakukan oleh Tiongkok dalam rangka membangun OBOR dengan memperkuat
strategi 5+1. Konsep 5+1 tersebut mengacu pada kerja sama antara Tiongkok dan
5 negara anggota Eurasian Economic Union (EEU), yaitu Russia, Belarus,
19 David Murphy. One Belt One Road: International Development Finance Withchinese Characteristics dalam Pollution (Canberra: ANU Press, 2016), h. 248.
13
Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Armenia.20 Berdasarkan data yang diperoleh dari
Bank Dunia, ke-enam negara tersebut memiliki kepentingan dalam inisiasi
OBOR. Hal ini terbukti dari luas lahan yang dimiliki oleh ke-lima negara tersebut,
tidak termasuk Tiongkok, yang mencapai 19,5 juta km atau sekitar 48% dari total
lahan OBOR yang dimiliki oleh 64 negara lainnya.
Biliang Hu menggunakan teori Neo Realisme dengan menjabarkan
kepentingan 5 negara EEU dalam inisiasi OBOR Tiongkok. Biliang Hu
berpendapat bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar mereka. Sehingga,
adanya OBOR akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi negara-
negara tersebut. Artikel ini juga didukung dengan banyaknya data yang
dicantumkan oleh Biliang Hu mengenai besarnya nilai ekspor-impor yang telah
dilakukan oleh negara-negara tersebut dengan Tiongkok selama tahun 2014 dan
2015. Selain itu, dia juga membahas tentang pentingnya kerja sama antara negara-
negara EEU dan Tiongkok dalam bidang infrastruktur energi dan transportasi
yang sedang dibangun guna melancarkan inisiasi OBOR.
Penelitian Biliang Hu dan tulisan ini menggunakan latar belakang masalah
OBOR. Namun, penulis lebih fokus membahas tentang hubungan ekonomi antara
Indonesia dan Tiongkok dalam OBOR serta dampak OBOR terhadap
perkembangan infrastruktur Indonesia. sedangkan, tulisan Biliang Hu membahas
hubungan ekonomi antara Tiongkok dan 5 negara EUU, yaitu Russia, Belarus,
Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Armenia, serta kepentingan kelima negara tersebut
20 Biliang Hu, et al. Promoting the Belt and Road Initiative by Strengthening ‘5 + 1’ Cooperation (Canberra: ANU Press, 2017), h. 409.
14
dalam inisiasi OBOR. Selain itu, teori yang digunakan juga berbeda, di mana
penulis menggunakan teori Liberalisme Institusional dalam anallisanya.
Sedangkan, Biliang Hu menggunakan teori Neo Realisme.
E. Kerangka Teoritis
1. Neo Liberalisme
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori Neo
Liberalisme. Studi Ilmu Hubungan Internasional memiliki berbagai aliran yang
berbeda-beda, seperti Realisme, Liberalisme, Neo Realisme dan Liberalisme
Institusional. Semua aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap
dunia internasional, terutama mengenai hubungan antara negara-negara di dunia.
Berbeda dengan aliran Neo Realisme yang menganggap bahwa negara adalah
satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional yang memungkinkan
organisasi internasional non-pemerintah memiliki pengaruh sistemis terhadap
pola perilaku internasional, Neo Liberalisme memiliki pandangan yang berbeda.21
Neo Liberalisme melihat bahwa institusi internasional memiliki peran yang
kuat, kepentingan yang independen serta kemampuan untuk meningkatkan kerja
sama antarnegara di dunia. Institusi internasional adalah suatu organisasi
internasional seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO), European
Union (EU), atau World Trade Organization (WTO) yang merupakan seperangkat
aturan yang dapat mengatur kebijakan negara dalam urusan tertentu yang disebut
dengan “rezim”. Sedangkan, Robert Jackson dan George Sorensen sendiri
21 Tim Dunne, et al. International Relations Theories: Discipline and Diversity (New York: Oxford University Press, 2007), h. 11.
15
menyatakan bahwa institusi internasional memiliki jenis institusi yang lebih
mendasar seperti kedaulatan negara atau Balance of Power.22
Meskipun teori Neo Liberalisme meyakini tentang perlunya peran aktor
non-negara, namun Neo Liberalisme tetap melihat pentingnya peran negara.
Friedrich von Hayek, seorang tokoh Liberalis terkemuka asal Eropa mengartikan
Neo Liberalisme sebagai berikut:
a “neoliberalism,” which would preserve laissez-faire markets while adding
a role for what they considered a minimal state. This minimal state would
protect private property, maintain order, and provide some protection for
the poor. In spite of its anti-state rhetoric, neoliberal policies were not
meant to eradicate the state, but rather to have forged a new kind of state;
yang artinya: Neo Liberalisme adalah sesuatu yang akan menjaga Laissez-
Faire (Laissez Faire digunakan sebagai istilah untuk menyebut ekonomi
pasar bebas) dengan menambahkan peran untuk apa yang mereka sebut
sebagai negara minimal. Negara minimal ini akan melindungi properti
pribadi, menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan bagi orang
miskin. Terlepas dari retorika-nya yang anti-negara, kebijakan neoliberal
tidak dimaksudkan untuk menghilangkan peran negara, melainkan
membentuk negara baru.
Friedrich mengungkapkan bahwa Neo Liberalisme memandang perlunya
peran negara-meskipun hanya sedikit-untuk menjaga keseimbangan pasar. Negara
perlu melindungi properti pribadi, menjaga ketertiban dengan membuat kebijakan
yang dapat melindungi pasar. Neo Liberalisme tidak dimaksudkan untuk
menghilangkan peran negara secara keseluruhan, tetapi menempatkan negara pada
posisi yang tepat dalam sistem perekonomian.23
22 Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, terj. Dadan Suryadipura (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 154. 23 Johanna Bockman, Neoliberalism (The American Sociological Association: Contexts, Vol. 12, No. 3, SUMMER 2013), h. 14.
16
Berkaitan dengan masalah pengaruh inisiasi OBOR terhadap perekonomian
Indonesia, teori Neo Liberalisme menjelaskan mengenai pentingnya hubungan
kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan Indonesia. Pada dasarnya, inisiasi
OBOR memiliki dimensi politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, Tiongkok
menginisiasikan pembangunan OBOR sebagai salah satu upaya politiknya guna
menjadi negara yang berpengaruh dan mengamankan posisinya di Asia.
Sedangkan, dalam bidang ekonomi, OBOR tentunya akan meningkatkan
pendapatan nasional serta memajukan ekonomi Tiongkok. Sedangkan, bagi
Indonesia, inisiasi OBOR adalah tantangan baru bagi posisi Indonesia dalam
pemolitikan serta perekonomian dunia. Jika Indonesia mampu menghadapi
tantangan tersebut, maka Bargaining Power Indonesia di dunia juga akan
meningkat.
Selain itu, Tiongkok dan Indonesia sebagai negara yang juga mengadopsi
aliran Neo Liberalisme dalam sistem perekonomian-nya melihat bahwa peran
negara dan aktor non-negara dapat diseimbangkan guna mencapai kepentingan
keduanya. Inisiasi OBOR dengan berbagai aktor di dalamnya dapat
mempengaruhi perkembangan ekonomi Tiongkok dan Indonesia. Pasar
Internasional juga berpengaruh, di mana pembangunan OBOR akan berdampak
pada kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara-negara di dunia, terutama
terhadap hubungan ekonominya dengan Indonesia.
17
2. Kerja Sama Internasional
Kerja sama internasional adalah upaya yang perlu dilakukan untuk
memperoleh Power, terutama menurut aliran Neo L iberalisme. Kerja sama
internasional adalah hubungan timbal-balik yang terjadi antara negara-negara
guna meningkatkan hubungan baik dan mendapat keuntungan. Kerja sama dapat
dilakukan antara dua negara atau banyak negara melalui institusi internasional.
Keuntungan dapat diperoleh melalui kerja sama ekonomi. Kerja sama dapat pula
ditingkatkan melalui pembentukan institusi dan norma yang dapat dipatuhi
bersama.24 Kerja sama yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
tentu dilakukan secara rasional oleh negara maupun aktor non-negara. Namun,
dalam hal ini, penulis akan fokus pada kerja sama dalam bidang infrastruktur yang
dilakukan oleh aktor negara saja.
Menurut Immanuel Kant, kerja sama adalah pilihan paling rasional yang
dapat diambil oleh sebuah negara. Pada sistem yang anarki, negara akan memilih
pilihan yang paling rasional guna mencapai kepentingan nasionalnya. Negara
memilih bekerja sama sebab hal tersebut dapat memenuhi kepentingannya.
Dibandingkan dengan konflik yang diungkapkan oleh Realis, kerja sama
tampaknya lebih rasional. Selain itu, konsep “Prisoner’s Dilemma” juga
digunakan dalam Neo Liberalisme di mana kerja sama menjadi penentunya.
24 Joshua S. Goldstein & Jon C. Pevehouse, International Relations (New Jersey: Pearson Education, 2014), h. 87-88.
18
Negara akan mendapat keuntungan jika hanya salah satu negara yang cacat, tetapi
mereka akan rugi jika keduanya cacat.25
Kerja sama internasional dapat mencakup berbagai bidang, seperti kerja
sama politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Kerja sama ekonomi
tentunya merupakan kerja sama dengan keuntungan paling nyata. Inisiasi OBOR
adalah kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dengan berbagai negara di dunia
untuk membangun sebuah jalur perdagangan yang pada zaman dahulu merupakan
jalur yang dilewati oleh pedagang dari Eropa ke Cina. Perkembangan teknologi
yang begitu pesat telah mendorong Tiongkok untuk membangun kembali jalur
tersebut dengan upaya untuk memajukan perekonomian dunia serta
menghidupkan kembali jalur sutra dan menjadikannya jalur perekonomian
terbesar di dunia.
Pada sadarnya, hubungan antara kerajaan-kerajaan di wilayah Tiongkok dan
Indonesia telah berlangsung selama ribuan tahun. Pedagang asal Tiongkok yang
menuju Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika singgah di Indonesia, seperti
rombongan Laksamana Ceng Ho ke Samudera Hindia yang selalu melalui laut
Indonesia dan bahkan sering mengunjungi Cirebon. Setelah kemerdekaan
Indonesia dan perang sipil yang terjadi di Tiongkok, kedua negara menyepakati
hubungan diplomatik pada tanggal 13 April 1950. Hubungan kedua negara terus
berkembang pasca diadakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada bulan
25 Joshua S. Goldstein & Jon C. Pevehouse. International Relations (New Jersey: Pearson Education, 2014), h. 88-89.
19
April 1955. Meskipun hubungan diplomat kedua negara sempat dibekukan pada
tahun 1967-1990, hubungan kerja sama kedua negara tetap berlangsung.26
Hingga saat ini, Indonesia dan Tiongkok masih aktif bekerja sama dalam
berbagai bidang, seperti ekonomi, infrastruktur, sains dan teknologi.27 Kerja sama
ekonomi dan Infrastruktur antara Indonesia dan Tiongkok terus meningkat setiap
tahun khususnya setelah proyek OBOR dijalankan. Hal ini terlihat dari naiknya
peringkat Tiongkok yang berakumulasi dengan Hong Kong sebagai negara
sumber investasi terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2017 setelah
mengalahkan Jepang, dengan Singapura di posisi pertama.28 Sayangnya, hal
tersebut tidak dibarengi dengan keuntungan yang setara bagi Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, neraca
perdagangan Indonesia dengan Tiongkok selalu mengalami defisit setiap
tahunnya. Pada tahun 2017, defisit neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar
US$ 12 miliar, meningkat pesat dibandingkan defisit pada tahun 2013 sebesar
US$ 7 miliar.29
3. Kepentingan Nasional
Selain kerja sama, kepentingan nasional suatu negara juga menjadi salah
satu fokus utama dalam teori Neo Liberalisme. Kepentingan nasional adalah
26 Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA. 65 Tahun Hubungan Indonesia-Tiongkok dalam 65 Tahun Hubungan Indonesia-Tiongkok: Kemitraan untuk Perdamaian dan Kesejahteraan (Beijing: Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2016), h.44. 27 https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Peringatan-60-Tahun-Hubungan-Diplomatik-Republik-Indonesia-Republik-Rakyat-Tiongkok.aspx diakses pada tanggal 03 Juni 2018 pukul 13.35. 28 https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/China-becomes-Indonesia-s-No.-2-investor-with-infrastructure-drive diakses pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 13.55. 29 http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=116 diakses pada tanggal 03 Juli 2018 Pukul 14.08.
upaya suatu negara untuk mengejar power, di mana power adalah segala sesuatu
yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap
negara lain. Power dapat digunakan dengan cara pemaksaan maupun kerja sama.
Oleh karena itu, power dan kepentingan nasional dipandang sebagai sarana
maupun tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam dunia
internasional.30
Neo Liberalisme menyamakan kepentingan nasional suatu negara dengan
upaya untuk memperoleh keuntungan melalui peningkatan kekuatan kapitalis.
Berdasarkan logika pasar mengenai efisiensi, kompetisi serta keuntungan yang
didapat melalui sistem kapital akan meningkatkan power suatu negara.31 Negara
dengan sistem perekonomian Neo Kapitalis seperti Tiongkok memanfaatkan
kebijakan pro-pasar dalam negara sosialis, perusahaan swasta, hukum represif
yang terus berkembang serta budaya konsumen untuk mencari keuntungan. Selain
itu, pasar global adalah arena “bermain” bagi negara penganut aliran Neo
Liberalisme. Terdapat pola dinamis yang menghubungkan negara-negara di dunia
dalam sistem Neo Kapitalisme tersebut. Negara model ini bahkan menggunakan
pilihan berdasarkan kalkulasi keuntungan kapital guna menyelesaikan masalah
dalam hubungan internasional-nya. 32
30 Risma Yeni, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Presiden Barack Obama Terhadap Program Nuklir Iran (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatllah Jakarta, 2013), h. 14. 31 Johanna Bockman, Neoliberalism (The American Sociological Association: Contexts, Vol. 12, No. 3, SUMMER 2013), h. 14-15. 32 Aihwa Ong, Neoliberalism as a Mobile Technology (Wiley on behalf of The Royal Geographical Soci with Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 32, No. 1, Jan., 2007), h. 6-7.
21
Inisiasi OBOR adalah upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mendapatkan
keuntungan. Melalui pembangunan OBOR, transaksi miliaran dolar terjadi.
Negara-negara di seluruh dunia, terutama 64 negara yang memiliki akses
langsung terhadap wilayah yang dilalui OBOR dengan antusias merespons
inisiasi tersebut. Keuntungan dan perekonomian negara-negara yang dilalui oleh
jalur OBOR akan meningkat pesat. Namun, sampai saat ini, pembangunan
infrastruktur dan investasi asing di Indonesia tampaknya masih tertinggal dari
negara berkembang lain di Asia seperti Pakistan. Meskipun begitu, upaya
Indonesia untuk menarik investasi asing, terutama dari Tiongkok, gencar
dilakukan.
Tiongkok sebagai negara besar dengan ekonomi yang terus berkembang
pesat menggunakan OBOR sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian
negaranya, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di seluruh dunia. OBOR akan
membuka akses yang lebih besar terhadap kerja sama miliaran dolar dengan
negara lain. Menurut US-China Bussines Council, terdapat lima kepentingan
Tiongkok dalam OBOR, yaitu; 1) diversifikasi komoditas strategis Tiongkok,
seperti energi dan makanan guna menyejahterakan rakyat sebab, meskipun
Tiongkok adalah negara dengan populasi terbesar di dunia, namun persentase
lahan suburnya hanya tujuh persen, 3) menjaga perkembangan dan stabilitas
perbatasan, 4) menjadi pemimpin global dengan menggunakan Soft Power, 5)
membangun infrastruktur baru, 6) Globalisasi mata uang Yuan.33
33 https://www.usda.gov/oce/forum/2018/speeches/Erin_Ennis.pdf diakses pada tanggal 03 Juli 2017 pukul 14.41.
Sedangkan, Indonesia melihat pentingnya OBOR sebagai sarana
peningkatan ekonomi negara melalui pembangunan infrastruktur dengan
menggunakan investasi dari Tiongkok. Selain itu, OBOR juga dapat mendukung
tujuan Indonesia untuk menjadi poros maritime dunia. Dalam hal ini, kedua
negara menggunakan OBOR sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian
dan pembangunan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan
proyek-proyek OBOR di Indonesia, kedua negara tampaknya dipersulit dengan
kondisi infrastruktur dasar yang kurang memadai, birokrasi dan peraturan yang
berbelit-belit, tidak adanya kepastian hukum serta minimnya sumber daya
manusia yang bersertifikat. Hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk
terus memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut guna menarik minat investor
Tiongkok di Indonesia.
F. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Penelitian
eksplanatif membahas tentang alasan yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi
dan mengapa demikian. Terdapat dua pandangan dalam penelitian eksplanatif,
yaitu succesionist dan generative. Menurut pandangan succesionist, suatu
peristiwa dapat terjadi di dunia jika disebabkan oleh kejadian lain sebelumnya.
Kejadian yang menjadi penyebab itu disebut dengan variabel independen dan
dampak yang terjadi akibat peristiwa tersebut disebut dengan variabel dependen.
Sedangkan, pandangan generative meyakini bahwa terdapat hal lain yang menjadi
23
penyebab terjadinya suatu peristiwa, sehingga perlu dilakukan identifikasi
mendalam.34 Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif succesionist.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer
berupa wawancara dan studi kepustakaan, dokumenter dan penelusuran data
online. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh data penelitian melalui
metode tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden
dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.35 Wawancara dalam
penelitian kualitatif memiliki tiga teknik, yaitu wawancara melalui pembicaraan
formal, wawancara umum yang terarah dan wawancara terbuka yang standar.36
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara melalui pembicaraan formal,
sehingga data yang diperoleh menjadi lebih fokus pada masalah yang diteliti.
Selain itu, berdasarkan jenis respondennya, penelitian ini menggunakan jenis
wawancara elit yaitu wawancara yang dilakukan dengan kelompok atau individu
elit tertentu yang sudah sangat memahami seluk-beluk dalam bidangnya, seperti
elit pemerintahan.37
Terdapat dua orang responden yang diperlukan guna memperoleh data
dalam penelitian ini, yaitu Bapak Feny Zamzari selaku Diplomat di Fungsi Politik
KBRI Beijing dan Mr Lufeng Pipa selaku sebagai Sekretaris Umum International
Zheng He Society. Wawancara dengan Bapak Feny Zamzari diharapkan dapat
34 Iskandar Dinata, Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas (Jakarta: Penerbit UI Press, 2008), hal. 197. 35 Iskandar Dinata, Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas (Jakarta: Penerbit UI Press, 2008), hal. 119. 36 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 224. 37 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 226.
24
memberikan data mengenai kebijakan Indonesia dalam menghadapi Inisiasi
OBOR oleh Tiongkok, perkembangan infrastruktur Indonesia setelah inisiasi
OBOR, serta kepentingan dan keuntungan yang didapatkan kedua negara dari
OBOR. Sedangkan, wawancara dengan Mr. Li Feng Pipa dilakukan guna
memperoleh data mengenai kerja sama OBOR melalui sudut pandang Tiongkok.
Mr. Li Feng sendiri merupakan aktivis yang telah banyak berperan dalam
menghubungkan pengusaha Tiongkok dengan pengusaha Indonesia
Menurut Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian”, studi
kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi
sebanyak-banyaknya tentang topik yang dibahas dalam penelitian melalui sumber-
sumber kepustakaan seperti buku, skripsi, disertasi, jurnal, artikel dan sumber lain
yang berkaitan.38 Sedangkan, menurut Sugiono, studi kepustakaan adalah
penelitian tentang nilai, budaya dan norma yang berkembang dalam lingkungan
sosial yang diteliti dengan menggunakan kajian teoretis, literatur ilmiah dan
referensi lain yang berkaitan.39
Kemudian, penelitian ini juga menggunakan metode dokumenter dan
penelusuran data online. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data
secara tidak langsung melalui dokumen baik resmi maupun tidak resmi. Dokumen
tersebut bisa berupa catatan harian individu, pidato presiden, dokumen resmi
pemerintah dan sebagainya.40 Penelitian ini menggunakan data berupa dokumen-
38 Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 112. 39 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 291. 40 Iskandar Dinata. Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 134.
25
dokumen resmi pemerintah Indonesia dan Tiongkok, organisasi internasional
nasional pemerintah maupun non-pemerintah serta pidato presiden dan penjabat
negara dari Indonesia dan Tiongkok.
Terakhir, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah penelusuran
data online, yaitu pengumpulan dari dengan menggunakan internet. Prosedur
terpenting dalam metode ini adalah penyebutan alamat link dan waktu akses. Hal
ini untuk memudahkan pengecekan validitas data yang diperoleh seta
sumbernya.41 Data yang diperoleh dari internet lebih beragam dari pada studi
pustaka dan dokumentasi. Meskipun begitu, penelitian ini membatasi data berupa
dokumen resmi, data statistik, artikel, jurnal, berita dan tulisan-tulisan ilmiah lain
dari sumber yang terpercaya seperti website pemerintah, organisasi internasional
dan media berita nasional dan internasional. Sedangkan sumber-sumber yang
tidak terpercaya tidak akan dicantumkan guna meminimalkan kesalahan dalam
penelitian.
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat proses
yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Reduksi adalah proses memilih, menyederhanakan,
mengabstraksi dan mengubah data kasar yang didapatkan saat proses
pengumpulan data. Dalam penelitian ini, semua data kasar yang didapatkan dari
proses wawancara akan dipilih dan diubah menjadi data yang lebih sederhana dan
mudah dipahami. Selanjutnya, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang
41 Iskandar Dinata. Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 135-136.
26
telah tersusun rapi sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan
mengambil tindakan yang perlu dilakukan. Proses terakhir adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang utuh mungkin tidak akan langsung
didapat ketika penelitian berakhir, sehingga perlu dilakukan verifikasi. Verifikasi
adalah proses pengujian validitas, kebenaran, kecocokan dan kekuatan dari data
yang telah diperoleh. Proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan
dan verifikasi dalam penelitian ini dapat dilakukan berulang-ulang hingga
mendapatkan kesimpulan yang utuh atau hingga batas waktu penelitian berakhir.42
Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
induktif yaitu metode penulisan yang dimulai dengan data-data atau fakta yang
bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan umum.43 Secara singkat,
penelitian induktif menggunakan fakta dan kasus sebagai tumpuan. Adapun teori
yang digunakan dalam penelitian hanya sebagai penunjang saja. Sehingga, teori
yang kurang sesuai sering kali dapat disanggah ataupun dimodifikasi sebab teori
sosial tidak bersifat mutlak.
G. Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bagian, yaitu:
Bab I. Bab ini berisi pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka teoritis.
42 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 15-19. 43 Izhar. Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks dan Referensi Pragmatik (Jurnal Pesona Volume 2 No. 1, Januari 2016), hal. 68.
27
Bab II. Bab ini akan membahas tentang latar belakang dan runutan sejarah
mengenai inisiatif OBOR. Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan
sejarah jalur sutra sejak ribuan tahun lalu hingga saat ini. Kemudian,
perkembangan ekonomi Tiongkok selama beberapa dekade terakhir serta berbagai
upaya yang dilakukan negara tersebut guna meningkatkan perekonomiannya.
Terakhir, Kepentingan dan keuntungan yang diperoleh Tiongkok dalam OBOR.
Bab III. Bab ini akan membahas tentang kepentingan Indonesia terhadap Inisiasi
OBOR. Pertama, peneliti akan menjabarkan tentang kepentingan Indonesia dalam
Inisiasi OBOR, alasan yang mengharuskan Indonesia berpartisipasi dalam OBOR,
serta alasan minimnya nilai investasi OBOR di Indonesia
Bab IV. Bab ini akan menganalisa tentang bagaimana pengaruh inisiasi OBOR
terhadap perkembangan infrastruktur Indonesia selama tahun 2017 dengan
mempertimbangkan investasi asing yang diperoleh Indonesia dalam upaya
membangun infrastruktur, khususnya investasi asal Tiongkok. Pengaruh OBOR
terhadap sektor lain, seperti sosial, hukum dan ekonomi juga turut dibahas.
Bab VI. Bab ini akan memberikan kesimpulan mengenai sejauh mana
perkembangan pembangunan infrastruktur Indonesia pada tahun 2017 dan apakah
inisiasi OBOR memberikan manfaat yang signifikan terhadap infrastruktur dan
perekonomian Indonesia pada tahun 2017 atau justru berdampak negatif.
28
BAB II
SEJARAH INISIATIF ONE BELT ONE ROAD (OBOR)
A. Sejarah Jalur Sutra Kuno
Pada dasarnya, sejarah jalur sutra tidak terlepas dari sejarah Tiongkok.
Peradaban Tiongkok telah berusia ribuan tahun, bahkan sebelum Tiongkok
menjadi negara berdaulat. Wilayah di kawasan Asia ini telah mengalami
pertempuran antara kelompok Nomaden dan yang menetap. Para pengelana yang
datang dari padang rumput di bagian Barat Tiongkok menjarah gandum, biji-
bijian dan sutra dari desa-desa di wilayah Timur. Pada masa itu, bahan sutra yang
umum di rumah-rumah di Tiongkok sangat berharga bagi kelompok Nomaden.
Bahan sutra umum di Tiongkok sebab, teknik mengekstrak benang sutra,
Serikultur, telah muncul di wilayah ini sejak abad ketiga sebelum masehi.44
Gambar II.A.1. Peta Kerajaan dan Nomaden di Wilayah Tiongkok Tahun
800 SM-100M.
44 Xinru Liu. The Silk Road in World History (New York: Oxford University Press, 2016), h. 1.
29
Sumber: Xinru Liu, The Silk Road in World History, New York: Oxford
University Press, 2016
Kemudian, pada masa Dinasti Han (206 SM-220 M) peran sutra menjadi
sangat penting. Sutra digunakan oleh kerajaan pada masa itu sebagai persembahan
guna mempererat hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain. Pedagang
asing yang datang ke daratan Tiongkok untuk menjual barang pecah belah
Romawi, tekstil katun India, rempah-rempah dan wewangian, batu permata,
tekstil wol sangat meminati kain sutra asal Tiongkok. Kain sutra menjadi terkenal
hingga ke Barat. Kelompok-kelompok Nomaden dan kekaisaran Tiongkok mulai
memproduksi sutra guna memenuhi permintaan di rute khusus yang kemudian
menjadi jalur perdagangan, komunikasi dan transportasi di Eurasia. Pada masa
selanjutnya, jalur ini disebut dengan Jalur Sutra. 45
Istilah jalur sutra sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ahli Geografi dan
penjelajah asal Jerman, Ferdinand von Richthofen, pada tahun 1877 Masehi, yang
menyebut rute tersebut sebagai 'Seidenstrasse' (jalan sutra) atau 'Seidenstrassen'
(rute sutra). Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan kuno yang didirikan
secara resmi selama Dinasti Han yang menghubungkan kawasan dunia kuno dari
Asia ke Eropa dalam perdagangan antara tahun 130 SM – 1453 M. Barang-barang
yang dijual oleh pedagang Barat ke Asia antara lain, kuda, anggur, anjing, bulu
dan kulit binatang, madu, buah-buahan, barang pecah belah, selimut wol, karpet,
tekstil, emas, perak, unta, budak, senjata dan besi. Sedangkan, barang yang dibeli
oleh pedagang Barat dari Asia antara lain, sutra, teh, pewarna, batu berharga,
45 Xinru Liu. The Silk Road in World History (New York: Oxford University Press, 2016), h. 9-10.
30
barang pecah belah, porselen, rempah-rempah, artefak perunggu dan emas, obat,
parfum, gading, beras, kertas dan bubuk mesiu.46
Gambar II.A.2. Peta Jalur Sutra Tahun 500 SM-500M
Sumber: https://www.ancient.eu/Silk_Road/
Kemudian, pada akhir abad ke-15, penjelajah asal Portugis, Vasco da
Gama, menemukan jalur langsung dari Eropa ke India dengan berlayar melalui
Tanjung Harapan di Afrika. Jalur ini dipilih guna menghindari perjalanan melalui
Jalur Sutra yang tidak aman dari para penjarah. Pada abad ke-16 dan 17, Portugis,
Belanda, dan Inggris mulai bersaing memperebutkan kekuasaan di wilayah
perdagangan laut ini. Sebab, dengan menaklukan pelabuhan di sepanjang jalur
maritim, kerajaan-kerajaan tersebut dapat memonopoli jalur perdagangan,
mengklaim monopoli atas barang-barang eksotik yang dicari dan mengumpulkan
46 https://www.ancient.eu/Silk_Road/, diakses pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 10.58.
pajak dari kapal dagang yang kemudian membawa kekayaan dan kekuasaan bagi
mereka.47 Sejak saat itu, popularitas jalur sutra di kalangan pedagang Eropa
semakin berkurang.
B. Perkembangan Ekonomi Tiongkok Tahun 1960-2016
Pada tahun 1966, Mao Zedong yang saat itu menjabat sebagai ketua Partai
Komunis Tiongkok (PKT) meluncurkan Revolusi Kebudayaan yang berlangsung
hingga tahun 1976.48 Kebijakan Mao tersebut menimbulkan pertikaian dalam
masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat
Tiongkok. Namun, setelah kematian Mao, Deng Xiaoping muncul dengan
reformasi ekonomi sekitar tahun 1978.49 Ungkapan Deng yang paling terkenal
adalah“ tidak penting kucing itu berwarna putih atau hitam, kalau ia pandai
menangkap tikus, itulah kucing yang baik.” Jika Mao menggunakan ideologi
Komunisme dalam setiap kebijakan politik dan ekonominya, Deng memiliki
pandangan yang berbeda. Melihat kegagalan Mao, Deng memilih menerapkan
Kapitalisme dalam sistem perekonomian Tiongkok dan Komunisme dalam sistem
politiknya.
Salah satu bentuk kebijakan “kapital” Deng Xiaoping adalah dengan
membuka Tiongkok terhadap dunia. Tiongkok mulai menjalin kerja sama dengan
Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara yang selama ini dimusuhi Mao. Pada
47 https://en.unesco.org/silkroad/about-silk-road, diakses pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 11.37. 48 C. Fed Bergsten, et al. China’s Rise: Challenges and Opportunities (Washington: Peterson Institute for International Economics, 2008), h. Xiii. 49 C. Fed Bergsten, et al. China’s Rise: Challenges and Opportunities (Washington: Peterson Institute for International Economics, 2008), h. 9.
tahun 1977, Tiongkok telah menjadi anggota 21 Organisasi Pemerintah
Internasional (Intergovernmental Organization-IGO) dan 71 Organisasi Non-
Pemerintah Internasional (International Non-governmental Organization-INGO).
Organisasi-organisasi tersebut, antara lain Asian Development Bank, International
Monetary Fund (IMF), selanjutnya disebut IMF, dan World Bank dan lain
sebagainya. Dua dekade setelahnya, angka tersebut meningkat menjadi 50 IGO
dan 955 INGO.50
Reformasi ekonomi Deng Xiaoping mulai membuahkan hasil. Pada tahun
1980-an, perekonomian Tiongkok mulai bangkit atas dukungan dari peningkatan
jumlah wira usaha yang tidak hanya terdiri dari para pemilik pabrik, tetapi juga
para pejabat pemerintah. PDB Tiongkok yang pada tahun 1965 sebesar 6,4%
meningkat menjadi 10,1% pada tahun 1980. Selanjutnya, pada tahun 1989, PDB
kembali meningkat menjadi 11,5%. Pada masa itu, produk Tiongkok mulai
diminati dunia, terutama produk ringan, seperti sepatu, pakaian, mainan, dan
peralatan listrik kecil.51
Perekonomian Tiongkok terus berkembang pesat beberapa dekade
setelahnya, terutama setelah tahun 2000. Negara ini berubah dari negara miskin
menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.52 Berdasarkan data World Bank,
Tiongkok adalah negara dengan PDB (berdasarkan nilai tukar) terbesar kedua di
dunia, setelah Amerika Serikat pada tahun 2017. Nilai PDB Amerika adalah
50 David M. Lampton. China (Foreign Policy, No. 110, Special Edition: Frontiers of Knowledge, Spring, 1998) h. 14. 51 Ashoka Mody dan Fengyi Wang. Explaining Industrial Growth in Coastal China: Economic Reforms ... and What Else? (The World Bank Economic Review, Vol. 11 No. 2) h. 293-294. 52 Fabrizio Zilibotti. Growing and Slowing Down Like China (Journal of the European Economic Association 2017 15(5):943–988), h. 943.
33
sebesar US$ 18 triliun. Kemudian, dilanjutkan dengan Tiongkok sebesar US$ 11
triliun. Meskipun begitu, posisi Amerika Serikat nampaknya tidak akan bertahan
lama jika melihat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang jauh melampaui
Amerika. Menurut data IMF, ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 6,7% pada tahun
2016, sedangkan Amerika Serikat hanya 1,6%.53 Selain itu, Tiongkok juga
berhasil menjadi negara eksportir terbesar di dunia pada tahun 2010, dan negara
perdagangan terbesar pada tahun 2013. Meskipun begitu, pendapatan per kapita
Tiongkok masih berada di bawah rata-rata dunia.54
Gambar II.B.1. Pertumbuhan GDP Tiongkok Tahun 1960-2016
Sumber: https://data.worldbank.org/country/china
Melalui grafik di atas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 1960 hingga
satu dekade setelahnya atau selama Mao Zedong menjabat, PDB Tiongkok tidak
53 https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/, diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 15.33. 54 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ch.html, diakses pada tanggal 04 April 2018 pukul 18.45.
pernah mengalami perubahan yang berarti. Namun, setelah tahun 1980 yaitu sejak
Reformasi Ekonomi dicetuskan oleh Deng Xiaoping, PDB Tiongkok meningkat
secara bertahap dan melonjak pesat sejak tahun 2000-an.
C. Inisiatif One Belt One Road (OBOR)
Pada tahun 2013, persis setelah diangkat menjadi Presiden Tiongkok, Xi
Jinping dalam kunjungan luar negeri pertama-nya, mengumumkan pada dua
pidato berbeda, pertama di Kazakhstan, kemudian di Indonesia tentang “Silk Road
Economic Belt” dan “21st Century Maritime Silk Road” yang kemudian disebut
dengan One Belt One Road atau Belt and Road. Istilah Belt mengacu kepada
serangkaian jalan darat, jalur pipa, kereta api dan infrastruktur lainnya yang
melalui Asia Tengah, Asia Selatan dan Timur Tengah hingga ke Eropa.
Sedangkan, Road mengacu pada serangkaian pelabuhan dan jalur perdagangan
maritim yang melalui Laut Tiongkok Selatan dan Samudera Hindia ke Timur
Tengah, pantai timur Afrika, dan seterusnya sampai ke Eropa.55 Indonesia
merupakan salah satu negara yang dilewati jalur laut “Road.”
Inisiatif OBOR dibangun atas dasar historis, empiris dan praktis.
Berdasarkan sejarah, jalur sutra adalah jalur perdagangan yang telah ada sejak
ribuan tahun lalu dan Tiongkok berinisiatif untuk kembali menghidupkan jalur
tersebut. Secara empiris, nilai "perdamaian dan kerja sama, keterbukaan dan
inklusif, saling belajar dan saling menguntungkan" telah tertanam dalam diri
masyarakat sepanjang jalur sutra dari generasi ke generasi dan mendorong
55 Howard J. Shatz. U.S. International Economic Strategy in a Turbulent World (Santa Monica: RAND Corporation, 2016), h. 93.
35
kemakmuran serta pembangunan negara-negara di sepanjang jalur ini. Secara
praktis, kondisi internasional dan domestik negara di sepanjang jalur saat ini
semakin rumit dan pertumbuhan ekonomi dunia sedang lemah. Oleh karena itu,
Tiongkok berinisiatif membangun kembali jalur sutra dengan tujuan agar negara-
negara sepanjang jalur dapat bekerja sama dengan saling menguntungkan untuk
menghadapi tantangan ekonomi, sosial dan politik internasional.56
Tujuan utama dari OBOR termasuk dalam 'empat konsep inti,' yaitu
perdamaian, kerja sama, pengembangan, dan saling menguntungkan.57 Strategi
pembangunan yang diluncurkan oleh pemerintah Tiongkok ini bertujuan untuk
mempromosikan kerja sama ekonomi antarnegara sepanjang jalur OBOR guna
meningkatkan arus bebas ekonomi, mengalokasikan sumber daya secara efisien,
memajukan integrasi pasar, serta menciptakan kerangka kerja sama ekonomi
regional yang dapat bermanfaat bagi perekonomian dunia. Selain itu, Inisiatif
OBOR dicanangkan dapat menghidupkan kembali arus modal serta barang dan
jasa dari Asia ke seluruh dunia dengan tidak hanya melibatkan perusahaan multi
nasional, namun juga Usaha Kecil dan Menengah (UKM).58
Guna mempercepat pembangunan OBOR, Sidang Pleno Ketiga Komite
Pusat PKT ke-18 menyerukan untuk memfasilitasi Inisiatif OBOR sebagai upaya
mempercepat jaringan infrastruktur di antara negara-negara tetangga. Pada Maret
56 Zeng Lingliang. Conceptual Analysis of China’s Belt and Road Initiative: A Road towards a Regional Community of Common Destiny (Chinese Journal of International Law, 2016, 517–541) h. 519. 57 Desheng Hu, Jun Ou, et al. On the Environmental Responsibility of Chinese Enterprises for Their FDIs in Countries within the One Belt and One Road Initiative (The ChineseJournal of Comparative Law (2017) Vol.5 No.1 pp.36-57) h. 37. 58 https://beltandroad.hktdc.com/en/belt-and-road-basics diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 11.19.
2014, Perdana Menteri Li Keqiang diberi mandat untuk mempercepat
pembangunan OBOR. Kemudian, Presiden XI Jinping mengumumkan bahwa
Tiongkok akan berinvestasi sebesar US$ 40 miliar untuk mendukung pendanaan
pembangunan infrastruktur OBOR dalam pertemuan APEC pada November 2014
di Beijing. Pada bulan Desember di tahun yang sama, Konferensi Kerja Ekonomi
PKT membuat sketsa pelaksanaan strategi OBOR.59
Sebagai sebuah proyek yang sangat besar, pembiayaan OBOR tentu menjadi
hal yang signifikan. Oleh karena itu, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
dibentuk dan mulai beroperasi pada tanggal 16 Januari 2016 untuk membiayai
proyek infrastruktur di Asia. Meskipun begitu, AIIB tidak terbatas hanya untuk
Asia dan OBOR saja. Saat perjanjian pembentukan AIIB mulai berlaku pada 25
Desember 2015, 57 Calon Anggota Pendiri tidak hanya memasukkan negara-
negara Asia tetapi juga Eropa, Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Piagam
perjanjian AIIB yang ditandatangani oleh 57 negara tersebut bahkan tidak sama
sekali menyebutkan tentang Inisiatif OBOR.60 Hingga saat ini, ada sekitar 71
negara menjadi partner OBOR, termasuk Indonesia.61
Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik
Rakyat Tiongkok (Ministry of Commerce, People’s Republic of China), negara ini
telah melakukan investasi langsung non-finansial sebesar US $ 14,36 miliar di
59 Zeng Lingliang. Conceptual Analysis of China’s Belt and Road Initiative: A Road towards a Regional Community of Common Destiny (Chinese Journal of International Law, 2016, 517–541) h. 518. 60 Gerard J. Sanders. The Asian Infrastructure Investment Bank and the Belt and Road Initiative: Complementarities and Contrasts (Chinese Journal of International Law (2017), 367–371) h. 368. 61 https://beltandroad.hktdc.com/en/country-profiles, diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 17.59.
memberikan efek positif terhadap ekonomi di kota-kota dan provinsi- provinsi di
negara tersebut.64
Seiring perkembangan ekonomi dan peningkatan produksi dalam negeri,
Tiongkok telah berkembang menjadi negara dengan perekonomian kedua terbesar
di dunia (2017). Kepentingan ekonomi negara ini tidak lagi terbatas di dalam
negeri saja. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu untuk membuat sebuah jalur
transportasi baru, OBOR, yang menghubungkan negara-negara di dunia, dalam
kasus ini, negara di Asia hingga ke Eropa, guna mengefisienkan distribusi barang
dan jasa dari dan ke negara-negara tersebut. Dalam pembangunan OBOR,
berbagai kerja sama dilakukan oleh Tiongkok dengan negara-negara sepanjang
jalur untuk membangun infrastruktur publik pendukung, seperti jalan raya,
pelabuhan, bandara dan sebagainya.
2. Menjadi Kekuatan Ekonomi Dunia
Selama inisiatif OBOR berlangsung, Tiongkok telah melakukan banyak
kerja sama dengan negara partner untuk membangun beberapa infrastruktur
publik, seperti Pelabuhan Gwadar dengan India, yang akan membuka rute
perdagangan Tiongkok di wilayah Barat Daya Xinjiang, proyek pipa dengan
Myanmar yang akan menjadi akses darat pertama terhadap minyak mentah Timur
Tengah, serta Pelabuhan Piraeus dengan Yunani yang akan menjadi gerbang
maritim di Eropa Tengah.65 Menurut beberapa pendapat, berbagai kerja sama
64 Atif Ansar et. al. Does infrastructure investment lead to economic growth or economic fragility? (Oxford Review of Economic Policy, Volume 32, Number 3, 2016 ) h. 361. 65 https://tirto.id/ambisi-cina-dengan-proyek-jalur-sutra-abad-21-cv27 diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 21.26.
tersebut merupakan strategi Tiongkok untuk menguasai perekonomian dunia,
khususnya Asia dan menyaingi pengaruh Amerika Serikat. Namun, bila
diperhatikan lebih dalam, “menguasai ekonomi dunia” tampaknya adalah bonus
dari OBOR, sebab tujuan utama Tiongkok adalah meningkatkan perekonomian
negara mereka sendiri.
Meskipun begitu, isu menghalau pengaruh Amerika Serikat di Asia dan
menguasai perdagangan dunia sepertinya cukup menarik untuk dibahas. Tidak
dapat dimungkiri bahwa Inisiatif OBOR akan meningkatkan bargaining power
Tiongkok terhadap negara-negara lain, terutama dalam hal kerja sama ekonomi.
Tiongkok akan memiliki akses yang sangat baik terhadap negara-negara
sepanjang jalur OBOR hingga ke Eropa dan mendapatkan keuntungan yang
sangat besar dalam proyek ini. Semakin besar Soft Power yang dimiliki Tiongkok
maka semakin lemah pengaruh Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia.
Khususnya, pengaruh Amerika Serikat di Asia, terutama setelah Donald Trump
memutuskan untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari Trans-Pacific Partnership
(TPP) dan fokus pada ekonomi domestik saja. Bila diperhatikan, keluarnya
Amerika Serikat dari TPP justru membuat isu menghalau Amerika Serikat di Asia
semakin tidak beralasan. Bahkan bila Tiongkok memang pernah memiliki niat
tersebut pada awalnya.
3. Pemerataan Pembangunan dan Mencegah Separatisme
Terlepas dari kepentingan luar negeri Tiongkok, kepentingan dalam negeri
juga perlu diperhatikan. Sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia,
41
Tiongkok memiliki risiko besar terhadap gerakan separatisme dan kemiskinan
merupakan salah satu pendorong utama gerakan separatisme. Meskipun selama
beberapa tahun terakhir ekonomi Tiongkok terus meningkat pesat. Tetapi,
masyakat di beberapa provinsi masih mengalami kemiskinan, sebut saja, Gansu,
Hainan, Ningxia, Qinghai dan Tibet yang menempati provinsi dengan PDB
Perkapita terendah pada tahun 2016.66 Untuk menghindari hal tersebut, maka
Tiongkok mengajukan Inisiatif OBOR guna mengembangkan jaringan
transportasi, investasi dan infrastruktur di dalam negeri yang sebagian besar akan
pergi ke bagian Barat Tiongkok yang akan menjadi bagian dari “Belt.’’67 Dengan
begitu, istilah “one stone, two birds” menjadi nyata bagi Tiongkok. Jalur ekonomi
internasional yang memberikan akses perdagangan tanpa hambatan bagi Tiongkok
terlaksana dan wilayah miskin di Tiongkok juga semakin berkurang.68
Meskipun begitu, sebenarnya rencana pembangunan wilayah Barat
Tiongkok telah berlangsung sejak awal tahun 1990. Kemudian, Negara ini
membuat sebuah rencana pembangunan yang disebut dengan China’s Western
Development Program pada tahun 1999.69 Program “go west” ini dilakukan untuk
menggenjot kemajuan ekonomi di 12 provinsi dan wilayah di bagian Barat
Tiongkok, antara lain Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi,
Gansu, Ningxia, Xinjiang, Inner Mongolia, Guangxi and Qinghai yang
66 http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103 diakses pada tanggal 13 April 2018 pukul 17.06. 67 Peter Ferdinand. Westward ho—the China dream and ‘one belt, one road’: Chinese foreign policy under Xi Jinping (International Affairs 92: 4, 2016) h. 950. 68 Wawancara dengan Bapak Feny Zamzari, Diplomat di Fungsi Politik KBRI Beijing pada tanggal 25 Januari 2018. 69 Hongyi Harry Lai. China's Western Development Program: Its Rationale, Implementation, and Prospects (Modern China, Vol. 28, No. 4 (Oct., 2002), pp. 432-466), hal. 433.
berpenduduk sekitar 400 juta orang.70 Sebagai pendukung strategi tersebut,
pemerintah membuat beberapa kebijakan, salah satu kebijakan terbarunya adalah
New Five-Year Plan (rencana lima tahun) untuk mengembangkan wilayah Barat
Tiongkok dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan sehat serta
meningkatkan kepercayaan investor luar negeri.71 Maka, dapat dilihat bahwa
OBOR sebuah program yang diadakan untuk mendukung China Western
Development Program.
4. Mengamankan Perdagangan Laut Tiongkok
Pada dasarnya, Road sendiri dibangun atas dasar kepentingan Negara untuk
mengamankan jalur perdagangan lautnya. Selama ribuan tahun, Tiongkok telah
disibukkan dengan perang sipil antara masyarakat di dalam dan di luar tembok
(the Great Wall). Sehingga, ketika Jepang menginvasi Tiongkok pada Perang
Dunia II dan menutup pelabuhan lautnya, negara tersebut kehilangan aksesnya
terhadap perdagangan dengan Negara lain. Oleh karena itu, OBOR menjadi
sebuah solusi atas kekhawatiran Tiongkok terhadap ancaman asing, khususnya
Amerika Serikat, yang mungkin saja terjadi. Sedangkan, jika dilihat melalui
perkembangan terbaru, dengan kata lain, Road dibangun sebagai bagian dari Nine
Dash Line di laut Tiongkok Selatan, hanya saja dengan menggunakan kerja sama
ekonomi dan perdagangan sebagai alatnya.72 OBOR menjadi alat strategis bagi
Tiongkok untuk menopang kepentingan negara ini atas negara-negara yang
70 http://english.gov.cn/premier/news/2016/12/27/content_281475526349906.htm diakses pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 18.27. 71 http://english.gov.cn/premier/news/2016/12/27/content_281475526349906.htm diakses pada tanggal 3 Juli pukul 18.47. 72 Wawancara dengan Lifeng pada tanggal 18 Mei 2018.
“merasa terancam” dalam kasus laut Tiongkok Selatan. Buktinya, sejak tahun
2015 setelah proyek OBOR dilaksanakan, konflik antara Tiongkok dan Filipina
serta negara-negara lain yang bersengketa dalam kasus ini mulai mereda.73
5. Menjalin Hubungan Antarbangsa atas Dasar Kesalingpengertian, Khususnya
Terhadap Masyarakat Tiongkok.
Terlepas dari kerja sama ekonomi dan perdagangan, ikatan yang terjalin
antarbangsa juga merupakan salah satu kepentingan Tiongkok. Secara eksplisit,
Tiongkok menjabarkan lima prioritas utama dalam kerja sama OBOR, antara lain
koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan,
integrasi keuangan dan ikatan antarbangsa.74 Sejarah panjang Tiongkok dengan
Tribute System dan komunisme-nya sedikit banyak mempengaruhi pandangan
dunia terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Negara tersebut. Oleh
karena itu, Tiongkok menggunakan OBOR sebagai sarana menjalin hubungan
yang lebih erat antarabangsa di dunia, memperkenalkan Tiongkok sebagai Negara
damai yang tidak perlu ditakuti. Dengan begitu, maka tercipta lah rasa saling
pengertian antarbangsa, khususnya terhadap Tiongkok.
73 http://internasional.metrotvnews.com/asia/3NOE5Pyk-konflik-laut-china-selatan-mereda-tiga-tahun-terakhir diakses pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 16.19. 74 https://eng.yidaiyilu.gov.cn/index.htm, diakses pada tanggal 31 Mei 2018.
partner OBOR lain di Asia. Hal ini sangat mempengaruhi daya saing Indonesia,
terutama dalam hal infrastruktur. Faktanya, infrastruktur Indonesia, terutama di
daerah pinggiran dan perairannya masih sangat tertinggal.76
Terdapat beberapa alasan utama yang menjadikan kucuran dana dari
Tiongkok sedikit tersendat, salah satunya adalah regulasi dan birokrasi di
Indonesia yang cukup membingungkan dan menyulitkan. Penegakan hukum di
Indonesia masih cukup lemah. Sehingga, investor memiliki kekhawatiran besar
terhadap sengketa hukum dan berbagai masalah lain yang mungkin terjadi dalam
proses pelaksanaan proyek. Selain itu, sistem birokrasi yang berbelit-belit juga
menyulitkan pengusaha asing, khususnya Tiongkok yang ingin berinvestasi di
Indonesia.77 Bahkan, beberapa peraturan lebih menguntungkan bagi BUMN dari
pada investor. Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, mengungkapkan dalam acara
Indonesia Infrastructure Finance Forum di Jakarta pada tahun 2017 lalu bahwa
setidaknya terdapat 100 perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dan
Badan Usaha di Indonesia yang tidak konsisten satu sama lain dan kurang
menguntungkan bagi investor asing.78 Selain itu, masalah kemacetan dan
buruknya infrastruktur yang menyebabkan mahalnya biaya distribusi juga menjadi
hambatan.
Sebagai negara berkembang yang membutuhkan banyak dana dan investasi
asing untuk membangun perekonomian, Indonesia sangat membutuhkan suntikan
76 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2947476/ri-kalah-dari-malaysia-soal-dana-investasi-china diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 10.23. 77https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/20/121300026/kenapa.investasi.asing.di.indonesia.kalah.dibandingkan.china.dan.vietnam diakses pada tanggal 25 April 2018 pukul 21.23. 78 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3034862/penghambat-investasi-di-indonesia-versi-bank-dunia diakses pada tanggal 25 April 2018 pukul 21.22.
dana dari negara lain. Oleh karena itu, Inisiatif OBOR menjadi sebuah solusi atas
masalah yang dihadapi Indonesia. Di sisi lain, Indonesia tentu tidak memiliki
pilihan selain mengikuti Inisiatif OBOR. Sebab, sangat disayangkan bila negara
lain di Asia bisa memperoleh miliaran dolar untuk membangun infrastruktur,
sedangkan Indonesia tidak. Terlepas dari kucuran dana yang diberikan Tiongkok
pada negara-negara lain, Investasi Tiongkok di Indonesia tetap memberikan
keuntungan yang sangat besar.
Selain itu, “21st Century Maritime Silk Road” dalam Inisiatif OBOR pada
dasarnya sejalan dengan gagasan Presiden Joko Widodo mengenai Indonesia
sebagai poros maritim dunia, atau yang disebut dengan “Global Maritime
Fulcrum”. Presiden Joko Widodo melihat bahwa Asia Timur sedang dalam proses
menjadi Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia, terutama jika
dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi Tiongkok. Negara-negara di wilayah ini
terus berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia sangat berpotensi untuk menjadi poros maritim dunia.
Gagasan tersebut disampaikan oleh Joko Widodo dalam KTT Asia Timur, di Nay
Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 13 November 2015.79 Kemudian, gagasan ini
semakin didukung dengan disahkannya National Ocean Policy melalui Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.80
Sebagai bagian dari proyek OBOR, Indonesia telah menandatangani Nota
Kesepahaman antara Komisi Reformasi Republik Rakyat Tiongkok dan
79 http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html diakses pada tanggal 23 April 2017 pukul 08.49. 80 https://maritim.go.id/presiden-joko-widodo-teken-peraturan-presiden-tentang-kebijakan-kelautan-indonesia/ diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 09.04.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengenai kerja sama
ekonomi pada Dialog Ekonomi Tingkat Tinggi di Beijing pada tanggal 26 Januari
2015. Kedua belah pihak sepakat untuk mempererat kerja sama dalam bidang
infrastruktur dan industri, seperti mengembangkan Zona Khusus Ekonomi Bitung,
menyepakati Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, serta melakukan kerja
sama pada sewa dan operasi pembangkit listrik tenaga batubara sebesar 10.000
MW pada fase pertama dan 35.000 MW pada fase berikutnya.81 Meskipun proyek
OBOR di Indonesia merupakan proyek maritim, pemerintah Tiongkok tidak
hanya fokus pada pembangunan infrastruktur di jalur laut saja, melainkan jalur
darat juga.
Dalam pelaksanaan proyek ini, kebijakan OBOR banyak mendapat kritik
dari oposisi dalam negeri. Beberapa isu mengenai pro-kontra OBOR sering kali
diangkat oleh media-media nasional, misalnya isu maraknya tenaga kerja asing
dari Tiongkok yang mengancam ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat
Indonesia, serta ketidakmampuan mereka dalam berbahasa Indonesia, padahal
mereka bekerja di Indonesia. Tenaga kerja asing asal Tiongkok beberapa tahun ini
memang meningkat pesat. Berdasarkan data Pengendalian Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tenaga
kerja asing yang aktif bekerja di Indonesia sebanyak 77.149 orang pada tahun
2015, 80.375 orang pada tahun 2017 dan 85.974 pada tahun 2017.82 Mayoritas
81 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1249201.shtml diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 08.45. 82https://kemenag.go.id/berita/read/507561/menaker--perpres-tka-penting-untuk-genjot-investasi-dan-ciptakan-lapangan-kerja diakses pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 17.08.
tenaga kerja asing tersebut memang berasal dari Tiongkok. 83 Sebagai tanggapan,
pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mewajibkan beberapa hal,
antara lain: 1) menunjuk pekerja Indonesia menjadi tenaga kerja pendamping, 2)
mendidik dan melatih pekerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi serta jabatan
pekerja asing, serta 3) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia
bagi pekerja asing.84 Hal ini dimaksudkan agar ketika pekerja asing selesai masa
kontraknya di Indonesia, pekerja Indonesia dapat melanjutkan pekerjaan tersebut.
B. Dampak Inisiatif One Belt One Road (OBOR) Bagi Indonesia
Inisiatif OBOR memang disinyalir akan memberikan banyak keuntungan
bagi Indonesia, khususnya dalam bidang infrastruktur. Meskipun investasi OBOR
di Indonesia belum maksimal, namun OBOR menjadi salah satu faktor pendorong
bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur Indonesia guna menggenjot
investasi. Presiden Joko Widodo dalam sidang paripurna DPR pada Agustus 2017
lalu telah memaparkan proyek infrastruktur yang telah dibangun selama tahun
2015 hingga 2016, antara lain pembangunan dan perbaikan 7 ribu kilometer jalan
nasional, pembangunan empat bandara baru, pembangunan 199,6 kilometer jalur
kereta baru85 serta pembangunan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut dan 41
83 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306201957-92-280945/jumlah-tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china diakses pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 17.14. 84 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 26 Ayat 1. 85 https://bisnis.tempo.co/read/900576/jokowi-pamerkan-proyek-proyek-infrastruktur-yang-sukses-dibangun diakses pada tanggal 27 April 2018 pukul 09.55.
pelabuhan non-komersil sebagai pendukung.86 Namun, OBOR juga bisa
menimbulkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Bila
dianalisis lebih lanjut, dampak-dampak tersebut erat kaitannya dengan kedaulatan
negara, batas teritori, utang negara bahkan kemunduran ekonomi.
Globalisasi memang telah menyamarkan bahkan membuat batas-batas
antarnegara seakan tanpa sekat. Kerja sama ekonomi terus berlangsung antara
negara-negara di dunia, tetapi batas teritori tetap dipertahankan. Proyek OBOR
yang pada prinsipnya ingin menghilangkan hambatan dagang dangan membangun
infrastruktur yang menghubungkan negara-negara dari Asia hingga Eropa ini
tampaknya cukup menimbulkan masalah. Investasi Tiongkok pada jalur OBOR
yang melewati Kashmir telah menyebabkan ketegangan antara India dan Pakistan
semakin meningkat. Indonesia juga tampaknya tidak lepas dari masalah ini. Sebut
saja wilayah perairan di sekitar pulau Ambalat yang masih disengketakan oleh
Indonesia dengan negara tetangganya, Malaysia. Wilayah ini terletak di antara
Kalimantan Timur dan Sabah. Hingga saat ini belum ada batas yang disepakati
dan kedua negara masih sama-sama mengklaim pulau tersebut ke dalam wilayah
masing-masing. Oleh karena itu, Inisiatif OBOR diperkirakan akan menambah
ketegangan antara kedua negara. Namun, bila dilihat lebih lanjut, OBOR mungkin
juga dapat mendorong kedua negara untuk mencapai kesepakatan. Mengingat
proyek OBOR terus berlangsung.
86https://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/14453101/ini.infrastruktur.yang.dibangun.selama.dua.tahun.jokowi-jk diakses pada tanggal 27 April 2018 pukul 09.59.
87 Rafika Sari. Prospek Jalan Sutra Modern Bagi Perekonomian Indonesia (Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Vol. IX, No. 10/II/Puslit/Mei/2017), h. 14-15.
Sumber : http://www.kemendag.go.id/files/mtf/2017-07-mtf.pdf
C. Penyebab Investasi OBOR di Indonesia Tersendat
Investasi OBOR terus masuk ke Indonesia dalam jumlah yang banyak.
Namun, jika dibandingkan dengan Negara tetangga lain di Asia Tenggara seperti
Malaysia dan Myanmar, Indonesia tampaknya masih sangat tertinggal, terutama
berdasarkan jumlah nilai investasi Tiongkok yang masuk. Setidaknya terdapat tiga
alasan utama yang mendasari sulitnya Investasi OBOR di Indonesia, yaitu: 1)
fasilitas Pelabuhan Laut (Sea Port) Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan
dengan Negara tetangganya, Malaysia, 2) ketiadaan efisiensi bagi investor asing,
dan 3) Regulasi di Indonesia berbelit-belit dan membingungkan bagi investor
asing,88 serta 4) tidak tersedia tenaga ahli yang mencukupi.
1. Ketertinggalan fasilitas Pelabuhan Laut (Sea Port) Indonesia
Berdasarkan laporan World Economic Forum pada tahun 2012 sampai 2013,
kualitas infrastruktur Indonesia hanya menempati peringkat ke-92, jauh dibawah
Thailand pada posisi ke-49, Malaysia di posisi ke-29 dan Singapura di posisi ke-2.
Meskipun Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan luas
lautan sebesar 3,25 juta km2 dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar
2,55 juta km2.89 Namun, faktanya, infrastruktur Indonesia, khususnya Pelabuhan
Lautnya masih sangat tertinggal. Pada tahun 2013, sebuah pelabuhan di Singapura
88 Wawancara dengan Mr. Li Feng Pipa pada tanggal 18 Mei 2018. 89 https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA diakses pada tanggal 30 Mei 2018, pukul 9.19.
mampu menerima kapal dengan kapasitas hingga 16.000-18.000 TEUs.
Sedangkan, pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan paling besar dan
paling sibuk di Indonesia hanya mampu menampung sekitar 1.500 TEUs pada
tahun yang sama.90
Keterbatasan kapasitas tersebut membuat kapal-kapal besar yang datang
dari Eropa dan Amerika tidak dapat masuk ke Indonesia. Sehingga, mereka lebih
memilih untuk berlabuh di Singapura atau Malaysia. Ini menjadi salah satu faktor
mengapa Tiongkok lebih cenderung tertarik untuk berinvestasi di Malaysia dan
Thailand dari pada Indonesia, sebab besarnya kapasitas pelabuhan merupakan
salah satu pendorong ekonomi Negara dan efisiensi investasi. Hal ini kemudian
mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pelabuhannya.
Sehingga pada tahun 2017, kapasitas kapal di pelabuhan Tanjung Priok meningkat
menjadi 10.000 TEUs dengan kedalaman laut mencapai 14 sampai 15 meter.91
2. Ketiadaan efisiensi bagi investor asing
Efisiensi memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor, terutama investor
Tiongkok yang sudah terbiasa menyediakan infrastruktur dasar (Basic
Infrastructure) bagi investor asing sejak awal tahun 2000 dalam proyek China
Western Development Program. Basic Infrastructure yang dimaksud memiliki
tiga kategori, yaitu 1) infrastruktur kota, seperti penerangan jalan, jalan perkotaan,
jembatan dan jalan bawah tanah; 2) utilitas, seperti gas, air dan listrik; 3)
90 http://pajak.go.id/article/infrastruktur-seberapa-pentingkah, diakses pada tanggal 04 Juni 2018 pukul 09.53. 91 http://pajak.go.id/article/infrastruktur-seberapa-pentingkah, diakses pada tanggal 04 Juni 2018 pukul 10.03.
transportasi, seperti jalan raya dan kereta api; 4) infrastruktur sosial, seperti
sekolah dan rumah sakit.92 Pemerintah Tiongkok banyak berinvestasi dalam
proyek infrastruktur dasar guna menarik minat investor asing. Sehingga,
pengusaha asing yang datang ke Tiongkok mendapatkan efisiensi untuk
membangun usaha di Negara tersebut tanpa disibukkan dengan perizinan yang
berbelit-belit, pembebasan tanah, dan pembangunan infrastruktur dasar yang
menghabiskan banyak biaya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi
investor.
Namun, efisiensi ini tidak tersedia di Indonesia. Faktanya, untuk
membangun usaha di Indonesia, investor asing perlu melakukan beberapa
prosedur, yaitu mengajukan; 1) Izin Prinsip ke PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP
Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK secara
serentak, 2) Pertimbangan Teknis Pertanahan; 3) Izin Lokasi, 3) Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), 4) Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA), 5) Izin Lingkungan, 6) Surat Keputusan Fasilitas, 7) Rekomendasi
Teknis, 8) Sertifikat Layak Operasi, atau 9) Izin Operasional.93 Semua perizinan
tersebut membutuhkan biaya besar dan waktu yang cukup lama. Kemudian,
setelah perizinan-perizinan tersebut selesai, investor masih harus melakukan
pembebasan tanah dengan proses yang berbelit-belit, pembangun infrastruktur
dasar yang mayoritas belum tersedia di daerah-daerah di Indonesia, serta
92 Kelsey Wilkins and Andrew Zurawski. Infrastructure Investment in China (Reserve Bank of Australia. Bulletin | JUNE Quarter 2014), hal. 28. 93 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Pasal 10 Ayat 1 & 3.
55
membuka akses jalan menuju lokasi pembangunan. Selain itu, penelitian Center
for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengungkap bahwa untuk mengurus
perizinan investasi dibutuhkan waktu hingga 23 hari. Padahal, target yang
ditetapkan pemerintah adalah tujuh hari.94
3. Regulasi di Indonesia berbelit-belit dan membingungkan bagi investor asing
Sebelumnya, penelitian Bank Dunia pada tahun 2017 mengungkapkan
setidaknya terdapat sekitar 100 peraturan yang tumpang tindih dan kurang
menguntungkan di Indonesia.95 Kemudian, berbagai organisasi pemerintah dan
asosiasi kemasyarakatan mulai berbondong-bondong melakukan pemeriksaan
terhadap peraturan-peraturan tersebut, salah satunya, Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo). Dalam pertemuan anggota yang diadakan pada akhir Januari
2018 lalu, Apindo menjabarkan beberapa contoh peraturan yang tumpang tindih,
misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria menyebutkan bahwa jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB)
adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun. Namun, dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, jangka waktu
HGB adalah 80 tahun dan dapat diperpanjang di muka 50 tahun serta diperbarui
untuk 30 tahun.96
94 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/08/080644226/indonesia-tujuan-investasi-ke-2-dunia-perizinan-masih-harus-dibenahi diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 08.27.S 95 http://ekbis.rmol.co/read/2017/07/27/300630/BKPM-Keluhkan-Masih-Banyak-Regulasi-Yang-Hambat-Investasi- diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 08.52. 96 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/061600826/catatan-apindo-tentang-regulasi-pemerintah-yang-masih-tumpang-tindih diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 09.00.
Kemudian, terdapat peraturan lain yang juga dianggap kurang
menguntungkan bagi investor lokal maupun asing, misalnya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 58 Ayat 1
yang mewajibkan pengusaha untuk menyediakan minimal 20% lahan dari total
luas areal kebun perusahaan bagi petani lokal.97 Peraturan ini pada dasarnya
memang dibuat untuk memberdayakan dan meningkatkan produktivitas
masyarakat. Namun, faktanya, sangat sulit bagi pengusaha untuk menyesuaikan
produksi petani lokal dengan standar produk yang ditetapkan oleh perusahaan.
Selain itu, pengusaha juga perlu mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan
penyuluhan dan membina masyarakat.
4. Tidak tersedia tenaga ahli yang mencukupi
Sejak proyek OBOR berjalan di Indonesia, pemerintah terus mengupayakan
kemudahan bagi investor asing, salah satunya dengan membuat undang-undang
baru dan menyesuaikan atau mengubah undang-undang lama. Dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 33, pemerintah
memberikan persyaratan bagi pengusaha asing untuk mempekerjakan lebih
banyak orang Indonesia dari pada pekerja asing, menjadikan warga Negara
Indonesia sebagai pimpinan tertinggi, serta mengutamakan material dan teknologi
dalam negeri. Kemudian, pada pasal 43, pemerintah juga mengimbau kepada
97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
57
pengusaha tentang standar remunerasi atau upah yang diperoleh oleh tenaga kerja
ahli sebagai upaya peningkatan tenaga ahli di Indonesia.98
Namun, ironisnya, kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan
tenaga ahli. Pada tahun 2017, tenaga ahli dalam bidang konstruksi hanya
berjumlah 365.471 dari total 8,1 Juta pekerja Konstruksi di Indonesia. Kemudian,
tenaga terampil yang berasal dari SMA dan SMK hanya berjumlah 1,7 juta
pekerja. Sedangkan, sisanya hanyalah buruh kasar lulusan SD, SMP atau tidak
sekolah sama sekali.99 Sangat tidak masuk akal jika para pengusaha asing ini
dihadapkan pada kondisi dimana negara memberikan peraturan untuk lebih
banyak menggunakan pekerja lokal dan membatasi pekerja asing, sedangkan
negara tersebut justru tidak menyediakan tenaga ahli yang mencukupi. Oleh
karena itu, investor sering kali mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di
Indonesia dan lebih memilih Negara tetangganya seperti Vietnam dan Thailand
yang memberikan kebijakan yang lebih ringan.
98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 99 https://properti.kompas.com/read/2018/02/15/202314221/hanya-365471-yang-ahli-dari-81-juta-tenaga-konstruksi-indonesia, diakses pada tanggal 07 Juni 2018 pukul 11.43.
A. Pengaruh OBOR Terhadap Perkembangan Infrastruktur Indonesia
Tahun 2017
Infrastruktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti
prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya
suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya), seperti jalan dan
angkutan yang penting bagi pembangunan suatu daerah.100 Sedangkan menurut
Setyaningrum, infrastruktur merupakan biaya tetap sosial yang dapat mendukung
produksi secara langsung.101 Infrastruktur dapat digolongkan menjadi infrastruktur
dasar dan pelengkap. Infrastruktur dasar mencakup sektor publik yang menjadi
dasar bagi perekonomian dan tidak dapat diperjualbelikan seperti jalan raya, rel
kereta, pelabuhan laut, bendungan dan sebagainya. Sedangkan, infrastruktur
pelengkap mencakup prasarana pendukung seperti gas, listrik, telepon dan saluran
air.102 Proyek OBOR di Indonesia bertujuan untuk membangun infrastruktur,
khususnya infrastruktur laut atau yang disebut dengan istilah “Road”.
Selama tahun 2017, pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur
guna mendukung inisiatif OBOR di Indonesia. Berbagai proyek pembangunan
100 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prasarana diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 18.16. 101 Roestanto Wahidi D. Membangun Perdesaan Modern: Tata Kelola Infrastruktur Desa (Bogor: Penerbit Indodata Development Center, 2015), h. 32. 102 Roestanto Wahidi D. Membangun Perdesaan Modern: Tata Kelola Infrastruktur Desa (Bogor: Penerbit Indodata Development Center, 2015), h. 33.
sedang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia yang selama ini belum
terjamah pemerintah, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, serta
Sumatera. Beberapa fasilitas infrastruktur di pulau Jawa dan Bali juga turut
dibangun dan diperbaiki guna menyusul agenda Asian Games pada akhir tahun
2018, sekaligus sebagai proyek dengan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.
Pemerintah setidaknya telah menghabiskan dana sebesar 388 triliun rupiah pada
tahun 2017 untuk membangun proyek-proyek tersebut.103
Dalam rapat koordinasi yang diadakan di kantor Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman pada tahun 2017, Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menyatakan bahwa proyek
OBOR akan dilakukan dengan sistem Business to Business (B2B). Proyek OBOR
tidak akan dibiayai oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sehingga tidak menambah hutang luar negeri Indonesia.104 Pemerintah juga telah
menetapkan tiga wilayah yang menjadi fokus utama pembangunan proyek OBOR,
yaitu Bitung, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara. Meskipun menggunakan
sistem B2B, pemerintah tetap membantu pelaksanaannya dengan melibatkan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyesuaikan regulasi dengan iklim
investasi.105
103 https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 13.02. 104 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170529143521-92-218019/pemerintah-jamin-proyek-obor-tak-didanai-apbn diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 08.58. 105 https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/29/oqphkq382-indonesia-realisasikan-3-proyek-kerja-sama-jalur-sutra-baru-cina diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 09.13.
Namun, bila diperhatikan lebih saksama, investasi proyek OBOR di
Indonesia tampaknya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap
perkembangan infrastruktur Indonesia. Nilai investasi OBOR secara keseluruhan
hingga tahun 2017 hanya mencapai US$ 5 miliar-US$ 6 miliar setara dengan Rp.
66 triliun-Rp 80 triliun.106 Sedangkan, nilai investasi OBOR yang masuk ke
Indonesia pada tahun 2017 hanya sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun
untuk kereta Cepat Jakarta-Bandung.107 Itu berarti, dari total pembangunan
infrastruktur di Indonesia senilai Rp. 388 triliun pada tahun 2017, kontribusi
investasi OBOR hanya mencapai sekitar tiga persen saja. Berikut ini merupakan
tabel proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2017 yang
berhubungan dengan inisiatif OBOR.
Tabel IV.A.1. Daftar Proyek One Belt One Road (OBOR) di Indonesia Tahun
2017
NO Nama Proyek Nilai Proyek Keterangan
1 Proyek kereta
cepat Jakarta-
Bandung
USD 5,5 miliar Salah satu proyek infrastruktur kunci
pada skema OBOR. Telah mendapatkan
persetujuan pendanaan sebesar US$ 4,5
miliar dari China Development Bank
pada Mei 2017.
2 Proyek
pembangunan
infrastruktur
transportasi
Sulawesi
Utara
USD 69,45
miliar
Merupakan proyek pengembangan
Bandara Sam Ratulangi Manado,dan
pengembangan pelabuhan Bitung.
106 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2947476/ri-kalah-dari-malaysia-soal-dana-investasi-china diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 09.34. 107 https://bisnis.tempo.co/read/874547/pekan-depan-cina-cairkan-pinjaman-kereta-cepat-rp-13-triliun/full&view=ok diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 21.40.
USD86,2 miliar Proyek pembangunan infrastruktur yang
menghubungkan Kuala Tanjung, Danau
Toba, Duri, Dumai, dan Pekan Baru.
Termasuk didalamnya pengembangan
Kuala Tanjung International Hub Port,
Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke,
Kuala Namu International Airport and
Aerocity, dan pengembangan kawasan
Danau Toba
Sumber: Fajri Ramadhan, Akankah Inisiatif OBOR “Menerangi” Indonesia?,
Buletin APBN: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Edisi 16 Vol.II
Agustus 2017
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu rangkaian
pembangunan infrastruktur OBOR di Indonesia. Pendanaan proyek ini terdiri dari
75% dana China Development Bank (CDB) dan 25% dari PT Kereta Cepat
Indonesia China (KCIC).108 Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah mendapatkan
persetujuan pendanaan sebesar US$ 4,498 miliar dari CBD pada Mei 2017 di
Beijing.109 Namun, pencairan dana pertama baru akan turun pada tahun 2018.
108 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3304088/investasi-kereta-cepat-jakarta-bandung-bengkak-rp-1-triliun diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 06.17 pukul 06.26. 109 https://ekbis.sindonews.com/read/1207442/34/nilai-investasi-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-meningkat-1495524755 diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 06.17 pukul 06.39.
Sedangkan, pembiayaan awal masih ditanggung oleh konsorsium asal Tiongkok
senilai US$ 1 miliar atau Rp13 triliun.110
Dalam pelaksaannya, pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
mengalami banyak kendala. Dana proyek terus meningkat dari perkiraan awal
sebesar US$ 5,5 miliar menjadi US$ 5,99 miliar dan bertambah lagi menjadi US$
6,07 miliar pada akhir tahun 2017.111 Investor Tiongkok menunda pencairan dana
sampai proses pembebasan lahan selesai dan tahap konstruksi dimulai.
Sedangkan, proses pembebasan lahan berjalan lambat karena perizinan dari
berbagai badan pemerintah berbelit-belit. Hal ini membuat pengerjaan proyek
terus mundur dari target yang telah ditetapkan. Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Rini Soemarno, bahkan mengungkapkan bahwa pembangunan
Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru akan terlaksana pada Oktober 2020.112
Selain Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Indonesia juga menawarkan sejumlah
proyek dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OBOR di Beijing pada bulan Mei
2017. Nilai proyek-proyek yang ditawarkan pemerintah Indonesia mencapai US$
201,6 miliar yang terdiri dari proyek di Kalimantan Utara (US$45,98 miliar),
Sulawesi Utara (US$ 69,45 miliar) dan Sumatera Utara (US$ 86,2 miliar).113
Daftar proyek tersebut antara lain, pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di
Sumatera Utara, pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, pembangkit listrik tenaga
110 http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/gNQlX95K-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-mulai-tahap-konstruksi diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 06.17 pukul07.03. 111 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3304088/investasi-kereta-cepat-jakarta-bandung-bengkak-rp-1-triliun diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 07.17. 112 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180219131139-92-277153/maret-2018-dana-untuk-kereta-cepat-jakarta-bandung-cair diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 07.27. 113 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170905135144-92-239549/pemerintah-tawarkan-tiga-kawasan-industri-untuk-proyek-obor diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 07.32
mikrohidro dan smelter aluminium di Kalimantan Utara dan beberapa proyek
jalan tol, seperti jalan tol ruas Padang-Pekanbaru, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-
Parapat, Banda Aceh-Sigli dan sebagainya.114 Proyek-proyek tersebut masih
dalam tahap perencanaan untuk mencapai kesepakatan. Salah satunya, pada bulan
September 2017, pemerintah Indonesia menawarkan investasi tenaga listrik
berkapasitas 7.080 Megawatt (MW), kawasan industri seluas 4 ribu hektare dan
area pembangunan smelter alumina dan industri aluminium seluas 100 hektare
kepada 21 perwakilan dari Tiongkok yang ingin berinvestasi di Indonesia.115
Berdasarkan data-data tersebut, inisiatif OBOR tampaknya belum
memberikan pengaruh yang signifikan, terutama bila melihat nilai investasi yang
masih jauh dari investasi yang diperoleh Pakistan maupun negara tetangga di Asia
Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, investasi OBOR juga
tampaknya kurang tepat sasaran. Sesuai dengan konsep “One Belt” yang
merupakan serangkaian infrastruktur laut yang menghubungkan jalur perdagangan
dari Asia hingga ke Eropa yang melewati Indonesia, target pembangunan OBOR
di Indonesia seharusnya difokuskan pada jalur laut, seperti proyek pelabuhan
Bitung dan Kuala Tanjung. Namun, mayoritas proyek yang ditawarkan oleh
Indonesia justru berlokasi di darat, seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta api
dan bandara.
Pemerintah Indonesia melakukan hal tersebut sebenarnya bukan tanpa
alasan. Pemerintah ingin meningkatkan infrastruktur darat terlebih dahulu agar
114 Rafika Sari. Prospek Jalan Sutra Modern Bagi Perekonomian Indonesia (Majalah Singkat Info Ekonomi dan Kebijakan Publik: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. IX, No. 10/II/Puslit/Mei/2017), h.16. 115 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170905135144-92-239549/pemerintah-tawarkan-tiga-kawasan-industri-untuk-proyek-obor diakses pada 21 Agutus 2018 pukul 20.28.
Pertembakauan, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Perkelapasawitan, Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara
dan sebagainya.117 Rancangan undang-undang ini diharapkan akan meningkatkan
kepercayaan publik, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi para
investor, khususnya investor asing.
Sebagai hasil nyata, 18 Undang-Undang telah berhasil disahkan selama
tahun 2017 yang terdiri dari 6 Prolegnas RUU Prioritas 2016 dan 2017 dan 7
RUU kumulatif tahun 2016 sampai 2017.118 Antara beberapa undang-undang
tersebut yang terkait dengan investasi antara lain, UU No. 6 Tahun 2017 Tentang
Arsitek, UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan UU RI Nomor 8
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Anggaran Pendapatan, Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan lain
sebagainya. Perubahan dan penambahan undang-undang ini terus berlangsung
guna menyesuaikan iklim investasi dan menarik investor asing.
2. Penambahan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia
Investasi yang masuk ke Indonesia melalui proyek OBOR juga telah
memberikan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data (Badan
Pusat Statistik (BPS), selanjutnya disebut BPS, tingkat pengangguran terbuka atau
angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali mengalami
penurunan yang fluktuatif cenderung menurun sejak tahun 2012 hingga tahun
117 https://www.kemenkumham.go.id/berita/resmi-50-ruu-menjadi-prioritas-di-tahun-2017 diakses pada tanggal 08 Juni 2018 pukul 10.19. 118 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4b364bb8f96/18-uu-terbit-sepanjang-2017--ini-daftarnya diakses pada tanggal 08 Juni 2018 pukul 10.46.
2017. Pada Agustus 2017, Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mencapai
6,13 %, namun pada tahun 2017 TPT berhasil turun hingga mencapai 5,50%.
Berikut ini grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2012-
2017.119
Gambar IV.B.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia
Tahun 2012-2017
Semakin menurunnya tingkat pengangguran maka semakin bertambahnya
jumlah pekerja. Pada Agustus 2017, jumlah angkatan kerja yang aktif bekerja
mencapai 74.736.546 orang, bertambah dari tahun sebelumnya yang hanya
mencapai 72.943.627 pekerja. Sedangkan, jumlah pengangguran berkurang dari
4.411.543 orang pada tahun 2016 menjadi 4.375.251 orang pada tahun 2017. Data
tersebut menunjukkan bahwa ada sekiranya 36 ribu pengangguran yang berhasil
119 https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2017.html diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.16.
mendapat pekerjaan pada tahun 2017.120 Para pekerja tersebut umumnya bekerja
pada beberapa bidang, antara lain; pertanian 29,69%, perdagangan 23,28%, jasa
kemasyarakatan 16,92%, Industri 14,05%, bangunan 6,73%, angkutan 4,76%,
keuangan 3,10%, pertambangan 1,15% serta listrik, gas dan air 0,32%.121
Meskipun sektor pertanian masih menempati peringkat pertama, namun
persentase pekerjanya justru menurun sebesar 2,21% dari tahun 2016. Sebaliknya,
sektor lain justru mengalami peningkatan, seperti sektor industri sebesar 0,93%,
sektor perdagangan sebesar 0,74% dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 0,49%.
Sedangkan, sektor pembangunan atau konstruksi justru mengalami penurunan
sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya.122
Sektor pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama
OBOR. Faktanya, pembangunan infrastruktur akan menambah lapangan kerja
bagi masyarakat Indonesia. Jika dibandingkan, jumlah pekerja dalam bidang
pembangunan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan,
yaitu sekitar 1.285.636 pekerja dari tahun 2012, menjadi 8.136.636 pekerja.123
Berdasarkan klasifikasi wilayah, para pekerja tersebut tersebar di berbagai proyek
pembangunan, antara lain 4 proyek di Kalimantan, 27 proyek di Sulawesi, 13
proyek di Maluku dan Papua, 61 proyek di Sumatera, dan lain sebagainya. Para
120 Badan Pusat Statistik. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017. Katalog BPS: 2303004, h. 6. 121 Badan Pusat Statistik. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017. Katalog BPS: 2303004, h. Liv. 122 https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/11/06/1377/agustus-2017--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-50-persen.html diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 14.06. 123 https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2017.html diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 14.03.
buruh yang bekerja dalam pembangunan proyek-proyek tersebut juga merasa
dipermudah dengan durasi pembangunan yang cukup panjang, sebab mereka tidak
perlu pusing mencari pekerjaan untuk beberapa waktu mendatang.124
Salah satu proyek OBOR yang sedang dalam tahap konstruksi saat ini,
Kereta Cepat Jakrta-Bandung, telah menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja hingga
tahun 2017. PT. Kereta Cepat Indonesia China juga telah memperkirakan bahwa
proyek tersebut akan menyerap sekitar 39.000 pekerja yang mayoritas merupakan
pekerja lokal. 125 Meskipun tenaga ahli masih didatangkan dari Tiongkok, namun
pelatihan tenaga lokal terus dilakukan. Bila dihitung lagi, OBOR hanya
menyumbang sekitar 0,5% dari total tujuh juta tenaga kerja di bidang infrastruktur
sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Meskipun begitu, OBOR tetap menjadi salah
satu pendorong pemerintah Indonesia untuk gencar melakukan pembangunan
infrastruktur.
3. Kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2017
Berdasarkan data BPS, PDB Indonesia atas dasar harga berlaku meningkat
dari tahun 2016 sebesar Rp12.406,8 triliun menjadi Rp13.588,8 triliun pada tahun
2017. 126 Sedangkan, PDB perkapita meningkat dari Rp47,96 juta pada tahun 2016
124 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/12/083000626/cerita-jokowi-tentang-kerja-buruh-konstruksi-dan-sumbangsih-ke-infrastruktur diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 14.12. 125 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2986920/bos-kai-pede-kereta-cepat-jakarta-bandung-rampung-tepat-waktu diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 22.32. 126 https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/02/06/1363/ekonomi-indonesia-tahun-2016-tumbuh-5-02-persen-lebih-tinggi-dibanding-capaian-tahun--2015--sebesar-4-88-persen.html diakses pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 16.28.
menjadi Rp51,89 juta pada tahun 2017.127 Pertambahan jumlah lapangan kerja
sebagai efek dari pembangunan proyek-proyek OBOR di Indonesia merupakan
salah satu hal yang mempengaruhi peningkatan tersebut. Meskipun persentase
rata-rata distribusi PDB dari tahun 2013 hingga 2016 masih didominasi oleh
sektor industri (20,91%) dan pertanian (13, 41%),128 namun laju pertumbuhan
sektor konstruksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada
tahun 2017. Berikut ini data laju pertumbuhan PDB Triwulan II/2016 dibanding
Triwulan II/2017.
Gambar IV.B.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
Triwulan II/2017 Menurut Kategori (Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Bruto Indonesia
Triwulanan 2013-2017, katalog 9301003
127 https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html diakses pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 16.31. 128 Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2013-2017 (kaltalog 9301003), h. 38.