i LAPORAN PENELITIAN PEMULA PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PDRB PER KAPITA, JUMLAH PENGANGGURAN, DAN INVESTASI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI JAWA BARAT Oleh : Endang Hatma Juniwati, S.E., M.Si. (Ketua) Fatmi Hadiani, S.E., M.E. (Anggota) DIBIAYAI OLEH POLITEKNIK NEGERI BANDUNG DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN PEMULA Nomor : 805.9/PL1.R5/PL/2013 JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG NOVEMBER 2013 POLBAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
LAPORAN PENELITIAN PEMULA
PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PDRB
PER KAPITA, JUMLAH PENGANGGURAN, DAN
INVESTASI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN
DI JAWA BARAT
Oleh :
Endang Hatma Juniwati, S.E., M.Si. (Ketua)
Fatmi Hadiani, S.E., M.E. (Anggota)
DIBIAYAI OLEH POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN PEMULA
Nomor : 805.9/PL1.R5/PL/2013
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOVEMBER 2013
POLBAN
ii
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN PEMULA, SUMBER DANA DIPA 2013
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
1. a. Judul Penelitian : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per Kapita, Jumlah Pengangguran dan Investasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat
b. Bidang Ilmu : Ilmu Ekonomi
2. Ketua Peneliti : a. Nama Lengkap dan Gelar : Endang Hatma Juniwati, S.E., M.Si b. Jenis Kelamin : Perempuan c. Pangkat/Golongan/NIP : Penata /IIIC/19610605 198903 2 001 c. Golongan/Pangkat : Penata / IIIC d. Jabatan Fungsional : Lektor e. Jurusan/Program Studi : Jurusan Akuntansi/Keuangan dan Perbankan. f. Universitas/Institut/Akademik : Politeknik Negeri Bandung g. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 Orang 4. Lokasi Penelitian : Bandung
5. Bila Penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan, sebutkan a. Nama Instansi : b. Alamat :
6. Biaya Penelitian : Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
Kemiskinan adalah salah satu penyakit ekonomi makro yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Jawa Barat sebagai provinsi ketiga terbanyak jumlah penduduk miskin sebanyak 4,8 juta jiwa pada tahun 2010 yang merupakan 11,27% dari jumlah penduduk. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui pekembangan PDRB per kapita belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Oleh Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, Jumlah Pengangguran dan Investasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat. Data yang dipergunakan adalah data panel yakni series tahun 2008-2011, serta data cross section sebanyak 26 Kabupaten/Kota dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin, dan PDRB per Kapita berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin, sedangkan Jumlah Pengangguran tidak signifikan dalam menurunkan Jumlah Penduduk Miskin.
Kata Kunci : Jumlah penduduk miskin, IPM, PDRB per kapita, jumlah pengangguran, investasi
POLBAN
iv
ABSTRACT
Poverty is one of the diseases macroeconomic faced by the countries in the world , including Indonesia . Province of West Java as the third most number of poor by 4.8 million people in 2010, which is 11.27 % of the total population . The success of economic growth, demonstrated by the developments in GDRP per capita has not been able to reduce poverty significantly. Hence , this study aims to analyze the impact of the Human Development Index ( HDI ), GDRP per capita, Unemployment and Investment to the Number of Poor People in West Java . The data used is the panel data, series in 2008-2011, as well as cross section data as many as 26 districts / cities and estimated using Fixed Effect Model ( FEM ) . The results showed that the Human Development Index ( HDI ) and investment a significant negative effect on the number of poor and GDRP per Capita significant positive effect to Poor People, while the unemployment is not significant in reducing the amount of the Poor People.
Key Word : Poor People, HDI, GDRP per Capita, Unemployment, Investment
POLBAN
v
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya dengan kemurahan Nya penelitian ini dapat diselesaikan. Banyak hikmah yang dirasakan serta menyadarkan peneliti bahwa untuk mencapai sebuah tujuan harus dilakukan sungguh-sungguh serta kesbaran dan keikhlasan. Banyak hal yang menghambat kelancaran dalam penelitian ini sehingga mencapai kemajuan yang cukup pesat.
Objek penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat dan yang menjadi fokus perhatian peneliti adalah jumlah penduduk miskin dengan harapan dapat mengetahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi dari variabel yang sedang diteliti. Akan sangat sulit menyelesaikan masalah kemiskinan tanpa upaya-upaya untuk mengatasinya. Semangat mengentaskan kemiskinanlah yang memotivasi peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang sifat-sifat dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti hingga penelitian ini dapat diselesaikan, tiada penghargaan yang dapat kami persembahkan selain doa semoga Allah SWT melimpahkan kebahagian dan kebaikan bagi kita semua.
Bandung, November 2013
Peneliti
POLBAN
vi
Daftar Isi
Halaman
Lembar identitas dan pengesahan …………………………………………. i
Ringkasan ………………………………………………………………….. ii
Kata Pengantar …………………………………………………………….. iv
Daftar Isi …………………………………………………………………… v
Daftar Tabel ……………………………………………………………….. vii
Daftar Gambar / Ilustrasi ………………………………………………….. viii
4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat ………………………….. 33
4.2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita,
Jumlah Pengguran dan investasi terhadap
jumlah penduduk miskin ………………………………………… 40
4.2.1. Uji Chow …………………………………………………. 41
4.2.2. Uji Hausman ……………………………………………… 42
4.2.3. Analisis Regresi dengan menggunakan pendekatan
Fixed Effect Model (FEM) ………………………………... 43
V. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan …………………………………………………………. 47
5.2. Saran ………………………………………………………………… 47
Daftar Pustaka ……………………………………………………………….. 48
POLBAN
viii
D AFTAR TABEL
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk dan persentase penduduk miskin menurut provinsi
di Indonesia tahun 2009 – 2010
Tabel 1.2. Jumlah dan prosentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat tahun
2004 – 2012
Tabel 1.3. Jumlah penduduk miskin, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan
Manusia, Jumlah Pengangguran berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa
Barat tahun 2010
Tabel 4.1. Jumlah penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, luas wilayahdan
kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat tahun 2010
Tabel 4.2. Uji Chow
Tabel 4.3. Uji Hausman
Tabel 4.4. Hasil Regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model
(FEM)
POLBAN
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Lingkaran Kemiskinan
Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran
Gambar 4.1. Peta Provinsi Jawa Barat
POLBAN
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Personalia Peneliti
Lampiran 2 Biodata Ketua Peneliti
Lampiran 3 Biodata Anggota Peneliti
Lampiran 4 Data Jumlah Penduduk Miskin, IPM, PDRB per Kapita, Jumlah Pengangguran dan Investasi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2008 - 2011
POLBAN
1
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari
pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan
pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor. Tujuan utama dari usaha
pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, harus pula
menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan
tingkat pengangguran (Todaro, 2000). Oleh sebab itu, prioritas pembangunan adalah
menghapuskan kemiskinan.
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat,
pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi
geografis, dan lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak
mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan
perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengalami kehidupan
secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum dari perlakuan
atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Menurut Badan Pusat
Statistik (BPS), kemiskinan adalah kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi
kebutuhan makannya kurang dari 2100 kalori perkapita per hari.
Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya
banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan
ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang
harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar,
sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.
POLBAN
2
Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk M iskin Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2009 - 2010
Sumber: Badan Pusat Statistik.
2009 2010 2009 2010Aceh 876,600 861,850 18.58 20.98Sumatera Utara 1,378,400 1,490,900 10.41 11.31Sumatera Barat 397,900 430,020 8 9.5Riau 481,300 500,260 8.05 8.65Kepulauan Riau 131,200 129,660 6.83 8.05Jambi 270,100 241,610 8.28 8.34Sumatera selatan 1,042,000 1,125,700 13.48 15.47Kepulauan Banka Belitung 70,200 67,750 5.37 6.51Bengkulu 310,500 324,930 17.51 18.3Lampung 1,219,000 1,479,900 15.65 18.94DKI Jakarta 366,800 312,180 3.7 3.48Jawa Barat 4,421,500 4,773,700 9.89 11.27Banten 648,300 758,160 5.71 7.16Jawa Tengah 4,863,400 5,369,200 14.98 16.56DI Yogyakarta 562,100 577,300 15.88 16.83Jawa Timur 4,960,500 5,529,300 13.08 15.26Bali 161,000 174,930 3.95 4.88Nusa Tenggara Barat 828,300 1,009,400 18.02 21.55Nusa Tenggara Timur 1,000,300 1,014,100 20.41 23.03Kalimantan Barat 355,700 428,760 7.96 9.02Kalimantan Tengah 141,900 164,220 6.19 6.77Kalimantan Selatan 189,200 181,960 5.01 5.21Kalimantan Timur 246,100 243,000 6.38 7.66Sulawesi Utara 177,500 206,720 7.64 9.1Gorontalo 187,700 209,890 17.22 23.19Sulawesi Tengah 409,600 474,990 14.94 18.07Sulawesi Selatan 805,900 913,430 9.82 11.6Sulawesi Barat 160,600 141,330 13.01 13.58Sulawesi Tenggara 304,300 400,700 13.06 17.05Maluku 338,900 378,630 20.76 27.74Maluku Utara 88,300 91,070 8.06 9.42Papua 976,400 761,620 30.66 36.8Papua Barat 223,200 256,250 27.04 34.88
Persentase Penduduk Miskin
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)Propinsi
POLBAN
3
Tabel 1.1 menjelaskan perbedaan jumlah penduduk miskin disetiap
provinsinya yang terjadi di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada perbedaan
tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhirnya akan menyebabkan
kesenjangan antardaerah akan semakin besar. Wilayah Jawa, yang selama ini
merupakan wilayah yang relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah lainnya,
ternyata tidak lepas dari persoalan kemiskinan. Tahun 2010 Jawa Barat, Jawa
Tengah dan Jawa Timur mempunyai penduduk miskin yang cukup banyak
yaitu masing-masing 4,77 juta jiwa, 5,4 juta jiwa dan 5,5 juta jiwa. Dari sisi
penurunan persentase jumlah penduduk miskin tahun 2009 – 2010 baik di Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami peningkatan, yaitu Jawa Barat
sebesar 9,89% pada tahun 2009 menjadi 11,27% pada tahun 2010, Jawa Tengah
sebesar 14,98% pada 2009 menjadi 16,56% pada 2010, Jawa Timur sebesar
13,08% pada tahun 2009 menjadi 15,26% pada tahun 2010.
Indikator jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut BPS,
jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2010 sebesar 43 juta jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk sebesar 1,9% lebih besar dibandingkan Jawa Tengah (32,38
juta jiwa ; 0,37%) dan Jawa Timur (37,48 juta jiwa ; 0,76%). Indikator dari jumlah
pengangguran Jawa Barat termasuk terbesar yaitu sebesar 1,95 juta jiwa dengan
tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 10,33%. Indikator kualitas Manusia yang
digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat peringkat 11
yaitu sebesar 72,29, dan bila dilihat dari sisi PDRB per Kapita Jawa Barat sebesar
Rp. 17.450.000,- (peringkat 13) peringkatnya berada dibawah Jawa Timur , dan masih
diatas peringkat Jawa Tengah.
Berdasarkan fakta bahwa jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk
yang tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur namun tingkat kemiskinan
yang paling rendah di Pulau Jawa menyebabkan peneliti tertarik untuk mengambil
wilayah Jawa Barat sebagai wilayah penelitian selain penulis berdomisili di Jawa
Barat.
Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin menurut desa/ kota
di Jawa Barat selama tahun 2004 - 2012 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:
POLBAN
4
Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di provinsi Jawa Barat
Tahun 2004 – 2012
Sumber: Badan Pusat Statistik.
Menurut Tabel 1.2, jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode
2004 – 2012 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada periode 2004 - 2008
jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 668,2 juta jiwa karena dampak dari
krisis ekonomi, yaitu dari 4.7 juta jiwa pada tahun 2004 menjadi 5.3 juta jiwa
pada tahun 2008, atau secara persentase meningkat dari 12,10% menjadi 13,01%.
Indikator kinerja perekonomian daerah dapat direpresentasikan dengan
beberapa indikator, antara lain angka Indeks Pembanguna Manusia, nilai PDRB per
kapita, jumlah pengangguran, dan Investasi yang terjadi. Indikator kinerja
perekonomian tersebut merupakan kelompok indikator utama yang sering digunakan
untuk mengukur perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat suatu daerah. Dari
beberapa ukuran tersebut, indikator PDRB per kapita merupakan indikator kunci
utama dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.. Argumennya adalah bahwa
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menggambarkan terjadinya
peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi. Jika hal ini terjadi berarti bisa membuka
kesempatan kerja pada masyarakat. Selain itu, dengan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi membuka peluang bagi daerah untuk melakukan peningkatan penerapan
teknologi dan peningkatan akumulasi modal baik fisik maupun sumberdaya manusia.
Kondisi seperti ini berdampak pada peningkatan produktivitas daerah. Dengan
JMSK = Jumlah Penduduk Miskin IPM = Indeks Pembangunan Manusia PDRBK = Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita JPGR = Jumlah Pengangguran INV = Investasi i = Kabupaten/Kota t = tahun
IPM
PDRB per kapita
Jumlah pengang-
guran
Jumlah Penduduk
Miskin
Investasi
POLBAN
31
3.4. Variabel Operasional
Definisi operasional dari masing-masing variable adalah :
1. Jumlah penduduk miskin sesuai dengan kriteria BPS (2010), penduduk miskin
adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan dibawah garis
kemiskinan, adalah yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057,-perorang perhari,
angka ini berdasarkan perhitungan garis kemiskinan yang mencakup
kebutuhan makanan yang setara dengan kebutuhan terendah 2100 kilokalori
perkapita per hari.
2. Indeks Pembangunan Manusia yang sesuai dengan batasan BPS (2007), IPM
merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah
komponen dasar kualitas hidup. IPM memberi gambaran beberapa komponen
yaitu capaian umur panjang dan sehat, angka melek huruf, pertisipas sekolah
dan rata-rata lamanya bersekolah untuk mengukur kinerja pembangunan
bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah
kebutuhan pokokyang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita.
Data IPM yang digunakan adalah data IPM pada kabupaten/kota Jawa Barat
tahun 2008-2011.
3. PDRB, adalah produk domestik regional bruto dibagi dengan jumlah penduduk
disetiap wilayah kabupaten/kota Jawa Barat (BPS), datanya adalah PDRB
tahun 2008-2011 atas harga berlaku tahun 2000, variable ini dengan satuan
rupiah.
4. Jumlah pengangguran, menurut BPS adalah jumlah orang yang masuk dalam
angkatankerjsa (usia 15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan dan
belum mendapatkannya. Data yang digunakan adalah jumlah pengangguran
menurut format kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2008-2011.
5. Investasi adalah PMA dan PMDN serta belanja modal Pemerintah Daerah di
Kabupaten/Kota Jawa Barat tahun 2008-2011.
POLBAN
32
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang
dikumpulkan dan diolah oleh sumber data yaitu data kabupaten/kota Jawa Barat, tahun
yang dipilih tahun 2008 – 2011.
POLBAN
33
IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat
Gambar 4.1. Peta Provinsi Jawa Barat
Sumber : Wikipedia
Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota
Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan
Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378).
Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah
penduduk terbanyak di Indonesia. Secara geografis Jawa Barat terletak diantara
diantara 5050’ – 7050’ Lintang Selatan dan 104048’ – 108048’ Bujur Timur.Bagian
barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 3.710.061,32 hektar
dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat
dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat.
POLBAN
34
Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota, yaitu :
1. Kabupaten Bandung dengan Ibu Kota Soreang
2. Kabupaten Bandung Barat dengan Ibu Kota Ngamprah dimekarkan dari
Kabupaten Bandung tahun 2007
3. Kabupaten Bekasi dengan Ibu Kota Cikarang
4. Kabupaten Bogor dengan Ibu Kota Cibinong
5. Kabupaten Ciamis dengan Ibu Kota Ciamis
6. Kabupaten Cianjur dengan Ibu Kota Cianjur
7. Kabupaten Cirebon dengan Ibu Kota Sumber
8. Kabupaten Garut dengan Ibu Kota Tarogong Kidul
9. Kabupaten Indramayu dengan Ibu Kota Indramayu
10. Kabupaten Karawang dengan Ibu Kota Karawang
11. Kabupaten Kuningan dengan Ibu Kota Kuningan
12. Kabupaten Majalengka dengan Ibu Kota Majalengka
13. Kabupaten Pangandaran dengan Ibu Kota Parigi dimekarkan dari Kabupaten
Ciamis tahun 2012
14. Kabupaten Purwakarta dengan Ibu Kota Purwakarta
15. Kabupaten Subang dengan Ibu Kota Subang
16. Kabupaten Sukabumi dengan Ibu Kota Pelabuhanratu
17. Kabupaten Sumedang dengan Ibu Kota Sumedang
18. Kabupaten Tasikmalaya dengan Ibu Kota Singaparna
19. Kota Bandung
20. Kota Banjar dimekarkan dari Kabupaten Ciamis pada tahun 2002
21. Kota Bekasi dimekarkan dari Kabupaten Bekasi pada tahun 1996
22. Kota Bogor
23. Kota Cimahi dimekarkan dari Kabupaten Bandung pada tahun 2001
24. Kota Cirebon
25. Kota Depok dimekarkan dari Kabupaten Bogor pada tahun 1999
26. Kota Sukabumi
27. Kota Tasikmalaya dimekarkan dari Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2001
POLBAN
35
Tabel 4.1 Jumlah penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan
penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Sumber : BPS Jawa Barat 2010
Kepadatan penduduk terendah di Provinsi Jawa Barat terdapat pada Kabupaten
Sukabumi dengan kepadatan penduduk 562 orang/km2 dan kepadatan tertinggi
terdapat di Kota Bandung dengan kepadatan14.228 orang/km2. Sementara itu,
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah terkecil adalah
Kabupaten/KotaJumlah
Penduduk (Jiwa)
Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)
Luas Wilayah
(km2)
Kepadatan Penduduk
(orang/km2)
Kabupaten Bogor 4,763,200 3.13 2,997.13 1,589 Kabupaten Sukabumi 2,339,348 1.22 4,160.75 562 Kabupaten Cianjur 2,168,514 1.10 3,594.65 603 Kabupaten Bandung 3,174,499 2.56 1,756.65 1,807 Kabupaten Garut 2,401,248 1.60 3,094.40 776 Kabupaten Tasikmalaya 1,675,544 0.88 2,702.85 619 Kabupaten Ciamis 1,531,359 0.47 2,740.76 558 Kabupaten Kuningan 1,037,558 0.53 1,189.60 872 Kabupaten Cirebon 2,065,142 0.68 1,071.05 1,928 Kabupaten Majalengka 1,166,733 0.40 1,343.93 868 Kabupaten Sumedang 1,091,323 1.21 1,560.49 699 Kabupaten Indramayu 1,663,516 0.46 2,092.10 795 Kabupaten Subang 1,462,356 0.96 2,164.48 675 Kabupaten Purwakarta 851,566 1.99 989.89 860 Kabupaten Karawang 2,125,234 1.76 1,914.16 1,110 Kabupaten Bekasi 2,629,551 4.69 1,269.51 2,071 Kabupaten Bandung Barat 1,513,634 1.99 1,335.60 1,184 Kota Bogor 949,066 2.39 111.73 8,494 Kota Sukabumi 299,247 1.73 48.96 6,112 Kota Bandung 2,393,633 1.15 168.23 14,228 Kota Cirebon 295,764 0.84 40.16 7,364 Kota Bekasi 2,336,489 3.48 213.58 10,939 Kota Depok 1,736,565 4.30 199.44 8,707 Kota Cimahi 541,139 2.06 41.86 13,134 Kota Tasikmalaya 634,424 1.86 184.38 3,440 Kota Banjar 175,165 1.14 130.86 1,157
POLBAN
36
Kota Cirebon dengan luas 40,16 km2 dan yang memiliki wilayah terluas adalah
Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah 4.160,75 km2.
Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat berada di
Kabupaten Bekasi dengan laju pertumbuhan sebesar 4,69 persen dan laju pertumbuhan
terendah terdapat di Kabupaten Majalengka sebesar 0,40 persen. Untuk jumlah
penduduk terbanyak berada di Kabupaten Bogor sebanyak 4.763.200 orang dan
jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kota Cirebon sebanyak 2.065.142
orang (Tabel 4.1).
Kebijakan Jawa Barat dalam Meningkatkan IPM dimula pada tahun 2003
dimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat program akselerasi IPM generasi
pertama dengan leading sector berbasis kelompok masyarakat, yaitu dengan
digulirkan program “Raksa Desa” untuk mendorong perekonomian pedesaan melalui
pemberian bantuan permodalan bergulir dan pembangunan atau perbaikan
infrastruktur pedesaan. Sementara itu dalam bidang pendidikan dan kesehatan,
digulirkan program “Desa Cerdas” dan “Desa Sehat” dimana implementasinya kurang
optimal. Pada tahun 2005, digulirkan program akselerasi IPM generasi ke-2 dengan
leading sector Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berbasis multistakeholder. Program
akselerasi IPM generasi ke-2 ini membuat sebuah program yang melibatkan seluruh
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Program tersebut adalah Pendanaan
Kompetisi Akselerasi Peningkatan IPM (PPK-IPM). Melalui PPK-IPM Pemerintah
Provinsi Jawa Barat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggalang
peran serta stakeholders pembangunan di daerahnya masing-masing untuk bersama-
sama menyusun strategi dan menjalankan upaya-upaya peningkatan IPM di
Kabupaten/Kota masing-masing. Strategi dan upaya tersebut dituangkan ke dalam
sebuah proposal dan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk
kemudian dinilai dan diseleksi oleh sebuah Tim Reviewer Independen yang terdiri
unsur Perguruan Tinggi, Konsultan, LSM dan masyarakat profesional, serta unsur
Pemerintah Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.Proposal yang dinilai layak serta
Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholdersnya yang dinilai memiliki kesiapan dan
komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan IPM, akan dipilih dan ditetapkan
POLBAN
37
sebagai Kabupaten/Kota yang berhak mendapatkan dana stimulant antara 15 sampai
dengan 25 milyar rupiah per tahun per Kabupaten/Kota, selama dua tahun. Kegiatan
ini mulai di implementasikan pada tahun 2006. Pada tahun 2006 juga diterapkan
kebijakan 10 Kabupaten dengan IPM terendah, yakni memberi perhatian khusus
kepada 10 Kabupaten dengan IPM terendah dengan jalan memprioritaskan program
dan kegiatan sektoral yang terkait dengan IPM untuk diarahkan ke 10 Kabupaten
tersebut. Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan komitmen
dalam meningkatkan IPM. Upaya yang dilakukan yakni dengan pemerataan
pendidikan di Jawa Barat melalui kegiatan Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas
Sembilan Tahun, yang pada tahun 2008 memasuki tahun atau fase yang ke-4. Pada
tahun ini juga dibuat MoU Role Sharing Pendanaan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan Dasar. Beasiswa juga diberikan kepada siswa SMP/MTs/PKBM
yang berasal dari keluarga tidak mampu, upaya tersebut diharapkan telah optimal
memenuhi sasaran. Selain itu, upaya Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di
kabupaten/kota Jawa Barat telah menjadi agenda stakeholders terkait, baik dalam
tataran perencanaan maupun pelaksanaannya.
Komitmen dalam bidang kesehatan pada tahun 2008 lebih difokuskan pada
pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mencapai standar pelayanan minimal
(SPM), prasarana pelayanan kesehatan dasar belum dapat diakses sepenuhnya oleh
masyarakat terutama penduduk miskin, tenaga kesehatanbelum merata terutama di
perdesaan, masih munculnya kasus-kasus penyakit seperti DBD, diare, suspect flu
burung, gizi buruk dan peran serta masyarakat belum menunjukkan yang lebih baik,
terutama dalam pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Di
samping itu juga, kesehatan lingkungan, air bersih dan sanitasi perumahan masih
belum sesuai dengan apa yang diharapkan.Dengan demikian, Pemerintah Provinsi
Jawa Barat memfokuskan kebijakan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas
kesehatan sehingga permasalahan diatas dapat diatasi.
Pada bidang pendidikan tahun 2010 telah diprioritaskan untuk menciptakan
sumber daya manusia Jawa Barat yang Mandiri dan Dinamis serta berdaya Saing,
dengan sasaran : tuntasnya pemberantasan Buta Aksara dalam rangka Jabar bebas
POLBAN
38
Buta Aksara; meningkatnya angka partisipasi jenjang pendidikan dasar dan menengah;
meningkatnya angka yang melanjutkan antar jenjang dalam rangka Jabar Bebas Putus
Jenjang Sekolah; meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah bertaraf
internasional; meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah melalui penuntasan dan
pemeliharaan Bebas Buta Aksara melalui Program Keaksaraan Fungsional (KF); BOS
Provinsi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; pengadaan Paket Buku Teks
Pelajaran untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; peningkatan Kesejahteraan
Guru PNS, Non PNS dan Guru Bantu Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan
Perbatasan; bantuan Baju Seragam Sekolah untuk Siswa SD/MI dan SMP/MTs dari
Keluarga Tidak Mampu; pembinaan dan pengembangan Sekolah Standar Nasional
(SSN) dan Sekolah bertaraf Internasional (SBI) jenjang SD, SMP, SMA dan SMK;
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Daerah Khusus; rehabilitasi pembinaan
Kelembagaan dan Peningkatan Mutu SD-SMP Satu Atap; pembinaan SMP Terbuka;
beasiswa Reguler, Satu Siklus, Tahun Pertama dan Tugas Akhir bagi Mahasiswa
Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu; peningkatan Sarana dan Prasarana
SMA/SMK Dalam Rangka Pencanangan Wajib Belajar 12 Tahun; peningkatan RLS
Melalui Program Paket B dan C berbasis life skill; perluasan Peningkatan Layanan
PAUD Non Formal; pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi Siswa SMA/SMK;
optimalisasi Pendidikan Kejuruan melalui Pemberdayaan Lembaga Tri Partit Bidang
Pendidikan; Sertifikasi Guru dan Siswa Pendidikan Menengah Kejuruan; rehabilitasi
bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana gempa bumi Jawa
Barat 2009.
Pada bidang kesehatan beberapa kegiatan difokuskan pada peningkatan prilaku
hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit serta kualitas pelayanan kesehatan dasar,
dengan sasaran : menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak;
meningkatkan pengendalian, pencegahan penyakit menular; meningkatkan prilaku
hidup bersih dan sehat; meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, dan penanganan gizi buruk.
Kegiatan yang telah dilakukan adalah: peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui
POLBAN
39
fasilitasi dan bimbingan teknis; peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendukung
pelaksanaan pelayanan kesehatan; perbaikan sanitasi, screening penderita dan
Pengobatan TB paru; pendidikan kesehatan mengenai PHBS dan gizi masyarakat.
Perkembangan Ekonomi Jawa Barat selalu menjadi provinsi yang memiliki
kontribusi ekonomi penting di Indonesia. Dalam 6 tahun terakhir rata-rata kontribusi
ekonomi Jawa Barat terhadap nasional sekitar 14,5% dan Jawa Barat merupakan ke
tiga terbesar kontributor ekonomi nasional.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat umunya lebih tinggi aipada
nasional. Berdasarkan.
Berdasarkan data PDRB Jawa Barat (ADHK 2000) cenderung mengalami
peningkatan. Dimana nilai nominal PDRB termasuk tertinggi ke – 3 di Indonesia,
dimana hal tersebut menunjukkan intensitas kegiatan ekonomi di Jawa Barat termasuk
sangat tinggi. Kegiatan ekonomi yang besar ini mengindikasikan pula bahwa Jawa
Barat menjadi daerah ekonomi yang penting di Indonesia. Bila dikaitkan dengan
jumlah penduduk yang besar, maka Jawa Barat adalah pangsa pasar yang
besar.Dengan persentase penduduk 18,1% dari nasional belum seimbang bila
dibandingkan dengan rata-rata kontribusi ekonomi 14,5%, masih perlu ditingkatkan
lagi pertumbuhan ekonominya.
Jawa Barat termasuk salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggi
di Indonesia, namun hingga saat ini masih menghadapi masalah kependudukan yang
sulit dipecahkan, terutama dalam penyerapan angkatan kerja. Seiring dengan
peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja diperkirakan mengalami
peningkatan, menurut hasil survey Kegiatan Dunia Usaha di Jawa Barat oleh Bank
Indonesia (2010), yang menyatakan bahwa masih terjadi peningkatan jumlah tenaga
kerja yang terserap di berbagai sector perekonomian di Jawa Barat. Peningkatan
serapan tenaga kerja terutama terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran,
khususnya sub sektor perdagangan besar. Sektor pertanian merupakan sector
penyerap tenaga kerja terbesar kedua di Jawa Barat.
POLBAN
40
Pembentukan Investasi di Jawa Barat relatif meningkat, dimana pada tahun
2010 laju investasi sebesar 5,9% yang hamper sama denganlaju pertumbuhan
ekonomi, serta rasio antara investasi dengan PDRBnya sebesar 16,4%. Jawa Barat
adalah salah satu provinsi tujuan investor terbesar di Indonesia. Antara tahun2010 –
2011 proporsi investasi PMA dan PMDN Jawa Barat rata-rata 21,06%. Pembentukan
PMA dan PMDN di Jawa Barat selama 2007 – 2011 proporsinya lebih besar
pembentukan PMA, yaitu hingga tiga kali lipat PMDN. PMDN relatif lebih merata
pada berbagai daerah di Jawa Barat, bila disbanding dengan PMA. Sekitar 57%
PMDN pada kurun waktu 2007 – 2011 terbentuk di Kota Bandung dan Kabupaten
Karawang, 17% di Kabupaten Bekasi, sedangkan daerah lain kurang dari 10%. Sekitar
35% PMA terbentuk di Kabupaten Bekasi, 15% di Kabupaten Karawang dan
Kabupaten Cirebon 10,3%, daerha lain kurang dari 10%. Kabupaten Bekasi dan
Kabupaten Karawang secara umum menjadi pilihan investasi untuk PMDN maupun
PMA. Aksesibilitas yang relative bagus dan dekat dengan Jakarta, tampaknya menjadi
faktor penarik investasi pada daerah-daerah tersebut.
4.2. Pengaruh IPM, PDRB per kapita, Jumlah pengangguran, dan Investasi
terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat Periode 2008 - 2011
Pengujian data sekunder yang merupakan kombinasi data time series dan dan
cross section atau yang disebut data panel pada penelitian ini dengan menggunakan
model regresi data panel. Dengan menggunakan model regresi data panel ada tiga
pendekatan dalam perhitungan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (pooled OLS =
PLS), pendekatan fixed effect (FEM), dan pendekatan random effect (REM), untuk
menentukan metode mana yang tepat dalam model ini perlu dilakukan pengujian-
pengujian, dengan menggunakan software yang digunakan untuk mengolah data
Eviews 6.
POLBAN
41
4.2.1. Uji Chow
Uji Chow dilakukan untuk melihat pendekatan FEM lebih baik dibandingkan
pendekatan PLS, dimana hasilnya dapat dilihat pada table 4.2
Tabel 4.2 Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: PLS
Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 77.536533 (25,73) 0.0000
Cross-section Chi-square 341.561747 25 0.0000 Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: JMSK?
Method: Panel Least Squares
Date: 11/23/13 Time: 07:56
Sample: 2008 2011
Included observations: 4
Cross-sections included: 26
Total pool (unbalanced) observations: 103 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1727024. 189411.8 9.117829 0.0000
IPM? -21711.87 2671.392 -8.127547 0.0000
PDRBK? -0.003375 0.000919 -3.671366 0.0004
JPGR? 0.812573 0.094794 8.571996 0.0000
INV? 3.73E-09 1.59E-09 2.336666 0.0215 R-squared 0.684476 Mean dependent var 188073.8
Adjusted R-squared 0.671598 S.D. dependent var 117393.7
S.E. of regression 67274.12 Akaike info criterion 25.11826
Sum squared resid 4.44E+11 Schwarz criterion 25.24616
Berdasarkan output eviews 6, menunjukkan baik F test maupun chi-square
signifikan, sehingga dapat disimpulkan pendekatan FEM lebih baik dibandingkan
PLS.
POLBAN
42
4.2.2. Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk melihat pendekatan FEM lebih baik
dibandingkan pendekatan REM, dimana hasilnya dapat dilihat pada table 4.3
Tabel 4.3 Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: DAPEN
Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 71.882280 4 0.0000 Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. IPM? -31425.678000 -24457.780312 16367657.022903 0.0850
PDRBK? 0.004012 0.001664 0.000001 0.0183
JPGR? -0.015198 0.038808 0.000660 0.0356
INV? -0.000000 -0.000000 0.000000 0.0000 Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: JMSK?
Method: Panel Least Squares
Date: 11/23/13 Time: 08:36
Sample: 2008 2011
Included observations: 4
Cross-sections included: 26
Total pool (unbalanced) observations: 103 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2406458. 360604.8 6.673396 0.0000
IPM? -31425.68 5138.487 -6.115745 0.0000
PDRBK? 0.004012 0.001340 2.993990 0.0038
JPGR? -0.015198 0.050614 -0.300267 0.7648
INV? -9.89E-10 4.64E-10 -2.132460 0.0363 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.988549 Mean dependent var 188073.8
Adjusted R-squared 0.984000 S.D. dependent var 117393.7
S.E. of regression 14849.45 Akaike info criterion 22.28757
Sum squared resid 1.61E+10 Schwarz criterion 23.05496
Tabel 4.4 Hasil Regresi Data Panel dengan pendekatan FEM
Dependent Variable: JMSK? Method: Pooled Least Squares Date: 11/23/13 Time: 09:07 Sample: 2008 2011 Included observations: 4 Cross-sections included: 26 Total pool (unbalanced) observations: 103
F-statistic 217.3047 Durbin-Watson stat 1.446433 Prob(F-statistic) 0.000000
POLBAN
45
Berdasarkan model tersebut diatas dan table 4.4. dari empat variable
independen hanya satu variable yaitu jumlah penganguran (JPGR) berpengaruh tidak
signifikan artinya dengan berkurangnya jumlah pengangguran belum dapat
mengurangi jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkan
bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per Kapita dan Investasi
berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sementara jumlah
pengangguran tidak berpengaruh secara nyata terhadap jumlah penduduk miskin.
Namun PDRB per Kapita justru berpengaruhnya berlawanan, artinya peningkatan
dalam PDRB per Kapita meningkatkan jumlah penduduk miskin.
Penjelasan dengan menggunakan hasil olah data table 4.4. secara statistik
adalah bahwa setiap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1%, maka
jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 31.426 orang. Sementara untuk
kenaikan setiap 1 rupiah Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB per
kapita), maka akan menaikan jumlah penduduk miskin 0,004012 orang. Adapun
untuk kenaikan setiap 1 orang pengangguran akan menurunkan jumlah penduduk
miskin sebesar 0,015198 orang namun tidak signifikan sampai dengan tingkat
keyakinan 60%. Dan untuk setiap kenaikan 1 rupiah investasi akan menurunkan
jumlah penduduk miskin sebanyak 9,89 x E-10 orang.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator kualitas SDM,
dimana kualitas pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat dapat
mengurangi jumlah penduduk miskin apabila IPM naik, hal ini pemerintah Provinsi
Jawa Barat supaya lebih serius dalam rangka mengentaskan kemiskinan dengan
meningkatkan pendidikan masyarakat dengan melaksanakan secara serius tidak hanya
program wajib belajar 9 tahun, namun juga pendidikan ditingkat pendidikan yang
lebih tinggi. Program-program kesehatan masyarakat juga secara serius lebih
ditingkatkan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Provinsi
Jawa Barat. Demikian pula dengan kemampuan daya beli masyarakat ditingkatkan
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat program-program yang dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat.
POLBAN
46
PDRB per kapita di Provinsi Jawa Barat terhadap kemiskinan dalam penelitian
ini secara statistic mempunyai hubungan yang positif, artinya peningkatan PDRB
perkapita akan meningkatkan jumlah penduduk miskin, dimana seharusnya PDRB per
kapita meningkat akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hal
tersebut berarti bahwa di Provinsi Jawa Barat peningkatan PDRB per kapita tidak
mengurangi jumlah penduduk miskin, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB
perkapita tidak sampai secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, dimana
permasalahan kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan PDRB
per kapita saja, namun juga harus diikuti upaya-upaya terjadinya efek menetes
kebawah (trickle dowen effect). Pertumbuhan ekonomi / peningkatan PDRB
merupakan syarat keharusan (necessary condition) untuk mengurangi kemiskinan.
Syarat kecukupannya (sufficient condition), misalnya laju inflasi serta laju populasi
penduduk yang terkendali, industrialisasi pertanian / perdesaan dan distribusi
pendapatan yang tepat, serta akumulasi modal manusia yang relatif cepat karus
dipenuhi pula (Sumitro, 1995)
Distribusi pendapatan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang
dibutuhkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan. Investasi sebagai penyumbang pertumbuhan dan
membuka peluang kesempatan kerja dan distribusi pendapatan harus dilakukan dalam
bentuk mempercepat industrialisasi pertanian/perdesaan, akumulasi modal manusia
melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan dan perbaikan infra struktur
perdesaan (modal fisik). Hal ini membutuhkan campur tangan pemerintah dan
partisipasi swasta secara signifikan.
Membuka peluang kesempatan kerja bagi penduduk miskin wajib dilakukan
untuk mempertahankan daya beli masyarakat, sehingga peningkatan pendapatan yang
diperolehnya menjadi lebih berarti dalam memenuhi kebutuhan dasar atau
meningkatkan kualitas hidup mereka. Laju pertimbuhan populasi penduduk perlu
dikendalikan secara lebih efektif, terutama pada golongan penduduk miskin. Hal ini
dapat dilakukan dengan menggalakkkan kembali program keluarga berencana.
POLBAN
47
Jumlah Pengangguran di Provinsi Jawa Barat bertambah ternyata jumlah
penduduk miskin turun, walaupun dalam penelitian ini pengaruhnya tidak signifikan,
hal tersebut dapat terjadi karena bertambahnya pengangguran disebabkan oleh PHK,
sehingga pada periode penelitian ini tidak berdampak terhadap bertambahnya
penduduk miskin karena mempunyai dana simpanan yang dapat digunakan untuk
membiaya hidupnya.
Pertambahan investasi di Provinsi Jawa Barat berdampak mengurangi jumlah
penduduk miskin hal ini sesuai dengan teori walaupun pengaruhnya masih belum
terlalu besar. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk meningkatkan
investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun investasi swasta dengan cara
lebih mengefektifkan investasi pemerintah pada perbaikan sarana dan prasarana di
berbagai daerah agar investor baik dalam negeri maupun investor luar negeri mau
menanamkan modal di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
Konstanta persamaan (intersep) untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
dapat dilihat pada table 4.4) adalah sebagai berikut :
Kabupaten Bogor = 273475.5 Kabupaten Sukabumi = 42420.80 Kabupaten Cianjur = 42634.26 Kabupaten Bandung = 138736.0 Kabupaten Garut = 151608.2 Kabupaten Tasikmalaya = 52244.42 Kabupaten Ciamis = -41448.59 Kabupaten Kuningan = -50645.67 Kabupaten Cirebon = 87959.64 Kabupaten Majalengka = -36992.54 Kabupaten Sumedang = -33477.59 Kabupaten Indramayu = -20231.82 Kabupaten Subang = -10462.09
Kabupaten Purwakarta = -154878.1 Kabupaten Karawang = -41822.48 Kabupaten Bekasi = -103143.0 Kabupaten Bandung Barat = 82550.80 KotaBogor = 7686.499 Kota Sukabumi = -92381.81 Kota Bandung = -29655.72 Kota Cirebon = -155423.8 Kota Bekasi = 73418.46 Kota Depok = 86343.19 KotaCimahi = -84265.53 Kota Tsikmalaya = 10861.92 Kota Banjar = -193189.3
Konstanta diatas menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kabupaten/kota
dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan seperti nilai-nilai
kontanta untuk provinsi Jawa Barat (gabungan 26 kabupaten/kota) dengan nilai
POLBAN
46
koefisien 2406458,46 berarti walaupun variable yang mempengaruhi kemiskinan
(asumsi IPM, PDRB per Kapita, Jumlah Pengangguran dan Investasi) sama dengan
nol, penduduk miskin akan bertambah. Dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat ternyata
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten
Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota
Cirebon, Kota Cimahi, dan Kota Banjar mampu mengurangi jumlah penduduk miskin
tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, sementara Kabupaten/Kota lainnya
belum dapat mengurangi jumlah penduduk miskin tanpa ada faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
Wilayah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka,
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota
Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi, dan Kota Banjar merupakan wilayah yang
potensial baik secara lokasi yang strategis maupun potensial faktor produksinya
apalagi bila dilihat dari minat dari investor menanamkan modal diwilayah tersebut.
Wilayah lainnya masih harus ditingkatkan produktivitas dari faktor
produksinya agar dapat digunakan secara efisien dan potensial, yaitu dengan
membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perekonomian meningkat
baik dari sisi SDM dan SDAnya agar investor berdatangan menanamkan modalnya,
dan ini merupakan tugas berat pemerintah provinsi Jawa Barat untuk melakukan
pemerataan pembangunannya.
Intersep yang berbeda disebabkan oleh banyak hal salah satunya oleh
perbedaan start awal sebagai suatu kabupaten/kota, akibatnya terjadi ketimpangan
antar wilayah yang cukup tinggi. Menurut BKPMD Provinsi Jawa Barat hal ini
disadari dengan investor tidak tertarik memilih wilayah-wilayah yang belum potensial
tersebut, namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan dibantu oleh BKPMD sedang
digalakkan peningkatan potensi di semua wilayah terutama wilayah-wilayah yang
belum potensial.
POLBAN
47
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
IPM, Investasi dan PDRB perkapita berpengaruh mengurangi jumlah
penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, sedangkan jumlah pengangguran tidak
berpengaruh mengurangi jumlah penduduk miskin. Dan dari 26 Kabupaten/Kota di
Jawa Barat ternyata Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka,
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota
Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi, dan Kota Banjar mampu mengurangi jumlah
penduduk miskin tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, sementara
Kabupaten/Kota lainnya belum dapat mengurangi jumlah penduduk miskin tanpa ada
faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5.2. Saran
Jawa Barat dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, pemerintah perlu
mendistribusikan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan membatasi kelahiran melalui
penggalakan kembali program KB.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengungkap lebih dalam mengenai
faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan kemiskinan dan solusi untuk
mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
POLBAN
48
DAFTAR PUSTAKA
Apriliyah S Napitupulu, 2008, Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara tahun 2007, FE – ESP USU, Medan. www.repository.usu.ac.id/bistream/123456789/9865/1/3050127.pdf
Agus Widaryono, 2007, Ekonometrika teori dan aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis, Ekasia, Yogyakarta
Badan Pusat Statistik, 2008, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008, BPS Jakarta, Indonesia.
Baltagi Bodi H, 2005, Econometric Analysis of panel data, 3rd edition, John Wiley & sons ltd, Chichester
Bambang S Soedibjo, 2005, Pengantar Metode Penelitian, STIE-STMIK Pasim,
Bandung.
Bank Dunia, 2004, Menciptakan lapangan kerja melalui investasi : saran-saran dari masyarakat donor untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. CGI Investment Climate Sub-working Group Indonesia PolicyBriefs http://www.worldbank.or.id
Budiono, 1992, Ekonomi Makro Seri Sinopsisi, BPFE, Yogyakarta
Dermawan Wibisono, 2002, Riset Bisnis : Panduan bagi Praktisi dan Akademisi,
P T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Dian Octaviani. 2001. Inflasi, pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Indeks Forrester Greer dan Horbecke, Media Ekonomi Vol 7.
Dornbusch, Rudiger, Stanly Fisher, Richard Startz, 2004, Makro Ekonomi, PT Media Global Edukasi, Jakarta.
Dumairy, 1996, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta
Eric Neumayer. 2001.The human development index an sustainability a constructive proposal. Jurnal elesvier.
Faisal H Basri, 2002, Perekonomian Indoensia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia, Erlangga, Jakarta.
Gujarati dan Porter, 2009, Dasar- dasar ekonometrika, Salemba Empat, Jakarta Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2006, Dampak Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. www.pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffoles/siregar21agts07.pdf
Iman Ghozali, 2009, Aplikasi Analisis Multivariate, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Imam Ghozali ,2009, Analisis Multivariate Lanjutan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Irawan dan Suparmoko, 2008, Ekonomika Pembangunan, BPFE, Yogyakarta.
Jhingan, M L, 2007, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Lanjouw Petter dkk, 2001, Poverty Education and Health in Indonesia : Who benefits
from public spending, World Bank Discussion Paper No. 339, Washington.
Lincolin Arsyad, 1999, Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta.
Mankiw, Gregory, 2006, Makroekonomi, Erlangga, Jakarta.
Michael P Todaro, 2000, Economic Development, New York University, Addison
Mesley.
Mudrajat Kuncoro, 1997, Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Prasetyo, Soepono, 2001. Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (eksport) Posisi dan Sumbangannya bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.16 No.1.
Prima Sukmaraga, 2011, Analisis pengaruh IPM, PDRB per Kapita dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, FE UNDIP, Semarang
Sadono Sukirno, 2007, Makroekonomi Modern, Raja Grafindo persada, Jakarta.
Sadono Sukirno, 2006, Makroekonomi Teori dan Pengantar, Raja Grafindo persada,
Jakarta.
Sadono Sukirno, 2007, Ekonomi Pembangunan, Kencana, Jakarta
Shochrul R Ajija dkk, 2007, Cara cerdas menguasai EVIEWS, Salemba Empat, jakarta
Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Bisnis, Alphabeta, Bandung.
Sumitro Djojohadikusumo, 1994, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta
Sumitro Djojohadikusumo, 1995, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar, Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
Todaro, Michael P, 2000, Economic Development, Seventh Edition, Addison Mesley, New York.
Tulus T H Tambunan, 2009, Perekonomian Indonesia, Galia Indonesia, Jakarta.
---------- , 2007, World Bank Report, The World Bank, Washington DC
POLBAN
50
---------- ,2013, Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kemiskinan Republik
Indonesia (TNP2K)
POLBAN
51
Lampiran 1
PERSONALIA PENELITI
No. Nama NIDN Bidang Ilmu
Alokasi Waktu (Jam /
Minggu)
Uraian Tugas
1. Endang Hatma Juniwati, S.E., M.Si.
Ekonomi 10 jam / minggu
Persiapan : Mencari referensi Literature Review : Mencari bahan tinjauan pustaka dari buku Pengumpulan data : Melakukan pencarian data di dinas terkait dan internet Pengolahan data : Data entry Analisa data : Menyimpulkan dan menganalisa hasil pengolahan Evaluasi hasil penelitian : Menyimpulkan dan menganalisa hasil pengolahan Penyusunan laporan : Membuat draft laporan dan kelengkapanya Presentasi Penelitian : Membuat persiapan presentasi
POLBAN
52
2. Fatmi Hadiani,S.E., M.E.
Ekonomi 10 jam / minggu
Persiapan : Membantu mencari referensi dan data Literature Review : Membantu mencari artikel Pengumpulan data : Membantu melakukan pencarian data di dinas terkait dan internet Pengolahan data : Tabulasi data Analisa data : Membantu menyimpulkan dan menganalisa hasil pengolahan Evaluasi hasil penelitian : Membantu menyimpulkan dan menganalisa hasil pengolahan Penyusunan laporan : Membantu membuat draft laporan dan kelengkapanya Presentasi Penelitian : Membuat persiapan presentasi
POLBAN
53
Lampiran 2
BIODATA KETUA PENELITI
Nama Lengkap : Endang Hatma Juniwati, S.E., M.Si
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 19610605 198903 2 001
Disiplin Ilmu : Ekonomi dan Studi Pembangunan
Pangkat/ Golongan : Penata / III c
Jabatan fungsional : Lektor
Program Studi/ Jurusan : Keuangan dan Perbankan/Akuntansi
Bidang Keahlian : Ekonomi
Waktu untuk penelitian ini : 10 jam/minggu
PENDIDIKAN FORMAL
Tahun 1987 Lulus Program Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Padjadjaran Bandung
Tahun 2011 Lulus Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
MATA KULIAH YANG PERNAH DIBINA
1. Pengantar Ilmu Ekonomi
2. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro
3. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro
4. Ekonomi Mikro
5. Ekonomi Makro
6. Ekonomi Moneter
7. Ekonomi Pembangunan
8. Komunikasi Bisnis Syariah
9. Introduction to data processing
10. Aplikasi data Processing
POLBAN
54
JURNAL & PENELITIAN
1. Pengaruh Struktur Organisasional terhadap Partisipasi dalam Penyusunan
Anggaran dengan Kinerja Manajerial
2. Pengaruh Uang Primer terhadap Uang Beredar
3. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Intermediasi Bank-Bank Umum di
Indonesia
4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per Kapita, Jumlah
Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Barat
Bandung, November 2013 Ketua Peneliti
Endang Hatma Juniwati
NIP. 19610605 198903 2 001
POLBAN
55
Lampiran 3
BIODATA ANGGOTA PENELITI
Nama Lengkap : Fatmi Hadiani,S.E.,M.E.
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 19641010199103 2 002
Disiplin Ilmu : Ekonomi dan Studi Pembangunan
Pangkat/ Golongan : Penata muda/ III a
Jabatan fungsional : Asisten Ahli
Program Studi/ Jurusan : Keuangan dan Perbankan/Akuntansi
Bidang Keahlian : Ekonomi
Waktu untuk penelitian ini : 10 jam/minggu
PENDIDIKAN FORMAL
Tahun 1989 Lulus Program Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan
Universitas Sumatera Utara
Tahun 2002 Lulus Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia
MATA KULIAH YANG PERNAH DIBINA
1. Pengantar Ilmu Ekonomi
2. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro
3. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro
4. Ekonomi Mikro
5. Ekonomi Makro
6. Ekonomi Industri
7. Komunikasi Bisnis Syariah
POLBAN
56
JURNAL & PENELITIAN
1. Kebijakan Bea masuk Gula Nol Persen Terhadap Industri Gula Indonesia
2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per Kapita, Jumlah Pengangguran
Dan Investasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Barat
Bandung, November 2013
Anggota Peneliti
Fatmi Hadiani
NIP. 19641010 199103 2 002
POLBAN
57
Lampiran 4
Data Jumlah Penduduk Miskin, IPM, PDRB per Kapita, Jumlah Pengangguran dan Investasi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2008 - 2011