PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DITINJAU DARI FAKTOR KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG SELATAN Tesis Untuk memenuhi sebagian Persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Nama : I GEDE ARY WIJAYA NIM : 2008 – 02 – 044 PROGRAM PASCASARJANA (S2) UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA 2014
134
Embed
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DITINJAU DARI … · Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merupakan implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Penelitian ini akan mengupas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DITINJAU DARI FAKTOR KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
Tesis
Untuk memenuhi sebagian
Persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi
Magister Administrasi Publik (MAP)
Nama : I GEDE ARY WIJAYA
NIM : 2008 – 02 – 044
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2014
i
ii
PRAKATA
Puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha
Esa atas berkat dan cintanya yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyusun
dan menyelesaikan Tesis dengan baik dan tepat pada waktunya.
Tesis yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor
Komunikasi dan Sumber Daya Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ini disusun
sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memenuhi syarat kelulusan
serta untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Esa
Unggul.
Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh
dari sempurna. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritik membangun sangat
penulis harapkan untuk memperbaiki segala ketidaksempurnaan itu.
Selama proses penulisan, penulis telah menerima bimbingan, nasehat dan
semangat dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Ir. Roesfiansjah Rasjidin, MT., Ph.D, selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta. Yang telah banyak
memberikan masukan dan motivasi.
3. Bapak Dr. Ir. Tatag Wiranto, MURP., selaku dosen pembimbing dan
Ketua Program Studi Magister Adminitrasi Publik Universitas Esa
iii
Unggul. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dorongan serta penjelasan
dan kesabaran yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian Tesis ini.
4. Orang tua tercinta, yang telah mendorong penulis untuk mencurahkan
semangat, kasih sayang, ketulusan, keikhlasan serta doanya.
5. Maureen Arlinda, AMK, isteri tercinta yang dengan kesabaran, keuletan,
kesetiaan yang diiringi dengan rasa sayang dan cinta tidak henti-hentinya
memberi semangat serta selalu mendoakan penulis.
6. Bapak Drs. Suprijono Tahir (alm) dan Ibu Izumi Rotinsulu, mertua penulis
yang selalu menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. I G Parama Ardana Keshav dan I Made Praditya Arkananta Kenzie, buah
hati kami yang merupakan anugerah paling indah yang penulis miliki.
8. Tim Dosen serta Staf Administrasi dan Sekretariat Program Pascasarjana
Universitas Esa Unggul Jakarta.
9. Teman-teman Magister Administrasi Publik Angkatan X atas masukan,
saran-saran serta dorongan semangatnya agar Tesis ini cepat selesai.
Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di
bidang ilmu administrasi publik. Penulis berharap penelitian ini dapat
memberikan kontribusi berarti yang berkaitan dengan kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP di masa mendatang.
Jakarta, 12 Juli 2014
Penulis.
iv
ABSTRAK
I Gede Ary Wijaya, Pengaruh Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi dan Sumber Daya Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Pelayanan dalam pembuatan KTP elektronik pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merupakan implementasi kebijakan administrasi kependudukan.
Penelitian ini akan mengupas secara mendalam tentang pengaruh implementasi kebijakan ditinjau dari faktor komunikasi dan sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik dilihat dari beberapa variabel, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, dan Kualitas Pelayanan Pembuatan KTP elektronik.
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel komunikasi dan sumber daya dapat menjelaskan variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan t-test untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk menguji variabel independen secara simultan digunakan F-test.
Nilai koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,618 atau sebesar 61,8% mencerminkan variasi perubahan pada variabel kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik, bahwa kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik dapat ditentukan oleh semua variabel secara simultan sebesar 61,8% dan sisanya yaitu sebesar 38,2% merupakan determinasi dari dimensi lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari komunikasi terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik sebesar 0,163, dimana nilai p-value (sig) bernilai 0,014, dan terdapat pengaruh yang signifikan dari sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik sebesar 0,092, dimana nilai p-value (sig) bernilai 0,022.
Dari hasil analisa regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik, karena itu disarankan agar informasi dalam pembuatan KTP elektronik merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur, baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan pengguna jasa dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan.
Kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya, dan Kualitas Pelayanan Pembuatan
KTP Elektronik.
v
ABSTRACT
I Gede Ary Wijaya. The Influence of Policy Implementation Seen From Communications and Resource Development Factors on Service Quality of Making Electronic Identity Card in Civil Organization of South Tangerang City.
Population administration is a series of structuring and regulating the issuance and registration of population data through the population, civil registration, population administration information management and utilization of the results for public service. Services in the manufacture of electronic ID cards in Civil Organization of South Tangerang City is the implementation of population policy.
This study explores in depth about the influence of policy implementation seen from communications and resource development factors on service quality of making electronic ID card in view of several variables, namely Communication, Resources Development, and Service Quality of Making electronic ID card.
Analysis used in this study is a multiple linear regression analysis to measure how much the communication variables and resources development can explain the dependent variable. Hypothesis testing is done by t - test to test the influence of independent variables on the dependent variable partially. While to examine the independent variables simultaneously used the F -test.
The coefficient of determination obtained is equal to 0.618 or 61.8 % of variation reflecting changes in the variable on service quality of making electronic Identitiy Card, that service quality of making electronic ID card can be determined by all variables simultaneously at 61.8 % and the remainder is equal to 38.2 % is the determination of the other dimensions that are not included in this study. The results also show that there is a significant influence toward communications on service quality of making electronic ID card amounted to 0.163, which the p-value (sig) worth 0,014, and there is significant influence of the resources development on service quality of making electronic ID card amounted to 0.092, where the value p - value (sig) worth 0,022.
From the results of multiple regression analysis it can be concluded that the communication variables are the most dominant variable affecting on service quality of making electronic ID card, it is suggested that the information of making electronic ID card is a measure of service delivery procedures and other matters relating to the service process shall be informed openly to those in need. To be easy to know, understand and be understood by all personnel, whether requested or not requested. That means the service user satisfaction is influenced by openness in service. Keywords : Communication, Resources Development, and Service Quality of
Making Electronic Identity Card.
vi
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul …………………………………………………………………
Lembar Pernyataan …………………………………………………………….
Prakata …………………………………………………………………………
Abstrak …………………………………………………………………………
Abstract ………………………………………………………………………...
Daftar Isi ……………………………………………………………………….
i
ii
iii
v
vi
vii
Daftar Tabel ....................................................................................................... x
Daftar Gambar ................................................................................................... xi
Daftar Lampiran ................................................................................................. xii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah …………………………………….. 1
1.2. Identifikasi Masalah ………………………………………… 6
1.3. Pembatasan Masalah ……………………………………….. 7
1.4. Perumusan Masalah ………………………………………… 7
1.5.
1.6.
Tujuan Penelitian ……………………………………………
Manfaat Penelitian …………………………………………..
8
8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Deskripsi Teori …………………………………………….... 10
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik ……………………...
2.1.2. Informasi Publik ……………………………………...
2.1.3. Komunikasi …………………………………………..
10
21
26
vii
2.1.4. Sumber Daya …………………………………………
2.1.5. Kualitas Pelayanan Publik …………………………… 2.1.6. Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ……………………...
28
29
34
2.2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan …………………. 38
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Kerangka Penelitian ………………………………………… 40
3.2. Hipotesis Penelitian …………………………………………. 45
3.3. Desain Penelitian ……………………………………………. 46
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel …………….. 47
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel ……… 50
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
Teknik Pengumpulan Data ………………………...
Populasi ……………………………………………
Sampel ……………………………………………..
50
51
51
3.6. Uji Instrumen ……………………………………………….. 52
3.7. Metode Analisis …………………………………………….. 54
3.7.1. Uji Asumsi Klasik ………………………………… 54
3.7.2. Uji Hipotesis ………………………………………. 56
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ………………………...
4.1.1. Visi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan ………….
4.1.2. Misi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan …………...
4.1.3. Struktur Organisasi …………………………………...
59
59
59
59
viii
4.2. Hasil Penelitian ……………………………………………... 61
4.2.1. Karakteristik Responden ………………………….. 61
4.2.1.1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin …………………………………..
4.2.1.2. Komposisi Responden Berdasarkan
Pendidikan Terakhir ……………………... 4.2.1.3. Komposisi Responden Berdasarkan Status
Pernikahan ………………………………..
61
62
63
4.3. Hasil Uji Kualitas Data ……………………………………... 63
4.3.1. Hasil Uji Validitas ………………………………… 63
4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas ………………………………. 65
4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik ……………………………………. 66
4.4.1. Hasil Uji Multikolinearitas ………………………... 66
4.4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas ……………………… 67
4.4.3. Hasil Uji Normalitas ………………………………. 68
4.5.
4.6.
Hasil Uji Hipotesis ………………………………………….. 4.5.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi …………………….. 4.5.2. Hasil Uji t ……………………………………………. 4.5.3. Hasil Uji F …………………………………………… Pembahasan Hasil Penelitian ………………………………..
70
70
72
75
76
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.
5.2.
Kesimpulan ………………………………………………….
Saran …………………………………………………………
95
98
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………. 101
ix
DAFTAR TABEL
No. Tabel Keterangan Halaman
2.1.
3.1.
Penelitian Terdahulu yang Relevan ……………………………….. Operasional Variabel ………………………………………………
38
48
3.2. Kriteria Penentuan Koefisien Alpha Menurut Balian …………….. 53
4.1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ………………. 62
4.2. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ………... 62
4.3. Komposisi Responden Berdasarkan Status Pernikahan …………... 63
4.4. Hasil Uji Validitas ………………………………………………… 64
4.5. Hasil Uji Reliabilitas ……………………………………………… 65
4.6. Hasil Uji Multikolinearitas ………………………………………... 66
4.7. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test …………………………... 70
4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ………………………………….. 71
4.9. Hasil Uji t …………………………………………………………. 72
4.10. Hasil Uji F ………………………………………………………… 76
x
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Keterangan Halaman
3.1. Kerangka Berpikir ………………………………………………… 42
4.1. Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan ………... 60
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah
pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah itu
berkompetisi terlebih dahulu agar dapat masuk dalam agenda
kebijakan.
2. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang sudah masuk pada agenda kebijakan,
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah
tadi didefinisikan, kemudian dicari pemecahan terbaik.
Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau
pilihan kebijakan (policy alternatives) yang ada.
3. Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh
para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif
kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas
legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan
pengadilan.
4. Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan
elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena
itu, keputusan program kebijakan yang diambil sebagai alternatif
pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan
oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di
12
tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh
unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial
dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan
akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat
dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin
akan ditentang oleh para pelaksana kebijakan.
5. Tahap evaluasi kebijakan
Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai
atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat
telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada
dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam
hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh
karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang
menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah
meraih dampak yang diinginkan.4
Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dilihat dari sistem
kebijakan secara keseluruhan, maka implementasi kebijakan
merupakan salah satu proses dari sistem kebijakan publik secara
keseluruhan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang
sangat krusial dalam proses kebijakan publik, karena tahapan ini
akan menentukan tercapai tidaknya sasaran-sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam kebijakan.
4 Ibid, hal. 32-34. 13
Winarno (2007:144) menyatakan bahwa implementasi
kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap
dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.
Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di
berbagai sektor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-
sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih
tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.5
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting
dari rangkaian kegiatan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan
yang diuraikan para ahli kebijakan mempunyai kesepakatan bahwa
tahap ini mempunyai resiko terjadinya konflik dan hambatan yang
tidak diinginkan, sehingga penggunaan penting untuk
mengimplementasikan sarana-sarana yang perlu mendapat perhatian
sampai dicapainya hasil.
Berbagai tahapan kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli,
tidak satupun yang melewatkan tahapan implementasi. Hal ini
karena implementasi ini yang merealisasikan kebijakan publik
menjadi upaya nyata untuk memenuhi kepentingan publik, sehingga
tidak hanya menjadi rencana-rencana bagus di atas kertas semata.
Dengan demikian implementasi mempunyai kedudukan penting
dalam kebijakan negara karena betapapun baiknya suatu
5 Ibid, hal. 144. 14
kebijaksanaan yang dirumuskan, tidak akan berdampak apa-apa
apabila tidak dilaksanakan.
Menurut Nugroho (2008:460), konteks manajemen
implementasi kebijakan berada dalam kerangka organizing-leading-
controlling. Ketika kebijakan telah dibuat, tugas selanjutnya adalah
mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin
pelaksana dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.6
Penelitian ini, implementasi kebijakan publik dimaksudkan
sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik, yakni
tahapan untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil secara
konsisten oleh unit-unit administrasi yang ada di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai
lokasi penelitian, dengan cara memobilisasi berbagai sumber daya
yang diperlukan dalam mewujudkan tertib administrasi
kependudukan melalui penataan penyelenggaraan dan penertiban
dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan
berkesinambungan.
Intinya adalah bahwa proses implementasi kebijakan publik
tidak akan mulai sebelum tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau
diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan
demikian, tahap-tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-
6 Nugroho, R, 2008. Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 460.
15
undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai
implementasi kebijakan tersebut. Jadi, dari pendapat-pendapat di atas
dapat disimpulkan bahwa:
1. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan
keputusan kebijakan yang telah ditetapkan tujuan sebelumnya
yang tidak hanya mempengaruhi pelaksana kebijakan sebagai
penanggung jawab dan mempengaruhi kelompok sasaran, tetapi
juga mempengaruhi seluruh elemen yang ada baik secara politik,
ekonomi maupun sosial yang akan membawa dampak atau
akibat-akibat dari pelaksanaan keputusan kebijakan tersebut baik
itu secara positif maupun negatif.
2. Implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk usaha untuk
mengubah tujuan menjadi hasil yang diinginkan dari kebijakan
tersebut.
3. Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari seberapa jauh
hasil suatu kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan,
sedangkan secara politis keberhasilannya diukur dari seberapa
jauh tindakan dari kebijakan tersebut mendapat dukungan dan
perhatian yang baik dari para stakeholder yang ada di
masyarakat.
Hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut dapat dilihat setelah
kebijakan tersebut diimplementasikan, Van Meter dan Horn (1974)
16
dalam Winarno (2007:146) mengatakan bahwa implementasi
kebijakan mempunyai pengertian sebagai berikut:
“Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.7
Sedangkan menurut Suharto (2005:87) implementasi kebijakan
merupakan pernyataan mengenai cara atau metode dengan kebijakan
diterapkan, termasuk juga pengoperasian alternatif kebijakan yang
dipilih melalui beberapa program atau kegiatan.8
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, implementasi
merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan
publik, mulai dari penyusunan agenda kebijakan sampai dengan
evaluasi kebijakan. Implementasi dimaksudkan untuk mencapai
tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada
masyarakat yang terkena kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan
tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi
bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Dalam praktek
implementasi kebijakan negara cenderung mengalami kegagalan.
Kegagalan kebijakan dapat disebabkan tidak diimplementasikan,
dapat pula karena implementasi yang tidak berhasil atau eksekusi
yang salah serta kebijakan yang salah.
7 Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo, hal. 146.
8 Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta, hal. 87.
17
Selanjutnya, dalam proses implementasi diperlukan adanya
persiapan yang perlu dilakukan sebagaimana dikemukakan Darwin
(1998) dalam Widodo (2001:194) setidaknya terdapat tiga hal
penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan
sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi
dan manfaat publik. Aktivitas implementasi kebijakan publik
melibatkan tiga hal, yaitu: (1) aktivitas pengorganisasian
(organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata
kembali unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya
mewujudkan kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan
merupakan aktivitas yang menjelaskan substansi dari suatu kebijakan
dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga
substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para
pelaku dan sasaran kebijakan, (3) aktivitas aplikasi (application)
merupakan aktivitas penyediaan sarana secara rutin, pembayaran
atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.
Dengan demikian implementasi merupakan proses yang memerlukan
tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan
aplikasi.9
Van Meter dan Horn dalam Winarno (2007:152)
menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karaktersitik yang
9 Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia, hal. 194.
18
berbeda, yakni jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana
konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses
implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan
karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:
1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan
menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal itu,
perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan
tanggapan positif daripada perubahan drastis (rasional).
2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan
organisasi yang diperlukan. Ada yang menyarankan bahwa
implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika
lembaga tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis.10
Jika suatu kebijakan tidak tepat waktu atau tidak dapat
mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka itu
mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan
diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu
kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan
jika kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana
kebijakan.
Menurut Edward III dalam Winarno (2007:175-203)
menyatakan ada empat faktor penting yang berpengaruh terhadap
implementasi kebijakan, sebagai berikut:
10 Winarno, Budi. Op. Cit., hal. 152. 19
1. Komunikasi
Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi
kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Faktor
pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah
transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan
keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat
dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan
adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan
kebijakan tidak hanya diterima oleh para pelaksana kebijakan,
tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang
mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu
jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka
perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
2. Sumber-sumber
Sumber yang terpenting meliputi staf yang memadai serta
keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas
mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk
menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan
pelayanan-pelayanan publik.
3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku
Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan
tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar
20
mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan
oleh para pembuat. Bila tingkah laku para pelaksana berbeda
dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu
kebijakan menjadi semakin sulit.
4. Struktur organisasi
Birokrasi secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk
organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka
memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka
tidak hanya berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain
bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu
sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu
kebijakan tertentu.11
2.1.2. Informasi Publik
Informasi layanan pemerintah pada saat sekarang ini
merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan serta mempunyai
peranan yang penting dalam bidang politik, ekonomi dan sosial bagi
setiap negara, tidak hanya Indonesia. Apalagi dalam era reformasi
yang sekarang melanda dunia, kebutuhan akan informasi terasa
sangat kuat dan menuntut kemudahan-kemudahan serta kualitas dari
informasi yang semakin meningkat.
Penyebaran informasi, data dan sumber pengetahuan yang
dimiliki pemerintah (kecuali yang bersifat rahasia Negara) kepada
11 Ibid, hal. 175-203. 21
seluruh komponen masyarakat baik individu maupun kelompok akan
mendorong setiap komponen tersebut untuk menggunakannya secara
efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhannya.
Fisher (2007:74) memberikan 3 (tiga) konsep informasi
sebagai berikut:
1. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama
proses komunikasi. Informasi dikonseptualisasikan sebagai
kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik yang
lain, individu satu kepada individu yang lain, atau medium yang
satu ke medium yang lainnya. Semakin banyak memperoleh fakta
atau data, secara kuantitas seseorang juga memiliki banyak
informasi.
2. Informasi menunjukkan makna data. Informasi merupakan arti,
maksud atau makna yang terkandung dalam data. Peranan
seseorang sangat dominan di dalam memberikan makna data.
Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi
seseorang yang menafsirkannya. Kemampuan seseorang untuk
memberikan makna pada data akan menentukan kepemilikan
informasi. Penafsiran terhadap data atau stimulus yang diterima
otak akan menentukan kualitas informasi. Sebagai produk sebuah
“pabrik” otak, kualitas informasi sangat ditentukan oleh berbagai
unsur yang digunakan untuk mengolah setiap stimulus yang
masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera, kemudian
22
diteruskan ke otak untuk diolah berdasarkan pengetahuan,
pengalaman, selera, dan keimanan seseorang. Semakin luas
pengetahuan, pengalaman, dan semakin baik selara dan moralitas
maka informasi yang dihasilkan semakin berkualitas. Proses di
dalam otak manusia tersebut dikenal dengan proses intelektual.
3. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara
mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat
dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak
menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang
dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian.12
Pengertian informasi publik mencakup: Pertama, informasi
tentang kebijakan nasional yang mempunyai dampak luas dan
pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, oleh karena itu harus
diketahui dan dipahami masyarakat. Kedua, informasi yang
dibutuhkan masyarakat sebagai penjelasan atas isu yang sedang
berkembang di dalam masyarakat.
Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan,
dikelola, dimiliki, dihimpun, atau dikuasai oleh suatu badan publik,
sehubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dijalankan
dan melekat pada badan tersebut, serta mempunyai dampak baik
langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.
12 Fisher, B. Aubrey. 2007. Teori-Teori Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 74.
23
Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting
bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal
dalam suatu Negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan
terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya.
Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat
berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan
dan wawasan warga Negara yang pada akhirnya juga berdampak
pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi
penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat
diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang
otoriter dan tidak demokratis.
Hak atas informasi tersebut meliputi: (1) hak publik untuk
memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam
menjalankan fungsi publiknya, (2) hak publik untuk
mendapatkan/mengakses informasi, (3) hak publik untuk
berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan, (4) kebebasan
berekspresi yang salah satunya diwujudkan kebebasan pers, (5) hak
publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas
diabaikan baik melalui administrasi maupun adjudikasi
(menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrasi maupun
pengadilan).
Selain itu penyebaran informasi publik memberi peluang
rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Rakyat
24
yang well- informed akan menjadi kekuatan dan aktor dalam proses
penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hak itu didasarkan
pada pemikiran dan pengalaman empiris bahwa:
1. Publik yang lebih banyak mendapat informasi dapat
berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi.
2. Parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti
dan meneliti tindakan-tindakan pemerintah, kerahasiaan adalah
hambatan terbesar pada pertanggungjawaban pemerintah.
3. Pegawai pemerintahan mengambil keputusan-keputusan penting
yang berdampak pada kepentingan publik, dan agar bertanggung
jawab pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap
mengenai apa yang dikerjakan.
4. Arus informasi yang lebih baik menghasilkan pemerintahan yang
efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel.
5. Kerjasama antara publik dan pemerintah akan semakin erat
karena informasi yang semakin banyak tersedia.
Informasi dapat digambarkan sebagai oksigen dalam suatu
Negara demokrasi terkait dengan pertanggungjawaban dan tata
pemerintahan yang baik. Rakyat diharapkan dapat berpartisipasi
aktif dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu pemberian hak
kepada rakyat atas informasi merupakan tiang penyangga yang
penting bagi demokrasi.
25
Dalam konteks fasilitasi pelancaran arus informasi kewajiban
lembaga informasi publik adalah untuk mendukung penyebaran dan
pemerataan informasi publik ke seluruh lapisan masyarakat. Salah
satu elemen bagi terciptanya pelancaran arus informasi publik adalah
terciptanya jaringan komunikasi dan koordinasi antar lembaga-
lembaga pemerintahan di pusat dan daerah dalam penyediaan dan
pelayanan informasi publik, serta terciptanya program-program
komunikasi yang konvergen dan sirkular antara lembaga publik
dengan masyarakat.
2.1.3. Komunikasi
Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia
dalam menyampaikan isi pernyataanya atau maksud dalam
pikirannya atau kehendaknya kepada manusia lain. Komunikasi
merupakan proses pertukaran pesan dengan orang lain.
Manusia selalu berusaha berkomunikasi antara satu dengan
yang lain dan mereka berinteraksi dalam keperluan melengkapi dan
menyempurnakan pengetahuan yang mereka miliki guna beradaptasi
dengan lingkungan. Semakin sering berkomunikasi, maka semakin
sering mereka mendapatkan sesuatu yang baru dalam membangkitan
rasa keingintahuannya. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris
communication, berasal dari kata latin communication yang
bersumber dari kata communis berarti sama. Sama disini maksudnya
adalah sama makna. Jadi menurut Effendy (2004:10), komunikasi
26
adalah sebagai proses transfer pesan melalui sarana atau media
komunikasi kepada komunikan yang dituju.13
Ardianto dan Lukiati Komala (2009:73) mendefinisikan
komunikasi sebagai suatu interaksi, proses yang menghendaki orang-
orang mengatur lingkungan dengan membangun hubungan antar
sesama, melalui pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan
tingkah laku, komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan
dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk
mengubah sikap dan tingkah laku.14
Berdasarkan definisi tersebut, peneliti memahami bahwa
berkomunikasi dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku
seseorang. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian gagasan,
harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu,
mengandung arti dan dilakukan oleh penyampai pesan dan ditujukan
kepada penerima pesan.
Menurut Edward III dalam Winarno (2007:179) faktor-faktor
komunikasi yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan
adalah:
1. Penyampaian/Transmission
Policy decisions and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementers. Artinya
13 Effendy, Uchjana Onong. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 10.
14 Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2009. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, hal. 73.
27
keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus dikirimkan kepada personil yang tepat sebelum mereka dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi ini harus akurat, dan dirasakan oleh pelaksana.
2. Kejelasan/Clarity
If policies are to be implemented properly, implementation directives must not only be received, but they must also be clear. If they are not, implementers will be confused about what they should do, and they will have discretion to impose their own on the implementation of policies. Artinya jika kebijakan harus diterapkan dengan benar, arahan pelaksanaan harus tidak hanya diterima, tetapi mereka juga harus jelas. Jika mereka tidak, pelaksana akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka akan memiliki keleluasaan untuk memaksakan pelaksanaan kebijakan itu sendiri.
3. Konsistensi/Consistency
Contradictory decisions confuse and frustrate administrative staff and constrain their ability to implement policies effectively. Artinya kontradiksi keputusan membingungkan dan menggagalkan staf administrasi dan membatasi kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
2.1.4. Sumber Daya
Dalam literatur sumber daya, pengertian atau konsep sumber
daya didefinisikan cukup beragam. Menurut Fauzi (2004:48)
mendefinisikan sumber daya sebagai sesuatu yang dipandang
memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya
adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa
yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.
Sesuai model implementasi kebijakan dari Edwards III, terdapat
komponen dalam sumber daya, yaitu staff/sumber daya manusia,
informasi, kewenangan dan fasilitas.
28
Menurut Muktianto (2005:26) sumber daya merupakan proses
menggunakan sumber daya perusahaan dalam cara yang mungkin
paling efisien. Sumber daya ini dapat termasuk sumber daya berwujud
seperti barang dan peralatan, sumber daya keuangan, dan sumber daya
tenaga kerja seperti karyawan.15
Dalam bidang kebijakan publik, menurut Winarno (2007:47),
mendefinisikan sumber daya sebagai bagian penting yang mencakup
staf dengan ukuran yang tepat sesuai dengan keahlian, informasi yang
relevan dan memadai tentang cara menerapkan kebijakan dan pada
kepatuhan lain yang terlibat dalam pelaksanaan, otoritas untuk
memastikan bahwa kebijakan yang dilakukan memiliki maksud dan
tujuan, dan fasilitas (bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan)
dimana hal tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan jasa
pelayanan publik.16
Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya adalah penyediaan
suatu hal pada suatu negara, organisasi, atau individu yang dapat
berupa staf/tenaga kerja, informasi, kewenangan dan fasilitas.
2.1.5. Kualitas Pelayanan Publik
Hakekat adanya pelayanan publik untuk meningkatkan mutu dan
produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dibidang
pelayanan publik, guna mendorong upaya serta mengefektifkan sistem
dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat
15 Muktianto, Ali. 2005. Komponen Sumber Daya Manusia dan Sistem Kelembagaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 26.
16 Winarno, 2007, Op.Cit., hal. 47. 29
diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam
mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta
masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang mengandung arti
relatif karena besifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai
atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan
atau spesifikasinya. Sebenarnya tidak mudah mendefinisikan kualitas
dengan tepat, tetapi umumnya kualitas dapat dirinci. Banyak pakar
dan organisasi yang mencoba mendefinisikan kualitas berdasarkan
sudut pandangnya masing-masing.
Pengertian pokok tentang kualitas menurut Sinambela (2008:6-
7) adalah:
1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik
keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang
memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas
penggunaan produk.
2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan
atau kerusakan.17
Pelayanan publik oleh pemerintah merupakan proses pemberian
pelayanan kepada publik tanpa membeda-bedakan golongan tertentu
dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan sejumlah biaya tertentu
17 Sinambela, Lijan Poltak, 2008. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 6-7.
30
sehingga kelompok yang paling rendah sekalipun dapat
menjangkaunya. Masyarakat tidak bisa lepas dari pelayanan publik
yang diselenggarakan pemerintah karena pemerintah dan aparat
birokrasi ada untuk melayani kebutuhan masyarakat yang semakin
kompleks secara efektif dan efisien.
Definisi pelayanan menurut Moenir (2008:16-17) adalah proses
pemenuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung untuk
mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik dalam bentuk barang
maupun jasa.18
Pelayanan menurut Pasolong (2010:128) pada dasarnya dapat
diidentifikasikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau
organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi
kebutuhan.19
Definisi kualitas jasa atau pelayanan menurut Arief (2007:118),
berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan
serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan
pelanggan.20
Apabila jasa atau pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai
dengan yang diharapkan maka kualitas jasa atau pelayanan
dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa atau pelayanan yang
diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa atau
18 Moenir, H.A.S., 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 16-17.
2.1.6. Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional
Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga disebut e-KTP yang
didesain dengan metode autentifikasi dan pengamanan data tinggi. Hal
ini dapat dicapai dengan menanamkan chip di dalam kartu yang
memiliki kemampuan autentifikasi, enkripsi dan tanda tangan digital.
Dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006,
menjelaskan bahwa “Mewajibkan kepada pemerintah, bahwa dalam
Kartu Tanda Penduduk harus disediakan ruang untuk memuat kode
keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting”.23
Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional bahwa di dalam rekaman
elektronik KTP tersimpan biodata, pas photo, dan sidik jari tangan
penduduk.
Pada Pasal 1 Ayat (1) Perpres 26 Tahun 2009 menjelaskan
bahwa: “Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan
oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Perpres Nomor 26
Tahun 2009 bahwa KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP
23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 34
Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP
Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai
identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan sebuah program
pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) tunggal kepada setiap penduduk di Indonesia
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2009
Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa “untuk keperluan penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional, pemerintah menyediakan perangkat
keras, perangkat lunak dan blangko KTP berbasis NIK yang
dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik serta pemberian
bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK”. Selanjutnya
dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (2) bahwa “Standar dan spesifikasi
perangkat keras dan perangkat lunak dan blanko e-KTP diatur dengan
peraturan menteri”.24
Lebih lanjut pada Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat
(1) disebutkan bahwa “e-KTP memuat kode keamanan (sidik jari) dan
rekaman elektronik (chip) sebagai alat verifikasi jati diri dalam
pelayanan publik”.
Tandatangan terdigitalisasi penduduk pada Kartu Tanda
Penduduk Elektronik juga disimpan di dalam rekaman elektronik
24 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
35
berupa chip. Perekaman sidik jari dilakukan terhadap 10 sidik jari
tangan yang disimpan pada basis data dan dua buah sidik jari tangan
yaitu jari telunjuk kanan dan kiri pada chip kartu. Sehingga Kartu
Tanda Penduduk elektronik menyimpan informasi pemiliknya dengan
ciri-ciri fisik yang sulit di ubah-ubah atau biometric, dalam hal ini
adalah sidik jari. Karakteristik sidik jari yang tidak pernah berubah
dan tidak ada dua sidik jari yang sama menjadi pertimbangan
mengapa biometric tersebut dipilih untuk digunakan dalam Kartu
Tanda Penduduk Elektronik.
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1)
disebutkan bahwa “KTP Non Elektronik tetap berlaku dan harus
disesuaikan dengan Perpres ini paling lambat tanggal 31 Desember
2013”.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik diproyeksikan dapat
mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu.
Data kependudukan yang akurat dapat juga diwujudkan melalui
program Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini, sehingga data
penduduk Wajib KTP yang identik dengan data potensial pemilih
pada pemilihan umum yang selama ini sering bermasalah tidak lain
tidak perlu membuat KTP setempat. Namun demikian bagi penduduk
yang pindah domisili tetap harus merubah KTP sesuai domisili yang
baru.
36
Berdasarkan beberapa peraturan di atas dapat disimpulkan
bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 Tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan sudah mengalami tiga kali perubahan dalam
penyempurnaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
dan selanjutnya disempurnakan lagi menjadi Peraturan Presiden
Nomor 126 Tahun 2012, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5
Juli 2011 Perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan
Nomor Induk Kependudukan dan Persiapan Penerbitan e-KTP 2011.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KTP
berbasis NIK di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Melalui
Kartu Tanda Penduduk Elektronik diproyeksikan dapat mencegah dan
menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu. Data
kependudukan yang akurat dapat juga diwujudkan melalui program
Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini, sehingga data penduduk Wajib
KTP yang identik dengan data potensial pemilih pada pemilihan
umum yang selama ini sering bermasalah tidak perlu membuat KTP
setempat. Namun demikian bagi penduduk yang pindah domisili tetap
harus merubah KTP sesuai domisili yang baru.
37
2.2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Untuk memperkuat hasil penelitian, berikut adalah beberapa penjelasan
yang berhubungan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan
No. Jenis, Nama dan Tahun Penelitian
Judul Penelitian Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
1. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina (2011)
Impelementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan
Komunikasi (X1) Sumber daya (X2) Disposisi (X3) Struktur Organisasi (X4) Implementasi Program (Y)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pilot project program e-KTP di Kota Padang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Sementara itu, nilai positif yang ditemui adalah tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) e-KTP, terutama implementor di tingkat kecamatan. Hal ini patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan peralatan, petugas kecamatan mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik.
38
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No. Jenis, Nama, Tahun Penelitian
Judul Penelitian Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Purnawati Ireine Robot (2012)
Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan
Komunikasi (X1) Sumber daya (X2) Disposisi (X3) Struktur Organisasi (X4) Implementasi Kebijakan Pelayanan (Y)
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Kecamatan Amurang Barat adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.
3. Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Heriod Dodopo (2012)
Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga (suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara)
Komunikasi (X1) Sumber daya (X2) Disposisi (X3) Struktur Birokrasi (X4) Implementasi kebijakan pelayanan (Y)
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui jawaban dan pengamatan langsung oleh penulis implementasi kebijakan dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga sudah berjalan dengan baik dan pelayanan yang diberikan telah mengalami peningkatan dalam hal pemberian layanan pembuatan kartu keluarga. Kurangnya sosialisasi pejabat dinas kepada masyarakat di tingkat kecamatan atau desa-desa tentang kelengkapan berkas dalam hal pembuatan kartu keluarga. Dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terlebih khusus pimpinan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal pembuatan kartu keluarga.
Sumber: Diolah dari berbagai referensi
39
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Kerangka Penelitian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu
instansi/organisasi yang menyelenggarakan administrasi kependudukan
pada prinsipnya diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang
kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk
berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang
lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan
pembangunan secara nasional, regional dan lokal serta penertiban dokumen
kependudukan yang keabsahannya diakui oleh semua pihak.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tertib akan
mendukung terwujudnya good governance, mengoptimalkan demokratisasi
dan melindungi hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kondisi tersebut tidaklah mudah,
karena membutuhkan prasyarat yang kompleks seperti piranti hukum,
kemantapan kelembagaan, kemampuan aparatur, keteraturan manajemen,
ketersediaan pembiayaan sampai dengan dukungan kesadaran masyarakat.
Strategi yang dilakukan pemerintah agar administrasi kependudukan
dapat tertib adalah dengan menerapkan Program KTP berbasis NIK.
Program strategis nasional dilaksanakan secara tiga tahap yaitu mulai dari
40
tahap memutakhirkan data kependudukan, menertibkan Nomor Induk
Kependudukan sampai menerapkan e-KTP.
Kondisi penduduk yang semakin bertambah, telah membuka peluang
yang besar beredarnya KTP ganda dan KTP palsu dikalangan masyarakat,
KTP ganda dan KTP palsu selama ini digunakan para pelaku kriminal
termasuk teroris untuk melakukan tindak kejahatan, KTP ganda juga
digunakan untuk menggelembungkan suara pada pemilihan umum ataupun
pemilihan kepala daerah sehingga pemerintah langsung mengambil
kebijakan yang tepat untuk meminimalisir tingkat kriminalitas yang
semakin berkembang dikalangan masyarakat agar masyarakat merasa aman.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah
Kota Tangerang Selatan khususnya pada pelayanan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil akan menempuh langkah-langkah antara lain
memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik, menerapkan standar
pelayanan minimal pelayanan publik, dan pengembangan sistem evaluasi
kinerja pelayanan publik. Salah satu upaya yang ditekankan adalah
pengembangan, penyempurnaan dan penerapan manajemen pengaduan
masyarakat, untuk menjamin kualitas pelayanan, hak dan kewajiban
masyarakat, dan memastikan bahwa peraturan, prosedur, dan standar
pelayanan diterapkan secara baik.
Peningkatan kualitas dalam sebuah pelayanan merupakan proses yang
sistematis dalam pelayanan yang secara kontinuitas dievaluasi dan
ditingkatkan. Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:
41
Komunikasi (X1)
Sumber Daya (X2)
Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y)
Gambar 3.1Kerangka Berpikir
keterangan:
Simultan
Parsial
Dalam penelitian ini variabel independen adalah komunikasi (X1), dan
sumber daya (X2) dan sebagai variabel dependen adalah kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP. Seperti pada gambar di atas. Pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen dijelaskan dibawah ini:
1. Pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
Komunikasi yang dilakukan Kepala Disdukcapil kepada aparatur
pelaksana kebijakan e-KTP harus benar-benar diketahui oleh aparatur
pelaksana kebijakan e-KTP dengan tujuan para aparatur pelaksana
kebijakan e-KTP dapat mengetahui apa yang seharusnya mereka
lakukan. Pembagian tugas yang disampaikan wajib dijalankan aparatur
pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP dengan baik guna
menciptakan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.
42
Dalam melaksanakan program e-KTP, dinas kependudukan dan
pencatatan sipil memainkan peranan komunikasi agar program e-KTP
dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor komunikasi menjadi salah
satu penentu bagi terlaksananya e-KTP. Komunikasi berkaitan dengan
kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan,
mensosialisasikan dan mengkoordinasikan e-KTP.
Penyampaian informasi yang dilaksanakan Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan beserta elemen-elemen masyarakatnya dapat
bermanfaat. Penyampaian informasi mengenai e-KTP ini dapat
membantu masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi
administrasi kependudukan berbasis elektronik dengan segala manfaat,
kelebihan serta kemudahan-kemudahan lainnya yang terdapat pada e-
KTP tersebut. Persyaratan dan langkah-langkah masyarakat untuk
melaksanakan proses perekaman data e-KTP tidak hanya dapat
dilaksanakan di Kecamatan saja namun Disdukcapil membuka dan
memberikan pelayanan yang ekonomis bagi seluruh masyarakat Kota
Tangerang Selatan.
Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang cara
penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada
pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat
mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal
tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang
43
dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
2. Pengaruh sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam
diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang
mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung
didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya
manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sumber daya manusia adalah
unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya
manusia didalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya
tujuan organisasi.
Staff selain diharapkan mampu, pandai, dan terampil juga
hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja
secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila staff yang kurang mampu,
kurang cakap, dan kurang terampil salah satunya dapat mengakibatkan
pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal dengan cepat dan
tepat pada waktunya. Staff ini merupakan aset yang sangat penting dan
berharga untuk instansi-instansi khususnya pada Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan. Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan
perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
44
3. Pengaruh komunikasi dan sumber daya terhadap kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan.
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa komunikasi dan sumber
daya mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-
KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
Selatan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga tercapai atau
tidaknya tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat akan
tergantung pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan.
Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas
pelayanan kebijakan semata, melainkan bagaimana kebijakan itu
diimplementasikan.
3.2. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun
dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009:93). Hipotesis yang
diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:25
1. Ho : β1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara komunikasi
dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
25 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, hal. 93.
45
Ha : β1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh secara parsial antara komunikasi dengan
kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
2. Ho : β2 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara sumber daya
dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
Ha : β2 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh secara parsial antara sumber daya dengan
kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
3. Ho : β1,2,3 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh antara komunikasi dan sumber
daya secara simultan dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
Ha : β1,2,3 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh antara komunikasi dan sumber daya
secara simultan dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
3.3. Desain Penelitian
Sesuai dengan uraian pada latar belakang permasalahan dan tujuan
penelitian, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh
antara variabel implementasi kebijakan (komunikasi dan sumber daya)
dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
Berdasarkan tingkat penjelasan yang ingin dihasilkan untuk menjawab
permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yaitu
penelitian yang bertujuan membuat paparan pada variabel-variabel yang
diteliti, misalnya tentang siapa, yang mana, kapan, dan di mana, maupun
ketergantungan variabel pada sub-sub variabelnya.26 Studi dengan desain ini
dapat dilakukan secara sederhana atau rumit dan dapat melibatkan data
kuantitatif yang dilengkapi dengan data kualitatif.27 Dengan demikian, hasil
penelitian dengan desain ini akan menghasilkan informasi yang
komprehensif mengenai variabel yang diteliti.28 Sedangkan manfaat
penggunaan penelitian deskriptif, menurut Kuncoro (2003:9), selain untuk
mengenali distribusi dan perilaku data yang dimiliki juga sebagai dasar
pengambilan keputusan.29 Menurut jenis datanya, penelitian ini
menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan
secara bersamaan dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil
studi mengenai fenomena yang akan diteliti dan mempertajam analisis
penelitian.
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel penelitian adalah
komunikasi, sumber daya, dan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
Pengukuran variabel menggunakan data interval dengan menetapkan skala
sikap yaitu Skala Likert. Rincian variabel, dimensi, dan indikator
komunikasi, sumber daya, dan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP dapat
dilihat pada tabel berikut:
27 Ibid. hal. 8. 28 Ibid. hal. 8. 29 Kuncoro, M. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga, hal. 9.
47
Tabel 3.1. Variabel, Dimensi, Indikator, dan Sumber Data Instrumen
No. Variabel
Dimensi
Indikator Pengukuran
1. Komunikasi (X1) 1. Penyampaian informasi (transmission)
2. Kejelasan (clarity) 3. Konsisten (consistency)
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, sampai dengan RT.
b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan kemudahan lain yang terdapat dalam e-KTP kepada masyarakat.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah menerapkan komunikasi dengan prioritas kejelasan dalam penyampaian informasi.
b. Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan fasilitas perekaman yang disebar diseluruh Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan.
a. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
b. Informasi yang disampaikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan konsisten dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Kepala Disdukcapil.
Interval dengan Skala
Likert
2. Sumber daya (X2) 1. Staff
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan, kepandaian, dan keterampilan.
b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dapat mengoperasikan alat-alat kerja
Interval dengan Skala
Likert
48
2. Informasi 3. Fasilitas 4. Wewenang
berbasis teknologi. a. Informasi yang disampaikan
aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan harus relevan dengan implementasi kebijakan e-KTP dan harus terintegrasi dengan baik.
b. Informasi yang didapatkan oleh aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dari Pemerintah Pusat harus disampaikan kembali kepada masyarakat.
c. Informasi yang diberikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat harus jelas dan konsisten.
a. Fasilitas-fasilitas yang berada di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada umumnya dibutuhkan aparatur untuk melakukan pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP.
b. Keahlian aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kebijakan e-KTP menggunakan perangkat-perangkat berbasis teknologi.
a. Kewenangan yang dimiliki Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dan jajaran aparatur bersifat formal.
b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP.
49
3. Kualitas pelayanan pembuatan e-KTP (Y)
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional 4. Partisipatif 5. Kesamaan hak 6. Keseimbangan hak dan
kewajiban
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan.
b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menyediakan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang efisiensi dan efektivitas.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan selalu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dalam memberikan pelayanannya.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan tidak mendiskriminasikan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan pembuatan e-KTP.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan jasa pelayanan selalu mempertimbangkan aspek keadilan kepada masyarakat.
Interval dengan Skala
Likert
Sumber: Pengolahan data penulis
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel
3.5.1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan cara studi lapangan. Studi lapangan dilakukan
50
dengan maksud agar didapatkan data primer sebagai data empiris
yang berhubungan dengan variabel penelitian, yang dilakukan
dengan cara penyebaran angket berupa kuesioner, dengan jawaban
bersifat tertutup, artinya responden tinggal memilih jawaban yang
telah disediakan. Angket digunakan dengan metode skala sikap,
yaitu skala Likert. Dalam skala Likert ini, setiap pertanyaan berisi
lima alternatif jawaban dengan gradasi dari positif sampai dengan
negatif.
3.5.2. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya30 (Sugiono, 2009:90), dan pengertian populasi
menurut (Irawan, 2003:72) adalah sekumpulan elemen yang akan
dijelaskan oleh seorang peneliti di dalam penelitiannya.31 Dalam
penelitian ini, populasi yang dimaksud aparatur Disdukcapil Kota
Tengerang Selatan.
3.5.3. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:91).32 Mengingat
tujuannya, sampel ditetapkan untuk menarik informasi apa yang ada
Kolmogorov-Smirnov Z 1.074 .822 .735 Asymp. Sig. (2-tailed) .199 .508 .652 a. Test distribution is Normal. Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
Berdasarkan hasil uji Kolmogorof-Smirnov di atas, terlihat nilai
Asymp.Sig memiliki nilai > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data
pada penelitian ini terdistribusi secara normal dan model regresi
tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu
kualitas pelayanan pembuatan e-KTP berdasarkan masukan
variabel independen yaitu komunikasi dan sumber daya. Maka data
penelitian layak digunakan sebagai penelitian.
4.5. Hasil Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model
Kuncoro, M. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Moenir, H.A.S., 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi
Aksara. Muktianto, Ali. 2005. Komponen Sumber Daya Manusia dan Sistem
Kelembagaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho, R, 2008. Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses
Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
101
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu TandaPenduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2007. Cara Menggunakan dan
Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung: Alfabeta. Robot, Purnawati Ireine, 2012. Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di
Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Penelitian. Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina. 2011. Implementasi Program KTP
Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. Jurnal Penelitian. Santoso, Singgih. 2004. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas,
Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.
Winarno, B, 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media
Pressindo.
102
Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
A. Isilah keterangan dibawah ini atau beri tanda centang / check list (V) pada
pertanyaan pilihan.
Demografi Responden
1. Nama : ………………………………………… (Boleh tidak diisi)
2. Umur : ………………. Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Tingkat Pendidikan:
SMU
Diploma (sebutkan: D1 D2 D3)
Strata Satu (S1)
Strata Dua (S2)
Lain-lain, sebutkan ……………………………
5. Status : Nikah Belum Menikah
103
B. Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili
pilihan Bapak/Ibu
Kriteria penilaian:
(1) STS = Sangat Tidak Setuju
(2) TS = Tidak Setuju
(3) R = Ragu-ragu
(4) S = Setuju
(5) SS = Sangat Setuju
Komunikasi (X1)
No. Pertanyaan STS TS R S SS 1. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan
menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, sampai dengan RT.
2. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan kemudahan lain yang terdapat dalam e-KTP kepada masyarakat.
3. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah menerapkan komunikasi dengan prioritas kejelasan dalam penyampaian informasi.
4. Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan fasilitas perekaman yang disebar diseluruh Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan.
5. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
6. Informasi yang disampaikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan konsisten dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Kepala Disdukcapil.
104
Sumber Daya (X2)
No. Pertanyaan STS TS R S SS 1. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan
memiliki kemampuan, kepandaian, dan keterampilan.
2. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dapat mengoperasikan alat-alat kerja berbasis teknologi.
3. Informasi yang disampaikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan harus relevan dengan implementasi kebijakan e-KTP dan harus terintegrasi dengan baik.
4. Informasi yang didapatkan oleh aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dari Pemerintah Pusat harus disampaikan kembali kepada masyarakat.
5. Informasi yang diberikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat harus jelas dan konsisten.
6. Fasilitas-fasilitas yang berada di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada umumnya dibutuhkan aparatur untuk melakukan pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP.
7. Keahlian aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kebijakan e-KTP menggunakan perangkat-perangkat berbasis teknologi.
8. Kewenangan yang dimiliki Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dan jajaran aparatur bersifat formal.
9. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP.
105
Kualitas Pelayanan (Y)
No. Pertanyaan STS TS R S SS 1. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan
memberikan pelayanan yang terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan.
2. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menyediakan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat.
3. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
4. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang efisiensi dan efektivitas.
5. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan selalu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dalam memberikan pelayanannya.
6. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan tidak mendiskriminasikan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan pembuatan e-KTP.
7. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan jasa pelayanan selalu mempertimbangkan aspek keadilan kepada masyarakat.