-
i
PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PENELITIAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN)
SKRIPSI
Oleh
RUSLAN EFENDI
105731124516
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021
-
ii
HALAMAN JUDUL
PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PENELITIAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN)
SKRIPSI
Oleh
RUSLAN EFENDI
105731124516
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi pada
Universitas Muhammadiyah Makassar
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021
-
iii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya Ilmiah ini Saya Persembahkan Kepada:
1. Kedua orang tua saya, H. Rewa dan Hj. Niati yang telah
memberikan
semangat, dukungan dan doa sehingga saya bisa menyelesaikan
skripsi ini.
2. Nenek dan Saudara saya, Hj. Mantang, Rustam, Risna, Rina.
yang telah
memberikan dukungan untuk proses penyelesaian karya ilmiah
ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama
ini tulus
dan ikhlas dalam meluangkan waktunya menuntun dan memberi
arahan
dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Para sahabat sahabat yang selalu memberikan bantuan dan
memberi
semangat dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
“MOTTO HIDUP
“jadilah sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang
lain.”
(HR ath-tabari)
-
iv
-
v
-
vi
-
vii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
segala
rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya.
Shalawat
beserta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah
Muhammad SAW
beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan
nikmat yang
tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul
“Pengaruh Good
Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi
Penelitian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKAD)
Provinsi
Sulawesi Selatan)”
Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat
dalam
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih
kepada
kedua orang tua yaitu bapak H. Rewa dan ibu Hj. Niati yang
senantiasa memberi
harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tampa
pamrih. Dan
saudara saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan
memberikan
semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas
segala
pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah mereka berikan
kepada
penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka
berikan kepada
penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia
dan di akhirat.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan
terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu
pula
-
viii
penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak
disampaikan
dengan hormat kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag., Selaku Rektor
Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE. MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA. CSP, selaku
Ketua Program
Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Samsul Rizal S.E, MM selaku penasehat akademik yang
senantiasa
memberikan bimbingan kepada peneliti.
5. Bapak Jamaluddin M, SE, M.SI selaku pembimbing I yang
senantiasa
mengarahkan penulis sehingga Skripsi dapat selesai dengan
baik.
6. Bapak Syamsuddin, S.Pd, M.Ak, selaku pembimbing II yang
senantiasa
memberikan saran, arahan dan perbaikan sehingga proses
penelitian dan
penyusunan skripsi dapat selesai dengan baik.
7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas
Muhammadiyah Makassar yang telah meluangkan waktu dalam
memberikan
ilmu kepada penulis.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas
Muhammadiyah Makassar.
9. Orang Tua penulis yang tidak pernah lelah dalam memberikan
dukungan,
semangat dan doa kepada penulis.
10. Terima kasih kepada saudara, sepupu dan kerabat yang tidak
dapat saya
sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat
dan
dukungan
-
ix
11. Terima kasih kepada keluarga Baso Lantara’ yang selalu
memberikan
motivasi dan semangat kepada penulis
12. Terima kasih kepada ketua tingkat Ak.G.16 dan rekan saya
Andi Ahmad
Yani, Nuralamsyah, Mustari, Dedi Mulya, Muammar, Basri, yang
telah
memberikan banyak kontribusi dan sumbangsi pemikiran kepada
penulis
13. Terima kasih kepada Rekan-Rekan Akuntansi 2016. G. Khususnya
Keluarga
Besar Sobat Ambyar dan Markas yang telah membantu peneliti
dalam
proses berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah
Makassar.
14. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis
satu persatu
yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan
dukungannya
sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.
Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini
masih
sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua
pihak utamanya
para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran
dan
kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.
Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat
bagi
semua pihak utamanya kepada almamater kampus biru
Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul khairat, wassalamu’alaikum
Wr. Wb
Makassar, 16 Januari 2021
RUSLAN EFENDI
-
x
ABSTRAK
Ruslan Efendi, 2021. “Pengaruh Penerapan Good Governance
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan”. Skripsi Program
Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibimbing oleh
Jamaluddin dan Syamsuddin.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Penerapan
Good
Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Skala pengukuran
data dengan skala Likert. Data dianalisis dengan menggunakan
analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS versi
22.0.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Good Governance
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan
BKAD dapat memaksimalkan penerapan Good Governance agar sumber daya
yang di kelola dapat di
manfaatkan sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan aset milik daerah,
Kata Kunci: Penerapan Good Governance, Kinerja Keuangan
Pemerintah
Daerah
-
xi
ABSTRACT
Ruslan Efendi, 2021. "The Effect of Good Governance
Implementation on Regional Government Financial Performance in the
Regional Financial Management Agency (BKAD) South Sulawesi
Province". Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics
and Business. Supervised by Jamaluddin and Syamsuddin. The purpose
of this study was to see the effect of Good Governance
Implementation on Regional Government Financial Performance in the
Regional Financial Management Agency (BKAD) of South Sulawesi
Province. In this study using a quantitative approach with data
techniques using a questionnaire. Data measurement scale with
Likert scale. Data were analyzed using multiple regression analysis
with the help of the SPSS version 22.0 program. The results showed
that the implementation of good governance has a positive and
significant effect on the financial performance of local
governments. Based on the research results, it is hoped that BKAD
can implement good governance so that managed resources can be
utilized as well as possible as a form of accountability for the
management of regional assets. Keywords: Good Governance
Implementation, Local Government Financial
Performance
-
xii
DAFTAR ISI
SAMPUL
..............................................................................................................
i
HALAMAN JUDUL
...............................................................................................
ii
HALAMAN PERSEMBAHAN
..............................................................................
iii
LEMBAR PERSETUJUAN
...................................................................................
iv
LEMBAR PEGESAHAN
.......................................................................................
v
SURAT PERNYATAAN
........................................................................................
vi
KATA PENGANTAR
............................................................................................
vii
ABSTRAK
.............................................................................................................
x
ABSTRAK BAHASA INGGRIS
............................................................................
xi
DAFTAR ISI
..........................................................................................................
xii
DAFTAR TABEL
..................................................................................................
xv
DAFTAR GAMBAR .
............................................................................................xvi
DAFTAR LAMPIRAN
...........................................................................................
xvii
BAB I PENDAHULUAN
.......................................................................................
1
A. Latar
Belakang......................................................................................
1
B. Rumusan Masalah
................................................................................
7
C. Tujuan Penelitian
..................................................................................
7
D. Manfaat Penelitian
................................................................................
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
.............................................................................
9
A. Teori atribusi (Atribution Theory)
.......................................................... 9
B. Good Governance
...............................................................................
10
C. Kinerja
...................................................................................................
17
D. Penelitian
Terdahulu.............................................................................
21
E. Kerangka Konsep
.................................................................................
24
-
xiii
F. Hipotesis
...............................................................................................
25
BAB III METODE PENELITIAN
..........................................................................
27
A. Rancangan Penelitian
........................................................................
27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
..............................................................
27
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
.................................... 27
D. Populasi dan Sampel
.........................................................................
35
E. Teknik Pengumpulan Data
.................................................................
35
F. Teknik Analisis Data
...........................................................................
36
G. Uji Asumsi Klasik
................................................................................
38
H. Uji Hipotesis
.......................................................................................
39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
........................................... 40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
................................................... 40
1. Tempat dan Waktu Penelitian
....................................................... 40
2. Kedudukan dan Wewenang Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD)
...........................................................................................
40
3. Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi-
Selatan berdasarkan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintahan 2014-2019
(LAKIP)................................................43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
..................................................... 46
1. Deskripsi Data
...............................................................................
46
2. Hasil Uji Statistik Diskriptif
.............................................................
59
3. Uji Instrumen Penelitian
................................................................
51
4. Uji Asumsi Klasik
...........................................................................
53
5. Hasil Uji Hipotesis
..........................................................................
55
6.
Pembahasan..................................................................................
59
-
xiv
BAB V PENUTUP
................................................................................................
65
A. Kesimpulan Penelitian
........................................................................
65
B. Saran Penelitian
.................................................................................
65
DAFTAR PUSTAKA
.............................................................................................
67
-
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Capaian Kinerja Kondisi Keuangan BKAD 2015-2019
Provinsi
Sul-Sel
................................................................................................
3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu
............................................................................
21
Tabel 3.1. Indikator
Pengukuran...........................................................................
32
Tabel 3.2 Skala Penilain Untuk Pernyataan Positif
.............................................. 36
Tabel 4.1 Indikator Kinerja SKPD berdasarkan tujuan dan sasaran
RPJMD
Badan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
.......... 43
Tabel 4.2 Data Penyebaran
Kueisioner................................................................
46
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
......................... 46
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
........................................ 47
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.
............................ 47
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
............................. 48
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan
................................... 49
Tabel 4.8 Descriptive Statistics Variabel Penelitian
............................................. 50
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas
..................................................................................
51
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas
............................................................................
52
Tabel 4.11 Uji Normalitas Data
.............................................................................
53
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
................................................... 56
Tabel 4.13 Uji Koefisien Korelasi Determinasi
..................................................... 57
Tabel 4.14 Hasil Uji T parsial
................................................................................
58
-
xvi
DAFTAR GAMBAR / BAGAN
Gambar 2.1. Kerangka Konsep
............................................................................
25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD tahun 2020
............................................. 45
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Normal P-P Plot
Regresi ......... 54
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokoditas
.....................................................................
55
-
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Kueisioner
..........................................................................................
71
Lampiran 2 Data Responden
................................................................................
77
Lampiran 3 Hasil Ouput Spss
...............................................................................
82
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
...........................................................................
87
Biografi Penulis
.....................................................................................................
89
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lahirnya Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan
awal
mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian
kewenangan
dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk
mengelola
sumber daya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Untuk
mendukung
penyelenggaraan ini otonomi daerah tersebut memerlukan
kewenangan yang
luas, nyata serta bertanggung jawab secara berimbang antara
keuangan
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Undang-Undang
tersebut
merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari
pemerintah pusat
ke pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua
urusan
pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya
yang dimiliki
dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan
mengevaluasi
segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah
untuk lebih
memberdayakan semua daerahnya.
Sejalan dengan undang-undang yang berlaku diatas, kunci
utama
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah good
governance
(kepemerintahan yang baik). (Wasistiono, 2003) mengemukakan
bahwa tuntutan
adanya good governance ini timbul karena adanya penyimpangan
dalam
penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga
negara
untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengontrol
roda
-
2
pemerintahan agar tidak salah dari tujuan jalannya pemerintahan
agar tidak
melenceng dari tujuan semula. Selanjutnya, (Purnomowati &
Ismini, 2014) juga
menambahkan bahwa upaya mengikutsertakan masyarakat
(stakeholders)
dalam pelaksanaan pembangunan hanya dapat terwujud bila
kehidupan
demokrasi berjalan dengan baik.
Good Governance, diungkapkan sebagai praktek penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis dengan kemampuan mengelola berbagai
sumber
daya sosial dan ekonomi dengan baik untuk kepentingan rakyat
Indonesia
berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Di dalam rumusan Pasal
3 UU.
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan
Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, telah secara tegas dan
limitatif diatur
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau lebih dikenal
dengan istilah good
governance. Prinsip-prinsip good governance dalam praktek
penyelenggaraan
negara dituangkan dalam 9 (sembilan) asas-asas umum
penyelenggaraan
negara sebagaimana dimaksud dalam UU No.28 Tahun 1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi
dan
Nepotisme.
Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi
selatan,
memiliki peran dalam mengatur kebijakan teknis fungsi penunjang
bidang
keuangan, pelaksanaan tugas pemantauan evaluasi dan pelaporan
fungsi
keuangan. Berdasarkan peraturan gubernur provinsi Sulawesi
selatan no.98
tahun 2016, BKAD terdiri dari 12 kepala sub bidang salah
satunya, bidang
anggaran yang berfungsi untuk memantau dan mengawasi serta
mengevaluasi
pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran maka dari itu good
governance
sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Bandan
Keuangan
-
3
Dan Aset Daerah (BKAD) diharapkan dapat berjalan sesuai dengan
tujuan dan
cita-cita pemerintahan yang bersih dan bebas dari kasus korupsi,
selain itu
Pemprov dalam hal ini BKAD dalam mengelola setiap program
yang
menggunakan keuangan daerah juga dimandatkan untuk memperhatikan
nilai
particiption, rule of law, transparancy, responsiveness,
consensus orientation,
equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan
strategic vision. Dari
setiap anggaran atau aset daerah yang digunakan di mana hal
tersebut biasa
disebut dengan pengukuran kinerja berdasarkan prinsip good
governance. Hal
ini menjadi bagian dalam perwujudan tata kelola pemerintahan
(good
governance) yang baik.
Tabel 1.1 Capaian Kinerja Kondisi Keuangan BKAD 2015-2019
Provinsi Sul-
Sel
Indikator Kondisi Awal
Target capaian kinerja setiap tahun Kondisi Akhir
2015 2016 2017 2018 2019
Opini
terhadap
Laporan
Keuangan
Provinsi
Sulawesi
Selatan
dari BPK
RI
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Sumber : Laporan Akuntabilitas Standar Akuntansi Pemerintah
(LAKIP)
Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Badan Keuangan dan
Aset
daerah Provinsi Sulawesi-Selatan memaksimalkan kinerja keuangan
yang
dibuktikan dengan Opini WTP 5 tahun terakhir yang diraih BKAD
dimana BKAD
terus meningkatkan kinerjanya dalam mencapai visi dan misi BKAD
dan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya. Badan
Keuangan dan
-
4
Aset daerah BKAD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan instansi
yang memiliki
tugas strategis yaitu mengelola keuangan dan aset daerah yang
dimiliki
Pemerintah Provinsi, sehingga BKAD dituntut agar menjujung
tinggi prinsip
Akuntabilitas atau pertanggungjawaban baik kepada pimpinan
ataupun
masyarakat. BKAD memiliki visi yaitu menjadi pengelola keuangan
daerah yang
terpercaya dan membanggakan masyarakat sulawesi selatan, serta
menjadi
instrumen simpul jejaring akselerasi kesejahteraan. Peningkatkan
kualitas
pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan daerah
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan serta Kualitas
Penganggaran
Keuangan daerah yang Transparan dan Akuntabel sesuai dengan
Aturan
Perundang-Undangan yang berlaku menjadi hal yang perlu dicapai
oleh BKAD,
sehingga dalam penelitian ini di harapkan faktor-faktor yang
dapat
mempengaruhi kinerja keuangan daerah dapat miliki pengaruh
dan
meningkatkan kualitas kinerja keuangan yang dimiliki dalam
pengelolaan
keuangan dan aset milik daerah.
Hambatan yang sering muncul menyangkut kinerja pengelolaan
keuangan adalah kurangnya pemahaman terkait tata cara
penyusunan
anggaran yang baik dan benar. Penyusunan anggaran yang baik
adalah yang
sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.
Fungsi dari
adanya penyusunan anggaran yang menjaga tingkat pemakaian dana
sehingga
dapat meminimalisir pemborosan dana yang tidak diperlukan dalam
pemerintah
daerah. Hasil dari adanya penyusanan anggaran ini adalah laporan
keuangan
yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana
akan
memberikan opini yang memiliki pengaruh dalam berbagai entitas.
Kelalaian
dalam penyusunan anggaran dapat menyebabkan daerah justru
memiliki opini
-
5
yang kurang baik. Jadi sudah sewajarnya jika pemerintah daerah
harus
mengetahui cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar lewat
penyusunan
anggaran.
Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat
menilai
akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah dan
dituangkan kedalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk
menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta
kinerja keuangan
pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan
untuk
menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang
dikelola
pemerintah. Salah satu bentuk dari penilaian kinerja tersebut
berupa analisis
rasio keuangan yang berasal dari unsur laporan pertanggung
jawaban kepala
daerah berupa perhitungan APBD (Puspitasari, 2013).
Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari pencapaian hasil
kerja atau
pengelolaan dibidang keuangan meliputi anggaran dan realisasi
anggaran
dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh
kebijakan
atau perundang-undangan yang diukur selama periode anggaran.
Kinerja
keuangan pemerintah daerah merupakan hasil ouput pencapaian
kinerja dalam
mengelola sumber daya yang dimiliki dan digunakan untuk
pembangunan
daerah yang dicantumkan dalam laporan anggaran dan realisasi
dalam bentuk
nominal maupun realisasi pembangunan. Pengukuran kinerja sektor
publik atau
pemerintah daerah bertujuan untuk menemukan pelayanan yang baik
kepada
publik. (Mardiasmo, 2009).
Dari contoh kasus yang telah ada maka diperlukan adanya
pengadaan
anggaran terhadap setiap instansi. Oleh karenanya, salah satu
bentuk
akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat adalah Laporan
keuangan
-
6
pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam upaya
menciptakan
good governance. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap
akuntabilitas
pemerintah daerah mengeluarkan implikasi bagi pemerintah daerah
untuk
memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi
akuntansi
tersebut tidak lain berupa laporan keuangan pemerintah daerah.
Informasi
keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir akuntansi pemerintah
daerah,
melainkan informasi tersebut memiliki fungsi yang penting untuk
pengguna
laporan dalam rangka pengambilan keputusan.
Terdapat beberapa penelitian mengenai Pengaruh Good
Governance
Terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah. Sebelumnya
diantaranya
penelitian yang dilakukan oleh. Nasrun (2019) hasil penelitian
ini, kinerja
keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkep sangat berpengaruh
dilihat
dari tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten
pangkep. Dian
prasinta (2012) hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa
implementasi good
corporate governance berpengaruh terhadap kinerja operasional,
namun
pencapaian laba perusahaan dan respon pasar atas implementasi
good
corporate governance masih kurang. Arif Cahyadi (2016) hasil
penelitian ini, 1.
Kecamatan sukolilo merupakan salah satu dari 31 kecamatan di
kota surabaya,
kecamatan sukolilo masuk dalam wilayah surabaya timur dengan
jumlah
penduduk 82.648 jiwa. Sarana dan prasarana yang dimiliki di
wilayah kecamatan
sukolilo yaitu agama, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan
keuangan 2.
Penilaian masyarakat dikecamatan di sukolilo surabaya yang
mengurus E-KTP
terhadap tingkat penerapan prinsip good governance dalam
pelayanan E-KTP di
kecamatan sukolilo surabaya dikategorikan cukup baik 3.
Penilaian masyarakat
dikecamatan sukolilo surabaya yang mengurus E-KTP terhadap
tinggkat kualitas
-
7
pelayanan E-KTP dikecamatan sukolilo surabaya dikategorikan
cukup baik.
Trisusanti Lamangida (2018) Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
pelaksanaan prinsip Good Goveranance pada Pemerintahan Daerah
Kabupaten
Bone Bolango sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal.
Masih
terdapat kelemahan dalam implementasi good governance yakni
prinsip
transparansi kelemahan informasi manajemen transparansi
pemerintahan belum
berkembang dengan baik. Andhika T, Marlien L, Sofia P (2017)
penelitian
disimpulkan secara umum pelayanan publik yang mengedepankan
prinsip-
prinsip Good Governance yang ada di Kecamatan Wanea Kota Manado
telah
dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya
maksimal.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan
penelitian
dengan judul: “Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja
Keuangan
Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
Provinsi
Sulawesi Selatan”. Dalam rangka menguji efektifitas penerapan
praktik good
governance terhadap badan pengelolaan keuangan daerah untuk
mewujudkan
pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan
diatas maka
rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah Penerapan
Good
Governance Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah pada
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian
ini
yaitu, untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Good
Governance
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
-
8
D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik itu
dari aspek
teori maupun aspek praktis, serta bagi pihak-pihak yang
membutuhkan. Adapun
manfaat penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu, memberikan
manfaat akademis
dalam bentuk sumban saran dalam perkembangan ilmu pemerintahan
pada
umumnya. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur
dalam
penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu, diharapkan dapat
menjadi bahan
masukan kepada BKAD (Badan Keuangan Dan Aset Daerah) dan
memberikan landasan untuk peningkatan kinerja Keuangan dimasa
yang
akan datang.
-
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori atribusi (Atribution Theory)
Teori atribusi akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana
cara
menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. Robbins
(2006)
mengemukakan teori atribusi adalah perilaku seseorang yang
disebabkan oleh
faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal adalah
pemicu yang berada
di bawah kendali pribadi individu itu, sementara faktor
eksternal dilihat sebagai
hasil dari sebab-sebab luar, yaitu individu dipandang terpaksa
berperilaku
demikian karena situasi. Ikhsan dan Ishak (2008) menjelaskan
bahwa teori
atribusi mempelajari tentang bagaimana seseorang
menginterpretasikan suatu
peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Apakah perilaku itu
disebabkan oleh
faktor disposisional (faktor dalam/internal), ataukah disebabkan
oleh keadaan
ekternal (Luthans, 2005).
Teori atribusi membahas mengenai faktor-faktor yang
mengakibatkan
suatu hal terjadi, apakah hal tersebut terjadi karena faktor
internal atau
eksternal. Pada penelitian ini teori atribusi digunakan untuk
menjelaskan
bagaimana pengaruh good governance sebagai faktor eksternal
yaitu
accountability, transparency, participation, rule of law,
effectiveness and
efficiency, responsiveness, equity, consencus orientation, dan
strategic vision
dapat mempengaruhi kinerja pegawai khususnya dalam pengelolaan
keuangan
di pemerintahan daerah.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori
atribusi dapat
digunakan sebagai dasar untuk mengetahui faktor–faktor apa saja
yang
-
10
mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan di pemerintahan
daerah
khususnya dilihat pada indikator good governance.
B. Good Governance
Istilah good governance berasal dari induk bahasa Eropa, Latin,
yaitu
gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi governn yang
berarti steer
(menyetir, mengendalikan), direct (menggerakkan), atau rule
(memerintah),
sering kali sebutan ini dalam bahasa inggris disebut to rule
with autbority,
dengan kata lain memerintah menggunakan kewenangan.
Pengertian good governance diatas merupakan suatu pemahaman
atau
pijakan dari akuntabilitas kinerja intansi pemerintah good
governance
sebenarnya mempunyai makna sebagai kepengelolaannya atau
kepengarahannya yang baik bukan kepemerintahan yang baik.
Memang
pemahaman ini mempunyai perbedaan dengan pemahaman dasar di
lingkungan
kita selama ini, antara lain yang diperkenalkan oleh lembaga
administrasi negara
dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan.
World Bank dalam Mardiasmo (2009) memberikan definisi
governance
sebagai “the way state power is used in managing economic and
social
resources for development of society”. Sedangkan United Nation
Development
Programme (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise
of
political, economic, and administrative authority to manage a
nation’s affair at all
levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara
pemerintah
mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan
pembangunan
masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik,
ekonomi,
dan administratif dalam pengelolaan negara. Political governance
mengacu pada
proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi
pada
-
11
masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan
kualitas hidup.
Administrative governance mengacu pada sistem implementasi
kebijakan.
Seiring dengan perjalanan waktu, konsep good governance
diarahkan
pada proses multiarah yang sebelumnya setelah tahun 1990-an pun
masih pada
konsep yang lama hanya terpaku pada pemerintah, namun saat ini
konsep
tersebut bersifat multiarah artinya tidak sebatas pada
pemerintah namun juga
diluar dari pemerintah itu sendiri (masyarakat dan swasta).
Pengertian good governance menurut (Mardiasmo, 1998) adalah
suatu
konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor
publik oleh
pemerintah yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang
dikutip (Wahab,
2002) menyebut good governance adalah suatu konsep dalam
penyelenggaraan
manejemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan
dengan
demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan
investasi
yang langka dan pencegahan yang korupsi baik secara politik
maupun
administrative, menjalangkan disiplin anggaran serta penciptaan
legal end
political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.
Selain itu Bank
Dunia juga mensinonimkan good governance sebagai hubungan
sinergis dan
konstruksif diantara Negara, sektor dan masyarakat (effendi,
1996)
Berkaitan dengan good governance, Mardiasmo (Tangkilisan,
2005)
mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah
untuk
menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya
adalah
pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan
suatu
penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab
sejalan
dengan prinsip demokrasi, efesiensi, pencegahan korupsi
-
12
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang
mengacu
kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang
dapat
dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus
yang
dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta
bagi
penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.
Kesimpulan dari governance tidak sekedar pemerintah atau
pemerintahan yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan namun lebih
dari
itu bagaimana kekuasaan dan kewenangan ini harus bersinergi dan
berinteraksi
dengan aktor diluar dari pemerintahan. Artinya bagaimana
pemerintah mampu
menjadi fasilitator demi kepentingan aktor-aktor tersebut dengan
membuat
kebijakan dan lain sebagainya.
1. Pengertian good governance
Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi
pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good
governance. Good
governance dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang
baik. Lebih
dalam, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu
bentuk
penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab
yang sejalan
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran
salah alokasi
dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik
maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan
legal and political
framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Mardiasmo, 2009).
Disisi lain, menurut Batubara (2006) good governance dalam
konteks
ekonomi daerah merupakan bahasa strategi. Hal dikarenakan adanya
relevansi
dengan berkembangnya operasionalisasi manajemen dan administrasi
publik,
selaras dengan berbagai perubahan kemasyarakatan, baik pada
skala domestik
-
13
maupun skala internasional. Dalam good governance peran serta
aktif
masyarakat sangat mendominasi pembangunan.
Disisi lain, Lembaga Administrasi Negara (2000) mendefinisikan
good
governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang
solid dan
bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga
kesinergisan interaksi
yang konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat.
Mills dan
Seregeldin dalam Santosa (2008) mendefinisikan good governance
sebagai
penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber
daya demi
pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Mas’oed dalam Santosa
(2008)
menegaskan bahwa good governance adalah cita-cita yang menjadi
visi setiap
penyelenggara negara, yang secara sederhana dapat diartikan
sebagai prinsip
dalam mengatur pemerintahan dengan sistem administrasi yang
bertanggung
jawab kepada publik. Rochman dalam Widodo (2001) menegaskan
bahwa
dalam konsep good governance tidak sekedar melibatkan pemerintah
tetapi juga
berbagai aktor di luar pemerintah.
Jelas bahwa good governance adalah masalah perimbangan
antara
negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah
karakteristik
kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan
kinerja
pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi
untuk
mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan
kesehatan
dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu
masyarakat warga
yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi,
rule of law,
hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good governance
sangat terkait
dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak dapat dibatasi
hanya pada
-
14
tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai
tanpa prasyarat
politik tertentu.
2. Prinsip-prinsip good governance
UNDP dalam Supriadi (2012) sebagaimana Asian Development
Bank
(1999) merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu
legitimasi
politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan
berasosiasi dan
berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan
(financial), manajemen
sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi,
sistem yudisial
yang adil dan dapat dipercaya. Sedangkan World Bank
mengungkapkan
sejumlah karakteristik good governance adalah masyarakat sipil
yang kuat dan
partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat
diprediksi, eksekutif
yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan
hukum.
Adapun prinsip-prinsip good governance menurut United Nation
Development Programme (UNDP) dalam Mardiasmo (2009) adalah
sebagai
berikut:
a. Partisipasi (Participation)
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara
langsung
maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat
menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas
dasar
kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi tersebut dibangun
atas dasar
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara
konstruktif.
b. Kepastian Hukum (Rules of law)
Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang
bulu.
-
15
c. Transparansi (Transparency)
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
Informasi
berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat
diperoleh oleh
mereka yang membutuhkan.
d. Cepat dan Tanggap (Responsivenes)
Lembaga-lembaga dan proses harus ditujukan untuk melayani
stakeholders.
e. Berorientasi pada Kepentingan (Consensus orientation)
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
f. Keadilan (Equity)
Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh
kesejahteraan dan keadilan.
g. Efektifitas dan Efisiensi (Efficiency and Effectiveness)
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna
(efisien)
dan berhasil guna (efektif).
h. Akuntabilitas (Accountability)
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang
dilakukan.
i. Visi Kedepan (Strategic vision)
Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi
kedepan.
Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata
pemerintahan
yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi
lain, dari satu pakar ke
pakar lainnya. Namun paling tidak, ada sejumlah prinsip yang
dianggap sebagai
prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu
transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas (sedarmayanti, 2009).
-
16
a. Transparansi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen
Dalam Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip
yang
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi
tentang
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta
hasil-hasil yang
dicapai. Menurut Transparancy International, undang-undang
Fredom of
Information (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik
untuk
mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi
pemerintah
untuk memfasilitasi akses tersebut. Krina (2003).
b. Partisipasi
Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya)
dalam
pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat
pemerintah, juga
dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai
kebijakan
dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi.
Keterlibatan
dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat
melalui wakil
di DPR, melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi
dalam arti
mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan
secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses
pengambilan keputusan. Terutama member kebebasankepada rakyat
untuk
berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam
menentukan masa
depan (Sedarmayanti, 2009).
c. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban
atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang,
badan
-
17
hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak
atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban
(Adisasmita, 2011). Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009),
akuntabilitas
yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang
jelas.
C. Kinerja
1. Pengertian kinerja
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi
dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema
strategis (strategic
planning) suatu organisasi (Bastian, 2006). Lebih lanjut,
didalam Permendagri
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dijelaskan
bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan
kualitas yang terukur. Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan
suatu
pencapain hasil atas kegiatan yang telah dianggarkan dan
dilaksanakan.
2. Pengertian kinerja keuangan
Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang
menunjukkan
efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai
tujuannya.
Efektifitas terjadi apabila manajemen memiliki kemampuan untuk
memilih tujuan
yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang
telah
ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai rasio
(perbandingan) antara
masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh
keluaran
yang optimal.
-
18
3. Pengertian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud
dengan
pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan,
penyelenggaraan,
penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama
sekelompok
orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari
pelaksanaan
fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau
secara
operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan
keuangan
daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan,
penetapan,
pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan
belanja
daerah (Domai, 2002).
Sejalan dengan pengertian tersebut diatas Halim (2001)
mengatakan,
membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari
pembahasan
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu
anggaran
pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan program kerja
suatu daerah
dalam bentuk angka-angka selama satu tahun anggaran. Tuntutan
mengenai
otonomi daerah dan kepemerintahan yang demokrasi di daerah
sebagai
konsekuensi dan implikasi globalisasi. Otonomi selalu dikaitkan
atau
disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian.
Sesuatu akan
dianggap otonomi jika ia menentukan diri sendiri, membuat aturan
(hukum)
sendiri, mengatur diri sendiri, dan berjuang berdasarkan
kewenangan kekuasaan
dan prakasa sendiri (Suryadi, 2000) dalam (Rohman, 2009).
Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999
tentang
pemerintahan daerah, telah terjadi berbagai perubahan yang
mendasar dalam
pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia, sebagai
konsekuensinya adalah
-
19
perlu dilakukan penataan terhadap berbagai aspek yang berkaitan
dengan
pemerintahan daerah sebagai manivestasi dari otonomi daerah.
Kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah adalah
kemampuan
suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan
asli
daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya
sistem
pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan
daerahnya
dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan
mempunyai
keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan
masyarakat
daerah dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan
(Syamsi dalam Errni Tjan, 2014).
Secara umum kinerja pengelolaan daerah adalah kemampuan
suatu
daerah untuk mengelola aset daerah dalam bentuk pencatatan
transaksi yang
telah dilakukan selama tahun berjalan dan dirumuskan dalam
bentuk laporan
keuangan setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan yang baik adalah
sesuai
dengan aturan dan standar yang sudah ada.
4. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu
proses
penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang
telah
ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi
penggunaan sumber
daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan
jasa (seberapa
baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai
seberapa jauh
pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud
yang
diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan
(Robertson, 2002).
Sementara menurut Gazperz (2002), pengukuran kinerja
merupakan
suatu cara memantau dan menelusuri kemajuan tujuan-tujuan
strategis. Hasil
-
20
pengukuran dapat berupa indikator awal menuju akhir atau
indikator hasil akhir.
Whittaker (dalam BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran
kinerja
merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan
kualitas
pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
Simons (dalam BPKP, 2000) menyebutkan bahwa pengukuran
kinerja
membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis
dengan cara
membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan
strategis. Jadi
pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan
untuk
mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan
tujuan,
sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan
organisasi serta
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan
akuntabilitas.
5. Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran kinerja sangat dibutuhkan untuk menilai
akuntabilitas
organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik.
Menurut
Mardiasmo (2009) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah
suatu sistem
yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian
suatu
strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem
pengukuran kinerja
dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena
pengukuran
kinerja dapat diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment
system.
Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga
tujuan.
Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk
memperbaiki
kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat
membantu
pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
Hal ini pada
akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi
sektor publik
dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor
publik
-
21
digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan
keputusan.
Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk
mewujudkan
pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi
pelanggan.
Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak
ada
indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja
secara
komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output
dihasilkan
sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka
ukuran finansial saja
tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena
itu, perlu
dikembangkan kinerja non-finansial.
Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 ada 3 indikator dalam
pengukuran kinerja yaitu masukan (input), keluaran (output), dan
hasil
(outcome). Indikator tersebut dapat dijabarkan dalam konsep
pengukuran kinerja
yang disebut value for money.
D. Penelitian terdahulu
Dari judul penelitian tentang Pengaruh good governance terhadap
kinerja
keuangan pemerintah daerah pada provinsi Sul-Sel, peneliti
menemukan
beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul tersebut
yang disajikan
dibawah ini.
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu
No Nama
Peneliti/Tahun Judul penelitian
Variable
penelitian Hasil
1 Juliana
(2013)
pengaruh pelaksana
good governance
terhadap kinerja
organisasi pada
Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera
Utara,
Good
governance
(X),
Kinerja
organisasi(Y)
Hasil yang
didapatkan adalah
terdapat pengaruh
yang signifikan
antara pelaksanaan
good governance
dengan kinerja
organisasi pada
Dinas Pendidikan
-
22
Provinsi Sumatera
Utara
2 Apriani
(2015)
pengaruh good
governance dan
pengendalian
internal terhadap
kinerja organisasi
dilihat dari persepsi
pegawai ( studi
kasus pada Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi Kabupaten
Sleman)
Good
governance
(X1),
pengendalian
internal (X2),
Kinerja
organisasi (Y)
Hasil penelitian ini
adalah good
governance dan
pengendalian internal
mempengaruhi
kinerja di Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi Kabupaten
Sleman
3 Muhammad
nasrun (2019)
Pengaruh good
governance terhadap
kinerja keuangan
pemerintah daerah
kabupaten
pangkajene dan
kepulauan
Good
governance
(X), kinerja
keuangan (Y),
Hasil teknik analisis
data dengan rumus
yang digunakan
menghasilkan
kesimpulan bahwa
kinerja keuangan
pemerintah daerah
kabupaten pangkep
sangat berpengaruh
dilihat dari tingkat
kinerja keuangan
pemerintah daerah
kabupaten pangkep.
4 Indriana (2019) Pengaruh good
governance terhadap
kinerja keuangan
pemerintah daerah
kabupaten
pangkajene dan
kepulauan
Good
governance
(X), kinerja
keuangan (Y)
Good governance ini
merupakan tata
kelola pemerintahan
yang baik
didalamnya
mencakup item-item
diantaranya
akuntabilitas,
transparansi,
keadilan, partisipasi
5 Hasanah,
Anisya (2016)
Pengaruh penerapan
good goverment
governance terhadap
kinerja keuangan
instansi pemerintah
(studi kasus pada
dinas pemerintah
kota bandung)
Good
governance
(X), Kinerja
keuangan
instansi
pemerintah (Y)
Hasil pengujian
hipotesis
menunjukkan bahwa
penerapan good
goverment
governance
berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan Instansi
Pemerintah. Besar
pengaruh good
-
23
goverment
governance dalam
memberikan
kontribusi pengaruh
terhadap kinerja
keuangan Instansi
Pemerintah sebesar
70,8%.
6 Nasrun (2019) Pengaruh Good
Governance
Terhadap Kinerja
Keuangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Pangkajene Dan
Kepulauan
Good
Governance
(X)
Kinerja
Keuangan
Pemerintah
Daerah (Y)
kinerja keuangan
pemerintah daerah
kabupaten pangkep
sangat berpengaruh
dilihat dari tingkat
kinerja keuangan
pemerintah daerah
kabupaten pangkep.
7 Dian prasinta
(2012)
Pengaruh Good
Corporate
Governance
terhadap Kinerja
Keuangan
Good
Corporate
Governance
(X)
Kinerja
Keuangan (Y)
menunjukkan bahwa
implementasi good
corporate
governance
berpengaruh
terhadap kinerja
operasional, namun
pencapaian laba
perusahaan dan
respon pasar atas
implementasi good
corporate
governance masih
kurang
8 Arif Cahyadi
(2016)
penerapan good
governance dalam
pelayanan publik
(Study tentang
kualitas pelayanan
elektronika kartu
tanda penduduk
berbasis good
governance
dikecamatan sukolilo
surabaya)
good
governance
(X)
pelayanan
publik (Y)
Penilaian
masyarakat
dikecamatan
disukolilo surabaya
yang mengurus E-
KTP terhadap tingkat
penerapan prinsip
good governance
dalam pelayanan E-
KTP dikecamatan
sukolilo surabaya
dikategorikan cukup
baik
9 Trisusanti
Lamangida
(2018)
Studi Implementasi
Good Governance
Pemerintahan
Daerah Kabupaten
Bone Bolango
Good
Governance
(X)
Pemerintahan
Daerah (Y)
Hasil dari penelitian
ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan
prinsip Good
Goveranance pada
-
24
(Program Studi
Administrasi Negara
Universitas
Muhammadiyah
Gorontalo
Gorontalo,Indonesia)
Pemerintahan
Daerah Kabupaten
Bone Bolango sudah
berjalan dengan baik
tetapi belum
maksimal. Masih
terdapat kelemahan
dalam implementasi
good governance
yakni prinsip
transparansi
kelemahan informasi
manajemen
transparansi
pemerintahan belum
berkembang dengan
baik
10 Andhika T,
Marlien L, Sofia
P (2017)
Penerapan Prinsip-
Prinsip Good
Governance Dalam
Pelayanan Publik Di
Kecamatan Wanea
Kota Manado
Prinsip-Prinsip
Good
Governance
(X) Pelayanan
Publik (Y)
penelitian
disimpulkan secara
umum pelayanan
publik yang
mengedepankan
prinsip-prinsip Good
Governance yang
ada di Kecamatan
Wanea Kota Manado
telah dilaksanakan
dengan baik,
walaupun belum
sepenuhnya
maksimal.
E. Kerangka Konsep
Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya,
perlu
dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang
sesungguhnya adalah
terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana
mestinya oleh
aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang
rasional, yang akan
dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam
penyelenggaraan
otonomi daerah serta mewujudkan good governance.
Penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) pada
saat ini
-
25
merupakan prioritas utama dalam penegakan citra pemerintah yang
sampai saat
ini dianggap masih sangat rendah. Dengan tingkat penerapan
prinsip-prinsip
good governance yang dilaksanakan dengan baik, maka kinerja
pemerintah
daerah pun akan tercapai dengan baik.
Adanya keterikatan antara good governance dengan kinerja
pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan teori atribusi yang dimana teori
tersebut
menyatakan bahwa suatu perilaku dapat berubaha diakibatkan oleh
faktor
internal ataupun faktor eksternal. Keterkaitan kedua variabel
mengindikasikan
terkait faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi suatu
kinerja. Hal ini
dapat dikemukakan bahwa indikator good governance dapat
mempengaruhi
kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah provinsi
sulawesi selatan
seperti yang terlihat digambar berikut ini.
Gambar 2.1 Kerangka Konsep
F. Hipotesis
Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara atau
teori yang
harus dibuktikan kebenarannya. (Sugiyono 2010) menjelaskan bahwa
hipotesis
menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel
atau lebih
dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris.
Hipotesis menjadi
Good
governance (X)
Kinerja
keuangan (Y)
-
26
dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Adapun Hipotesis
dalam penelitian
ini adalah:
Bagaimana pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja
keuangan
pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
United Nation Development Programme (UNDP) telah menjelaskan
bahwa prinsip-prinsip good governance yaitu terdiri dari
participation, rules of
law, transparency, responsiveness, consensus orientation,
equity, effectiveness
and efficiency, accountability, dan strategic vision. Untuk
dapat menjadi
pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik, maka indikator
– indikator
good governance harus dapat dilaksanakan dalam lingkup kinerja
pemerintah
daerah. Hal ini didukung pula oleh teori atribusi yang
menyatakan bahwa
perilaku kinerja dapat berubah karena adanya faktor internal
maupun eksternal
dan good governance adalah faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi kinerja
pemerintahan daerah khususnya pengelolaan keuangan.
H1: Good Governance diduga berpengaruh positif terhadap
Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Dan Aset
Daerah.
-
27
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Penelitian dirancang sebagai penelitian kausal dengan
pendekatan
kuantitatif. Penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan
antara variabel
riset, atau untuk menganalisis bagiamana pengaruh suatu variabel
terhadap
variabel lainnya (Umar, 2003). Peneliti menggunakan desain
penelitian untuk
mengetahui apakah penerapan good governance sebagai variabel
independen
memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
sebagai
variabel dependen. Penelitian ini menekankan pada pengukuran
variabel dengan
angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik
dengan
menggunakan analisis jalur analisis regresi, uji reliabilitas,
uji validitas, uji t.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah
Provinsi
Sulawesi Selatan.
Lokasi Penelitian : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
Provinsi Sulawesi
Selatan
Alamat : Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231
Lama Penelitian : Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Agustus-Oktober 2020.
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
1. Variabel Penelitian
Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa
variasi
pada suatu nilai (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini,
digunakan dua macam
variabel penelitian.
-
28
1. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang
menjadi
perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Pada penelitian yang
menjadi
variabel independen adalah good governance
2. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang
memengaruhi
variabel lain baik secara positif maupun negatif (Sekaran,
2006). Adapun
yang menjadi variabel dependen yang mempunyai hubungan
dengan
penerapan good governance yaitu kinerja keuangan pemerintah
daerah
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov Sul-Sel
2. Devinisi Operasional
Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas
variabel yang
diamati. Secara tidak langsung, definisi operasional itu mengacu
pada
bagaimana mengukur suatu variabel. Definisi operasional pada
penelitian ini
terdiri dari sub variabel sebagai berikut:
1. Variabel penerapan good governance menurut (Mardiasmo, 2009)
adalah
konsep tata kelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab
yang
sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Good
governance
dalam penelitian ini menekankan pada faktor – faktor yang
mempengaruhi
kinerja organisasi pemerintah daerah dalam hal ini kinerja
pengelolaan
keuangan daerah. Good governance diukur berdasarkan indikatornya
yaitu:
a. Partisipasi (Participation)
Partisipasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
mengikutsertakan
masyarakat dalam membuat kebijakan dan memberikan kesempatan
kepada
-
29
masyarakat untuk ikut serta dalam pemerintahan sehingga dalam
proses
pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan indikator
tersebut.
b. Kepastian Hukum (Rule of law)
Rule of law yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
memberlakukan
hukum yang telah dibuat kepada seluruh lapisan masyarakat
dan
menegakkan hukum dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah yang
baik
adalah pengelolaan yang harus sesuai dengan hukum yang berlaku
dan
memiliki informasi yang dapat diikuti seluruh lapisan
masyarakat.
c. Transparansi (Transparency)
Transparansi dalam penelitian ini adalah mengembangkan sistem
akuntansi
berdasarkan standar akuntansi dan praktek terbaik untuk
memastikan
kualitas laporan keuangan mempublikasikan informasi keuangan
dan
informasi lain yang material dan berdampak signifikan pada
kinerja
pemerintah daerah khususnya kinerja pengelolaan keuangan
daerah.
d. Cepat dan Tanggap (Responsiveness)
Responsiveness dalam penelitian ini adalah cepat dan tanggap
serta
memberikan pelayanan yang baik kepada pihak yang
berkepentingan.
e. Berorientasi pada Kepentigan (Consensus orientation)
Consensus orientation dalam penelitian ini adalah membuat
kebijakan
dengan memperhatikan kepentingan bagi semua pihak yang
memiliki
kepentingan. Informasi yang didapatkan dalam pengelolaan
keuangan
daerah harus memperhatikan kepentingan orang lain.
f. Keadilan (Equity)
Equity dalam penelitian ini adalah memberikan kesempatan kepada
seluruh
masyarakat untuk memperbaiki, dan mempertahankan
kesejahteraan
-
30
mereka lewat informasi yang dihasilkan dari kinerja pengelolaan
keuangan
tersebut.
g. Efektifitas dan Efisiensi (Efficiency and effectiveness)
Efisiensi dan efektifitas dalam penelitian ini adalah mengelola
sumber daya
yang dimiliki secara efisien dan membuahkan hasil yang baik.
Efektifitas
yang dimaksud adalah pencapaian tujuan tanpa mempedulikan biaya
yang
akan dikeluarkan dan efisiensi adalah pencapaian target
dengan
menggunakan input (biaya) untuk menghasilkan output yang besar.
Laporan
keuangan yang dibuat harus memiliki prinsip efisien dan efektif
sehingga
kualitas laporan itu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
h. Akuntabilitas (Accountanbility)
Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah mempertanggungjawabkan
semua
pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan
pihak-pihak
yang berkepentingan termasuk dalam kinerja pengelolaan keuangan
daerah.
i. Visi Kedepan (Strategic vision)
Strategic Vision dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan
pemerintahan
yang memiliki visi misi jauh kedepan sehingga dalam melaksanakan
kinerja
pengelolaan keuangan harus memiliki tujuan yang telah dibuat
secara
mapan dan berguna untuk entitas terkait.
2. Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan
suatu
daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli
daerah
dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya
sistem
pemerintahan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam
penelitian ini
adalah semua aktivitas keuangan yang berhubungan dengan
pencatatan
dan pembuatan laporan keuangan yang berguna untuk
pelaksanaan
-
31
aktivitas keuangan tahun berikutnya. Variabel ini diukur dengan
indikator
value for money terdiri dari:
1. Ekonomi
Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang dan
jasa
dibeli pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik
yang
dimungkinkan (Bastian 2006). Pengertian Ekonomi Menurut
Mardiasmo
(2002) adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas
tertentu
pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input
dengan
input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi
terkait dengan
sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan input
resources
dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
Suatu
kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan
atau
mengurangi biaya yang tidak perlu.
2. Efisiensi
Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang
dan jasa
yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output
tertentu
(Bastian 2006). Pengertian Efisiensi Menurut Mardiasmo (2002)
merupakan
pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau
penggunaan
input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Proses
kegiatan
operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau
hasil kerja
tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana
yang
serendah-rendahnya.
3. Efektivitas
Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, di
mana
efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output,
kebijakan, dan
-
32
prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan
(Bastian 2006).
Dengan kata lain efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai
tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian Efektivitas
Menurut
Mardiasmo (2002) adalah tingkat pencapaian hasil program dengan
target
yang ditetapkan. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran
dengan tujuan
atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan
efektif
apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir
kebijakan.
Tabel 3.1 Indikator pengukuran
Variabel Penelitian
Indikator
Pengukuran
Skala
Good governance
Partisipasi
(Participation)
1. Dalam memperoleh data dan informasi
masyarakat dapat memberikan masukan
dalam penyusunan rencana pengelolaan
keuangan daerah dari pemerintah daerah
2. Pihak SKPD berpartisipasi dalam proses
penyusunan anggaran mulai dari
memberikan pendapat dan kritik
Likert
Kepastian Hukum
(Rule Of Law)
1. Demi kepentingan masyarakat maka
disusunlah Peraturan daerah dan kebijakan
publik lainnya
2. Pemerintah daerah menjamin adanya
kepastian hukum dalam penyelenggaraan
pengelolaan keuangan pemerintahan daerah
dan telah dilaksanakan tanpa diskriminasi
dan adanya benturan kepentingan
Likert
Transparansi (Transparancy)
1. Demi kepentingan bersama data dan
informasi yang menyangkut pengelolaan
keuangan dapat diperoleh oleh pengguna
laporan tersebut
2. Demi kepentingan bersama data dan
informasi yang menyangkut pengelolaan
keuangan dapat diperoleh oleh pengguna
laporan tersebut
Likert
-
33
Cepat dan Tanggap
(Responsiveness)
1. Terdapat sistem pengaduan masyarakat
yang telah disusun dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik
khususnya dalam hal pengelolaan keuangan
2. Cepat dan tanggap menindak lanjuti kritik
dan saran atas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat
Likert
Berorientasi Pada
Kepentingan
Masyarakat
(Consensuss
Orientation)
1. Rencana kerja SKPD khusunya pengelolaan
keuangan disusun berdasarkan program dan
kegiatan periode sebelumnya, masalah yang
dihadapi, dan usulan program serta kegiatan
yang berasal dari masyarakat
2. Memfasilitasi forum SKPD yang membahas
prioritas program dan kegiatan sebagai
upaya menyempurakan rancangan rencana
kerja SKPD yang berhubungan dengan
pengelolaan keuangan daerah
Likert
Keadilan (Equity)
1. Pemerintah daerah menyusun program yang
berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat
2. Dalam rangka meningkatkan kesejahteran
masyarakat, dapat diperoleh Bantuan
financial maupun non financial
Likert
Efektifitas dan
Efisiensi
1. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program
telah sejalan dengan penyusunan anggaran
dan target
2. Penggunaan anggaran pada SKPD telah
sesuai dengan alokasinya
Likert
Akuntabilitas
(Accountability)
1. Pertanggung jawaban dalam pengelolaan
keuangan dilaksanakan secara periodik
melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP) dan disampaikan tepat
pada waktunya
2. Penyelenggaraan pemrintahan daerah yang
baik harus berorientasi pada prinsip-prinsip
akuntabilitas dengan menerapkan prosedur
operasional standar yang berlaku
Likert
-
34
Visi Kedepan
(Strategi Vision)
1. Pemerintah daerah menyusun visi dan misi
yang bertujuan untuk pembangunan
berkelanjutan (sustainable development)
2. Anggaran yang disusun dalam pengelolan
keuangan SKPD telah ditetapkan sesuai
target yang telah direncanakan
Sumber: Mardiasmo (2009)
Likert
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah
1. Ekonomis
2. Efesien
3. Efektifitas
1. APBD disusun di OPD harus menggunakan
pendekatan kinerja.
2. Pemerintah harus menyampaikan rancangan
APBD kepada DPRD untuk mendapatkan
persetujuan.
3. Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling
lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran
tertentu berakhir.
4. Pendapatan daerah harus disetor
sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Tindakan yang mengakibatkan atas beban
APBD tidak akan dilakukan sebelum
ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang APBD.
6. Pelaporan keuangan daerah harus dibuat
dalam bentuk laporan keuangan.
7. Laporan keuangan yang dibuat haruslah
dapat dimengerti dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
8. Setiap pejabat pengelola keuangan
daerah haruslah menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan secara
periodik.
9. Financial audit terhadap laporan keuangan
daerah.
10. Value for money audit terhadap laporan
keuangan daerah.
Sumber : Sedarmayanti (2017)
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
-
35
D. Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2009) Populasi adalah wilayah generalisasi
yang
terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan
karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik
kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai dan
Staf yang ada
pada Bidang penganggaran dan Bidang akuntansi dan pelaporan di
Badan
keuangan dan aset daerah (BKAD) provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan menggunakan Metode purposive sampling, teknik
penentuan
sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu di ambil 35
sampel dari total
109 Populasi yang tersebar pada bagian Bidang penganggaran dan
Bidang
akuntansi dan pelaporan yang ada di BKAD Sul-Sel.
E. Teknik pengumpulan Data
Data yang digunakan adalah data primer, yang berupa persepsi
para
responden terhadap variabel – variabel yang digunakan. Modus
komunikasi
untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini
menggunakan
kuesioner. Kueisioner yang diberikan berisi sejumlah pernyataan
yang akan
dibagikan kepada responden. Setiap kuesioner yang
didistribusikan kepada para
responden disertai surat permohonan pengisian kuesioner.
Adapun kueisioner dalam penelitian ini mendefinisikan
operasioanal
variabel ke dalam indikatornya, selanjutnya indikator tersebut
dijabarkan ke
dalam bentuk pernyataan, dan kemudian pemberian skor atas
jawaban dari
responden atas pernyataan-pernyataan yang ada. Untuk menentukan
skor pada
penelitian ini peneliti menggunakan skala likert.
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial
(Sugiyono, 2009).
-
36
Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden jawaban
harus
menggambarkan, mendukung pernyataan atau tidak mendukung
pernyataan.
Pemberian skor atas pilihan jawaban untuk kueisioner yang
diajukan
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Skala Penilain Untuk Pernyataan Positif
No Jenis Jawaban Skor
1 Sangat Setuju 5
2 Setuju 4
3 Ragu-ragu 3
4 Tidak Setuju 2
5 Sangat Tidak Setuju 1
Sumber: Sugiyono (2009)
F. Teknik Analisi Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode
analisis statistik dengan menggunakan SPSS 22.0. Metode analisis
data yang
digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier
sederhana (simple
linear Regression Analysis). Analisis ini dimaksudkan untuk
mengungkapkan
pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat.
Pengertian
analisis regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2010),
adalah sebagai
berikut: “Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud
meramalkan
bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium),
bila dua atau
lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi
(dinaik turunkan
nilainya)”.
Persamaan analisis regresi linier secara umum untuk menguji
hipotesis-hipotesis
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y=α+β1X+ε
Keterangan:
α: Konstanta
-
37
β1: Koefisien regresi multiple variabel bebas X terhadap
variabel terikat Y,bila
variabel bebas lainnya dianggap konstan
Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kueisioner atau
hipotesis
sangat bergantung pada kualitas data yang yang dipakai dalam
pengujian
tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika
instrumen yang
digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat
keandalan
(Reliability) dan tingkat keabsahan (Validity) yang tinggi. Oleh
karena itu, terlebih
dahulu kueisioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.
1. Uji Validitas
Menurut Yusuf (2014), validitas menunjukkan tingkat sejauh mana
suatu
alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur. Teknik yang
digunakan untuk
mengukur validitas butir item instrumen penelitian ini yaitu
teknik product moment
dari Karl Pearson (validitas isi atau content validity). Teknik
product moment
correlation yaitu setiap skor tiap item dikorelasikan dengan
skor total. Skor total
adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Jika r hitung lebih
besar dari r tabel
maka data dapat dikatakan valid.
2. Uji Reliabilitas
Menurut Yusuf (2014:), reliabilitas adalah suatu ukuran
konsistensi atau
kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu
yang sama, dan
diberikan dalam waktu yang berbeda (Ghozali, 2006). Pengujian
reliabilitas
menggunakan cronbach alpha. Suatu alat dikatakan handal jika
nilai cronbach
alpha > 0,60. Perhitungan validitas dan reliabilitas
instrumen penelitian ini
menggunakan bantuan program SPSS 22.0.
-
38
G. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data
variabel
terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah
berdistribusi normal
atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2011). Uji ini
bertujuan untuk menguji
apakah ada variabel pengganggu atau variabel residual dalam
model regresi. Uji
normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
analisis
grafik dan uji one-sample Kolmogorov-smirnov . Pengambilan
keputusan dengan
analisis grafik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji
normal probability
plot. Uji normal probability plot dikatakan berdistribusi normal
jika garis data rill
mengikuti garis diagonal dan cara ini dianggap lebih handal
daripada grafik
histogram karena cara ini membandingkan data rill dengan data
distribusi normal
(Sunyoto, 2011). Sementara untuk uji Kolmogorov-Smirnov
dikatakan
berdistribusi normal jika asymptotic significan data lebih besar
daripada 0.05
(p>0.05) (Sufren, 2013).
1. Uji Normalitas Data
Pengujian normalitas digunakan untuk menguji apakah sampel
terdistribusi dengan normal atau tidak, juga untuk menghindari
bias. Dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji P-Plot
Normality, yaitu dengan
menetapkan derajat keyakinan (α=0,05) dengan kriteria
pengujiannya jika
sebaran data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti
arah garis
diagonal, maka model regresi berdistribusi normal, sedangkan
jika sebaran
data jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis
diagonal maka
model regresi tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2006).
-
39
2. Uji Heteroskedastisitas
Priyatno (2010), mengemukakan bahwa uji heteroskedastisitas
digunakan
untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari
residual pada
model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model
regresi adalah
tidak adanya heterokedastisitas.
Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas ini dilakukan
melalui metode
scatter plot, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu
pada scatter plot.
Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin)
yang ada membentuk
pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit)
maka telah
terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas,
serta titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka
tidak terjadi
heteroskedastisitas atau apabila tingkat probabilitas lebih
besar dari tingkat
signifikansi α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi
tidak
mengandung heteroskedastisitas.
H. Uji Hipotesis
1. Uji – T
Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikasi individual.
Uji ini
menunjukkan seberapa besar jauh pengaruh variabel independen
secara
parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya
adalah:
1) Ho :b1 ≠ 0, artinya suatu variabel independen secara parsial
berpengaruh
terhadap variabel dependen.
2) Ha :b2 ≠ 0, artinya suatu variabel independen secara parsial
berpengaruh
terhadap variabel dependen.
Kriteria pengambilan keputusan:
Jika probabilitas < 0,05 maka Ha atau Ho ditolak,
Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak atau Ho diterima
-
40
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset daerah
BKAD
Provinsi Sulawesi-Selatan yang beralamat di Jl. Jend. Urip
Sumoharjo No. 269
Makassar, penelitian ini dilaksanakan selama 2 Bulan terhitung
sejak 15 Agustus
2020 sampai dengan 15 Oktober 2020.
2. Kedudukan dan Wewenang Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD)
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi
Selatan
mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah
(SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)
yang
melakukan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Satuan
Kerja
Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang
mempunyai
wewenang:
a. Menyusun RKA-SKPD;
b. Menyusun DPA-SKPD;
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban
anggaran belanja;
d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;
-
41
h. Menandatangani SPM;
i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang
dipimpinnya;
j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;
k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;
l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang
lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala
daerah
melalui sekretaris daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah
(SKPKD) yang melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum
Daerah
(BUD) mempunyai wewenang:
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan
pengeluaran kas daerah;
5. Menetapkan SPD;
6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama
pemerintah daerah;
7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;
8. Menyajikan informasi keuangan daerah;
Reformasi keuangan daerah membawa angin segar terhadap
pengelolaan keuangan daerah, sejak otonomi daerah digulirkan.
Pergeseran
-
42
paradigma pengelolaan keuangan daerah berdampak positif Untuk
mewujudkan
good governance diperlukan reformasi kelembagaan. Reformasi
kelembagaan
menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan didaerah
baik struktur
maupun infrastruktur. Kunci reformasi kelembagaan tersebut
ialah
pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat
umum
sebagai stakeholder. Pemerintah daerah sebagai eksekutif dan
dprd sebagai
shareholder. Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan
perubahan
sumber sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi
perubahan
sumber-sumber penerimaan keuangan daerah.
Dimensi reformasi keuangan daerah adalah Perubahan
kewenangan
daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan. Oleh
karena
paradigma pengelolaan keuangan daerah menuntut penataan
kelembagaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penataan
kelembagaan tidak sertamerta berubah akan tetapi membutuhkan
proses yang
diawali dengan kajian akademik untuk membuat rancangan Peraturan
Daerah
yang selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih
lanjut.
Berdasarkan aman