PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2013) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) EKO SUNARWAN NIM 1111046100047 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H./2015 M.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia
Periode 2010-2013)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
EKO SUNARWAN
NIM 1111046100047
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H./2015 M.
v
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance yang diukur dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan
Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA).
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan Bank Indonesia per-
Desember 2013. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan
metode purposive sampling. Total sebanyak 30 bank, yaitu 10 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah yang ditentukan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Sedangkan variabel independen Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return on
Asset (ROA).
Kata kunci: Good Corporate Governance, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Pengawas
Syariah, Kinerja Keuangan , Return On Asset (ROA).
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala
rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap
terurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun
khasanah dalam hidup ini yang telah menuntun umatnya dari alam kegelapan menuju
ke alam yang terang benderang.
Alhamdulillah, penelitian yang berjudul “PENGARUH GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN
SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT
USAHA SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2010-2013)” telah dapat penulis
selesaikan. Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu
syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Merupakan suatu kehormatan bagi penulis untuk mempersembahkan yang
terbaik kepada kedua orang tua, seluruh keluarga penulis, almamater dan pihak-pihak
yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Sebagai bentuk penghargaan,
penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, selaku Dekan Fakultas Syar iah dan
Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH, selaku Ketua Program Studi
Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Abdurrauf, Lc, MA, selaku Sekretaris Program Studi Muamalat Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
vii
4. Bapak Ali Rama, SE, M.Ec, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan
waktu serta memberikan arahan dan masukan yang sangat bermanfaat demi
terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Alimin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah
banyak membantu penulis dalam hal akademik terkait penyelesaian studi.
6. Segenap dosen dan staff akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atas ilmu pengetahuan yang sangat
bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu atas limpahan kasih sayang, doa dan
air mata serta dukungan yang tiada pernah berakhir untuk penulis walaupun
jarak memisahkan. Segala perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan
demi pendidikan penulis. Tercurah doa selalu untukmu Bapak dan Ibu.
8. Nenek dan kak Hendri atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada
penulis serta adik-adik tercinta adik Riyan, Adik Diana dan Adik Edi atas
keceriaan dan kebahagiaan yang tiada habisnya, rajin belajar dan gapailah cita-
cita kalian.
9. Teman-teman seperjuangan dari Luwu Timur Sulawesi Selatan yang tergabung
dalam HIPMAJA LUTIM atas dukungan dan hiburannya ditengah-tengah
kesibukan kuliah. Andhiny atas dukungan dan motivasinya yang sangat
membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan perbankan syariah 2011, untuk kebersamaannya
selama ini. Semoga perjuangan kita selama ini akan berbuah manis dan suk ses
untuk kita semua.
11. Serta seluruh pihak yang telah berjasa namun belum mampu penulis sebutkan
satu persatu.
Semoga Allah SWT dengan ridho-Nya membalas segala kebaikan dengan
pahala yang berlipat ganda. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha
dengan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Penulis menyadari skripsi ini
viii
masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan
kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.
Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat untuk masyarakat luas dan
menambah ilmu pengetahuan. Amin.
Jakarta, 16 April 2015
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN................................................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................. iv
ABSTRAK.............................................................................................................. v
KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL.................................................................................................. xiv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xv
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................ 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.......................................................... 9
1. Pembatasan Masalah ............................................................................. 9
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran ................................................................ 56
xvi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 4.1 Perkembangan Return On Asset (ROA) Perbankan Syariah ................. 78
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar Sampel Bank Umum Syariah (BUS) ........................................ 115
Lampiran 2 Daftar Sampel Unit Usaha Syariah (UUS) .......................................... 115
Lampiran 3 Data Sampel Penelitian Bank Umum Syariah (BUS).......................... 117
Lampiran 4 Data Sampel Penelitian Unit Usaha Syariah (UUS)............................ 119
Lampiran 5 Statistik Deskriptif ............................................................................... 123
Lampiran 6 Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Panel ........................................... 124
Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis............................................................................... 127
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir
tergolong pesat, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah
(UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah. Dari data Bank Indonesia (BI),
tercatat aset perbankan syariah per Oktober 2013 meningkat menjadi Rp229,5 trilyun
. Bila ditotal dengan aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, maka aset
perbankan syariah mencapai Rp235,1 trilyun. Dengan peningkatan market share yang
juga mencapai 4,8% dan jumlah rekening 12 juta rekening atau 9,2% dari total
rekening perbankan nasional serta jumlah kantor mencapai 2.925 kantor. 1
Indonesia pernah mengalami krisis keuangan hebat pada tahun 1997 yang telah
merusak tatanan dan sendi-sendi perekonomian Indonesia khususnya dunia
perbankan. Hal ini mengakibatkan terjadi krisis perbankan terparah dalam sejarah
perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional.
Berbagai penelitian menyebutkan bahwa krisis ekonomi hebat yang melanda
indonesia terjadi karena buruknya penerapan Good Corporate Governance di
Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Baird bahwa salah satu akar penyebab
timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya
adalah buruknya pelaksanaan Corporate Governance (tata kelola perusahaan) di
hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah
1 Bank Indonesia,”Outlook Perbankan Syariah”,2013. h. 1.
2
(BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta.1 Dengan buruknya pelaksanaan
corporate governance, maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun
karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan diikuti
dengan tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor
baru juga enggan untuk melakukan investasi.2
Melihat hal tersebut, mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mulai
berbenah diri karena tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi di kemudian hari.
Oleh sebab itu, sejak awal januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah
blueprint mengenai tatanan industri perbankan kedepan yang dinamakan Arsitektur
Perbankan Indonesia (API).3
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-
MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan
dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01
/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi Badan
Usaha Milik Negara untuk menerapkan Good Corporate Governance secara
1 Baird, M., The Proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the World
Economy as the Proper Governing of Countries, Paper. 2000. 2 Azhar Maksum, “Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia”, Gelanggang
Mahasiswa, (Medan: Kampus Universitas Su matra Utara, 17 Desember 2005), h. 2. 3 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan
Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan
untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri
perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem
perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka
konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai
landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang
saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepenti-
ngan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta
nilai-nilai etika.
Bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penerapan Good Corporate
Governance dalam dunia perbankan juga dilakukan dengan menetapkan kebijakan
melalui Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.
8/4/PBI/2006 dan disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia No.
8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan
bahwa dalam melaksanakan usahanya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib
memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), prinsip
kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan
nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang
dilakukan melalui Bank Syariah. Penerapan Good Corporate Governance dalam
perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan (stakeholders).
4
Penilaian kinerja suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis dewasa ini
tidak hanya diukur dari aspek keuangan. Tanggung jawab keuangan yang
ditampakkan dengan ukuran moneter, akuntansi maupun rasio-rasio tertentu juga
harus dilengkapi dengan kinerja non-keuangan seperti penerapan good corporate
governance, pelaksanaan corporate social renponsibility dan sosially responsible
invesment yang memadai.4
Penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam dunia usaha di Indonesia
merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada tidak terlindas oleh
persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate
Governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap
kinerja suatu perusahaan.5 Peran dan tuntutan investor serta kreditor asing mengenai
penerapan prinsip Good Corporate Governance merupakan salah satu faktor dalam
pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan.
Salah satu kasus masih lemahnya penerapan Corporate Governance di
Indonesia yaitu munculnya berbagai skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan-
perusahaan telah mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terutama investor
terhadap pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT Jamsostek atas
laporan keuangan 2011 dengan nilai di atas Rp 7 triliun, Hal tersebut terungkap
4 Dhaniel Syam dan Taufik Najda, “Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance
pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Pengembalian dan
Risiko Pembiayaan”. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No. 1, April 2012, h. 195. 5 Tri Purwani,” Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan”, Majalah
Ilmiah Informat ika vo l. 1 No. 2 Universitas AKI, Mei 2010, h. 54.
5
dalam makalah presentasi Bahrullah Akbar, anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan.
Bahrullah mengatakan ada empat temuan BPK atas laporan keuangan 2011
Jamsostek yang menyimpang dari aturan. Pertama, Jamsostek membentuk Dana
Pengembangan Progran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp7,24 triliun yang tidak
sesuai dengan Peraturan Pemerintah 22/2004. Kedua, Jamsostek kehilangan potensi
iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ketiga, BPK menemukan Jamsostek belum menyelesaikan aset eks investasi
bermasalah, yakni jaminan medium term notes. Adapun temuan keempat dari BPK
adalah masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil 5
investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jamsostek atas piutang jatuh tempo dan
bunga deposito belum sepenuhnya memadai.6
Dengan melihat contoh kasus tersebut, sangat releven bila ditarik suatu
pertanyaan tentang efektifitas penerapan Corporate Governance. Good Corporate
Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi
ekonomis yang dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat
dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan komisaris,
Dewan Direksi dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja
perusahaan. Dalam paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk
memastikan bahwa manajemen telah bekerja dengan benar demi kepentingan
perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para
6 Rustia Anastasya, diakses tanggal 10 februari 2015 dari http://investasi.kontan.co.id/news/bpk
pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian
juga komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal
memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga
terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya
Good Corporate Governance.7 Ini menunjukan bahwa penerapan Good Corporate
Governance tidak hanya berakibat positif bagi pemegang saham, tetapi juga kepada
masyarakat.
Penerapan Good Corporate Governance pada bank syariah menjadi sangat
penting. Ini dikarenakan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan
bank konvensional, salah satunya adalah penerapan shariah compliance. Penerapan
shariah compliance inilah yang menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank
syariah. Salah satu turunan dari penerapan shariah compliance ini adalah adanya
Dewan Pengawas Syariah (DPS).8 Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam
struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama untuk mengawasi jalannya
operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-
ketentuan syariat islam. Atau dengan kata lain DPS bertindak sebagai penyaring
pertama atas produk yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.9 Oleh
karena itu, perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang
7 Ekowati Dyah Lestari, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja Keuangan
(Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-
2009)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang. 2011), h. 2. 8 Agustin Takarini, “Pengaruh Intelectual Capital, Kualitas Penerapan Good Corporate
Governance dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Periode 2010-2012”,
(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah jakarta. 2014), h. 3. 9 Antonio, M.S,“Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h.
25.
7
berlandaskan syariat islam diharapkan menjadi uswah hasanah dalam penerapan
Good Corporate Governance. Bank-bank syariah harus berada di garis terdepan
dalam implementasi Good Corporate Governance.10
Penerapan Good Corporate Governance dalam perbankan syariah dapat
membantu bank syariah meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik,
meningkatkan akurasi penilaian bank, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap high risk business area, product,
dan services.11 Sehingga dengan menerapkan Good Corporate Governance secara
tepat dapat mendorong bank syariah untuk lebih maju dan dapat bersaing dengan
perusahaan lain di era global ini.
Ukuran yang dicapai dalam menilai kinerja perusahaan sangatlah bermacam-
macam dan berbeda-beda dari satu industri ke industri lainnya tergantung pada
aktivitas pokok perusahaan seperti produksi, keuangan, pemasaran, sumber daya
manusia, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Kinerja keuangan adalah salah satu tolak
ukur dalam menilai suatu perusahaan, kondisi keuangan yang bagus cenderung
menarik perhatian investor, Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan
sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. 12 Laporan keuangan
menunjukkan posisi keuangan dan juga indikator kinerja perusahaan. Namun tidak
10
Ari Wibowo,”Membangun Perbankan Syariah Menuju Good Corporate Governance ,”
diakses pada tanggal 4 november 2014 dari http//www.pesantren.uii.ac.id, h. 7. 11
Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, Memahami Konsep Corporate
Governance, dalam Hesel Nogi S Tangkilisan, Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan
Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, (Yogyakarta: Balairung & Co., 2003), h.
112. 12
Kieso E. Donald, dan Weygandt J Jerry . Akuntansi Intermediate. Jilid Satu, Edisi Ketujuh,
(T.tp., Binarupa Aksara. 1995).
8
semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan benar. Dalam perusahaan yang
tata kelolanya kurang baik, bisa terjadi kondisi dimana informasi dalam laporan
keuangan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
Penelitian mengenai pengaruh mekanisme Good Corporate Governance
terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Bukhori
(2012). Kinerja perusahaan diukur menggunakan Cash Flow Return On Asset
(CFROA), dengan sampel sebanyak 160 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga variabel
independen, yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta Ukuran Perusahaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Danang (2013) melakukan penelitian mengenai analisis penerapan Good
Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan
indikator dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, kepemilikan
institusional dan kepemilikan manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur
dengan Tobin’s Q. Penelitian ini mengambil populasi laporan keuangan tahunan
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2012.
Sementara Widagdo (2014) melakukan penelitian yang serupa untuk menguji
pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang diukur
dengan Earning Per Share. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan
non-financial yang terdaftar di BEI pada tahun 2012. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa independensi komite audit, independensi dewan komisaris,
9
kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit
tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dari penelitian ini hanya ukuran
dewan komisaris yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan
bahwa pengaruh dari masing-masing dewan sebagai struktur atau organ dalam
mewujudkan Good Corporate Governance terhadap kinerja suatu perusahaan masih
beragam. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung penelitian yang
sudah ada. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan Good Corporate Governance
di perbankan syariah sehingga menambahkan Dewan Pengawas Syariah sebagai salah
satu indikator Good Corporate Governance.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menarik untuk diteliti sejauh mana
tingkat keberhasilan perbankan syariah dalam menerapkan Good Corporate
Governance serta pengaruhnya terhadap kinerja perbankan syariah. Penulis merasa
tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: Pengaruh Good Corporate Governance
(GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2013).
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti
akan membatasi permasalahan yang akan diteliti pada Pengaruh Good
Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah
10
(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia
Tahun 2010-2013), diantaranya adalah:
a. Data Good Corporate Governance (GCG) yang digunakan
merupakan data dari laporan Good Corporate Governance (GCG)
seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun
2010 sampai dengan 2013. Yang mana indikatornya adalah jumlah
rapat dewan komisaris, jumlah dewan direksi, persentase jumlah
dewan komisaris independen, jumlah komite audit dan jumlah rapat
dewan pengawas syariah.
b. Data kinerja keuangan yang digunakan merupakan data dari laporan
tahunan seeluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Yang mana indikatornya
adalah Return on Asset (ROA).
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diidentifikasikan
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan
perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan
perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap
kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
11
4. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan
perbankan syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja
keuangan perbankan syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan
Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah
secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja keuangan
perbankan syariah di Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui
secara empiris pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja
keuangan perbankan syariah:
1. Untuk menganalisis pengaruh aktivitas Dewan Komisaris terhadap
kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja
keuangan perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen
terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap kinerja
keuangan perbankan syariah di Indonesia.
12
5. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap
kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia
6. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi,
Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Pengawas
Syariah secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja keuangan
perbankan syariah di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
a. Bagi Perusahaan
Sebagai acuan perusahaan untuk lebih meningkatkan fungsi dan
kemandirian dari masing-masing organ corporate perusahaan yaitu
Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas
Syariah sehingga dapat meningkatkan kualitas Good Corporate
Governance demi meningkatkan kinerja keuangan khususnya perusahaan
yang bergerak di sektor perbankan berbasis syariah.
b. Bagi Institusi
Menambah referensi penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan diharapkan
dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya
mengenai praktik Good Corporate Governance berkaitan dengan kinerja
perusahaan serta dapat dijadikan referensi dalam mengadakan penelitian
lebih lanjut tentang masalah yang sama dan dapat diterapkan di masa
yang akan datang.
13
c. Bagi Peneliti
Dengan melakukan Penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman
dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh
penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja
keuangan perbankan khususnya perbankan syariah.
d. Bagi Calon Investor
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
dan tambahan informasi kepada investor mengenai kinerja keuangan
perusahaan dengan melihat penerapan Good Corporate Governance
sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor untuk
melakukan keputusan investasi pada perusahaan secara tepat dan
menguntungkan di masa yang akan datang.
D. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, batasan dan rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini akan disajikan teori terkait Good Corporate Governance (GCG)
dan kinerja keuangan perbankan syariah.
14
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, metode
pengumpulan data, metode analisis data, penjelasan mengenai operasional
variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi data penelitian mengenai pengaruh Good Corporate
Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah pada tahun 2010 sampai dengan 2013.
BAB V : PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan
permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran.
15
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Agency Theory (Teori Keagenan)
Sebenarnya konsep Corporate Governance bukanlah sesuatu yang baru, karena
konsep ini telah ada dan berkembang sejak konsep korporasi mulai diperkenalkan di
Inggris di sekitar pertengahan abad XIX.1 Teori korporasi pertama yang dikatakan
sebagai teori induk dari berbagai teori mengenai korporasi adalah Equity Theory.
Teori ini kemudian menurunkan berbagai teori lainnya, antara lain Entity Theory
yang kemudian menurunkan pula Agency Theory yang menjelaskan bagaimana
hubungan kontraktual antara pihak pemilik perusahaan (principal) yang
mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu guna meningkatkan
kesejahteraannya dengan pihak manajemen/pengelola (agent) yang menerima
pendelegasian tersebut. Agency Theory inilah yang kemudian memberikan landasan
model teoritis yang sangat berpengaruh terhadap konsep Good Corporate
Governance di berbagai perusahaan di seluruh dunia. Kemudian konsep ini menjadi
sangat populer dan bahkan dapat dikatakan telah menjadi isu sentral bagi kalangan
pelaku usaha, pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya.2
Meskipun konsep Corporate Governance telah muncul bersamaan dengan
konsep korporasi, namun kesadaran terhadap pentingnya konsep ini baru berkembang
1 Solomon, J., and Solomon, A. “Corporate Governance and Accountability”, John Wiley &
Sons, Ltd, 2004. 2 Azhar Maksum, “Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia”. Gelanggang
Mahasiswa, (Medan: Kampus USU, 17 Desember 2005), h. 6.
16
secara cepat dalam tahun-tahun belakangan ini. Di awal tahun 1990an di Amerika
Serikat mulai muncul berbagai inisiatif guna merealisasikan dan mengembangkan
konsep ini yang ditandai dengan dipublikasikannya berbagai prinsip good corporate
governance oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
dan diikuti pula penyebarannya bekerjasama dengan Bank Dunia.
Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk
memahami corporate governance. Jensen dan Meckling menyatakan bahwa
hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor
(principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan
agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu
biaya keagenan (agency cost). Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan
teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk
mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan
memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. 1Dengan demikian terdapat dua
kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak
berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang
dikehendaki.2 Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga
asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumya mementingkan diri sendiri
(self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa
1 Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling . “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency
Cost and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics. 3. 1976, h. 305-360. 2 Ali Irfan.”Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi”. (Lintasan
Ekonomi Vol. XIX. No.2. Ju li 2002).
17
mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk
averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia
akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.3
Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori
keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan
kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah
mereka investasikan. Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana para
investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin
bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam
proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah
ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol
para manajer.4 Dengan kata lain Corporate Gover-nance diharapkan dapat berfungsi
untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost).
B. Good Corporate Governance
1. Pengertian Good Corporate Governance
Istilah “Corporate Governance” pertama kali diperkenalkan oleh
Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporan yang dikenal dengan Cadbury
Report. Laporan ini menandakan pula sebagai titik balik yang menentukan bagi
praktik Corporate Governance di seluruh dunia. Dalam Cadbury Report yang
3 Haris Wibisono, Pengaruh Earnings Management Terhadap Kinerja Di Seputar SEO. Tesis
S2. Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. 2004. 4 Shleifer, A. dan R.W. Vishny. A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, Vol.52.
No.2. Juni1997, h.737-783.
18
dimaksud dengan Corporate Governance adalah suatu sistem yang berfungsi
untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Corporate governance
merupakan seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para
pemegang saham, manager, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak
yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan
dengan hak-hak dan tanggungjawab mereka.5
Di Indonesia, konsep good corporate governance mulai diperkenalkan
pada tahun 1999 setelah pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG). KNKG mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun
2006. Isi dari pedoman tersebut adalah setiap perusahaan harus membuat
pernyataan tentang kesesuaian penerapan good corporate governance dengan
pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Hal
ini berarti setiap perusahaan telah menerapkan prinsip good corporate
governance.
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI),
mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan
eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau
5 Sudarmayanti,”Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate
Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)”, (Bandung: CV. Mandar Maju, bagian ketiga,
2007), h. 53.
19
dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan
Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua
pihak yang berkepentingan (stakeholders).6
Sementara Corporate Governance menurut Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) adalah struktur yang mengatur para
pemegang saham, komisaris dan manager dalam menyusun tujuan-tujuan
perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut serta mengawasi
kinerja.
Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem tata kelola
perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara
pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam
kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu
sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk
meninngkatkan nilai tambah (value added) bagi semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders). Jika pelaksanaan Good Corporate Governance
tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas
perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan
6 Sony Devano, dan Sit i Kurni Rahayu, “Perpajakan: Konsep,Teori, dan Isu”, (Jakarta:
Cetakan Pertama, 2006), h. 34.
20
kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial
akan juga turut membaik.7
Berdasarkan pengertian diatas, Corporate Governance didefinisikan
sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan
utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya
melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan investasi pemegang
saham dalam jangka panjang.8
Good Corporate Governance terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang
berasal dari dalam perusahaan (Corporate Governance internal perusahaan) dan
unsur yang berasal dari luar perusahaan (Corporate Governance eksternal
perusahaan).
Corporate Governance internal perusahaan adalah unsur yang selalu
diperlukan dalam perusahaan dan sangat berperan dalam mengelola perusahaan.
Jika kinerja Corporate Governance internal perusahaan baik maka kinerja
perusahaan pun baik dan sebaliknya. Unsur-unsur Corporate Governance
internal perusahaan menurut Kresnohadi adalah Pemegang Saham, Direksi,
Dewan Komisaris, Manajer, Karyawan, Sistem dan Komite Audit. 9
7 Brown, Lawrence, and J., Caylor, ”Corporate Governance and Firm Performance”, Boston
Accounting Research Colloquium 15th, Desember, 2004 8 Muh. Arief Effendi, ”The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi”,
(Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 1. 9 Ariyoto Kresnohadi,”Good Corporate Governance dan Konsep Penegakannya di BUMN dan
Lingkungan Usaha”, (Majalah Usahawan No. 10 Tahun XXIX, 2000), h. 9.
21
Corporate Governance eksternal perusahaan adalah unsur yang selalu
dibutuhkan atau diperlukan diluar perusahaan dan mempunyai pengaruh
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun unsur-unsur Corporate
Governance eksternal perusahaan menurut Kresnohadi adalah kecukupan
undang-undang dan perangkat hukum, Investor, institusi penyedia informasi,
akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan,
pemberi pinjaman dan pengesah legalitas.10
2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Konsep Good Corporate Governance baru populer di Asia. Konsep ini
relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep Good Corporate Governance
baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung
dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan
Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
menawarkan prinsip-prinsip yang menjadi indikator utama dari good corporate
governance. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: Fairness, Transparency,
Accountability, dan Responsibility. Keempat prinsip tersebut penting karena
penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat
10
Ariyoto Kresnohadi,”Good Corporate Governance dan Konsep Penegakannya di BUMN dan
Lingkungan Usaha”, (Majalah Usahawan No. 10 Tahun XXIX, 2000), h. 10.
22
aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak
menggambarkan nilai fundamental perusahaan.11
a. Fairness (Keadilan)
Prinsip keadilan merupakan kesetaraan yang harus menjamin
adanya perlakuan adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya
terhadap stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan yang sama terhadap
pemegang saham, terutama pemegang saham yang hanya memiliki
sejumlah kecil saham di dalam perusahaan (pemegang saham minoritas)
dan pemegang saham asing yang secara otomatis memiliki akses dan
kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang
mayoritas. Dengan perlakuan yang adil tersebut diharapkan semua
peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua pihak yang
mempunyai kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis.
b. Disclosure/Transparency (Transparasi)
Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan
transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi
materiil dan relevan mengenai perusahaan. Jadi dalam prinsip ini, para
pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam
11
Thomas S. Khaihatu, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”,
(Surabaya: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol. 8, no. 1: 1-9. 2006), h. 2.
23
pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam
perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat
waktu mengenai perusahaan.
c. Accountability (Akuntabilitas)
Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban
dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana
secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat job description
yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi- fungsi dasar
setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan
kewajibannya, fungsi dan tanggungjawabnya serta kewenangannya dalam
setiap kebijakan perusahaan. Corporate Governance harus menjamin
perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham
minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran
direksi.
Jika accountability ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan
fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab antara pemegang
saham, dewan komisaris serta direksi. Dengan adanya kejelasan maka
perusahaan akan terhindar dari kondisi agency problem (benturaan
kepentingan peran).12
d. Responsibility (Responsibilitas)
12
Mas Ahmad Dariri, “Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks
Indonesia”, (Jakarta : Ray Indonesia, 2005), h. 10.
24
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya
sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban
perusahaan kepada shareholder dan stakeholder. Hal ini dimaksudkan
agar tujuan yang hendak dicapai dalam good corporate governance dapat
direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai
pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah,
asosiasi bisnis, dan sebagainya.
Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban
perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku,
termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan
penyampaian laporan keuangan perusahaan. Setiap peraturan dan
ketentuan hukum yang berlaku tentu akan diikuti dengan sanksi yang
jelas dan tegas. Oleh karena itu kepatuhan terhadap ketentuan yang
berlaku akan dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum
sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, dan juga sanksi moral dari
masyarakat.13
Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-
117/M-MBU/2002 bahwa di samping keempat prinsip di atas, masih ada satu
prinsip tambahan lagi, yaitu prinsip Kemandirian (Independence). Prinsip ini
13
Azhar Maksum, “Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia”.( Medan:
Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 17 Desember 2005) h. 13.
25
diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat.
3. Tujuan Good Corporate Governance
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Good
Corporate Governance mempunyai enam macam tujuan utama. Keenam tujuan
utama tersebut adalah sebagai berikut:
a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui
pengelolaan yang berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan.
b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing
organ perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum
pemegang saham (RUPS).
c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan
anggota direksi agar dapat membuat keputusan dan menjalankan
tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosia l
perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan
terutama disekitar perusahaan.
26
e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun
internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat
mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dan
berkesinambungan.
4. Manfaat Good Corporate Governance
Dengan penerapan Corporate Governance, tidak hanya kepentingan para
investor saja yang dilindungi melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak
manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang
mempunyai hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung dengan
perusahaan.
Berbagai manfaat yang diperoleh dengan penerapan Corporate
Governance dapat disebut antara lain:14
a. Dengan Good Corporate Governance proses pengambilan
keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan
menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan
efisiensi setra terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga ha l
ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja
14
Azhar Maksum, “Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia”. (Medan:
Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 17 Desember 2005), h. 8.
27
perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami
peningkatan.
b. Good Corporate Governance akan memungkinkan dihindarinya
atau sekurang-kurangnya dapat meminimalkan tindakan
penyalagunaan wewenang oleh pihak direksi dalam mengelola
perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian
bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebaga i
akibat dari tindakan tersebut.
c. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat
dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelola
perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan
investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan
mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbaga i
keperluan perusahaan terutama untuk tujuan ekspansi.
d. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja perusahaan
dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan
juga nilai deviden yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini
juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh
perusahaan yang berarti meningkatkan pendapatan negara dar i
sektor pajak.
e. Karena dalam praktik Good Corporate Governance, karyawan
ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya
28
dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan
kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini
dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan
produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap
perusahaan.
f. Penerapan Corporate Governance yang konsisten juga akan
meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen
akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan
keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi aturan dan
prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara
transparan.
C. Corporate Governance pada Perbankan Syariah
Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah khususnya di
Indonesia antara lain di tandai dengan semakin beragamnya produk perbankan
syariah dan bertambahnya sekmen pasar pelayanan perbankan syariah, maka
penerapan Good Corporate Governance di lembaga perbankan syariah menjadi
sebuah keharusan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil
sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance
tersebut.
Dalam kerangka itulah IFSB (Islamic Financial Service Board), sebuah Badan
Penetapan Standar Internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam yang
berpusat di Kuala Lumpur, pada tahun 2009 mengekspose draft Good Corporate
29
Governance untuk Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan pedoman
pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah di semua negara atau
yang lebih dikenal dengan istilah Sharia Governance.
Keharusan tampilnya bank syariah sebagai pionir penegakan Good Corporate
Governance dibanding konvensional, menurut Algaoud dan Lewis15 karena
permasalahan governance dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan
bank konvensional, yaitu:
a. Bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah
(shariah compliance) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan
Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam
governance structure perbankan syariah.
b. Karena potensi terjadinya information asymmetry sangat tinggi bagi
perbankan syariah maka permasalahan agency theory menjadi sangat
relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan
transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya,
permasalahan keterwakilan investment account holders dalam mekanisme
Good Corporate Governance menjadi masalah strategis yang harus pula
mendapat perhatian bank syariah.
15 Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaud. “Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek ”.
(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 100.
30
c. Dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya
melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami
menjadi karakter yang inheren dalam praktik bisnis perbankan syariah.
Konsep Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh IFSB (Islamic
Financial Service Board) yang sering disebut dengan Shari’ah Governance sebagian
besar memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan Good Corporate Governance
konvensional. Perbedaan yang ada dalam Good Corporate Governance syariah dan
konvensional hanya terletak pada syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah.
Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan
merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan Good Corporate
Governance konvensional.16
IFSB menjelaskan tentang definisi Sharia Governance sebagai berikut:17
Sistem Shari’ah Governance merupakan seperangkat pengaturan kelembagaan
dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat
pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa
syariah yang releven, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan
syariah.
16
Siti Maria Wardayati,”Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan
Bank Syariah”, (Jurnal Universitas Jember, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011), h. 4. 17
Islamic Financial Services Board,”Guiding Principles on Shari’ah Governance Systems for
Institutions Offering Islamic Financial Services”, December 2009, h. 1.
31
Struktur dan proses yang harus dilakukan agar pemenuhan syariah dalam sistem
Shari’ah Governance terlaksana dengan baik dalam sebuah institusi menurut IFSB
adalah sebagai berikut:18
a. Pengeluaran pernyataan atau resolusi (fatwa) yang releven
Pernyataan atau resolusi syariah mengacu pada opini yang
berkenaan dengan hukum yang menyinggung isu- isu mengenai keuangan
islam yang diberikan oleh dewan syariah yang telah diberikan mandat.
Dewan syariah juga memastikan pelaksanaan pernyataan atau resolusi
syariah tersebut kepada indutri jasa keuangan syariah.
b. Penyebaran informasi mengenai pernyataan atau resolusi (fatwa) yang
telah diterbitkan kepada personil operasi Lembaga Keuangan Syariah
untuk memantau kesesuaian terhadap fatwa pada setiap tngkat
operasional dan transaksi sehari-hari.
c. Adanya review/audit kepatuhan syariah internal, dimana berfungsi untuk
memverifikasi kepatuhan syariah telah dilaksanakan secara maksimal,
serta segala bentuk kejadian atas ketidakpatuhan akan dicata t dan
dilaporkan sejauh dapat diatasi dan diperbaiki.
d. Melakukan review/audit terhadap kepatuhan syariah setiap tahun yang
berfungsi untuk verifikasi bahwa kepatuhan syariah internal telah
dilakukan secara tepat dan dan temuan yang didapat sepatutnya dicatat
oleh Dewan Pengawas Syariah.
18
Islamic Financial Serv ices Board, h. 2.
32
Ilustrasi mengenai sistem shari’ah Governance di lembaga keuangan syariah
dan perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional dilihat dari pihak yang
menjalankan tata kelola, kontrol dan kepatuhannya adalah sebagai berikut:19
Tabel 2.1 Perbedaan Corporate Governance Konvensional dan Syariah
Fungsi Konvensional Syariah
Tata Kelola Dewan Direksi Dewan Syariah
Kontrol Auditor internal
Auditor eksternal
Unit Review Syariah Internal
Unit Review Syariah Eksternal
Kepatuhan Unit Aturan dan
Kepatuhan Keuangan
Unit Kepatuhan Syariah Internal
Sumber: Islamic Financial Services Board 2010.
Konsep shari’ah governance merupakan sistem tata kelola yang unik dan
ekslusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan
syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan. Elemen penting yang
membedakannya dari tata kelola perusahan pada umumnya adalah sejumlah
pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk Dewan Syariah, Unit
Review Syariah Internal atau Eksternal dan Unit Kepatuhan Syariah Internal untuk
memenuhi aspek kepatuhan syariah pada seluruh aspek transaksi bisnis dan operasi
lembaga keuangan syariah.20
19
Islamic Financial Serv ices Board, h. 4. 20
Ali Rama,”Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah:
Studi Kasus Negara ASEAN”, (Laporan Penelit ian Publikasi Nasional, Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelit ian dan Pengabdian Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 4.
33
Gambar 2.1
Struktur/Organ Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah
D.
Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2013
D. Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance
Dalam konteks bisnis syariah, pelaksanaan Good Corporate Governance
merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Dengan
menimbang kepentingan tersebut, maka konsep Good Corporate Governance syariah
sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Good Corporate Governance yang
selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-
(2010) dan Widagdo (2014) menyimpulkan bahwa Dewan Komisaris
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dewan komisaris diukur
dengan menggunakan indikator jumlah rapat dewan komisaris suatu
perusahaan dalam satu tahun.
b. Dewan Direksi
Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab
secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Board size atau ukuran
dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin
banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk
pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik,
dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan
menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat
meningkatkan harga saham perusahaan dan kinerja perusahaan pun juga
akan ikut meningkat.3
Penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Machfoedz (2003)
merupakan penelitian yang menguji pengaruh ukuran dewan direksi
terhadap kinerja perusahaan, dimana pada penelitian ini disimpullkan
bahwa ukuran dewan direksi menunjukkan pengaruh positif terhadap
kinerja perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan
kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam
3 Dwi Novi Kusumawati dan Bambang Riyanto LS.” Corporate Governance dan Kinerja:
Analisis Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja”, (Simposium Nasional
Akuntansi (SNA) VIII Solo. 2005).
63
pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta bertindak
independen. Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi
dalam suatu perusahaan.
c. Dewan Komisaris Independen
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak
terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan
pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau
hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan
perusahaan.
Proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau
komisaris independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang
bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para
manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan
nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi
terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan
yang Good Corporate Governance. Semakin tinggi perwakilan dari
outsider director (komisaris independen), maka semakin tinggi
independensi dan efektivitas corporate board sehingga dapat
meningkatkan kinerja perusahaan.4
4 Nuswandari Cahyani, “Pengaruh Corporate Governance Perception Index terhadap Kinerja
Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur”, Vol. 16. No. 2, September, 2009, hal: 70-84.
64
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan
Machfoedz (2006) dan Rafriny Amyulianty (2012) menyatakan bahwa
proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja
perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan
menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal
dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris
perusahaan.
Komisaris Independen=
jumlah anggota dewan komisaris
dari luar perusahaan
seluruh anggota dewan komisaris perusahaan
d. Komite Audit
Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab untuk
mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati
sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi
sifat opportunistic manajemen yang melakukan manajemen laba
(earnings management) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan
melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komite audit memiliki tugas
melakukan pengawasan terhadap pelaporan kinerja manajemen.
Penelitian Dyah Lestari (2011) menunjukan bahwa independensi
komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan
semakin banyaknya anggota independen dalam komite audit, maka
penilaian komite audit terhadap pelaporan kinerja manajemen akan
semakin objektif dan andal, juga mencegah timbulnya moral hazard dan
65
menengahi agency problem yang muncul sehingga nantinya principal dan
agent akan memiliki keselarasan tujuan yang berimbas pula pada
meningkatnya kinerja perusahaan Komite audit diukur dengan jumlah
anggota komite audit dalam suatu perusahaan.
e. Dewan Pengawas Syariah
Penerapan Good Corporate Governance pada bank syariah menjadi
sangat penting. Ini dikarenakan bank syariah memiliki perbedaan yang
mendasar dengan bank konvensional, salah satunya adalah penerapan
shariah compliance. Penerapan shariah compliance inilah yang menjadi
pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. Salah satu turunan
dari penerapan shariah compliance ini adalah adanya Dewan Pengawas
Syariah (DPS).
Penerapan Good Corporate Governance di bank syariah tidak saja
meningkatkan kepercayaan publik kepada bank syariah, tetapi juga
merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, kedudukan Dewan
Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris. Dewan Pengawas
syariah diukur dengan jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah
dalam suatu perusahaan selama satu tahun.
66
2. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama
peneliti. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau
dipengaruhi variabel independen.5 Variabel terikat dalam penelitian ini berupa:
a. Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan.
Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan
dasar untuk penilaian kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan
dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return on Asset (ROA).
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam
memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA,
semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan
tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi
penggunaan aset.6
Menurut Lestari dan Sugiharto, ROA adalah rasio yang digunakan
untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan
aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik
produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini
selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor.
Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut
5 Nur Indriantoro dan Babang Suporno, “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan
Manajemen,” (Yogyakarta: Edisi pertama, Lembaga Penerbit BPFE, 2002), h. 63 6 Lukman Dendawijaya, “Manajemen Perbankan”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 120.
67
makin diminati investor, karena tingkat pengembalian akan semakin
besar.7
Return On Assets (ROA) = Laba Setelah pajak
Total Aktiva x 100%
E. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adala analisis regresi data
panel. Data panel merupakan gabungan dari data cross section dan deret waktu (time
series) yakni sejumlah variabel diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan
dalam suatu jangka waktu tertentu.8
Uji regresi panel ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel
independen Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen,
Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap variabel dependen kinerja
keuangan perbankan syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA)..Untuk
membantu penelitian, peneliti akan menggunakan software Microsoft Excel 2007 dan
pengolah data statistik Eviews 7.0.
Penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa
keuntungan yang diperoleh. Pertama, data panel merupakan gabungan dua data time
series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan
7 Maharani Ika Lestari dan Toto Sugiharto, “Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan
Sip il). 21-22 Agustus, Vol.2. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, 2007, h.196. 8 Dedi Rosadi, “ Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews”, Ed isi
Pertama (Yogyakarta:C.V ANDI OFFSET ANDI, 2012), h.271.
68
menghasilkan degree of random yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi
dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika
ada masalah penghilangan variabel (omitted-variabel).9
Adapun variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Good Corporate
Governance yang diproksikan melalui Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan
Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan
variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diproksikan melalui Return on
Asset (ROA). Untuk menguji hipotesis dari variabel-variabel tersebut, maka
persamaan regresi pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
logY = a + b1logDK + b2logDD + b3logDKI + b4logKA + b5logDPS + e
Dimana:
Y = ROA (Return On Assets)
a = Konstanta
DK = Dewan Komisaris
DD = Dewan Direksi
DKI = Dewan Komisaris Independen
KA = Komite Audit
DPS = Dewan Pengawas Syariah
b1,...,b4 = Koefisien regresi
e = error term
9 Agus Widarjono, “Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya: Disertai Panduan Eviews”,
Ed isi Keempat (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 353.
69
1. Estimasi Model Data Panel
Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat
dilakukan melalui tiga pendekatan anatara lain:10
a. Metode Common Effect atau Pooled Least Square (PLS)
Pooled Least Square model merupakan metode estimasi model
regresi data panel yang paling sederhana dengan asumsi intercept dan
koefisien slope yang konstan antar waktu dan cross section (common
effect). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu
maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama
dalam berbagai kurun waktu.
Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu
maupun waktu sehingga perilaku data antar perusahaan diasumsikan sama
dalam berbagai kurun waktu. Pada dasarnya model common effect sama
seperti OLS dengan meminimumkan jumlah kuadrat, tetapi data yang
digunakan bukan data time series atau data cross section saja melainkan
data panel yang diterapkan dalam bentuk pooled. Bentuk untuk model
ordinary least square adalah:
untuk i = 1,2,……,n dan t=1,2,….,t
10
Agus Widarjono, h.355.
Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + Ɛit
70
b. Metode Fixed Effect Model (FEM)
Teknik model Fixed Effect adalah teknik mengestimasi data panel
dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya
perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya
perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar
waktu (time in variant). Disamping itu, model ini juga mengasumsikan
bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu.
Salah satu cara paling sederhana untuk mengetahui perbedaan adalah
dengan mengasusmsikan bahwa intersept adalah berbeda antar
perusahaan sedangkan slopenya tetap sama antar perusahaan.
Pendekatan dengan variabel dummy ini dikenal dengan sebutan
fixed Effect Model atau least square dummy (LSDV) atau disebut juga
covariance model. Persamaan pada estimasi dengan menggunakan Fixed
Effect Model dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut:
Dimana: i = 1,2,….,n t =1,2,…..,tD = dummy
c. Metode Random Effect Model (REM)
Random effect model merupakan metode estimasi model regresi
data panel dengan asumsi koefisien slope dan intercept berbeda antar
individu dan antar waktu (random effect). Dimasukannya variabel dummy
di dalam fixed effect model bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan
Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Koefisien konstanta sebesar 1,139766 dengan nilai positif, ini dapat
diartikan bahwa Y (ROA) akan bernilai 0,139766% jika, Dewan
Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite
Audit dan Dewan Pengawas Syariah masing-masing bernilai 0.
b. Variabel Dewan Komisaris (DK) memiliki nilai koefisien regresi
(-0,168075) menyatakan bahwa setiap penambahan rapat Dewan
Komisaris sebesar 1 dengan asumsi variabel lain tetap, maka terjadi
penurunan pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan
Return On Asset dengan nilai 0,168075%.
c. Variabel Dewan Direksi (DD) memiliki nilai koefisien regresi
sebesar 0,085564 menyatakan bahwa setiap penambahan Dewan
Direksi sebesar 1 dengan asumsi variabel lain tetap maka, akan
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan
Return On Asset sebesar 0,085564 %.
d. Variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) memiliki nilai
koefisien regresi positif sebesar 0,017923 menyatakan bahwa setiap
105
penambahan Dewan Komisaris Independen sebesar 1 dengan
asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kinerja
keuangan perusahaan yang diukur dengan Return On Asset sebesar
0,017923%.
e. Variabel Komite Audit (KA) memiliki nilai koefisien regresi
sebesar 0,378365. Menyatakan bahwa setiap penambahan Komite
Audit sebesar 1 dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan
Return On Asset sebesar 0,378365%.
f. Variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki nilai koefisien
regresi sebesar (-0,217581). Menyatakan bahwa setiap penambahan
Dewan Pengawas Syariah sebesar 1 dengan asumsi variabel lain
tetap, maka akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan yang
diukur dengan Return On Asset sebesar 0,217581%.
106
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate
Governance yang diukur melalui Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan
Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja
keuangan perbankan syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Penelitian
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank dan
laporan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
yang dipublikasikan untuk umum periode tahun 2010 sampai tahun 2013.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa
pengaruh corporate governanve dalam hal aktifitas (rapat) Dewan
Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan
syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA).
2. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa
pengaruh corporate governanve dalam hal jumlah Dewan Direksi tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
yang diukur dengan Return On Asset (ROA).
107
3. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa
pengaruh corporate governanve dalam hal proporsi Dewan Komisaris
Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
perbankan syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA).
4. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa
pengaruh corporate governanve dalam hal jumlah Komite Audit tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
yang diukur dengan Return On Asset (ROA).
5. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa
pengaruh corporate governanve dalam hal rapat Dewan Pengawas
Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan
syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA).
B. Implikasi
Model teoritis yang diuji dan dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan
mampu memberikan konstribusi bagi pemahaman kita mengenai faktor- faktor yang
dapat memengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah dilihat dari segi penerapan
mekanisme Good Corporate Governance. Hasil implikasi ini memiliki beberapa
pengetahuan penting bagi perusahaan, investor, peneliti selanjutnya dan bagi peneliti
sendiri.
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa variabel
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja
keuangan perbankan syariah. Tetapi, variabel Dewan Direksi, Dewan Komisaris
108
Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perbankan syariah.
Implikasi yang dapat diberikan penulis terkait dengan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan
berbasis syariah dapat dijadikan sebagai acuan perusahaan untuk lebih
meningkatkan fungsi, tugas dan kemandirian dari masing-masing organ
corporate perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite
dan Dewan Pengawas Syariah sehingga dapat meningkatkan kualitas
Good Corporate Governance demi meningkatkan kinerja keuangan.
2. Peneliti, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan
pengalaman serta pengetahuan mengenai praktik Good Corporate
Governance pada lembaga keuangan syariah.
3. Praktisi, dapat digunaan oleh para praktisi seperti otoritas jasa keuangan
dan para analis keuangan syariah mengenai relevansi kinerja keuangan
perbankan syariah yang dipengaruhi oleh penerapan Good Corporate
Governance. Sementara implikasi untuk investor, dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi kepada
investor mengenai kinerja keuangan lembaga keuangan syariah dengan
melihat penerapan Good Corporate Governance sehingga dapat dijadikan
bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan keputusan investasi
109
pada lembaga keuangan syariah secara tepat dan menguntungkan di masa
mendatang.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel atau jenis
perusahaan yang berbeda sebagai pembanding, seperti memasukkan atau
menambahkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah
satu sampel dalam penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan indikator lain
dalam hal pengukuran corporate governance dan kinerja keuangan
perbankan syariah.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator lain
dalam hal ukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen,
Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah. Seperti remunerasi yang
diterima, umur, latar belakang pendidikan dan lain- lain.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan atau menambah
variabel-variabel baru yang diidentifikasi sebagai variabel Good
Corporate Governance dan kinerja keuangan perbankan syariah.
110
DAFTAR PUSTAKA
Addiyah, Alina. “Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012),” Skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang: 2014.
Anastasya, Rustia. Artikel diakses tanggal 10 februari 2015 dari http://investasi.kontan.co.id/news/bpk - temukan – potensi penyimpangan-gcg-di-atas-rp7-triliun. 2012.
Anderson, K.L., Deli, D.N., dan Gillan, S.T. Board of Directors, Audit Committees, and the Information Content of Earnings. Working Papers, September 2003.
Antonio, M.S,“Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, Jakarta: Gema Insani Press,
2001.
Baird, M., The Proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the
World Economy as the Proper Governing of Countries, Paper, 2000. Bank Indonesia,”Outlook Perbankan Syariah”, Jakarta: BI, 2013.
Hastuti, Theresia Dwi. “Hubungan antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yangLlisting di Bursa Efek Jakarta)”. Simposium Nasional Akuntansi VIII,
IAI, 2005.
Irfan, Ali.”Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi”. Lintasan Ekonomi Vol. XIX. No.2. Juli 2002.
Islamic Financial Services Board, ”Guiding Principles on Shari’ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services”, December 2009.
Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. “Theory of The Firm: Managerial Behavior,
Agency Cost and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics. 3.
1976.
Khaihatu, Thomas S. “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol. 8, no. 1: 1-9. Surabaya: 2006.
Kieso E. Donald, dan Weygandt J Jerry. “Akuntansi Intermediate. Jilid Satu, Edisi
Ketujuh”, Binarupa Aksara, 1995. Klien, A. “Audit Committee, Board of Director Caracteristics and Earnings
Management”. Journal Accounting and Economics (33), 2002.
Kresnohadi, Ariyoto. “Good Corporate Governance dan Konsep Penegakannya di BUMN dan Lingkungan Usaha”, Majalah Usahawan No. 10 Tahun XXIX, 2000.
Kusumawati, Dwi Novi dan Bambang Riyanto LS.” Corporate Governance dan
Kinerja: Analisis Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja”, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo: 2005.
Lestari, Ekowati Dyah. ”Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2007-2009)”, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang: 2011.
Lestari, Maharani Ika dan Toto Sugiharto. “Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”, Proceeding PESAT
(Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). 21-22 Agustus, Vol.2. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, 2007.
Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaud. “Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek”. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
Maksum, Azhar. “Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia”,
Gelanggang Mahasiswa, Kampus Universitas Sumatra Utara, Medan: 17
Desember 2005.
Nurhasanah, Siti. “ Kinerja pengawasan DPS dalam implementasi GCG di Bank Syariah”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pradhono dan Yulius Jogi Cristiawan. ”Pengaruh Economic Value Added, Residual
Income, Earnings dan Arus Kas Operasi terhadap Return yang diterima oleh Pemegang Saham (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Jakarta)”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 6, No. 2, November 2004.
113
Purwani, Tri.” Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan,.
Majalah Ilmiah Informatika vol. 1 No. 2 Universitas AKI, Mei 2010. Rama, Ali. ”Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan
Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN”, Laporan Penelitian Publikasi Nasional, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Rosadi, Dedi. “ Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews”,
Yogyakarta: Edisi Pertama C.V Andi Offset Andi, 2012.
Shleifer, A. dan R.W. Vishny. “ A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance”, Vol.52. No.2. Juni1997
Siallagan, Hamonangan dan Mas’ud Machfoedz. “Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan”, Padang: Simposium
Nasional Akuntansi 9, 2006. Solomon, J., and Solomon, A. “Corporate Governance and Accountability”, John
Wiley & Sons, Ltd, 2004.
Sudarmayanti,”Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)”, Bandung: CV. Mandar Maju, bagian ketiga, 2007.
Surya, Indra dan Ivan Yustiavanda, “Penerapan Good Corporate Governance
Syam, Dhaniel dan Taufik Najda. “Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya
terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan”, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No. 1, April 2012.
Takarini, Agustin. ”Pengaruh Intelectual Capital, Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan
Perbankan Syariah Periode 2010-2012”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
Teoh, S. H. dan Wong, T. J., “Perceived Auditor Quality and the Earnings Responses Coefficient”. Journal Accounting Review. Vol. 66, No.2, 1993.
114
Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal, Memahami Konsep Corporate
Governance, dalam Hesel Nogi S Tangkilisan, Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, Yogyakarta, Balairung & Co., 2003.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Vafeas, N. and Afxentiou, Z. “The Association Between the SEC’s 1992 Compensation Disclosure Rule and Executive Compensation Policy Changes”.
Journal of Accounting and Public Policy 17(1), 1998. Wardayati, Siti Maria. “Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan
Kepercayaan Bank Syariah”, Jurnal Universitas Jember, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.
Widagdo, Dominukus Oktavianto Kresno. “Pengaruh Good Corporate Governance
terhadap Kinerja Perusahaan”, Diponegoro Juornal of Accounting, volume 3,
Semarang: 2014.
Wibowo, Ari. ”Membangun Perbankan Syariah Menuju Good Corporate Governance”, diakses pada tanggal 4 november 2014 dari http//www.pesantren.uii.ac.id.
Wibisono, Haris. “ Pengaruh Earnings Management Terhadap Kinerja Di Seputar
SEO”, Tesis S2, Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang: 2004.
Widarjono, Agus, “Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya: Disertai Panduan Eviews”, Yogyakarta: Edisi Keempat, UPP STIM YKPN, 2013.
115
LAMPIRAN
Lampiran 1: Daftar Sampel Bank Umum Syariah (BUS)
No. Bank Umum Syariah
1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri
3. Bank Mega Mas Syariah
4. Bank BRI Syariah
5. Bank Bukopin Syariah
6. Bank Panin Syariah
7. Bank Victoria Syariah
8. Bank BCA Syariah
9. Bank BNI Syariah
10. Maybank Indonesia Syariah
Lampiran 2: Daftar Sampel Unit Usaha Syariah (UUS)
No. Unit Usaha Syariah
1. Bank Permata
2. Bank Internasional Indonesia
3. Bank DKI
4. BPD DI Yogyakarta
116
5. BPD Jawa Tengah
6. BPD Jawa Timur
7. BPD Sumatra Utara
8. BPD Sumatra Barat
9. BPD Riau
10. BPD Sumatra Selatan
11. BPD Kalimantan Selatan
12. BPD Kalimantan Barat
13. BPD Sulawasi Selatan
14. BPD Nusa Tenggara Barat
15. Bank Tabungan Negara
16. Bank Tabungan Pensiunan Negara
17. OCBC NISP
18. Bank Sinarmas
19 BPD Jambi
20 Bank Danamon
117
Lampiran 3: Data Sampel Penelitian Bank Umum Syariah (BUS)
Data Sampel Penelitian Bank Umum Syariah Tahun 2010.
No. Bank Umum Syariah Rapat
DK
jml
DD
DKI
(%)
jml
KA
Rapat
DPS
ROA
(%)
1 Bank Muamalat Indonesia 13 6 50 3 12 1,36
2 Bank Syariah Mandiri 34 7 60 4 16 2,21
3 Bank Syariah Mega Mas 45 5 100 3 9 1,9
4 Bank Syariah BRI 25 4 75 4 20 0,35
5 Bank Syariah Bukopin 27 4 66,67 3 17 0,74
6 Bank Panin Syariah 7 4 66,67 3 11 0
7 Bank Victoria Syariah 13 3 66,67 3 9 1,09
8 Bank BCA Syariah 13 3 66,67 5 12 1
9 Bank Syariah BNI 36 3 66,67 3 22 0,61
10 Maybank Indonesia Syariah
6 3 66,67 3 11 4,48
Data Sampel Penelitian Bank Umum Syariah Tahun 2011
No. Bank Umum Syariah Rapat
DK
jml
DD
DKI
(%)
jml
KA
Rapat
DPS
ROA
(%)
1 Bank Muamalat Indonesia 10 5 50 3 12 1,52
2 Bank Syariah Mandiri 36 6 60 4 18 1,95
3 Bank Syariah Mega Mas 26 5 100 3 12 1,58
4 Bank Syariah BRI 36 4 75 4 24 0,2
5 Bank Syariah Bukopin 10 4 66,67 3 11 0,52
6 Bank Panin Syariah 9 4 100 3 10 2,06
7 Bank Victoria Syariah 16 3 66,67 3 12 6,93
8 Bank BCA Syariah 11 3 66,67 3 18 0,9
9 Bank Syariah BNI 58 3 66,67 3 17 1,29
10 Maybank Indonesia
Syariah 6 3 66,67 3 12 3,67
118
Data Sampel Penelitian Bank Umum Syariah Tahun 2012
No. Bank Umum Syariah Rapat
DK
jml
DD
DKI
(%)
jml
KA
Rapat
DPS
ROA
(%)
1 Bank Muamalat Indonesia 8 5 50 3 12 1,54
2 Bank Syariah Mandiri 35 6 60 4 7 2,25
3 Bank Syariah Mega Mas 7 5 100 3 12 3,81
4 Bank Syariah BRI 36 5 60 5 18 1,19
5 Bank Syariah Bukopin 12 4 66,67 2 14 0,55
6 Bank Panin Syariah 9 4 66,67 3 13 3,48
7 Bank Victoria Syariah 19 3 66,67 3 12 3,11
8 Bank BCA Syariah 18 3 66,67 2 19 0,8
9 Bank Syariah BNI 43 3 66,67 4 20 1,48
10 Maybank Indonesia Syariah
6 3 100 3 11 2,88
Data Sampel Penelitian Bank Umum Syariah Tahun 2013
No. Bank Umum Syariah Rapat
DK
jml
DD
DKI
(%)
jml
KA
Rapat
DPS
ROA
(%)
1 Bank Muamalat Indonesia 13 5 50 3 12 1,37
2 Bank Syariah Mandiri 33 6 60 4 17 1,53
3 Bank Syariah Mega Mas 15 5 100 3 12 2,33
4 Bank Syariah BRI 30 5 60 4 13 1,15
5 Bank Syariah Bukopin 10 4 66,67 2 13 0,69
6 Bank Panin Syariah 20 4 66,67 3 17 1,03
7 Bank Victoria Syariah 20 4 100 3 21 3,08
8 Bank BCA Syariah 18 3 66,67 3 17 1
9 Bank Syariah BNI 28 4 75 6 17 3,06
10 Maybank Indonesia Syariah
6 3 66,67 3 12 2,5
119
Lampiran 4: Data Sampel Penelitian Unit Usaha Syariah (UUS)
Data Sampel Penelitian Unit Usaha Syariah Tahun 2010
No. Unit Usaha Syariah Rapat
DK
jml
DD
DKI
(%)
jml
KA
Rapat
DPS
ROA
(%)
1 Bank Danamon 5 11 57 6 14 2,95
2 Bank Permata 10 9 55,56 3 9 2
3 Bank Internasional Indonesia
12 9 57,14 4 12 1,14
4 Bank DKI 23 7 66,67 4 4 2,14
5 BPD DIY 8 4 33,33 4 13 2,79
6 BPD Jateng 7 5 75 3 13 2,83
7 BPD Jatim 16 4 50 3 10 5,57
8 BPD Sumut 24 4 66,67 3 14 4,55
9 BPD Sumbar 29 4 50 3 11 3,51
10 BPD Riau 11 5 80 4 10 3,83
11 BPD Sumsel 28 5 66,67 3 8 2,71
12 BPD Kalsel 30 3 100 3 15 3,39
13 BPD Kalbar 14 3 50 3 5 4,17
14 BPD Sulsel 12 4 50 3 12 5,58
15 BPD NTB 20 4 100 3 13 6,27
16 BTN 22 6 60 5 19 2,06
17 Bank Tabungan Pensiunan Nasional
4 10 50 5 12 4
18 OCBC NISP 8 8 50 4 14 1,29
19 Bank Sinarmas 53 6 66,67 4 11 1,44
20 BPD Jambi 6 4 66,67 3 15 5,73
120
Data Sampel Penelitian Unit Usaha Syariah Tahun 2011
No. Unit Usaha Syariah Rapat
DK
jml
DD
DKI
(%)
jml
KA
Rapat
DPS
ROA
(%)
1 Bank Danamon 5 11 50 6 14 3
2 Bank Permata 10 9 55,56 4 10 1,66
3 Bank Internasional Indonesia
11 7 57,14 5 34 1,13
4 Bank DKI 4 4 66,67 4 13 2,32
5 BPD DIY 14 4 50 4 19 2,55
6 BPD Jateng 5 5 50 3 12 2,67
7 BPD Jatim 15 5 50 5 4 4,97
8 BPD Sumut 16 4 66,67 3 14 3,26
9 BPD Sumbar 35 4 66,67 3 14 2,66
10 BPD Riau 16 5 100 3 12 2,62
11 BPD Sumsel 17 5 66,67 3 14 2,56
12 BPD Kalsel 42 4 100 3 14 2,81
13 BPD Kalbar 11 4 75 3 12 3,45
14 BPD Sulsel 9 4 50 3 12 3,34
15 BPD NTB 6 4 66,67 3 15 5,71
16 BTN 57 6 50 5 26 2,03
17 Bank Tabungan
Pensiunan Nasional 5 9 50 5 12 4,4
18 OCBC NISP 8 10 50 4 14 1,91
19 Bank Sinarmas 46 6 50 4 12 1,07
20 BPD Jambi 9 4 100 3 13 3,28
Data Sampel Penelitian Unit Usaha Syariah Tahun 2012
No. Unit Usaha Syariah Rapat
DK
jml
DD
DKI
(%)
jml
KA
Rapat
DPS
ROA
(%)
1 Bank Danamon 6 11 50 6 15 3,5
121
2 Bank Permata 10 9 55,56 4 12 1,7
3 Bank Internasional Indonesia
11 9 57,14 5 26 1,62
4 Bank DKI 9 4 66,67 4 14 1,87
5 BPD DIY 19 4 66,67 4 15 2,56
6 BPD Jateng 4 5 50 3 13 2,73
7 BPD Jatim 15 5 50 3 12 3,34
8 BPD Sumut 9 3 66,67 3 14 2,99
9 BPD Sumbar 24 4 66,67 3 11 2,6
10 BPD Riau 16 3 100 4 12 2,95
11 BPD Sumsel 22 5 50 3 15 1,9
12 BPD Kalsel 38 4 100 3 13 1,27
13 BPD Kalbar 10 4 75 3 13 3,33
14 BPD Sulsel 15 4 75 3 12 3,99
15 BPD NTB 19 4 50 3 19 5,62
16 BTN 51 7 50 4 24 1,94
17 Bank Tabungan
Pensiunan Nasional 4 10 50 5 12 4,7
18 OCBC NISP 9 9 50 4 15 1,79
19 Bank Sinarmas 25 7 66,67 5 12 1,74
20 BPD Jambi 5 4 100 3 18 3,58
Data Sampel Penelitian Unit Usaha Syariah Tahun 2013
No. Unit Usaha Syariah Rapat
DK
jml
DD
DKI
(%)
jml
KA
Rapat
DPS
ROA
(%)
1 Bank Danamon 6 11 50 6 16 3
2 Bank Permata 11 10 50 4 12 1,55
3 Bank Internasional
Indonesia 12 9 50 4 36 1,71
4 Bank DKI 16 5 100 4 13 3,15
5 BPD DIY 13 4 33,33 4 15 2,71
122
6 BPD Jateng 7 4 66,67 3 14 3,01
7 BPD Jatim 16 7 50 3 12 3,82
8 BPD Sumut 12 3 66,67 3 12 3,97
9 BPD Sumbar 21 4 66,67 3 16 2,64
10 BPD Riau 23 5 100 5 13 3
11 BPD Sumsel 30 5 33,33 2 16 1,76
12 BPD Kalsel 36 4 100 3 16 2,33
13 BPD Kalbar 11 4 100 3 14 3,42
14 BPD Sulsel 12 4 75 3 12 4,2
15 BPD NTB 22 4 33,33 4 20 5,1
16 BTN 36 3 50 5 24 1,79
17 Bank Tabungan
Pensiunan Nasional 4 10 50 5 12 4,5
18 OCBC NISP 8 11 50 5 14 1,81
19 Bank Sinarmas 26 6 66,67 5 11 1,71
20 BPD Jambi 11 4 100 3 12 4,14
Keterangan:
DK : Dewan Komisaris
DD : Dewan Direksi
DKI : Dewan Komisaris Independen
KA : Komite Audit
DPS : Dewan Pengawas Syariah
ROA : Return On Asset
123
Lampiran 5: Statistik Deskriptif
Date: 06/08/15 Time: 07:43
Sample: 2010 2013
ROA DK DD DKI KA DPS
Mean 2.613167 18.00000 5.225000 66.07125 3.608333 14.20833
Median 2.560000 13.50000 4.000000 66.67000 3.000000 13.00000
Maximum 6.930000 58.00000 11.00000 100.0000 6.000000 36.00000