Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang- undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239 “PENGARUH FIDUSIA ONLINE TERHADAP EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA” Oleh : Liana Endah Susanti Universitas Soerjo Ngawi ABSTRACT Along with the economic development, the necessary of fund become increase in the trading sectors. There are kinds of guarantee object that used for civil law such as pawn, mortgage and fiducia guarantee. Fiducia as an institute of guarantee is ruled by UU No. 42, 1999. But in the implementation, there are some weakness from UU No. 42, 1999 is ruled fiducia guarantee so the Government tries to make a new regulation for it. It is the regulation of Minister of Finance of Republic Indonesia No. 130/PMK.010/2012. The legislated of that regulation make a better change to business sector. The regulation gives more guarantee of law certainty between the parties. Because of it to increase the quality service effectively and efficiently the Government develops the online system of fiducia guarantee registration. The purpose of the research is to know about the impact of online system of fiducia guarantee registration with the existence of UU No. 42, 1999 is ruled fiducia guarantee. The research method used is juridical empiric whereas the data collecting technique is bibliography study. Then the data is analyzed qualitatively. From the analysis of data, it can be figured out and obtained that the UU No. 42, 1990 is ruled fiducia guarantee and the implementation about the online system of fiducia guarantee registration is not quite synchronize. Then the positive side of the online system of fiducia guarantee registration can be enjoy generally, by the register and by functionary official of fiducia guarantee but the negative side comes from the application program of fiducia guarantee registration and the internet connection network in Indonesia. Keywords : Fiducia Guarantee, The Online System of Fiducia Guarantee Registration A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kebutuhan akan dana yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga penjaminan secara jelas dan lengkap. Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk lembaga pen- jaminan yang awal terbentuknya masih didasarkan oleh yurispru- 103
27
Embed
“PENGARUH FIDUSIA ONLINE TERHADAP EKSISTENSI … fileJaminan fidusia adalah salah satu bentuk lembaga pen-jaminan yang awal terbentuknya masih didasarkan oleh yurispru- 103. Liana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239
“PENGARUH FIDUSIA ONLINE TERHADAP EKSISTENSI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA”
Oleh :
Liana Endah Susanti
Universitas Soerjo Ngawi
ABSTRACT
Along with the economic development, the necessary of fund become
increase in the trading sectors. There are kinds of guarantee object that used for
civil law such as pawn, mortgage and fiducia guarantee. Fiducia as an institute
of guarantee is ruled by UU No. 42, 1999.
But in the implementation, there are some weakness from UU No. 42,
1999 is ruled fiducia guarantee so the Government tries to make a new
regulation for it. It is the regulation of Minister of Finance of Republic
Indonesia No. 130/PMK.010/2012.
The legislated of that regulation make a better change to business sector.
The regulation gives more guarantee of law certainty between the parties.
Because of it to increase the quality service effectively and efficiently the
Government develops the online system of fiducia guarantee registration.
The purpose of the research is to know about the impact of online system
of fiducia guarantee registration with the existence of UU No. 42, 1999 is ruled
fiducia guarantee.
The research method used is juridical empiric whereas the data collecting
technique is bibliography study. Then the data is analyzed qualitatively.
From the analysis of data, it can be figured out and obtained that the UU
No. 42, 1990 is ruled fiducia guarantee and the implementation about the online
system of fiducia guarantee registration is not quite synchronize. Then the
positive side of the online system of fiducia guarantee registration can be enjoy
generally, by the register and by functionary official of fiducia guarantee but the
negative side comes from the application program of fiducia guarantee
registration and the internet connection network in Indonesia.
Keywords : Fiducia Guarantee, The Online System of Fiducia Guarantee
Registration
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kebutuhan akan dana yang
besar dan terus meningkat bagi
dunia usaha, perlu diimbangi
dengan adanya ketentuan hukum
yang mengatur mengenai lembaga
penjaminan secara jelas dan
lengkap. Jaminan fidusia adalah
salah satu bentuk lembaga pen-
jaminan yang awal terbentuknya
masih didasarkan oleh yurispru-
103
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239
densi dan belum diatur dalam
peraturan perundang-undangan
secara jelas dan komprehensif.
Kebutuhan hukum harus senantiasa
terpenuhi untuk semakin memacu
pembangunan nasional dan untuk
lebih menjamin kepastian hukum
serta perlindungan hukum bagi para
pihak yang berkepentingan. Untuk
itu perlu dibentuk Undang-Undang
yang mengatur secara lengkap dan
jelas mengenai jaminan fidusia dan
didaftarkan pada Kantor Pendaf-
taran Fidusia. Berdasarkan pertim-
bangan tersebut maka lahirlah
Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Seiring dengan berjalannya
Undang-Undang tersebut, dunia
jaminan fidusia semakin berkem-
bang pesat di kalangan pelaku
bisnis pembiayaan dan dunia
perbankan. Undang-Undang ter-
sebut diharapkan mampu memberi-
kan perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi para pihak
yang berkepentingan, karena
sebelumnya hanya diatur
berdasarkan yurisprudensi yang
kurang memberikan kepastian
hukum.
Namun pada praktiknya
masih banyak kendala-kendala yang
timbul dari pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999,
yakni menunjukkan kurangnya
penegakan hukum dalam pelak-
sanaannya. Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia masih banyak mengandung
kelemahan-kelemahan, antara lain :
a. Tidak diatur jangka waktu
pendaftaran akta jaminan
fidusia sehingga memunculkan
banyak konflik;
b. Tidak ada keseragaman
penggunaan Data Base di
Kantor Pendaftaran Jaminan
Fidusia sehingga memung-
kinan terjadinya fidusia ulang;
c. Tidak ada sanksi yang tegas
atas jaminan fidusia yang
dilakukan dibawah tangan;
d. Kurang memberikan rasa
keadilan bagi debitur karena
tidak ada sanksi yang tegas
terhadap penggunaan “Kuasa
Jual’ yang jelas-jelas berten-
tangan dengan cara eksekusi
sesuai Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia; dan
e. Banyaknya jaminan fidusia
yang dilakukan dibawah
tangan menimbulkan konflik
mengenai keabsahan tanda
tangan dalam kuasa tersebut,
kecuali dilegalisasi oleh notaris
atau dibuat kuasa notarial.
Adanya kelemahan dari
Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia
tersebut mengharuskan Pemerintah
mengeluarkan Peraturan setingkat
Menteri untuk mengatasi kelemahan
dalam pelaksanaan Undang-Undang
tersebut. Untuk itu lahirlah
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor
130/PMK.010/2012 yang mengatur
lebih lanjut mengenai pelaksanaan
jaminan fidusia. Dalam Peraturan
Menteri Keuangan tersebut telah
diatur hal-hal yang sebelumnya
belum diatur dalam Undang-
Undang sebelumnya, antara lain :
104
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239
a. Mewajibkan mendaftarkan
jaminan fidusia di Kantor
Pendaftaran Fidusia;
b. Menegaskan jangka waktu
pendaftaran untuk menjamin
kepastian hukum;
c. Mengatur masalah tata cara
penarikan benda jaminan
fidusia sehingga tidak
bertentangan dengan rasa
keadilan;
d. Diperlukan sanksi yang tegas
terhadap pelanggaran keten-
tuan dalam pelaksanaan
pendaftaran jaminan fidusia;
dan
e. Memberikan rasa keadilan
dengan melaksanakan pendaf-
taran obyek jaminan fidusia,
apabila debitur wanprestasi
akan ditempuh cara-cara
eksekusi sesuai Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 130/PMK.010/2012 tersebut
membawa perubahan yang lebih
baik bagi para pebisnis. Karena
lebih memberi jaminan kepastian
hukum antara para pihak. Pelayanan
yang prima, efektif dan efisien juga
sangat dibutuhkan. Oleh karena itu,
sistem pendaftaran jaminan fidusia
saat ini telah dikembangkan secara
online.
Peluncuran sistem pelayanan
pendaftaran jaminan fidusia online
tersebut merupakan terobosan baru
di dunia penjaminan dalam
memberikan pelayanan yang terbaik
bagi masyarakat. Diharapkan
dengan adanya fidusia online ini
pelayanan di bidang fidusia dapat
berjalan dengan cepat, akurat dan
bebas dari pungutan liar.
Namun seiring waktu dengan
diluncurkannya pendaftaran fidusia
online, ada hal-hal yang perlu
disikapi oleh para pihak terkait yang
peduli dengan kepastian hukum
agar tidak terjadi permasalahan
yang timbul di kemudian hari.
Dalam sistemnya, fidusia online
memang sangat bagus tetapi dalam
kajian yuridis ada beberapa hal
yang dapat dikritisi agar lebih
memberikan kepastian hukum. Oleh
karena itu peneliti tertarik untuk
mengkaji dan menganalisis tentang
: “Pengaruh Fidusia Online
terhadap Eksistensi Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia”
2. Permasalahan
Berdasarkan hal-hal yang
telah diuraikan pada latar belakang
tersebut diatas, maka peneliti
merumuskan permasalahan sebagai
berikut :
a. Bagaimana implementasi
pendaftaran jaminan fidusia
online sesuai Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia ?
b. Apakah kelebihan dan
kelemahan dari pelaksanaan
pendaftaran fidusia online di
Indonesia ?
3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Untuk mengetahui implement-
tasi pendaftaran fidusia online
sesuai Undang-Undang Nomor
105
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239
42 tahun 1999 tentang jaminan
fidusia.
b. Untuk mengetahui kelebihan
dan kelemahan dari
pelaksanaan pendaftaran
jaminan fidusia online di
Indonesia.
4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang
ingin dicapai adalah sebagai berikut
a. Sebagai bahan kajian lebih
lanjut yang bertitik tolak dari
permasalahan penelitian.
b. Untuk melatih dan meng-
aplikasikan suatu teori ke
dalam praktik serta untuk
menambah pengetahuan dan
wawasan bagi peneliti.
c. Memberikan sumbangan pemi-
kiran atau informasi kepada
masyarakat khususnya kepada
perusahaan pembiayaan.
B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Umum Tentang
Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan dibagi
menjadi dua yaitu lembaga
depository dan non depository.
Lembaga keuangan depository
diberikan kewenangan untuk
menerima simpanan dari masya-
rakat dan memberikan pinjaman
secara langsung kepada masyarakat.
Lembaga keuangan depository
dibagi menjadi tiga kategori yakni
bank, simpan pinjam dan lembaga
keuangan mikro. Sedangkan
lembaga keuangan non depository
merupakan lembaga keuangan non
bank yang tidak diberikan
kewenangan menerima simpanan
dari masyarakat. Lembaga
keuangan non depository terdiri atas
pasar modal, perusahaan asuransi,
pegadaian, leasing, lembaga
pembiayaan, modal ventura dan
pembiayaan infrastruktur.
Lebih lanjut akan dibahas
tentang lembaga pembiayaan.
Lembaga pembiayaan adalah badan
usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal.
Menurut Peraturan Presiden Nomor
9 Tahun 2009 Tentang Lembaga
Pembiayaan Pasal 9 “Lembaga
pembiayaan dilarang menarik dana
secara langsung dari masyarakat
dalam bentuk giro, deposito dan
tabungan.
Macam-macam lembaga
pembiayaan terdiri dari :
a. Perusahaan pembiayaan adalah
lembaga pembiayaan yang
terdiri dari leasing, factoring,
usaha kartu kredit dan
pembiayaan konsumen;
b. Perusahaan modal ventura
adalah badan usaha yang
melakukan pembiayaan atau
penyertaan modal perusahaan
untuk jangka waktu tertentu
dalam bentuk penyertaan
saham, obligasi, konversi,
pembagian atas hasil usaha;
dan
c. Perusahaan pembiayaan
infrastruktur.
Perkembangan perusahaan
pembiayaan di Indonesia dapat
berkembang dengan baik dibanding
perusahaan yang lain. Berikut ini
pengertian dari macam-macam
perusahaan pembiayaan yang
berhubungan dengan pendaftaran
fidusia online.
106
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239
Pembiayaan konsumen ada-
lah pembiayaan untuk pengadaan
barang berdasarkan kebutuhan
konsumen dengan pembayaran
secara angsuran.
Ciri–ciri pembiayaan konsu-
men adalah sebagai berikut :
a. Bentuk pembiayaan bukan
pinjaman tunai;
b. Barang yang dipinjamkan
adalah barang konsumsi bukan
barang modal;
c. Hak kepemilikan barang ada
pada nasabah;
d. Kemungkinan melibatkan tiga
belah pihak yaitu : bank,
perusahaan pembiayaan dan
nasabah. Tetapi bank tidak
bertindak sendiri, yang
bertindak yaitu affiliated
company dari bank dan
perusahaan pembiayaan yang
mandiri; dan
e. Pembayaran angsuran
didasarkan atas harga barang
bukan harga sewa barang.
Leasing adalah pembiayaan
perusahaan dalam bentuk
penyediaan barang modal baik
dengan hak opsi (finance lease) atau
tanpa hak opsi (operating lease)
untuk jangka waktu tertentu dengan
pembayaran secara angsuran.
Ciri–ciri leasing adalah
sebagai berikut :
a. Bentuk pembiayaan bukan
pinjaman seperti halnya kredit
bank;
b. Barang yang dipinjam adalah
barang modal;
c. Hak milik atas barang ada pada
lessor atau bisa ada pada
leassee (penyewa); dan
d. Pembayaran angsuran bisa
didasarkan atas harga barang
maupun harga sewa barang.
2. Tinjauan Umum Tentang
Jaminan
Rumusan atau definisi yang
tegas tentang jaminan dalam Kitab
Undang-Undang tidak ditemukan.
Diberbagai literatur digunakan
istilah “zekerheid” untuk jaminan
dan “zekerheidsrecht” untuk hukum
jaminan atau hak jaminan
tergantung pada bunyi atau maksud
kalimat yang bersangkutan, sebab
“recht” dalam bahasa Belanda dapat
berarti hukum, hak atau keadilan,
sedangkan hukum menurut Bahasa
Inggris adalah law dan hak berarti
right.1
Namun jika disimak, istilah
hukum jaminan ternyata mem-
punyai makna yang lebih luas dan
umum serta bersifat mengatur
dibandingkan dengan hak jaminan
seperti halnya hukum kebendaan
yang mempunyai ruang lingkup
yang lebih luas dan mempunyai
sifat mengatur daripada hak
kebendaan.
Petunjuk yang dapat dipakai
untuk menentukan rumusan jaminan
adalah Pasal 1131 dan 1132 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
yang mensyaratkan bahwa tanpa
diperjanjikan seluruh harta
kekayaan debitur merupakan
jaminan bagi pelunasan hutangnya.
1 Frieda Husni Hasbullah, Hukum
Kebendaan Perdata – Hak-Hak
Yang Memberi Jaminan, Ind Hill,
Jakarta, 2009, h.6.
107
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239
Perjanjian jaminan mempu-
nyai sifat accesoir, yaitu perjanjian
tambahan yang tergantung pada
perjanjian pokoknya. Perjanjian
pokok adalah perjanjian pinjam
meminjam atau utang piutang yang
diikuti dengan perjanjian tambahan
sebagai jaminan. Perjanjian
tambahan tersebut dimaksudkan
agar keamanan kreditur telah
terjamin dan bentuknya dapat
berupa jaminan perorangan maupun
jaminan kebendaan.
Jaminan perorangan dapat
dilakukan dengan perjanjian
penangggungan misalnya borgtocht,
garansi dan lain-lain. Sedangkan
jaminan kebendaan dapat dilakukan
melalui gadai, fidusia, hipotik dan
hak tanggungan.
a. Jaminan Perorangan
Menurut Subekti,
jaminan perorangan adalah
suatu perjanjian antara seorang
berpiutang atau kreditur
dengan seorang ketiga yang
menjamin dipenuhinya
kewajiban-kewajiban si
berhutang atau debitur.2
Dengan demikian
jaminan perorangan merupakan
jaminan yang menimbulkan
hubungan langsung dengan
orang tertentu atau pihak ketiga
artinya tidak memberikan hak
untuk didahulukan pada benda-
benda tertentu, karena harta
kekayaan pihak ketiga tersebut
hanyalah merupakan jaminan
2 Subekti, Jaminan-Jaminan untuk
Pemberian Kredit Menurut Hukum
Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1989, h.15
bagi terselenggaranya suatu
perikatan seperti borgtocht.
Selanjutnya Pasal 1822 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
menyatakan :
1) Seorang penanggung tidak
dapat mengikatkan diri untuk
lebih, maupun dengan syarat-
syarat yang lebih berat,
daripada perikatan si berutang;
dan
2) Adapun penanggungan boleh
diadakan untuk hanya sebagian
saja dari utangnya, atau dengan
syarat-syarat yang kurang. Jika
penanggungan diadakan untuk
lebih dari utangnya, atau
dengan syarat-syarat yang
lebih berat, maka perikatan itu
tidak sama sekali batal,
melainkan ia adalah hanya
untuk apa yang diliput oleh
perikatan pokoknya.
b. Jaminan Kebendaan
Jaminan kebendaan ada-
lah jaminan yang memberikan
kepada kreditur atas suatu
kebendaan milik debitur hak
untuk memanfaatkan benda
tersebut jika debitur melakukan
wanprestasi. Benda milik
debitur yang dijaminkan dapat
berupa benda bergerak maupun
benda tidak bergerak. Untuk
benda bergerak dapat dijamin-
kan dengan gadai (pand) dan
fidusia, sedangkan untuk benda
tidak bergerak, setelah
berlakunya Undang-Undang
Hak Tanggungan hanya dapat
dibebankan dengan hipotik atas
kapal laut dengan bobot 20 M3
ke atas dan pesawat terbang
108
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239
serta helikopter. Sedangkan
untuk tanah beserta benda-
benda yang berkaitan dengan
tanah dapat dibebankan dengan
hak tanggungan.
Jika debitur melakukan
wanprestasi maka dalam
jaminan kebendaan kreditur
mempunyai hak didahulukan
(preferent) dalam pemenuhan
piutangnya di antara kreditur-
kreditur lainnya dari hasil
penjualan harta benda milik
debitur. Dengan demikian
jaminan kebendaan mempu-
nyai ciri-ciri yang berbeda dari
jaminan perorangan. Ciri-ciri
yang dimaksud adalah sebagai
berikut:
1) Merupakan hak mutlak
(absolut) atas suatu benda;
2) Kreditur mempunyai hu-
bungan langsung dengan
benda-benda tertentu milik
debitur;
3) Dapat dipertahankan ter-
hadap tuntutan oleh
siapapun;
4) Selalu mengikuti bendanya
di tangan siapapun benda
itu berada (droit desuite /
zaaksgevolg);
5) Mengandung asas prioritas,
yaitu hak kebendaan yang
lebih dulu terjadi akan lebih
diutamakan daripada yang
terjadi kemudian (droit de
preference);
6) Dapat diperalihkan seperti
hipotik; dan
7) Bersifat perjanjian tambah-
an (accesoir).
3. Tinjauan Umum Tentang
Jaminan Fidusia
Subekti mengatakan bahwa
dalam fidusia terkandung kata
“fides” berarti kepercayaan, pihak
berutang percaya bahwa pihak
berpiutang memiliki barangnya itu
hanya untuk jaminan. Dalam
bukunya yang lain Subekti
menjelaskan arti kata “fiduciair”
adalah kepercayaan yang diberikan
secara bertimbal balik oleh satu
pihak kepada yang lain, bahwa apa
yang keluar ditampakkan sebagai
pemindahan milik, sebenarnya
hanya suatu jaminan saja untuk
suatu utang.3
Pada dasarnya fidusia adalah
suatu perjanjian accesoir antara
debitur dan kreditur yang isinya
pernyataan penyerahan hak milik
secara kepercayaan atas benda-
benda bergerak milik debitur
kepada kreditur namun benda-benda
tersebut masih tetap dikuasai oleh
debitur sebagai peminjam pakai dan
bertujuan hanya untuk jaminan atas
pembayaran kembali uang
pinjaman. Untuk penyerahannya
dilakukan secara constitutum
possessorium (verklaring van
houderschap) artinya, penyerahan
dengan melanjutkan penguasaan
atas benda-benda yang
bersangkutan karena benda-benda
tersebut memang masih berada di
tangan debitur.
Dengan demikian jika
disimak dalam perjanjian dengan
jaminan fidusia ini dalam suatu
momentum telah terjadi suatu
perjanjian dengan dua perbuatan
3 Ibid
109
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239
sekaligus yaitu di satu pihak debitur
menyerahkan hak milik atas benda-
bendanya secara kepercayaan
kepada kreditur artinya benda-
benda tersebut secara fisik tidak
diserahkan tetapi hanya hak
miliknya saja. Dilain pihak pada
saat yang sama kreditur selaku
pemilik baru benda-benda itu
meminjamkannya benda-benda
yang bersangkutan secara keper-
cayaan kepada debitur untuk
dipakai atau digunakan oleh debitur
tanpa kreditur harus menyerah-
kannya karena memang masih
dalam penguasaan debitur.
Perjanjian jaminan fidusia
adalah bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari perjanjian kredit
telah ditentukan hal-hal yang
disepakati oleh debitur dan kreditur,
antara lain debitur memberikan
jaminan fidusia. Kesepakatan
tersebut berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak. Apabila
debitur wanprestasi, kreditur dapat
melaksanakan haknya sesuai
dengan isi perjanjian. Pelaksanaan
perjanjian tersebut adalah
perwujudan asas dari asas kekuatan
mengikat perjanjian jaminan
fidusia.4
Memang ada persamaan
antara fidusia dengan gadai, namun
antara keduanya juga terdapat
perbedaan prinsip yang membe-
dakan kedua lembaga jaminan
4 Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai
Jaminan Unsur-Unsur Perikatan,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,
h.36
tersebut. Prinsip utama dari jaminan
fidusia adalah :5
a. Bahwa secara riil, pemegang
fidusia hanya berfungsi sebagai
pemegang jaminan saja, bukan
sebagai pemilik yang
sebenarnya;
b. Hak pemegang fidusia untuk
mengeksekusi barang jaminan
baru ada jika ada wanprestasi
dari pihak debitur;
c. Apabila hutang sudah dilunasi,
maka obyek jaminan fidusia
harus dikembalikan kepada
pihak pemberi fidusia; dan
d. Jika hasil penjualan (eksekusi)
barang fidusia melebihi jumlah
hutangnya, maka sisa hasil
penjualan harus dikembalikan
kepada pemberi fidusia.
Manfaat lembaga jaminan
fidusia ini terutama dirasakan oleh
pemberi fidusia atau debitur yang
disatu sisi memerlukan dana untuk
meneruskan atau mengembangkan
usahanya dan disisi lain juga tetap
memerlukan barang yang
dijaminkan dalam fidusia tersebut
untuk menunjang usahanya.
Jaminan fidusia sebagai salah satu
lembaga jaminan sekarang ini turut
serta memegang peranan penting
dalam pembangunan ekonomi
Indonesia, khususnya di bidang
perbankan sebagai lembaga yang
menyalurkan kredit dalam
memenuhi kebutuhan modal.
Karena perkembangan ekonomi dan
perdagangan akan diikuti oleh
perkembangan kebutuhan akan
5 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cet.
II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003, h.4.
110
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239
kredit dan pemberian fasilitas kredit
ini memerlukan jaminan demi
keamanan pemberian kredit
tersebut.6
4. Sejarah Terbentuknya Per-
aturan Perundang-undangan
tentang Jaminan Fidusia
Pada masa Romawi, fidusia
dikenal dengan Fidusia Cum
Creditore dan Fidusia Cum Amico.
Fidusia Cum Creditore yaitu
dimana barang-barang debitur
diserahkan miliknya kepada
kreditur hanya sebagai jaminan
hutang, tetapi dalam Fidusia Cum
Amico hanya dimaksudkan sebagai
pengangkatan seorang wakil untuk
memelihara kepentingan, jadi tidak
ada penyerahan hak milik atau
jaminan hutang sebagaimana
dilakukan dalam pengikatan fidusia
saat ini.7
Selanjutnya lembaga fidusia
ini dikenal dalam berbagai nama.
Asser van Oven menyebutnya
sebagai “zekerheid-eigendom” (hak
milik sebagai jaminan), Blom
menyebutnya “bezitloos
zekerheidsrecht” (hak jaminan
tanpa penguasaan), Kahrel memberi
nama “verruimd Pandbegrip”
(pengertian gadai yang diperluas)
dan A. Veenhoven menamakannya
“eigendomoverdracht tot zekerheid”
6 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,
Hukum Jaminan Di Indonesia
Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan
Jaminan Perorangan, Liberty,
Yogyakarta,1980, h.1 7 Munir Fuady, Op.Cit., h.8.
(penyerahan hak milik sebagai
jaminan).8
Keberadaan jaminan fidusia
di Indonesia tidak terlepas dari
kedudukan Indonesia sebagai
daerah jajahan Belanda, dimana
Belanda menerapkan hukum yang
sama dengan yang berlaku di negeri
Belanda. Sehingga dengan
sendirinya jaminan fidusia yang ada
di hukum perdata Belanda juga
berlaku dan dipakai di Indonesia.
Di negara Belanda lembaga
jaminan fidusia tidak diatur dalam
Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata) karena
pada waktu meresepsi hukum
Romawi ke dalam hukum Belanda,
lembaga jaminan fidusia sudah
hilang terdesak oleh lembaga
jaminan gadai dan hipotik.
Lembaga jaminan yang diatur
dalam BW Belanda hanya gadai
untuk barang bergerak dan hipotik
untuk barang tetap. Dengan
sendirinya Kitab Udang-Undang
Hukum Perdata Indonesia
berdasarkan asas konkordansi juga
tidak mengatur lembaga jaminan
fidusia.
Di negeri Belanda sendiri
pemberlakuan hukum fidusia
berdasarkan keputusan Hakim Hoge
Raad : Bierbrouwerij Arrest tanggal
25 Januari 1929. Pemberlakuan
fidusia di Hindia Belanda pada
waktu itu juga hanya berdasarkan
8 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-
Bab Tentang Creditverband, Gadai
& Fiducia, Alumni, Bandung, 1987,
h.89-90.
111
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239
yurisprudensi dan belum ada aturan
khususnya.9
Setelah lembaga Jaminan
Fidusia memperolah pengakuan di
Belanda melalui Bierbrouwerij
Arrest, maka di Indonesia keber-
adaan Lembaga Jaminan Fidusia
diakui melalui yurisprudensi untuk
pertama kali dalam keputusan
Hooggerechtshof (HGH) tanggal 18
Agustus 1932 dalam perkara yang
lebih dikenal BPM-Clignett. Pada
tanggal 16 Februari 1933 keluar
arrest kedua, yang menetapkan
bahwa hak grant (grantrecht) dapat
digunakan sebagai jaminan utang
dengan menggunakan lembaga
fidusia yang kemudian dicatat
dalam register yang bersangkutan.
Saat ini ketentuan peraturan
perundang-undangan yang khusus
mengatur jaminan fidusia adalah
Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia,
yang diundangkan pada tanggal 30
September 1999 LN.168, TLN.3889
dan berlaku pada saat diundangkan,
berikut peraturan pelaksanaannya.
Namun Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 mengandung banyak
kelemahan sehingga dikeluarkan
kebijakan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia
Nomor 130/PMK.010/2012.
Peraturan tersebut membawa
perubahan yang lebih baik dalam
dunia jaminan fidusia karena lebih
mewajibkan pendaftaran jaminan
fidusia dan memberikan rasa
keadilan antara para pihak apabila
9 Bachtiar Sibarani, “Soal Undang-
Undang Fidusia”, volume 10, Jurnal
Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, h.36.
terjadi wanprestasi. Seiring dengan
berkembangnya waktu banyak
pihak yang ikut serta mendaftarkan
jaminan fidusia tersebut. Agar lebih
memudahkan cara pendaftaran
jaminan fidusia maka dikembang-
kanlah program fidusia online
seperti sekarang ini.
5. Obyek Jaminan Fidusia Pada awalnya obyek jaminan
fidusia hanya benda bergerak saja.
Hal ini dapat dilihat dari Keputusan
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
158/1950/Pdt tanggal 22 Maret
1950 dan Keputusan Mahkamah
Agung Nomor 372 K/Sip/1970
tanggal 1 September 1971, yang
menyatakan bahwa fidusia hanya
sah sepanjang mengenai barang-
barang bergerak. Dalam perkem-
bangannya, obyek fidusia tidak
hanya benda bergerak saja, tetapi
juga meliputi benda tidak bergerak.
Ketentuan ini sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2)
dan ayat (4) Undang-Undang
Fidusia, bahwa obyek jaminan
fidusia adalah benda bergerak baik
yang berwujud maupun yang tidak
berwujud, yang terdaftar maupun
yang tidak terdaftar dan benda tidak
bergerak yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan maupun hipotik.
Sedangkan menurut J. Satrio
benda yang dapat menjadi obyek
Jaminan Fidusia sekarang ini
meliputi Benda Bergerak dan Benda
Tetap Tertentu yaitu benda tetap
yang tidak bisa dijaminkan melalui
lembaga jaminan hak tanggungan
atau hipotik dan dengan syarat
112
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239
benda tetap tersebut dapat dimiliki
dan dapat dialihkan.10
Lebih lanjut dalam ketentuan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia menyatakan, bahwa
Jaminan Fidusia tidak berlaku
terhadap :
a. Hak tanggungan yang
berkaitan dengan tanah dan
bangunan, sepanjang peraturan
perundang-undangan yang
berlaku menentukan jaminan
atas benda-benda tersebut
wajib didaftar;
b. Hipotek atas kapal yang
terdaftar dengan isi kotor
berukuran 20 (dua puluh) M3
atau lebih;
c. Hipotek atas pesawat terbang;
dan
d. Gadai.
Dengan demikian, obyek
jaminan fidusia adalah benda
bergerak dan benda tidak bergerak,
khususnya bangunan yang tidak
bisa dibebani dengan hak
tanggungan. Akan tetapi dalam
praktiknya, kebanyakan jaminan
fidusia berupa benda bergerak,
antara lain kendaraan bermotor,
stok barang dagangan (inventory).
Sedangkan jaminan fidusia berupa
benda tidak bergerak seperti kios
jarang digunakan. Hal ini berkaitan
dengan tempat pendaftaran yang
dirasakan kurang menjamin
kepastian hukum terhadap kreditur,
dan kemungkinan menghadapi
10
J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak
Jaminan Kebendaan Fidusia, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
h.179
kesulitan lebih besar dibandingkan
dengan benda bergerak dalam
eksekusi benda jaminan dikemudian
hari. Sehingga secara praktis obyek
jaminan fidusia hanya berupa benda
bergerak saja.
6. Proses Pembebanan Jaminan
Fidusia dan Pendaftaran
Jaminan Fidusia secara online
Dalam fidusia, pendaftaran
merupakan syarat mutlak yang
harus dipenuhi sebagai syarat
lahirnya jaminan fidusia untuk
memenuhi asas publisitas. Ini sesuai
dengan ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Fidusia yang berbunyi :
“benda yang dibebani dengan
jaminan fidusia wajib didaftarkan”.
Pendaftaran tersebut memili-
ki arti yuridis sebagai suatu
rangkaian yang tidak terpisah dari
proses terjadinya perjanjian jaminan
fidusia, dan selain itu pendaftaran
jaminan fidusia merupakan
perwujudan dari asas publisitas dan
kepastian hukum.11
Hal ini sesuai juga dengan
ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3)
Undang-Undang Fidusia, bahwa
jaminan fidusia lahir pada tanggal
yang sama dengan tanggal
dicatatnya Jaminan Fidusia dalam
Buku Daftar Fidusia. Hak jaminan
fidusia dapat terjadi melalui proses
atau tahap – tahap sebagai berikut:
11
Tan Kamelo, Hukum Jaminan
Fidusia Suatu Kebutuhan Yang
Didambakan, Edisi Pertama,
Cetakan Kedua, Alumni, Bandung,
2006, h.213.
113
Liana Endah Susanti , Pengaruh fidusia online terhadap eksistensi Undang-
undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
MEDIA SOERJO Vol. 16 No 1 April 2015 ISSN 1978 – 6239