1 PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN ( STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006) Selviana Wijayanti Supatmi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Abstract The purpose of this research proves if corporate governance affects dividend policy’s company. Dividend policy is reflected by dividend payout ratio’s a company and corporate governance’s company proxy by four corporate governance principles i.e. transparency, accountability, responsibility and fairness. Debt level (be measured with debt to equity ratio), firm size (be measured with log total assets), and profitability (be measured with return on investment) use as control variables. Sample research consists of 47 manufacturing company listed in BEI during the period of 2006 with the 2006 annual report from www.idx.co.id and some financial data from Indonesian Capital Market Directory of 2007. Test hypothesis use multiple regressions analyzis. This research propose hypothesis that corporate governance has an effect to the dividend policy. The result shows that corporate governance has a significant positive effect to dividend policy reflected by dividend payout ratio. This research also finds that profitability and debt level have negative influences to dividend policy, but firm size does not have influence the dividend policy. Key words: Dividend policy, Corporate governance, Debt level, Firm size, Profitability Pendahuluan Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan dapat menghasilkan laba atau bahkan mengalami kerugian. Laba perusahaan dapat digunakan untuk dua hal, yaitu untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk laba ditahan atau dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen merupakan kompensasi berupa bagian keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen
22
Embed
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/370/2/ART_Selviana... · atas hak-hak pemegang saham minoritas. Berangkat dari pemikiran ini, dapat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN
( STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006)
Selviana Wijayanti Supatmi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
Abstract
The purpose of this research proves if corporate governance affects dividend policy’s company. Dividend policy is reflected by dividend payout ratio’s a company and corporate governance’s company proxy by four corporate governance principles i.e. transparency, accountability, responsibility and fairness. Debt level (be measured with debt to equity ratio), firm size (be measured with log total assets), and profitability (be measured with return on investment) use as control variables. Sample research consists of 47 manufacturing company listed in BEI during the period of 2006 with the 2006 annual report from www.idx.co.id and some financial data from Indonesian Capital Market Directory of 2007. Test hypothesis use multiple regressions analyzis. This research propose hypothesis that corporate governance has an effect to the dividend policy. The result shows that corporate governance has a significant positive effect to dividend policy reflected by dividend payout ratio. This research also finds that profitability and debt level have negative influences to dividend policy, but firm size does not have influence the dividend policy.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan dapat menghasilkan laba atau
bahkan mengalami kerugian. Laba perusahaan dapat digunakan untuk dua hal, yaitu
untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk laba ditahan atau dibagikan kepada
pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen merupakan kompensasi berupa bagian
keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen
2
menentukan pembagian laba antara pembayaran kepada pemegang saham dan investasi
kembali perusahaan (Widayanti 2004: 179). Kebijakan dividen perusahaan tercermin
dalam rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio), yaitu berapa bagian laba
bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham (Hanafi 2004:44).
Kowalewski, et al. (2007) pada penelitian sebelumnya menemukan bahwa corporate
governance mempengaruhi kebijakan dividen.
Kebijakan dividen akan mempengaruhi nilai perusahaan sebagaimana
dikemukakan oleh Handoyo (2002). Penetapan kebijakan dividen dalam perusahaan
berdampak pada tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan (Sunarto & Kartika
2003). Menurut Sudjoko (1999) dalam Pramastuti (2007), investor di Indonesia
menggunakan informasi mengenai kebijakan dividen dalam mengambil keputusan.
Investor akan memutuskan berinvestasi pada perusahaan yang menetapkan kebijakan
dividen tinggi karena menganggap perusahaan memiliki prospek yang baik di masa
mendatang. Dapat dikatakan bahwa investor di Indonesia lebih tertarik pada dividen yang
memiliki risiko lebih rendah dibandingkan capital gain. Oleh karena itu kebijakan
dividen merupakan isu penting dalam sebuah perusahaan yang penetapannya harus
seimbang dan memperhatikan semua kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap perusahaan (stakeholder).
Penetapan kebijakan dividen akan berkaitan dengan dua pihak, yakni pihak yang
mengambil keputusan dan pihak yang menerima keputusan. Menurut hasil penelitian La
Porta dkk (1998) dan Claesens dkk (1999, 2000, dan 2002a) sebagaimana dikutip oleh
Feliana (2007), diketemukan bahwa ada kecenderungan perusahaan emiten di Indonesia
memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Anggota keluarga pendiri
3
perusahaan memiliki proporsi saham yang sangat besar dalam perusahaan, sehingga
menjadikan mereka sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu di Indonesia yang
dimaksud dengan pengambil keputusan adalah pemegang saham mayoritas dan pihak
penerima keputusan adalah pemegang saham minoritas.
Pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
penetapan kebijakan dividen dalam perusahaan. Pemegang saham mayoritas dapat
menetapkan kebijakan dividen yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham
minoritas. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas
diperlukan penerapan good corporate governance. Dalam Tristiarini & Isgiyarta (2005)
disebutkan empat prinsip corporate governance (untuk selanjutnya akan disingkat CG)
adalah transparency, fairness, accountability, dan responsibility. Dengan good corporate
governance, pemegang saham mayoritas tidak dapat memanfaatkan dan mengambil alih
hak-hak dari pemegang saham minoritas (Gugler & Yurtoglu 2003). Namun, selain faktor
CG masih terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi kebijakan dividen
perusahaan antara lain: rasio hutang, total aktiva, dan profitabilitas perusahaan (Sunarto
& Kartika 2003).
Berangkat dari penelitian sebelumnya oleh Kowalewski et al. (2007) yang
menyatakan bahwa CG merupakan faktor penting penentu kebijakan dividen pada
perusahaan non-keuangan yang listed di Polandia, maka penelitian ini meneliti ulang
dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan
negara tentunya akan membedakan karateristik pasar modal yang dimiliki. Polandia
memiliki karakteristik pasar modal Eropa pada umumnya, yakni memiliki struktur
kepemilikan saham yang cenderung menyebar sedangkan pasar modal di Indonesia
4
memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi seperti telah dijelaskan
sebelumnya. Selain itu kedua negara juga memiliki perbedaan dalam hal penerapan CG.
Polandia cenderung memiliki peraturan kuat sehingga memiliki penerapan CG yang lebih
kuat dan merata dibandingkan Indonesia yang memiliki peraturan lemah. Dimungkinkan
penelitian ini akan menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian Kowalewski et al.
(2007). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari penerapan CG di
Indonesia dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2006.
Tijauan Teoritis dan Perumusan Hipotesis
Kebijakan Dividen
Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan membagikan keuntungan
yang didapat dalam bentuk dividen atau justru menahannya untuk investasi selanjutnya
dalam bentuk laba ditahan. Manajemen perlu memutuskan kebijakan dividen yang tepat
bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kebijakan dividen dalam suatu perusahaan
berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemegang saham (Sunarto & Kartika 2003).
Pemegang saham di Indonesia menggunakan informasi mengenai kebijakan dividen
dalam melakukan pengambilan keputusan. Hal ini telah diungkapkan oleh Sudjoko
(1999) pada Paramastuti (2007), bahwa pemegang saham di Indonesia akan memutuskan
berinvestasi pada perusahaan dengan kebijakan dividen tinggi. Dengan pemikiran bahwa
perusahaan yang menetapkan kebijakan dividen tinggi akan memiliki prospek mendatang
yang baik, sehingga lebih menarik bagi pemegang saham untuk menanamkan dananya
pada perusahaan tersebut.
5
Kecenderungan pemegang saham di Indonesia yang lebih tertarik pada informasi
mengenai dividen mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan dividen
mereka. Oleh karena itu kebijakan dividen pada sebagian besar perusahaan emiten di
Indonesia terkait dengan teori kebijakan dividen relevan. Teori mengenai kebijakan
dividen relevan menyatakan bahwa kebijakan dividen yang diambil perusahaan akan
mempengaruhi keputusan pemegang saham dalam berinvestasi (Widayanti 2004:181).
Pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan dividen dibayar tinggi akan mengurangi
ketidakpastian pengembalian kepada pemegang saham. Dalam menanamkan dananya ke
dalam suatu perusahaan pemegang saham memiliki tingkat keuntungan atau
pengembalian yang diharapkan. Penerimaan dari dividen akan diterima pemegang saham
saat ini, sedangkan capital gain akan diterima di masa mendatang. Oleh karena itu
penerimaan dividen akan memberikan tingkat kepastian lebih tinggi dan risiko yang lebih
rendah dibanding penerimaan dari capital gain (Widayanti 2004:181).
Keputusan mengenai kebijakan dividen ini dapat tercermin melalui besarnya
Dividend Payout Ratio (DPR). Menurut Hanafi (2004:44), rasio ini melihat bagian dari
laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semakin besar
DPR yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan tersebut
membagikan labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.
Hubungan Corporate Governance terhadap Kebijakan Dividen
Syakhroza (2003) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:
“Corporate governance adalah suatu sistem yang dipakai oleh board untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif-E3P dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness – TARIF dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.
6
Menurut Tristiarini & Isgiyarta (2005), empat prinsip corporate governance
sebagai berikut:
1) Transparansi (Transparency)
Transparansi perusahaan dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang
material dan relevan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat
diperbandingkan dengan berbagai pihak stakeholder. Informasi ini harus mudah
diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya masing-masing. Peraturan perundang-
undangan mensyaratkan masalah-masalah apa saja yang harus diungkapkan. Namun,
perusahaan harus dapat berinisiatif untuk mengungkapkan masalah-masalah yang
tidak terbatas pada peraturan yang ada. Misalnya hal penting seperti pengambilan
keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan para stakeholder lainnya.
2) Kewajaran (Fairness)
Dalam mencapai prinsip ini perusahaan perlu senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan stakeholder berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan. Perusahaan juga harus menyajikan laporan keuangan yang wajar dan
dapat dipertanggungjawabkan.
3) Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip ini menuntut perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya
secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar,
terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan
pemegang saham dan stakeholder lainnya.
4) Responsibilitas (Responsibility)
7
Tanggung jawab yang dimaksud dalam prinsip ini adalah bagaimana perusahaan
mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu perwujudan prinsip ini
diwujudkan dalam tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan
lingkungan.
CG dalam suatu perusahaan tercermin pada pertanggungjawaban manajer kepada
stakeholder perusahaan tersebut. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
manajer selaku pengambil keputusan memberikan pertanggungjawabannya dalam
mengelola perusahaan kepada pemegang saham. Salah satu pertanggungjawaban yang
diberikan manajer kepada pemegang saham adalah mengenai pembagian keuntungan atau
dikenal dengan kebijakan dividen. Berkaitan dengan karateristik kepemilikan sebagian
besar perusahaan emiten di Indonesia yang lebih terkonsentrasi, menyebabkan pemegang
saham mayoritas akan mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan
khususnya mengenai kebijakan dividen. Oleh karena itu dalam RUPS akan tercermin
apakah pemegang saham ingin memanfaatkan dan mengambil alih hak-hak dari
pemegang saham minoritas.
Dengan proporsi kepemilikan saham yang sangat besar, pemegang saham
mayoritas dapat mengambil keputusan mengenai kebijakan dividen tanpa memerlukan
pendapat dari pemegang saham minoritas. Oleh karena itu keputusan yang diambil dapat
bertentangan dengan kepentingan pemegang saham minoritas. Terlebih lagi apabila
pemegang saham mayoritas tersebut dimiliki oleh manajemen, yang secara umum
memiliki kecenderungan menggunakan laba yang dicapai untuk investasi perusahaan
sebagai perluasan usaha, serta memenuhi kewajiban perusahaan, sehingga akan
membagikan dividen dalam jumlah lebih sedikit. Di sisi lain, pemegang saham minoritas
8
dikatakan lebih menyukai proporsi dividen yang dibagikan atas laba yang dicapai lebih
besar. Hal ini dapat terjadi apabila CG perusahaan kuat, yang berarti ada perlindungi
atas hak-hak pemegang saham minoritas. Berangkat dari pemikiran ini, dapat dikatakan
bahwa CG berpengaruh terhadap pengambilan keputusan khususnya mengenai kebijakan
dividen.
Penelitian Kowalewski et al. (2007) mengambil sampel perusahaan non-keuangan
yang listed di Warsaw Stock Exchange tahun 1998-2004 di Polandia. Penelitian ini
menggunakan CG sebagai variabel independen dengan indikator Transparency and
Disclosure Index (TDI) dan dividen kas sebagai variabel dependennya. Penelitian ini di
antaranya menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan
profitabilitas. Variabel-variabel ini diduga juga menjadi bahan pertimbangan besarnya
dividen yang akan dibagikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sunarto & Kartika (2003)
bahwa selain faktor CG masih terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi
kebijakan dividen perusahaan antara lain rasio hutang, total aktiva, dan profitabilitas
perusahaan. Makin besar ukuran perusahaan dan profitabilitasnya, makin besar dividen
yang akan dibagikan. Sebaliknya makin besar tingkat hutang perusahaan, makin rendah
dividen yang akan dibagikan.
Hasil penelitian Kowalewski et al. (2007) menemukan bahwa CG merupakan
faktor penting penentu kebijakan dividen di Polandia. Perusahaan yang memiliki CG kuat
akan membayar dividen lebih tinggi, sebaliknya perusahaan yang memiliki CG lemah
akan membayar dividen lebih rendah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa
perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi dan memiliki CG kuat, akan membayar
dividen lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan tingkat hutang tinggi dan memiliki
9
CG yang lemah. Selanjutnya dikatakan bahwa perusahaan dengan praktek CG kuat
mencerminkan hak pemegang saham dalam perusahaan tersebut kuat. Demikian
sebaliknya apabila praktek CG lemah, maka hak pemegang saham dalam perusahaan
tersebut juga lemah. Kekuatan hak pemegang saham tampak dalam RUPS, pemegang
saham yang haknya kuat akan memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan
perusahaan. Dalam Blair (1995:111) juga dikemukakan bahwa pemegang saham
mempunyai pengaruh terhadap manajer. Walaupun tidak secara langsung menjalankan
perusahaan, mereka memiliki wewenang untuk memilih dan mengangkat dewan direksi.
Sedangkan dewan direksi dapat mempekerjakan atau memberhentikan seorang manajer.
Jadi, pemegang saham memiliki kontrol terhadap manajer, salah satunya dalam
penetapan kebijakan dividen perusahaan.
Oleh karena itu CG perusahaan yang kuat mencerminkan bahwa pemegang saham
memiliki pengaruh kuat terhadap penentuan kebijakan dividen perusahaan. Berdasarkan
penjelasan di atas dapat ditarik sebuah hipotesis:
H1: Corporate Governance berpengaruh terhadap kebijakan dividen.
Metode Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
tahun 2006. Sampel diambil dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
10
Tabel 1. Pengambilan Sampel
Keterangan Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006 142
Perusahaan yang tidak membagikan dividen tahun 2006 (95)
Sampel penelitian 47
Sumber: Data diolah, 2008
Data penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan
sampel yang diperolah melalui website www.bei.co.id. dan beberapa data keuangan
melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2007.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio (DPR) yaitu
merupakan bagian dari laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang
saham Hanafi (2004: 44), yang dihitung sebagai berikut :
sahamlembarperbersihLaba
sahamlembarperDividenDPR
Sedangkan variabel independen yaitu prinsip-prinsip corporate governance diukur
menggunakan indikator menurut Tristiarini & Isgiyarta (2005) sebagai berikut: