PENGARUH BELANJA LANGSUNG, BELANJA TIDAK …eprints.undip.ac.id/64321/1/20._Belnja_langsung_dan_tidak_lansung... · menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat

215

PENGARUH BELANJA LANGSUNG, BELANJA TIDAK LANGSUNG, INVESTASI, DAN TENAGA KERJA TERHADAP

PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH EKS-KARESIDENAN SEMARANG PADA ERA OTONOMI DAERAH

DAN DESENTRALISASI FISKAL

INFLUENCE OF DIRECT SHOPPING, INDIRECT SHOPPING, INVESTMENT, AND LABOUR OF ECONOMIC GROWTH IN THE

EXTERNAL CREATURE OF SEMARANG IN REGIONAL AUTONOMIC AND FISCAL DESENTRALIZATION

Rudibdo, Hadi Sasana, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

[email protected]

[email protected]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengeluaran langsung,

belanja tidak langsung, investasi non pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan

ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Karesidenan Semarang, Provinsi Jawa Tengah

pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Data yang digunakan adalah data sekunder

time series selama periode 8 tahun (2008-2015).

Data dianalisis dengan menggunakan Software Eviews 8.1. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengeluaran langsung dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja tidak langsung dan investasi berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: belanja langsung, belanja tidak langsung, tenaga kerja, investasi, pertumbuhan

ekonomi.

Abstract

This study aims to know and analyze direct expenditure, indirect spending, Non-

Government investment and labor to economic growth. This research was conducted in the area

of Ex-Residency of Semarang, Central Java Province in the era of regional autonomy and fiscal

decentralization. The data used is secondary data time series during the period of 8 years

(2008-2015).

Data is analyzed using Software Eviews 8.1. The results showed that direct expenditure

and labor had a positive and significant impact on economic growth. While indirect spending

and investment have negative and insignificant effect on economic growth.

Keywords: direct spending, indirect spending, labour, investment, economic growth.

216

PENDAHULUAN

Otonomi daerah efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001, menurut Pujiati

(2008) penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan

seluruh potensi ekonomi yang ada, sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas

perekonomian di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan otonomi

daerah ini masyarakat bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan melalui

kreativitas yang ditonjolkan dari potensi daerah (Nizar dkk,2013).

Upaya pemanfaatan sumber daya daerah otonom harus selalu berorientasi secara

intra-fromtier dan interfrontier, upaya meningkatkan kemakmuran daerah harus selalu

memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan daerahnya sendiri maupun daerah

otonom yang lainnya (Halim, 2003). Menurut Damanhuri dan Findi (2014) yang perlu

ditekankan dalam perekonomian adalah bagaimana mengaktifkan sektor riil yang

diharapkan memiliki peran langsung dalam pembangunan. Selain itu perlu mendorong

belanja yang efektif, investasi, dan tenaga kerja sehingga meningkatkan pertumbuhan

ekonomi.

Dalam upaya menumbukan perekonomian, setiap daerah harus senantiasa

menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang di tuju bukan

hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri tetapi juga investor asing

(Dumairy, 1996). Menurut Husnan (1996) proyek investasi merupakan suatu rencana

untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek besar atau proyek kecil

untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non

ekonomi salah satunya adalah jumlah penduduk (Jhingan, 2000). Penduduk sangat me-

nentukan jalannya perekonomian, karena perannya sebagai pelaku ekonomi. Pertum-

buhan ekonomi di Indonesia, Jawa Tengah, dan wilayah Eks-Karesidenan Semarang

(Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kota

Salatiga) selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1

Pertumbuhan Ekonomi Di Eks-Karesidenan Semarang,

Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2011-2015 (dalam persen)

Daerah 2011 2012 2013 2014 2015

Eks-karesidenan

Semarang 5,763 5,380 5,763 5,215 5,570

Jawa Tengah 5,302 5,345 5,108 5,271 5,466

Indonesia 6,200 6,000 5,600 5,000 4,880

Sumber : BPS Jawa Tengah 2017 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi di wilayah eks-Karesidenan Semarang, Provinsi Jawa

Tengah, dan Indonesia pada periode 2011-2015 secara keseluruhan mengalami fluk-

tusasi. Kondisi ekonomi makro yang fluktuatif tersebut sangat di pengaruhi oleh

sumber daya manusia, investasi, serta kapasitas fiskal. Kemampuan keuangan daerah

sebagai cerminan kemapanan fiskal daerah harus dikelola sebaik-baiknya Permasalahan

yang dihadapi oleh pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik adalah lemahnya

217

investasi swasta, serta terbatasnya anggaran (belanja langsung dan belanja tidak lang-

sung). Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalo-

kasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif

(Kawedar, 2008).

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan studi ini adalah untuk menganaisis

pengaruh belanja pemerintah daerah, investasi swasta, dan tenaga kerja terserap

terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah eks-Karesidenan Semarang Jawa Tengah

pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah adalah perwujudan pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan

asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus

rumah tangganya. Menurut Yani (2002), salah satu urusan yang diserahkan kepada

daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah

Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber

pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena pendapatan asli daerah ini sangat

diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Menurut Saragih (2003), sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi

daerah di tanah air, setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan berbagai

pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah

Kabupaten dan Kota. Hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam

implementasi otonomi daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja

organisasi perangkat daerah. Esensi dari otonomi daerah, adalah pengelolaan kekuasaan

berpusat pada tingkat lokal yang berbasis pada rakyat dan daerah diharapkan mampu

menggali serta mengembangkan sumber-sumber ekonomi.

Pada era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian setiap daerah adalah

tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus dapat

diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing. Untuk

menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat tersebut, daerah

memerlukan suatu instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan yang paling utama bagi

daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2003).

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad (1999), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan

Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan

tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah

perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami

pelambatan dikarenakan faktor produksi yang terbatas, dampak selanjutnya akan

mengakibatkan buruknya pertumbuhan ekonomi jika tidak ada cara baru atau ide-ide

baru ditemukan (Mankiw,2000).

218

Teori pertumbuahan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi

merupakan suatu proses yang bersumber dari dalam suatu sistim. Pertumbuhan endogen

didasarkan pada perkembangan teknologi karena adanya pengembangan riset,

penciptaan ide-ide baru termasuk produk-produk inovatif, karena adanya tenaga kerja

yang dididik dan dilatih, dan adanya produk-produk akhir yang dihasilkan oleh tenaga

kerja yang belajar sehingga memperoleh stok pengetahuan yang tidak terbatas

(Romer,1990).

Dalam model pertumbuhan tersebut tidak terjadi penurunan hasil dari modal

fisik (diminishing marginal of capital) seperti pada teori neoklasik. Hal ini disebabkan

karena adanya berbagai eksternalitas (sumberdaya manusia, kemajuan teknologi) yang

dapat mengimbangi berbagai kecenderungan terjadinya penurunan hasil. Untuk

memperoleh inovasi dan stok pengetahuan tenaga kerja, Romer menekankan pentingnya

eksternalitas yang berhubungan dengan pembentukan modal manusia dan pengeluaran

untuk kegiatan riset (Kim,2014). Pentingnya peningkatan riset dan pengembangan stok

pengetahuan manusia untuk menjamin adanya pertumbuhan output jangka panjang.

Model pertumbuhan Romer terdiri dari empat faktor: modal (K), tenaga kerja

(L), modal manusia (H) dan teknologi (A). Modal (K) diukur oleh barang-barang input

tahan lama yang merupakan barang setengah jadi (intermediate goods) untuk produksi

barang akhir (final goods) dengan tingkat penggunaan teknologi tertentu. Tenaga kerja

(L) mewakili tenaga kerja yang tidak terampil. Pengetahuan merupakan komponen yang

melekat pada tenaga kerja yang diwujudkan oleh tenaga kerja dengan mengeluarkan

modal insani (H). Komponen teknologi (A) independen dari individu dan dapat

terakumulasi tanpa tergantung oleh indvidu lain. Teknologi direpresentasikan sebagai

lawan dai barang-barang produse, yang tumbuh dari waktu ke waktu dengan upaya

penelitian. Hasil dari stok pengetahuan akan menambah keahlian indvidu pekerja dan

akhirna meningkatkan produktivitas melalui inovasi produk akhir. Produk-poduk

inovasi meupakan monopoli bagi individu penemunya dan dapat dipatenkan (Zone,

2001; Kim ,2014).

Menurut Todaro (2000) model pertumbuhan endogen mencoba menjelaskan

terjadinya divergensi pola pertumbuhan ekonomi antar negara dalam jangka panjang,

meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model

pertumbuhan endogen menyatakan bahwa faktor pertumbuhan teknologi tersebut tidak

perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka

panjang. Model Romer terbagi dalam tiga macam sector; pertama sector yang

memproduksi barang-barang akhir yang dijual pada konsumen akhir, kedua sector

produksi menghasilkan barang-barang setengah jadi intermediate good yang di jual

sektor. Sektor R & D (knowledge-production) menciptakan varietas baru dari barang

setengah jadi dengan mengeluarkan dana untuk inovasi, produk dari sector ini di jual ke

sektor 2 model Romer ditulis:

.................................................................... (2.1)

219

Produk barang setengah jadi di lambangkan dengan xj, yang merupakan produk

yang di hasilakan karena tenaga kerja memperoleh pengetahuan dari stok pengetahuan

yang di peroleh dari akumulasi capital insani. Produk ini bersifat tidak saling subtitusi

dan digunakan untuk produksi barang akhir. Lambang A menunjukan bahwa produk ini

di hasilkan dari kreativitas tenaga kerja terampil dan bersifat contains return to skill

Perusahaan akan memaksimumkan profit:

………... (2.2)

Agar optimal maka titik stasioner di dapat dengan turunan pertama untuk L dan

X sama dengan nol, dan diperoleh:

……………………………..…………….…………. (2.3)

persamaan 2.3 menunjukkan tingkat upah yang diterima tenaga kerja adalah :

………………………….………………………... (2.4)

persamaan 2.4 ini adalah fungsi permintaan untuk produk barang antara

……………………………...…………………… (2.5)

Perusahaan berusaha mengunakan tenaga kerja yang dikerjakan sampai tingkat

produksi marginalnya sama dengan upah tenaga kerja tersebut, dan perusahaan akan

menetapkan harga produk setengah jadi dengan menyamakan pada produk marginal

tenaga kerja yang dihasilkan. Produk intermediate diproduksi dengan mengeluarkan

biaya riset (R&D) dan bersifat sekali berupa baiaya tetap. Biaya riset dan

pengembangan dilambangkan r, maka profit masksimum didapat:

…………………………….…..……….. (2.6)

………..………. (2.7)

Didapat ……………………...………..…………… (2.8)

Stasioner fungsi profit maksimum didapatkan:

. dan …………..……………..…… (2.9)

dan diperoleh perusahaan memberikan harga yang sama untuk setiap unit

barang antara yang sejenis yang diproduksi dengan menyamakan pada biaya marginal

R&D yang dikeluarkan untuk penegembangan tenaga kerja.

Teori pertumbuhan Harrod-Domar (dalam Sukirno, 2004), dengan asumsi

barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang

ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (Capital

Output Ratio/COR) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor (Y = C + I). Atas dasar

asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan

220

jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar)

hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

g = K = n ………..……..………………………………..…… (2.10)

dimana: g : growth (tingkat pertumbuhan output); K : capital (tingkat pertumbuhan

modal); n : tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Solow (1970) dan Swan

(1956) menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan

teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Model pertumbuhan Solow

dibangun berdasar dua ide besar yaitu produksi dan persamaan fungsi akumulasi modal.

Fungsi produksi didasarkan pada capital (K) dan tenaga kerja (L), output dilambangkan

dengan Y. Fungsi produksi diasumsikan mengikuti produksi Cobb-Douglas sebagai

berikut (Jones, 2014):

……………………………….……….….. (2.11)

Dimana α bernilai 0 sampai dengan 1, fungsi produksi ini diasumsikan memiliki sifat

constant return scale. Perusahaan membayar upah sebesar W untuk tenaga kerja dan

membayar sewa sebesar r untuk capital yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Bank

Indonesia. Data series selama tahun 2008-2015 di wilayah Eks-Karesidenan Semarang

(Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kota

Salatiga). Data dibagi menjadi dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel

independen. Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Variabel independen

meliputi: belanja langsung, belanja tidak langsung, tenaga kerja, dan investasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional (PDRB),

dengan satuan persen. Variabel independen merupakan variabel yang nilainya

mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini

meliputi belanja langsung, belanja tidak langsung, tenaga kerja, dan investasi.

a) Belanja langsung adalah belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung

karena adanya kegiatan dan program-program yang dilakukan pemerintah,

dengan satuan juta rupiah

b) Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkenaan atau tidak

dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan ataupun program-program yang

dilakukan oleh pemerintah, dengan satuan juta rupiah

c) Tenaga kerja adalah semua orang yang melakukan pekerjaan guna meng-

hasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

untuk masyarakat dengan satuan jiwa.

d) Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh non pemerintah baik

berasal dari PMDN maupun PMA dalam satuan juta rupiah.

221

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi

data panel dengan metode Fixed Effect Model. Model persamaan regresi panel adalah

sebagai berikut:

Y = f ( K, L) ……………………………………………..………….(3.1)

PE = β0+ β1 BTL + β2 BL + β3 I + β4 TK + e………….………..…...(3.2)

PE = β0+ β1 LnBL + β2 LnBTL + β3 LnI + β4 LnTK + e ….……..…(3.3)

Keterangan:

PE : Pertumbuhan ekonomi ; BTL : Belanja tidak langsung

BL : Belanja langsung ; I : Investasi ; TK : Tenaga kerja

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui beberapa penyimpangan yang terjadi

pada data yang digunakan untuk penelitian, hal ini agar penelitian bersifat BLUE (Best

Linier Unbiased Estimated).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja

langsung, belanja tidak langsung, tenaga kerja, dan investasi di wilayah Eks Kari-

sidenan Semarang. Hasil estimasi variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi

terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Hasil Estimasi Variabel Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fixed Effect Model Variabel Koefisien Standar Error T-Statistik Probabilitas

Ln BL 0.066021 0.023238 2.841063 0.0072

Ln BTL -0.002693 0.035699 -0.075445 0.9403

Ln TK 0.292421 0.138206 2.115836 0.0410

Ln I -0.013896 0.012176 -1.141233 0.2609

Weighted Statistics

R-squared 0.620406 Sum square resid 44.94962

Adjusted R-squ. 0.530503 Durbin–Watson Statistic 2.731137

F-Statistic 6.900787

Prob (F-Stat) 0.000008

Jarque-Bera 0.674840

Prob (J.Bera) 0.713609

Unweighted Statistics

R-squared 0.405872 Sum squared resid 0.717369

Durbin–Watson Statistic 2.549720

Sumber: Data Eviews, diolah.

Berdasarkan hasil probabilitas F statistik, secara bersama-sama belanja

langsung, belanja tidak langsung, tenaga kerja, dan investasi berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Semarang. Secara parsial dapat

dijelaskan bahwa variabel belanja langsung menunjukkan pengaruh positif dan

signifikan pada tingkat signifikasi α = 5%. Artinya bahwa setiap peningkatan belanja

langsung akan meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks Karesidenan

Semarang. Berdasarkan nilai koefisien variabel belanja langsung, bahwa peningkatan

belanja langsung sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah eks

222

Karesidenan Semarang sebesar 6%. Penganggaran belanja langsung dalam rangka

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib,

dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan

yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat

dalam kualitas pelayanan publik, dan keberkepihakan pemerintah daerah kepada

kepentingan publik (Paseki dkk, 2014). Belanja langsung yang tepat sasaran dan efisien

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini memberikan indikasi bahwa

anggaran belanja langsung sudah tepat sasaran, dan efisien dalam bentuk program dan

kegiatan yang capaiannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga

mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karisidenan Semarang. Hasil studi ini

mendukung penelitian Harijono dan Utama (2013), temuan penelitian mereka menun-

jukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi serta kesempatan kerja di Provinsi Bali. Berdasarkan temuan ini alokasi

belanja langsung di daerah eks Karesidenan Semarang harus ditingkatkan untuk

menggerakkan perekonomian daerah. Karena nilai investasi swasta yang relatif kecil

tidak berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Sehingga motor penggerak utama

ekonomi makro daerah adalah dari sektor pemerintah melalui alokasi belanja langsung.

Proporsi alokasi belanja langsung ke depan harus diperbesar supaya daya ungkit

perekonomin daerah menjadi lebih kuat.

Temuan selanjutnya bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan secara

statistik signifikan pada tingkat signifikasi α = 5%. Artinya bahwa peningkatan tenaga

kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja merupakan

gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan

kerja yang tersedia maka akan menyebabkan peningkatan total produksi di suatu daerah,

yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan

ekonomi Solow yang menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor

utama untuk pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyatakan bahwa tenaga kerja

merupakan bagian penting dalam perekonomian yang bertujuan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi. Hasil studi ini sesuai dengan temuan Agustina, dan Indrajaya

(2014), bahwa pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan

signifikan, terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali. Studi ini

juga sesuai dengan temuan Sasana (2009) bahwa desentralisasi fiskal dan tenaga kerja

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju

pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Fokus pemerintah

daerah adalah bagaimana mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang

besar menjadi kekuatan riil penggerak ekonomi daerah. Peningkatan kualitas SDM

menjadi kebutuhan mendesak di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga

peluang ini bisa menekan angka pengangguran.

Temuan selanjutnya menunjukan bahwa variabel belanja tidak langsung,

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak signi-

fikannya variabel belanja tidak langsung mengindikasikan bahwa belanja tidak langsung

pada kenyataannya bukanlah faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

di wilayah eks Karesidenan Semarang. Proporsi belanja tidak langsung di daerah lebih

223

dari 50% untuk gaji pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan pengeluaran

tak terduga. Namun sebagian besar pengeluaran ini tidak produktif untuk menggerakkan

ekonomi daerah. Hasil studi ini sesuai dengan temuan Saidah (2011), bahwa belanja

fungsi pelayanan umum, belanja pelayanan fungsi lainnya justru menurunkan

pertumbuhan ekonomi di 22 daerah tertinggal. Selain itu belanja fungsi ekonomi juga

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 22 daerah tertinggal. Kondisi ini

menggambarkan bahwa alokasi belanja tidak langsung kurang memberikan efek

multiplier ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga proporsi alokasinya perlu

disesuaikan.

Variabel investasi secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi pada α = 0,05%. Artinya bahwa investasi yang di tanamkan di berbagai

wilayah eks Karisidenan Semarang tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sodik dan

Nuryanin (2005) yang menyatakan, sebelum diberlakukan otonomi, pertumbuhan

ekonomi dipengaruhi oleh PMA dan PMDN, sedangkan pasca otonomi investasi tidak

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pelayanan

publik, kurangnya kepastian hukum, dan peraturan daerah yang tidak sejalan dengan

bisnis, yang mengindikasikan bahwa iklim bisnis yang tidak kondusif. Selain itu

investasi yang ada sebagian besar bersifat padat modal sehingga efek multipliernya

kurang optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga

sejalan dengan temuan Menajang (2015).di Manado, bahwa tingkat investasi secara

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domesik regional bruto Kota

Manado. Penelitian Tandiawan, dkk, (2015), juga menemukan bahwa investasi swasta

tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

di wilayah Eks Karesidenan Semarang.

2. Tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Semarang.

3. Belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah

Eks Karesidenan Semarang.

4. Investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks

Karesidenan Semarang.

5. Secara bersama-sama belanja langsung, tenaga kerja, belanja tidak langsung, dan

investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks Karesidenan

Semarang.

Berdasarkan temuan penelitian yang dihasilkan, maka upaya-upaya yang harus

dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas alokasi anggaran belanja langsung kepada sektor riil

seperti infrastruktur jalan, irigasi, serta fasilitas pubik lainnya yang bisa

224

menggerakkan ekonomi di daerah, sehingga dapat meningkatkan partumbuhan

ekonomi.

2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerah dengan memberikan pendidikan dan

pelatihan teknologi tepat guna khususnya di sektor pertanian dan industi pengolahan.

Sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Semarang

dari sisi investasi adalah mendorong investasi yang berbasis padat karya dengan

meningkatkan pelayanan publik, peningkatan iklim bisnis yang sehat, serta kepastian

hukum yang ada sehingga investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Aldian Akbar Naufal, Anifatul Hanim, Aisah Jumiati., (2014) Analisis Pengaruh

Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, Dan Tenaga Kerja Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Eks Karesidenan Besuki Tahun 2004-2012. Ilmu

Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Artikel Ilmiah.

Agustina, Melasia dan Indrajaya., I Gusti Bagus.2014. Pengaruh Otonomi Daerah,

Belanja Pemerintah, dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Provinsi Bali Tahun 1993-2012.Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana E-Jurnal EP Unud, 3 [8]:

348-355. ISSN: 2303-0178.

Arsyad 1999. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN, 1999.

Barker, Jones T, Britton C. (2014) An introduction to grounded theory [Internet],.

Available from [ Accessed 22 November 2010].

Barro, J. Robert., & Sala-I-Martin, Xavier. (1995). Economic Growth. McGrawHill.

Barro, Robert J. 1995. “Convergence Across States and Regions”. Brooking Papers on

Economic Activity.

Bartos, Basir, (1990), Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro.

Jakarta: bumi bartos.

Charles I Jones (1995). Time series test of endegenous growth models the quarterly

Journal of Economics, vol. 110, No 2 (may, 1995), pp495-525.

Damanhuri, D.S dan M. Findi. 2014. Masalah dan Kebijakan : Pembangunan Ekonomi

Indonesia. Bogor: Penerbit IPB Press.

Danis Ardiyanto., (2013) Analisa Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah Dan Produk

Domestik Bruto Di Indonesia : Pendekatan Vector Error Correction Model

(Vecm). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Artikel

Ilmiah.

Darise, Nurlan, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor. Publik), PT

Indeks, Jakarta

Dumairy.1996. Perekonomian indonesia.Jakarta:Erlangga

Harijono, Gatot Setio dan Utama, I Made Suyana.. 2013. Analisis Pengaruh

Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui

Pertumbuhan Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali,

Indonesia. Artikel Ilmiah.

Halim, Abdul. 2003 Analisis Investasi Edisi: 1. Jakarta: Salemba Empat.

225

Hariani, Erma Try. 2008. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Jawa Timur Tahun 1977-2005. Undergraduate Thesis. Airlangga

University. Surabaya. Tidak dipublikasikan.

Husnan, Suad. 1996. Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas. UPP AMP YKPN–

Yogyakarta.

Jhingan, 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta : Rajawali. Press.

Kadafi, Muhammad Fuad. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi penyerapan

Tenaga Kerja pada Industri Konveksi Kota Malang. Jurnal Ilmiah. Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.

Kawedar, Warsito. 2008. Akuntansi Sektor Publik, Semarang UNDIP.

Kim, Joon K. 2014. “The Third-Order Multiculturalism: Civil Rights, Diversity and

Equality in Korea’s Multicultural Education,” Asia Pacific Education

Review 15(3):Hal.401-408.

Mankiw, N.Gregory, 2000, Teori Makro Ekonomi, Ed.4, Penerbit Erlangga, Jakarta

Meier, M.G, 1995, Leading Issues in Economics Development, Sixth Edition, Mc. Graw

Hill, International Edition Finance Series, Singapore.

Menajang, Heidy. 2015. Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Kota Manado. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Artikel

Ilmiah.

Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba.

Empat, Jakarta.

Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. Public Finance in Theory and Practise. 1989

Mc Graw Hill Book Company.

Nasiru, Inuwa. 2012. “Government Expenditure And Economic Growth In Nigeria:

Cointegration Analysis And Causality Testing”. Academic Research

International. Vol.2. Issue.3. Pages 718-723. Lodhran City, Pakistan.

Nizar, Chairul. Hamzah, Abubakar dan Syahnur, Sofyan.2013. Pengaruh Investasi Dan

Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap

Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Magister Ilmu Ekonomi Program

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Jurnal Ilmu Ekonomi. ISSN 2302-0172.

Paseki, Meilen Greri, Amaran Naukoko, Patrick Wauran.2014. Pengaruh Dana Alokasi

Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan

Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012. Jurnal

Berkala Ilmiah Efisiens, Volume 14 No.3

Pujiati., Amin. 2008. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era

Desentralisasi Fiskal, Universitas Negeri Semarang. Jurnal Ekonomi

Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang Hal: 61 – 70

Romer, P.M., 1990. Endegenous Technological Change, Journal of political Economy,

Vol. 98, pp.S71-S102.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam

Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.

Sasana., Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Fakultas Ekonomi Universitas

Diponegoro Semarang. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni

2009, hal. 103 – 124.

Solow, Robert. 1970. A Contribution ti The Theory of Economic Growth. Quarterly

Journal of Economics 70. 64-94.

Sukirno, Sadono, 2004. Makroekonomi : Teori Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada.

226

Swan, Trevor W. 1956. Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record

(John Wiley & Sons) 32 (2): 334–361.

Sodik, Jamzani dan Didi Nuryanin.2005. Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi

Regional (Studi Kasus Pada 26 Propinsi Di Indonesia, Pra Dan Pasca

Otonomi). Jurnal Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Yogyakarta,

Volume 10 Halaman 157-170.

Tandiawan, Elvandry. Amran Naukoko dan Patrick Wauran. 2015. Pengaruh Investasi

Swasta Dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan

Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Manado Tahun 2001-2012.

Ekonomi Dan Bisnis Ekonomi Pembangunan. Universitas Sam Ratulangi

Manado.

Todaro. M.P., 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans.

Edisi Ketujuh.). Jakarta: Erlangga.

Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di.

Indonesia. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada