Pengantar UU 5 1999

PENGANTARUNDANG-UNDANG NO. 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

*

Pendekatan dunia hukum yaitu: hukum dan ekonomi economic analysis of the lawLatar belakang lahirnya UU No.5/1999Tujuan yang multi objektif sehingga dapat mengakibatkan masalah dalam interpretasi atau menentukan putusan hukum kelakEfisiensi atau kesejahteraan umum atau proses persaingan? (efficiency or consumer welfare or competition process?

*

BAB II: ASAS DAN TUJUANPasal 2Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.Pasal 3Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk:a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dand. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

*

Stuktur dan materi UU No.5/1999:

- Perbuatan yang Dilarang- Perjanjian yang Dilarang- Posisi Dominan

Pengecualian lihat Pasal 33 UUD1945Pasal 50 tentang perbuatan, perjanjian serta pelaku usaha yang dikecualikan dari UU Pasal 51 BUMN ditetapkan dengan UUMonopoli alamiah (natural monopoly)

*

Persaingan UsahaDalam Pendekatan Ekonomi

*

Check List: Mengapa bersaing? Apakah yang menjadi instrumen persaingan? Producer or consumer welfare? Kriteria pasar persaingan sempurna & pasar persaingan tidak sempurna Jenis-Jenis Pasar: monopoli, oligopoli dll Perilaku (behavior) & struktur pasar (market structure)

Check List: Demand, supply &

equilibrium, deadweight loss, barrier to entry (artificial or natural), market power, elasticity of demand & elasticity of price Produk substitusi, penentuan pasar geografis

Monopoli akibat monopoli (menaikkan harga & membatasi output, social cost of monopoly)

Oligopoli, kartel (perjanjian) tacit collusion, price leader, price signalling, oligopolistic interdependence

*

Pendekatan Perse Illegal & Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan

*

Prinsip Larangan terhadap perilaku (restrictive business practices) perjanjian atau tindakanLarangan terhadap struktur pasar (market structure restraint) angka UU No 5/1999 menggunakan pendekatan keduanya dengan penekanan pada restrictive business practice Hambatan yang sifatnya vertikal dan horizontal

*

Pendekatan Perse Illegal:Apabila suatu aktivitas jelas maksud/tujuannya mempunyai akibat merusak persaingan maka hakim tidak perlu harus mempermasalahkan masuk-akal atau tidaknya dari peristiwa yang sama (analogi) sebelum menentukan bahwa peristiwa yang tersebut merupakan pelanggaran hukum persaingan Misalnya: secara universal penetapan harga (price fixing)

*

Pendekatan Rule of Reason: Menyatakan suatu perbuatan dituduh melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap proses persaingan dan apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya .Pertimbangan/alasan lainnya: ekonomi keadilan efisiensiperlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu fairness pembuktian yang rumit dll

*

.sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum ( Pasal 1 ayat 2) . Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4) sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7, 21, 22,23).sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 8) .. sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 9) ..yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 11,12,13,16,17,19) ..yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 14) ..yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 18,20,26) yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28, ayat 1) dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28 ayat 2) Lihat & perhatikan Pasal 10 ayat 2 tentang Boykot : . Sehingga perbuatan tersebut: merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha laindst

*

Substansi UU No.5/1999: Perjanjian yang Dilarang (Pasal 4 16) Perbuatan yang Dilarang (Pasal 17 24) Posisi Dominan (Pasal 26-29)

*

Hambatan Vertikal (Vertical Restraint)Hubungan antara pelaku dengan pelaku usaha yang merupakan suatu jaringan proses produksi upstream atau downstream production Dapat terjadi dalam satu perusahaan Dapat terjadi antara produser dengan distributor atau dealer

*

Hambatan Horizontal (Horizontal Restraint) Hubungan antara pelaku dengan pelaku pesaingnya yang sejajar Terjadi dalam suatu industri yang sama Umumnya paling sering bersifat anti persaingan

*

Bentuk Hambatan Dalam Persaingan Non price restraint (hambatan dalam bentuk bukan harga)Price restraint (harga) Ancillary restraint

*

THE CHAIN OF PRODUCTIONSupplier Supplier Supplier

V EManufacturer Manufacturer Manufacturer R T I CWholesaler/ Wholesaler/ Wholesaler/ A

LDistributorDistributorDistributor Retailer Retailer Retailer HORIZONTAL

*

Defenisi Perjanjian UU No. 5/1999 Pasal 1(7) Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

*

Perjanjian yang DilarangOligopoli (Pasal 4)Penetapan Harga Price Fixing (Pasal 5)Penetapan Harga diskriminasi harga (Pasal 6)Penetapan harga dibawah harga pasar (pasal 7)Penetapan harga harga jual kembali (Resale Price Maintenance) (Pasal 8)Pembagian Wilayah (Pasal 9)Pemboikotan (Pasal 10)Kartel (Pasal 11)Trust (Pasal 12)Oligopsoni (Pasal 13)Integrasi Vertikal (Pasal 14)Perjanjian Tertutup Closed/Tying Agreement (Pasal 15)Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16)

*

Perbuatan/Kegiatan yang DilarangMonopoli (Pasal 17)Monopsoni (Pasal 18)Penguasaan pasar (Pasal 19)Menjual rugi (Pasal 20)Melakukan kecurangan biaya produksi (Pasal 21)Persekongkolan tender (collusive tendering/bid rigging) (Pasal 22) - Lihat petunjuk KPPU mengenai persekongkokolan tender Persekongkolan mendapatkan informasi rahasia (Pasal 23)Persekongkolan menghambat produksi/pemasaran (Pasal 24)

*

Defenisi Posisi Dominan: Keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan pangsa pasar yang dikuasai,..pelaku usaha mempunyai posisi tertinggidalam kemampuan keuangan, akses pada pasokan dan pasar & kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang/jasa tertentu [psl 1 (4)]

*

Kriteria memiliki Posisi Dominan jika: Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu; atauDua atau tiga pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu.[psl 25 (2)]

*

Penyalahgunaan Posisi Dominan langsung maupun tidak langsung, Dilarang :Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang/ jasa yang bersaing dalam harga & kualitas;Membatasi pasar dan perkembangan teknologi; danMenghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan [psl 25 (1)]

*Menetapkan syarat perdagangan, contoh: Membatasi pasar, contoh:Barrier to Enter Markets, Contoh:

Posisi Dominan dapat terjadi melalui:Jabatan rangkap (Direksi atau Komisaris Pasal 26);Pemilikan saham mayoritas (Pasal 27);Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (Pasal 28 & 29) Lihat Petunjuk Merger KPPU

*

Terima Kasih

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Menetapkan syarat perdagangan, contoh: Membatasi pasar, contoh:Barrier to Enter Markets, Contoh:

*

*