PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) ini dapat tersusun. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011– 2016 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 sebagai penjabaran Rencana Stategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 – 2016 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo. Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.
34
Embed
PENGANTAR - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ...polpp.kulonprogokab.go.id/files/renjasatpolpp2014.docx · Web viewPenyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rakhmat, taufik
dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( Renja SKPD) ini dapat tersusun.
Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011– 2016 serta Rencana Strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016.
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 sebagai penjabaran Rencana
Stategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 – 2016 merupakan dokumen perencanaan
yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian
mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing
SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.
Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun
2014 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga
bermanfaat. Amin.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kulon
Progo. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka
waktu 1 ( satu ) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena
RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra
SKPD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih
konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Dimana kebijakan umum
APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi
pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh
kebijakan publik sebagai berikut :
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan
Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.
Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang )
tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun
sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,
hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta
mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya
Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan
kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan RENJA SKPD, yang
menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan
kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kulon
Progo.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan
dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam
rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan,
kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).
Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar,
yaitu :
a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang –
Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817 );
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun tentang Pedoman Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014
i. Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kulon Progo
k. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP Kab.Kulon Progo
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kulon Progo ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun
waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
DIY dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.
Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo adalah :
1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan
menitikberatkan pada program - program prioritas.
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon
Progo
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kulon Progo
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
BAB l PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KAB. KULON PROGO TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2010 dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu
Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 juga harus dilakukan
evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun
2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan
rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014,
memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :
a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai entry point dalam penyusunan
perencanaan tahun 2014;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan
konsistensi pembangunan.
c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo s.d. tahun
2013 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:
Tabel 1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Tahun 2016 (Akhir
Periode RENSTRA)*
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2010 (n-2) Target
Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (Tahun n-1)2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun Berjalan
2013
Target SKPD
Tahun 2012 (Tahun n-2)
Realisasi SKPD
Tahun 2012 (Tahun n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun Berjalan/n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 URUSAN WAJIB 1 19 KESBANGPOLD
AGRI
1 19 5 Program: Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)Kegiatan :Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba
Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba (paket)
K.Progo 12 kali 15.000.000 APBD II 12 kali 17.000.000
Program peningkatan pemahaman dan penegakan terhadap perda dan perbup
Kegiatan :
Penegakan Perda & Perbup Terlaksananya operasi yustisi dan non yustisi
K.Progo 150 kali 125.000.000 APBD II 150 kali 125.000.000
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan :
Peningkatan rasa solidaritas dikalangan masyarakat
Terlaksananya pemberian bantuan penguburan mayat tak dikenal
K. Progo 12 kali 8.000.000 APBD II 12 kali 6.000.000
Terlaksananya peringatan HUT Pol PP dan Linmas
1 kali 20.000.000 APBD II 1 kali 14.000.000
Jumlah 1.318.416 402.000.000
Wates, Mei 2013 Kepala Satpol PPKabupaten Kulon Progo
Drs. WAHYU PUJIANTONIP.19630121 198903 1009
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SKPD
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target capaian
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif (Rp.)
Ket
1 2 3 4 6 7I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan
Kulon Progo
200 lembar 1.000.000
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan selama 12 bulan
Kulon Progo
8 orang 12.900.000
3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
Kulon Progo
7 unit 2.750.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan
Kulon Progo
12 bulan 5.000.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan
Kulon Progo
12 bulan 5.500.000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan
Kulon Progo
12 bulan 400.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Tersedianya biaya langganan 1 jenis surat kabar/ majalah selama 12 bulan dan bahan referensi lainnya
Kulon Progo
12 bulan 1.500.000
9 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor , berupa pengisian dan cek tabung PBK
Kulon Progo
2 buah 400.000
10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 12 bulan
Kulon Progo
12 bulan 170.000.000
11 Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya dana untuk perjalanan dinas ke luar daerah
Kulon Progo
12 bulan 21.000.000
12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya dana untuk perjalanan dinas ke dalam daerah
Kulon Progo
12 bulan 7.500.000
13 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya upah 10 orang selama 12 bulan
Kulon Progo
10 orang 125.000.000
14 Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 4 unit
Kulon Progo
7 unuit 3.000.000
II Program peningkatan sarana dan prasarna aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Tersedianya biaya operasional
pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 4 unit
Kulon Progo
7 unit 50.000.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan senjata api 27 unit
Kulon Progo
27 unit 1.350.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor
Kulon Progo
1 unit 5.000.000
4 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor berupa komputer
Kulon Progo
2 unit 10.000.000
5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor berupa Sepedamotor
Kulon Progo
2 unit 35.000.000
6 Pengadaan kendaraan Dinas / operasional Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan operasional roda 4
Kulon Progo
1 unit 250.000.000
III Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan
70 stelKulon Progo
70 paket 42.000.000
IV Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan non formal sebanyak 5 orang Kulon Progo
7 orang 58.500.000
V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
VII Program pengawasan dan pengendalian program 1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan Tersusunnya laporan bulanan, laporan
triwulanan, laporan tahunan Monitoring evaluasi kinerja dan keuangan dan penerapan SPIP
Kulon Progo
16 bendel 6.000.000
JUMLAH 824.300.000
Wates, Mei 2013Kasat Pol PP Kab. Kulon Progo
Drs. WAHYU PUJIANTONIP. 19630121 198903 1009
BAB IV
PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tahun 2014
disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal
dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tahun 2014
penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 – 2016 dan
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2011 – 2016 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang
lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah
Kabupaten Kulon Progo tahun 2014.
Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen
dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai