Pengantar Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu

PengantarPengelolaan Sumberdaya Air Terpadu

( PSAT )

Ir. Trie M. Sunaryo M. Eng.HP 081281 85284

PASCA SARJANA

MPSA FAKULTAS TEKNIK UGMSEPTEMBER 2003

Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu

Daftar Isi

I. Latar BelakangA. UmumB. Karakteristik Sumberdaya AirC. Masalah Sumberdaya AirD. Pelayanan Sumberdaya Air

E. Evolusi Konsep Pengembangan Sumberdaya Air

II. Konsepsi Pengelolaan Sumberdaya AirA. Visi, MisiB. Prinsip DasarC. Arah Kebijakan D. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya AirE. Lingkup KegiatanF. KeberlanjutanG. Pembagian KewenanganH. Korporasi

1. Hakekat2. Tujuan3. Kelembagaan4. Pembagian Peran5. Wadah Koordinasi6. Kecukupan Dana7. Pengawasan8. Pertanggungan Jawab

III. Penerapan di DPS Kali BrantasA. UmumB. Dasar HukumC. Wilayah KerjaD. Tugas PokokE. Lingkup KegiatanF. Kinerja Korporasi

IV. Pelajaran dari PengalamanA. Pengalaman BaikB. Pengalaman Buruk

V. Kesimpulan

BAB ILATAR BELAKANG

A. Umum

Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan adanya perubahan paradigma sumberdaya air, yang antara lain berupa perubahan cara pandang terhadap air dari yang semula berupa benda sosial menjadi benda ekonomi yang memiliki fungsi sosial. Perubahan ini meliputi pula alih peran Pemerintah dari provider menjadi enabler, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari alokasi air sektoral menjadi multisektoral, dari partisipasi masyarakat yang kecil menjadi lebih besar.

Aspek desentralisasi dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menetapkan Daerah mempunyai kewenangan otonomi yang luas di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup pengelolaan sumberdaya nasional baik sumberdaya alam, buatan maupun sumberdaya manusia. Untuk sumberdaya alam yang bersifat strategis, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengelolaannya.

Sumberdaya air dalam hal ini merupakan potensi nasional yang harus dikelola secara bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Air dapat menimbulkan konflik antar pengguna, penggunaan dan antar daerah, sehingga dapat menjadi potensi disintegrasi bangsa. Oleh karenanya, sumberdaya air mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga kegiatan konservasi sumberdaya air merupakan kegiatan yang harus menjadi komitmen nasional.

Untuk mendapatkan komitmennya, stakeholders perlu dilibatkan dalam aspek pengambilan keputusan baik dalam pembangunan investasi maupun pengelolaanya. Hal ini hanya akan tercipta bila sistem dan pendekatan pengelolaan sumberdaya air yang selama ini banyak diterapkan, yang bersifat birokratis, normatif, government centris disesuaikan menjadi sistem yang akomodatif, responsif, fleksibel, desentralistis, yang merupakan upaya otonomi pengelolaan yang profesional dalam pelayanan jasa air.

B. Karakteristik Sumberdaya Air

Karakteristik sumberdaya air amat dipengaruhi aspek topografi dan geologi, keragaman penggunaannya, keterkaitannya (hulu-hilir, instream-offstream, kuantitas-kualitas), waktu serta siklus alaminya. Oleh karena faktor topografi dan geologi, sumberdaya air dapat bersifat lintas wilayah administrasi.

Kuantitas dan kualitas air amat bergantung pada tingkat pengelolaan sumberdaya air masing-masing daerah, keragaman penggunaan air yang bervariasi (pertanian, air baku domestik dan industri, pembangkitan listrik, perikanan, penggelontoran dan pemeliharaan lingkungan) selain musim (waktu) serta sifat ragawi alam (topografi dan geologi) dan kondisi kependudukannya.

1

Karakteristik dasar sumberdaya air antara lain:

1. Bersifat sumberdaya mengalir (flowing / dynamic resources) sehingga mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara hulu dengan hilir, instream dengan offstream, kuantitas dengan kualitas, air permukaan dengan air bawah tanah, sehingga dapat mencakup beberapa wilayah administratif.

2. Dipergunakan oleh berbagai sektor dan wilayah sehingga ada potensi konflik antar pengguna, penggunaan, dan wilayah.

3. Dipergunakan baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang (antar generasi).

4. Merupakan bagian dari siklus alam (daur hidrologi) yang mengakibatkan ketersediaannya tidak merata baik dalam aspek waktu, tempat, jumlah maupun mutu.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka sumberdaya air yang merupakan sumberdaya alam yang sangat vital bagi hidup & kehidupan mahluk serta lingkungan dan sangat strategis bagi pembangunan perekonomian, menjaga kesatuan dan ketahanan nasional maka harus dikelola secara bijaksana dan profesional.

C. Masalah Sumberdaya Air

Pada dasarnya ada tiga kelompok masalah yang strategis1 adalah : Krisis Sumberdaya Air

Pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi akan berdampak peningkatan penggunaan lahan hunian, peningkatan limbah, over eksploitasi sumberdaya, sehingga menyebabkan kekeringan, banjir, pencemaran.

Krisis PerilakuPenurunan tingkat kepedulian / perilaku Masyarakat, Dunia Usaha, Pemerintah terhadap air akan berdampak pelanggaran etika, norma sosial, hukum, pencemaran, perambahan hutan, pelanggaran tata ruang, sehingga menyebabkan pencemaran, banjir, turunnya ketersediaan air efektif.

Krisis PengelolaanPengelolaan tradisional yang sektoral, terkotak-kotak, topdown, tidak adil, tidak terkoordinasi, tidak transparan, tidak terlegitimasi akan berdampak tidak efektif, tidak efisien, tidak diterima masyarakat, sehingga menyebabkan sukar mendapat dukungan bahkan terjadi potensi konflik.

Secara rinci masalah sumberdaya air2 adalah :

1. Degradasi daerah aliran sungai:a. Meningkatnya kerusakan hutan/vegetasi, penebangan liar, pembakaran, penjarahanb. Meningkatnya kerusakan lahan, salah pengolahan, tanpa guludan, teras bangkuc. Meningkatnya erosi sedimentasid. Meningkatnya pelanggaran tata guna lahane. Melemahnya penegakan hukum

2. Degradasi kuantitas air:a. Menurunnya pasokan sumberdaya air (water supply), kekeringanb. Menurunnya tingkat pengendalian penggunaan air (water demand), boros airc. Belum bakunya sistem hak guna air, perijinan air, alokasi air, mekanisme

distribusi air dan kelembagaannya

1 Dialog Nasional KAI, 20032 Perum Jasa Tirta I, 1998

2

d. Lemahnya transparansi dan pertanggungan jawab distribusi air (program, monitoring, evaluasi dan tindak turun tangan)

3. Degradasi kualitas air:a. Tidak terpenuhinya syarat kualitas air yang diperlukanb. Menurunnya pengendalian pencemaran airc. Belum bakunya sistem manajemen pembuangan limbah caird. Lemahnya transparansi dan pertanggungan jawab evaluasi kualitas air (program,

monitoring, evaluasi dan tindak turun tangan)

4. Meningkatnya peristiwa banjir:a. Menurunnya kapasitas peresapan air dari lahanb. Menurunnya kapasitas alir sungai/drainasec. Menurunnya perilaku masyarakat terhadap air (sampah, hunian)d. Lemahnya prediksi banjir dan peringatan dini

5. Degradasi lingkungan sungai:a. Lemahnya pengaturan penataan lahan sempadanb. Meningkatnya penambangan pasir, batu secara liarc. Menurunnya pengendalian pncemaran limbah padat dan cair

6. Rendahnya tingkat operasi dan pemeliharaan prasarana sarana sumberdaya air:a. Belum adanya lembaga operasi dan pemeliharaanb. Tidak adanya manual operasi dan pemeliharaanc. Tidak adanya tenaga yang profesional untuk operasi dan pemeliharaand. Tidak adanya dana yang cukup untuk operasi dan pemeliharaan

D. Pelayanan Sumberdaya Air

1. Hakekat pelayanan sumberdaya air adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan sumberdaya air yang diberikan oleh pengelola yang berwenang kepada masyarakat yang menerima manfaat sehingga tercapai rasa kepuasan, keadilan, keamanan dan kesejahteraan serta terjaminnya kelestarian dan keberlanjutan sistem sumberdaya air.

2. Rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pada semua bidang pengelolaan sumberdaya air, yakni pengelolaan daerah tangkapan hujan (watershed management), pengelolaan kuantitas air (water quantity management), pengelolaan kualitas air (water quality management), pengendalian banjir (flood control management), pengelolaan lingkungan sungai (river environment management) dan pengelolaan prasarana pengairan (infrastructure management).

3. Dalam melakukan pengelolaan sumberdaya air mengikuti pedoman-pedoman, peraturan perundangan yang ada dan melibatkan masyarakat pada tiap tahap pengambilan keputusan agar terbentuk komitmen bersama.

4. Agar tercapai keseimbangan antara keperluan dan ketersediaan air serta untuk memenuhi kepentingan berbagai bidang kehidupan, maka diperlukan perlindungan, pendayagunaan serta pengendalian daya rusak sumberdaya air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dari hulu ke hilir yang dituangkan dalam rencana induk yang disusun bersama oleh semua pihak terkait (masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi sesuai kewenangannya, institusi pengelola sumberdaya

3

air). Rencana Induk ini disahkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya.

5. Dalam pengelolaan sumberdaya air, Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam melakukan pelayanan wajib melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:a. Perlindungan terhadap sumberdaya air di daerah tangkapan hujan, meliputi

penghutanan kembali, penghijauan, terasering, pengendalian erosi dan sedimen.

b. Pengendalian kuantitas air meliputi penentuan alokasi air, perijinan penggunaan air, distribusi air dan penegakan hukum.

c. Pengendalian kualitas air meliputi penentuan baku mutu limbah cair, perijinan pembuangan limbah cair, penetapan golongan air menurut peruntukannya, pemantauan kualitas air dan penegakan hukum.

d. Pengendalian banjir meliputi alokasi debit banjir, pedoman siaga banjir, peramalan banjir, monitoring dan peringatan dini banjir

e. Perlindungan lingkungan sungai meliputi penertiban lahan sempadan sebagai usaha pengamanan sungai.

f. Perlindungan terhadap bangunan prasarana dan sarana sumberdaya air dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memadai.

E . Evolusi Konsep Pengembangan Sumberdaya Air 3

1. Permukiman di tepi sungai Pada awal peradaban, manusia memilih tempat bermukim di tepi sungai, agar mudah memperoleh air, lahan subur, mudah transportasi, udara nyaman, teduh dan lain-lain

2. Proyek Ekaguna Untuk mendukung kehidupan penduduk setempat dibangunlah proyek yang bertujuan tunggal, seperti saluran irigasi, tanggul banjir.

3. Proyek Multiguna (setempat) Perkembangan kebutuhan penduduk setempat tersebut menyebabkan pertentangan antar tujuan, sehingga perlu dibangun proyek multiguna dengan menggabungkan beberapa tujuan agar dapat terakomodasi semua tujuan penduduk setempat tersebut.

4. Proyek Terpadu (satu sungai) Perkembangan selanjutnya terjadi pertentangan kebutuhan sumberdaya air dengan penduduk tempat lain dalam satu sungai, sehingga perlu direncanakan proyek yang dapat mengakomodasikan semua kepentingan dan semua penduduk yaitu proyek pengembangan sumber air terpadu.

3 K.K. Framji, 1973

4

BAB IIKONSEPSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

A. Visi, Misi 4

Visi Terwujudnya kemanfaatan sumberdaya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Misi konsevasi sumberdaya air yang berkelanjutan ; pendayagunaan sumberdaya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang

memenuhi kualitas dan kuantitas ; pengendalian daya rusak air ; pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintashdalam

pengelolaan sumberdaya air ; peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasidalam pengelolaan

sumberdaya air.

Azas Azas keseimbangan Azas kemanfaatan umum Azas keterpaduan dan keserasian Azas kelestarian Azas keadilan Azas kemandirian Azas transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan Mengelola sumberdaya air secara bijak yaitu professional, transparan, dapat diterima

masyarakat Menghargai sumberdaya air dengan mengelola sumberdaya air yang mencerminkan

nilai-nilai ekonomi, sosial, lingkungan, budaya.

B. Prinsip Dasar

1. Pengelolaan berdasar satuan wilayah hidrologis yaitu basin sungai/wilayah sungai

2. Pengelolaan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu (multisektor, menyeluruh, antar daerah hulu-hilir, kualitas-kuantitas, instream-offstream, air permukaan-air tanah), berkelanjutan (antar generasi), berwawasan lingkungan (konservasi ekosistem)

3. Satu sungai, satu rencana, satu pengelolaan terpadu Satu sungai (dalam artian Daerah Pengaliran Sungai—DPS) merupakan kesatuan

wilayah hidrologis yang dapat mencakup beberapa wilayah administratif yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;

4 Kepmenko Bid. Ekonomi 14/M.Ekon/12/2001, selaku Ketua Tim Koordinasi SDA Keppres 123/2001

5

Dalam satu sungai hanya berlaku satu rencana induk dan satu rencana kerja yang terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Dalam satu sungai diterapkan satu sistem pengelolaan terpadu yang dapat menjamin keterpaduan kebijaksanaan, strategi dan perencanaan serta operasional dari hulu sampai dengan hilir.

C. Arah Kebijakan 5

1. Mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Mendorong proses pengelolaan sumberdaya air yang terjadi antar sektor dan antar wilayahyang terkait di pusat, propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai.

3. Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air yang berkelamjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang.

4. Menyeimbangkan fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individuakan air di satu pihak dan mendayagunakan air sebagai sumberdaya ekonomi yang memberikan nilai tambahoptimal dengan memperhatikan biaya pelestarian dan pemeliharaannya.

5. Melaksanakan pengaturan sumberdaya air secara bijaksana agar pengelolaan sumberdaya air dapat diselenggarakan secara seimbang dan trerpadu.

6. Memperbaiki dan mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air sehingga pengelolaan sumberdaya air dapat dilakukan secara efektif efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

7. Menembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air yang mempertimbangkan prinsip cost recovery dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

8. Mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya air menuju terciptanya pemisahan fungsi regulator dan operator.

D. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air 5

1. Mengaitkan pengelolaan sumberdaya air untuk menanggapi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik nasional temasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional.

2. Menyusun kriteria untuk menentukan daerah aliran sungai (DAS) strategis dalam kaitannya dengan ketahanan nasional.

3. Menyiapkan peraturan perundangan dalam rangka pengelolaan sumberdaya air pada DAS lintas batas negara.

4. Menerapkan pola pengelolaan sumberdaya air yang didasarkan atas wilayah sungai (WS)

5. .Memperbaiki perencanaan pengelolaan bidang sumberdaya air agar upaya konservasi dan pendayagnnaan sumberdaya air lebih seimbang.

6. Membentuk wadah koordinasi antar para pelaku sumberdaya air di tingkat pusat. 7. Mendorong pembentukan wadah koordinasi antar para pelaku di bidang

sumberdaya air untuk sungai-sungai yang melintasi lebili dari satu wilayah propinsi dengan menyiapkan dan melaksanakan pembentukan wadah koordinasi dari masing-masing propinsi yang terkait dan pendirian lembaga pengelola sumberdaya air yang dikendalikan oleh menteri.

5 Kepmenko Bid. Ekonomi 14/M.Ekon/12/2001, selaku Ketua Tim Koordinasi SDA Keppres 123/2001

6

8. Melaksanakan rasionalisasi kelembagaan pengelolaan sumberdaya air di tingkat propinsi, wilayah sungai dan kabupaten/kota agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya

9. Menetapkan perundang-undangan yang lebih terpadu dan mencakup seluruh aspek sumberdaya air.

10. Menetapkan pedoman tentang nilai pelayanan sumberdaya air dan memberlakukan pedoman tersebut dalam upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pelaku-pelaku di bidang sumberdaya air.

11. Mengembangkan dan menerapkan instrumen kebijakan ekonomi untuk mendorong alokasi air yang efisien dan memberikan manfaat sosial ekonomi paling besar bagi masyarakat.

12. Memperbaiki alokasi air, di luar kebutuhan pokok, antar sektor dan antar wilayah dengan menggunakan perkiraan nilai ekonomi air dalam penentuan alokasi dan tarif pelayanan air.

13. Menerapkan prinsip keseimbangan antara permintaan dan penyediaan air dengan pola pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan.

14. Menerapkan prinsip pengelolaan dan penggunaan yang saling terkait antara air permukaan dan air tanah.

15. Meningkatkan upaya penerapan konsep pengelolaan wilayah sungai yang terpadu.16. Meningkatkan fungsi wadah koordinasi yang ada atau bentuk-bentuk koordinasi

lain untuk pengelolaan sumberdaya air.17. Mengupayakan deversivikasi sumber pembiayaan sumberdaya air.18. Menyelenggarakan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air yang

memadukan aspek teknis dan pemberdayaan masyarakat serta berorientasi pada keberlanjutan.

E. Lingkup Kegiatan

1. Pengelolaan daerah tangkapan hujan (catchment area management) Penyusunan Rencana Induk Konservasi Air Pelaksanaan Konservasi Pemantauan dan Evaluasi

2. Pengelolaan kuantitas air (water quantity management) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sumberdaya Air Perijinan Penggunaan Air Pengalokasian Air Pendistribusian Air

3. Pengelolaan kualitas air (water quality management) Penyusunan Rencana Induk Pengendalian Kualitas Air Pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH) Perijinan Pembuangan limbah Cair Pemantauan Kualitas Air Pengendalian Pencemaran

4. Pengelolaan banjir (flood management) Penyusunan Pedoman Siaga Banjir Prediksi Banjir, Peringatan Dini Pengaturan (Distribusi) Banjir

7

5. Pengelolaan sempadan sungai (river environment management) Penyusunan Rencana Peruntukan Lahan Sempadan Perijinan dan Penertiban Penggunaan Lahan Pengembangan Pariwisata dan Olah Raga Air

6. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sumberdaya Air Pengoperasian Prasarana Sumberdaya Air Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Sumberdaya Air

F. Keberlanjutan 6

Untuk tercapainya pengelolaan yang berkelanjutan diperlukannya syarat-syarat sbb :1. Teknis Terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan air,

beban limbah dan daya dukung sungai. Terealisasikannya Konsep One River, One Plan, One Integrated Management.

2. Institusi Tersedianya Pengelola yang netral, professional dan mandiri

3. Finansial Tersedianya Dana yang cukup untuk pengelolaan.Terealisasikannya Cost Recovery, User Pay, Polluter Pay Principles, dan konsep Government Obligation

4. Sosial Tersedianya Masyarakat yang mau dan mampu berkontribusi dan memberi sosial control

5. Ekonomi Terdukungnya secara konsisten pembangunan ekonomi, produksi dan kesejahteraan masyarakat.

6. Lingkungan Terhindarnya dampak negatif lingkungan dalam jangka panjang.

G. Pembagian Kewenangan 7

1. Sumberdaya Air Kabupaten/Kota

Pengelolaan sumberdaya air pada DPS yang berada pada satu Kabupaten/Kota dan atau hanya dimanfaatkan oleh satu Kabupaten/Kota, kewenangannya berada pada pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2. Sumberdaya Air Propinsi

Pengelolaan sumberdaya air pada DPS yang lintas Kabupaten/Kota dan/atau dimanfaatkan oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, kewenangannya berada pada pemerintah daerah Propinsi.

3. Sumberdaya Air Nasional

Pengelolaan sumberdaya air pada DPS yang lintas Propinsi atau lintas negara dan/atau dimanfaatkan oleh lebih dari satu Propinsi atau negara, serta pengelolaan sumberdaya air yang strategis, kewenangannya berada pada pemerintah Pusat.

6 Savenije, 19977 Water Sector Adjustment Program, 2002

8

G. Korporasi 8

1. Hakekat

a. Melaksanakan pengelolaan wilayah sungai (O&P, konservasi, kuantitas, kualitas, banjir, kekeringan, rehabilitasi, pengusahaan, informasi publik) secara adil dan profesional

b. Menerapkan secara seimbang prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (sistem korportisasi) dan pelayanan umum dengan bertumpu pada peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan (melalui wadah Panitia Tata Pengaturan Air–PTPA)

c. Menerapkan sistem kecukupan dana (cost recovery) dari para pemanfaat sebanding dengan manfaat yang diterima melalui pembayaran iuran O&P untuk membiayai kegiatan pengelolaan, sehingga bangunan dapat berfungsi sesuai dengan rencana dan secara bertahap dapat meringankan beban penyediaan dana Pemerintah (APBN/APBD).

2. Tujuan

Tujuan korporasi pengelolaan sumberdaya air:

a. Memberikan pelayanan umum atas sumberdaya air yang handal dan responsif terhadap tuntutan stakeholders.

b. Mengembangkan sistem pengelolaan sungai guna menjamin fungsi wilayah sungai sebagai bagian dari ekosistem, potensi ekonomi, dan elemen pembangunan yang berkelanjutan secara adil dan merata bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

c. Meningkatkan kinerja pengelolaan wilayah sungai secara berdayaguna dan berhasilguna.

d. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah sungai sehingga secara bertahap akan mengurangi beban APBN dan APBD.

e. Meningkatkan lingkungan kerja yang harmonis dan motivatif untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui pengelolaan sarana dan prasarana pengairan yang memadai untuk mencapai kepuasan para pihak yang berkepentingan (stakeholders).

3. Kelembagaan

Bentuk lembaga yang sesuai untuk menerapkan konsep korporatisasi pengelolaan wilayah sungai adalah Badan Usaha Negara (BUMN/BUMD) berbentuk Perum mengingat air disamping merupakan barang ekonomi juga mempunyai fungsi sosial sehingga tidak dapat dikelola secara komersial penuh (privatisasi).

4. Pembagian Peran dan Wewenang Para Pihak (Stakeholders)Para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan sumberdaya air dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota)Selaku owner (pemilik/penguasa) dan regulator sumberdaya air dan prasarana pengairan, Pemerintah memiliki fungsi pengaturan dan kebijaksanaan pada tingkat Pusat (makro) maupun Daerah (operasional), serta melaksanakan

8 Perum Jasa Tirta I, 1998

9

penegakan hukum yang berkaitan dengan kewenangan publik. Pemerintah berhak memperoleh sebagian dari laba bersih dan pajak atas pemanfaatan/pengelolaan SDA oleh Institusi Pengelola SDA dan berkewajiban memberi kontribusi untuk membiayai kegiatan yang ditujukan bagi kesejahteraan dan keselamatan umum.

b. Institusi Pengelola SDASelaku operator yang memperoleh konsesi mengelola sumberdaya air dan prasarana pengairan, Institusi Pengelola SDA bertugas melaksanakan pengelolaan wilayah sungai dan mengembangkan sistem pengelolaan tersebut, berhak memungut iuran dari para pemanfaat dan menerima kontribusi dari Pemerintah (untuk pembiayaan yang ditujukan bagi kesejahteraan dan keselamatan umum). Institusi Pengelola SDA wajib memberi pelayanan yang baik, memberikan kontribusi kepada Pemda berupa sebagian deviden dan pajak atas pemanfaatan/pengelolaan SDA dan mengupayakan peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan wilayah sungai serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemerintah dan Masyarakat.

c. Masyarakat

Selaku pemanfaat (beneficiaries), masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang baik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan namun diharapkan dapat menggunakan air secara efisien dan ikut menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaat wajib memberi kontribusi pembiayaan (baik langsung maupun tak langsung) dalam bentuk iuran eksploitasi dan pemeliharaan, serta memberi kontrol sosial yang positif atas pengelolaan wilayah sungai.

5. Wadah Koordinasi

Menyadari pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air, maka diperlukan suatu wadah koordinasi yang berfungsi sebagai sarana konsultasi dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang disepakati. Semua pihak berkepentingan (stakeholders) terwakil dalam wadah koordinasi tersebut. Lingkup koordinasi mencakup seluruh aspek dan tahapan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air untuk menumbuhkan komitmen rasa memiliki dan rasa tanggung jawab yang berkepentingan sesuai dengan tingkat kepentingannya, tingkat wadah koordinasi, yang dapat dibedakan dalam:

a. Dewan SDA – Lokal:

Bupati/Walikota (sebagai Ketua), Dinas PU Pengairan dan Bapedalda Kabupaten/Kota (sebagai Sekretaris), dengan anggota : Badan Pengelola SDA, wakil pemanfaat (sesuai sektor masing-masing), pemuka masyarakat, pakar/pemerhati (dari Perguruan Tinggi) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang relevan di tingkat DPS ybs.

b. Dewan SDA – Regional:

Gubernur (sebagai Ketua), Dinas PU Pengairan dan Bapedalda Propinsi (sebagai Sekretaris), dengan anggota: Bupati/Walikota terkait, Badan Pengelola SDA, wakil pemanfaat (sesuai sektor masing-masing), pemuka masyarakat, pakar/pemerhati (dari Perguruan Tinggi) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang relevan di tingkat DPS ybs.

10

c. Dewan SDA – Nasional:

Wakil Departemen dan Lembaga Tinggi Negara Terkait, Pakar/ Pemerhati dan wakil pemanfaat untuk tingkat nasional.

Dalam pelaksanaannya, sambil menunggu peraturan perundang-undangan mengenai Dewan ini, Perum Jasa Tirta I mempergunakan Panitia Tata Pengaturan Air ( PTPA ) sebagai wadah koordinasi antar stakeholder. PTPA ini pada tahun 2001 mempunyai angota wakil-wakil stakeholder dengan jumlah anggota sebesar 120 orang yang dipimpin oleh Ketua PTPA yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur. PTPA ini mempunyai Tim Teknis yang menyediakan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat PTPA, dipimpin oleh Ketua Tim Teknis PTPA yaitu Kepala Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur dengan salah satu anggotanya Perum Jasa Tirta I.

6. Kecukupan Dana

Untuk menjamin kelestarian fungsi sumberdaya air serta prasarana pengairan, maka dana untuk pengelolaan sumberdaya air harus dapat disediakan secara cukup (prinsip kecukupan dana atau cost recovery principle) yang diterapkan melalui :

a. Para pemanfaat spesifik yang bersifat komersial dan semi komersial (PLN, PDAM, Industri, Perkebunan, dlsb) yang mengambil/menggunakan air baku akan dikenakan iuran penggunaan air yang dibayar secara langsung kepada Badan Pengelola Wilayah Sungai. (prinsip “pemanfaat membayar” atau user pay principles).

b. Bagi pemanfaat spesifik yang bersifat komersial dan semi komersial (industri, hotel, rumah sakit dan lain sebagainya) yang membuang limbah ke perairan umum akan dikenakan iuran pembuangan limbah cair (prinsip “pencemar membayar” atau polluters pay principles).

c. Bagi pemanfaatan non spesifik yang bersifat sosial (untuk kesejahteraan-keselamatan umum) antara lain: pengendalian banjir, pencemaran domestik pertanian, konservasi, serta petani yang belum mampu berkontribusi secara penuh akan dibebankan kepada Pemerintah (prinsip “tanggung jawab pemerintah” atau government obligation principles).

d. Untuk meningkatkan kemampuan dalam pendanaan, Badan Pengelola Wilayah Sungai wajib mengembangkan potensi-potensi sumber dana lain yang sah melalui kerjasama dengan masyarakat dan swasta sehingga dapat mengurangi secara bertahap beban Pemerintah dalam pembangunan dan pelaksanaan O&P bangunan prasarana pengairan.

Mengingat kemampuan kelompok masyarakat sangat beragam maka besarnya kontribusi dari masing-masing kelompok pemanfaat bervariasi dengan menerapkan prinsip subsidi silang (cross subsidy) dengan perbedaan tarif yang rasional menurut norma-norma umum yang dapat diterima semua pihak. Penerapan prinsip full cost recovery dilakukan bertahap sejalan dengan peningkatan kemampuan masyarakat.

7. PengawasanPembinaan dan pengawasan Badan Pengelola SDA dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Perusahaan dengan keanggotaan yang terdiri atas :

11

a. BUMD Kabupaten/Kota:

Pemerintah Kabupaten/Kota ybs, Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengairan (pembina teknis) dan Dinas/Instansi terkait lainnya di Pemda Kabupaten/Kota ybs.

b. BUMD Propinsi:

Pemerintah Daerah Propinsi (pemilik BUMD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait, Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengairan (pembina teknis) dan Dinas/Instansi terkait lainnya di tingkat Pemda Propinsi.

c. BUMN:

Departemen Keuangan (pemilik BUMN), Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan (pembina teknis), Departemen Terkait dan Pemerintah Propinsi terkait selaku Wakil Pemerintah di Daerah.

8. Pertanggungan Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola harus mempertanggung-jawabkan tugas pokok dan kewajibannya dalam aspek-aspek sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Misi

Kinerja pelayanan umum atas sumberdaya air dengan melaporkan kepada Pembina Teknis Menteri Kimpraswil dan Wilayah (Gubernur/Bupati/Walikota).

b. Kinerja Pengelolaan SDA

Kinerja pengelolaan sumberdaya air dalam rangka pelayanan pada pemanfaat dan masyarakat kepada Dewan Sumberdaya Air terkait

c. Kinerja Pengelolaan Perusahaan

Kinerja pengelolaan perusahaan meliputi kinerja keuangan dan administrasi melalui pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Pemilik Perusahaan Departemen Keuangan.

12

BAB IIIPENERAPAN DI DPS KALI BRANTAS 9

A. Umum

Pengembangan DPS Kali Brantas dimulai sejak 1961 berlandaskan prinsip “satu sungai, satu rencana, satu manajemen terpadu” yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kebijaksanaan pemerintah dari waktu ke waktu, melalui 4 (empat) rencana induk pengembangan DPS. Sasaran utama rencana induk meliputi: pengendalian banjir (1961), irigasi (1973), air baku (1985) dan konservasi & manajemen (1998).

Total investasi yang tertanam untuk pengembangan DPS Kali Brantas bernilai Rp 1,7 triliun (nilai tahun 1993). Manfaat pembangunan antara lain: pengendalian banjir 50 tahunan di sungai utama; irigasi untuk sawah seluas 350.000 ha di mana 83.000 ha berupa irigasi teknis langsung dari sungai induk, energi listrik sebesar ± 875 juta kWh/tahun; suplai air untuk industri rata-rata 150 juta m3/tahun dan domestik rata-rata 200 juta m3/tahun.

Operasi dan pemeliharaan dari hasil pembangunan sumberdaya air di DPS Kali Brantas menghadapi persoalan pengelolaan pasca pembangunan, terutama dalam hal institusi, sumberdaya manusia dan pendanaan.Sebagai upaya untuk mengembangkan pilot sistem korporatisasi pengelolaan sumberdaya air dengan pendekatan wilayah sungai, Pemerintah membentuk Perum Jasa Tirta selaku BUMN Pengelola Wilayah Sungai Kali Brantas.

B. Dasar Hukum

Sesuai UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka kewenangan atas pengaturan/pengusahaan air dan sumber-sumber air oleh negara, dapat dilimpahkan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan atau badan-badan hukum tertentu dengan syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk maksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 1990 tanggal 12 Pebruari 1990, telah didirikan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum yaitu Perum Jasa Tirta untuk melaksanakan sebagian kewenangan atas pengaturan, pengusahaan air tersebut di wilayah sungai Kali Brantas. Berdasar Peraturan Pemerintah No 93 tahun 1999 Perum Jasa Tirta namanya diubah menjadi Perum Jasa Tirta I.

C. Wilayah KerjaSesuai dengan prinsip dasar pengelolaan sumberdaya air, maka wilayah kerja Perum Jasa Tirta I adalah DPS Kali Brantas dan 40 anak sungainya. Pengelolaan wilayah sungai lain ditetapkan Presiden atas usulan Menteri (PP No. 93/1999 pasal 10 ayat (2))

D. Tugas Pokok 10

Tugas pokok Perum Jasa Tirta I, meliputi:

9 Perum Jasa Tirta I, 199810 PP 5/1990 dan PP 93/1999

13

1. Eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, 2. Pengusahaan air dan sumber-sumber air, 3. Pengelolaan daerah aliran sungai, antara lain perlindungan, pengembangan dan

penggunaan air serta sumber-sumber air, serta, 4. Rehabilitasi prasarana pengairan.

E. Lingkup Kegiatan

1. Pengelolaan Daerah Tangkapan Hujan

a. Rencana Induk Konservasi AirMenyiapkan suatu rencana induk yang melibatkan berbagai instansi terkait dalam bidang konservasi (pelestarian) sumberdaya air

b. Pelaksanaan KonservasiMenyusun program tahunan bersama instansi-instansi terkait berdasar rencana induk konservasi yang telah disepakati bersama. Berpartisipasi aktif bersama instansi terkait dalam kegiatan/pelaksanaan konservasi sumberdaya air, yakni: penghijauan, terasering, pengendalian erosi, sedimentasi dan lain sebagainya.

c. Pemantauan dan EvaluasiMelakukan kegiatan pemantauan (dengan bantuan pengindraan jarak jauh—citra satelit) dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana induk konservasi sumberdaya air.

2. Pengelolaan Kuantitas Air (Alokasi Air)

a. Rencana Induk Pengembangan Sumberdaya AirMenyiapkan rencana induk yang melibatkan berbagai instansi terkait dalam hal pengembangan sumberdaya air (kuantitas) untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang

b. Perijinan Penggunaan AirMemberikan rekomendasi teknis dengan memperhatikan optimasi manfaat sumberdaya yang tersedia dengan bantuan simulasi komputer (aplikasi piranti lunak Water Resources Management Model—WRMM).

c. Alokasi AirMenyusun konsep pola operasi waduk dengan bantuan simulasi komputer untuk mendapatkan optimasi, yang akan dibahas dan ditetapkan pengesahannya melalui rapat koordinasi Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA).

d. Distribusi AirMelakukan pengendalian dengan bantuan fasilitas telemetri dan komputerisasi untuk menjalankan alokasi air yang telah disepakati melalui PTPA.

3. Pengelolaan Kualitas Air

a. Rencana Induk Pengendalian Kualitas Air

Menyiapkan rencana induk yang melibatkan berbagai instansi terkait dalam hal pengendalian kualitas dari sumberdaya air dengan acuan baku mutu peruntukannya

b. Pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH)Menyusun program tahunan bersama instansi-instansi terkait berdasar rencana induk pengendalian kualitas air yang telah disepakati bersama. Berpartisipasi aktif bersama instansi terkait dalam kegiatan-kegiatan PROKASIH dalam lingkup DPS yang bersangkutan.

14

c. Perijinan Pembuangan Limbah CairMemberi rekomendasi teknis untuk penerbitan ijin pembuangan limbah cair sesuai daya dukung sumberdaya air yang ada dengan bantuan simulasi komputer (aplikasi piranti lunak NOPOLU).

d. Pemantauan Kualitas AirSecara periodik melakukan pemantauan secara manual dan secara otomatis/telemetri (baik kualitas air sungai maupun buangan limbah cair dominan), melaksanakan pengujian laboratorium dan evaluasi serta memberi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Gubernur maupun BAPEDALDA) yang dipergunakan sebagai dasar penegakan aturan dan pembinaan kualitas air sungai.

e. Pengendalian PencemaranBerpartisipasi aktif baik in-stream (penggelontoran, peningkatan kemampuan asimiliasi sungai) maupun off-stream (pada sumber pencemar) melalui instrumen hukum maupun instrumen ekonomi di samping melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kontrol sosial dari masyarakat.

4. Pengelolaan Pengendalian Banjir

a. Pedoman Siaga BanjirMenyiapkan pedoman siaga banjir sebagai prosedur baku operasi (SOP) pengendalian banjir yang berlaku untuk seluruh instansi terkait.

b. Prediksi Banjir, Peringatan DiniMembuat prediksi iklim, cuaca dan banjir dengan menggunakan fasilitas telemetri dan bantuan simulasi komputer Sistem Peramalan dan Peringatan Dini Banjir (Flood Forecasting and Warning System—FFWS) yang dihubungkan dengan basis data nasional dan internasional.

c. Pengaturan (Distribusi) BanjirAliran dengan debit tinggi (banjir) dikendalikan melalui pengaturan operasi waduk untuk menampung banjir, dan pengaturan bukaan pintu-pintu air guna mendistribusikan banjir tersebut secara sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bencana dan malapetaka bagi penduduk/lingkungan sekitar sungai.

5. Pengelolaan Lingkungan Sungai

a. Rencana Peruntukan Lahan SempadanMenyusun ketetapan garis sempadan sungai dan rencana peruntukan bagi penggunaan lahan daerah sempadan sungai sebagai pengamanan langsung terhadap fungsi sungai.

b. Penertiban Penggunaan LahanMelakukan penertiban penggunaan lahan (terutama di daerah sempadan sungai) bersama instansi terkait.

c. Pengembangan Pariwisata dan Olah Raga AirMengembangkan pemanfaatan sungai dan waduk untuk keperluan wisata dan olah raga dengan kerja sama pihak-pihak terkait.

6. Pengelolaan Prasarana dan Sarana sumberdaya Air

a. Operasi Prasarana Sumberdaya Air (pengoperasian fasilitas untuk mendukung kegiatan pendistribusian air, pengendalian banjir, pengendalian kualitas air, pengamatan instumen keamanan bendungan dlsb)

b. Pemeliharan Prasarana dan Sarana Sumberdaya Air yang meliputi :

15

(1) Pemeliharaan Preventif yang berupa pemeliharaan rutin, berkala dan perbaikan kecil untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah pada prasarana pengairan.

(2) Pemeliharaan Korektif yang mencakup perbaikan besar, rehabilitasi dan rektifikasi dalam rangka mengembalikan dan meningkatkan fungsi prasarana pengairan sesuai kemampuan finansial yang ada.

(3) Pemeliharaan Darurat yang merupakan perbaikan sementara yang harus dilakukan secepatnya karena kondisi mendesak (darurat karena ancaman petaka banjir, misalnya).

7. Penelitian dan Pengembangan

a. Mengupayakan inovasi baik di bidang teknologi maupun sistem manajemen untuk makin meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air.

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dengan bekerja sama institusi nasional maupun internasional; seperti: World Water Council (WWC), Global Water Partnership (GWP), International Network Basin Organization (INBO), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN), PUSLITBANG PU, BAPEDAL dan Perguruan Tinggi.

F. Kinerja Korporasi 2001

Setelah beroperasi beberapa tahun, kinerja Perum Jasa Tirta I menunjukkan tujuan korporatisasi secara bertahap dapat dicapai, baik dalam aspek teknis, finansial maupun manajemennya.

1. Aspek Teknis

a. Tersusunnya Rencana Induk di seluruh aspek manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air;

b. Sarana dan prasarana sumberdaya air relatif lebih baik fungsinya;

c. Konservasi hutan, tanah dan air dilaksanakan lebih terarah dan terpadu;

d. Alokasi air transparan dan dapat diterima masyarakat;

e. Banjir relatif lebih terkendali;

f. Kualitas air menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi baku mutu peruntukannya;

g. Lingkungan sungai untuk beberapa sungai telah ditata lebih bersih yang dapat dipergunakan untuk kegiatan olah raga dan pariwisata.

2. Aspek Finansial

a. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pengelolaan prasarana dan sarana sumberdaya air semakin meningkat walaupun belum memenuhi kebutuhan (dari Rp 2,6 miliar pada tahun 1991 menjadi Rp 30 miliar untuk tahun 2001).

b. Secara bertahap telah mengurangi beban pemerintah (APBN/APBD) dalam pengelolaan sumberdaya air;

c. Keinginan swasta untuk berpartisipasi dalam investasi pengembangan sumberdaya air dengan membentuk usaha patungan (joint venture) semakin

16

membaik (namun krisis ekonomi mengakibatkan banyak program kerjasama yang ditunda/dibatalkan).

d. Kinerja "AA" dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3. Aspek Manajemen

a. Semakin mantapnya sistem pengelolaan sumberdaya air yang di dukung dengan peraturan perundang-undangan tingkat daerah untuk landasan operasional pengelolaannya;

b. Semakin mantapnya peran Institusi Pengelola Sungai dalam keterpaduan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sumberdaya air;

c. Telah adanya pengakuan internasional sistem manajemen mutu pengelolaan sumberdaya air Kali Brantas dengan diperolehnya Sertifikat ISO-9001 dari SGS International Certification Services pada bulan Mei 1997 (No. Sertifikat: Q9755);

d. Sebagai wadah koordinasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air, PTPA dapat ditingkatkan fungsi dan kegiatannya.

Berdasar atas pertimbangan tersebut, pemerintah menerapkan secara bertahap sistem korporasi sumberdaya air pada wilayah sungai yang telah siap, antara lain dengan Keputusan Presiden 129/Th 2000 Wilayah Sungai Bengawan Solo sekaligus dikelola secara korporasi oleh Perum Jasa Tirta I.

17

BAB IVPELAJARAN DARI PENGALAMAN

A. Pengalaman Baik

1. Pengelolaan sumberdaya air dan lingkungannya dapat dilakukan dengan lebih memadai, sehingga diperoleh alokasi sumberdaya air yang optimum dalam DPS, keseimbangan suplai dengan kebutuhan serta keseimbangan beban polusi dan kemampuan air sungai untuk membersihkan diri.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di DPS oleh karena ketersediaan air yang memadai untuk berbagai kepentingan (pertanian, domestik, dan industri).

3. Terlaksananya aktivitas yang memadai di daerah hulu DPS sehingga dapat mengurangi terjadinya degradasi sumberdaya air dan lahan (berkurangnya erosi, sedimentasi dan banjir).

4. Terjadinya keseimbangan aktivitas di hulu dan hilir suatu DPS karena adanya konsensus untuk mengintegrasikan pengelolaan sumberdaya air.

5. Terjadinya kombinasi penyelesaian masalah teknis, sosial dan ekonomi di seluruh DPS.

6. Berkurangnya dampak negatif terhadap lingkungan karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan bersama.

B. Pengalaman Buruk

1. Pengelolaan sumberdaya air sangat tergantung dari beberapa kondisi, antara lain: terjaminnya iklim investasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lengkap atau tidaknya peraturan perundang-undangan.

2. Pola pikir yang dulunya sektoral tidak sama sekali hilang bahkan ada gejala penanganan pengelolaan yang terfragmentasi berdasarkan batas wilayah administrasi kabupaten/kota.

3. Masih belum mampunya masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan sumberdaya air.

4. Partisipasi dari sektor swasta sangat kurang oleh karena belum terjaminnya iklim investasi yang sehat.

5. Pertumbuhan ekonomi tidak saja meningkatkan perekonomian masyarakat, namun juga menjurus meningkatkan penambahan pencemaran air.

6. Penambahan jumlah penduduk di DPS hulu khususnya untuk hunian akan mengurangi lahan hutan, perambahan, penggundulan yang selanjutnya akan mengurangi jumlah suplai air.

7. Bila kebijakan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu tidak diberlakukan bersama-sama dilokasi-lokasi yang lain maka akan terjadi ketimpangan treatment antara lain: DPS yang satu akan membayar sedang DPS lain tidak; DPS yang satu merasakan keamanan terhadap banjir, DPS yang lain tidak merasa aman.

18

BAB VKESIMPULAN

1. Pelayanan sumberdaya air adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan sumberdaya air yang diberikan pengelola yang berwenang kepada masyarakat penerima manfaat sehingga tercapai rasa kepuasan, keadilan, keamanan dan sejahtera serta tercapainya kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya air.

2. Pengelolaan sumberdaya air direncanakan secara terpadu (multi-sektor, menyeluruh, hulu-hilir dan kualitas-kuantitas), berkesinambungan (antar generasi), dan berwawasan lingkungan (konservasi ekosistem) berlandaskan pada azas keseimbangan fungsi sosial dan ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

3. Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan pendekatan daerah pengaliran sungai (DPS) melalui pertimbangan sistem pemerintahan yang desentralistis sesuai jiwa otonomi, tanpa mengabaikan prinsip satu sungai, satu rencana, satu pengelolaan terpadu, yang menempatkan satu sungai (dalam artian Daerah Pengaliran Sungai-DPS) sebagai kesatuan wilayah hidrologis yang dapat mencakup beberapa wilayah administratif namun tetap sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

4. Pengelolaan sumberdaya air diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif, yaitu stakeholder berperan sebagai pengambil keputusan melalui Dewan Sumberdaya Air ( forum koordinasi antar stakeholder ) sesuai kewenangannya.

5. Hakekat pembentukan korporasi pengelolaan sumberdaya air adalah :

Melaksanakan pengelolaan sumberdaya air (O&P, konservasi, kuantitas, kualitas, banjir, kekeringan, rehabilitasi, pengusahaan, informasi publik) secara adil dan profesional

Menerapkan secara seimbang prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (sistem korporasi) dan norma-norma pelayanan sosial dan keselamatan umum dengan bertumpu pada peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan (melalui wadah Panitia Tata Pengaturan Air–PTPA)

Menerapkan sistem kecukupan dana (cost recovery) dari para pemanfaat sebanding dengan manfaat yang diterima melalui pembayaran iuran O&P untuk membiayai kegiatan pengelolaan, sehingga bangunan dapat berfungsi sesuai dengan rencana dan secara bertahap dapat meringankan beban penyediaan dana Pemerintah (APBN/APBD).

6. Pemerintah selaku owner (pemilik/penguasa) dan regulator sumberdaya air dan prasarana pengairan mempunyai fungsi pengaturan dan kebijaksanaan baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah (operasional),

Institusi Pengelola selaku operator bertugas melaksanakan pengelolaan wilayah sungai dan memberikan pelayanan yang baik kepada pemanfaat,

Masyarakat selaku pemanfaat (user) yang mempunyai hak memperoleh pelayanan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan wajib memberi kontribusi pembiayaan dan kontrol sosial positif atas pengelolaan sumberdaya air.

19

Pustaka

Amron, Mochammad. “Basin Water Resources Management Policy in Indonesia”. Paper for the Seminar on Comprehensive Water Resources Management, Surabaya. Directorate General of Water Resources Development Ministry of Public Works, Jakarta, Indonesia. 1998.

Arief, Budiman. “Pendayagunaan Sumberdaya Air dengan Pembangunan Bendungan Besar di Pulau Jawa”. Ceramah Teknik Bendungan Besar. Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNIBB). Jakarta, Indonesia. 1998.

Arriëns, Bird, Berkoff dan Mosley (penyunting). “Towards Effective Water Policy in the Asia Pacific Region”. Proceedings of the Regional Consultation Workshop, Asian Development Bank (ADB). Manilla, Philipines. 1996.

IWMI, IFPRI, PJT I, & ADB, Regional Workshop on Integrated Water Resources Management in a River Basin, Malang. 2001.

Japan International Cooperation Agency (JICA). “Seminar Text On Water Resources Management Of The Brantas”. Directorate General of Water Resources Development Ministry of Public Works, Indonesia. Surabaya, Indonesia. 1998.

Japan International Cooperation Agency (JICA). “Development of the Brantas River Basin”. Tokyo, Japan. 1998.

Keating, Michael. “The Earth’s Summit: Agenda for Change”. Center of Our Common Future. Geneva, Switzerland. 1993.

K.K.Framji, “ Evolusi konsep-konsep perencanaan pengembangan sumber-sumber air”, terjemahan oleh FT. UNIBRAW Malang, 1973.

Perum Jasa Tirta. “Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air”. Kajian UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Malang, Indonesia. 1999

Perum Jasa Tirta. “Perum Jasa Tirta Sebagai Pengelola Wilayah Sungai Kali Brantas”. Malang, Indonesia. 1998.

20